Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan proses pemindahan lima narapidana geng narkoba Bali Nine masih dalam pembahasan. Dia menyebutkan pembahasan yang dilakukan terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Agus mengatakan, dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 45 ayat 1 bahwa narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian. Namun, menurut dia, pada ayat 2 disebutkan ayat 1 dapat dijalankan jika dibuat ketentuan undang-undang dalam perjanjian yang dimaksud.

"Ya sekarang belum ya (dilakukan proses pemindahan), karena masih dalam pembahasan. Artinya, sesuai dengan amanat UU 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, memang pasal 45 kalau tidak salah ayat satu mengatakan bahwa dimungkinkan ada transfer of prisoner. Hanya di ayat 2-nya diatur dengan UU, yang harusnya UU aturannya harus di bawah, diatur dengan aturan yang lebih rendah, ini diatur dengan UU," terang Agus kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (25/11/2024).

Agus menerangkan proses transfer of prisoner ini dapat dipenuhi dengan adanya pertimbangan. Dia juga menjelaskan jika para narapidana kasus Bali Nine saat ini sudah menjalani 2/3 hukuman di Indonesia.

"Namun ini apabila menjadi kebijakan dari pada dengan berbagai pertimbangan, tentunya kita akan lihat situasinya. Mengingat juga mereka sudah menjalani hukuman lebih daripada 2/3 hukum. Kemudian juga keberadaannya di sini juga menjadi beban kalau memang itu dilanjutkan penahanannya," jelas Agus.

Dia juga menyampaikan bahwa Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, telah menjelaskan beberapa pertimbangan yang akan dibahas dalam proses transfer of prisoner terhadap narapidana kasus Bali Nine ini.

"Sebagaimana apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menko Hukum, Pak Yusril, bahwa mereka mengakui kedaulatan Indonesia, sistem hukum di Indonesia, kemudian akan melanjutkan sisa hukumannya di sana, kemudian tidak akan ada permasalahan di belakang hari, maka mungkin kita akan pertimbangkan untuk melakukan transfer of prisoner daripada beberapa sesuai dengan permintaan daripada negara-negara yang mengajukan itu," terang Agus.

Diberitakan sebelumnya, Australia menyebutkan Indonesia telah setuju untuk memulangkan lima anggota yang tersisa dari jaringan penyelundupan narkoba Bali Nine yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup. Indonesia juga berupaya memulangkan WNI yang kini ditahan di Australia.

Dilansir Reuters, Minggu (24/11), Asisten Menteri Keuangan Australia Stephen Jones mengatakan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengangkat isu tahanan selama pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela KTT APEC di Peru.

Indonesia sebelumnya telah menyatakan akan memulangkan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina. Mary Jane adalah satu-satunya terpidana mati yang lolos dari eksekusi pada detik-detik terakhir pada 2015.

Sisanya, termasuk dua pemimpin Bali Nine, dieksekusi oleh regu tembak pada tahun tersebut.

"Ini adalah kebijakan presiden, tetapi pada prinsipnya, presiden telah menyetujui atas dasar kemanusiaan," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Bali Nine adalah warga negara Australia yang ditangkap pada 2005 karena mencoba menyelundupkan heroin keluar dari Indonesia. Satu dari sembilan orang itu dibebaskan dari penjara pada 2018.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyikapi positif rencana pemerintah memulangkan narapidana Bali Nine ke Australia. DPR menilai Presiden Prabowo Subianto memberi contoh penghargaan atas kesepakatan internasional kepada negara-negara lain.

"DPR mengapresiasi langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Ini memberi contoh bagi negara lain bagaimana menghargai kesepakatan-kesepakatan internasional," kata Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, Minggu (24/11/2024) dilansir dari detikNews.

Willy mengatakan transfer of prisoner adalah mekanisme yang disediakan oleh United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC). Ia menilai Indonesia akan menampilkan kewibawaannya dalam politik internasional setelah transfer of prisoner ini disetujui Prabowo.

"Ini adalah penghargaan terhadap kemanusiaan dan penghormatan terhadap mekanisme hukum internasional dan hukum lokal Australia," tutur Willy.

Anggota Legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 11 ini mengungkapkan ada pesan kuat kemanusiaan dan penghargaan kepada mekanisme antarbangsa dari pemerintahan Prabowo dari peristiwa pemulangan narapidana Australia. "Pemulangan narapidana ini juga jadi pernyataan pemerintah pentingnya negara-negara di dunia untuk saling menghargai mekanisme internal negara," imbuh Willy.

Willy menyebut pemulangan narapidana asal Australia yang sudah ditetapkan hukuman seumur hidup ini oleh Pengadilan RI bukan berarti membebaskannya dari hukuman. Pemindahan tahanan atau disebut pemulangan oleh masyarakat umum adalah mekanisme pemindahan penanggung jawab peradilan dari negara yang menangkap dan mengadili ke negara asal para tahanan.

"Perlu diingat, transfer of prisoner ini bukan membebaskan narapidana. Ini adalah memercayakan sistem hukum negara asalnya Australia untuk menyelesaikan hukuman. Ini juga disebut dalam handbook of International transfer of Sentenced prisoner. Ini yang perlu menjadi pemahaman bersama," tegas Willy.

Politikus Partai NasDem itu p menekankan Indonesia memiliki kepercayaan diri yang makin meningkat dalam hubungan internasional dengan adanya pemulangan narapidana yang sudah disetujui pemerintah.

"Kepemimpinan RI dalam mekanisme-mekanisme internasional akan makin dipercaya dengan keputusan strategis yang diambil dalam pemulangan narapidana ini. Ini langkah pembuka yang cemerlang," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Australia menyebutkan Indonesia telah setuju untuk memulangkan lima anggota yang tersisa dari jaringan penyelundupan narkoba Bali Nine yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup. Indonesia juga berupaya memulangkan WNI yang kini ditahan di Australia.

Asisten Menteri Keuangan Australia Stephen Jones mengatakan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengangkat isu tahanan selama pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela KTT APEC di Peru.

Indonesia sebelumnya telah menyatakan akan memulangkan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina. Mary Jane adalah satu-satunya terpidana mati yang lolos dari eksekusi pada detik-detik terakhir pada 2015. Sisanya, termasuk dua pemimpin Bali Nine, dieksekusi oleh regu tembak pada tahun tersebut.

"Ini adalah kebijakan presiden, tetapi pada prinsipnya, presiden telah menyetujui atas dasar kemanusiaan," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Bali Nine adalah warga negara Australia yang ditangkap pada 2005 karena mencoba menyelundupkan heroin keluar dari Indonesia. Satu dari sembilan orang itu dibebaskan dari penjara pada 2018.

Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!

Video: 'Prabowo Presiden' Menggema Sebelum DPR Gelar Paripurna Terakhir

Video: 'Prabowo Presiden' Menggema Sebelum DPR Gelar Paripurna Terakhir

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menyikapi positif rencana Pemerintah memulangkan narapidana Bali Nine ke Australia. Willy menilai Presiden Prabowo Subianto memberi contoh penghargaan atas kesepakatan internasional kepada negara-negara lain.

"DPR mengapresiasi langkap pemerintah dibawah kepemimpinan Pak Prabowo. Ini memberi contoh bagi negara lain bagaimana menghargai kesepakatan-kesepakatan internasional," kata Willy saat dihubungi, Minggu (24/11/2024).

Willy mengatakan transfer of prisoner adalah mekanisme yang disediakan oleh mekanisme PBB, UNODC (united nation office on drugs and crime). Dengan Presiden Prabowo menyetujui transfer of prisoner ini, kata dia, bermakna Indonesia akan menampilkan kewibawaannya dalam politik internasional.

"Ini adalah penghargaan terhadap kemanusiaan dan penghormatan terhadap mekanisme hukum internasional dan hukum lokal Australia," tutur dia.

Lebih lanjut, anggota Legislatif dari Dapil Jawa Timur 11 ini menungkapkan ada pesan kuat kemanusiaan dan penghargaan kepada mekanisme antar bangsa dari pemerintahan Prabowo dari peristiwa pemulangan narapidana Australia. "Kami di DPR menangkap pesan kuat penghargaan kemanusiaan dari Pak Prabowo. Pemulangan narapidana ini juga jadi pernyataan pemerintah pentingnya negara-negara di dunia untuk saling menghargai mekanisme internal negara," imbuh dia.

Lebih lanjut, Willy menyebut pemulangan narapidana asal Australia yang sudah ditetapkan hukuman seumur hidup ini oleh Pengadilan RI bukan berarti membebaskan para narapidana dari hukuman. Pemindahan tahanan atau disebut pemulangan oleh masyarakat umum adalah mekanisme pemindahan penanggung jawab peradilan dari negara yang menangkap dan mengadili ke negara asal para tahanan.

"Perlu diingat, transfer of prisoner ini bukan membebaskan narapidana. Ini adalah mempercayakan sistem hukum negara asalnya Australia untuk menyelesaikan hukuman. Ini juga disebut dalam handbook of International transfer of Sentenced prisoner. Ini yang perlu menjadi pemahaman bersama," tegasnya.

Dia pun menekankan dengan pemulangan yang sudah disetujui pemerintah, berarti Indonesia memiliki kepercayaan diri yang makin meningkat dalam hubungan internasionalnya, "Kepemimpinan RI dalam mekanisme-mekanisme internasional akan semakin dipercaya dengan keputusan strategis yang diambil dalam pemulangan narapidana ini. Ini langkah pembuka yang cemerlang," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Australia menyebutkan Indonesia telah setuju untuk memulangkan lima anggota yang tersisa dari jaringan penyelundupan narkoba Bali Nine yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup. Indonesia juga berupaya memulangkan WNI yang kini ditahan di Australia.

Dilansir Reuters, Minggu (24/11), Asisten Menteri Keuangan Australia Stephen Jones mengatakan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengangkat isu tahanan selama pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela KTT APEC di Peru.

Indonesia sebelumnya telah menyatakan akan memulangkan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filpina. Mary Jane adalah satu-satunya terpidana mati yang lolos dari eksekusi pada detik-detik terakhir pada tahun 2015.

Sisanya, termasuk dua pemimpin Bali Nine, dieksekusi oleh regu tembak pada tahun tersebut.

"Ini adalah kebijakan presiden, tetapi pada prinsipnya, presiden telah menyetujui atas dasar kemanusiaan," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Bali Nine adalah warga negara Australia yang ditangkap pada 2005 karena mencoba menyelundupkan heroin keluar dari Indonesia. Satu dari sembilan orang itu dibebaskan dari penjara pada 2018.

Australia menyebut Indonesia telah setuju untuk bertukar tahanan dengan memulangkan lima anggota yang tersisa dari jaringan penyelundupan narkoba Bali Nine yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup.

Sebagai gantinya, Indonesia juga berupaya memulangkan warga negara (WNI) yang kini ditahan di Australia.

Dilansir Reuters, Minggu (24/11/2024), Asisten Menteri Keuangan Australia Stephen Jones mengatakan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengangkat isu tahanan selama pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela KTT APEC di Peru.

Indonesia sebelumnya telah menyatakan akan memulangkan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filpina. Mary Jane adalah satu-satunya terpidana mati yang lolos dari eksekusi pada detik-detik terakhir pada tahun 2015.

Sisanya, termasuk dua pemimpin Bali Nine, dieksekusi oleh regu tembak pada tahun tersebut.

"Ini adalah kebijakan presiden, tetapi pada prinsipnya, presiden telah menyetujui atas dasar kemanusiaan," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Reuters.

Dia juga menyebut Prancis juga telah meminta pemulangan seorang tahanan. Indonesia sendiri belum memiliki prosedur resmi pemindahan tahanan internasional. Tetapi, Supratman menegaskan persoalan tersebut akan dituntaskan sambil menekankan negara mitra harus mengakui proses peradilan Indonesia.

"Ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat. Tetapi ini juga demi kepentingan kita karena kita memiliki tahanan di luar negeri," katanya.

Jaringan Bali Nine terdiri dari sekelompok warga negara Australia yang ditangkap pada tahun 2005 karena mencoba menyelundupkan heroin keluar dari Indonesia. Satu dari sembilan orang itu dibebaskan dari penjara pada 2018.

Sementara, seorang lainnya meninggal karena kanker pada tahun yang sama. Eksekusi terhadap dua pemimpin kelompok itu, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, pada 2015 sempat memicu keretakan diplomatik antara Australia dan Indonesia. Australia menarik duta besarnya sebagai bentuk protes terkait eksekusi mati warganya tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan soal alasan RI menyetujui pemulangan sisa anggota geng narkoba Bali Nine berkewarganegaraan Australia. Yusril menegaskan pemulangan itu merupakan bentuk dari 'transfer of prisoner' atau pemindahan narapidana (napi) menjalani pidana penjara.

"Mereka ditransfer ke Australia dalam status sebagai narapidana dan akan meneruskan menjalani hukuman di sana sesuai putusan pengadilan Indonesia," kata Yusril kepada wartawan, Minggu (24/11/2024).

Namun, menurut Yusril, kebijakan grasi ataupun remisi terhadap napi akan diserahkan kepada pemerintahan Australia. Dia menjelaskan, pemerintah yang bersangkutan bertanggung jawab atas pembinaan napi tersebut.

"Bahwa jika nanti setelah dipindahkan, PM Australia mau memberikan grasi atau remisi mengubahnya menjadi hukuman terbatas, hal itu adalah kewenangan pemerintah Australia," ujar dia.

"Sebab, tugas untuk membina napi yang dipindahkan adalah telah diambil alih oleh negara yang bersangkutan," imbuhnya.

Yusril pun menegaskan Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah tidak memberikan grasi atau pun membebaskan napi-napi anggota Bali Nine itu. Alih-alih, memindahkan napi untuk melanjutkan pidananya di negara asal.

"Kita tidak memberikan grasi, apalagi membebaskan napi dari Australia itu, tetapi kita mengirim mereka kembali negara asalnya untuk meneruskan pemidanaan di sana," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Australia menyebutkan Indonesia telah setuju untuk memulangkan lima anggota yang tersisa dari jaringan penyelundupan narkoba Bali Nine yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup. Indonesia juga berupaya memulangkan WNI yang kini ditahan di Australia.

Dilansir Reuters, Minggu (24/11), Asisten Menteri Keuangan Australia Stephen Jones mengatakan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengangkat isu tahanan selama pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela KTT APEC di Peru.

Indonesia sebelumnya telah menyatakan akan memulangkan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filpina. Mary Jane adalah satu-satunya terpidana mati yang lolos dari eksekusi pada detik-detik terakhir pada tahun 2015.

Sisanya, termasuk dua pemimpin Bali Nine, dieksekusi oleh regu tembak pada tahun tersebut.

"Ini adalah kebijakan presiden, tetapi pada prinsipnya, presiden telah menyetujui atas dasar kemanusiaan," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Bali Nine adalah warga negara Australia yang ditangkap pada 2005 karena mencoba menyelundupkan heroin keluar dari Indonesia. Satu dari sembilan orang itu dibebaskan dari penjara pada 2018.

Tonton juga Video: Presiden Ekuador Nyatakan Menang Perang Melawan Geng Narkoba Bersenjata

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan, bahwa pemindahan narapidana (napi) warga negara asing (WNA) ke negara asalnya masih proses kajian. Pihaknya akan berkonsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Saat ini kami masih mempelajari bersama dengan Pak Menko Yusril, dan para stakeholder terkait. Hasil kajian tersebut nantinya akan kami konsultasikan kepada Presiden RI Bapak Prabowo, sehingga keputusan yang nantinya diambil adalah yang terbaik," jelas Supratman di Jakarta, Minggu (24/11/2024).

Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum menanggapi pemberitaan akan pemindahan lima terpidana seumur hidup jaringan narkoba 'Bali Nine' ke negara asalnya, Australia.

Menurut Supratman, Presiden Prabowo Subianto menyetujui kebijakan pemindahan napi WNA ke negara asalnya.

"Presiden telah menyetujui secara prinsip (pemindahan napi WNA ke negara asal) atas dasar kemanusiaan, dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat," ujar Supratman.

Supratman mengakui bahwa Indonesia belum memiliki prosedur tetap terkait pemindahan narapidana internasional. Tetapi, pihaknya akan mengupayakan proses tersebut secepat mungkin.

"Ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan negara sahabat. Namun, kita juga harus memastikan bahwa negara mitra menghormati proses hukum di Indonesia," tegas Supratman.

Menurut Supratman, negara asal dari napi WNA, harus mengakui putusan pengadilan Indonesia, karena Indonesia berwenang mengadili WNA yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Napi WNA dipindahkan ke negara asalnya bukan berarti bebas, tetapi mereka harus menyelesaikan masa tahanannya di negara masing masing sesuai putusan hukum Indonesia," ucap Supratman.

Selain pemindahan napi WNA ke negara asalnya, lanjut Supratman, Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan narapidana asal Indonesia ditahan di luar negeri.

"Kami juga meminta keluarga kami, Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di luar (menjadi narapidana), sedapat mungkin juga bisa kembali ke Indonesia kalau terjadi pertukaran. Akan tetapi mekanismenya masih dalam kajian," ujar Supratman.

Kementerian Hukum sudah menerima surat dari para duta besar negara sahabat terkait pemindahan napi WNA ke negara asalnya.

"Para duta besar sudah bermohon surat kepada kami dan ditunjukkan nanti kepada Presiden menyangkut soal permohonan untuk pengalihan," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Pemerintah Indonesia sudah sepakat memulangkan lima terpidana kasus narkoba yang dikenal dengan kelompok Bali Nine ke negara asal mereka, Australia.

“Presiden telah menyetujui secara prinsip atas dasar kemanusiaan,” ujar Supratman kepada Reuters.

Kesepakatan ini tercapai setelah Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, membahas isu narapidana tersebut dengan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto di sela-sela KTT APEC di Peru, seperti dikonfirmasi Asisten Bendahara Australia, Stephen Jones, dalam konferensi pers pada Sabtu, 23 November 2024.

Namun, selain pemulangan anggota Bali Nine, Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan narapidana asal Indonesia yang saat ini ditahan di Australia.

Menurut Supratman, Indonesia belum memiliki prosedur tetap terkait pemindahan narapidana internasional, tetapi akan mengupayakan proses tersebut secepat mungkin.

“Ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan negara sahabat. Namun, kita juga harus memastikan bahwa negara mitra menghormati proses hukum di Indonesia,” tegas Supratman.

Lantas siapa kelompok Bali Nine dan bagaimana kasus hingga hukuman mereka?

Kelompok yang dikenal dengan nama Bali Nine terdiri dari sembilan warga negara Australia yang ditangkap di Bali pada tahun 2005.

Mereka terlibat dalam upaya penyelundupan narkoba dengan membawa lebih dari 8 kilogram heroin.

Kelompok ini menjadi perhatian internasional setelah ditangkap oleh pihak berwenang Indonesia, dan proses hukum yang berlangsung hingga mereka dijatuhi berbagai hukuman, termasuk hukuman mati bagi beberapa anggota kelompok tersebut.

Penangkapan

Kesembilannya ditangkap di lokasi dan waktu yang berbeda. Martin Stephens, Renae Lawrence, Scott Rush, dan Michael Czugaj, ditangkap di Bandara Ngurah Rai Bali dengan mengikat paket heroin ke tubuh mereka pada 17 April 2005.

Sementara itu, tiga orang lainnya, Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen, dan Matthew Norman, ditangkap di Hotel Maslati dekat Pantai Kuta dengan kepemilikan 300 gram heroin.

Kemudian, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran juga ditangkap di bandara karena diduga terkait dengan tujuh orang yang sudah ditangkap sebelumnya.

Persidangan dan proses hukum

Persidangan terhadap kesembilan warga negara Australia itu pun dimulai pada Oktober 2005.

Pengadilan terhadap Michael Czugaj dan Myuran Sukumaran dimulai pada 11 Oktober 2005, di Denpasar, Bali.

Keesokan harinya, persidangan dilanjutkan untuk Matthew Norman, Si Yi Chen, dan Tan Duc Thanh Nguyen.

Pada 14 Oktober, giliran Andrew Chan dan Scott Rush yang menghadapi persidangan. Renae Lawrence dipersidangkan pada 14 Oktober 2005.

Kemudian, pada 13 Februari 2006, para terdakwa dijatuhi hukuman. Renae Lawrence dan Scott Rush dihukum penjara seumur hidup, sementara Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dijatuhi hukuman mati.

Selanjutnya, Michael Czugaj dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, dan Martin Stephens dijatuhi hukuman seumur hidup.

Upaya banding dan pengurangan hukuman

Setelah hukuman dijatuhkan, para terdakwa mengajukan banding. Tetapi, pada 6 September 2006, Pengadilan Tinggi Bali memperberat hukuman beberapa terdakwa, termasuk Scott Rush, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen, dan Matthew Norman.

Hukuman keempatnya berubah dari seumur hidup menjadi hukuman mati.

Sementara itu, hukuman mati untuk Andrew Chan dan Myuran Sukumaran tetap tidak berubah meskipun mereka mengajukan banding.

Kemudian, pada Maret 2008, Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman mati bagi Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen, dan Matthew Norman menjadi hukuman penjara seumur hidup.

Upaya Grasi dan eksekusi

Pada tahun 2012, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan alasan bahwa mereka telah menunjukkan perilaku baik di penjara dan berusaha memperbaiki diri.

Berganti era kepemimpinan, pada akhir tahun 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tidak ada ampun bagi kejahatan narkoba.

"Setiap harinya, 50 orang meninggal karena narkoba... Keputusan untuk hukuman mati bukan lah keputusan Presiden, tetapi keputusan hakim di pengadilan,” kata Jokowi dalam pidatonya ketika itu.

Meskipun upaya diplomatik dari Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, yang mendekati Presiden Jokowi untuk membatalkan eksekusi, akhirnya pada 29 April 2015, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dieksekusi mati oleh regu tembak di Pulau Nusakambangan.

Kemudian, seiring berjalannya waktu, satu terpidana lainnya dibebaskan pada 2018. Sementara satu orang lagi meninggal dunia karena penyakit kanker.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan ada permintaan dari Prancis untuk memindahkan tahanan warga negara tersebut dari Indonesia.

Namun, belum jelas tahanan apa yang dimaksud.

Mengutip dari Reuters, Sabtu (23/11), Supratman bilang Prancis sudah mengajukan permintaan pemindahan atau pemulangan seorang tahanan dari Indonesia ke negaranya.

Dia mengatakan pemerintah RI akan segera menindaklanjuti hal tersebut meskipun saat ini belum memiliki prosedur baku terkait pemindahan tahanan internasional. Namun, dia yang juga dikenal sebagai Politikus Gerindra itu menegaskan negara sahabat harus menghormati proses hukum di Indonesia.

"Ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat. Tapi, ini pun demi kepentingan kita, karena kita juga ada tahanan [WNI] di luar negeri," ujar Supratman.

Selain itu, Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese disebut telah menyepakati untuk memindahkan lima napi narkoba di Bali atau Bali Nine untuk dipindahkan ke Australia.

Kesepakatan pemindahan lima napi Bali Nine yang dihukum seumur hidup di Indonesia itu merupakan buah pertemuan Prabowo dan Albanese di sela kegiatan KTT Apec di Peru.

Demikian diungkap Asisten Menteri Keuangan Australia Stephen Jones dalam konferensi pers, Sabtu ini.

Supratman pun mengonfirmasi soal kesepakatan pemindahan napi narkoba itu. Supratman, kepada Reuters pada Sabtu ini mengatakan pemerintah Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan tahanan WNI yang ditahan di Australia.

'Bali Nine' adalah sembilan WN Australia yang ditangkap aparat RI saat berusaha menyelundupkan narkoba jenis heroin ke Pulau Dewata pada 2005 lalu. Salah satu dari sembilan terpidana itu dibebaskan dari penjara pada 2018, dan lainnya meninggal karena kanker pada tahun yang sama.

Sementara itu dua sosok yang menjadi pemimpin kelompok Bali Nine itu yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran sudah dieksekusi mati di RI pada 2015 lalu. Pelaksanaan hukuman mati terhadap napi narkoba itu sempat memicu ketegangan diplomatik antara Australia dan Indonesia. Australia bahkan sempat menarik duta besarnya untuk RI sebagai bentuk protes.

Sebelumnya, awal pekan ini, pemerintah RI yang kini dipimpin Presiden Prabowo Subianto juga mengumumkan rencana pemindahan napi narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso. Mary Jane telah divonis hukuman mati di RI, dan akan menyelesaikan sisa hukumannya di Filipina.

Pada 2015 silam, dia sebetulnya akan dieksekusi bersamaan dengan napi Bali Nine, namun ditunda pada menit-menit akhir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM yang mendapati dugaan kecurangan dalam proses seleksi diminta untuk melapor melalui hotline yang telah disediakan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa panitia telah menyiapkan nomor WhatsApp untuk menampung berbagai laporan terkait dugaan kecurangan dalam seleksi CPNS.

Supratman mengatakan, penyediaan hotline ini merupakan bentuk komitmen Kemenkumham dalam melakukan seleksi yang transparan. Masyarakat diminta untuk mengawal seleksi CPNS, memantau praktik suap dan kecurangan, dan melaporkannya ke nomor +6287840302006

"Bagi mereka yang menemukan, menyaksikan, dan mengalami permintaan uang dan praktik kecurangan dalam penerimaan CPNS, laporkan kepada kami melalui nomor Whatsapp yang sudah disediakan," kata Supratman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/11/2024).

Supratman menambahkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia (SDM) harus dimulai dari penerimaan CPNS.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya seleksi yang adil untuk menghasilkan pegawai berkualitas.

Politikus Partai Gerindra ini juga mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai pihak-pihak yang mengeklaim dapat membantu meloloskan peserta dalam seleksi.

"Jangan percaya siapa pun yang menawarkan bantuan, karena itu penipuan," tegasnya.

Saat ini, seleksi CPNS telah memasuki tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), yang mencakup berbagai tes.

Semua peserta, tanpa terkecuali, akan mengikuti SKB Kesehatan, Pengamatan Fisik, psikotes, SKB Wawancara, hingga SKB Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara.

Jangan percaya siapa pun yang menawarkan bantuan karena itu penipuan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum menyediakan layanan pelaporan bagi masyarakat yang menemui kecurangan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Tahun Anggaran 2024 melalui nomor WhatsApp +6287840302006.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa layanan pengaduan tersebut merupakan komitmen pihaknya untuk melakukan seleksi pegawai yang transparan dan terpercaya. Oleh karena itu, pihaknya mengajak masyarakat menjadi mitra untuk mengawasi praktik suap dan kecurangan dalam kegiatan tahunan itu.

"Bagi mereka yang menemukan, menyaksikan, dan mengalami permintaan uang dan praktik kecurangan dalam penerimaan CPNS, laporkan kepada kami melalui nomor WhatsApp yang sudah disediakan," kata Supratman dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Menkum mengatakan bahwa penerimaan CPNS merupakan titik awal pengelolaan sumber daya manusia (SDM) karena seleksi yang bersih dari kecurangan akan menjaring pegawai yang berkualitas nantinya.

"Jika ingin mendapatkan SDM yang profesional dan berintegritas, itu dimulai dari seleksi yang bersih sehingga mereka yang lulus benar-benar memenuhi kriteria dan kebutuhan kinerja organisasi," ucap dia.

Selain itu, Supratman mengingatkan kepada peserta seleksi agar tidak memercayai setiap pihak yang menawarkan bantuan kelulusan dengan imbalan apa pun dan memastikan peserta hanya dapat lulus dengan kemampuannya sendiri.

"Percayalah pada kemampuan kalian sendiri. Jangan percaya siapa pun yang menawarkan bantuan karena itu penipuan," tutur Supratman.

Saat ini, seleksi CPNS Kemenkumham 2024 sedang berada di tahap seleksi kompetensi bidang (SKB). Tahapan tersebut terdiri atas beberapa jenis tes.

Jenis tes SKB dimaksud, yakni seluruh peserta akan mengikuti SKB kesehatan, pengamatan fisik, dan psikotes; SKB wawancara; serta SKB dengan tes berbantuan komputer (computer assisted test) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Bagi peserta dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat, kata dia, akan mengikuti SKB kesamaptaan dan keterampilan. Sementara itu, mereka dengan pendidikan non-SLTA mengikuti SKB praktik kerja.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku akan berupaya untuk melobi para ketua umum parpol dan DPR untuk memuluskan proses pembahasan RUU Perampasan Aset.

Hal itu Ia sampaikan merespons nasib RUU Perampasan Aset yang tak termasuk kedalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025.

"Karena itu sekarang kami lagi melakukan upaya dialog (soal RUU Perampasan Aset) bersama dengan Parlemen, dengan Ketua-ketua Umum Partai Politik," kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (20/11).

Supratman menjelaskan upaya lobi itu dibutuhkan untuk memastikan RUU Perampasan Aset akan langsung dibahas ketika Presiden Prabowo mengirim surat presiden (surpres).

Terlebih, kata dia, terdapat preseden Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah mengirim surpres terkait perampasan namun diabaikan oleh DPR.

"Supaya begitu Presiden Prabowo akan mengirim supres untuk masuk di dalam prolegnas yang akan datang, memastikan bahwa itu akan dijamin untuk dibahas dan dilakukan pembahasan di Parlemen," jelas dia.

Di sisi lain, Supratman menegaskan Presiden Prabowo berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.

Ia menyinggung kinerja aparat penegak hukum di bawah Presiden Prabowo yang terus melakukan upaya pemberantasan korupsi.

"Nah karena itu sekali lagi, mohon bersabar, kami lakukan dialog dengan kekuatan-kekuatan yang ada di Parlemen," ujar dia.

Adapun RUU Perampasan Aset ini mandek selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008.

Pada 2023 RUU Perampasan Aset masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2023. Jokowi juga telah mengirim surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset. Surpres itu bernomor R 22-Pres-05-2023 yang dikirim tanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap status gugatan SK kepengurusan hasil munas Golkar yang dilayangkan ke PTUN. Menurutnya, objek dalam gugatan hilang karena SK yang resmi telah keluar.

"Secara prinsip kami berpandangan bahwa dengan keluarnya SK yang baru, maka apa yang dipersoalkan sekarang di Pengadilan Tata Usaha Negara objeknya enggak ada, hilang," kata Supratman di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Supratman menyebut objek dalam gugatan itu berubah sebab sudah ada SK yang baru. Namun, ia menyebut pihaknya akan tetap mengikuti proses di pengadilan.

"Namun demikian kami tetap akan ikut prosesnya di pengadilan, sampai kemudian keputusan itu yang keluar," katanya.

Sementara itu, Supratman menyampaikan harus ada gugatan baru apabila ingin mempersoalkan SK baru ini.

"Kalaupun ada yang mau mempersoalkan SK yang baru, ya itu artinya kan harus mengajukan gugatan yang baru lagi," sebut Supratman.

Diketahui Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) telah menyerahkan surat keputusan (SK) Kepengurusan DPP Partai Golkar Periode 2024-2029 kepada. Dengan diserahkannya SK tersebut, saat ini Golkar memiliki kepengurusan yang lengkap berjumlah 159 pengurus.