Serang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menggandeng Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Serang yang dituangkan melalui kesepakatan bersama untuk mempercepat program keahlian para warga binaan agar memiliki keahlian setelah selesai menjalani masa pidananya.

"Seperti kita tahu masyarakat Kabupaten Serang juga ada yang jadi warga binaan di sana, jadi kami berdiskusi untuk kegiatan-kegiatan mereka bagaimana pun setelah selesai menjalani pembinaannya mereka kembali ke masyarakat," ujar Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, di Serang, Rabu.

Sehingga, kata Tatu, setelah warga binaan bebas bisa berbaur dengan masyarakat dan mereka mempunyai keahlian sebagai bekalnya.

"Mereka juga tidak merasa terasingkan, kalau memang sudah punya keahlian apa itu mungkin dikembangkan, atau yang belum sama sekali kita kerja samakan dengan dinas-dinas," ungkapnya.

Diantaranya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoumperindag) mempunyai binaan para pelaku UMKM-UMKM itu juga bisa menjadi pelatih di rutan. Kemudian juga Kepala Dinas Perikanan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) bisa memberi pelatihan budidaya ikan lele karena di rutan tersedia kolam.

Menurutnya, kerja sama ini penting sebagai sarana menjaga dan mempererat kedua hubungan lembaga untuk mendorong program pembangunan yang sedang dilaksanakan maupun yang akan dilakukan pada tahun ini.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kejari Jakarta Utara atas sinergi dan kerja sama dalam upaya pemberian hukum," kata dia.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas II B Serang, Marthen Butar Butar, mengatakan warga binaan yang berasal dari Kabupaten Serang mencapai 380 orang, yang mayoritas warga binaan masih pada usia produktif kurang lebih rata-rata di usia 20 sampai 40 tahun.

"Diharapkan dengan adanya program ini warga binaan setelah kembali ke masyarakat, dapat berguna dan mendapatkan keahlian dan kemampuan. Sehingga keluarga maupun dirinya sendiri juga itu dapat menghasilkan hal positif di lingkungan masyarakat nantinya," ungkapnya.

tahanan ini belum ditemukan sampai pukul 23.00 WIB hingga saat ini

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara bersama Kepolisian masih mencari tahanan bernama Januar Murdianto yang kabur dari sel tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) pada Selasa (6/5).

"Tim Intelijen dan Kepolisian masih terus melakukan pendalaman dan mencari keberadaan tahanan yang melarikan diri tersebut," kata Pelaksana Harian Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara Rico di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan terdakwa Januar Murdianto disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan agenda pembacaan Surat Dakwaan dan Pemeriksaan saksi-saksi dengan Penuntut Umum Erni Pramonti di Pengadilan Jakarta Utara pada Selasa (6/5).

Ia mengatakan tahanan tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dari Rutan Cipinang sekira jam 13.00 WIB dan pada pukul 14.00 WIB dibawa dari sel gang ada di basemen pengadilan menuju ruang sidang 7 yang dijaga oleh petugas pengawalan dan anggota polisi.

Lalu pada pukul 17.00 WIB, tahanan ini masuk ruang sidang Cakra di lantai dua untuk mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan saksi dan selesai pada pukul 17.30 WIB.

Kemudian tahanan atas nama Januar Murdianto dibawa turun ke ruang sel dengan posisi diborgol bersama tahanan atas nama Dio Adhy Setia

Sewaktu tahanan menuju sel di lantai dasar terdapat celah di tangga sebelah sel dan tahanan Januar Murdianto dan Dio Adhy Setia masuk melalui celah tangga dan memanjat tangga pembatas.

Kedua tahanan ini melompat keluar tembok pengadilan dan dilakukan pengejaran, tahanan Dio yang dikejar terjatuh dan kakinya keseleo yang membuat dirinya tidak dapat melarikan diri.

"Tahanan ini berhasil diamankan petugas," kata dia.

Sedangkan tahanan Januar melarikan diri melalui genteng pabrik yang ada di belakang Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Ia mengatakan sekitar pukul 18.00 WIB petugas pengawalan yang dibantu oleh petugas kepolisian dan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Utara melakukan pencarian dengan melakukan penyisiran pabrik dan gudang yang diduga menjadi tempat tahanan ini bersembunyi

"Namun tahanan ini belum ditemukan sampai pukul 23.00 WIB hingga saat ini," kata dia.

Sebelumnya dua tahanan yang dititip di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Ancol Baru Selatan kabur pada Selasa malam.

"Info dari staf pengadilan tahanan ini kabur sekitar pukul 19.00 WIB," kata Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tanjung Priok Polres Metro Jakarta Utara AKP Tommy Brian Hutomo di Jakarta, Selasa malam.

Ia mengatakan satu tahanan berhasil ditangkap petugas pengadilan di kawasan PN Jakarta Utara dan satu lagi masih belum ditangkap.

"Kami bersama Polres Metro Jakarta Utara mengerahkan personel mencari tahanan ini," kata dia.

Ia mengatakan untuk mencari keberadaan tahanan pihaknya juga mengerahkan pesawat tanpa awak atau drone untuk mencari keberadaan pelaku.

Selain itu personel polisi serta petugas pengadilan menyisir rumah dan bangunan yang ada di kawasan tersebut.

"Kami terus melakukan pencarian keberadaan pelaku," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandung menggelar pelatihan membuat kue dan mencukur rambut bagi 40 warga binaan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan pelatihan keterampilan bagi warga binaan ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan dan penghapusan stigma negatif terhadap mantan narapidana.

“Stigma bahwa alumni lapas adalah orang-orang yang tidak bisa diperbaiki harus kita buktikan salah. Memang tidak mudah, tetapi di situlah letak berkahnya,” ujar Farhan di Bandung, Rabu.

Farhan mengatakan warga binaan tetap merupakan bagian dari masyarakat Kota Bandung yang harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi setelah bebas.

“Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari pemberdayaan. Mereka adalah warga Kota Bandung, hanya saja sedang berada dalam proses pembinaan,” kata dia.

Dirinya juga menyampaikan rencananya untuk kembali mengunjungi rutan pada hari terakhir pelatihan mencukur rambut sebagai bentuk dukungan konkret.

“Hari ke-10 saya akan datang ke sini untuk dicukur. Bukan formalitas, tapi sebagai bukti bahwa pelatihan ini benar-benar membuahkan hasil,” ujarnya.

Bandung -

Sebanyak 40 warga binaan Rutan Kelas I Bandung (Kebonwaru) mendapat pelatihan membuat pastry hingga pangkas rambut. Kegiatan yang dimulai pada Selasa (6/5/2025) ini akan berlangsung selama satu bulan ke depan.

Dua pelatihan ini merupakan bagian dari program pemberdayaan warga yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pelatihan ini sekaligus juga merupakan upaya menghapus stigma negatif terhadap para mantan warga binaan.

"Stigma bahwa warga alumni dari lapas adalah orang-orang yang tidak bisa diperbaiki harus kita buktikan salah. Memang tidak mudah, tetapi di situlah letak berkahnya," ujar Farhan.

Menurutnya, pelatihan ini dapat menjadi ajang pembuktian bahwa warga binaan mampu berubah dan memiliki keterampilan untuk berkontribusi di masyarakat setelah bebas. Farhan menegaskan bahwa mereka merupakan bagian dari warga Kota Bandung.

"Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari pemberdayaan. Mereka adalah warga Kota Bandung, hanya saja sedang berada dalam proses pembinaan. Kesempatan untuk memperbaiki diri itu harus kita dukung sepenuhnya," jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan, Farhan berencana kembali mengunjungi rutan pada hari terakhir pelatihan pangkas rambut, yakni di 10 hari ke depan. Ia menegaskan, meskipun pernah membuat kesalahan di masa lalu, warga binaan akan terus didukung untuk dapat memperbaiki diri.

"Hari ke-10 saya akan datang ke sini untuk dicukur. Bukan formalitas, tapi sebagai bukti bahwa pelatihan ini benar-benar membuahkan hasil," ujarnya.

"Kesalahan masa lalu telah terjadi, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri masih ada. Itulah yang kita dukung hari ini," tutup Farhan.

Walkot Bandung Farhan saat membuka pelatihan di Rutan Bandung Foto: Istimewa

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Andri Darusman menjelaskan, pelatihan ini merupakan bagian dari program perluasan kesempatan kerja yang dibiayai APBD Kota Bandung tahun 2025.

Ia mengaakan, program ini merupakan bagian dari 240 paket pelatihan berbasis usulan Musrenbang serta 10 paket pelatihan reguler yang dijalankan Disnaker Kota Bandung.

Perlu Lebih Banyak Pelatihan

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan Kusnali berharap, pelatihan ini tidak berhenti di dua bidang saja. Dengan jumlah warga binaan yang mencapai hampir 2.000 orang, ia mengusulkan agar pelatihan diperluas, termasuk ke bidang-bidang teknis yang banyak diperlukan masyarakat seperti servis AC.

"Sekarang hampir semua rumah pakai AC. Kalau warga binaan dilatih servis AC, mereka tidak hanya punya keahlian, tapi juga peluang kerja nyata setelah bebas. Ini akan sangat aplikatif," ungkapnya.

Ia pun mengusulkan agar Pemkot Bandung dapat membuat kebijakan khusus untuk memperkerjakan eks-warga binaan yang telah mengikuti pelatihan, misalnya untuk program layanan masyarakat seperti pembersihan AC di kawasan perkampungan.

"Semoga kolaborasi ini menjadi langkah awal sinergi yang lebih luas dan berkelanjutan," katanya.

Kepala Rutan Kelas I Bandung Pance Daniel menambahkan, pelatihan ini diikuti oleh 40 warga binaan yang telah melalui proses seleksi. Program ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan kurikulum yang aplikatif dan pelatihan langsung dari instruktur profesional di bidang masing-masing.

Selain memperoleh keterampilan teknis, peserta juga akan menerima sertifikat pelatihan resmi. Diharapkan, sertifikat tersebut dapat menjadi modal para warga binaan untuk dapat produktif saat kembali ke masyarakat.

"Pelaksanaan pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen Rutan Kelas I Bandung untuk terus mendorong transformasi pemasyarakatan melalui sinergi dengan berbagai pihak, serta mewujudkan pembinaan yang bermartabat dan berkelanjutan," pungkasnya.

(dir/dir)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat (Kanwil Ditjenpas Sumbar) terus berjuang secara berkelanjutan untuk mengubah image penjara dari yang suram jadi lembaga pemasyarakatan yang aktif dan produktif.

Kepala Kanwil Ditjenimpas Sumbar Marselina Budiningsih menyatakan, perubahan image yang dilakukan tersebut untuk mendukung program Akselerasi Kementerian Imipas yang wajib dilaksanakan oleh seluruh UPT Pemasyarakatan, khususnya di Sumatera Barat.

?Perubahan yang telah kami lakukan lewat berbagai program pembinaan, baik berupa keterampilan ataupun kepribadian yang sudah dijalankan di seluruh UPT Pemasyarakatan yang ada di Sumbar berupa penguatan dan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM dan ketahanan pangan, khususnya di wilayah Sumbar," ujar Marselina, Selasa (6/5/2025).



Hal tersebut, lanjut mantan Kadivpas Kanwil DKI Jakarta ini, membuktikan bahwa produk hasil karya warga binaan (UMKM) diakui oleh masyarakat.

"Terkait dengan ketahanan pangan, kami juga menjadikan Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman jadi Proyek Unggulan dengan hasil panen berupa 70 ton Ubi Kayu yang di tanam di lahan 7 hektare yang dilaksanakan panen secara bertahap sesuai dengan pesanan," katanya.

Hasil dari olahan Ubi Kayu berupa Tepung Tapioka, Keripik, dan sebagainya kemudian dipasarkan di daerah Pekanbaru, Riau. "Dalam waktu dekat akan dilaksanakan kegiatan Panen Raya Kacang Tanah dan Ubi Kayu di Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman diperkirakan pada 14 Mei 2025," tuturnya

Selain itu, Kanwil Ditjenpas Sumatera Barat beserta 26 UPT telah memberikan Bantuan Sosial kepada keluarga Warga Binaan dan Masyarakat kurang mampu di sekitar Lapas/Rutan sebanyak 2.274 paket.

UPT Pemasyarakatan telah berusaha melakukan perubahan secara masif, menyelenggarakan berbagai program pembinaan mulai dari pertanian, peternakan, perkebunan, hingga yang berskala industri seperti sandal hotel dan lainnya.

Jakarta: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat (Kanwil Ditjenpas Sumbar) berjuang mengubah 'image' penjara dari suram menjadi lembaga pemasyarakatan yang aktif dan produktif.

Kepala Kanwil Ditjenimpas Sumbar, Marselina Budiningsih, menyatakan perubahan tersebut untuk mendukung program Akselerasi Kementerian Imipas yang wajib dilaksanakan oleh seluruh UPT Pemasyarakatan, khususnya di Sumatera Barat.

"Perubahan yang telah kami lakukan lewat berbagai program pembinaan, baik berupa keterampilan ataupun kepribadian yang sudah dijalankan di seluruh UPT Pemasyarakatan yang ada di Sumbar berupa penguatan dan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM dan ketahanan pangan, khususnya di wilayah Sumbar," kata Marselina dalam keterangan pers, Selasa, 6 Mei 2025.
Dia menyatakan kini Lapas di Sumbar sudah berubah jadi lebih produktif jika dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya.


Suasana Lembaga Pemasyarakatan di Sumatera Barat. Dokumentasi/ istimewa

"Terbukti dalam kegiatan IPPA Fest yang dilaksanakan di Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada tanggal 21-25 April 2025 lalu, seluruh produk hasil karya warga binaan perwakilan UPT Sumatera Barat terjual habis baik itu sandal hotel, sandal wanita, sandal kulit pria, bawang goreng, keripik sanjai, jilbab sulam hingga lukisan dari Banner Bekas. Salendang Koto Gadang seluruhnya dibeli oleh Ibu Menteri Imipas," jelasnya.

Menurut mantan Kadivpas Kanwil DKI Jakarta ini, hal tersebut membuktikan bahwa produk hasil karya warga binaan (UMKM) diakui oleh masyarakat.

"Terkait dengan ketahanan pangan, kami juga menjadikan Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman jadi Proyek Unggulan dengan hasil panen berupa 70 ton Ubi Kayu yang di tanam di lahan 7 hektar yang dilaksanakan panen secara bertahap sesuai dengan pesanan," jelasnya.

Hasil dari olahan Ubi Kayu berupa Tepung Tapioka, Keripik, dan sebagainya kemudian dipasarkan di daerah Pekanbaru, Riau.

"Dalam waktu dekat akan dilaksanakan kegiatan Panen Raya Kacang Tanah dan Ubi Kayu di Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman diperkirakan pada tanggal 14 Mei 2025," ungkapnya.

Selain hal tersebut, Kanwil Ditjenpas Sumatera Barat beserta 26 UPT telah memberikan Bantuan Sosial kepada keluarga Warga Binaan dan Masyarakat kurang mampu di sekitar Lapas/Rutan sebanyak 2.274 paket.

UPT Pemasyarakatan telah berusaha melakukan perubahan secara masif, menyelenggarakan berbagai program pembinaan mulai dari pertanian, peternakan, perkebunan, hingga yang berskala industri seperti sandal hotel dan lainnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam persidangan 27 Agustus 2024 memvonis Parvez dengan pidana 10 bulan penjara karena terbukti bersalah masuk dan tinggal di wilayah Indonesia secara ilegal atau tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banda Aceh memproses pendeportasian warga negara asing (WNA) mantan narapidana yang telah menjalani masa pidana 10 bulan.

Humas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Taufik di Banda Aceh, Senin, mengatakan WNA mantan narapidana tersebut atas nama Parvez yang merupakan warga negara Bangladesh.

"Saat ini, kami sedang memproses pendeportasian warga negara Bangladesh tersebut setelah menyelesaikan masa pidana dalam perkara keimigrasian," kata Taufik menyebutkan.

Sebelumnya, kata dia, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh menyerahkan Parvez ke Kantor Imigrasi Banda Aceh (1/5). Warga negara Bangladesh tersebut serahkan untuk proses deportasi setelah selesai menjalani hukuman.

Menurut dia, proses pendeportasian baru dapat dilakukan setelah Kantor Imigrasi Banda Aceh menerima dokumen perjalanan dari Kedutaan Besar Bangladesh di Jakarta.

"Usulan dokumen perjalanan atas nama Parvez sudah kami sampaikan ke Kedutaan Besar Bangladesh. Dan saat ini, yang bersangkutan ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Banda Aceh sambil menunggu dokumen perjalanannya keluar," kata Taufik.

Parvez ditangkap tim gabungan di sebuah rumah di kawasan Gampong Pie, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, akhir Februari 2024. Parvez diketahui tinggal bersama istrinya di rumah tersebut sejak Februari 2023.

Setelah itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam persidangan 27 Agustus 2024 memvonis Parvez dengan pidana 10 bulan penjara karena terbukti bersalah masuk dan tinggal di wilayah Indonesia secara ilegal atau tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian.

Majelis hakim menyatakan Parvez terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banda Aceh memproses pendeportasian warga negara asing (WNA) mantan narapidana yang telah menjalani masa pidana 10 bulan.

Humas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Taufik di Banda Aceh, Senin, mengatakan WNA mantan narapidana tersebut atas nama Parvez. Parvez merupakan warga negara Bangladesh.

"Saat ini, kami sedang memproses pendeportasian warga negara Bangladesh tersebut setelah menyelesaikan masa pidana dalam perkara keimigrasian," kata Taufik menyebutkan.

Sebelumnya, kata dia, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh menyerahkan Parvez ke Kantor Imigrasi Banda Aceh, Kamis (1/5). Warga negara Bangladesh tersebut serahkan untuk proses deportasi setelah selesai menjalani hukuman.

Menurut dia, proses pendeportasian baru dapat dilakukan setelah Kantor Imigrasi Banda Aceh menerima dokumen perjalanan dari Kedutaan Besar Bangladesh di Jakarta.

"Usulan dokumen perjalanan atas nama Parvez sudah kami sampaikan ke Kedutaan Besar Bangladesh. Dan saat ini, yang bersangkutan ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Banda Aceh sambil menunggu dokumen perjalanannya keluar," kata Taufik.

Parvez ditangkap tim gabungan di sebuah rumah di kawasan Gampong Pie, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, akhir Februari 2024. Parvez diketahui tinggal bersama istrinya di rumah tersebut sejak Februari 2023.

Kemudian, majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam persidangan 27 Agustus 2024 memvonis Parvez dengan pidana 10 bulan penjara karena terbukti bersalah masuk dan tinggal di wilayah Indonesia secara ilegal atau tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian.

Majelis hakim menyatakan Parvez terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Jakarta -

Pengacara Ana Sofa Yuking dan aktor Adipura Prabahaswara mengunjungi Rutan Pondok Bambu di kawasan Jakarta Timur pada 2 Mei 2025.

Keduanya menghadiri acara halal bihalal sekaligus bakti sosial yang digelar Peradi SAI (Suara Advokat Indonesia). Ana Sofa Yuking dan Adipura diketahui aktif memberikan tausiyah keagamaan dalam setiap tersebut.

Pengacara selebgram Cut Intan Nabila itu dalam sambutannya mewakili DPN Peradi SAI mengatakan adanya kegiatan bakti sosial dan halal bihalal ini merupakan bagian dari komitmen Peradi SAI dalam menjaga solidaritas antar sesama umat manusia.

"Setelah bebas, pastikan ibu-ibu sekalian memiliki rencana hidup yang jelas untuk memulai hidup baru. Cari pekerjaan yang halal, jalin hubungan yang baik dengan keluarga dan masyarakat. Jadilah warga negara yang baik, taat hukum dan tidak mengulangi kembali perbuatannya yang melanggar hukum," ungkap Ana Sofa Yuking dalam keterangan yang diterima, Minggu (4/4/2025).

Adipura juga tak lupa memberikan pesan mendalam bagi semua tahanan yang hadir dalam kesempatan itu.

"Setiap manusia selalu ada kesempatan untuk hijrah. Asalkan memiliki komitmen kuat untuk terus memperbaiki diri, mengambil pelajaran dari setiap takdir yang sudah dilalui," kata Adipura.

Nebi Viarleni selaku Kepala Rutan Pondok Bambu mengucapkan terima kasih kepada Peradi SAI yang telah meluangkan waktu untuk mengunjungi tahanan di Rutan Pondok Bambu. Ia menuturkan kepedulian Peradi SAI kepada tahanan sangat menginspirasi.

Dalam kesempatan tersebut, Peradi SAI memberikan penyuluhan hukum kepada para tahanan yang disampaikan oleh Patra M Zen selaku Sekjen Peradi SAI yang mewakili Ketua Umum Peradi SAI, Juniver Girsang yang berhalangan hadir karena sedang berada di Chicago, Amerika Serikat.

"Advokat harus memastikan untuk bahwa tahanan yang tidak bersalah untuk dibela semaksimal mungkin sampai dibebaskan. Kalau bersalah dengan alasan yang dapat dibenarkan, agar dapat dihukum yang seringan-ringannya. Advokat tidak boleh membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar," jelas Patra.

(wes/mau)

KOMPAS.com - Tragedi pesta minuman keras oplosan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bukittinggi, Sumatera Barat, yang menyebabkan dua narapidana meninggal dunia dan 23 lainnya mengalami keracunan, memicu desakan keras dari DPR RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan lapas di seluruh Indonesia.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut. Menurutnya, peristiwa ini mencerminkan lemahnya pengawasan di lingkungan yang seharusnya memiliki sistem kontrol ketat.

"Kami sangat prihatin dengan kejadian ini. Bagaimana mungkin lembaga yang seharusnya memberikan pengawasan maksimal justru kecolongan. Kami akan memanggil jajaran Ditjenpas, mulai dari dirjen, sekretaris ditjen, para direktur hingga kakanwil seluruh Indonesia untuk mengusut tuntas kasus ini dan mencegah terulangnya kejadian serupa," ujar Mafirion di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

Dari Mana Asal Miras Oplosan Tersebut?

Berdasarkan informasi awal, para narapidana diduga mengoplos alkohol yang diperoleh dari kegiatan pembuatan parfum di dalam lapas.

Alkohol tersebut kemudian dicampur dengan minuman sachet, es batu, dan air sebelum dikonsumsi secara bersama-sama.

Mafirion menegaskan bahwa kegiatan produktif yang seharusnya positif justru dimanfaatkan untuk memperoleh bahan berbahaya karena lemahnya pengawasan. Ia menyebutkan bahwa ini bukan kejadian pertama.

Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di Rutan Pekanbaru, Riau, di mana napi terlibat pesta miras dan narkoba.

"Belum selesai satu kasus diselidiki, sudah muncul kasus baru. Ini persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan. Sejak awal tahun 2025 saja sudah terjadi beberapa kasus. Sampai kapan pengawasan dibiarkan longgar sehingga barang terlarang seperti miras dan narkoba bebas beredar di lapas dan rutan?" ungkapnya.

Apa Sanksi untuk Pejabat Lapas yang Lalai?

Mafirion mendesak agar sanksi tidak hanya bersifat administratif. Ia menekankan pentingnya penjatuhan sanksi tegas, termasuk pencopotan jabatan apabila ditemukan kelalaian atau keterlibatan langsung dari petugas lapas.

"Jika ditemukan kelalaian atau keterlibatan, sanksi tegas harus diberikan," tegasnya.

Ia juga meminta agar Ditjenpas wilayah Sumatera Barat melakukan investigasi independen dan terbuka terhadap seluruh petugas lapas Bukittinggi. Menurutnya, penghuni lapas tetap merupakan manusia yang memiliki hak atas pengawasan dan perlindungan selama menjalani hukuman.

"Jangan anggap remeh kematian napi. Mereka tetap manusia dan punya keluarga. Pengawasan dan perlindungan di dalam lapas adalah tanggung jawab negara," ucap Mafirion.

Apa Langkah DPR Selanjutnya?

DPR, menurut Mafirion, telah lama mendorong pembentukan peta jalan (roadmap) untuk pembenahan sistem pemasyarakatan. Namun, hingga kini, usulan tersebut belum dijalankan secara serius oleh pihak pemerintah.

"Kalau tak ada langkah cepat dan tegas dari pemerintah, khususnya Ditjenpas, jangan heran jika kasus-kasus semacam ini terus terjadi tanpa solusi," ujarnya.

Senada dengan Mafirion, Anggota Komisi XIII DPR RI lainnya, Raja Faisal Manganju Sitorus, juga mengecam keras kejadian tersebut. Ia menyebut peristiwa ini sebagai bentuk kegagalan total dalam sistem pengawasan.

“Ini bukan sekadar kelalaian. Ini adalah kegagalan total pengawasan. Kepala Lapas dan Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) Bukittinggi harus segera dicopot dari jabatannya,” tegas Raja dalam keterangannya, Minggu (4/5/2025).

Ia menuntut agar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) turun langsung dan menjatuhkan sanksi seberat-beratnya kepada pihak yang terbukti lalai.

Menurutnya, tidak ada toleransi untuk kejadian yang mengakibatkan hilangnya nyawa napi.

“Dua narapidana tewas akibat kelalaian aparat. Ini tanggung jawab moral dan institusional. Jangan beri ruang bagi oknum yang memperdagangkan hukum di dalam tembok lapas,” katanya.

Ia menilai kejadian tersebut sangat mempermalukan institusi pemasyarakatan.

“Lapas seharusnya menjadi tempat pembinaan, bukan tempat pesta miras hingga merenggut nyawa. Ini bentuk pengkhianatan terhadap mandat pemasyarakatan itu sendiri,” pungkasnya.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Achmad Mochtar Bukittinggi, Busril, menyampaikan bahwa hingga Kamis (1/5/2025), total korban akibat pesta miras oplosan mencapai 25 narapidana.

Dua di antaranya meninggal dunia, sementara sisanya mengalami keracunan dan mendapatkan perawatan medis intensif.

BANGKALAN, KOMPAS.com - Aksi pembegalan yang dilakukan oleh S (40) warga Desa Kranggan Barat, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan terus didalami.

S mengaku, mengenal dua pelaku lain saat mendekam di rumah tahanan (rutan) Medaeng, Surabaya.

Kapolres Bangkalan, AKBP Hendro Sukmono mengatakan, S merupakan residivis kasus serupa. Bahkan, ia pernah dua kali ditahan di dua tempat yang berbeda.

"Jadi pelaku ini pernah di tahan di Bangkalan tahun 2021 selama 2 tahun dengan kasus serupa. Setelah itu, tahun 2023 di tahan 1,1 tahun di Medaeng, Surabaya, karena mencuri motor di Kecamatan Genteng," kata Hendro, Jumat (2/5/2025).

Pelaku yang baru keluar penjara 8 bulan yang lalu ini mengaku mengenal dua pelaku yakni H dan R saat mendekam di rutan Medaeng.

Ketiganya saat itu mendekam di rutan setelah melakukan aksi pencurian motor.

"Kenal saat di Medaeng, lalu setelah keluar mereka kembali komunikasi dan bertemu melakukan pencurian itu," imbuhnya.

Saat melakukan aksi pembegalan guru di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, pada Senin (21/4/2025) lalu, pelaku membawa senjata tajam (sajam).

Senjata itu juga dibawa saat pelaku ditangkap dan melakukan perlawanan pada petugas menggunakan sajam. Akibatnya S dituntut pasal berlapis.

"Selain dituntut pasal 365 KUHP, pelaku juga dituntut undang-undang darurat karena membawa sajam. Untuk ancaman hukumannya 10 tahun," jelasnya.

Pada polisi, pelaku mengaku melakukan aksi pencurian itu untuk biaya hidup dan membayar utang.

Tak hanya itu, pelaku juga menggunakan hasil dari barang curiannya untuk membeli sabu.

"Untuk bayar hutang dan beli sabu pengakuannya," pungkasnya.

Sebelumnya, seorang guru kelas 5 SDN Lerpak 2, Kecamatan Geger, Maidatul Hasanah (31) warga Desa Geger menjadi korban pembegalan.

Peristiwa itu terjadi saat Maidatul pulang mengajar, Senin (21/4/2025).

Kejadian itu tak hanya membuat trauma Maidatul, sebab saat kejadian ia sedang membawa anaknya yang masih balita.

Bahkan, anak Maidatul menangis saat pelaku merampas paksa motor ibunya itu.

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung menerima kunjungan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tarutung yang dipimpin oleh Trisno Jhohannes Simanullang untuk memastikan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

"Kunjungan ini dilakukan guna melaksanakan wasmat untuk memastikan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan bab XX pasal 277 ayat (1) dan (2) KUHAP tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan untuk tertibnya proses terhadap putusan-putusan PN Tarutung khususnya yang untuk tahanan hakim yang ada di Rutan Tarutung," terang Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, James Bond Naibaho, Jumat (2/5).

Dalam kunjungan tersebut, Hakim Wasmat melakukan inspeksi mendetail di seluruh area Rutan dengan meninjau blok hunian, dapur dan aula Rutan Tarutung memastikan bahwa semua fasilitas berfungsi dengan baik dan memenuhi standar yang ditetapkan serta melakukan wawancara dengan beberapa tahanan dan narapidana terkait sarana dan prasarana serta pelayanan yang mereka terima selama berada di Rutan Tarutung.

Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring didampingi Kasubsi Pelayanan Tahanan, Jonias B Pakpahan dan KaKPR James.

Hakim Wasmat, Trisno Jhohannes Simanullang juga mengapresiasi usaha Rutan Tarutung dalam menjaga dan meningkatkan kualitas layanan bagi tahanan dan narapidana.

"Kunjungan ini menunjukkan bahwa Rutan Tarutung telah berupaya maksimal dalam menyediakan fasilitas yang layak dan pelayanan yang memadai bagi para warga binaan," ujarnya.

Kepala Rutan Tarutung, Evan mengapresiasi kunjungan dan pengawasan ke Rutan Tarutung dan berharap agar sinergi selalu terjalin demi memberikan dampak pelayanan maksimal bagi warga binaan dan masyarakat di wilayah Tapanuli Utara, khususnya Tarutung.