Bisnis.com,JAKARTA - SETARA Institute mengecam larangan penggunaan jilbab bagi petugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“SETARA Institute menolak kebijakan yang menyeragamkan pelepasan jilbab bagi Paskibraka dan Paskibra di berbagai daerah dalam rangka upacara peringatan proklamasi kemerdekaan atau upacara-upacara lainnya,” jelas Direktur Eksekutif SETARA Institute, Haili Hasan, dari keterangan resmi pada Kamis (15/8/2024).

Menurutnya, BPIP seharusnya menjadi teladan bagi penghargaan dan penghormatan atas keberagaman keyakinan. Hal ini dengan mengakomodasi keyakinan anggota Paskibraka, termasuk penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri.

SETARA Institute kemudian juga berpendapat bahwa sebagai lembaga yang berwenang melakukan pembinaan ideologi negara, BPIP tidak boleh mencontohkan politik penyeragaman.

BPIP dinilai harus mengakomodasi hak dasar dan aspirasi anggota paskibraka putri, untuk menggunakan jilbab yang sama sekali tidak menghambat tugas sebagai pengibar bendera pada HUT RI Ke-79 RI mendatang.

“Apalagi kalau kita cek regulasi sebelumnya, Paskibraka saat masih berada di bawah kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga [Kemenpora], anggota paskibraka putri diperbolehkan berjilbab,” tuturnya.

SETARA Institute kemudian mendesak khususnya kepada BPIP untuk segera menyelaraskan aturan soal Paskibraka, agar lebih sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 serta semboyan negara Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika".

Adapun, aturan yang dimaksud khususnya adalah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dapat menghormati keyakinan dari setiap petugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri yang memakai jilbab.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Sekretariat Presiden (KSP) Moeldoko meminta agar ada solusi terbaik dari fenomena paskibraka putri yang melepaskan jilbab saat pengukuhan di depan Presiden Jokowi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi memberikan arahan agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dapat menghormati keyakinan dari setiap petugas.

“Kalau dari Pak Presiden Jokowi, bagaimana upaya kita untuk menghormati keyakinan dari para peserta, saya pikir itu yang perlu dipikirkan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (15/8/2024).

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi jadi sorotan publik setelah adanya aturan Paskibraka putri di tingkat nasional tak boleh pakai jilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan 17 Agustus.

Sebagai penanggung jawab Paskibraka nasional, BPIP dihujani kritik organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Islam, pimpinan DPR RI, hingga warganet.

Yudian merupakan dosen dan guru besar di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum. Dia pernah menjadi rektor di kampus tersebut pada 2016-2020.

Saat jadi rektor, ia juga pernah menjadi sorotan karena meloloskan disertasi 'Konsep Milk al-Yamin Muhammad Syahrur Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Nonmarital' yang ditulis mahasiswanya, Abdul Aziz.

Menurut laman resmi UIN Sunan Gunung Kalijaga, sampai saat ini Yudian berstatus aktif mengajar. Dia mengajar untuk mata kuliah Hermeneutika Islam, Maqasid Syariah: Teori dan Metodoligi, serta Studi Al-Quran dan Al-Hadis Perspektif Pendidikan Islam.

Yudian menamatkan jenjang S1 dan S2 di UIN Yogyakarta (saat itu IAIN). Dia mengambil jurusan Peradilan Agama untuk gelar sarjananya. Kemudian, dia mengambil jurusan Islamic Studies untuk gelar magisternya.

Dia mengambil pendidikan doktor (PhD) di McGill University, Kanada. Lalu, melanjutkan pendidikan lagi di Harvard Law School di Amerika Serikat (AS) pada 2002-2004.

Yudian aktif menulis artikel ilmiah dan juga buku. Beberapa karyanya adalah tulisan berjudul Aliran dan Teori Filsafat Islam (1995), Hassan Hanafion Salafism and Secularism (2006), dan Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga (2014).

Dia juga cukup produktif menjadi penerjemah. Yudian telah menerjemahkan 40 buku bahasa Arab, 13 bahasa Inggris, dan dua buku berbahasa Prancis ke bahasa Indonesia.

Yudian menjabat menjabat sebagai Kepala BPIP sejak 5 Februari 2020.

Yudian beberapa kali menjadi sorotan karena mengeluarkan pernyataan dan aturan yang kontroversial.

Ketika menjabat Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Yudian membuat kebijakan larangan pakai cadar bagi mahasiswi di kampus pada medio 2018. Aturan itu tertuang dalam surat keputusan B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 tentang pembinaan mahasiswi bercadar yang dikeluarkan Februari 2018.

Lalu, Pada Februari 2020, Yudian pernah menyampaikan pernyataan yang membenturkan agama dengan Pancasila tak lama setelah dilantik sebagai Kepala BPIP. Ia mengatakan ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

"Si minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan," kata Yudian.

Selain itu, BPIP di bawah kepemimpinan Yudian sempat mengadakan lomba penulisan artikel dengan mengangkat dua tema yakni 'Hormat Bendera Menurut Hukum Islam' dan 'Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam' pada Agustus 2021 lalu.

Yudian pun perna berencana menggunakan sejumlah platform media sosial (medsos) untuk mensosialisasikan Pancasila ke generasi muda. Platform media sosial yang akan digunakan mulai dari Youtube, Blog, hingga TikTok pada awal 2020.

Terkini, Yudian mengakui ada ketentuan Paskibraka putri melepas jilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan pengibaran bendera.

Menurut Yudian, hal ini sudah disepakati dalam surat pernyataan kesediaan yang bermeterai Rp10.000. Ia pun mengklaim anggota Paskibraka dengan sukarela mengikuti aturan tersebut.

"Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab. Dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi," kata Yudian dalam konferensi pers, Rabu (14/8).

Namun, aturan itu sudah dikoreksi Istana. Kasetpres Heru Budi Hartono menyatakan Paskibraka putri tetap boleh menggunakan jilbab saat upacara pengibaran bendera sesuai pilihan masing-masing.

Jakarta -

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengapresiasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang akhirnya memperbolehkan anggota Paskibraka wanita memakai jilbab usai banjir kritik dari publik. Mu'ti meminta Kepala BPIP Yudian Wahyudi ke depannya lebih bijak dalam mengambil keputusan.

"Setelah kasus Paskibraka, kepala BPIP hendaknya lebih bijaksana dan sensitif dalam mengambil kebijakan serta tidak membuat pernyataan kontroversial, khususnya dalam masalah agama. BPIP hendaknya menjadi teladan dalam pengamalan Pancasila," kata Mu'ti kepada wartawan, Kamis (15/8/2024).

Mu'ti juga menyampaikan pesan kepada seluruh anggota Paskibraka yang akan bertugas pada upacara HUT ke-79 RI. Dia berharap anggota Paskibraka menjalankan tugas dengan baik.

"Kepada para anggota Paskibraka, hendaknya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk kesuksesan upacara kemerdekaan dan kebesaran bangsa dan negara Indonesia," ujar Mu'ti.

Sebelumnya diberitakan, Kepala BPIP Yudian Wahyudi kini membolehkan anggota Paskibraka wanita mengenakan jilbab. Yudian juga memohon maaf atas polemik yang terjadi.

"Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara," kata Yudian dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Yudian mengatakan kebijakan ini diambil dengan mengikuti arahan Kasetpres, Heru Budi Hartono, selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan Upacara HUT RI ke-79. Yudian juga meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas kontroversi pelepasan jilbab bagi anggota Paskibraka wanita.

"BPIP menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran media dalam memberitakan kiprah Paskibraka selama ini," katanya.

"BPIP juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita Pelepasan Jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat Tahun 2024 yang menghiasi pemberitaan," tambahnya.

Lihat Video: PKS Usul Komisi II DPR Panggil BPIP Buntut Larangan Jilbab Bagi Paskibraka

[Gambas:Video 20detik]

(knv/imk)

JAKARTA - Ini fungsi, sejarah terbentuknya, dan keanggotaan BPIP , lembaga negara yang tengah menjadi sorotan terkait polemik pencopotan jilbab anggota Paskibraka 2024.

Meskipun sudah hadir sejak tahun 2018, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) baru membawahi pembinaan Paskibraka pada tahun 2022. Sebelumnya, pembinaan Paskibraka di bawah kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Artikel kali ini akan membahas fungsi, sejarah terbentuknya, dan susunan keanggotaan BPIP, simak ya!

Sejarah Kelahiran Lembaga BPIP

Dirangkum dari berbagai sumber menyebutkan bahwa BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Tugas utamanya adalah membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Secara sejarah BPIP awalnya bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UK-PIP). Unit ini resmi terbentuk pada 19 Mei 2017 melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Namun, UKP-PIP dinilai masih perlu disempurnakan hingga akhirnya direvitalisasi. Alasannya perlu penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Akhirnya, Presiden Joko Widodo memutuskan hadirnya BPIP sebagai pengganti UK PIP pada 28 Februari 2018. Kehadiran BPIP diresmikan melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Fungsi BPIP

Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dijelaskan ada 11 fungsi BPIP, yakni:

1. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila

2. Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila

3. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila

4. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila

5. Pengaturan pembinaan ideologi Pancasila

6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila

7. Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila

8. Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila

9. Advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi

10. Penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

11. Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Susunan Keanggotaan BPIP

Susunan organisasi BPIP terdiri dari Dewan Pengarah dan Pelaksana, yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Dewan Pengarah

Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Jumlah Dewan Pengarah berjumlah paling banyak 11 orang yang terdiri atas unsur tokoh kenegaraan, tokoh agama dan masyarakat, dan tokoh purnawirawan Tentara Nasional Indonesia.

Ketua dewan Pengarah dipilih dari dan oleh anggota melalui mekanisme internal. Saat ini, Dewan Pengarah BPIP yang bertugas dalam masa jabatan 2022-2027.

Seluruhnya dilantik pada 7 Juni 2022 lalu. Adapun daftar Dewan Pengarah dikutip dari laman resmi BPIP yakni:

1. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua

2. Try Sutrisno sebagai Wakil Ketua

3. Wisnu Bawa Tenaya sebagai Sekretaris

4. Said Aqil Siradj sebagai anggota

5. Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto sebagai anggota

6. Andreas Anangguru Yewangoe sebagai anggota

7. Rikard Bagun sebagai anggota

8. Muhammad Amin Abdullah sebagai anggota

9. Aulia Aman Rachman sebagai anggota.

Staf Khusus Dewan Pengarah

Antonius Benny Susetyo

Dewan Pakar

1. Darmansjah Djumala

2. Ermaya Suradinata

3. John Pieris

2. Pelaksana

Pelaksana BPIP terdiri atas:

1. Kepala

Kepala BPIP saat ini adalah Prof Drs K H Yudian Wahyudi MA PhD. Ia bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.

Dibantu oleh Wakil Kepala, ia dapat membentuk peraturan BPIP dan peraturan lainnya setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.

2. Wakil Kepala

Wakil Kepala BPIP saat ini adalah Dr Rima Agristina, SH SE MM. Tugas utamanya adalah membantu kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPIP.

3. Sekretariat Utama

Sekretariat utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPIP.

4. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan

Bertugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan pembinaan ideologi Pancasila.

5. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi

Bertugas melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi.

6. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi

Bertugas menyelenggarakan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standarisasi materi pembinaan ideologi Pancasila.

7. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.

8. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Jakarta -

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP-RI) tengah mendapat sorotan publik. Terlebih usai 18 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri ada yang terlihat tidak mengenakan hijab saat acara pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menanggapi hal ini, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi menjelaskan tak ada paksaan agar Paskibraka melepas hijab. Hal tersebut merupakan bentuk kesukarelaan dalam rangka mematuhi peraturan yang ada.

"Dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan saja," katanya dalam rilis yang diterima detikEdu, Rabu (14/8/2024).

Apa Itu BPIP?

BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Tugas utamanya adalah membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Secara sejarah BPIP awalnya bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UK-PIP). Unit ini resmi terbentuk pada 19 Mei 2017 melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Namun, UKP-PIP dinilai masih perlu disempurnakan hingga akhirnya direvitalisasi. Alasannya perlu penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Akhirnya, Presiden Joko Widodo memutuskan hadirnya BPIP sebagai pengganti UK PIP pada 28 Februari 2018. Kehadiran BPIP diresmikan melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Fungsi BPIP

Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dijelaskan ada 11 fungsi BPIP, yakni:

1. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila

2. Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila

3. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila

4. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila

5. Pengaturan pembinaan ideologi Pancasila

6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila

7. Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila

8. Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila

9. Advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi

10. Penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

11. Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Anggota BPIP Beserta Tugasnya

Susunan organisasi BPIP terdiri dari Dewan Pengarah dan Pelaksana, yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Dewan Pengarah

Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Jumlah Dewan Pengarah berjumlah paling banyak 11 orang yang terdiri atas unsur tokoh kenegaraan, tokoh agama dan masyarakat, dan tokoh purnawirawan Tentara Nasional Indonesia.

Ketua dewan Pengarah dipilih dari dan oleh anggota melalui mekanisme internal. Saat ini, Dewan Pengarah BPIP yang bertugas dalam masa jabatan 2022-2027.

Seluruhnya dilantik pada 7 Juni 2022 lalu. Adapun daftar Dewan Pengarah dikutip dari laman resmi BPIP yakni:

1. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua

2. Try Sutrisno sebagai Wakil Ketua

3. Wisnu Bawa Tenaya sebagai Sekretaris

4. Said Aqil Siradj sebagai anggota

5. Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto sebagai anggota

6. Andreas Anangguru Yewangoe sebagai anggota

7. Rikard Bagun sebagai anggota

8. Muhammad Amin Abdullah sebagai anggota

9. Aulia Aman Rachman sebagai anggota.

Staf Khusus Dewan Pengarah

Antonius Benny Susetyo

Dewan Pakar

1. Darmansjah Djumala

2. Ermaya Suradinata

3. John Pieris

2. Pelaksana

Pelaksana BPIP terdiri atas:

1. Kepala

Kepala BPIP saat ini adalah Prof Drs K H Yudian Wahyudi MA PhD. Ia bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.

Dibantu oleh Wakil Kepala, ia dapat membentuk peraturan BPIP dan peraturan lainnya setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.

2. Wakil Kepala

Wakil Kepala BPIP saat ini adalah Dr Rima Agristina, SH SE MM. Tugas utamanya adalah membantu kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPIP.

3. Sekretariat Utama

Sekretariat utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPIP.

4. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan

Bertugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan pembinaan ideologi Pancasila.

5. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi

Bertugas melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi.

6. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi

Bertugas menyelenggarakan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standarisasi materi pembinaan ideologi Pancasila.

7. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.

8. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Adapun tugas selengkapnya bisa dilihat DI SINI.

BPIP Membawahi Paskibraka

Meskipun sudah hadir sejak tahun 2018, BPIP baru membawahi pembinaan Paskibraka pada tahun 2022. Sebelumnya, pembinaan Paskibraka di bawah kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Resminya pembinaan Paskibraka di bawah BPIP hadir melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Melalui peraturan itu disebutkan bila Paskibraka secara nasional berada di bawah koordinasi BPIP.

Pembentukan Paskibraka tidak disiapkan sebatas untuk menaikkan dan menurunkan bendera pusaka pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi menjadi suatu program pengkaderan calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.

Untuk melihat aturan tentang Paskibraka, bisa dilihat DI SINI.

(det/faz)

Jakarta -

Tidak adanya anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 putri mengenakan jilbab banjir kritikan dari berbagai pihak. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengatakan calon Paskibraka yang mengikuti seleksi menandatangani surat pernyataan di atas meterai Rp 10 ribu, salah satunya tentang aturan tata pakaian.

Yudian mengatakan aturan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap, tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

"Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 10 ribu," ujar Yudian di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, seperti dilansir Antara, Rabu (14/8/2028).

Surat pernyataan itu, kata dia, mengenai kesediaan mematuhi peraturan pengukuhan Paskibraka dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka Tahun 2024. Dalam aturan itu dilampirkan tata pakaian hingga tampang Paskibraka.

"Dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap, tampang Paskibraka. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024," jelas dia.

Yudian belum menjawab saat ditegaskan apakah Paskibraka akan mendapatkan sanksi jika tidak mengikuti peraturan yang ada, termasuk soal keseragaman.

"Nanti kami anunya, untuk sementara kami sampaikan dulu informasi ini, nanti baru kami anukan lagi," jelasnya.

Klaim Tak Ada Paksaan Lepas Jilbab

Yudian juga mengatakan tidak memaksa Paskibraka putri melepas jilbab saat bertugas sebagai Paskibraka dalam acara pengukuhan dan pengibaran bendera 17 Agustus 2024.

"Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," tutur Yudian.

Yudian menegaskan pakaian, atribut, dan sikap, tampang Paskibraka sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan para Paskibraka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

Dia menyampaikan saat proklamasi, Indonesia terdiri atas kebinekaan. Dalam rangka menjaga kembali persatuan, maka dibuatlah Paskibraka dalam bentuk seragam, untuk menjaga kebinekaan itu dalam rangka kesatuan.

"Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka," ujar Yudian.

Berikut tata pakaian Paskibraka yang tertuang dalam SK Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024:

Standar Pakaian pakaian, Atribut dan Sikap Tampang Paskibraka
a. Tata Pakaian Paskibraka
1) Paskibraka putra mengenakan pakaian berupa celana panjang dan baju lengan panjang warna putih;
2) Paskibraka putri mengenakan pakaian berupa rok dengan panjang 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dan baju lengan panjang warna putih, dan kaus kaki hingga lutut;
3) Kelengkapan seragam dan Atribut Paskibraka:
a) Kelengkapan seragam Paskibraka sebagai berikut:
(1) Setangan leher merah putih;
(2) Sarung tangan warna putih;
(3) Kaos kaki warna putih;
(4) Sepatu pantofel warna hitam; dan
(5) Tanda Kecakapan/Kendit berwarna hijau (dikenakan saat pengukuhan Paskibraka).
b) Atribut seragam Paskibraka sebagai berikut:
(1) Peci;
(2) Pin Garuda Pancasila;
(3) Lambang korps Paskibraka;
(4) Lencana Kepemimpinan Merah Putih Garuda warna hijau; (5) Nama dan lambang daerah;
(6) Papan nama; dan
(7) Epolet.

b. Sikap tampang Paskibraka
1) Kebersihan badan;
2) Kerapian dan kebersihan pakaian;
3) Rambut dicukur rapi dan tidak diwarnai, dengan ukuran rambut
bagi Paskibraka putra dengan perbandingan 3:2:1 dalam ukuran sentimeter dan bagi Paskibraka putri 1 (satu) sentimeter di atas kerah baju bagian belakang;
4) Tidak memelihara jambang, jenggot, kumis, poni, dan kuncir bagi Paskibraka putra;
5) Khusus Paskibraka putri mengenakan riasan (make up) yang wajar, pantas, dan tidak mencolok serta menggunakan warna natural; dan
6) Kuku pendek, dipotong rapi, dan tidak diwarnai.

Dalam SK Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 juga dilampirkan 2 gambar pakaian Paskibraka Putra dan Paskibraka Putih. Pada gambar pakaian Paskibraka putri tidak ada gambar yang memperlihatkan yang memakai jilbab.

Mengenai Paskibraka yang tidak mengenakan jilbab ini ramai sorotan. Di antara sorotan itu datang dari Majelis Ulam Indonesia (MUI) hingga anggota DPR RI Andre Rosiade.

Andre Rosiade menuturkan telah menghubungi Menpora Dito Ariotedjo mengenai isu ini. Dari informasi yang diterimanya, Andre menyebut kewenangan Kemenpora terhadap Paskibraka sudah pindah ke BPIP per 2022.

"Tadi sudah mengonfirmasi kepada Menpora ternyata tahun 2022 kewenangan Kemenpora soal mengurus Paskibraka itu tidak lagi di Kemenpora, sudah diminta pindah ke BPIP. Jadi terus terang Kemenpora maupun Pak Jokowi nggak tahu-menahu soal jilbab ini," kata Andre Rosiade kepada wartawan, Rabu (14/8).

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, M Cholil Nafis, ikut bersuara terkait dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka muslimah. Cholil menilai hal itu sebagai bentuk kebijakan yang tak Pancasilais.

"Ini tidak Pancasilais. Bagaimanapun Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama," kata Cholil seperti dikutip dari situs MUI, Rabu (14/8).

Cholil mendesak larangan berjilbab bagi Paskibraka dicabut. Dia juga menyarankan Paskirabaka muslimah pulang jika memang terdapat paksaan.

Simak juga Video: Puluhan Anggota Paskibra Pingsan Saat Dikukuhkan oleh Bupati Tasik

[Gambas:Video 20detik]

(lir/imk)

Jakarta -

Kepala Badan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi buka suara terkait anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang tidak menggunakan jilbab. Yudian menyebutkan para Paskibraka putri itu sukarela untuk mengikuti aturan terkait pakaian.

"BPIP memahami aspirasi masyarakat, BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibra putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskribaka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," kata Yudian dalam jumpa pers di IKN Nusantara, seperti dalam siaran live CNN Indonesia TV, Rabu (14/8/2024).

Yudian mengatakan anggota Paskibraka putri yang melepaskan jilbab itu hanya dilakukan pada saat pengukuhan dan upacara HUT ke-79 RI di IKN. Di luar acara itu, mereka diberi kebebasan.

"Dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi," katanya.

Paskibraka Tak Berjilbab Disorot

Anggota Paskibraka 2024 tak ada yang pakai jilbab ini tengah ramai disorot. Isu dugaan larangan hijab bagi Paskibraka sampai juga ke telinga anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade. Andre meminta BPIP mengklarifikasi polemik ini.

Andre Rosiade menuturkan telah menghubungi Menpora Dito Ariotedjo mengenai isu ini. Dari informasi yang diterimanya, Andre mengatakan kewenangan Kemenpora terhadap Paskibraka sudah pindah ke BPIP per 2022.

"Tadi sudah mengonfirmasi kepada Menpora ternyata tahun 2022 kewenangan Kemenpora soal mengurus Paskibraka itu tidak lagi di Kemenpora, sudah diminta pindah ke BPIP. Jadi terus terang Kemenpora maupun Pak Jokowi nggak tahu-menahu soal jilbab ini," kata Andre Rosiade kepada wartawan, Rabu (14/8).

Sementara itu, Menpora Dito Ariotedjo menegaskan kewenangan terkait Paskibraka saat ini sudah di tangan BPIP. Dito menunggu klarifikasi BPIP mengenai kabar Paskibraka putri dilarang berhijab.

Dilihat dari foto pengukuhan yang diunggah di akun Instagram Presiden Jokowi, memang tidak terlihat ada yang mengenakan jilbab. Termasuk anggota perempuan yang berasal dari Aceh yang notabene diwajibkan mengenakan jilbab. Hal tersebut pun menjadi sorotan.

"Sejak 2022 Paskibraka full ditarik ke BPIP, Kemenpora sama sekali tidak ada kewenangan. Terkait isu tersebut saat ini kami sedang menelusuri ke BPIP dan menunggu klarifikasinya," ujar Dito.

Lihat juga Video: Puluhan Anggota Paskibra Pingsan Saat Dikukuhkan oleh Bupati Tasik

[Gambas:Video 20detik]

Aturan Pakaian Paskibraka

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ternyata telah menerbitkan aturan terkait pakaian Paskibraka dalam Surat Keputusan (SK) dan Surat Edaran (SE) BPIP. Dalam SE Nomor 128/PE.00.04/01/2024/Wk.BPIP yang dilihat di Situs BPIP, Rabu (14/8/2024), tertuang aturan mengenai Pembentukan Paskibraka Tahun 2024. SE ini ditujukan kepada gubernur dan wali kota seluruh Indonesia.

"Sehubungan persiapan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) yang ke-79 Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut: 1. Dimohon kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk segera membentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka dan melaksanakan Pembentukan Paskibraka," demikian bunyi SE yang ditandatangani oleh Wakil Kepala BPIP selaku Pengarah Program Paskibraka Rima Agristina pada 19 Januari 2024.

Dalam SE ini, diatur mengenai tata pakaian Paskibraka. Aturan ini ada di bagian lampiran persyaratan calon Paskibraka nomor 10.

Standar pakaian Paskibraka ini juga tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. SK ini ditetapkan oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Jakarta, 1 Juli 2024.

Berikut ini standar pakaian, atribut dan sikap tampak Paskibraka yang tertuang dalam SE dan SK BPIP:

Standar Pakaian pakaian, Atribut dan Sikap Tampang Paskibraka
a. Tata Pakaian Paskibraka
1) Paskibraka putra mengenakan pakaian berupa celana panjang dan baju lengan panjang warna putih;
2) Paskibraka putri mengenakan pakaian berupa rok dengan panjang 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dan baju lengan panjang warna putih, dan kaus kaki hingga lutut;
3) Kelengkapan seragam dan Atribut Paskibraka:
a) Kelengkapan seragam Paskibraka sebagai berikut:
(1) Setangan leher merah putih;
(2) Sarung tangan warna putih;
(3) Kaos kaki warna putih;
(4) Sepatu pantofel warna hitam; dan
(5) Tanda Kecakapan/Kendit berwarna hijau (dikenakan saat pengukuhan Paskibraka).
b) Atribut seragam Paskibraka sebagai berikut:
(1) Peci;
(2) Pin Garuda Pancasila;
(3) Lambang korps Paskibraka;
(4) Lencana Kepemimpinan Merah Putih Garuda warna hijau; (5) Nama dan lambang daerah;
(6) Papan nama; dan
(7) Epolet.

b. Sikap tampang Paskibraka
1) Kebersihan badan;
2) Kerapian dan kebersihan pakaian;
3) Rambut dicukur rapi dan tidak diwarnai, dengan ukuran rambut
bagi Paskibraka putra dengan perbandingan 3:2:1 dalam ukuran sentimeter dan bagi Paskibraka putri 1 (satu) sentimeter di atas kerah baju bagian belakang;
4) Tidak memelihara jambang, jenggot, kumis, poni, dan kuncir bagi Paskibraka putra;
5) Khusus Paskibraka putri mengenakan riasan (make up) yang wajar, pantas, dan tidak mencolok serta menggunakan warna natural; dan
6) Kuku pendek, dipotong rapi, dan tidak diwarnai.

Dalam SK Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 juga dilampirkan 2 gambar pakaian Paskibraka Putra dan Paskibraka Putih. Pada gambar pakaian Paskibraka putri tidak ada gambar yang memperlihatkan yang memakai jilbab.

(lir/imk)

IKN (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menegaskan tidak memaksa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri untuk melepas jilbab saat bertugas sebagai Paskibraka dalam acara pengukuhan dan pengibaran bendera 17 Agustus 2024.

"Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," tegas Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam keterangan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu.

Yudian menegaskan pakaian, atribut, dan sikap, tampang Paskibraka sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan para Paskibraka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

Dia menyampaikan saat proklamasi, Indonesia terdiri dari berbagai kebhinekaan. Dalam rangka menjaga kembali persatuan maka dibuatlah Paskibraka dalam bentuk seragam, untuk menjaga kebhinekaan itu dalam rangka kesatuan.

"Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka," ujar Yudian.

Dia mengatakan aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dalam Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap, tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

"Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka Tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp10.000," ujar Yudian.

Surat pernyataan itu mengenai kesediaan untuk mematuhi peraturan pengukuhan Paskibraka dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka Tahun 2024.

"Dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap, tampang Paskibraka. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024," jelas dia.

Yudian belum menjawab saat ditegaskan apakah Paskibraka akan mendapatkan sanksi jika tidak mengikuti peraturan yang ada, termasuk soal keseragaman.
​​​​​​

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran sentral dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Lima sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Namun, dalam era globalisasi dan modernisasi yang pesat, nilai-nilai Pancasila terancam mengalami distorsi atau penyimpangan.

Penyebaran budaya asing, perkembangan teknologi, dan perubahan pola pikir generasi muda sering kali menyebabkan distorsi nilai-nilai Pancasila. Fenomena seperti radikalisme, konsumerisme, dan individualisme yang kian marak menunjukkan bagaimana nilai-nilai asli bangsa ini terkikis oleh pengaruh eksternal.

Seorang pakar filsafat Pancasila Prof. Dr. Kaelan, M.S. mengatakan, tantangan terbesar dalam menjaga Pancasila adalah "kemampuan generasi muda untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut di tengah arus globalisasi yang deras."

Kaelan menegaskan bahwa tanpa upaya sadar dan sistematis, generasi muda bisa kehilangan jati diri bangsa yang berlandaskan Pancasila.

Gerakan Pramuka sebagai organisasi kepanduan di Indonesia memiliki peran strategis dalam menanamkan dan menjaga nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda.

Gerakan Pramuka memiliki misi utama untuk membentuk karakter dan kepribadian generasi muda Indonesia. Melalui berbagai kegiatan yang terstruktur dan berjenjang,
Pramuka menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kerja sama, tanggung jawab, dan cinta tanah air yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Menurut Dr. H. Syamsul Maarif, M.Si., Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, "Gerakan Pramuka adalah wadah yang efektif untuk membentuk karakter bangsa yang Pancasilais, karena seluruh kegiatan dalam Pramuka diarahkan pada internalisasi nilai-nilai Pancasila."

Kegiatan seperti upacara bendera, latihan kepemimpinan, serta pengabdian masyarakat secara langsung mempraktikkan dan menguatkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Implementasi Nilai Pancasila dalam Kegiatan Pramuka

Dalam Gerakan Pramuka, nilai-nilai Pancasila diterapkan secara praktis melalui berbagai kegiatan.

Nilai dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, diimplementasikan dengan kegiatan keagamaan seperti doa bersama sebelum dan sesudah beraktivitas, serta pengenalan ajaran agama masing-masing anggota, menguatkan nilai-nilai spiritual dan toleransi beragama.

Penerapan nilai sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dalam Gerakan Pramuka diantaranya adalah dengan mendorong anggota untuk menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan orang lain dengan adil. Kegiatan bakti sosial dan kerja sama dalam kelompok kecil menumbuhkan rasa empati dan keadilan.

Kegiatan persahabatan antardaerah dan suku dalam Pramuka memupuk semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Ini merupakan penerapan nilai Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia. Anggota Pramuka belajar untuk menghargai keberagaman dan menjaga persatuan.

Sistem kepemimpinan dalam Pramuka yang demokratis, di mana keputusan diambil melalui musyawarah, mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan kebijaksanaan. Hal ini sesuai dengan sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Sedangkan sila kelima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia diimplementasikan melalui kegiatan Pramuka yang berbasis pengabdian kepada masyarakat, seperti membantu korban bencana alam, sehingga menjadi wujud nyata dari penerapan nilai keadilan sosial.

Pengaruh Pramuka terhadap Pencegahan Distorsi Nilai Pancasila

Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa anggota Pramuka memiliki pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila yang lebih kuat dibandingkan dengan non-anggota.

Penelitian ini menunjukkan bahwa 85 persen anggota Pramuka aktif memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sementara pada kelompok non-anggota hanya mencapai 65 persen.

Prof. Dr. Sutaryo, M.Si., seorang peneliti senior di LIPI mengatakan, kegiatan Pramuka yang terstruktur dan konsisten dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan telah berhasil menciptakan generasi muda yang lebih tahan terhadap pengaruh negatif globalisasi.

Sutaryo juga menambahkan bahwa Pramuka berperan penting dalam membentuk "karakter generasi muda yang kuat, berwawasan kebangsaan, dan memiliki daya tahan terhadap distorsi nilai-nilai Pancasila."

Meskipun memiliki banyak keunggulan, Gerakan Pramuka juga menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan perannya. Tantangan terbesar adalah bagaimana membuat kegiatan Pramuka tetap relevan dan menarik bagi generasi muda di era digital. Generasi muda saat ini lebih tertarik pada teknologi dan media sosial, yang sering kali menjadi saluran bagi distorsi nilai-nilai Pancasila.

Namun, tantangan ini juga membuka peluang. Pramuka dapat mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas penyampaian nilai-nilai Pancasila. Misalnya, dengan mengembangkan aplikasi pembelajaran interaktif berbasis nilai-nilai Pancasila, atau memanfaatkan media sosial untuk kampanye tentang pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan.

Pakar pendidikan karakter Dr. Ir. H. Budi Prayitno, M.T. mengatakan, "Integrasi teknologi dalam Gerakan Pramuka adalah kunci untuk memastikan relevansi dan daya tarik Pramuka di era modern, sekaligus memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila." Ia menekankan pentingnya inovasi dalam kegiatan Pramuka untuk menjawab tantangan zaman tanpa mengorbankan esensi pendidikan karakter yang Pancasilais.

Pramuka di Era Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 menjadi ujian bagi Gerakan Pramuka dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di tengah keterbatasan fisik. Selama pandemi, Pramuka tetap aktif melalui kegiatan daring, seperti webinar, diskusi online, dan kampanye sosial di media digital. Inisiatif ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi Pramuka dalam menghadapi situasi krisis, sekaligus tetap menjaga esensi nilai-nilai Pancasila.

Sebagai contoh, Kwartir Daerah Jawa Barat mengadakan program "Pramuka Peduli" yang menggalang bantuan dan dukungan untuk masyarakat terdampak pandemi. Program ini tidak hanya menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi, tetapi juga menjadi sarana praktis bagi anggota Pramuka untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kondisi nyata.

Melalui kegiatan yang terstruktur dan berorientasi pada pendidikan karakter, Pramuka berhasil menanamkan dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Meskipun menghadapi tantangan, seperti relevansi di era digital, Pramuka tetap memiliki peluang besar untuk terus berkontribusi dalam menjaga keutuhan bangsa.

Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, Pramuka dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan zaman, sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, penguatan dan pengembangan Gerakan Pramuka harus terus didukung oleh semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta.

*) Lucky Akbar adalah ASN pada Kementerian Keuangan RI

Copyright © ANTARA 2024

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten meluncurkan program penyelarasan produk hukum daerah (Larasakumda) di Pendapa Ageng Kabupaten Klaten, Minggu (11/8/2024).

Program tersebut diselenggarakan guna penyelarasan indikator nilai-nilai Pancasila pada pembentukan produk hukum di Kabupaten Klaten.

Peluncuran Laraskumda ditandai dengan pemukulan gong serta penandatanganan nota kesepahaman antara BPIP dan Pemkab Klaten yang diwakili oleh Sekda Klaten, Jajang Prihono.

Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan melalui peluncuran Laraskumda diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

"Semoga dengan adanya penandatanganan kerja sama dan juga peluncuran Laraskumda ini Pemerintah Kabupaten Klaten dapat terus bersinergi membina ideologi Pancasila dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta terwujudnya Pemerintah Kabupaten Klaten dengan nilai-nilai Pancasila," paparnya.

Sementara itu Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP, Adhianti, mengatakan langkah tersebut merupakan upaya dalam proses pengarusutamaan Pancasila, sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga negara.

Ia berharap pihaknya dapat terus bersinergi dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila.

"Semoga dengan adanya program ini semua pihak dapat terus bersinergi dengan mengutamakan nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan peraturan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya," ucap dia.

Dengan adanya program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat di wilayah Klaten dalam penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila," imbuhnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan ini turut digelar pelepasan mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah Kabupaten Klaten.

Ratusan mahasiswa yang andil dalam program KKN ini diharapkan menjadi duta yang menyebarkan nilai-nilai ideologi Pancasila.

Klaten -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) meluncurkan program penyelarasan produk hukum daerah (Laras Kumda). Sekretaris Daerah (Sekda) Jajang Prihono berharap program ini dapat menguatkan nilai-nilai pancasila di Klaten.

Peluncuran Laras Kumda dilaksanakan di Pendapa Setda Klaten, ditandai dengan pemukulan gong serta nota penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh BPIP dan Sekda Klaten, Jajang Prihono.

Ia berharap, lewat peluncuran Laras Kumda kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyusunan produk hukum daerah di Kabupaten Klaten dapat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

"Semoga dengan adanya penandatanganan kerjasama dan juga peluncuran Laras Kumda ini, Pemkab Klaten dapat terus bersinergi membina ideologi Pancasila dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya," kata Jajang di Pendapa Setda Klaten, Minggu (11/8/2024).

Adapun, Laras Kumda diluncurkan guna menyelaraskan indikator nilai-nilai Pancasila pada pembentukan produk hukum. Lewat program tersebut, Jajang turut berharap nantinya dapat terwujud Pemkab Klaten selalu seiring dengan nilai-nilai Pancasila.

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIB Adhianti mengatakan, peluncuran Laras Kumda menjadi salah satu upaya pengarusutamaan Pancasila, sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga negara.

Dalam peluncuran program itu ia turut berharap, pihaknya dapat terus bersinergi dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila.

"Semoga dengan adanya program ini semua pihak dapat terus bersinergi dengan mengutamakan nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan peraturan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya," harapnya.

"Dengan adanya program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat di wilayah Klaten dalam penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila," sambungnya.

(anl/ega)

Jakarta (ANTARA) - Tahukah Anda, pada tahun 2022 lalu, Paskibraka tidak lagi berada di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), melainkan sudah berada di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 5 April 2022 ini terdiri dari 13 halaman.

Salah satu poin dalam Perpres tersebut menyebutkan bahwa BPIP akan mengkoordinasikan Program Paskibraka. "Program Paskibraka secara nasional berada di bawah koordinasi Badan," demikian bunyi Pasal 3. Pasal 1 menjelaskan bahwa Badan merupakan lembaga yang menangani urusan pemerintahan dalam pembinaan ideologi Pancasila.

Dengan diundangkannya Perpres tersebut, Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), yang sebelumnya dikoordinasikan oleh Kemenpora, kini berada di bawah koordinasi BPIP sejak tahun 2022.

Hal ini bertujuan, untuk mengkader calon pemimpin bangsa yang memiliki karakter Pancasila. Oleh karena itu, pembekalan untuk Paskibraka tidak hanya mencakup pelatihan baris-berbaris.

Akan tetapi juga melibatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, pemantapan nilai-nilai kebangsaan, serta pendampingan oleh pengasuh atau pamong melalui pendekatan Sistem Desa Bahagia selama pendidikan dan pelatihan.

Selain melaksanakan tugas menaikkan dan menurunkan Sang Merah Putih pada upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI dan Hari Lahir Pancasila, Paskibraka juga dipersiapkan untuk menjadi Duta Pancasila.

Lebih lanjut, pelaksanaan Program Paskibraka di tingkat pusat dilakukan oleh BPIP bekerja sama dengan Komando Garnisun Tetap (Kogartap) I Jakarta dan Lemhannas RI, dengan panitia pelaksana yang melibatkan BPIP, Kemensetneg, Kemendagri, TNI/POLRI, Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI), dan tenaga medis.

Sementara itu, pelaksanaan Program Paskibraka di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota berada di bawah koordinasi BPIP melalui kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri.

Kendati demikian, panitia Pelaksana dipimpin oleh Sekda dan anggotanya meliputi TNI/POLRI, Kesbangpol/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola Program Paskibraka, akademisi/praktisi, DPPI, tenaga medis, serta OPD lainnya.

Dasar hukum pelaksanaan Program Paskibraka meliputi Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Peraturan BPIP No. 3 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Perpres No. 51 Tahun 2022 mengenai Program Paskibraka.

Sebagai bagian dari tugasnya, BPIP memastikan pelatihan intensif dan standar untuk anggota Paskibraka. Pelatihan ini mencakup kedisiplinan, keterampilan baris-berbaris, serta pemahaman tentang sejarah dan makna bendera Merah Putih.

BPIP juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan sekolah-sekolah dalam proses seleksi dan persiapan Paskibraka di seluruh Indonesia.

Dengan itu Paskibraka tidak hanya tampil dalam perayaan kemerdekaan, tetapi juga pada berbagai acara kenegaraan lainnya. Mereka berperan secara simbolis dalam memperkuat rasa nasionalisme dan persatuan bangsa.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024