Jakarta -

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan Pemuda Pancasila agar semakin terdepan dalam melaksanakan Pancasila. Caranya, dengan aktif di tengah masyarakat dan tetap komitmen dengan kesepakatan nasional dalam ideologi bangsa.

Hal ini ia sampaikan saat menerima Delegasi Pimpinan MPC Pemuda Pancasila Jakarta Selatan di Komplek Parlemen, Jakarta, pada Jumat (31/5) jelang peringatan Hari Lahir Pancasila hari ini. Ia mengatakan dengan melaksanakan Pancasila, Pemuda Pancasila tidak gamang dan dapat tetap percaya diri di tengah perkembangan dan gejolak yang ada di masyarakat.

"Dengan Pancasila yang diamalkan oleh para pemuda yang semakin aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana para pemuda menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi mereka sendiri seperti masalah ekonomi dan sebagainya, Pemuda Pancasila akan makin memberikan kontribusi besar untuk menyemangati warga bangsa ini agar tidak menjadi gamang, tidak bingung, dan tidak mudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila seperti korupsi, merusak lingkungan, intoleran, radikalisme dan lain-lain," kata HNW, sapaan akrabnya, dalam keterangannya, Sabtu (1/6/2024).

Menurut HNW, transisi yang sedang terjadi di kehidupan saat ini tidak sederhana. Misalnya, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan berbagai dampaknya. Bahkan kantor-kantor pusat organisasi kemasyarakatan pun ikut berpindah.

"Tetapi apapun ibu kotanya, Pancasila akan tetap sama. Komitmen mengamalkan Pancasila juga harus sama, bahkan seharusnya dengan bila terjadi pemindahan ibu kota ini pengamalan ke lima sila Pancasila harusnya semakin kuat, untuk memastikan NKRI tetap jaya dan digdaya," ujar Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS ini.

HNW menyebut pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara masih menunggu Keppres tentang pemindahan itu. DPR bersama pemerintah telah mengesahkan UU tentang DKI Jakarta yang diubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan ada UU tentang IKN. Namun dalam kedua UU itu, ada satu klausul bahwa kepindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara harus berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).

"Sampai hari ini Presiden belum mengeluarkan Keppres. Jadi, secara de facto, ibu kota negara masih Jakarta," tuturnya.

Ia menambahkan masih banyak juga kalangan yang mengkritisi IKN dalam konteks geopolitik dan geostrategis.

"Namun apapun hasilnya, pemindahan ibu kota sudah diputuskan dan sudah ada UU-nya walaupun belum ada Keppres-nya. Tapi, Pancasila tidak akan menjadi kehilangan orientasinya hanya karena ibu kota negara pindah," jelas HNW.

"Pemindahan ibu kota yang tujuannya untuk pemerataan pembangunan itu seharusnya semakin memperkuat pemahaman tentang kenegaraan dan kebangsaan, serta kesatuan NKRI," imbuh Ketua Dewan Pakar Pemuda Pancasila Jakarta Selatan ini.

Selain soal pemindahan ibu kota, HNW juga menyoroti kasus korupsi Timah yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun.

"Padahal kalau kita melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dengan benar, tidak mungkin terjadi korupsi, apalagi sebesar itu," tandasnya.

Ia menambahkan kondisi-kondisi transisi di era sekarang bisa menimbulkan kegamangan dan polemik di masyarakat. Oleh karena itu, kesatupaduan nasional perlu dirawat dengan cara yang lain, seperti upaya organisasi Pemuda Pancasila yang semakin aktif di masyarakat dan membuktikan bahwa Pancasila itu tetap eksis.

"Sehingga Pemuda Pancasila tidak perlu gamang dengan perkembangan yang ada, dan tetap komit dengan kesepakatan nasional kita, dalam ideologi bangsa, mengamalkan Pancasila secara benar dan menyeluruh," tegasnya.

Sebagai informasi, pertemuan ini dihadiri oleh Delegasi Pimpinan MPC Pemuda Pancasila Jakarta Selatan yang dipimpin Ketua MPC PP Kota Jakarta Selatan R.H. Yedidiah Soerjosoemarno, SH, ST, didampingi Sekretaris MPC PP Jakarta Selatan Dendy Jauhari Kurniawan, Wakil Ketua Abdul Hasyim, Wakil Ketua Novianto, Sekretaris DPC Srikandi, Jakarta Selatan Hj. Nabila Abubakar Al Habsyi, S. Si, M.Si.

Yedidiah mengungkapkan MPC Pemuda Pancasila Jakarta Selatan sedang mengupayakan anggota PP menjadi wirausaha untuk meningkatkan kesejahteraan.

"Ada bantuan program wirausahawan sosial dari Kementerian Sosial. Bantuan wirausaha itu diberikan kepada kelompok bukan perorangan sehingga ada tanggung jawab bersama untuk mengelola usaha. Setiap ranting diharapkan memiliki kelompok usaha, semacam warung," terang Yedidiah.

HNW mendukung program wirausaha kepada anggota PP Jakarta Selatan tersebut. Menurutnya, perlu adanya pelatihan dan contoh kelompok anggota PP yang berhasil mengelola usaha agar bisa mendorong anggota PP lainnya untuk berwirausaha dan mendapat kepercayaan dari pihak Kementerian Sosial dan pihak lain yang memberikan bantuan.

Simak Video 'KuTips: Jurus Beli Rumah untuk Si Pekerja Gaji UMR':

[Gambas:Video 20detik]

(ncm/ega)

Jakarta -

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan amanat dari Ketua Umum PDIP yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri. Dalam amanat itu, Megawati mengatakan proses panjang lahirnya Pancasila.

"Peringatan hari lahirnya Pancasila yang kita lakukan di Ende ini tidak lain untuk lebih memahami bahwa Pancasila lahir tidak melalui jalan mudah," kata Megawati dalam amanatnya yang dibacakan Hasto di Lapangan Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (1/6/2024).

Megawati mengatakan Soekarno sudah bergulat dengan pemikiran sosok dunia seperti Mahatma Gandi, Sun Yat Sen, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Kemal Ataturk, Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Abduh, Jean-Jacques Rousseau, Adler, Voltaire hingga Karl Marx sejak 16 tahun. Dari sana sosok Soekarno merumuskan segala problematika rakyat menjadi satu solusi yang utuh.

"Seluruh pemikiran tokoh dunia itu dibumikan dalam problematika rakyat Indonesia, guna merumuskan ide dan imajinasi tentang Indonesia Raya," ujar Hasto.

"Di kota inilah Bung Karno merumuskan falsafah pembebasan dari sosok petani yang namanya Pak Marhaen. Dari perenungan ini, lahirlah asas perjuangan PNI, yakni Sosio Nasionalisme dan Sosio Demokrasi," sambungnya.

Ia juga mengenang bagaimana Soekarno merumuskan dasar negara kala berada di tempat pengungsian. Menurutnya hal itu menjadi cara Soekarno dalam berkontemplasi.

"Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Bung Karno, 'Di Pulau Flores yang sepi dimana aku tidak memiliki kawan, aku menghabiskan waktu berjam-jam di bawah pohon sukun dan pohon di halaman rumahku, merenungkan ilham yang diturunkan oleh Tuhan yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Lima butir mutiara yang indah itu aku gali jauh ke dalam bumi karena tradisi-tradisi kami sendiri," imbuhnya.

(dwr/zap)

JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyaksikan langsung pelaksanaan gladi bersih persiapan upacara peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila 1 Juni 2024. Upacara peringatan rencananya digelar di Lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan Dumai, Riau.

Selain pelaksanaan gladi bersih, Kepala BPIP juga meninjau kesiapan lapangan upacara, dan pasukan serta peserta upacara. Termasuk menyapa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Pusat 2023.

Dalam kesempatan itu, Yudian sempat berbincang menanyakan kabar dan kesiapan Paskibraka Tingkat Pusat 2023, sejauh mana persiapan mereka jelang penugasan pada upacara peringatan Harlah Pancasila 1 Juni 2024. "Jaga kesehatan ya semuanya, agar bisa tetap fit dan optimal dalam menjalankan tugas pada saat hari H." ujarnya, Jumat (31/5/2024).

Usai berbincang dengan Paskibraka Tingkat Pusat 2023, Yudian sempat melihat cuaca di lapangan upacara. Menurutnya cuaca hari ini cukup baik dan bersahabat, dan berharap cuaca pada saat pelaksanaan upacara peringatan Harlah Pancasila 1 Juni 2024 bisa seperti hari ini.

"Syukur alhamdulillah, cuaca hari ini baik dan bersahabat, kita doakan cuaca saat nanti hari H bisa seperti saat ini. Tidak terlalu panas, tetapi juga tidak hujan." harap mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu.

Hadir dalam gladi bersih tersebut, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kerjasama, Sosialisasi, dan Jaringan BPIP Prakoso, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP Surahno, serta Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP Adhianti. Serta dihadiri juga oleh sejumlah JPT Pratama di Lingkungan BPIP.

Setelah meninjau kesiapan upacara peringatan Harlah Pancasila 1 Juni 2024, Kepala BPIP bertolak menuju Executive Messhall DCC Pertamina Hulu Rokan Dumai.

Medan -

Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada sidang tersebut, ideologi Pancasila pertama kali diusulkan oleh para pendiri bangsa dan mulai dibahas secara mendalam.

Tanggal 1 Juni 1945 menjadi hari bersejarah saat Pancasila resmi lahir sebagai dasar negara Indonesia. Sejak saat itu, setiap tahun pada tanggal 1 Juni seluruh masyarakat Indonesia memperingati hari penting ini untuk mengenang kembali perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar ideologi yang menyatukan seluruh elemen bangsa.

Ingin tahu bagaimana sejarah, tema, logo, serta tata upacara Hari Lahir Pancasila 2024? Simak sampai akhir!

Sejarah Singkat Hari Lahir Pancasila

Menurut laman resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Hari Lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni. Peringatan ini diawali oleh pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai, di mana ia memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Setelah kekalahan Jepang dalam perang pasifik, mereka menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Cosakai. Sidang pertama pada 29 Mei 1945 membahas dasar negara, dan pada 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan Pancasila yang terdiri dari lima prinsip, yaitu Kebangsaan, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Demokrasi, Keadilan Sosial, dan Ketuhanan yang Maha Esa.

Untuk menyempurnakan Pancasila dan menyusun Undang-Undang Dasar, Dokuritsu Junbi Cosakai membentuk Panitia Sembilan, termasuk Soekarno dan Mohammad Hatta. Pancasila disahkan pada Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 dan dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara.

Tema Hari Lahir Pancasila 2024

Dalam Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 2 mengenai Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024, telah ditetapkan bahwa peringatan ini akan bertema "Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2024".

Tema tersebut menyoroti peran Pancasila dalam menyatukan seluruh rakyat Indonesia dengan segala keragamannya. Harapannya, persatuan ini akan menjadi landasan kuat untuk membawa Indonesia menuju 100 tahun yang penuh kemajuan, kemandirian, dan kedaulatan.

Logo Hari Lahir Pancasila 2024

Masih berdasarkan Surat Edaran BPIP, berikut adalah logo Hari Lahir Pancasila 2024.

Logo Hari Lahir Pancasila Foto: doc. BPIP

"SANDYA TARU" Pohon Persatuan

Logo utama Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 menggambarkan semangat persatuan, gotong royong, dan kesetaraan. Sandya Taru, atau Pohon Persatuan, diambil dari nilai ketiga Pancasila dengan simbol pohon beringin.

Sebagai simbol kehidupan, Pancasila muncul sebagai kekuatan yang mengikat bangsa Indonesia. Nilai-nilainya terpatri dalam sanubari masyarakat, menyatukan keberagaman bangsa dengan kekuatan yang abadi.

Pancasila terus menjaga dan membimbing jiwa setiap individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, membentuk karakter budi pekerti luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Tata Upacara Hari Lahir Pancasila 2024

Dikutip dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), berikut adalah tata upacara Hari Lahir Pancasila 2024

• Persiapan upacara
• Pemimpin upacara memasuki tempat upacara
• Pembina upacara memasuki tempat upacara
• Laporan pemimpin upacara
• Pengibaran Bendera Merah Putih
• Mengheningkan Cipta
• Pembacaan teks Pancasila
• Pembacaan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Amanat pembina upacara
• Pembacaan doa
• Laporan pemimpin upacara
• Pembina upacara meninggalkan tempat upacara
• Upacara selesai

Demikianlah penjelasan mengenai sejarah, tema, logo, serta tata upacara Hari Lahir Pancasila 2024. Semoga bermanfaat ya, detikers.

Artikel ini ditulis Siti Alya Zikriena Poetri, peserta magang bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

(afb/afb)

Dan sekarang Indonesia juga menghadapi tantangan dari luar

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Andreas Anangguru Yewangoe mengatakan bahwa Pancasila adalah warisan ideologis yang harus dipertahankan.

Sejauh ini menurutnya perjalanan rasa kebangsaan tidak selalu mulus. Terbukti dari sejarah yang telah mencatat gangguan ideologis, baik ideologi kiri dan kanan.

"Dan sekarang Indonesia juga menghadapi tantangan dari luar," kata Andreas dalam webinar tentang Pancasila dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya yang dipantau dari Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan, awalnya ideologi nasionalisme digunakan oleh bangsa-bangsa di barat untuk memperluas dan memperkuat imperialisme.

Namun Presiden Soekarno, membuat ideologi nasionalisme dengan Pancasila di dalamnya untuk mempersatukan bangsa Indonesia.

Dia pun mencontohkan, di masa lalu negara Yugoslavia bubar karena tidak memiliki warisan ideologis seperti yang dimiliki Indonesia. Menurutnya pemimpin di negara itu hanya memikirkan persenjataan untuk diwariskan ke penerus-nya.

"Semua sudah mengetahui Pancasila, tapi bagaimana kita mengamalkannya di kehidupan bersama," katanya.

Sementara itu, Pemerhati Keberagaman Agama dari Universitas Washington Chris Seiple mengatakan pendidikan Pancasila menjadi hal yang penting agar generasi muda bisa memahami keberagaman di Indonesia.

Dia mengatakan setiap daerah memiliki langgam atau budaya yang berbeda-beda. Maka jika memiliki pemahaman tentang budaya lain, maka seseorang akan bisa menyeberang melintasi konteks yang berbeda-beda.

"Guru adalah pembangun jembatan, dengan membekali mereka tentang keragaman lintas budaya," ujar Chris yang juga mengikuti webinar tersebut.

Menurutnya literasi keragaman lintas budaya itu bisa menciptakan hubungan dan kepercayaan di tengah masyarakat heterogen.

Ketika kepercayaan muncul di sekolah atau juga di lingkungan sekitar, maka hal itu pun akan terjadi secara keseluruhan di satu negara.

"Jika itu terjadi, ada saling menghormati, ada ketahanan, kita bisa mengatasi ekstrimisme," ucapnya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Jajaran TNI AD bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila kepada prajurit..

Dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Rabu, kegiatan penguatan Pancasila ini dibalut dalam acara seminar bertajuk "Pancasila Sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa Indonesia" yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada Selasa (28/5).

Komandan Resor Militer (Danrem) 074/Warastratama, Kolonel Inf Ali Akhwan saat memberikan sambutan dalam acara tersebut mengatakan penanaman nilai Pancasila sangat dibutuhkan guna meningkatkan jiwa nasionalisme prajurit.

Nilai-nilai Pancasila, lanjut dia, juga harus menjadi pedoman prajurit dalam upaya melindungi kedaulatan Republik Indonesia.

"Pancasila adalah dasar yang menguatkan persatuan bangsa kita. Dalam dinamika global dan sosial, nilai-nilai Pancasila harus selalu menjadi pedoman," kata Ali.

Hal senada juga dikatakan Direktur Sosialisasi Komunikasi dan Informasi BPIP Agus Mohamad Najib. Menurut dia, nilai nilai Pancasila tidak hanya harus dianut oleh prajurit melainkan seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, seluruh masyarakat memiliki pedoman dalam hidup saling berdampingan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

"Diharapkan seluruh peserta dapat semakin memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan di tengah masyarakat," kata Agus.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Setiap 1 Juni rakyat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila yang memiliki peran penting dalam sejarah negara Indonesia. Lantas, bagaimana sejarah Hari Lahir Pancasila?

Sebelum resmi menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia, Pancasila yang terdiri atas lima sila atau asas ini mempunyai latar belakang perjalanan yang cukup panjang.

Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs VII (2023) Kemendikbud RI, sejarah Hari Lahir Pancasila berawal dari peristiwa sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang digelar pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945.

Dalam sidang BPUPKI yang berlangsung di Gedung Chuo Sangi In atau kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila itu, para tokoh seperti Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia merdeka.

Barulah pada 1 Juni 1945, Ir Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar neara yang diberi nama Pancasila (Panca artinya lima dan Sila artinya prinsip atau asas).

Kelima dasar yang disampaikan Soekarno untuk negara Indonesia mengandung prinsip: Kebangsaan, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan.

Menindaklanjuti rumusan Pancasila yang digagas oleh Soekarno tersebut, panitia BPUPKI membentuk panitia yang lebih kecil dan disebut Panitia Sembilan yang diisi oleh sembilan nama orang-orang pilihan untuk menyempurnakan isi Pancasila.

Mereka adalah Ir. Soekarno, Moh Hatta, Agus Salim, Moh Yamin, Abikoesno Tjokrosoejoso, Wahid Hasjim, Mr. AA Maramis, Achmad Soebardjo, serta Abdul Kahar Muzakir.

Kesembilan tokoh itu kemudian merumuskan isi Pancasila yang dikenal sebagai Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 menjadi seperti berikut:

Namun setelah kemerdekaan Indonesia, Panitia Pelaksana Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menggelar sidang pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini dihapus sebagian kalimat dalam Piagam Jakarta.

Penghapusan ini didasari oleh pandangan sejumlah pihak yang menilai bahwa isi Pancasila terlalu berasaskan Islam padahal Indonesia terdiri atas berbagai agama.

Atas usulan tersebut, para tokoh sepakat mengubah rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta demi terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga isi Pancasila berubah menjadi:

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 bersamaan dengan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat rumusan dasar negara dinyatakan sebagai berikut:

"... Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Meski telah menjadi dasar negara Indonesia, peringatan Hari Lahir Pancasila baru mulai ditetapkan pada 1 Juni 2026 di era Presiden Joko Widodo.

Usul untuk menetapkan 1 Juni sebagai peringatan Hari Kelahiran Pancasila sudah pernah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang juga merupakan putri Bung Karno sejak beberapa tahun sebelumnya.

Dalam sebuah acara pada 2015, Mega sudah pernah meminta 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Namun, penetapan Hari Lahir Pancasila itu baru dikabulkan pada era kepemimpinan Joko Widodo. Kemudian, presiden ke-7 tersebut juga menetapkan Hari Libur Pancasila asebagai libur nasional.

Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan merupakan hari libur nasional ini telah dimuat dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila sebagai berikut:

Dari proses panjang perumusannya hingga menjadi dasar negara, Pancasila mempersatukan beragam keyakinan untuk menciptakan Indonesia yang adil, berdaulat, dan berbudaya.

Demikianlah sejarah Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945. Mari kita jaga dan implementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan para pendiri bangsa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua saksi dalam sidang perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) didampingi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hal ini diketahui setelah majelis hakim memeriksa identitas sembilan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang lanjutan kasus korupsi SYL, Senin (27/5/2024).

Dua saksi yang dilindungi LPSK adalah ajudan SYL, Panji Harjanto, dan pegawai honorer Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementan, Ubaidah Nabhan.

“Kami menghadirkan Saudara Panji karena di persidangan ada fakta lain, yang menyebut nama Saudara, sehingga kami melalu penuntut umum menghadirkan Saudara di rungan ini untuk meng-crosscheck, dan Saudara masih dalam perlindungan LPSK,” kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.

Namun, hakim rupanya tidak tahu bahwa saksi Ubaidah Nabhan turut dilindungi oleh LPSK. Hakim pun menanyakan alasan LPSK turut melindungi pegawai Honorer Setjen Kementan itu.

“Untuk Saudara Ubaidah, apakah Saudara ada permintaan khusus untuk dilindungi LPSK atau gimana?” tanya hakim Rianto.

“Betul Yang Mulia,” kata Ubaidilah.

“Kenapa?” tanya hakim mendalami.

Kepada majelis hakim, Ubaidilah mengaku takut mendapatkan intimidasi lantaran akan bersaksi untuk perkara SYL.

“Takut ada ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak lain yang mulia,” ucap dia.

Dalam sidang hari ini, jaksa KPK menghadirkan keluarga SYL, yakni istri SYL, Ayun Sri Harahap; anak SYL, Kemal Redindo Syahrul Putra; dan cucu SYL, Andi Tentri Bilang.

Selain keluarga, jaksa juga bakal menghadirkan Wakil Bendahara Umum Partai Nasdem yang juga Staf Khusus SYL saat menjabat sebagai Mentan, Joice Triatman dan accounting pada Nasdem Tower, Lena Janti Susilo.

Kemudian, staf Biro Umum Kementan Yuli Eti Ningsih dan pengurus rumah pribadi SYL, Ali Andri turut dihadirkan sebagai saksi.

Dalam perkara ini, jaksa KPK menduakwa SYL menerima uang sebesar Rp 44,5 miliar hasil memeras anak buah dan Direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Pemerasan ini disebut dilakukan SYL dengan memerintahkan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta; dan eks Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono; Staf Khusus Bidang Kebijakan, Imam Mujahidin Fahmid, dan ajudannya, Panji Harjanto.

“(Kegiatan ini) untuk mengingatkan kembali kepada anak bangsa bahwa kita punya Pancasila yang sudah terbukti membebaskan kita dari penjajahan dan mempersatukan kita dalam NKRI. Di situ, kita sederajat di mata hukum. Oleh karena itu, kalau kita pakai

Jakarta (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI menggelar “Kirab Pancasila” bertepatan dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jalan M. H. Thamrin, Jakarta, Minggu.

Kepala BPIP RI Yudian Wahyudi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sebagai bentuk ungkapan rasa syukur terhadap Pancasila sebagai anugerah bagi bangsa Indonesia. Selain itu, ia menyebut acara tersebut sebagai pengingat untuk anak bangsa.

“(Kegiatan ini) untuk mengingatkan kembali kepada anak bangsa bahwa kita punya Pancasila yang sudah terbukti membebaskan kita dari penjajahan dan mempersatukan kita dalam NKRI. Di situ, kita sederajat di mata hukum. Oleh karena itu, kalau kita pakai bahasa agama, kita ini perlu bersyukur”, kata Yudian dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Sementara itu, Wakil Kepala BPIP RI Rima Agristina menjelaskan bahwa pelaksanaan “Kirab Pancasila” tahun ini sebagai upaya BPIP RI untuk mengajak masyarakat agar tetap harmonis dalam perbedaan bangsa Indonesia.

“Hari ini, BPIP melaksanakan Kirab Pancasila, menyampaikan juga pesan kepada masyarakat bahwa tema Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini adalah ‘Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Emas 2045’. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat untuk menjaga kerukunan, kekompakan, gotong royong dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika”, kata Rima.

“Kirab Pancasila” tahun ini dimeriahkan oleh Paskibraka Pusat 2023 yang berbaris rapi dan membawa bendera Merah Putih sepanjang 300 meter.

Mereka juga akan bertugas mengibarkan Sang Merah Putih dalam Upacara Kenegaraan Peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 yang akan digelar di Blok Rokan, Dumai, Provinsi Riau, 1 Juni 2024 mendatang.

Selain mereka, pelaksanaan “Kirab Pancasila” dimeriahkan oleh Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), seniman tanjidor khas Betawi.

Adapun “Kirab Pancasila” tahun ini bertajuk “Dari Jakarta ke Nusantara” diadakan oleh BPIP RI dalam rangka menyambut Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2024 mendatang.

Sementara itu, Pemerintah RI mengimbau masyarakat untuk dapat mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024 melalui stasiun televisi nasional, kanal YouTube BPIP dan BPMI Setpres, maupun mengikuti upacara di instansi masing-masing.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Produk hukum daerah yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten terkait pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan menarik perhatian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

BPIP menilai, produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) tersebut dapat dijadikan mercusuar nasional terkait implementasi pembinaan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan di daerah. Hal itu disampaikan Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP, Adhianti saat membuka Sosialisasi Produk Hukum dan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Klaten di Pendapa Ageng Kabupaten Klaten, Selasa (21/5).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klaten, Jajang Prihono selaku perwakilan Bupati Klaten, Sri Mulyani menyampaikan, produk hukum yang solid dan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila adalah kunci dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Produk hukum yang baik juga dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif.

"Kita perlu memastikan setiap aturan yang dibuat dapat kita pahami bersama. Selain itu, pemahaman yang mendalam terhadap ideologi Pancasila juga merupakan hal yang sangat penting. Pancasila bukan hanya sekedar semboyan, tapi merupakan landasa filosofis bangsa Indonesia," kata Jajang.

Sementara, Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP, Adhianti menyatakan bahwa Perda Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan wujud perhatian Pemkab Klaten terhadap pentingnya penanaman ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dalam semua lini.

Adhianti lalu mengajak Pemkab Klaten terlibat dalam upaya pengimplementasian perda ke daerah lainnya.

"Ada beberapa hal penting yang menggugah BPIP untuk hadir ke sini (Klaten), salah satu yang utama karena adanya Perda Kabupaten tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Saya dan BPIP menyampaikan apresiasi atas produk hukum tersebut, kami ingin berkolaborasi dengan Pemkab Klaten dalam implementasi perda tersebut, dan jika diberi kesempatan mari kita sama-sama bawa perda ini ke seluruh Indonesia sebagai mercusuar pertama," kata Adhianti.

Dia berharap, kegiatan yang diinisiasi Biro Hukum dan Organisasi BPIP melalui Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPIP bekerja sama dengan Pemkab Klaten ini dapat memberikan gambaran terkait penerapan indikator nilai Pancasila dalam proses pembentukan berbagai produk hukum yang disusun oleh camat hingga lurah/kepala desa.

"Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong camat, lurah, dan kepala desa dapat melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat," ujar Adhianti.

Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo mengatakan kedaulatan negara dapat tercapai apabila suatu bangsa mampu mengelola sumber daya-nya untuk kemaslahatan bersama.

"Kemerdekaan sejati tercapai ketika individu dan masyarakat di suatu negara mampu mengelola sumber daya alam serta manusianya untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama," kata Romo Benny, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, jika masyarakat suatu negara mampu berinovasi untuk mengembangkan potensi diri dan mengembangkannya di tingkat nasional, maka manfaat yang akan didapatkan adalah perbaikan ekonomi.

Ia pun mengingatkan para pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan sumber daya alam, yaitu pemerintah dan pihak terkait, untuk mewujudkan kemandirian bangsa agar Indonesia tidak lagi bergantung pada pihak asing.

"Kemandirian dalam bidang politik dan kebijakan publik harus menjadi prioritas. Ini semua bisa dicapai dengan mengupayakan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan dari dalam negeri. Elite politik harus mendorong kebijakan yang bisa mengembangkan potensi sumber daya alam dan manusia dalam negeri," ujarnya.

Ia menilai, dengan menjalankan nilai keimanan dan ketakwaan, seseorang akan semakin giat bekerja demi mengejar makna dan tujuan hidup itu sendiri.

"Karena agama menjadi semangat untuk kerja keras itulah yang akhirnya membuat seseorang yang beriman itu merasa memiliki kewajiban. Nah, kewajiban orang beriman itu apa? Yaitu berbagi kepada sesama-nya," kata dia.

Selain menyangkut soal keimanan, ia berpendapat bahwa kemandirian suatu bangsa juga bisa ditunjukkan dari kedewasaan dalam berpikir, bernalar, dan menjalin hubungan sesama manusia.

Terakhir, ia menyampaikan harapannya agar generasi muda Indonesia dapat memberikan kontribusi terbaiknya bagi bangsa dan negara.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Lembaga Perlidungan Saksi dan Korban ( LPSK ) menerima permohonan perlindungan saksi terkait kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan pacarnya, Muhammad Rizky atau Eki di Cirebon, Jawa Barat. Permohonan saat ini sedang ditelaah LPSK.

"Belum diberikan perlindungan oleh LPSK, masih kami telaah (pengajuan itu)," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (23/5/2024).

Susilaningtias tidak bisa menjelaskan secara detail identitas saksi yang mengajukan perlindungan tersebut. Namun, karena masih mendalami keterangan dari saksi tersebut. Meski demikian, Susilaningtias memastikan bahwa saksi tersebug bukan dari pihak keluarga korban Vina maupun Eky.



"Ini saksi fakta bukan dari kedua keluarga korban," ujarnya.

Saksi fakta yang dimaksudkannya adalah, saksi yang mengetahui fakta atau kejadian tindak pidana dimaksud.

"Intinya saksi yang tau fakta atau kejadiannya," kata Susi.

Kasus Vina Cirebon kembali ramai diperbincangkan masyarakat setelah film berjudul Vina: Sebelum 7 Hari yang didasarkan kisah nyata kasus pembunuhan tersebut diputar di bioskop. Pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina terjadi Agustus 2016. Remaja Cirebon itu dibunuh bersama kekasihnya, Muhammad Rizky.

Total ada 11 pelaku yang terlibat dalam peristiwa tragis tersebut. Delapan orang telah ditangkap tak lama setelah kejadian, satu orang bernama Pegi alias Perong ditangkap, Rabu (22/5/2024) kemarin, dan dua orang yakni Andi dan Dani masih buron.