Pangkalpinang, Bangka Belitung (ANTARA) -

Recognizing the importance of emphasizing the national ideology of Pancasila in Indonesia's diplomacy, the Pancasila Ideology Development Agency (BPIP) has urged the government to promote values of humanity, mutual cooperation, and consensus at the international level.

Darmansjah Djumala, a BPIP Board of Experts member for foreign relations strategy, praised Foreign Minister Sugiono for reinforcing Pancasila as the foundation of Indonesia’s foreign policy during his annual press address on Friday (Jan. 10).

“It showed that every step of government policies, including foreign policy, must have Pancasila as its basis,” Djumala stated in his written statement on Sunday.

Djumala, who previously served as Indonesia's ambassador to Austria and the United Nations, commended the foreign minister’s commitment to "Pancasilaist diplomacy," which aligns with President Prabowo Subianto’s Astacita (Eight Missions) principles.

Moreover, the first tenet of the Astacita reads “Strengthening Pancasila ideology, democracy, and respect for human rights”.

Sugiono’s emphasis on Pancasila in Indonesia’s diplomacy also comes at the right time following the recognition of Sukarno’s “To Build the World Anew” speech archive to UNESCO’s Memory of the World in 2023, the BPIP official opined.

The speech, delivered before the UN General Assembly on September 30, 1960, revealed the Indonesian national founder’s vision of Pancasila values becoming a solution to global issues.

Djumala viewed this recognition as an opportunity for Indonesian diplomats to advocate for Pancasila values on the international stage.

“Indonesian diplomats are now responsible for being creative in capitalising the Memory of the World status to promote the noble values of Pancasila as an inspiration to address global issues through mutual assistance and consensus in international forums,” the former ambassador remarked.

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan komitmen diplomasi Pancasila sudah merupakan keniscayaan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

Djumala dalam keterangan tertulis di Pangkalpinang, Minggu, mengatakan ke depan diplomasi Pancasila dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

Hal ini disampaikan mantan Duta Besar RI untuk Austria dan PBB itu saat menanggapi pernyataan Pers Tahunan (PPTM 2025) Menteri Luar Negeri Sugiono pada 10 Januari 2025 yang menegaskan diplomasi dan kepemimpinan Indonesia dalam menjalankan peran strategis pada panggung internasional akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Djumala menyampaikan apresiasinya atas komitmen Kemenlu RI untuk melaksanakan diplomasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila karena merupakan pengejawantahan dari visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan bahwa dalam Astacita justru upaya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM mendapat prioritas urutan pertama.

"Ini menunjukkan bahwa setiap langkah kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan luar negeri harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila," katanya.

Djumala berpandangan bahwa ke depan diplomasi Pancasila oleh Kemenlu RI dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan komitmen diplomasi Pancasila sudah merupakan keniscayaan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

Djumala dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Pangkalpinang, Minggu pagi, mengatakan ke depan diplomasi Pancasila oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

Hal ini disampaikan mantan Duta Besar RI untuk Austria dan PBB ini saat menanggapi pernyataan Pers Tahunan (PPTM 2025) Menteri Luar Negeri Sugiono pada 10 Januari 2025 yang menegaskan diplomasi dan kepemimpinan Indonesia dalam menjalankan peran strategis pada panggung internasional akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Djumala menyampaikan apresiasinya atas komitmen Kemenlu RI untuk melaksanakan diplomasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila karena merupakan pengejawantahan dari visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan bahwa dalam Astacita justru upaya ”memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)” mendapat prioritas urutan pertama.

"Ini menunjukkan bahwa setiap langkah kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan luar negeri harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila," katanya.

Djumala berpandangan bahwa ke depan diplomasi Pancasila oleh Kemenlu RI dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

Dia juga mengungkapkan bahwa diplomasi Pancasila yang akan dilakukan Kemenlu RI tepat waktu. Hal ini berkaitan dengan penganugerahan status Memory of The World oleh PBB-UNESCO pada Mei 2023 untuk pidato Bung Karno di PBB, New York, 30 September 1960, yang berjudul “To Build the World Anew”.

Pidato tersebut berisi pikiran Bung Karno yang terkandung dalam Pancasila yang relevan untuk menyelesaikan konflik dunia. Penganugerahan Memory of the World untuk pidato Pancasila tersebut menunjukkan bahwa PBB menilai Pancasila mengandung nilai-nilai universal dalam memecahkan isu-isu global.

Pengakuan terhadap pidato Bung Karno tentang Pancasila di PBB itu membuka ruang bagi diplomasi Indonesia untuk memperkenalkan Pancasila ke dunia internasional.

Djumala mengatakan bahwa naskah pidato itu terbuka untuk digunakan para peneliti, akademisi, dan praktisi mancanegara dalam mempelajari Pancasila sebagai disiplin ilmu filsafat dan politik.

"Tinggal kini para diplomat Indonesia yang harus kreatif mengapitalisasi status Memory of the World itu untuk mempromosikan nilai luhur Pancasila agar bisa memberi inspirasi bagi negara-negara di dunia dalam mengatasi berbagai isu global berdasarkan semangat gotong royong (kerja sama) dan musyawarah (dialog) dalam forum internasional," kata Djumala.

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan komitmen diplomasi Pancasila sudah merupakan keniscayaan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

Djumala dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Pangkalpinang, Minggu pagi, mengatakan ke depan diplomasi Pancasila oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

Hal ini disampaikan mantan Duta Besar RI untuk Austria dan PBB ini saat menanggapi pernyataan Pers Tahunan (PPTM 2025) Menteri Luar Negeri Sugiono pada 10 Januari 2025 yang menegaskan diplomasi dan kepemimpinan Indonesia dalam menjalankan peran strategis pada panggung internasional akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Djumala menyampaikan apresiasinya atas komitmen Kemenlu RI untuk melaksanakan diplomasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila karena merupakan pengejawantahan dari visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan bahwa dalam Astacita justru upaya ”memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)” mendapat prioritas urutan pertama.

"Ini menunjukkan bahwa setiap langkah kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan luar negeri harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila," katanya.

Djumala berpandangan bahwa ke depan diplomasi Pancasila oleh Kemenlu RI dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

Dia juga mengungkapkan bahwa diplomasi Pancasila yang akan dilakukan Kemenlu RI tepat waktu. Hal ini berkaitan dengan penganugerahan status Memory of The World oleh PBB-UNESCO pada Mei 2023 untuk pidato Bung Karno di PBB, New York, 30 September 1960, yang berjudul “To Build the World Anew”.

Pidato tersebut berisi pikiran Bung Karno yang terkandung dalam Pancasila yang relevan untuk menyelesaikan konflik dunia. Penganugerahan Memory of the World untuk pidato Pancasila tersebut menunjukkan bahwa PBB menilai Pancasila mengandung nilai-nilai universal dalam memecahkan isu-isu global.

Pengakuan terhadap pidato Bung Karno tentang Pancasila di PBB itu membuka ruang bagi diplomasi Indonesia untuk memperkenalkan Pancasila ke dunia internasional.

Djumala mengatakan bahwa naskah pidato itu terbuka untuk digunakan para peneliti, akademisi, dan praktisi mancanegara dalam mempelajari Pancasila sebagai disiplin ilmu filsafat dan politik.

"Tinggal kini para diplomat Indonesia yang harus kreatif mengapitalisasi status Memory of the World itu untuk mempromosikan nilai luhur Pancasila agar bisa memberi inspirasi bagi negara-negara di dunia dalam mengatasi berbagai isu global berdasarkan semangat gotong royong (kerja sama) dan musyawarah (dialog) dalam forum internasional," kata Djumala.

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Kebijakan Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan dengan menjadi anggota BRICS, Indonesia memasuki ranah baru dalam upaya mengaktualisasikan prinsip bebas aktif dalam diplomasi dan kebijakan luar negerinya.

"Diplomasi Indonesia melakukan langkah bersejarah dengan menjadi anggota BRICS," kata Djumala dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Kamis.

Dalam kesempatan ini, Djumala menggarisbawahi fakta bahwa penerimaan Indonesia sebagai anggota penuh relatif cepat. Niat Indonesia untuk ikut BRICS dinyatakan oleh Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono pada KTT BRICS di Kazan, Rusia, 24 Oktober 2024.

"Hanya berselang dua setengah bulan, Kemenlu Brazil, sebagai Ketua BRICS saat ini, mengumumkan diterimanya Indonesia sebagai anggota penuh," katanya.

Menurut dia, cepatnya Indonesia diterima sebagai anggota menyiratkan sesuatu, yakni peran Indonesia dinilai penting dalam BRICS, terutama dalam tiga perspektif; yaitu geopolitik, ekonomi dan diplomasi.

Pertama, dalam konteks geopolitik dunia sekarang ini, profil Indonesia sebagai pelopor Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok membawa nuansa kemandirian dan independensi dalam tarikan kepentingan politik global.

Muruah prinsip bebas aktif akan terefleksi dalam kinerja diplomasi BRICS dalam interaksinya dengan kekuatan politik global lainnya. Pada titik ini Indonesia memperoleh ranah baru untuk mengaktualisasikan prinsip bebas-aktifnya.

Kedua, dari perspektif ekonomi, Indonesia dipandang sebagai kekuatan ekonomi regional dengan pangsa pasar terbuka yang luas dengan kelas menengah cukup besar.

Menurut Djumala, dengan status sebagai anggota G20 tidak sulit bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam kerja sama BRICS, terutama dalam pembukaan akses pasar dan arus investasi.

Ketiga, dari perspektif watak diplomasi, Indonesia selama ini sudah telanjur dikenal sebagai penengah atau bridge builder dalam banyak perbedaan kepentingan negara-negara dunia, seperti negara maju versus negara berkembang atau negara barat versus timur.

Menjadi mediator kepentingan yang berbeda secara diametral sudah menjadi DNA diplomasi Indonesia, sebut Djumala. Watak mediasi seperti ini sangat diperlukan dalam menjembatani kepentingan antara BRICS dan kekuatan blok ekonomi global lainnya.

"Sebenarnya di sinilah letak nilai lebih yang dimiliki Indonesia ketika menjadi anggota BRICS," katanya.

Djumala mengatakan adab diplomasi Indonesia yang menekankan pada upaya "menyatukan yang terbelah dan mendekatkan yang terpisah" akan mewarnai langkah BRICS ketika berhadapan dengan kepentingan blok ekonomi lain.

Diplomasi nilai yang dibawa Indonesia yang diinspirasi oleh Pancasila, yaitu gotong royong (kerjasama) dan musyawarah (dialog), diharapkan dapat mewarnai kinerja BRICS manakala kelompok tersebut berinteraksi dengan kekuatan ekonomi global lain,” jelas Djumala.

BRICS adalah forum kerjasama ekonomi negara-negara dari berbagai kawasan dunia. Saat ini BRICS beranggotakan 10 negara, yaitu Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Etiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

Selain itu, BRICS juga diikuti12 negara mitra, yaitu Thailand, Malaysia, Vietnam, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan. Dalam level dunia, BRICS menguasai 37,82 persen PDB dunia dengan jumlah penduduk 48 persen dari total populasi dunia.

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Kebijakan Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan dengan menjadi anggota BRICS, Indonesia memasuki ranah baru dalam upaya mengaktualisasikan prinsip bebas aktif dalam diplomasi dan kebijakan luar negerinya.

"Diplomasi Indonesia melakukan langkah bersejarah dengan menjadi anggota BRICS," kata Djumala dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Kamis.

Dalam kesempatan ini, Djumala menggarisbawahi fakta bahwa penerimaan Indonesia sebagai anggota penuh relatif cepat. Niat Indonesia untuk ikut BRICS dinyatakan oleh Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono pada KTT BRICS di Kazan, Rusia, 24 Oktober 2024.

"Hanya berselang dua setengah bulan, Kemenlu Brazil, sebagai Ketua BRICS saat ini, mengumumkan diterimanya Indonesia sebagai anggota penuh," katanya.

Menurut dia, cepatnya Indonesia diterima sebagai anggota menyiratkan sesuatu, yakni peran Indonesia dinilai penting dalam BRICS, terutama dalam tiga perspektif; yaitu geopolitik, ekonomi dan diplomasi.

Pertama, dalam konteks geopolitik dunia sekarang ini, profil Indonesia sebagai pelopor Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok membawa nuansa kemandirian dan independensi dalam tarikan kepentingan politik global.

Muruah prinsip bebas aktif akan terefleksi dalam kinerja diplomasi BRICS dalam interaksinya dengan kekuatan politik global lainnya. Pada titik ini Indonesia memperoleh ranah baru untuk mengaktualisasikan prinsip bebas-aktifnya.

Kedua, dari perspektif ekonomi, Indonesia dipandang sebagai kekuatan ekonomi regional dengan pangsa pasar terbuka yang luas dengan kelas menengah cukup besar.

Menurut Djumala, dengan status sebagai anggota G20 tidak sulit bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam kerja sama BRICS, terutama dalam pembukaan akses pasar dan arus investasi.

Ketiga, dari perspektif watak diplomasi, Indonesia selama ini sudah telanjur dikenal sebagai penengah atau bridge builder dalam banyak perbedaan kepentingan negara-negara dunia, seperti negara maju versus negara berkembang atau negara barat versus timur.

Menjadi mediator kepentingan yang berbeda secara diametral sudah menjadi DNA diplomasi Indonesia, sebut Djumala. Watak mediasi seperti ini sangat diperlukan dalam menjembatani kepentingan antara BRICS dan kekuatan blok ekonomi global lainnya.

"Sebenarnya di sinilah letak nilai lebih yang dimiliki Indonesia ketika menjadi anggota BRICS," katanya.

Djumala mengatakan adab diplomasi Indonesia yang menekankan pada upaya "menyatukan yang terbelah dan mendekatkan yang terpisah" akan mewarnai langkah BRICS ketika berhadapan dengan kepentingan blok ekonomi lain.

Diplomasi nilai yang dibawa Indonesia yang diinspirasi oleh Pancasila, yaitu gotong royong (kerjasama) dan musyawarah (dialog), diharapkan dapat mewarnai kinerja BRICS manakala kelompok tersebut berinteraksi dengan kekuatan ekonomi global lain,” jelas Djumala.

BRICS adalah forum kerjasama ekonomi negara-negara dari berbagai kawasan dunia. Saat ini BRICS beranggotakan 10 negara, yaitu Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Etiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

Selain itu, BRICS juga diikuti12 negara mitra, yaitu Thailand, Malaysia, Vietnam, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan. Dalam level dunia, BRICS menguasai 37,82 persen PDB dunia dengan jumlah penduduk 48 persen dari total populasi dunia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Djumala: BRICS ranah baru aktualisasi prinsip bebas aktif Indonesia

LHOKSEUMAWE, iNewsPortalAceh.id - Ratusan personel TNI Korem 011/Lilawangsa nonton bersama Kasad Award Kampung Pancasila, Nobar digelar di Gedung Ahmad Yani Korem 011/LW Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Jumat (20/12/2024) sore.

Antusias personel TNI Korem 011/Lilawangsa menyaksikan tayangan Kasad Award penghargaan Kampung Pancasila, sebagai salah satu ajang apresiasi prajurit TNI di jajaran Korem 011/Lilawangsa dalam pengabdian terbaik di masa datang.

Danrem 011/LW Kolonel Inf Ali Imran melalui Kasi pers 011/LW Letkol Caj Mugi santosoWahyu mengatakan, Kampung Pancasila adalah kemanunggalan TNI AD dengan masyarakat, bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dengan kondisi damai di daerah tugasnya.

“Kampung Pancasila adalah cara tepat penerapan dalam terciptanya hubungan  yang harmonis antara TNI AD dengan masyarakat, ini juga diharapkan menjadi motivasi masyarakat untuk terus menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa,” katanya.

Menurutnya, sambung Kasi pers, tayangan yang telah disaksikan dapat menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI, khususnya di satuan Kodim jajaran Korem 011/LW, untuk bergerak berbuat yang terbaik.

“Tayangan kampung pancasila yang telah disaksikan bersama ini diharapkan bisa jadi contoh dan motivasi Babinsa mendukung pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan serta kepedulian masyarakat untuk menjaga persatuan bangsa dalam bingkai NKRI di jajaran Korem 011/LW," pesannya.

Acara yang mengusung tema “Kampung Pancasila Sebagai Wadah Kebhinekaan dan Toleransi” tersebut merupakan inisiasi bersama TNI AD, Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), dan Astra International.

Nobar Kasad Award Kampung Pancasila dihadiri antara lain, Kasi pers 011/LW, Kasiter dan Pasi Korem 011/LW, serta seluruh prajurit TNI Korem 011/LW yang hadir.

Editor : Jamaluddin

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) perlu menjadikan film sebagai instrumen untuk memperkuat ideologi Pancasila.

Pada era saat ini, menurutnya, bangsa Indonesia membutuhkan sebuah pendekatan yang jauh lebih mutakhir dan film adalah instrumen yang paling luar biasa untuk memperkuat ideologi.

"Kalau mau kita lihat, kenapa Hollywood dan Bollywood itu besar, itu adalah cara India dan Amerika mempertahankan ideologi," kata Willy dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2024 BPIP di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis.

Dia mencontohkan bahwa Amerika Serikat memiliki industri film Marvel tentang para pahlawan super yang bisa menimbulkan nilai patriotisme.

Namun, Willy menilai sejauh ini produksi film-film di Indonesia hanya bertema mistis atau menghibur.

"Dulu di zaman Pak Harto, bisa lihat, sekarang sahabat saya di DPR, Desi Ratnasari dan Dede Yusuf, punya film Jendela Rumah Kita," katanya.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan bahwa anak-anak generasi saat ini yang disebut sebagai digital native lebih banyak melihat video dibandingkan melihat buku teks. Hal itu menjadi tantangan bagi BPIP yang harus mengikuti pola pikir generasi tersebut.

Sejauh ini, BPIP sudah melakukan hal itu dengan cara memasuki dunia digital melalui seni, olahraga, kuliner, hingga film.

"Itu yang sudah kita lakukan, itu salah satunya dengan film-film yang ada di BPIP," kata Yudian.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Ketua Komisi XIII DPR dari NasDem, Willy Aditya, mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP masuk dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2025. Dia berharap ke depan ideologi tidak menjadi kerangka semata.

"Kita ini mengusulkan sebagai Prolegnas Prioritas," kata Willy saat ditemui di acara 'Memperkokoh Ideologi Pancasila Refleksi 5 (Lima) Tahun Perjalanan Pembinaan ideologi Pancasila 2020-2024' di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

"Saya mengajak teman-teman di BPIP tidak melakukan business as usual. Kalau business as usual ya ideologi hanya akan menjadi kerangka saja, tanpa soul. Yang paling penting dari ideologi itu apa ya? Soul, jiwanya, raga. Itu yang kemudian pekerjaan ideologi itu bukan pekerjaan yang biasa-biasa," tambahnya.

Menurut Willy, Pancasila tidak hanya bisa dilihat sebagai sebatas kerangka ideologi bernegara. Lebih dari itu, Willy menilai Pancasila harus dapat dilihat secara lebih mendalam.

Willy melihat penyelenggaraan acara refleksi akhir tahun yang diselenggarakan BPIP ini menjadi momentum untuk menjadikan RUU BPIP sebagai prioritas. Ia berharap RUU BPIP dapat segera diselesaikan dan eksistensinya sebagai ideologi bisa lebih didalami.

"Tapi setidak-tidaknya ini menjadi momentum refleksi yang kemudian RUU badan pembinaan ideologi Pancasila ini kan sudah jadi Prolegnas Prioritas di DPR periode ini. Semoga bisa cepat kita selesaikan dan kemudian eksistensinya jauh lebih mengakar dan metodologi sih yang paling penting," tutur Willy.

Pembahasan mengenai RUU BPIP sudah lama diperbincangkan dan RUU BPIP dibahas untuk menggantikan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Namun sampai saat ini RUU tersebut belum kunjung disahkan dan kini Komisi XIII DPR RI yang membidangi HAM, Keimigrasian, dan Penanggulangan Terorisme telah mengusulkan agar RUU BPIP bisa masuk Prolegnas.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara membuat warga negara Indonesia (WNI) berhak menjadi Presiden Republik Indonesia karena semua orang yang sejajar.

Dengan begitu, menurut dia, Pancasila memberikan penghargaan tertinggi kepada siapa pun yang hidup di Tanah Air. Dengan kata lain, setiap WNI yang lahir itu sudah menyandang status "calon presiden".

"Masalah nanti jadi atau tidak, itu masalah induksinya. Tapi deduksinya, setiap WNI siapa pun itu terlahir sebagai calon Presiden Republik Indonesia," kata Yudian dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2024 BPIP, di Jakarta, Kamis.

Selain itu, dia mengatakan kehebatan Pancasila adalah berhasil membebaskan dan mempersatukan kesultanan atau kerajaan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Menurut dia, hal tersebut unik karena proklamasi hanya berlangsung selama 50 detik, tetapi membuat semua orang di Indonesia dijamin hak konstitusionalnya. Selain itu, kerajaan dan kesultanan pun rela menyerahkan kekuasaannya kepada Indonesia tanpa adanya nyawa yang menjadi korban.

"Tidak pernah terjadi di muka bumi ini, kecuali di Indonesia, begitu mudahnya, ikhlasnya para raja, sultan, penguasa pada waktu itu, menyerahkan negara mereka dengan segala konsekuensi konstitusionalnya kepada sebuah negara yang baru sekadar nama," kata dia.

Untuk itu, menurut dia, BPIP telah menyosialisasikan Pancasila ke seluruh penjuru Tanah Air selama lima tahun terakhir, dengan melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Selama perjalanannya, kata dia, BPIP pun mengalami sejumlah tantangan yang dihadapi. Namun dengan semangat gotong royong, menurut dia, BPIP bisa terus semakin memperkuat nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat sesuai visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

"Khususnya pada poin memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan acara refleksi akhir tahun membahas berbagai hal yang telah dilakukan BPIP dalam kurun waktu 2020-2024. Kepala BPIP yakin bahwa lembaga yang dipimpinnya itu bisa tetap eksis sesuai dengan misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Tentu dalam pelaksanaannya banyak tantangan yang dihadapi, namun dengan semangat gotong royong BIPP dapat terus eksis, bahkan semakin memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan misi Asta Cita Bapak Presiden dan Wakil Presiden," ucap ketua BPIP, Yudian Wahyudi, pada sambutannya di acara refleksi akhir tahun, di Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Yudian juga memaparkan berbagai program strategis BPIP yang telah dicapai. Terdapat delapan capaian program kerja yang sudah dilakukan BPIP, antara lain:

Satu, sosialisasi nilainya Pancasila ke seluruh penjuru tanah air dengan melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Dua, penetapan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila atau PIP melalui peraturan BPIP nomor 4 tahun 2024.

Tiga, terselesaikannya penyusunan buku teks utama atau BTU Pendidikan Pancasila yang bekerjasama dengan Kemendikbud Ristek.

Empat, Penetapan strategisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan atau Diklat PIP,

Lima, verifikasi dan pelerakiritasi penyelenggara Diklat PIP, dan stratifikasi penceramah dan pengajar Diklat PIP.

Enam, Pelaksanaan pelatihan training of trainers atau TOD BPIP melalui Diklat bagi pengajar PIP berbasis BTU Pendidikan Pancasila.

Tujuh, cetak biru pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Delapan, rekrutmen, seleksi, dan pelatihan Paskibraka serta penetapan Purna Paskibraka Duta Pancasila.

Atas pencapaian tersebut Yudian mengucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah membantu BPIP. Ia berharap semua pihak dapat terus melaksanakan, menghayati nilai-nilai Pancasila dan mensosialisasikannya.

"BPIP menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas gotong royong dan kerjasama yang baik dalam lima tahun ini bersama kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya, termasuk rekan-rekan media," tutur Yudian.

"Semoga kita terus dapat melaksanakan, menghayati nilai-nilai Pancasila dan mensosialisasikannya dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara," tambahnya.

Keterlibatan pihak asing dalam perang saudara di Suriah bukan menyelesaikan masalah, malah membuat konflik makin parah.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Internasional Darmansjah Djumala mengatakan bahwa tumbangnya rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad menjadi bukti prinsip bebas aktif yang dianut Indonesia masih relevan di kancah politik global.

"Ini memberi pelajaran, prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam tarikan kepentingan geopolitik negara asing," kata Djumala di Jakarta, Rabu.

Dengan terpecahnya Suriah di bawah Assad akibat intervensi asing, kata dia, terbukti bahwa prinsip bebas aktif tetap relevan dalam politik global

Djumala, yang pernah menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden/Sekretaris Presiden pada periode pertama presiden ke-7 RI Joko Widodo, juga mengingatkan keterlibatan asing menjadi poin utama dalam perang saudara di Suriah.

Rusia dan Iran terlibat dalam konflik tersebut dengan mendukung rezim Assad, Turki terlibat dalam perang saudara di Suriah dengan mendukung kelompok oposisi terbesar Suriah Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan sayap militer oposisi Tentara Nasional Suriah (Syrian National Army/SNA).

Amerika Serikat (AS) juga ikut melibatkan diri dalam perang tersebut dengan mendukung kelompok perlawanan separatis Kurdi, SDF (Syrian Democratic Forces).

Dalam pandangannya, Djumala menegaskan bahwa perang saudara di Suriah mulanya hanyalah gerakan prodemokrasi yang muncul seiring dengan berembusnya angin demokratisasi di Timur Tengah atau Arab Spring, dan keterlibatan pihak asing dalam gerakan tersebut malah menambah kompleksitas.

“Keterlibatan pihak asing dalam perang saudara di Suriah bukan menyelesaikan masalah, malah membuat konflik makin parah sehingga menumbangkan Presiden Assaad," ujarnya.

Djumala mengatakan bahwa Assad adalah presiden di negara Timur Tengah yang relatif cukup lama bertahan dari gempuran badai demokratisasi Arab Spring 2011.

Tidak seperti Ben Ali (Tunisia), Hosni Mobarak (Mesir), Khadafy (Libya), Morsi (Mesir), dan Abdullah Saleh (Yaman) yang tumbang diterpa badai Arab Spring, Bashar Assad mampu bertahan lebih dari 13 tahun.

Dalam pengamatan Djumala, yang pernah menjabat Dubes RI untuk Astria dan PBB, kemampuan Assad bertahan karena didukung secara militer oleh Rusia dan Iran, yang sudah lama menjadi sekutu dekatnya dalam geopolitik Timur Tengah.

Namun, belakangan dukungan kedua sekutu tersebut mengendur karena Rusia disibukkan oleh perang dengan Ukraina. Begitu pula dengan Iran yang dukungannya ke rezim Assad mulai mengendur ketika Hamas menyerang Israel, Iran kemudian terlibat dalam perang itu dengan mendukung proxy-nya di Lebanon, Hisbullah.

Diberitakan sejumlah media internasional, Presiden Suriah Bashar al-Assad melarikan diri ke Rusia sebelum jatuhnya Kota Damaskus ke tangan pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pimpinan Abu Mohammed al-Golani.

Dunia kini menanti dengan cemas, bagaimana Golani menggunakan kekuasaan de facto yang kini berada di tangannya untuk melakukan pengalihan kekuasaan. Kekhawatiran tersebut muncul mengingat Suriah selama ini diperintah dengan tangan besi oleh keluarga Hafez al-Assad, ayah Bashar al-Assad.

Banyak pihak khawatir akan muncul aksi balas dendam oleh pemberontak terhadap keluarga Assad dan kroni-kroninya. Internasional bahkan mengkhawatirkan Suriah akan menjadi negara gagal (failed state) karena dikoyak oleh pertikaian kelompok-kelompok kepentingan yang berlatar etnik, suku, dan agama.

Pada tahun 2014 Golani kepada stasiun televisi Al Jazeera menyatakan sikapnya bahwa pihaknya ingin membuat Suriah menjadi negara Islam dan tidak ada tempat bagi kelompok minoritas. Namun, pada tahun 2016 dia mulai menjaga jarak dengan kelompok radikal ISIS.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024