Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rima Agristina mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam Kirab Sang Merah Putih di Monumen Nasional (Monas) Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Adapun kirab yang dilakukan Sabtu (10/8) itu merupakan bagian dari rangkaian persiapan Upacara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar untuk pertama kalinya di IKN.

“Mari bersama-sama kita menunjukkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air dengan mengikuti acara ini. Setiap langkah kita dalam kirab ini adalah bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa,” kata Rima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Selain itu, pasukan kirab membawa duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi berangkat dari bagian Cawan Monas, tempat Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara, menuju Bandara Halim Perdanakusuma melewati rute Jalan Merdeka Barat, Jalan Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Gatot Subroto.

Dia mengatakan pada Kirab Sang Merah Putih yang bertugas adalah Purnapaskibraka Duta Pancasila yang telah bertugas sebagai Paskibraka pembawa baki bendera pada 2023.

Mereka mengantarkan Sang Merah Putih ke lokasi upacara untuk dikibarkan oleh Paskibraka 2024.

“Artinya bahwa tugas mengibarkan Sang Merah Putih harus terus dilanjutkan oleh putra-putri dari generasi ke generasi, yang merupakan bagian dari pengaderan calon pemimpin Indonesia masa depan,” ujarnya.

Menurutnya, Kirab Sang Merah Putih tidak sekadar acara simbolis, tetapi juga merupakan wujud penghormatan dan pengingat akan makna penting dari Bendera Negara, Sang Merah Putih, yang telah menjadi lambang perjuangan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Selain itu, Kirab Sang Merah Putih mengingatkan segenap komponen bangsa, akan sejarah bangsa, bahwa kemerdekaan Indonesia diraih dan diperjuangkan dengan segenap jiwa raga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Bendera Negara adalah Sang Merah Putih yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Lebih lanjut, Rima menjelaskan Kirab Sang Merah Putih adalah momentum bersejarah yang tidak hanya akan menjadi kenangan indah, tetapi juga akan menguatkan rasa persatuan dan kesatuan di antara kita semua.

"Mari kita sambut HUT ke-79 Kemerdekaan RI dengan semangat yang berkobar dan cinta yang tulus terhadap bangsa dan negara," tambah Rima.

Diketahui, kirab ini akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pelajar, organisasi kepemudaan, dan komunitas lokal, yang semuanya bersatu dalam satu tujuan merayakan kemerdekaan dan mengingat sejarah perjuangan bangsa.

Acara ini juga akan dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya yang menggambarkan kekayaan dan keberagaman Indonesia.

Kemudian, akan ada sesi orasi yang diisi oleh tokoh-tokoh nasional dan masyarakat yang akan menyampaikan pesan-pesan kebangsaan dan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Padang (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebutkan hingga kini telah melindungi 20 saksi terkait kasus kematian Afif Maulana (13) pelajar di Kota Padang, Sumatera Barat.

"Totalnya LPSK sudah melindungi 20 orang saksi," kata Wakil Ketua LPSK Mahyudin di Padang, Kamis.

Lebih detail perlindungan itu merujuk kepada penggalian informasi, keterangan yang diberikan terlindung termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kondisi kesehatan hingga perlindungan dari dugaan ancaman kepada terlindung.

Terkait ancaman yang diduga dialami terlindung, Wakil Ketua LPSK tidak menjelaskan lebih lanjut siapa yang mengancam dan apa saja bentuk ancamannya. Hal itu dikarenakan kasus kematian Afif hingga kini masih berproses di kepolisian.

"Nanti kita lihat dulu perkembangannya, LPSK sedang mendalami prosesnya," kata dia.

Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut akan memberikan perlindungan kepada 20 terlindung selama enam bulan ke depan. Namun, perlindungan itu bisa saja bertambah atau tergantung perkembangan kasus.

Ia menjelaskan perlindungan oleh LPSK tidak hanya dalam bentuk fisik namun juga bisa dalam bentuk pendampingan dalam proses persidangan, pemberian bantuan psikologis hingga pendampingan saat proses ekshumasi dilakukan.

Untuk diketahui, Perhimpunan Dokter Forensik dan Medikolegal Indonesia (PDFMI) melakukan ekshumasi terhadap jenazah Afif Maulana pada Kamis pagi sekitar pukul 07.30 WIB di Tempat Pemakaman Umum Tanah Sirah, Kota Padang. Langkah ini ditujukan untuk membuktikan secara forensik penyebab kematian pelajar tersebut.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri menghadiri penyerahan duplikat bendera pusaka kepada semua kepala daerah se-Indonesia. Agenda ini digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Balai Samudra, Jakarta.

Pantauan detikcom di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8/2024), selain Megawati, hadir Wapres RI ke-6 Try Sutrisno dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Bintang Puspayoga.

Try dan Bintang Puspayoga tampak duduk bersama tamu lain. Ada pula Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X, di antara tamu yang hadir.

Hadir pula Gubernur Sulawesi Utara sekaligus kader PDIP Olly Dondokambey. Lalu ada juga Kepala BPIP Yudian Wahyudi sebagai tuan rumah dalam agenda ini.

Megawati memberikan sambutan dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka. Sejumlah pejabat Pj gubernur juga hadir dalam acara ini.

(rfs/rfs)

Jakarta -

Pihak orang tua balita korban penganiayaan Meita Irianty alias Tata Irianty di daycare Wensen School mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Mereka meminta perlindungan LPSK.

"Hari ini saya selaku kuasa hukum dari orang tua korban dan juga tadi mendampingi saksi-saksi yang menjadi kunci berjalannya kasus ini di Polres Metro Depok telah mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada LPSK," kata kuasa hukum korban, Leon Maulana kepada wartawan di LPSK, Jakarta Timur, Kamis (1/8/2024).

Leon mengatakan pihaknya meminta agar korban dan saksi-saksi diberikan perlindungan dan pengawasan. Mereka berharap dengan adanya perlindungan LPSK ini, tidak ada intervensi dari pihak manapun.

"Agar korban, ortu korban, maupun saksi-saksi diberikan keamanan tentunya dari segi perlindungan dan juga dalam pengawasannya berjalan. Agar transparan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun yang berupaya untuk menghambatnya proses pidana berjalan," jelasnya.

Leon mengatakan para saksi yang meminta perlindungan ke LPSK ini adalah orang yang mengetahui betul tentang peristiwa penganiayaan. Sejauh ini tidak ada ancaman maupun intimidasi yang dialami korban maupun saksi. Namun, pihaknya ingin mencegah adanya kemungkinan hal-hal intimidasi ke depan.

"Terkait dengan ancaman maupun intimidasi sejauh ini memang belum ada secara nyata tapi hal-hal yang kemungkinan akan terjadi bisa saja. Oleh sebab itu kita sebagai langkah preventif, sebelum hal-hal intimidatif itu terjadi kita mengajukan permohonan untuk perlindungan hukum pada LPSK, seperti itu," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Penelaahan Permohonan LPSK Muhammad Ramdan mengatakan LPSK akan mempelajari dokumen-dokumen dan peristiwa yang terjadi. LPSK akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memberikan informasi atau menerima informasi proses hukum untuk melindungi saksi maupun korban.

"Pertemuan kita hari ini adalah pertemuan dalam rangka konsultasi hukum, dalam rangka LPSK memberikan penjelasan layanan LPSK yang kira-kira dibutuhkan oleh para korban dan juga para saksi-saksi. Tentunya LPSK berharap dengan permohonan ini akan membuka peristiwa yang sebenarnya dan proses hukum nanti ke depannya," katanya.

"Saksi-saksi yang ada tentu masih memungkinkan adanya perkembangan dari proses hukum. Namun demikian sekali lagi kami berharap bahwa justru permohonan ini adalah permohonan dalam rangka LPSK melaksanakan kewenangannya," tambahnya.

Ramdan berharap untuk kesaksian para saksi untuk bisa bersaksi di pengadilan dengan aman, nyaman, tanpa tekanan, tanpa intimidasi.

"Itu yang kami harapkan sesuai dengan kewenangan dari LPSK. Korban juga demikian dapat menerima hak-haknya sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Dapat menerima bantuan-bantuan sesuai dengan jalur hukum dalam konteks undang-undang perlindungan saksi dan korban," tutupnya.

Lihat juga Video: Ayah Korban Penganiayaan Daycare Geram: Kaki Anak Saya Diinjak-Kepala Ditekan

[Gambas:Video 20detik]

(mea/mea)

Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Pijar Foundation membangun rencana aksi dengan 21 tokoh muda guna memperkuat ketahanan pangan dan kualitas nutrisi Indonesia.

Diketahui, KSP bersama Pijar Foundation berkolaborasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas, dan Perkumpulan Warga Muda menyelenggarakan Indonesia Future Network (IFN) dengan tema Future Food and Nutrition di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/7). IFN Future Food and Nutrition dibuka oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius. Kita perlu ekstensifikasi lahan, intensifikasi hasil pangan, dan diversifikasi dari beras ke bahan lain. Regenerasi pertanian juga menjadi isu penting mengingat banyak anak muda tidak mau lagi bekerja di sektor pertanian," ucap Moeldoko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ketahanan pangan menjadi isu krusial bagi Indonesia seiring bertambahnya jumlah penduduk dan tantangan perubahan iklim. Tanpa langkah konkret, Indonesia mengalami risiko kelaparan, malnutrisi, dan instabilitas ekonomi.

Acara tersebut bertujuan membahas strategi dan aksi kebijakan guna memperkuat ketahanan pangan dan kualitas nutrisi Indonesia, sekaligus mempromosikan kolaborasi lintas sektor.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan transformasi pertanian tradisional ke pertanian modern serta penyediaan makanan bergizi dan minum susu bagi 82,9 juta orang Indonesia pada 2029 menjadi beberapa prioritas yang akan didorong.

"Untuk mewujudkan hal ini, kita perlu mengantisipasi beberapa tantangan seperti kemarau dan El Nino," kata Sudaryono.

Muhammad Ichsan Karim perwakilan dari KSP dan juga penyelenggara IFN mengharapkan IFN menjadi forum inovasi sektor-sektor krusial yang jadi tantangan masa depan.

"Inovasi dan kolaborasi jadi kebutuhan saat ini sehingga tantangan ketidakpastian yang bisa muncul mendadak mampu diatasi," ujar Ichsan Karim.

Sedangkan, Direktur Kebijakan Publik Pijar Foundation Cazadira F. Tamzil menekankan pentingnya ekosistem kolaborasi antara pemuda dan pemerintah untuk mendorong ketahanan pangan dan kualitas nutrisi.

"IFN Future Food and Nutrition menghasilkan hasil konkret, yakni rencana aksi kolaborasi yang disampaikan langsung ke pemerintah. Pasca IFN, kami berkomitmen terus mendorong implementasi rencana aksi kolaborasi tersebut," ujar Cazadira.

IFN Future Food and Nutrition ditutup dengan presentasi rencana aksi kolaborasi yang telah disusun peserta di hadapan para pimpinan KSP. IFN digelar secara rutin mulai Februari hingga Oktober 2024, mengumpulkan praktisi muda terpilih dari multi-sektor dan mengangkat berbagai isu strategis. IFN merupakan kolaborasi antara KSP, Kemenpora, Kementerian PPN/Bappenas, Pijar Foundation, dan Perkumpulan Warga Muda.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Keluarga korban dan saksi dalam kasus penganiayaan balita di Daycare Wensen School mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) . Kedatangan mereka dalam rangka mengajukan permohonan perlindungan.

Kuasa Hukum Keluarga Korban, Leon Maulana mengatakan pihaknya mewakili orang tua korban sekaligus mendampingi saksi-saksi kunci dalam kasus ini. Permohonan perlindungan diajukan agar baik keluarga korban dan saksi tidak diintervensi pihak manapun.

?Tentunya dari segi perlindungan dan juga dalam pengawasannya berjalan agar transparan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun yang berupaya untuk menghambatnya proses pidana berjalan,? ujar Leon kepada wartawan di Gedung LPSK, Kamis (1/8/2024).

Leon tak merinci berapa jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan. Namun demikian, saksi-saksi ini merupakan saksi yang mengetahui persis peristiwa penganiayaan oleh pemilik daycare bernama Meita Irianty.

?Pada pokoknya saksi-saksi ini adalah orang yang mengetahui betul. Mendengar dan mengetahui terkait peristiwa ini. Terlebih kerjanya seperti apa belum bisa kita sampaikan,? jelasnya.

Leon menyampaikan keluarga korban dan saksi sejauh ini belum menerima ancaman atau intimidasi. Menurutnya, langkah mengajukan permohonan perlindungan ini sebagai langkah preventif.

?Terkait dengan ancaman maupun intimidasi sejauh ini memang belum ada secara nyata tapi hal-hal yang kemungkinan akan terjadi bisa saja. Oleh sebab itu kita sebagai langkah preventif, sebelum hal-hal intimidatif itu terjadi,? tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo mengatakan bahwa pendekatan multidisipliner penting guna menciptakan kontranarasi yang efektif terhadap propaganda radikalisme dan terorisme.

Menurut Benny, integrasi empat bingkai kerukunan yang terdiri dari politis, yuridis, sosiologis, dan teologis bisa menjadi pilar kekuatan bangsa dalam menghadapi ancaman ideologi transnasional.

“Pendekatan multidisipliner dalam pembentukan kontranarasi terhadap radikalisme dan terorisme ini memiliki urgensi yang tinggi agar tiap aspeknya dapat disatukan secara sinergis. Pendekatan menyeluruh ini tidak bisa hanya dilakukan dari satu aktor saja, melainkan harus komprehensif dan melibatkan semua pihak,” kata dia dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.

Ia menyebut, pendekatan kontranarasi yang baik tidak hanya bisa menyentuh aspek sosial, tetapi juga mampu melibatkan aspek ekonomi yang dapat membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, menurut dia, kearifan lokal yang dimiliki Indonesia juga berperan penting dalam menjaga kerukunan dan perdamaian. Pendekatan budaya dan simbolik juga perlu menjadi perhatian, sebab budaya memiliki kekuatan dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat.

Lebih lanjut, Benny mengatakan, faktor dominan munculnya radikalisme dan terorisme bukan terletak pada ketimpangan pemerataan hak. Hal itu karena adanya pelaku teror yang berasal dari kalangan mapan dan intelektual.

Menurut dia, faktor yang lebih dominan ialah pemahaman agama yang tidak utuh dan pemanipulasian ajaran agama untuk kepentingan politik tertentu demi merebut kekuasaan.

“Agama sering kali dibajak oleh kelompok radikal untuk membenarkan tindakan kekerasan mereka. Mereka memanipulasi ajaran agama yang universal untuk kepentingan pribadi atau kelompok, baik untuk perebutan kekuasaan politik, ekonomi, maupun tujuan lain yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Benny juga mengatakan, regulasi di Indonesia sudah cukup mendukung keberagaman suku, budaya, dan agama. Namun, di sisi lain, penegakan hukum masih perlu diperkuat.

Dalam hal ini, dia menyebut, pemerintah perlu memasifkan sosialisasi peraturan-peraturan yang mendukung keberagaman bangsa agar masyarakat semakin paham dan tidak main hakim sendiri.

“Peraturan-peraturan yang mendukung kerukunan antarumat beragama juga bisa dicetak dan diserahkan kepada RT/RW untuk disosialisasikan kepada masyarakat di tingkat bawah. Langkah ini akan lebih efektif dalam menjangkau masyarakat luas dan meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak konstitusional dan kebebasan beragama yang dijamin oleh undang-undang,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam merawat dan menjaga kemajemukan bangsa agar Indonesia tidak mudah dipecah belah oleh perbedaan budaya atau agama.

“Jika semua sektor, termasuk kesenian, mampu meramu pesan-pesan kerukunan dan kemajemukan dengan efektif, eksistensi bangsa dan negara Indonesia akan tetap kokoh,” tutur Benny.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan yang telah siap menggunakan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila di seluruh jenjang pendidikan. Implementasi BTU merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional.

Hal itu dikatakan Yudian saat membuka Penguatan Jaringan Pancasila Melalui Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila di Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat 26 Juli 2024. Menurut Yudian, Pendidikan Pancasila dinyatakan sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Dengan demikian, implementasi BTU Pendidikan Pancasila yang menitikberatkan pada Pancasila dalam tindakan diharapkan dapat mampu mengokohkan para pelajar terhadap pengetahuan, keyakinan dan habituasi,? ujarnya, Sabtu (27/7/2024).

Yudian menegaskan secara garis besar Pendidikan Pancasila berbeda dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegraan (PPKn) sebelumnya. "Di mana dalam penerapan BTU Pendidikan Pancasila muatannya terdiri dari materi kognitif 30% dan 70% praktik", tegasnya.

Yudian berharap kegiatan tersebut dapat sarana untuk memaksimalkan pengimplementasian BTU Pendidikan Pancasila di setiap jenjang satuan pendidikan di Indonesia.

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan ideologi dan nilai-nilai Pancasila sangat penting ditanamkan sejak dini kepada generasi penerus bangsa. "Maka dari itu, saya mengajak kepada seluruh tenaga pendidik di Sulawesi Selatan untuk menggunakan buku ini," tegasnya.

Zudan bahkan berharap, tenaga pendidik untuk menyampaikan dan membawa pelajaran tersebut dengan cara kasih sayang kepada anak-anak didiknya. "Ajarkanlah nilai Pancasila ini, dibungkus dengan cara kasih sayang dan cinta atau satu kata Love,? ajaknya.

Pejabat Kementerian dalam Negeri yang pernah menjabat tiga kali sebagai Pj Gubernur di tiga Provinsi di Pulau Sulawesi ini, mengaku sangat tepat jika BTU tersebut diimplementasikan. "Maka, bapak ibu, mari kita bawa risalah penebar toleransi, penebar, nilai-nilai kasih sayang untuk bangsa kita mulai dari Sulawesi Selatan", paparnya.

Zudan bahkan, menegaskan Provinsi Sulawesi Selatan siap menjadi daerah percontohan, dalam pembumian nilai-nilai Pancasila melalui Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Prakoso, melaporkan kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan tenaga pendidik tingkat Dasar sampai dengan perguruan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan. "Penguatan jaringan pendidik Pancasila sangat penting untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia, berintegritas, dan cinta Tanah Air", ucapnya.

Melalui buku teks utama pendidikan Pancasila ini mendapatkan panduan terstruktur untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila secara efektif. "Di Sulawesi Selatan, penggunaan buku teks utama diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperkuat nilai-nilai Pancasila, dengan dukungan dari berbagai stakeholders, termasuk orang tua, agar generasi muda dapat menjadi individu cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan,? paparnya.

Tujuan dari diselenggarakannya kegiatan ini untuk segera memberikan pemahaman kepada guru agar BTU Pendidikan Pancasila dapat segera diterapkan kepada siswa.

"Diharapkan dengan terealisasinya BTU ini dapat mewujudkan harapan para pendiri bangsa agar Indonesia menjadi bangsa besar di dunia, sebagai bagian dari target kita menuju Indonesia Emas 2045,? ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Nurherwati mengatakan sepanjang 2023 sebanyak 1.894 orang telah mendapatkan perlindungan dari program yang dimiliki pihaknya.

Mayoritas dari warga yang mengakses program perlindungan itu merupakan korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

Berdasarkan data yang dimiliki Sri Nurherwati dalam siaran pers resmi LPSK, Rabu, tercatat program fasilitas restitusi menjadi yang paling banyak diakses warga yakni sebanyak 591 orang.

Selanjutnya ada program pemenuhan hak prosedural dengan 568 orang, rehabilitasi psikologi sebanyak 381 orang dan hak atas pembiayaan yakni sebanyak 88 orang.

Untuk diketahui program restitusi merupakan pendampingan yang diberikan LPSK kepada korban agar mendapatkan ganti rugi dari pihak pelaku atau pihak ketiga.

Selain itu, program rehabilitasi psikologi yakni bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan pasca mengalami kekerasan.

Terakhir ada hak atas pembiayaan yakni pemberian kompensasi terhadap korban untuk biaya hidup sementara setelah menjadi korban kekerasan.

Sri Nurherwati mengaku layanan program perlindungan tersebut berjalan dengan lancar. Namun demikian, dia kerap menyayangkan beberapa masyarakat di daerah yang memilih mencabut permohonan di tengah jalan.

Hal itu kerap terjadi lantaran pihak korban ataupun pelaku sudah setuju menyelesaikan kasus dengan cara kekeluargaan ataupun berdamai.

Fenomena tersebut, lanjut dia, justru akan merugikan korban karena tidak akan mendapatkan perlindungan dan pemulihan psikologi secara maksimal.

Hal tersebut lah yang mendorong LPSK untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) agar pelayanan program pelindung bisa dilakukan sampai pelosok daerah.

"Saya sudah berkoordinasi dengan ibu Menteri (Menteri PPPA). Beliau menjelaskan bahwa terdapat dana alokasi khusus nonfisik dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap Provinsi dan Kabupaten atau Kota yang dapat dimaksimalkan," kata dia.

Hal diyakini Sri dapat mengatasi sejumlah program bantuan operasional perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di level daerah.

Dengan demikian, dia berharap tidak ada lagi korban yang mengurungkan niat untuk mengajukan permohonan perlindungan dan pemulihan ke LPSK.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 6 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita (16) dan Muhammad Rizki atau Eky (16) mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kuasa Hukum 6 terpidana, Jutek Bongso menjelaskan, permohonan perlindungan itu sudah diajukan ke LPSK pada Selasa (23/7/2024).

“Tadi pukul 09.00 WIB kami ke LPSK dan diterima oleh tiga komisioner LPSK. Kami sudah menyerahkan permohonan untuk perlindungan kepada enam terpidana sekaligus keluarganya,” ujar Jutek di Bareskrim Polri, Selasa (23/7/2024).

Selain 6 terpidana, Jutek mengeklaim bahwa Dede, saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki juga turut mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK.

“Terkait dengan Dede tadi kuasa hukumnya Asido Hutabarat sudah menyampaikan, permohonan untuk perlindungan," kata Jutek.

Jutek menambahkan, permohonan perlindungan ini diajukan untuk memastikan Dede serta 6 terpidana lebih leluasa memberikan keterangan, dalam perkara dugaan kesaksian palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki.

“Supaya mereka dengan tenang bisa menyampaikan apa yang mereka ketahui secara benar. Tidak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa akan terjadi sesuatu kepada yang bersangkutan ketika berbicara itu tujuannya,” pungkasnya.

Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati membenarkan adanya permohonan perlindungan oleh pihak-pihak tersebut.

“Iya, ada permohonan atas nama Dede dan enam terpidana beserta keluarganya," kata Sri saat dikonfirmasi.

Saat ini, lanjut Sri, LPSK akan terlebih dahulu menelaah permohonan yang diajukan Dede, 6 terpidana dan pihak keluarganya.

"Perlu dipenuhi formilnya, setelah itu dilakukan asesmen dan penelaahan untuk mengecek apakah syarat perlindungan terpenuhi," kata Sri.

Diberitakan sebelumnya, tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky (16) melaporkan saksi Aep dan Dede karena diduga memberikan keterangan palsu, Rabu (10/7/2024).

Laporan tujuh terpidana itu diwakili oleh kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Roely Panggabean dan politikus Dedi Mulyadi.

Saat ini, laporan tersebut telah teregistrasi dengan nomor LP/B/227/VII/2024/SPKT/Bareskrim Polri.

Direktur Jenderal Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Djuhandhani Raharjo mengatakan, penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu itu.

KSP juga mengawal proyek-proyek nasional strategis, perkembangannya day by day kami ikuti,....

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) mengawal perkembangan ragam Proyek Strategis Nasional (PSN) menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"KSP juga mengawal proyek-proyek nasional strategis, perkembangannya day by day kami
ikuti, sehingga nanti kami memahami betul PSN mana yang masih overlap, masih melewati tahun 2024," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), sebanyak
195 PSN yang bergulir sejak periode 2016 hingga Februari 2024 telah rampung, dengan total anggaran sebesar Rp1.519 triliun.

Sebanyak 77 proyek dan 13 proyek dalam tahap konstruksi dengan total nilai investasi berkisar Rp2.960,7 triliun

Sementara itu pada tahun ini, pemerintah menargetkan untuk menuntaskan pembangunan 41 PSN, dengan rincian lima proyek selesai pada periode Januari-Maret, 24 proyek pada periode April-September, dan 12 proyek pada periode Oktober-Desember.

Purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat itu meyakini bahwa PSN yang tersisa dapat diselesaikan secara optimal jika menjaga efektivitas pemerintahan.

"Itu kunci utama. Saya dari awal sudah mengatakan bahwa kita jaga efektivitas pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pelayanan publik tidak ada yang terganggu," katanya.

Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, batas waktu peralihan kekuasaan presiden dan wakil presiden jatuh pada 20 Oktober 2024.

Pada saat itu juga, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia terpilih akan mengucapkan sumpah/janji dan penandatangan berita acara di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Tadi saya cek semua. Air, listrik, internet sudah oke

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengirim memo kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) agar dokumen Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung sebelum agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Kita sedang mengusulkan itu ya, memo kepada Pak Mensesneg supaya pengertiannya bahwa nanti kan ada presiden dan wakil presiden akan dilantik di ibu kota," kata Moeldoko usai konferensi pers terkait penyelesaian konflik sosial Pulau Haruku, di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Senin.

Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, batas waktu peralihan kekuasaan presiden dan wakil presiden jatuh pada 20 Oktober 2024.

Pada saat itu juga, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia terpilih akan mengucapkan sumpah/janji dan penandatangan berita acara di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Moeldoko mengatakan memo tentang hal itu telah ia kirim secara langsung kepada Mensesneg Pratikno.

Saat ditanya apakah Moeldoko mengetahui kapan target penerbitan Keppres pemindahan ibu kota, ia mengaku belum mengetahuinya. "Aku belum tahu, nanti akan saya cek," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan penerbitan Keppres tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN tergantung progres pembangunan di lapangan.

Presiden mengatakan bahwa keppres tersebut bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, namun bisa juga saat pemerintahan selanjutnya.

Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono baru-baru ini telah memberikan sinyal terkait kesiapan IKN sebagai lokasi penyelenggaraan HUT RI.

Sejumlah kesiapan yang dimaksud berupa pasokan air, listrik, hingga jaringan internet menjelang pelaksanaan upacara HUT Ke-79 RI.

"Tadi saya cek semua. Air, listrik, internet sudah oke," ujarnya.

Basuki mengatakan sejumlah bangunan Kementerian Koordinator di IKN juga akan ada yang bisa dioperasikan dan dimanfaatkan sebagai tempat untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), petugas upacara, hingga tamu lain.

Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024