Jakarta: Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan persetujuan prinsip terkait rencana pemberian amnesti kepada 44 ribu narapidana. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa langkah selanjutnya adalah meminta pertimbangan dari DPR.

"Presiden setuju untuk pemberian amnesti. Tapi selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 13 Desember 2024.

Supratman menjelaskan bahwa rencana ini tidak hanya dilatarbelakangi alasan kemanusiaan tetapi juga bertujuan mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas). Jika disetujui DPR, langkah ini diperkirakan dapat mengurangi overkapasitas lapas hingga 30%.
Baca juga: Ribuan Warga Binaan Rutan Kelas I Makassar Suarakan Hak Pilihnya

"Dengan jumlah seperti ini, diperkirakan baru bisa mengurangi kelebihan penghuni lapas sekitar 30%," ujarnya.

Usulan amnesti ini juga didasari oleh keinginan Presiden Prabowo untuk memperhatikan napi yang lebih membutuhkan rehabilitasi daripada hukuman pidana.

"Ada keinginan untuk melakukan upaya presiden ingin memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan dan juga yang memang sebenarnya memerlukan rehabilitasi," tambah Supratman.

Amnesti merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam undang-undang, tetapi implementasinya tetap memerlukan persetujuan DPR. "Kalau DPR menyatakan ada kesesuaian pendapat antara pemerintah dengan DPR, tentu ini akan dijalankan," tutup Supratman.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan persetujuan prinsip terkait rencana pemberian amnesti. Jumlah yang berpeluang diberi amnesti sekitar kepada 44 ribu narapidana.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa langkah selanjutnya adalah meminta pertimbangan dari DPR.

"Presiden setuju untuk pemberian amnesti. Tapi selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 13 Desember 2024.
Supratman menjelaskan bahwa rencana ini tidak hanya dilatarbelakangi alasan kemanusiaan tetapi juga bertujuan mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas). Jika disetujui DPR, langkah ini diperkirakan dapat mengurangi overkapasitas lapas hingga 30%.

Baca juga: Ribuan Warga Binaan Rutan Kelas I Makassar Suarakan Hak Pilihnya

"Dengan jumlah seperti ini, diperkirakan baru bisa mengurangi kelebihan penghuni lapas sekitar 30%," ujarnya.

Usulan amnesti ini juga didasari oleh keinginan Presiden Prabowo untuk memperhatikan napi yang lebih membutuhkan rehabilitasi daripada hukuman pidana.

"Ada keinginan untuk melakukan upaya presiden ingin memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan dan juga yang memang sebenarnya memerlukan rehabilitasi," tambah Supratman.

Amnesti merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam undang-undang, tetapi implementasinya tetap memerlukan persetujuan DPR. "Kalau DPR menyatakan ada kesesuaian pendapat antara pemerintah dengan DPR, tentu ini akan dijalankan," tutup Supratman.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Jakarta (ANTARA) - Law Minister Supratman Andi Agtas underscored the need to consider and study the discourse on electing regional leaders through members of local representative councils (DPRD).

The discourse was brought up by President Prabowo Subianto and Chairman of the Golkar Party, Bahlil Lahadalia, at a commemorative event of the party's 60th anniversary in Bogor, West Java, on Thursday (December 12).

"I think that is a good discourse that is worth considering. Note that the 1945 Constitution and General Election Law simply mandate the nation to elect regional heads democratically. A democratic election is not necessarily a direct one," he remarked in Jakarta on Friday.

Speaking to reporters at the Presidential Palace, Agtas observed that the indirect election discourse had surfaced due to the need to pursue a higher level of efficiency and safety during the implementation of an election.

"The president responded to the discourse proposed by the Golkar chairman. However, this proposal is nothing new among political parties, and based on my observation, it is well received by members of the public," he assessed.

Furthermore, he affirmed that the implementation of an indirect election would not be a setback for Indonesia, as he believes such an election might prove more practical.

"If (direct) regional head elections lead to turmoil, budget inefficiency, and underwhelming results, we need to conduct an in-depth study (of an indirect election)," he remarked.

On that note, the minister called on members of the public to allow the government and political parties to contemplate the discourse deeply.

"We still have much time, given the next cycle of regional head elections will occur in 2029," he concluded.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyetujui pemberian amnesti atau pengampunan kepada puluhan ribu narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Namun, kepastian soal jumlah napi yang diberi amnesti masih menunggu pertimbangan DPR.

Hal ini disampaikan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas usai rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Rapat itu juga turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; serta Menteri HAM Natalius Pigai.

"Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat.

Ia menuturkan, amnesti diberikan atas pertimbangan kemanusiaan, di samping untuk mengurangi overload atau kelebihan kapasitas lapas.

Setidaknya, kelebihan muatan lapas bisa dikurangi sekitar 30 persen dengan pemberian amnesti tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), ada sekitar 44.000 warga binaan maupun narapidana yang memungkinkan diberikan amnesti.

Namun, jumlah pasti yang diberikan amnesti belum disepakati karena memerlukan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Secara prinsip, kata Supratman, Prabowo setuju untuk memberikan amnesti alias pengampunan.

"Yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44.000 sekian orang. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa," ucap dia.

"Tapi selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR. Apakah DPR nanti dinamikanya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada Parlemen untuk mendapatkan pertimbangan," imbuh dia.

Adapun kasus yang berpotensi diberi pengampunan sesuai arahan Presiden adalah kasus penghinaan maupun kasus yang dijerat dengan UU ITE.

"Kita baru mengklasifikasi menyangkut soal tindak pidananya. Kemudian menyangkut soal orang yang sakit berkelanjutan. Namanya sementara akan diverifikasi lebih lanjut," sebut Supratman.

Jakarta -

Pemerintah melakukan pembahasan pemberian amnesti terhadap warga binaan atau narapidana. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebutkan ada kemungkinan 44 ribu warga binaan yang diberi amnesti.

"Saat ini yang kita data dari Kementerian Imipas yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44 ribu sekian orang ya. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa. Namun demikian ini kan baru paparan," kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Angka tersebut baru sebatas usulan. Supratman mengatakan Presiden Prabowo Subianto setuju dengan pemberian amnesti dan akan dilanjutkan dengan pembahasan bersama DPR.

"Yang kedua prinsipnya Presiden setuju untuk pemberian amnesti. Tapi selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR. Apakah DPR nanti dinamikannya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada parlemen untuk mendapatkan pertimbangan," katanya.

Supratman mengatakan pemberian amnesti ke 44 ribu napi itu, kalau disetujui, dapat mengurangi kelebihan penghuni lapas. Dia mengatakan overload lapas dapat dikurangi 30%.

"Kalau dengan jumlah yang diperkirakan seperti itu, baru mengurangi kurang lebih sekitar 30%," ujarnya.

Sebelumnya, Supratman menjelaskan, ada keinginan Prabowo untuk memberikan amnesti ke warga binaan dengan alasan kemanusiaan. Sebab, ada warga binaan yang memang seharusnya dilakukan rehabilitasi.

"Ada keinginan untuk melakukan upaya presiden ingin memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan dan juga yang memang sebenarnya memerlukan rehabilitasi," ujarnya.

Supratman mengatakan amnesti merupakan hak yang diberikan undang-undang kepada presiden. Dalam rapat ini akan dibahas kajian awal. Setelah kajian selesai, pihaknya akan meminta persetujuan ke DPR.

"Kalau amnesti itu kan memang hak yang diberikan oleh undang-undang kepada presiden dan kalau itu berjalan nanti akan presiden akan meminta pertimbangan kepada DPR, kalau DPR menyatakan ada kesesuaian pendapat antara pemerintah dengan DPR tentu ini akan dijalankan," ujarnya.

"Tapi sekali lagi hari ini baru kami akan paparkan kepada beliau dan tindak lanjut nanti setelah ada keputusan saya sampaikan," lanjut Supratman.

Lihat juga Video '2 Napi Sumedang Kabur saat Pos Jaga Kosong':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(eva/haf)

IDXChannel - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung perbaikan demokrasi dan usulan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, pemilihan kepala daerah di undang-undang dasar maupun di undang-undang pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung," kata Andi Agtas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Pertimbangan lainnya, kata dia, juga terkait dengan efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada. Dan juga aspek sosial, serta kerawanan.

"Dan saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan. Presiden merespon itu dalam kaitan usulan," kata Supratman.

Supratman mengungkapkan bahwa usulan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik.

"Dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat. Saya berharap ini akan terus bergulir untuk kita mencari sebuah pola demokrasi memang yang sesuai dengan pendiri bangsa. Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila keempat itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia," kata dia.

Terkait kemunduran demokrasi mengenai pilkada oleh DPRD itu, menurut Supratman tergantung kepada kebutuhan bangsa Indonesia. Dan yang terpenting bukan prosedural semata tetapi mengenai subtansi.

"Kalau kemudian ternyata itu menimbulkan efek atau gejolak di masyarakat, kemudian terjadi inefisiensi, uang negara habis dan ternyata juga hasilnya tidak maksimal, tentu perlu kajian yang lebih dalam," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengakui tingginya angka golput dalam pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu faktor pendorong usulan pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Adapun wacana itu disinggung kembali oleh Presiden Prabowo Subianto saat memberi sambutan di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kepada Prabowo.

"Salah satunya juga (karena angka golput tinggi), buktinya angka partisipasi pemilih menunjukkan kecenderungan penurunan," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (13/12/2024).

Ia tidak memungkiri, tingginya angka golput terjadi lantaran masyarakat lebih banyak memikirkan kehidupan sehari-hari dan keluarganya, termasuk bagaimana mereka bisa menyekolahkan anak-anak.

"Dan karena itu tugas pemerintah untuk mengatasi hal-hal tersebut," ucap Supratman.

Ia menuturkan, usulan ini sejatinya sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik.

Ia menilai, tren dari usulan tersebut disambut positif oleh masyarakat. Kalaupun usulan tersebut akan diambil, pemerintah tentu akan berdiskusi kepada semua pihak dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selaku pembuat UU.

"Kita pemerintah bersama DPR dan tentu dengan ketua umum-ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi," ucap dia.

Supratman menjelaskan, usulan juga patut dipertimbangkan karena diksi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam Undang-Undang Dasar (UUD) maupun UU Pemilu adalah "dipilih secara demokratis".

Diksi "dipilih secara demokratis" Itu tidak berarti harus dilaksanakan dengan Pilkada langsung.

Alasan lainnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan mengefisiensikan biaya penyelenggaraan Pilkada. Dia bilang, sudah banyak kejadian-kejadian yang terjadi di daerah, baik berupa dugaan-dugaan pelanggaran dan terjadinya inefisiensi.

"Belum lagi benturan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain yang kadang kala memerlukan pengerahan aparat yang begitu besar. Tapi sekali lagi ini belum diputuskan. Kita tunggu kajian. Saya rasa partai-partai politik semua akan melakukan kajian hal yang sama," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengakui sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terlalu mahal. Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.

Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.

"Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien," ucap Prabowo, Kamis malam.

Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem partai politik.

Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya.

"(Bahlil) Tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan (di HUT Golkar ini). Kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir," ajak Prabowo.

"Ini sebetulnya banyak ketua umum (partai) ini sebetulnya, bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?" imbuh Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengakui tingginya angka golput dalam pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu faktor pendorong usulan pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Adapun wacana itu disinggung kembali oleh Presiden Prabowo Subianto saat memberi sambutan di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kepada Prabowo.

"Salah satunya juga (karena angka golput tinggi), buktinya angka partisipasi pemilih menunjukkan kecenderungan penurunan," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (13/12/2024).

Ia tidak memungkiri, tingginya angka golput terjadi lantaran masyarakat lebih banyak memikirkan kehidupan sehari-hari dan keluarganya, termasuk bagaimana mereka bisa menyekolahkan anak-anak.

"Dan karena itu tugas pemerintah untuk mengatasi hal-hal tersebut," ucap Supratman.

Ia menuturkan, usulan ini sejatinya sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik.

Ia menilai, tren dari usulan tersebut disambut positif oleh masyarakat. Kalaupun usulan tersebut akan diambil, pemerintah tentu akan berdiskusi kepada semua pihak dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selaku pembuat UU.

"Kita pemerintah bersama DPR dan tentu dengan ketua umum-ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi," ucap dia.

Supratman menjelaskan, usulan juga patut dipertimbangkan karena diksi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam Undang-Undang Dasar (UUD) maupun UU Pemilu adalah "dipilih secara demokratis".

Diksi "dipilih secara demokratis" Itu tidak berarti harus dilaksanakan dengan Pilkada langsung.

Alasan lainnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan mengefisiensikan biaya penyelenggaraan Pilkada. Dia bilang, sudah banyak kejadian-kejadian yang terjadi di daerah, baik berupa dugaan-dugaan pelanggaran dan terjadinya inefisiensi.

"Belum lagi benturan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain yang kadang kala memerlukan pengerahan aparat yang begitu besar. Tapi sekali lagi ini belum diputuskan. Kita tunggu kajian. Saya rasa partai-partai politik semua akan melakukan kajian hal yang sama," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengakui sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terlalu mahal. Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.

Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.

"Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien," ucap Prabowo, Kamis malam.

Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem partai politik.

Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya.

"(Bahlil) Tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan (di HUT Golkar ini). Kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir," ajak Prabowo.

"Ini sebetulnya banyak ketua umum (partai) ini sebetulnya, bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?" imbuh Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengakui tingginya angka golput dalam pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu faktor pendorong usulan pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Adapun wacana itu disinggung kembali oleh Presiden Prabowo Subianto saat memberi sambutan di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kepada Prabowo.

"Salah satunya juga (karena angka golput tinggi), buktinya angka partisipasi pemilih menunjukkan kecenderungan penurunan," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (13/12/2024).

Ia tidak memungkiri, tingginya angka golput terjadi lantaran masyarakat lebih banyak memikirkan kehidupan sehari-hari dan keluarganya, termasuk bagaimana mereka bisa menyekolahkan anak-anak.

"Dan karena itu tugas pemerintah untuk mengatasi hal-hal tersebut," ucap Supratman.

Ia menuturkan, usulan ini sejatinya sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik.

Ia menilai, tren dari usulan tersebut disambut positif oleh masyarakat. Kalaupun usulan tersebut akan diambil, pemerintah tentu akan berdiskusi kepada semua pihak dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selaku pembuat UU.

"Kita pemerintah bersama DPR dan tentu dengan ketua umum-ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi," ucap dia.

Supratman menjelaskan, usulan juga patut dipertimbangkan karena diksi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam Undang-Undang Dasar (UUD) maupun UU Pemilu adalah "dipilih secara demokratis".

Diksi "dipilih secara demokratis" Itu tidak berarti harus dilaksanakan dengan Pilkada langsung.

Alasan lainnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan mengefisiensikan biaya penyelenggaraan Pilkada. Dia bilang, sudah banyak kejadian-kejadian yang terjadi di daerah, baik berupa dugaan-dugaan pelanggaran dan terjadinya inefisiensi.

"Belum lagi benturan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain yang kadang kala memerlukan pengerahan aparat yang begitu besar. Tapi sekali lagi ini belum diputuskan. Kita tunggu kajian. Saya rasa partai-partai politik semua akan melakukan kajian hal yang sama," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengakui sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terlalu mahal. Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.

Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.

"Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien," ucap Prabowo, Kamis malam.

Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem partai politik.

Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya.

"(Bahlil) Tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan (di HUT Golkar ini). Kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir," ajak Prabowo.

"Ini sebetulnya banyak ketua umum (partai) ini sebetulnya, bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?" imbuh Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri HukumSupratman Andi Agtas menyebut wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikembalikan ke DPRD terbuka sudah bergulir bahkan sejak pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto pada malam sebelumnya sempat menyinggung soal wacana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD.

"Dari dulu bukan soal di kabinet, kalau yang kabinet kan baru. Tapi dari zaman Presiden Jokowi juga sudah lama bergulir. Di antara partai-partai politik juga sudah. Tetapi sekarang karena menemukan momentum kita baru selesai melakukan pilkada dan digulirkan oleh Ketua Umum Partai Golkar dan itu disambut oleh Bapak Presiden. Saya rasa sekali lagi ini wacana yang sangat baik untuk kita diskusikan menjadi sebuah dikursus untuk perbaikan pelaksanaan demokrasi di kita," ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Menurut Supratman, wacana tersebut perlu dipertimbangkan karena berbagai alasan. Misalnya, amanat UU yang tidak secara spesifik mengharuskan pemilihan secara demokratis berarti secara langsung. Kemudian, soal efisiensi anggaran dan aspek sosial.

Politisi Partai Gerindra itu membantah apabila wacana itu otomatis bakal menyebabkan kemunduran demokrasi. Dia menyinggung bahwa Pilkada yang diharapkan bukan hanya prosedural semata, tetapi juga substansinya.

Menurut Supratman, perlu kajian lebih dalam terkait dengan Pilkada terutaa jika yang terjadi hanya inefisiensi dan habisnya uang negara tanpa hasil maksimal.

"Nah karena itu beri kesempatan kepada pemerintah dan termasuk kepada partai-partai politik untuk melakukan kajian dan ini saya pikirkan masih lama. Pilkada kita maupun pemilu kita pada 2029. Masih panjang ya," paparnya.

Adapun Supratman menyebut wacana itu sudah bergulir sejak pemerintahan Presiden Jokowi. Saat itu, Supratman sempat menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM selama beberapa bulan.

Mantan Ketua Baleg DPR itu lalu menyebut wacana itu belum diputuskan atau menjadi usulan resmi. Dia menyebut pemerintah akan melakukan kajian sehingga nanti tercapat kesepakatan antara partai-partai politik.

"Bukan berarti ini sebuah keputusan yang saat ini sudah diambil. Kita pemerintah bersama DPR dan tentu dengan ketua umum-ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi," terangnya.

IDXChannel - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memaparkan pemberian amnesti warga binaan saat menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jumat (13/12/2024).

Hal tersebut akan dibahas dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menteri HAM Natalius Pigai.

"Presiden ingin memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan dan juga yang memang sebenarnya memerlukan rehabilitasi," kata Andi Agtas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Dia menambahkan, pemberian amnesti merupakan hak khusus yang diberikan kepada Presiden. Nantinya Presiden akan meminta pertimbangan kepada DPR.

"Kalau DPR menyatakan ada kesesuaian pendapat antara pemerintah, presiden dalam hal ini dengan DPR, tentu ini akan dijalankan," kata dia.

Meski begitu, dirinya baru memaparkan mengenai amnesti tersebut kepada Presiden Prabowo.

"Tetapi sekali lagi hari ini baru kami akan paparkan kepada beliau dan tindak lanjutnya nanti setelah ada keputusan saya akan sampaikan kepada teman-teman," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD sudah bergulir lama, bahkan sejak era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

"Dari zaman Presiden Jokowi juga sudah lama bergulir, di antara partai-partai politik juga sudah (dibahas)," ujar Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Menurut Supratman, wacana tersebut mendapatkan momentum baru setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan kembali dan Presiden Prabowo Subianto menyambut baik usulan tersebut.

Menurut ia, hal itu merupakan peluang untuk menciptakan diskursus yang dapat memperbaiki pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Ia mengatakan bahwa pilkada langsung yang selama ini diterapkan telah menimbulkan berbagai tantangan di tengah masyarakat, mulai dari dugaan pelanggaran, inefisiensi biaya, hingga potensi konflik antar kelompok di daerah yang kerap kali memerlukan pengerahan aparat keamanan dalam skala besar.

Penurunan angka partisipasi pemilih pada pilkada juga menjadi salah satu dasar bergulirnya wacana ini. Banyak masyarakat kini lebih memprioritaskan kebutuhan ekonomi dan pendidikan keluarga mereka sehingga minat terhadap proses demokrasi seperti pilkada cenderung menurun.

Namun, Menkum menegaskan bahwa wacana ini masih tahap pembahasan dan belum ada keputusan yang diambil. Pemerintah dan partai politik sedang melakukan kajian untuk memastikan opsi terbaik dalam pelaksanaan pilkada ke depan.

"Sekali lagi ini belum diputuskan. Kita tunggu kajian, saya rasa partai-partai politik semua akan melakukan kajian hal yang sama, pemerintah juga akan melakukan kajian yang sama sehingga nanti dalam pembahasan Undang-Undang tentang pemilu itu bisa dicapai sebuah kesepakatan di antara partai-partai politik di parlemen," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan tentang perbaikan sistem politik di Indonesia karena dinilai berbiaya tinggi dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

"Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan, ada satu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya kita harus memperbaiki sistem kita," ujar Prabowo.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.

Prabowo juga mengusulkan agar ke depan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD masing-masing, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.

"Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya," katanya.