JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menekan aturan yang menyebut posisi Sekretaris Kabinet ada di bawah Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres).

Aturan ini dimuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara.

Beleid ini ditetapkan Presiden RI dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 5 November 2024.

Dalam Pasal 48 ayat (1) aturan itu disebutkan bahwa posisi Sekretariat Militer Presiden membawahi Sekretaris Kabinet.

"Sekretariat Militer Presiden terdiri atas paling banyak 4 (empat) biro dan Sekretaris Kabinet," tulis aturan itu.

Perpres yang sama juga mengatur soal hak keuangan dan fasilitas Sekretariat Kabinet.

Hal ini diatur di Pasal 121 Ayat (2).

Jika Sekretaris Kabinet berasal dari TNI atau Polri, maka disesuaikan dengan golongan kepangkatan.

"Dalam hal Sekretaris Kabinet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4) berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, hak keuangan dan fasilitas lainnya disesuaikan dengan golongan kepangkatan," tulis pasal itu.

Adapun Sekretariat Militer Presiden merupakan bagian dari Kementerian Sekretariat Negara.

Pada Pasal 45 Ayat (1) disebutkan bahwa Sekretariat Militer Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri.

Kemudian, Pasal 45 Ayat (2) menyebutkan bahwa Sekretariat Militer Presiden dipimpin oleh Sekretaris Militer Presiden.

Selanjutnya, Sekretaris Militer Presiden melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

"(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Militer Presiden dapat menerima penugasan langsung dari Presiden," tulisnya.

Seskab Teddy Tak Harus Mundur

Secara terpisah, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya tidak perlu mundur dari keanggotaan TNI.

Sebab, sebagaimana diatur dalam beleid di atas, posisi yang dijabat Teddy berada di bawah Setmilpres.

Undang-Undang TNI pun mengatur bahwa Setmilpres merupakan satu dari 10 lembaga yang dapat diduduki oleh perwira aktif TNI.

"Seharusnya di situ kalau berdasarkan itu, tidak harus mundur," kata Maruli saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

"Kalau berdasarkan dari Juru Bicara Kepresidenan kemarin itu, kan ada penyampaiannya. Bahwa ada perpres bahwa Seskab di bawah Sesmilpres," sambung dia.

Menurut Maruli, sejak dulu, Setmilpres selalu dipimpin oleh mayor jenderal TNI, dengan didampingi sekretaris dari kepolisian.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin menilai Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya seharusnya mundur dari TNI karena menduduki jabatan sipil. Hasanuddin menyinggung pernyataan Istana Kepresidenan soal jabatan Seskab berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, bukan Sekretariat Militer.

Hasanuddin awalnya menyinggung daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah ada 15 kementerian atau lembaga (K/L) yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Hasanuddin mengatakan sempat menyampaikan pendapat di Istana terkait posisi Teddy.

"Saat itu saya menyarankan agar jika ingin mempertahankan status militer Mayor Teddy, maka posisinya sebaiknya ditempatkan di Sekretariat Militer. Ada beberapa jabatan di sana, seperti Kepala Biro Umum, Kepala Biro Tanda Pangkat, dan Kepala Biro Tanda Jasa dan Kehormatan. Kalau mau, ya ditambahkan saja satu Kepala Biro Sekretariat Kabinet di bawah Sekretariat Militer. Itu sesuai dengan UU TNI Pasal 47," kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Rabu (12/3/2025).

Hasanuddin mengungkit pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi pada (21/10/2024) bahwa Seskab berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, bukan di bawah Sekretariat Militer. Pernyataan tersebut, kata dia, juga diperkuat oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana.

Oleh karena itu, Hasanuddin meminta Letkol Teddy harus mundur dari jabatan Seskab. Hasanuddin menegaskan prajurit aktif hanya boleh mengisi jabatan sipil di 15 kementerian atau lembaga.

"Maka sesuai aturan Teddy harus mundur dari prajurit TNI. Ini jelas tidak termasuk dalam Pasal 47 UU TNI," ujarnya.

TB Hasanuddin menegaskan perlunya konsistensi dalam menjalankan aturan hukum agar tidak menimbulkan polemik dan menjaga profesionalisme TNI.

Untuk diketahui, dalam Pasal 47 ayat 2 UU TNI tahun 2004 prajurit aktif dapat menduduki jabatan sipil di 10 kementerian atau lembaga. Namun, di usulan terbaru dari pemerintah dalam DIM ada penambahan lima K/L di antaranya KKP, BNPB, BNPT, Keamanan Laut, dan Kejagung.

Simak Video Panglima TNI: Prajurit Aktif di Kementerian Akan Pensiun Dini atau Mundur

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menanggapi Letkol Teddy Indra Wijaya yang menjabat Seskab dan menjadi anggota aktif dari TNI. Ia mengatakan, jika posisi Teddy berada di luar 15 kementerian atau lembaga yang diperbolehkan dijabat prajurit aktif, mesti pensiun dini.

"Jadi ada 15, kemudian untuk jabatan-jabatan tertentu lainnya, itu kalau mau ditempatkan dia mesti pensiun," kata Sjafrie di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Menurut dia, posisi Teddy jika di luar 15 kementerian atau lembaga yang diperbolehkan untuk diisi prajurit aktif, maka harus pensiun. Ia meminta untuk mengecek kembali posisi seskab di sana.

"Masuk nggak (Teddy) dalam kategori itu? Kalau termasuk di luar 15 kategori itu ya terkena," kata Sjafrie.

"Saya tidak melihat spesifik tapi saya akan menyampaikan bahwa jabatan tertentu kementerian atau lembaga itu harus pensiun dulu," tambahnya.

Berikut ini 15 institusi yang bisa dijabat prajurit aktif TNI seperti paparan Kemenhan di rapat.

1. Koor Bid Polkam
2. Pertahanan Negara
3. Setmilpres
4. Inteligen Negara
5. Sandi Negara
6. Lemhannas
7. DPN
8. SAR Nasional
9. Narkotika Nasional
10. Kelautan dan Perikanan
11. BNPB
12. BNPT
13. Keamanan Laut
14. Kejagung
15. Mahkamah Agung

Istana Sempat Jelaskan Posisi Teddy

Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi sebelumnya berbicara soal status Teddy yang ditetapkan sebagai Sekretaris Kabinet, namun tidak mundur dari militer. Hasan menekankan Sekretariat Kabinet di era Prabowo-Gibran telah berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara yang setara dengan eselon II.

"Seskab dalam perpres terbaru ditempatkan sebagai ASN eselon II di bawah Menteri Sekretaris Negara," kata Hasan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Hasan mengambil contoh eselon II sama seperti Sesmil. Jabatan itu bisa diemban oleh oleh militer aktif sehingga Mayor Teddy tidak harus mundur dari militer.

"Tidak harus mundur dari militer. Jabatan tersebut bisa diemban oleh militer aktif. Sama seperti sekretaris militer presiden, juga bisa diemban oleh militer aktif," ujarnya.

Simak Video 'Panglima TNI: Prajurit Aktif di Kementerian Akan Pensiun Dini atau Mundur':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Bisnis.com, JAKARTA -- Karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) mungkin menjadi orang yang paling galau pada beberapa hari terakhir. Di satu sisi, karyawan Sritex berhadapan dengan realitas PHK. Di sisi lain, pemerintah sekali lagi memberikan harapan untuk menyelamatkan Sritex dan karyawan.

Asa menyelamatkan Sritex dan karyawan itu rupanya datang dari Presiden Prabowo. Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden meminta jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk mencari solusi menyelamatkan Sritex dan memastikan nasib pekerja.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi belum dapat mengonfirmasi terkait dengan potensi investor yang akan mendukung keberlangsungan PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex.

Meski begitu, dia menjelaskan bahwa saat ini sudah ada investor yang berminat, meski belum dapat dipastikan apakah berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pihak swasta.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Istana Merdeka, Senin (3/3/2025).

"Belum tahu kalau investornya dari BUMN, yang pasti teman-teman dari tim kurator menyampaikan bahwa sudah ada investor yang berminat. Skemanya nanti PT Sritex akan disewa, kemudian secara paralel karyawan PT Sritex akan didata kembali untuk nantinya ikut bekerja kembali," katanya di Istana Presiden, Senin (3/3/2025).

Kendati demikian, dia memastikan bahwa sebanyak lebih dari 8.000 pekerja PT Sritex akan kembali dipekerjakan setelah perusahaan tekstil tersebut dinyatakan pailit.

Prasetyo Hadi menyatakan bahwa skema baru telah disiapkan untuk memastikan para pekerja bisa kembali bekerja di sektor yang selama ini mereka geluti.

"Harapan kami dari pemerintah tentunya semua pekerja yang selama ini menjadi karyawan di PT Sritex, kurang lebih ada 8.000 sekian karyawan, bisa kembali bekerja dengan skema yang baru. Namun, kami berharap tetap di bidang yang selama ini digeluti, artinya PT Sritex tetap akan bergerak di bidang tekstil," pungkas Prasetyo.

Di sisi lain, Tim Kurator PT Sritex Nurma Sadikin, menjelaskan bahwa meskipun PT Sritex telah dinyatakan pailit, pekerja tetap bisa direkrut kembali melalui mekanisme baru yang telah dirancang.

"Terkait dengan rekrutmen, nantinya akan dibuka oleh penyewa yang baru. Jadi, skemanya adalah PT Sritex akan disewakan kepada penyewa baru. Saat ini, tim kurator sedang membuka opsi bagi para investor yang memang menggeluti bidang tekstil untuk bisa menyewa PT Sritex. Dan saat ini, sudah ada beberapa investor yang dalam tahap komunikasi dengan kami," papar Nurma.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa sebanyak lebih dari 8.000 pekerja PT Sritex akan kembali dipekerjakan setelah perusahaan tekstil tersebut dinyatakan bangkrut.

Prasetyo Hadi menyatakan bahwa skema baru telah disiapkan untuk memastikan para pekerja bisa kembali bekerja di sektor yang selama ini mereka geluti.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Istana Merdeka, Senin (3/3/2025).

"Harapan kami dari pemerintah tentunya semua pekerja yang selama ini menjadi karyawan di PT Sritex, kurang lebih ada 8.000 sekian karyawan, bisa kembali bekerja dengan skema yang baru. Namun, kami berharap tetap di bidang yang selama ini digeluti, artinya PT Sritex tetap akan bergerak di bidang tekstil," ujarnya di Kantor Presiden.

Di sisi lain, Prasetyo pun melanjutkan bahwa terkait dengan potensi investor yang akan mendukung keberlangsungan PT Sritex, dia menjelaskan bahwa saat ini sudah ada investor yang berminat, meski belum dapat dipastikan apakah berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pihak swasta.

"Belum tahu kalau investornya dari BUMN, yang pasti teman-teman dari tim kurator menyampaikan bahwa sudah ada investor yang berminat. Skemanya nanti PT Sritex akan disewa, kemudian secara paralel karyawan PT Sritex akan didata kembali untuk nantinya ikut bekerja kembali," pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju segera mencari solusi cepat demi menyelamatkan PT Sritex serta memastikan nasib para pekerja tetap terjamin.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam pertemuan yang melibatkan berbagai kementerian dan perwakilan pekerja di Kantor Presiden, Senin (3/3/2025).

"Kami berkumpul atas petunjuk Bapak Presiden bersama Menteri BUMN, Kementerian Tenaga Kerja, teman-teman kurator, dan perwakilan serikat pekerja untuk berdiskusi mencari jalan keluar terhadap permasalahan PT Sritex," ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, Presiden Prabowo sangat memperhatikan dampak yang mungkin terjadi pada para pekerja PT Sritex akibat permasalahan keuangan yang dihadapi perusahaan.

Kepala Negara, kata Prasetyo, telah berulang kali memberikan arahan kepada para menterinya untuk mencari solusi terbaik agar para pekerja tetap mendapatkan perhatian dan jaminan terhadap hak-haknya.

"Bapak Presiden berkali-kali menekankan pentingnya solusi yang berpihak pada pekerja. Oleh karena itu, pada siang hari ini, kami meminta teman-teman kurator, asosiasi pekerja PT Sritex, serta Menteri Ketenagakerjaan untuk menyampaikan rencana penyelesaian terbaik bagi permasalahan yang menimpa PT Sritex," pungkas Prasetyo.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan 3 tower di Wisma Atlet Pademangan siap untuk diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara. Rencananya penyerahan ini akan dilakukan pada Senin mendatang.

Ara mengungkapkan tower tersebut sebenarnya sudah siap sejak akhir Januari lalu. Oleh karena itu, saat ini sudah bisa diserahkan kepada Kemensetneg.

"Nanti Ibu Dirjen dan Pak Aswin yang urusin rumah susun. Saya sudah minta hari Senin. Sudah persiapan untuk serah terima kepada Setneg. Tiga tower dari sepuluh tower. Yang tiga ini yang arahnya kepada Pademangan," kata Ara di Tangerang, Sabtu (23/2/2025).

Ia menjelaskan posisi Kementerian PKP di sini hanyalah sebagai pihak yang melakukan renovasi. Sementara itu hak pengelolaannya dipegang oleh Kemensetneg.

"Kami udah siapkan, gitu. Kan tugas kami merenovasi. Tapi itu bukan dalam wilayah pengelolaan kami. Itu kayak rumah susun Pasar Rumput kan, kami hanya merenovasi ya. Tapi itu sudah diserahkan kepada DKI (Jakarta)," ujar Ara.

Melihat dari catatan detikcom, revitalisasi wisma atlet baik yang di Pademangan dan Kemayoran ditargetkan selesai pada April 2025.Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan dengan nilai kontrak untuk revitalisasi sebesar Rp 367 miliar.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama mengatakan dalam rancangan Inpres diatur kesepakatan penggunaan Wisma atlet sebanyak 50% digunakan untuk MBR dan 50% untuk ASN.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit. Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi, sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR.

Sebelum direvitalisasi, kedua wisma atlet ini sempat menjadi rumah sakit darurat pada zaman pandemi Covid-19. Pada saat itu angka kasus penularannya sedang tinggi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengaku bangga dengan perjuangan para mahasiswa yang menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap di di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Hal ini dia ungkapkan saat menemui massa aksi di atas mobil komando.

"Beberapa hari ini kami melihat bangga dengan apa yang adik-adik perjuangkan, karena sudah seharusnya adik-adik mahasiswa memiliki sikap seperti yang saudara-saudara perjuangkan hari ini," ujar Prasetyo Hadi.

Dia mengaku juga pernah menjadi mahasiswa dan pernah juga berunjuk rasa seperti apa yang dilakukan massa aksi Indonesia Gelap ini.

"Kami semua yang ada di depan pernah seperti adik-adik. Di saat kami menjadi mahasiswa seusia adik-adik kita akan terus berusaha kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah," kata dia.

Oleh karena itu, Prasetyo membuka ruang dialog untuk para perwakilan massa. Dia mengaku ingin mendengarkan tuntutan-tuntutan dari massa aksi Indonesia Gelap.

"Karena bagi saya apa yang saudara-saudara perjuangkan, apa yang adik-adik perjuangkan, adalah bagian yang selama ini kami perjuangkan. Kenapa kami brpolitik, kenapa kami ingin diberi amanah, karena kami ingin memperjuangkan bnyak hal yang adik-adik perjuangkan," ucap dia.

Untuk diketahui, sejumlah aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI menggelar unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Sebanyak sembilan tuntutan dari BEM SI yang telah diperbaharui, yakni sebagai berikut:

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk d Anggaran 2025

2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.

3. Evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis.

4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah.

5. Tolak dwifungsi TNI.

6. Sahkan Undang-Undang perampasan aset

7. Tingkatkan kualitas pendidikan & kesehatan secara nasional.

8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat.

9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi akhirnya menemui massa aksi Indonesia Gelap di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Pengamatan Kompas.com di lokasi, mulanya Prasetyo hanya menemui massa aksi dari pagar pembatas yang berada di Jalan Merdeka Barat.

Dia sempat meminta perwakilan massa yang mayoritas mahasiswa ini menghampirinya untuk berdialog. Namun, permintaan itu ditolak mahasiswa.

Massa aksi Indonesia Gelap meminta agar Prasetyo yang menghampiri mahasiswa. Akhirnya, aparat kepolisian membuka jalan agar Prasetyo bisa menemui peserta aksi.

Kemudian, Mensesneg naik ke atas mobil komando dengan ditemani Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo.

Dari atas mobil komando, Prasetyo mengaku sudah mendengar semua tuntutan dari para mahasiswa.

"Sore hari ini saya menyatakan bahwa kami pemerintah terbuka akan menerima tuntutan ini dan mempelajarinya," kata Prasetyo.

Pernyataan itu langsung disambut tepuk tangan oleh para peserta aksi Indonesia Gelap.

Prasetyo kemudian mengajak para perwakilan massa untuk berdialog dengan pemerintah terkait tuntutan-tuntutan mereka.

"Saya ingin menawarkan saudara tunjuk perwakilan saudara, kita berdialog, berdiskusi, yang konstruktif, beri masukan ke poin-poin yang saudara tuntut. Mana yang kurang tepat mari kita perbaiki bersama-sama," ucap dia.

Untuk diketahui, sejumlah aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI menggelar unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Sebanyak sembilan tuntutan dari BEM SI yang telah diperbaharui, yakni sebagai berikut:

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk d Anggaran 2025

2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.

3. Evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis.

4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah.

5. Tolak dwifungsi TNI.

6. Sahkan Undang-Undang perampasan aset

7. Tingkatkan kualitas pendidikan & kesehatan secara nasional.

8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat.

9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satryo Soemantri Brodjonegoro telah membuat surat pengunduran diri sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) sejak tengah malam tadi.

Dia langsung menyerahkan surat itu ke Sekretariat Negara untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo pada hari ini, Rabu (19/2/2025).

"Surat itu saya buat tadi malam pukul 24.00. Saya buat tadi malam, tadi saya serahkan ke Setneg untuk diserahkan ke Presiden," ujar Satryo di kantornya.

Dia mengakui kinerjanya selama empat bulan terakhir belum memenuhi harapan pemerintah. Meski demikian, dia lebih memilih mundur daripada diberhentikan karena kinerjanya itu.

"Utamanya karena saya sudah bekerja keras selama 4 bulan ini. Namun, karena mungkin tidak sesuai harapan dari pemerintah, ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan," ujar Satryo.

Posisinya kini digantikan oleh Brian Yuliarto yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Rabu (19/2/2025).

Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi menteri pertama yang di-reshuffle oleh Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto telah mengganti Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Pengangkatan Brian berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Nanik Purwanti.

Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkap dirinya telah resmi mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Mendiktisaintek). Ia telah menyampaikan surat pengunduran diri ke Kementerian Sekretariat Negara RI.

"Saya itu baru saja ke Setneg menyerahkan surat pengunduran diri saja sebagai Mendiktisaintek," kata Satryo kepada wartawan di Gedung D Kemdiktisaintek, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Terkait alasan mengapa ia mengundurkan diri, Satryo mengaku kinerjanya tidak sesuai dengan harapan pemerintah selama empat bulan terakhir. Satryo juga menegaskan ia bukan diberhentikan tetapi mengundurkan diri.

"Saya sudah bekerja keras selama 4 bulan ini. Namun karena mungkin tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan," tambahnya.

Sudah Buat Surat Pengunduran Diri Sejak Jam 12 Malam

Satryo bercerita ia telah membuat surat pengunduran diri sejak jam 12 malam. Tetapi baru Rabu (19/2/2025) malam disampaikan kepada Setneg dan akan diteruskan ke Presiden.

"Suratnya ke Presiden, ya diterima suratnya. Surat itu saya buat tadi malam jam 12 malam. Tadi saya serahkan ke Setneg untuk disampaikan kepada Presiden," ungkap Satryo.

Dengan tegas, Satryo menjelaskan ia tidak diminta untuk mengundurkan diri. Kini ia mengatakan telah ikhlas karena sudah bekerja secara maksimal.

"Saya mengajukan diri, mengajukan pengunduran diri. Harus legowo kerja itu. Kerja baik (dan) maksimal sudah. Tulus saya kerja. Kalau tidak cocok ya saya mundur saja lebih baik," tegasnya.

Dengan pengunduran diri ini, Satryo yakin penggantinya punya visi-misi sendiri untuk membangun Kemdiktisaintek. Ia percaya dengan yang bersangkutan.

"Penggantinya terserah yang bersangkutan. Karena tiap orang punya visi-misinya sendiri-sendiri," tandasnya.

Video: Nasib Karier Neni Herlina Seusai Dipanggil Mendiktisaintek

Video: Nasib Karier Neni Herlina Seusai Dipanggil Mendiktisaintek