Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk segera mempercepat pelayanan terintegrasi melalui sistem digitalisasi. Saat ini, Ditjen AHU memiliki 153 layanan dengan 72 yang sudah bisa diakses publik melalui sistem elektronik atau digital.

"Saya berharap bahwa semua layanan-layanan yang kurang lebih 153 itu bisa dilaksanakan," kata Supratman saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Teknis Layanan AHU di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (10/12/2024).

Dia menjelaskan saat ini layanan berbasis elektronik yang sudah ada di Ditjen AHU berjalan dengan baik. Kekurangan layanan yang belum berbasis elektronik, nantinya segera dibuat dengan memfokuskan anggaran ke bagian teknologi informasi yang ada di Ditjen AHU.

"Pelayanan yang sudah baik harus kita tingkatkan, sementara yang masih belum optimal harus segera diperbaiki," ujarnya.

Menurut Supratman, layanan berbasis elektronik ini selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan regulasi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Presiden secara khusus menginstruksikan Kemenkum untuk mengkaji ulang seluruh regulasi, termasuk yang terkait dengan tugas Ditjen AHU," ucapnya.

Terkait perijinan badan usaha, Supratman menyebut pihaknya melalui Ditjen AHU akan melakukan terobosan dengan berkolaborasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) di mana akan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

"Orang mendaftarkan sebuah perizinan lewat OSS di Kementerian Investasi itu akan langsung terkonek. Jadi Kementerian Investasi itu langsung otomatis bisa mengecek ini perusahaannya seperti apa, badan hukumnya sudah jadi atau belum. Itu pasti langsung terkonek," ujarnya.

Supratman menyampaikan kewenangan Ditjen AHU juga perlu ditambah meliputi verifikasi perpindahan Warga Negara Asing (WNA), agar tidak dimanfaatkan oknum yang terlibat hukum. Selama ini pihaknya selalu melakukan pemeriksaan silang kepada Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, tetap diperlukan aturan tambahan agar pihaknya bisa melakukan pemeriksaan detail terhadap pemohon lewat kedutaan besarnya.

"Ini buat jaga-jaga saja supaya jangan kita jadi menerima warga negara yang sesungguhnya menjadi masalah (pelaku tindak kejahatan) di negaranya mereka," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo menyebut sepanjang tahun 2024 Ditjen AHU telah mencatat berbagai pencapaian strategis baik di tingkat internasional maupun regional.

"Ditjen AHU sukses menjadi tuan rumah dua pertemuan tingkat ASEAN, serta memimpin negosiasi penting dengan Polandia untuk perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA)," jelas Wido

Tidak hanya itu, Widodo menambahkan Ditjen AHU telah berperan dalam naturalisasi sejumlah atlet sepak bola yang diharapkan memperkuat Timnas Indonesia.

Widodo menyebut di tingkat regional Ditjen AHU memfasilitasi forum antikorupsi yang didukung PBB dan mitra internasional, sekaligus menyita aset terkait kasus Bank Century senilai lebih dari USD 6,1 juta dan GBP 662.500 dari Hong Kong dan Jersey.

"Pada aspek inovasi, Ditjen AHU baru-baru ini meluncurkan layanan pencatatan kewirausahaan sosial berbasis SDGs melalui AHU Online, mendorong perusahaan untuk mendukung tujuan sosial yang berkelanjutan," imbuhnya.

(eva/fas)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HukumSupratman Andi Agtas sedang mengupayakan 153 layanan publik berbasis digital di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat berjalan dengan baik untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat.

Ia menyebut, pelayanan berbasis digital ini menutup kemungkinan terjadinya praktek pungutan liar oleh oknum pegawai.

"Saya berharap bahwa semua layanan-layanan yang kurang lebih 153 itu bisa dilaksanakan," kata Agtas saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Teknis Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Jakarta seperti dilansir Antara, Senin.

Menurut Menkum, pelayanan berbasis digital sangat diperlukan untuk memangkas birokrasi yang rumit sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan.

Supratman menambahkan, layanan digital di kementeriannya ini juga selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengoptimalkan regulasi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agtas melanjutkan, saat ini layanan yang sudah aktif secara efektif berjumlah 72. Sisanya masih belum bisa diakses publik karena permasalahan teknis.

Salah satu bidang pelayanan yang akan dikembangkan, yakni bidang pengurusan perijinan badan usaha.

Agtas memastikan, Kemenkum melalui Ditjen AHU akan melakukan terobosan dengan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) demi kemudahan bagi masyarakat.

"Orang mendaftarkan sebuah perizinan lewat OSS di Kementerian Investasi itu akan langsung terkoneksi. Jadi, Kementerian Investasi itu langsung otomatis bisa mengecek ini perusahaannya seperti apa, badan hukumnya sudah jadi atau belum. Itu pasti langsung terkoneksi ," kata mantan Ketua Baleg DPR itu.

Tidak lupa, Agtas juga mengingatkan kepada jajaran Ditjen AHU agar dapat membangun berkolaborasi yang baik dengan internal Kementerian Hukum maupun instansi lain dalam menjalankan tugas.

Dengan kolaborasi yang kuat serta penggunaan layanan digital yang maksimal, Agtas yakin masyarakat akan dapat terlayani dengan baik.

"Saya berharap sekali mudah-mudahan layanan yang akan diberikan semakin diberi kepuasan," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sedang mengupayakan 153 layanan publik berbasis digital di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat berjalan dengan baik untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat.

"Saya berharap bahwa semua layanan-layanan yang kurang lebih 153 itu bisa dilaksanakan," kata Agtas saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Teknis Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Jakarta seperti dikutip siaran pers Kemenkum, Senin.

Menurut Menkum, pelayanan berbasis digital sangat diperlukan untuk memangkas birokrasi yang rumit sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan.

Selain itu, pelayanan berbasis digital ini menutup kemungkinan terjadinya praktek pungutan liar oleh oknum pegawai.

Hal tersebut juga selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengoptimalkan regulasi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agtas melanjutkan saat ini layanan yang sudah aktif secara efektif berjumlah 72. Sisanya masih belum bisa diakses publik karena permasalahan teknis.

Salah satu bidang pelayanan yang akan dikembangkan, yakni bidang pengurusan perijinan badan usaha.

Agtas memastikan Kemenkum melalui Ditjen AHU akan melakukan terobosan dengan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) demi kemudahan bagi masyarakat.

"Orang mendaftarkan sebuah perizinan lewat OSS di Kementerian Investasi itu akan langsung terkoneksi. Jadi, Kementerian Investasi itu langsung otomatis bisa mengecek ini perusahaannya seperti apa, badan hukumnya sudah jadi atau belum. Itu pasti langsung terkoneksi ," kata mantan Ketua Baleg DPR itu.

Tidak lupa, Agtas juga mengingatkan kepada jajaran Ditjen AHU agar dapat membangun berkolaborasi yang baik dengan internal Kementerian Hukum maupun instansi lain dalam menjalankan tugas.

Dengan kolaborasi yang kuat serta penggunaan layanan digital yang maksimal, Agtas yakin masyarakat akan dapat terlayani dengan baik.

"Saya berharap sekali mudah-mudahan layanan yang akan diberikan semakin diberi kepuasan," katanya.

​​​​​​​

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID,

Menkum : Pelayanan Berbasis Elektronik Ditjen AHU, Selaras dengan Komitmen Presiden Prabowo*

JAKARTA -- Menteri Hukum (Menkum) Ri Supratman Andi Agtas meminta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk mempercepat pelayanan terintegrasi melalui sistem digitalisasi. Saat ini, Ditjen AHU memiliki 153 layanan dengan 72 yang sudah bisa diakses publik melalui sistem elektronik atau digital. "Saya berharap bahwa semua layanan-layanan yang kurang lebih 153 itu bisa dilaksanakan," kata Agtas saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Teknis Layanan AHU di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Dia menjelaskan, saat ini, layanan berbasis elektronik yang sudah ada di Ditjen AHU berjalan dengan baik. Kekurangan layanan yang belum berbasis elektronik, nantinya segera dibuat dengan memfokuskan anggaran ke bagian teknologi informasi yang ada di Ditjen AHU. Pelayanan yang sudah baik harus kita tingkatkan, sementara yang masih belum optimal harus segera diperbaiki," ujar Agtas.

Menurut Agtas, layanan berbasis elektronik tersebut selaras dengan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan regulasi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Presiden secara khusus menginstruksikan Kemenkum untuk mengkaji ulang seluruh regulasi, termasuk yang terkait dengan tugas Ditjen AHU," jelasnya.

Terkait perizinan badan usaha, kata Agtas, Ditjen AHU akan melakukan terbosan dengan berkolaborasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) untuk memudahkan masyarakat. "Orang mendaftarkan sebuah perizinan lewat OSS di Kementerian Investasi Itu akan langsung terkonek. Jadi Kementerian Investasi itu langsung otomatis bisa mengecek ini perusahaannya seperti apa, badan hukumnya sudah jadi atau belum," kata dia.

Dia juga menyampaikan, kewenangan Ditjen AHU juga perlu ditambah meliputi verifikasi perpindahan warga negara asing (WNA), agar tidak dimanfaatkan oknum yang terlibat hukum. Selama ini pihaknya selalu melakukan pemeriksaan silang kepada Badan Intelijen Negara (BIN).

Namun, tetap diperlukan aturan tambahan agar pihaknya bisa melakukan pemeriksaan detail terhadap pemohon lewat kedutaan besarnya. "Ini buat jaga-jaga saja supaya jangan kita jadi menerima warga negara yang sesungguhnya menjadi masalah (pelaku tindak kejahatan) di negaranya mereka," ucap Supratman.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkum, Widodo menyatakan, sepanjang 2024, pihaknya mencatat pencapaian strategis di tingkat internasional maupun regional. "Ditjen AHU sukses menjadi tuan rumah dua pertemuan tingkat ASEAN, serta memimpin negosiasi penting dengan Polandia untuk perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA),” jelas Widodo.

Tidak hanya itu, Ditjen AHU berperan dalam naturalisasi sejumlah pemain timnas Indonesia. Widodo menyampaikan, di tingkat regional Ditjen AHU memfasilitasi forum antikorupsi yang didukung PBB dan mitra internasional, sekaligus menyita aset terkait kasus Bank Century senilai lebih dari 6,1 juta dolar AS dan 662.500 poundsterling dari Hong Kong dan Jersey.

Jakarta: Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas meminta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk segera mempercepat pelayanan terintegrasi melalui sistem digitalisasi. Saat ini, Ditjen AHU memiliki 153 layanan dengan 72 yang sudah bisa diakses publik melalui sistem elektronik atau digital.

"Saya berharap bahwa semua layanan-layanan yang kurang lebih 153 itu bisa dilaksanakan," kata Supratman, saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Teknis Layanan AHU di Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.

Supratmanmenjelaskan saat ini layanan berbasis elektronik yang sudah ada di Ditjen AHU berjalan dengan baik. Kekurangan layanan yang belum berbasis elektronik, nantinya segera dibuat dengan memfokuskan anggaran ke bagian teknologi informasi yang ada di Ditjen AHU.
“Pelayanan yang sudah baik harus kita tingkatkan, sementara yang masih belum optimal harus segera diperbaiki," ujarnya.

Menurut Supratman, layanan berbasis elektronik ini selaras dengan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan regulasi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Presiden secara khusus menginstruksikan Kemenkum untuk mengkaji ulang seluruh regulasi, termasuk yang terkait dengan tugas Ditjen AHU,” jelasnya.

Terkait perijinan badan usaha, kata Agtas, pihaknya melalui Ditjen AHU akan melakukan terbosan dengan berkolaborasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) dimana akan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

"Orang mendaftarkan sebuah perizinan lewat OSS di Kementerian Investasi Itu akan langsung terkonek. Jadi Kementerian Investasi itu langsung otomatis bisa mengecek ini perusahaannya seperti apa, badan hukumnya sudah jadi atau belum. Itu pasti langsung terkonek," kata dia.

Dia juga menyampaikan, kewenangan Ditjen AHU juga perlu ditambah meliputi verifikasi perpindahan Warga Negara Asing (WNA), agar tidak dimanfaatkan oknum yang terlibat hukum. Selama ini pihaknya selalu melakukan pemeriksaan silang kepada Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, tetap diperlukan aturan tambahan agar pihaknya bisa melakukan pemeriksaan detail terhadap pemohon lewat kedutaan besarnya.

"Ini buat jaga-jaga saja supaya jangan kita jadi menerima warga negara yang sesungguhnya menjadi masalah (pelaku tindak kejahatan) di negaranya mereka," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, menyatakan sepanjang tahun 2024 Ditjen AHU telah mencatat berbagai pencapaian strategis baik di tingkat internasional maupun regional.

"Ditjen AHU sukses menjadi tuan rumah dua pertemuan tingkat ASEAN, serta memimpin negosiasi penting dengan Polandia untuk perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA),” jelas Widodo.

Tidak hanya itu, Widodo menambahkan, Ditjen AHU telah berperan dalam naturalisasi sejumlah atlet sepak bola yang diharapkan memperkuat Timnas Indonesia. Widodo menyampaikan, di tingkat regional Ditjen AHU memfasilitasi forum antikorupsi yang didukung PBB dan mitra internasional, sekaligus menyita aset terkait kasus Bank Century senilai lebih dari USD 6,1 juta dan GBP 662.500 dari Hong Kong dan Jersey.

"Pada aspek inovasi, Ditjen AHU baru-baru ini meluncurkan layanan pencatatan kewirausahaan sosial berbasis SDGs melalui AHU Online, mendorong perusahaan untuk mendukung tujuan sosial yang berkelanjutan," ungkap Widodo.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HukumSupratman Andi Agtas khawatir terjadi hiper regulasi akibat banyaknya peraturan yang diterbitkan oleh tiap kementerian, sehingga bisa berujung pada tumpang tindih aturan.

Supratman menjelaskan, selama ini sejumlah peraturan menteri yang diterbitkan merupakan solusi praktikal untuk merespons sebuah masalah.

Alhasil, terjadi pembengkakan jumlah peraturan menteri yang dikeluarkan.

Tercatat, selama 2019-2023, sebanyak 5.267 peraturan menteri telah diterbitkan. Kemenkum pun menyumbang 3,2 persen dari total tersebut.

"Dikhawatirkan hiper regulasi ini menyebabkan adanya tumpang tindih peraturan dengan kementerian/lembaga lain," ujar Supratman dalam pembukaan Refleksi Akhir Tahun Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kemenkum Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (3/12/2024) seperti dilansir Antara.

Ia pun menyinggung masih terdapat peraturan menteri yang tidak didukung oleh kajian atau analisis yang memadai.

Untuk itu, Supratman mendorong peningkatan kualitas kebijakan melalui pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) di lingkungan Kementerian Hukum.

"Seluruh kebijakan yang dikeluarkan, saya minta harus melewati (kajian) Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dulu sebelum saya tanda tangani," kata Supratman.

Supratman menekankan pentingnya peran strategis BSK Hukum untuk mengatasi masalah hiper regulasi ini, dengan memastikan kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum, mulai dari perencanaan, penyusunan hingga evaluasi kebijakan.

Aspek partisipasi publik yang kerap mendapat sorotan tajam juga perlu mendapatkan perhatian.

"Baik diminta atau tidak, BSK Hukum harus memberikan rekomendasi kebijakan kepada menteri, wakil menteri, dan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum," katanya.

Pernyataan tersebut disambut baik oleh Kepala BSK Hukum Andry Indrady.

Ia menyatakan, salah satu tugas mandatory yang dilakukan oleh BSK Hukum yaitu penilaian indeks reformasi hukum (IRH) yang salah satu variabelnya adalah harmonisasi peraturan menteri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hasil penilaian IRH tahun ini diharapkan menjadi evaluasi bagi para kementerian terutama dalam hal harmonisasi peraturan menteri yang dikeluarkan. Harapannya, ke depan semua kementerian bisa mendapatkan nilai minimal baik dan dapat mengurangi jumlah peraturan yang tumpang tindih," ucap Andry.

Untuk diketahui, BSK Hukum merupakan salah satu unit utama yang berada di bawah naungan Kemenkum.

BSK Hukum memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum.

Adapun, kegiatan Refleksi Akhir Tahun BSK Hukum Tahun 2024 dilakukan sebagai momentum evaluasi kinerja BSK Hukum.

Denpasar -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas melantik Wahyu Eka Putra sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali. Wahyu menggantikan posisi Pramella Yunidar Pasaribu yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.

Supratman juga melantik dua pejabat baru lainnya. Keduanya adalah I Wayan Redana sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Bali dan Anggiat Ferdinan sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Bali. Pelantikan berlangsung di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Jakarta.

"Para pejabat yang dilantik hari ini diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, profesionalisme, serta inovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Supratman dalam keterangan tertulis yang diterima detikBali, Kamis (5/12/2024).

Supratman mendorong para pejabat baru itu agar mampu mempercepat implementasi program-program Kementerian Hukum sekaligus menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan transparan. Ia meminta seluruh jajaran untuk tetap berkomitmen dan memperkuat sistem hukum nasional yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Acara pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Menteri Hukum tentang pengangkatan dalam jabatan. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pengambilan sumpah/janji jabatan yang dipimpin langsung oleh Supratman dan disaksikan oleh rohaniwan sesuai dengan agama masing-masing.

Berikut tiga pejabat baru yang dilantik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali:

1. Wahyu Eka Putra sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

2. I Wayan Redana sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

3. Anggiat Ferdinan sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

(iws/gsp)

ni yang sedang kita bangun bersama dan kita akan melihat pada 2025 nanti, semua itu akan berjalan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) menyampaikan bahwa reformasi birokrasi membantu mempercepat pembangunan nasional dan memperbaiki manajemen internal instansi.

"Ini yang sedang kita bangun bersama dan kita akan melihat pada 2025 nanti, semua itu akan berjalan," kata Staf Khusus Menteri Hukum Bidang Hubungan Luar Negeri Yadi Hendriana di Kanwil Kemenkum Maluku, Ambon, Senin (2/12), seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Maka dari itu, dirinya dukungan dan bantuan dari seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Kanwil Kemenkum Maluku untuk membantu menyukseskan reformasi birokrasi karena kegiatan tersebut sangat penting untuk kebaikan semuanya.

Guna mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik yang lebih efisien, Kanwil Kemenkum Maluku melakukan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta reformasi birokrasi.

Menurut dia, ada tiga poin penting dalam penguatan reformasi birokrasi agar menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing, yakni pertama, pemberian hadiah (reward) dan hukuman (punishment) harus tercatat dengan baik oleh sistem.

Poin kedua, integrasi data yang meliputi sistem merit dan layanan publik. Ketiga, proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang transparan dan bersih dari praktik kecurangan.

Yadi berpendapat pemberian hadiah dan hukuman sangat penting karena merupakan catatan kerja dan rekam jejak sebagai ASN Kemenkum.

Sementara terkait integrasi data, kata dia, sangat penting untuk memastikan agar semua terkontrol dengan baik.

"Kalau data semua sudah terintegrasi dengan baik, publik tidak akan bingung untuk mengakses informasi maupun layanan yang ada di Kemenkum," ungkapnya.

Kemudian terkait penerimaan CPNS yang bersih dan transparan, sambung dia, merupakan hal yang sangat krusial guna terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berintegritas.

Dirinya menceritakan bahwa Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pun telah berpesan agar setiap tahun penerimaan ASN di lingkungan Kemenkum bisa terpantau dengan baik.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menekankan kepada para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) untuk meningkatkan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat. Hal tersebut diutarakan Menkum saat Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemenkum.

“Saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar Kementerian Hukum menjadi Kementerian yang terdepan, yang bisa dipercaya,” ujar Supratman dalam keterangan pers yang diterima di Pangkalpinang, Rabu (4/12).

Lebih lanjut, Supratman menyampaikan kepada para pimpinan di kantor wilayah (kanwil) untuk dapat mengawal implementasi kebijakan nasional, khususnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah. Menkum mengingatkan, khususnya kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), bahwa peran mereka sangat krusial sebagai perwakilan Kementerian Hukum di daerah.

“Saudara-saudara merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan di bidang hukum yang berdampak luas terhadap masyarakat” tegas Supratman kepada para Kakanwil dan Kepala Divisi (Kadiv) yang baru dilantik.

Kemudian Menteri Hukum menjelaskan, bahwa proses seleksi pimpinan kantor wilayah Kementerian Hukum telah melalui serangkaian seleksi yang ketat, yang dipimpin oleh Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) beserta Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Sekjen Kemenkum). Dengan sistem yang dibuat oleh Sekjen Kemenkum, maka di masa yang akan datang, sistem merit akan berjalan semakin baik.

“Ke depannya, saya akan menjadi evaluator bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akan mengevaluasi hasil kerja Bapak Ibu sekalian,” ucap Menteri Hukum kepada para Kakanwil dan Kepala Divisi Kantor Wilayah.

Mantan Ketua Baleg ini berpesan kepada seluruh pejabat di Kantor Wilayah untuk mengingat 2 hal, yaitu selalu membuat pelayanan terbaik kepada masyarakat dan hindari praktek-praktek tercela.

“Kita bangun sejarah baru di Kementerian Hukum," tegas Supratman.

Pada kesempatan ini juga, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto turut dilantik secara langsung menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun 2 Pimpinan Tinggi Pratama lainnya yang dilantik yaitu Kaswo sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Rahmat Feri Pontoh sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Babel.

Serang (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas melantik sejumlah Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu

Total, sebanyak 101 (seratus satu) Pejabat dilantik dan diambil sumpahnya untuk ditempatkan ke berbagai posisi di lingkungan Kementerian Hukum termasuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Banten, Romi Yudianto yang dirotasi ke Daerah Khusus Jakarta.

Selain itu Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Zulhairi yang kini menjabat sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum pada Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas kepada para Pejabat yang dilantik, Menteri Hukum menekankan untuk meningkatkan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat.

“Saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar Kementerian Hukum menjadi Kementerian yang terdepan, yang bisa dipercaya,” kata Andi dalam keterangan resmi yang diterima media.

Lebih lanjut, Menteri Hukum menyampaikan kepada para pimpinan di kantor wilayah untuk dapat mengawal implementasi kebijakan nasional, khususnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah.

Menkum mengingatkan, khususnya kepada Kepala Kantor Wilayah, bahwa peran mereka sangat krusial sebagai perwakilan Kementerian Hukum di daerah.

“Saudara-saudara merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan di bidang hukum yang berdampak luas terhadap masyarakat” tegas Andi.

Menkum berujar, ke depan, dirinya akan menjadi evaluator yang akan mengevaluasi hasil kinerja para Kakanwil dan Kepala Divisi Kantor Wilayah.

“Ingat selalu akan 2 hal ini, selalu membuat pelayanan terbaik kepada masyarakat dan hindari praktek-praktek tercela. Kita bangun sejarah baru di Kementerian Hukum," pungkasnya.

JAKARTA,iNewsTTU.id- Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menekankan kepada para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) untuk meningkatkan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat.

Hal tersebut diutarakan Menkum saat Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemenkum.

“Saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar Kementerian Hukum menjadi Kementerian yang terdepan, yang bisa dipercaya,” ujar Supratman di Graha Pengayoman, Jakarta, Rabu (04/12/24). 

Lebih lanjut Supratman menyampaikan kepada para pimpinan di kantor wilayah (kanwil) untuk dapat mengawal implementasi kebijakan nasional, khususnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah. Menkum mengingatkan, khususnya kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), bahwa peran mereka sangat krusial sebagai perwakilan Kementerian Hukum di daerah.

“Saudara-saudara merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan di bidang hukum yang berdampak luas terhadap masyarakat” tegas Supratman kepada para Kakanwil dan Kepala Divisi (Kadiv) yang baru dilantik.

Kemudian Menteri Hukum menjelaskan, bahwa proses seleksi pimpinan kantor wilayah Kementerian Hukum telah melalui serangkaian seleksi yang ketat, yang dipimpin oleh Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) beserta Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Sekjen Kemenkum). Dengan sistem yang dibuat oleh Sekjen Kemenkum, maka di masa yang akan datang, sistem merit akan berjalan semakin baik.

“Ke depannya, saya akan menjadi evaluator bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akan mengevaluasi hasil kerja Bapak Ibu sekalian ” Ucap Menteri Hukum kepada para Kakanwil dan Kepala Divisi Kantor Wilayah.

Mantan Ketua Baleg ini berpesan kepada seluruh pejabat di Kantor Wilayah untuk mengingat 2 hal, yaitu selalu membuat pelayanan terbaik kepada masyarakat dan hindari praktek-praktek tercela.

“Kita bangun sejarah baru di Kementerian Hukum," tegas Supratman.

Editor : Sefnat Besie

Banda Aceh (ANTARA) - Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas melantik pimpinan tinggi (pimpti) pratama di jajaran Kementerian Hukum yang dilangsungkan di Graha Pengayoman dan secara virtual di seluruh kantor wilayah, Rabu.

Pada pelantikan tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Aceh Meurah Budiman resmi dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Pelantikan berlangsung secara virtual.

Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas mengatakan momentum pelantikan tersebut penting bagi semua karena sebagai bagian dari proses transisi, di mana Hukum dan HAM kini terbagi dalam tiga kementerian.

" Saya berharap tim kerja, mulai dari menteri hingga kepala divisi, dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar Kementerian Hukum menjadi lembaga yang terpercaya dan amanah," ujar Supratman.

Supratman juga menekankan tentang pentingnya kekompakan seluruh jajaran Kementerian hukum dalam membangun serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

"Laksanakan tugas dengan kewenangan yang telah diberikan, untuk membuat pelayanan terbaik kepada masyarakat, hindari praktik-praktik tercela. Kita bangun sejarah baru di Kementerian Hukum," ajak Supratman.

Selain Meurah Budiman, Menteri Hukum juga melantik pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Yakni Purwandani Harum Pinilihan sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum serta Muhammad Ardiningrat Hidayat sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum.