Jakarta -

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) akan berlaku setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara. Ditegaskan untuk saat ini ibu kota RI tetap berada di Jakarta.

"Di UU DKJ itu dinyatakan UU ini berlaku sejak ditandatangani ya, keputusan presiden terkait dengan pemindahan ibu kota. Jadi sepanjang Keppresnya belum ditandatangani artinya ibu kota RI itu adalah DKI Jakarta ya kan, Jakarta maksudnya," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

Supratman mengatakan perubahan nomenklatur akan mengikuti keputusan presiden. Kendati demikian, Revisi UU DKJ yang sedang dibahas oleh DPR RI untuk mengantisipasi adanya kekosongan hukum.

"Karena itu kita mengantisipasi bahwa jangan sampai nanti begitu Keppres ditandatangani, sekarang kan pemilihan masih Gubernur DKI Jakarta tapi kalau nanti perubahan nomenklaturnya setelah Keppres kan harusnya Gubernur Daerah Khusus Jakarta. Ya kan," ujar Supratman.

"Begitu juga anggota DPR-nya, anggota DPD-nya, daerah pemilihan DPD-nya itu sama. Nah memang yang memang kemarin terlewati itu sehingga perlu untuk disempurnakan untuk mengantisipasi supaya jangan ada kekosongan hukum nantinya," tambahnya.

Ia menegaskan UU DKJ akan berlaku usai Presiden Prabowo mendatangi Keppres. Ia menyebut adanya revisi UU DKJ agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran.

"Loh kan di UU DKJ itu dinyatakan berlaku setelah Keppresnya ditandatangani. Ya kan. sehingga jg proses pemilihannya saat ini adalah memilih Gubernur Daerah Khusus Ibu kota Jakarta. Itu masih seperti itu," tutur Supratman.

"Ini cuma antisipasi jangan sampai karena kan menjelang pemilu nih. Menjelang Pilkada di tanggal 27 supaya tidak menimbulkan kesimpangsiuran ini yang dipilih gubernurnya siapa, gubernur daerah mana sudah jelas bahwa yang dipilih itu Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Tapi, otomatis setelah Keppresnya ditandatangani nomenklatur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta beralih menjadi Daerah Khusus Jakarta," imbuhnya.

(dwr/maa)

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melantik dan mengambil sumpah jabatan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Razilu di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024). Acara ini menandai transisi kepemimpinan dari Min Usihen ke Razilu, dalam upaya memperkuat pelaksanaan kebijakan Kabinet Merah Putih .

Supratman Andi Agtas dalam sambutannya menekankan pentingnya momen ini dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum. "Pelantikan hari ini bukan hanya seremonial, tetapi merupakan bagian dari upaya kita untuk menjalankan roda organisasi agar tetap berjalan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan," ujarnya.

Supratman menjelaskan bahwa Kementerian Hukum memiliki peran penting dalam mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, khususnya dalam penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Kami bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak, dengan membangun fondasi kelembagaan hukum yang kokoh serta sistem anti-korupsi yang efektif," katanya.

Supratman juga mengingatkan tentang pentingnya integritas dan akuntabilitas, dukungan terhadap reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi dan profesionalisme, serta penguatan sinergi antar Kementerian. Supratman juga mengharapkan pelantikan ini akan menjadi langkah awal dalam membangun Kementerian yang kuat, adaptif, dan siap menghadapi tantangan hukum di masa depan, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.


"Mari kita menjadi pelopor keterbukaan informasi dan menciptakan sistem hukum yang terintegrasi dan harmonis," pungkasnya.

Supratman juga melantik pejabat baru untuk Sekretaris Jenderal Kemenkum, Dirjen Perundang-undangan, Dirjen Administrasi Hukum Umum, Inspektur Jenderal Kemenkum, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkum, Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial, dan Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi.

Sebelumnya, Razilu memimpin DJKI sebagai Pelaksana Tugas Dirjen KI pada tahun 2021-2023 menggantikan Freddy Harris. Razilu sebelumnya juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Razilu juga memiliki latar belakang kuat di bidang kekayaan intelektual sebagai pemeriksa paten serta Ketua Komisi Banding Paten DJKI.

Ini menjadi salah satu tantangan hukum bagi BP2MI yang kini statusnya berubah menjadi kementerian.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding berkoordinasi tentang hukum peralihan kewenangan dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Jakarta, Jumat (15/11).

Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa peralihan kewenangan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) ke Kementerian PPMI (Kemen PPMI) diperlukan lantaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kurang memfasilitasi perlindungan kepada PMI secara lengkap.

"Ini menjadi salah satu tantangan hukum bagi BP2MI yang kini statusnya berubah menjadi kementerian," ungkap Karding dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Karding lantas mencontohkan skema magang. Pemagang yang berstatus pelajar juga bekerja sampingan. Mereka tidak berstatus PMI, tetapi jika terkena musibah, Kemen PPMI ikut terlibat dalam penyelamatannya, tidak peduli statusnya prosedural atau tidak.

Untuk itu, Menteri Karding membutuhkan dasar hukum yang kuat sebagai acuan untuk penanganan berbagai musibah selanjutnya.

Ia ingin membuat satu aturan lengkap, sebuah omnibus, yang mencakup perlindungan bagi seluruh skema penempatan pekerja migran Indonesia.

Dengan demikian, Kemen PPMI akan mengajukan revisi UU Nomor 18 Tahun 2017 melalui Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Saat ini, Biro Hukum KemenPPMI akan menyusun naskah akademik sebagai dasar perubahan UU PMI tersebut.

Dalam kesempatan itu, Menkum Supratman Andi Agtas menyambut baik usulan Menteri PPMI dan sepakat untuk memfasilitasi proses harmonisasinya.

Menkum mengemukakan bahwa perubahan UU Nomor 18 Tahun 2017 akan banyak beririsan dengan Kemenaker.

"Banyak-banyaklah berkomunikasi dengan Menteri Ketenagakerjaan karena ada beberapa kewenangan Kemenaker yang nantinya akan menjadi kewenangan di kementerian Pak Karding," ucap Supratman.

Jika jumlah PMI yang tersebar di seluruh dunia mencapai hampir lima juta jiwa, menurut dia, mereka yang tidak tercatat sebagian besar merupakan tenaga low-skilled workers atau pekerja berketerampilan rendah.

Oleh karena itu, Supratman menilai revisi hukum perlindungan PMI menjadi kepentingan yang mendesak, mengingat perlindungan lima juta jiwa tersebut tidak maksimal.

"Kami akan membentuk tim khusus untuk memfasilitasi harmonisasi di awal-awal kabinet baru ini," kata dia menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, guna menjajaki kerja sama bidang hukum.

Dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Jumat, kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang hukum, terutama dalam hal pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan perlindungan kekayaan intelektual serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum.

“Beberapa prioritas Kementerian Hukum antara lain rencana pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, perlindungan kekayaan intelektual, dan reformasi birokrasi di bidang hukum,” jelas Supratman di ruang kerjanya, Jakarta, Rabu (14/11/2024).

Sementara itu, Duta Besar Inggris menyambut baik inisiatif Indonesia dalam mereformasi sistem hukum, dan menawarkan kerja sama dalam berbagai bidang, seperti sistem hukum pidana, demokrasi, dan perlindungan anak.

“Kami terbuka untuk bertukar pikiran terkait perspektif sistem hukum pidana dan demokrasi,” tawar Dominic.

Selanjutnya, Dubes Inggris menggarisbawahi kebijakan hukuman mati yang diterapkan di Indonesia, khususnya bagi warga negara asing yang terlibat dalam tindak pidana berat. Menurutnya, penting bagi kedua negara untuk menjaga komunikasi dalam menangani kasus-kasus tersebut demi memastikan proses yang adil dan sesuai dengan standar hak asasi manusia.

"Kami harap ada ruang dialog lebih lanjut mengenai penerapan hukuman mati, terutama terkait warga negara Inggris yang menghadapi ancaman hukuman ini," ucap Dominic.

Menanggapi hal tersebut, Supratman menjelaskan, bahwa kebijakan hukuman mati di Indonesia akan diterapkan secara ketat berdasarkan undang-undang yang berlaku, termasuk ketentuan dalam KUHP yang baru.

Lebih lanjut Supratman menegaskan, bahwa pemerintah Indonesia tetap berkomitmen pada penegakan hukum nasional yang konsisten dan berharap agar setiap negara, termasuk Inggris, menghormati kebijakan hukum Indonesia.

“Pelaksanaan hukuman mati akan didasarkan pada parameter khusus yang akan diatur dalam undang-undang pelaksana KUHP yang tengah disusun,” tambah Supratman.

Di akhir pertemuan, Dubes Inggris menyampaikan dukungan Inggris terhadap upaya Indonesia untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD atau Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, merupakan organisasi internasional yang bermarkas di Paris, Prancis dan didirikan pada tahun 1961 untuk mendorong kemajuan ekonomi dan perdagangan dunia.

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Hukum (Kemenkum) menggelar Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan untuk Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Razilu di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan.

Acara ini menandai transisi kepemimpinan dari Min Usihen ke Razilu, dalam upaya memperkuat pelaksanaan kebijakan Kabinet Merah Putih. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan betapa pentingnya momen ini dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum.

"Pelantikan hari ini bukan hanya seremonial, tetapi merupakan bagian dari upaya kita untuk menjalankan roda organisasi agar tetap berjalan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan," ujar Supratman pada Jumat.

Lebih lanjut, Supratman menjelaskan bahwa Kemenkum memiliki peran penting dalam mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, khususnya dalam penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Kami bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak, dengan membangun fondasi kelembagaan hukum yang kokoh serta sistem anti-korupsi yang efektif," tambahnya.

Supratman juga mengingatkan tentang pentingnya integritas dan akuntabilitas, dukungan terhadap reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi dan profesionalisme, serta penguatan sinergi antar Kementerian. Supratman juga mengharapkan pelantikan ini akan menjadi langkah awal dalam membangun Kementerian yang kuat, adaptif, dan siap menghadapi tantangan hukum di masa depan, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Mari kita menjadi pelopor keterbukaan informasi dan menciptakan sistem hukum yang terintegrasi dan harmonis," pungkasnya.

Seperti diketahui, Razilu telah memimpin DJKI sebagai Pelaksana Tugas Dirjen KI pada tahun 2021 - 2023 menggantikan Freddy Harris. Razilu sebelumnya juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Razilu juga memiliki latar belakang kuat di bidang kekayaan intelektual sebagai pemeriksa paten serta Ketua Komisi Banding Paten DJKI.

Selain Dirjen KI, Supratman juga melantik pejabat baru untuk Sekretaris Jenderal Kemenkum, Dirjen Perundang-undangan, Dirjen Administrasi Hukum Umum, Inspektur Jenderal Kemenkum, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkum, Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial, serta Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Pelaksanaan hukuman mati akan didasarkan pada parameter khusus yang akan diatur dalam undang-undang pelaksana KUHP yang tengah disusun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menjajaki penguatan kerja sama di bidang hukum dengan Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, saat menerima kunjungan di Jakarta, Kamis (14/11).

Kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang hukum, terutama dalam hal pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan perlindungan kekayaan intelektual serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum.

"Beberapa prioritas Kementerian Hukum (Kemenkum) antara lain rencana pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, perlindungan kekayaan intelektual, dan reformasi birokrasi di bidang hukum," kata Supratman dalam acara tersebut, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menyambut baik inisiatif Indonesia dalam mereformasi sistem hukum dan menawarkan kerja sama dalam berbagai bidang, seperti sistem hukum pidana, demokrasi, dan perlindungan anak.

"Kami terbuka untuk bertukar pikiran terkait perspektif sistem hukum pidana dan demokrasi," ucap Dominic dalam kesempatan yang sama.

Selanjutnya, Dubes Inggris menggarisbawahi kebijakan hukuman mati yang diterapkan di Indonesia, khususnya bagi warga negara asing yang terlibat dalam tindak pidana berat.

Menurutnya, penting bagi kedua negara untuk menjaga komunikasi dalam menangani berbagai kasus tersebut demi memastikan proses yang adil dan sesuai dengan standar hak asasi manusia (HAM).

Dengan begitu, Dominic berharap ada ruang dialog lebih lanjut mengenai penerapan hukuman mati, terutama terkait warga negara Inggris yang menghadapi ancaman hukuman tersebut.

Di akhir pertemuan, ia menyampaikan dukungan Inggris terhadap upaya Indonesia untuk menjadi anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD atau Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, merupakan organisasi internasional bermarkas di Paris, Prancis, yang didirikan pada tahun 1961 untuk mendorong kemajuan ekonomi dan perdagangan dunia.

Menanggapi permintaan Dubes Inggris, Supratman menjelaskan, bahwa kebijakan hukuman mati di Indonesia akan diterapkan secara ketat berdasarkan undang-undang (UU) yang berlaku, termasuk ketentuan dalam KUHP yang baru.

Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen pada penegakan hukum nasional yang konsisten dan berharap agar setiap negara, termasuk Inggris, menghormati kebijakan hukum Indonesia.

"Pelaksanaan hukuman mati akan didasarkan pada parameter khusus yang akan diatur dalam undang-undang pelaksana KUHP yang tengah disusun," ucap Supratman.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membeberkan pesan Presiden Prabowo kepada jajaran Kementerian Hukum yang baru dilantik. Prabowo berpesan agar tidak banyak membuat undang-undang.

?Pesannya jangan terlalu banyak melahirkan Undang-Undang. Tapi yang penting bagaimana mewujudkan cita-cita bersama untuk menjadikan Indonesia Emas 2045,? ujar Supratman, Jumat (15/11/2024).

Dia menuturkan pelantikan para pejabat Kementerian Hukum merupakan momen dalam membentuk sebuah tim yang solid untuk mewujudukan cita-cita dalam rangka reformasi di bidang hukum.

?Walaupun demikian tentu layanan publik di Direktorat Jenderal AHU dan Kekayaan Intelektual akan tetap berjalan. Kami akan melakukan semua proses itu,? ucapnya.

Adapun daftar pejabat Kementerian Hukum (Kemenkum) yang dilantik Supratman Andi Agtas yakni Nico Afinta sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkum, Dhahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Ir Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kemudian, Reynhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal Kemenkum, Min Usihen sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Selain itu, ada beberapa nama baru yang juga terpilih untuk mengisi posisi pimpinan tinggi madya di Kementerian Hukum seperti Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Andry Indradry sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan G.A.P Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Untuk posisi Staf Ahli Kementerian Hukum yakni Andap Budhi Revianto sebagai Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kemenkum, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Kemenkum, serta Sucipto sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenkum.

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan pesan Presiden Prabowo Subianto di hadapan jajaran Kementerian Hukum yang baru saja dilantik. Prabowo meminta agar tak membuat terlalu banyak undang-undang dan fokus pada cita-cita Indonesia Emas 2045.

"Pesannya satu, jangan terlalu banyak melahirkan sebuah undang-undang, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mewujudkan cita-cita bersama untuk menjadikan Indonesia Emas Tahun 2045," kata Supratman usai melantik jajaran pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, pada Jumat (15/11/2024).

Sementara itu, Supratman berharap nantinya Kementerian Hukum dapat menghasilkan regulasi yang searah dengan pesan Prabowo. Supratman juga memandang pelantikan Dirjen hingga Staf Ahli merupakan sebuah momen mewujudkan cita-cita dan melakukan reformasi di bidang hukum.

"Karena itu kita berharap nanti semua regulasi pun yang kita hasilkan juga mengarah ke sekarang," ujarnya.

"Pelantikan hari ini adalah momen untuk membentuk sebuah tim yang solid dalam rangka mewujudkan cita-cita, dalam rangka melakukan reformasi di bidang hukum terutama di perundang-undangan," tambahnya.

Supratman melantik 11 pejabat yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan 5 pejabat yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Utama. Pelantikan digelar di Graha Pengayoman Kementerian Hukum hari ini.

Lihat juga video: Pesan Prabowo ke Kabinetnya di Akmil: Disiplin dan Setia ke Bangsa

[Gambas:Video 20detik]

(taa/taa)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan lima pesan penting kepada 11 pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Hukum yang baru dilantik dan mengambil sumpah jabatan di Jakarta, Jumat.

Pesan tersebut penting untuk diingat karena para pejabat tinggi madya dan pejabat fungsional ahli utama yang baru dilantik akan mengemban amanah dan memiliki tanggung jawab yang besar.

"Jabatan itu bukan hanya sebuah kehormatan, melainkan juga kepercayaan dari negara untuk memastikan bahwa setiap kebijakan di kementerian ini dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab," ucap Supratman saat memberikan sambutan.

Ia menyebutkan kelima pesan penting tersebut, yakni pertama, jaga integritas dan akuntabilitas.

Menkum menegaskan pejabat yang baru dilantik harus menjunjung tinggi integritas dalam setiap tindakan dan kebijakan, mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta akuntabilitas demi kepercayaan masyarakat.

Kedua, dukung reformasi birokrasi. Supratman mendorong para pejabat agar bisa terus mendukung reformasi birokrasi yang berorientasi para pelayanan publik guna membangun tata kelola hukum yang efisien dan berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat.

Pesan ketiga, yaitu kembangkan kompetensi dan profesionalisme. Sebagai pemimpin, kata Menkum, semua pejabat harus terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme untuk menjadikan Kemenkum sebagai tempat pembelajaran yang unggul dan teladan bagi lembaga hukum lainnya.

Ia melanjutkan pesan keempat, yakni perkuat sinergi antarkementerian. Sebagai entitas mandiri, Menkum menekankan agar Kemenkum perlu memperkuat sinergi dengan Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menciptakan sistem hukum yang berintegrasi dan harmonis.

Kelima, memberikan keteladanan dan semangat. Ia mengingatkan agar para pejabat yang baru dilantik bisa menjadi pemimpin yang inspiratif serta menunjukkan dedikasi dan komitmen penuh karena sikap dan tindakan semua aparatur mencerminkan budaya kerja Kemenkum.

"Pelantikan hari ini adalah bentuk nyata komitmen Kemenkum dalam membangun kementerian yang kuat, adaptif, dan siap menghadapi tantangan hukum di masa depan," ucapnya menegaskan.

Sebanyak 11 pejabat eselon I yang dilantik merupakan pimpinan tinggi madya.

Sebanyak 11 pimpinan tinggi madya dimaksud, yakni Sekretariat Jenderal Komjen Pol. Nico Afinta, Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum Widodo, Dirjen Kekayaan Intelektual Razilu, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra, dan Inspektur Jenderal Komjen Pol. Reynhard Silitonga.

Kemudian, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSKH) Andry Indrady, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Suwardani, Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Wisnu Nugroho Dewanto, serta Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Sucipto.

Selain 11 pejabat eselon I, terdapat pula lima orang fungsional ahli utama yang dilantik, yakni Analis Keimigrasian Ahli Utama Lucky Agung Binarto, Pemeriksa Merek Ahli Utama Anggoro Dasananto, Penyuluh Hukum Ahli Utama Marciana Dominika Jone, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama Ambeg Paramarta, serta Asesor SDM Aparatur Ahli Utama Saffar Muhammad Godam.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan, proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) merupakan langkah awal untuk membentuk aparat Kementerian hukum yang berintegritas dan berkompetensi.

Dia mengatakan integritas dalam setiap tindakan dan kebijakan Kemenkum sangat diperlukan, dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas demi kepercayaan masyarakat.

"Untuk itu, seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum dan panitia penyelenggara seleksi CPNS memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh tahapan seleksi yang lancar, tertib, dan transparan," kata Supratman saat memberikan sambutan pada pelantikan eselon I Kemenkum di Jakarta, Jumat.

Dengan begitu, dirinya menekankan agar setiap tahapan seleksi CPNS Kemenkum harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.

Ia pun meminta agar para panitia penyelenggara seleksi CPNS bisa memberikan bantuan untuk calon peserta yang memiliki kebutuhan khusus, dengan memberikan informasi yang jelas dan akses komunikasi yang mudah.

Selain itu, dia juga meminta agar para panitia tidak melakukan praktik yang mencederai kepercayaan masyarakat.

Menkum menuturkan tahapan seleksi saat ini merupakan kesempatan bagi Kemenkum untuk memberikan citra positif dalam seleksi para calon aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan terpercaya.

"Saya yakin jika ini dilaksanakan dengan Kemenkum akan menjadi teladan dalam seleksi CPNS bagi kementerian dan lembaga negara," tuturnya.

Adapun rangkaian seleksi CPNS tahun 2024 digelar pada 19 Agustus 2024 hingga 23 Maret 2025.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencatat pada tahun ini terdapat 250.407 formasi yang disediakan untuk para talenta baru lulusan perguruan tinggi terbaik (fresh graduate). Formasi tersebut terbagi untuk instansi pusat sebanyak 114.706 dan instansi daerah sebanyak 135.701.

Terdapat sebanyak 547 instansi pemerintah yang membuka formasi untuk seleksi CPNS kali ini, yakni terdiri atas sebanyak 69 instansi pusat dan 478 instansi daerah.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melantik 11 pejabat pimpinan tinggi madya dan 5 jabatan fungsional ahli utama. Supratman berpesan kepada pejabat yang baru dilantik untuk menjaga integritas.

Pelantikan tersebut digelar di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jumat (15/11/2024). Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Setelah itu dilanjutkan dengan Pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 169 TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum. Kemudian dibacakan pula Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 81M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Tinggi Madya dan Pengangkatan serta Pengesuaian dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama.

Supratman kemudian mengambil sumpah para pejabat pimpinan tinggi madya dan penjabat fungsional ahli utama. Para pejabat didampingi rohaniwan mengikuti sumpah jabatan yang dibacakan Supratman.

"Sebelum saya melantik dan mengambil sumpah pada saudara-saudara sekalian, saya ingin bertanya bersediakah saudara-saudara bersumpah menurut agama masing-masing?" ucap Supratman sebelum membacakan Sumpah

"Bersedia," jawab para pejabat yang akan dilantik

Dalam sambutannya, Supratman menitipkan beberapa pesan kepada pejabat yang baru dilantik. Supratman meminta agar para pejabat tetap menjaga integritas dan akuntabilitas.

"Dalam konteks transformasi yang berkeadilan ini, saya ingin memberi beberapa hal penting sebagai panduan kita bersama," ungkap Supratman

"Pertama, jaga integritas dan akuntabilitas pejabat yang baru dilantik harus menjunjung tinggi integritas dalam setiap tindakan dan kebijakan, mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabulitas demi kepercayaan masyarakat," lanjutnya

Supratman menyebut jabatan yang diemban merupakan kepercayaan dari negara untuk memastikan setiap kebijakan dijalankan dengan penuh integritas dan profesionalisme. Dia juga menyampaikan untuk terus mendukung reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik.

"Jabatan itu bukan hanya sebuah kehormatan melainkan juga kepercayaan dari negara untuk memastikan bahwa setiap kebijakan di kementerian ini dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme dan tanggung jawab," sebutnya

Lebih lanjut, Supratman meminta untuk terus mengembangkan kompetensi dan profesionalisme sebagai pemimpin. Dia kemudian berpesan meski Kementerin Hukum telah menjadi entitas mandiri, tetapi harus tetap menjaga sinergi antar kementerian.

"Sebagai entitas mandiri, kita perlu memperkuat sinergi dengan Kementerian ham, serta Kementerian imipas untuk menciptakan sistem hukum yang berintegrasi dan harmonis," ujar Supratman

Berikut daftar pejabat Pimpinan Tinggi Madya:

Sekjen Kementerian Hukum: Nico Afinta
Dirjen Peraturan Perundang-Undangan: Dhahana Putra
Dirjen Administrasi Hukum Umum: Widodo
Dirjen Kekayaan Intelektual: Razilu
Irjen: Reynhard Silitonga

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional: Min Usihen
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum: Andry Indrady
Kepala Badan Pengembangan SDM: Suwardani

Staf Ahli bidang Politik dan Keamanan: Andap Budhi Revianto
Staf Ahli bidang Ekonomi dan Sosial: Wisnu Nugroho Dewanto
Staf Ahli bidang Hubungan Antarlembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi: Sucipto

Pejabat Fungsional Ahli Utama:

Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama: Ambeg Paramarta
Analis Keimigrasian Ahli Utama: Lucky Agung Binarto
Pemeriksa Merek Ahli Utama: Anggoro Dasananto
Penyuluh Hukum Ahli Utama: Marciana Dominika Jone
Asesor SDM Aparatur Ahli Utama: SaffarMuhammadGodam

(idn/idn)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melantik dan memimpin pengambilan sumpah jabatan bagi 11 pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat.

"Momen ini sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Kabinet Merah Putih yang diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum," ujar Supratman saat memberikan kata sambutan.

Dengan dasar kebijakan tersebut, kata dia, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan menjadi bagian dari upaya menjalankan roda organisasi agar tetap berjalan dengan baik mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ia menegaskan bahwa acara pelantikan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Kemenkum dalam membangun kementerian yang kuat, adaptif dan siap menghadapi tantangan hukum pada masa depan.

Supratman berharap semangat dan tanggung jawabnya yang diterima para pejabat eselon I yang baru dilantik mampu membawa Kemenkum menuju tujuan besar yang telah ditetapkan bersama menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Ia berpesan kepada para pejabat baru bahwa jabatan dan kekuasaan pasti akan berakhir. Sementara kepada para pejabat lama yang digantikan, Menkum mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang telah diberikan kepada negara.

"Entah ikhlas atau tidak, pada akhirnya kekuasaan akan berakhir. Oleh karena itu, mari bersama-sama berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara," tuturnya.

Sebanyak 11 pejabat eselon I yang dilantik merupakan pimpinan tinggi madya.

Sebanyak 11 pimpinan tinggi madya itu adalah Sekretariat Jenderal Komjen Pol. Nico Afinta, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo, Dirjen Kekayaan Intelektual Razilu, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra, dan Inspektur Jenderal Komjen Pol. Reynhard Silitonga.

Kemudian, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSKH) Andry Indrady, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Suwardani, Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Wisnu Nugroho Dewanto, serta Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Sucipto,

Selain 11 pejabat eselon I, terdapat pula lima orang fungsional ahli utama yang dilantik, yakni Analis Keimigrasian Ahli Utama Lucky Agung Binarto, Pemeriksa Merek Ahli Utama Anggoro Dasananto, Penyuluh Hukum Ahli Utama Marciana Dominika Jone, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama Ambeg Paramarta, serta Asesor SDM Aparatur Ahli Utama Saffar Muhammad Godam.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024