Jakarta -

Eks Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menanggapi isu dirinya digadang-gadang akan menjabat Menko Polhukam di era pemerintahan Prabowo Subianto nanti. Yusril mengaku siap jika mendapat penugasan ini.

"Ya insyallah kalau diminta, tugas-tugas itu akan dilaksanakan dengan baik," ujar Yusril usai menghadiri acara peluncuran buku oleh Waka DPD RI Sultan B Najamuddin di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024).

Yusril mengungkit sudah memiliki pengalaman di eksekutif. Dia menyebut pernah dua kali menjabat menteri bidang hukum dan Mensesneg.

"Dan memang selama ini pengalaman-pengalaman saya yang lalu pun baik sebagai Menkumham dua kali, Mensesneg yang berkaitan masalah hukum," kata dia.

Yusril mengaku kerap berkomunikasi dengan Prabowo terkait bidang hukum. Komunikasi itu, sebut dia, juga dilakukan dengan orang-orang dekat Prabowo, seperti Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

"Diskusi sudah lama kita lakukan sebenarnya, sejak sebelum pencoblosan pilpres itu, dan sesudah itu beliau ya tentu beliau sibuk, bahan-bahan sudah matang, dan diskusi-diskusi internal sih tentu dilakukan ya, kami sering komunikasi dengan Pak Dasco dan Pak Muzani, dan semua itu kita saling bertukar pikiran tentang apa yang lebih baik untuk masa mendatang," kata Yusril.

Namun, dia tak menjawab gamblang apakah dirinya sudah mendapat tawaran dari Prabowo untuk menduduki jabatan tersebut. Dia menyerahkan urusan penyusunan kabinet kepada Prabowo.

"Kalau saya ya tentu tidak akan mampu melaksanakan sesuatu yang tidak saya mengerti, tapi kalau yang saya mengerti insyaallah menjadi lebih ringan, tapi segala sesuatu kita kembalikan ke Pak Prabowo," ujarnya.

Sebelumnya, usulan Yusril menjadi Menko Polhukam dimunculkan oleh Pj Ketua Umum PBB Fahri Bachmid pada beberapa waktu lalu. Fahri melihat jabatan tersebut sesuai dengan kapasitas dan keilmuan Yusril.

"Ya, jadi kan sampai saat ini kan belum tahu dia jabatannya di mana. Tapi kalau andaikan ditanya tentang idealnya beliau, posisi-posisi kementerian itu mungkin lebih tepat sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya, itu di Menko Polhukam. Mungkin tempatnya di situ. Karena lebih luas, lebih kepada aspek kebijakan yang jauh lebih holistik, kira-kira beliau bisa pikirkan tentang bagaimana bangun sistem dan sebagainya," kata Fahri kepada wartawan di kediamannya, Kamis (23/5) lalu.

(fca/whn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan dirinya siap jika diminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Koordinator (Menko) di Bidang Hukum dan HAM.

Yusril mengungkit dirinya yang berpengalaman menjadi Menkumham dan Mensesneg.

"Ya insya Allah kalau diminta. Tugas-tugas itu akan dilaksanakan dengan baik dan memang selama ini, pengalaman-pengalaman saya yang lalu pun, baik sebagai Menkumham dua kali, Mensesneg, yang berkaitan masalah hukum," ujar Yusril di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat (27/9/2024) malam.

Yusril menyampaikan, masih banyak legasi yang dia tinggalkan sebagai Menteri Kehakiman dan HAM di masa lalu.

Dia menyebut, begitu banyak undang-undang (UU) dan lembaga yang sampai saat ini masih berlaku.

"Misalnya UU KPK, UU PPATK, UU Advokat, Notaris, UU TNI, UU Polri, UU Kejaksaan, hampir semua itu UU yang dibentuk pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman," tutur dia.

"Tentu harapan kita ke depan semoga ini akan lebih baik," ujar Yusril.

Yusril menjelaskan, dirinya tidak akan mampu untuk menduduki suatu jabatan yang dia tidak mengerti.

Dia menyebut, urusannya akan menjadi lebih ringan jika ditempatkan di pos kementerian yang sesuai dengan bidangnya.

"Tapi segala sesuatu kita kembalikan ke Pak Prabowo," ucap dia.

Meski demikian, Yusril menegaskan dirinya baru mendengar isu menjadi Menko di era Prabowo dari pemberitaan media saja.

Dia mengklaim belum ada kepastian apakah dirinya akan masuk kabinet Prabowo atau tidak.

"Jadi saya serahkan kepada Pak Presiden dan Wapres terpilih untuk merekrut para menteri yang terbaik menurut pandangan beliau, yang loyal kepada beliau, dan mendukung sepenuhnya program-program yang beliau-beliau telah rumuskan," kata Yusril.

Barang siapa yang tidak mengamalkan Pancasila, sejatinya dirinya sedang melawan agama dan Tuhan.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol. Ahmad Nurwakhid menilai implementasi nilai-nilai Pancasila memperkuat pembentukan karakter generasi Z dalam melawan radikalisme dan terorisme.

Di tengah kenyataan bahwa remaja merupakan salah satu kelompok paling rentan disusupi paham radikalisme, menurut dia, pemahaman anak muda Indonesia tentang nilai-nilai Pancasila menjadi sangat relevan.

"Pancasila merupakan benteng utama untuk menjaga keutuhan bangsa yang majemuk," ujar Nurwakhid dalam seminar di Universitas Bung Karno, Jakarta, Selasa (24/9), seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Brigjen Pol. Ahmad mengemukakan bahwa Pancasila merupakan hasil rumusan para pendiri bangsa, termasuk ulama dan tokoh nasional yang dipimpin oleh Bung Karno.

Ideologi Pancasila, lanjut dia, yang digali dari berbagai nilai luhur agama dan budaya nusantara, menjadikannya sebagai pemersatu bangsa yang plural dan heterogen.

Maka dari itu, Nurwakhid mengatakan bahwa semua sila dalam Pancasila selaras dengan perintah Tuhan dalam agama yang mengajarkan kebaikan dan harmoni.

"Jadi saya tegaskan, barang siapa yang tidak mengamalkan Pancasila, sejatinya dirinya sedang melawan agama dan Tuhan," kata dia menegaskan.

Ia juga menolak adanya dikotomi antara Pancasila dan agama. Menurut dia, Pancasila dan kitab suci atau agama tidak bisa dikotak-kotakkan.

Dengan demikian, dia menekankan pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan generasi yang memiliki ketahanan ideologis, moral, dan spiritual dalam menghadapi ancaman radikalisme.

Nurwakhid turut mengajak generasi Z untuk aktif mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta masyarakat yang harmonis, damai, dan jauh dari berbagai paham ekstremis yang mengancam stabilitas bangsa.

"Kami berharap makin banyak generasi muda yang memahami esensi Pancasila serta menerapkannya sebagai landasan moral dan ideologis dalam melawan ancaman radikalisme maupun terorisme di Indonesia," ucap Nurwakhid menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Solo -

Pancasila adalah ideologi nasional sekaligus falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia. Sebagai sebuah ideologi nasional, Pancasila punya tiga dimensi yang perlu detikers pahami. Apa saja? Berikut ini penjelasan dan contohnya.

Dikutip dari buku Ensiklopedia Pancasila oleh R Toto Sugiarto dkk, Pancasila tersusun dari dua kata Sanskerta, yakni panca dan syila. Panca bermakna lima, sedangkan syila berarti sendi, dasar, alat, ataupun asas. Artinya, Pancasila bisa dimaknai sebagai lima asas atau lima dasar.

Lebih lanjut, dirujuk dari Jurnal Office berjudul 'Relevansi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka di Era Reformasi' oleh A Aco Agus, sebagai ideologi bangsa dan negara alias nasional, Pancasila tergolong sebagai sebuah ideologi terbuka. Apa artinya?

Maksudnya, ide-ide yang mendasari Pancasila tidaklah dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, maupun budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah milik rakyat.

Tiga Dimensi Pancasila sebagai Ideologi Nasional

Diringkas dari laman resmi Library Lemhannas dan sumber yang telah disebutkan sebelumnya, Pancasila sebagai ideologi nasional punya tiga dimensi. Ketiganya adalah:

1. Dimensi Realitas

Maknanya, suatu ideologi harus bisa mencerminkan realita kehidupan yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, Pancasila harus mampu untuk diaplikasikan dalam kehidupan bangsa sehari-hari alias konkrit (bukan hanya ide belaka). Selain itu, Pancasila juga mampu memotivasi pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.

2. Dimensi Idealisme

Pancasila punya dimensi idealisme berarti memiliki nilai-nilai dasar yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Nah, nilai-nilai ini pada dasarnya bersumber pada filsafat Pancasila. Dimensi idealistis yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta mendorong motivasi pendukungnya untuk mewujudkan cita-cita.

3. Dimensi Fleksibilitas

Sesuai namanya, dimensi fleksibilitas berarti kemampuan nilai-nilai Pancasila untuk selalu menyesuaikan diri dengan perubahan, perkembangan, maupun pemikiran-pemikiran baru. Atau, dengan kata lain, Pancasila memiliki dimensi fleksibilitas karena terus memelihara dan memperkuat relevansinya dari masa ke masa sebagaimana penjelasan dari dokumen unggahan Repository Unikom.

Contoh Dimensi Pancasila

Lalu, apa contoh dimensi realistis, idealistis, dan normatif Pancasila? Berikut ini poin-poin pentingnya diambil dari tugas mata kuliah Pancasila oleh Moch Rezeki Setiawan asal Universitas Ahmad Dahlan:

Contoh Dimensi Realitas

Sila pertama: Seseorang menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing.
Sila kedua: Tidak membeda-bedakan suku bangsa.
Sila ketiga: Kegiatan gotong royong membersihkan kelas.
Sila keempat: Memilih pengurus kelas.
Sila kelima: Menyantuni anak yatim.

Contoh Dimensi Idealisme

Sila pertama: Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Sila kedua: Pengakuan terhadap harkat martabat manusia.
Sila ketiga: Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.
Sila keempat: Terwujudnya lembaga perwakilan yang demokratis.
Sila kelima: Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Contoh Dimensi Fleksibilitas

Sila pertama: Diakuinya Konghucu sebagai agama baru.
Sila kedua: Adanya undang-undang tentang HAM.
Sila ketiga: Pengaturan wilayah laut.
Sila keempat: Pemilihan presiden secara langsung.
Sila kelima: Pendirian bank syariah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Demikian penjelasan lengkap mengenai 3 dimensi Pancasila sebagai ideologi nasional plus contohnya. Semoga pembahasannya mencerahkan, ya!

(par/par)

Jakarta -

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada 11 orang terkait kasus kekerasan terhadap anak di Daycare Wensen School Indonesia (WSI) oleh pemilik WSI, Meita Irianty (37) alias Tata Irianty. LPSK menilai perlunya perlindungan dalam kasus ini karena dua korban adalah anak-anak.

Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo mengungkapkan bahwa 11 orang yang menerima perlindungan LPSK terdiri atas 2 korban (anak), 1 pelapor (ayah korban), dan 8 saksi (pengasuh) di WSI.

"Kami memahami pentingnya perlindungan dalam kasus ini, mengingat dampaknya terhadap korban yang masih berusia anak-anak dan perlu dipulihkan. Selain itu, juga penting untuk melindungi para Saksi yang telah dan akan terus berkontribusi dalam pengungkapan perkara guna mendukung upaya penegakan hukumnya," kata Antonius dalam keterangan yang diterima, Jumat (20/9/2024).

Perlindungan tersebut diberikan berdasarkan putusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada Selasa (17/9/2024), yang dihadiri oleh tujuh komisioner LPSK.

Antonius mengatakan delapan terlindung yang berstatus saksi mendapat program pemenuhan hak prosedural dan dua di antaranya mendapat rehabilitasi psikologis. Pemenuhan hak prosedural diberikan meliputi pendampingan dalam proses hukum dan rehabilitasi psikologis dalam mendukung upaya pemulihan kondisi psikologis para saksi.

Adapun dua korban yang merupakan anak mendapat perlindungan berupa fasilitasi restitusi. Sementara satu pelapor mendapat perlindungan pemenuhan hak prosedural.

"Diperlukan penguatan pengawasan agar perkara serupa tidak terjadi lagi. Kita ketahui bahwa usia anak adalah masa perkembangan penting dan Anak termasuk kelompok rentan yang mengalami kekerasan," ungkap Antonius.

Dalam proses penelaahan permohonan perlindungan, LPSK berkoordinasi dengan Unit PPA Polres Kota Depok, UPTD PPA Kota Depok dan RS Mitra Keluarga Depok. Hal ini dilakukan untuk menghimpun keterangan, asesmen kebutuhan Terlindung dan layanan yang sudah diberikan oleh lembaga terkait.

Saat ini proses hukum terhadap pelaku masih berjalan. LPSK berkomitmen untuk terus mendampingi para korban dan saksi guna memastikan keadilan dapat ditegakkan.

"Kasus ini juga mencerminkan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap tempat penitipan anak, di tengah kebutuhan daycare yang meningkat," pungkas Antonius.

Bos Daycare Ditahan

Meita Irianty (37) alias Tata Irianty, tersangka penganiayaan balita dan bayi di tempat penitipan anak di Depok, sudah kembali ke tahanan. Polisi memperpanjang masa tahanan Meita.

"Kalau perpanjangan penahanan sudah ya. Kalau tahap I belum karena kita baru mendapatkan hasil visum dan kita menunggu visum psikiatri hukum dari korban (MK) yang satunya yang di atas 1 tahun," kata Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana kepada wartawan di Mapolres Metro Depok, Rabu (21/8).

Dia mengatakan berkas perkara masih dalam proses untuk diserahkan ke jaksa. Namun masa penahanan Meita diperpanjang hingga 40 hari.

(lir/lir)

AMBON - Peran agama di Indonesia yang dinilai semakin bergeser dari esensinya kini lebih sering digunakan sebagai formalitas serta alat politik. Akibatnya, peran agama dalam menjaga etika dan moralitas masyarakat melemah.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Ma'arif Institute Andar Nubowo dalam diskusi yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bertema ?Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara: Etika dan Agama? yang digelar di Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, Jumat (20/9/2024)

Nubowo mengungkapkan agama saat ini lebih sering digunakan sebagai alat politik dan ekonomi. ?Agama hanyalah alat untuk diperlemah atau dipergunakan untuk status quo politik dan ekonomi,? ungkapnya.

Nubowo juga menyoroti adanya favoritisme terhadap agama-agama tertentu yang dianggap memperburuk kondisi moralitas publik. Dengan agama digunakan sebagai instrumen politik, peran agama dalam menjaga etika dan moralitas masyarakat melemah, menyebabkan terjadinya tragedi etika dan moralitas publik.

?Agama tidak lagi mampu menjadi kekuatan moral yang independen, tetapi justru menjadi alat untuk kepentingan politik praktis,? ujarnya.

Padahal, dalam sejarahnya peran agama di Indonesia selalu dijadikan basis etika dalam kehidupan berbangsa, bahkan ikut menjadi instrument mencapai kemerdekaan Indonesia.

Di negara-negara barat, kata Nubowo, dikembangkan konsep mengenai civil religion yang berasal dari nilai universal dan nilai profetik agama yang disandarkan pada nilai-nilai agama yang universal sekaligus digabungkan pada prinsip sekular modern di Barat.

?Ini perlu jadi renungan kita semua bagaimana negara kita yang berideologi Pancasila perlu melakukan radikalisasi Pancasila, sebagaimana yang disebutkan Kuntowijoyo. Jadi bagaimana menjadikan Pancasila sebagai ideologi dasar kita. Sehingga Pancasila bukan cuma batang tubuh, tapi juga kaki-kaki kita,? katanya.

Akademisi IAIN Ambon Abidin Wakano melihat agama-agama di Indonesia kini kehilangan semangat profetiknya. Menurut Wakano, agama sudah tidak lagi memiliki daya untuk menuntun masyarakat menjawab berbagai tantangan sosial dan justru terjebak dalam industrialisasi politik identitas.

?Oligarki, kapitalisasi agama membuat agama-agama ikut terperangkap dalam sistem oligarki,? tegas Wakano, yang menyoroti kekuatan ekonomi dan politik elite turut menggerus otoritas moral agama.

Wakano menilai sejak Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019, agama telah digunakan secara luas dalam narasi politik identitas. Penggunaan agama dalam politik ini menyebabkan segregasi sosial, memecah masyarakat berdasarkan identitas agama, dan memunculkan mentalitas in-group dan out-group.

?Agama yang seharusnya berperan sebagai pedoman etis dan moral bagi masyarakat, kini terperangkap dalam dinamika politik praktis yang mengaburkan nilai-nilai substansial agama,? ujarnya.

Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ahmad Najib Burhani mengungkapkan adanya paradoks dalam keberagamaan di Indonesia. Salah satunya pluralitas yang terbatas. Menurut Burhani, meskipun Indonesia mengakui pluralisme agama, ada batasan-batasan tertentu yang diberikan oleh negara.

Hal ini serupa dengan pendekatan "messianic tendency" yang dilakukan oleh negara-negara Barat dalam menyebarkan nilai-nilai mereka, seperti kolonialisme yang beralasan membawa peradaban. ?Di kita, dengan membawa mereka ke jalan yang benar, kita sebut itu paradigma yang melegalkan diskriminasi terhadap agama yang lain,? ujarnya.

Burhani juga menyebutkan paradoks negara beragama dan berketuhanan yang menunjukkan ada korelasi yang tampak negatif antara kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dengan keyakinan terhadap pentingnya agama.

?Negara yang memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi cenderung masyarakatnya menganggap agama tidak penting,? ujarnya, merujuk pada World Happiness Index yang menunjukkan negara-negara yang lebih bahagia sering kali adalah negara yang tidak terlalu religius.

Namun, Burhani juga mencatat negara-negara yang religius sering kali unggul dalam filantropi, termasuk Indonesia. "Filantropi adalah salah satu kekuatan dari negara beragama seperti Indonesia," tambahnya.

Akademisi Universitas Satya Wacana Salatiga Izak Lattu mengatakan ada pluralitas tanpa kesetaraan dalam pengelolaan agama di Indonesia, yang menyebabkan kelompok-kelompok tertentu merasa terpinggirkan.

"Kita berhadapan dengan mayoritanisme yang sangat besar," ungkap Lattu, yang menyoroti bagaimana kelompok mayoritas sering kali menganggap kelompok minoritas sebagai "denizen" atau warga negara setengah.

Lattu juga menekankan pentingnya memperkuat nasionalisme berdasarkan Pancasila. Lattu juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

?Kita harus kembali ke Pancasila sebagai akta hidup bersama yang harus ditempatkan sebagai political covenantal pluralism,? tegasnya.

Direktur Interfidei Elga Sarapung mempertanyakan pengakuan terhadap keberagaman agama di Indonesia. ?Setelah 79 tahun merdeka, kita masih berputar di sekitar berapa agama yang diakui. Masih banyak masyarakat yang menyebut hanya 5 agama yang diakui di Indonesia,? ungkapnya.

Elga mengamati meskipun konstitusi mengakui enam agama, praktik nyata di lapangan menunjukkan adanya diskriminasi terhadap agama minoritas seperti Baha?i dan Sikh yang dikategorikan sebagai penghayat kepercayaan. ?Praktik hidup beragama di Indonesia terjebak pada ritualitas tanpa memperhatikan substansi yang lebih dalam,? tambah Elga.

Guru Besar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Zuly Qodir mengatakan, Indonesia dan beberapa negara sudah masuk dalam tahap post-sekularism yang mengarah formalisasi. Beragama sifatnya hanya artifisia, sehingga tidak mendorong pada motivasi orang menjadi progresif.

?Misalnya bagaimana tentang kemiskinan, bagaimana kemiskinan direspons oleh agama-agama di Indonesia. Ya karena sering ambil sifatnya yang formalistic,? katanya.

Hamburg: Warga Negara Indonesia (WNI) di Jerman Utara, khususnya pemuda Indonesia yang datang ke Jerman untuk belajar dan bekerja (ausbildung dan aupair) kerap mengalami depresi karena culture shock dan kurangnya sistem pendukung (support system) untuk membantu mereka menghadapi situasi yang sama sekali berbeda dengan situasi di tanah air.

Sebanyak 6.655 masyarakat Indonesia yang berada di wilayah kerja KJRI Hamburg harus menyesuaikan dengan situasi sosial dalam berinteraksi dengan warga lokal yang beragam pula. Derap kehidupan di Jerman yang sangat cepat pascacovid-19, membuat beberapa anggota masyarakat Indonesia merasa kerekatan dan perasaan kebangsaan semakin berkurang.

Merespons situasi tersebut, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan KJRI Hamburg, Jerman menjalin kerja sama strategis dalam acara Silaturahmi Kebangsaan yang diselenggarakan KJRI Hamburg, 11-13 September 2024. Kegiatan ini mengandung makna strategis dalam upaya pembinaan ideologi Pancasila terhadap WNI di wilayah kerja KJRI Hamburg.
Dewan Pakar Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri BPIP, Darmansyah Djumala menuturkan, Pancasila merupakan solusi atas segala permasalahan sosial. Bukan hanya bagi Bangsa Indonesia, melainkan bagi masyarakat dunia secara universal.

“Pidato Bung Karno di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1960 yang berjudul ”To Build the World Anew” telah ditetapkan UNESCO sebagai Memory of The World. Ini berarti PBB mengakui bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang dapat diadopsi, baik oleh PBB maupun negara lain”, terang Djumala.

Ia menjelaskan, nilai-nilai kebaikan dalam Pancasila akan tetap kokoh bertahan dari masa ke masa sebagai kekuatan Bangsa Indonesia, termasuk bagi para diaspora di Jerman.

“Dengan Pancasila, Bangsa Indonesia tetap utuh dan mampu bertahan dalam kesatuan meski terjadi dinamika politik dunia. Berakhirnya Perang Dingin pada 1991 telah meruntuhkan Uni Soviet dan Yugoslavia. Arab Spring pada 2011 membuat banyak negara-negara Arab Timur Tengah bubar dan dilanda perang saudara. Namun di tengah gejolak politik dunia itu, Indonesia tetap utuh dengan Pancasila dan NKRI-nya,” ujar Djumala.

Djumala juga menguatkan para WNI agar selalu berpegang teguh kepada Pancasila untuk saling bergotong royong dalam menyelesaikan sejumlah persoalan selama tinggal di negara bagian yang memiliki keunggulan dalam industri penerbangan (Airbus dan Lufthansa Technik) ini. Ia juga berharap, WNI di Hamburg dapat selalu menjaga eksistensi Pancasila sebagai pedoman hidup yang menjadi citra diri sehingga kini mereka dihormati sebagai bangsa yang beretika dan dipandang positif oleh warga Jerman maupun pemerintah Jerman.

“Saat ini ideologi Pancasila menghadapi ancaman dari ideologi transnasional. Masyarakat Indonesia di Hamburg dapat mewaspadai hal tersebut karena dapat menyebabkan keterbelahan sosial dan bisa mencederai citra masyarakat Indonesia di luar negeri,” ungkap Djumala.

Di tengah intensnya hubungan antar-bangsa di dunia, masyarakat Indonesia di luar negeri sangat terekspose terhadap nilai-nilai baru yang dibawa oleh ideologi transnasional, yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. BPIP menilai, upaya menjaga ketahanan ideologis di kalangan masyarakat menjadi hal yang mendesak dalam pembinaan masyarakat Indonesia di luar negeri.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah mengajak masyarakat Indonesia di Braunschweig untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia di tanah rantau dengan senantiasa menghayati dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila.

“Pancasila adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia yang sudah final dan tidak bisa diubah oleh siapapun dan sampai kapanpun. Bangsa Indonesia yang merdeka didirikan bukan karena atas pertimbagan mayoritas atau minoritas. Tapi bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang beraneka ragam suku, etnik, bahasa, budaya dan agama,” ungkapnya.

Basarah juga mengajak masyarakat Indonesia di luar negeri untuk mejaga keutuhan, persatuan dan kesatuan dengan menghormati perbedaan dan keberagaman.

KJRI Hamburg dan Perwakilan-Perwakilan Indonesia di luar negeri memainkan peran strategis untuk senantiasa menjaga kekompakan dan keharmonisan hubungan sosial sesama bangsa Indonesia di luar negeri. Untuk itu, Konjen KJRI Hamburg, Renata Siagian berharap pembinaan kepada para diaspora terus dilakukan guna memupuk ketahanan ideologi Pancasila di kalangan masyarakat Indonesia di luar negeri.

“Kurangnya pemahaman terhadap budaya Indonesia menyebabkan mereka yang lahir di Jerman menjadi kurang peka terhadap isyarat sosial dari keluarga mereka sendiri, maupun ketika berinteraksi dengan keluarga di tanah air,” ungkap Renata.

Ia menambahkan, dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat, KJRI menerima masukan mengenai concern orang tua yang menginginkan anak-anaknya dapat belajar Bahasa Indonesia, mengenal budaya dan nilai-nilai bangsa Indonesia, tanpa menutup diri terhadap hal-hal positif yang mereka pelajari di Jerman.

“Karena itu nilai-nilai tersebut perlu terus ditanamkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di Jerman,” tutup Renata.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

SALATIGA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) 2024, Letnan Jenderal TNI (Purn) Anto Mukti Putranto, menegaskan bahwa istilah "kandang banteng" tidak relevan untuk Jateng.

Dia menyatakan bahwa fokus utamanya saat ini adalah memenangkan pasangan Luthfi-Yasin.

"Saya tidak peduli istilah kandang-kandangan begitu, intinya kan sekarang bergerak terus memenangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin," kata Anto usai konsolidasi DPC Partai Gerindra Salatiga pada Minggu (15/9/2024) di Wisma Sinode.

Anto menambahkan bahwa dirinya telah memahami karakter masyarakat Jawa Tengah dan memiliki strategi khusus untuk Pilgub Jateng 2024.

"Iya kita kan bergerak terus ini, dan ingat, loyalitas kita pada presiden terpilih, dan perintahnya jelas, menangkan Luthfi-Yasin," ungkapnya.

Dia juga meminta seluruh kader untuk bersatu dalam memenangkan pasangan Luthfi-Yasin.

Ini termasuk di Kota Salatiga, di mana mereka juga harus mendukung pasangan dr.

Robby Hernawan-Nina Agustin yang diusung oleh Partai Gerindra.

"Karena itu jangan main-main, program harus jalan, loyalitas kita jelas, loyalitas yang tegak lurus," tegas Anto.

Ketua DPC Partai Gerindra Salatiga, Yuliyanto, menjelaskan bahwa konsolidasi ini bertujuan untuk menyatukan langkah seluruh kader partai hingga tingkat ranting dan sayap partai.

"Jadi selain bergerak untuk memenangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin, kita juga bersama dr. Robby Hernawan-Nina Agustin," ungkapnya.

Sementara itu, calon Wali Kota Salatiga dr Robby Hernawan mengungkapkan bahwa setiap partai memiliki kontribusi dalam Pilkada 2024 Kota Salatiga.

"Saya memang dinilai masih baru di dunia politik, tapi saya membawa harapan dari warga Salatiga untuk kemajuan kota dan kesejahteraan," kata Robby.

"Kita terus melakukan sosialisasi, termasuk mengenalkan program-program yang Beda, yakni Bergerak, Energik, Dinamis, dan Adaptif, sehingga dengan demikian Salatiga akan semakin mandiri dan mendunia," tambahnya.

Hamburg: Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengajak masyarakat Indonesia di Hamburg Jerman untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia di tanah rantau dengan menghayati dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Ajakannya tersebut disampaikan pada acara “Silaturahmi Kebangsaan: Merawat Kebhinekaan untuk Persatuan Masyarakat Indonesia di Jerman”, yang diadakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan dihadiri 60 orang perwakilan diaspora.

Basarah menjelaskan Pancasila untuk pertama kali disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Penerima penghargaan Democracy Award tahun 2020 dari Media Moeslem Choice Network ini juga menjelaskan fungsi Pancasila sebagai falsafah negara, ideologi negara, dasar dan sumber hukum.

“Para Founding Parents kita telah bersama-sama memikirkan dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang BPUPK. Ini artinya, bagaimana negara bangsa-Indonesia ini dibangun di atas fondasi kokoh ideologi Pancasila sebagai dasar negara,” terangnya.
Wakil Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini juga menegaskan, Pancasila adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia yang sudah final dan tidak bisa dirubah oleh siapapun dan sampai kapanpun.

“Sebab kalau mengubah atau membubarkan Pancasila, sama saja dengan membubarkan negara kesatuan Indonesia,” tegasnya sambil menyampaikan bangsa Indonesia Merdeka didirikan bukan karena persoalan mayoritas atau minoritas. Tapi bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang aneka ragam budaya, agama, suku, bahasa dan kekayaannya.

Hal sama disampaikan oleh Darmansyah Djumala, Dewan Pakar Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menurut Djumala, dengan Pancasila, bangsa Indonesia tetap survive, langgeng, tetap utuh bersatu meski terjadi gempa politik dunia.

Djumala menjelaskan sejarah pergolakan dunia mulai dari berakhirnya Perang Dingin pada 1991 yang disusul dengan runtuhnya Uni Soviet dan Yugoslavia, hingga terjadinya Arab Spring pada 2011, yang membuat banyak negara Arab Timur Tengah bubar dan dilanda perang saudara.

“Tapi gempa politik tersebut tidak membuat Indonesia terpengaruh dan terpecah-belah, Indonesia tetap utuh. Karena ada Pancasila,” terangnya.

Djumala juga menunjukkan fakta sejarah bahwa pidato Bung Karno mampu menggetarkan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pidato berjudul ”To Build the World Anew” tahun 1960 tersebut telah ditetapkan UNESCO sebagai Memory of The World.

Lebih lanjut Djumala memaparkan ancaman ideologi transnasional terhadap ideologi Pancasila. Diingatkan Djumala bahwa ideologi transnasional tersebut bisa menyebabkan keterbelahan sosial dan bisa mencederai citra masyarakat Indonesia diluar negeri.

“Karena itu mari kita jaga dan bela negara Indonesa ini dengan menghidupkan nilai-nilai Pancasila.” ajaknya.

Djumala mencontohkan nilai-nilai Pancasila yang paling bisa dirasakan dan diaplikasikan adalah nilai gotong royong. Hampir semua kehidupan masyarakat Indonesia selalu ada nilai gotong royong.

“Bahwa nilai Pancasila sudah embedded dan built-in sudah ada dalam diri kita sebagai Bangsa Indonesia, salah satunya adalah gotong royong. Dan nilai ini sudah menjadi nilai keseharian bangsa Indonesia,” terangnya.

Renata Siagian, Konjen RI di Hamburg, mengatakan maksud diadakannya acara tersebut, untuk merekatkan silaturahmi dan penguatan nilai-nilai Pancasila bagi diaspora Indonesia di wilayah kerja Hamburg.

“Ada nilai-nilai positif dari diri kita yang melekat secara inheren, yang tidak disadari dan menjadi suatu hal yang biasa dilakukan, seolah-olah sudah given. Dan nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai Pancasila,” tegasnya. Hal ini terlihat dari pujian masyarakat Jerman terhadap diaspora Indonesia. Mereka menyatakan senang berinteraksi dengan orang Indonesia baik sebaik teman, karyawan, mahasiswa atau lainnya. “Bahkan ada yang minta dicarikan staf yang berasal dari orang Indonesia,” tuturnya bangga.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Hamburg: Masyarakat Indonesia di Jerman pada umumnya dipandang positif oleh warga Jerman maupun pemerintah Jerman. Hal itu tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila yang sudah tertanam di dalam diri masyarakat Indonesia.

"Nilai-nilai tersebut perlu terus ditanamkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di Jerman," kata Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hamburg Renata Siagian ketika ramah Tamah dengan rombongan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Selasa, 10 September 2024 di Hamburg.

Renata berharap kedatangan BPIP dan MPR bisa menguatkan kembali ideologi Pancasila bagi masyarakat Indonesia di Hamburg.
Lebih lanjut dijelaskannya, hingga saat ini, tercatat sekitar 45 organisasi kemasyarakatan yang cukup aktif yang berada di wilayah kerja KJRI Hamburg. Organisasi kemasyarakatan tersebut terdiri dari; lima (5 ) organisasi profesi, 21 organisasi keagamaan, delapan (8) organisasi pelajar (PPI), tujuh (7) organisasi budaya dan tiga (3) organisasi daerah.

“Dengan murahnya biaya pendidikan di Jerman, semakin banyak WNI yang mengambil kesempatan untuk bersekolah di Jerman, mulai dari sekolah kejuruan (ausbildung) hingga Pendidikan tinggi di universitas, dan melakukan riset untuk mengambil S-3,” ungkapnya.

Berdasarkan informasi, lanjut Renata, kedatangan WNI di Jerman Utara mulai besar dengan kedatangan para pelaut dan perawat. Sampai saat ini, sebagian WNI dan diaspora yang lahir di Jerman Utara sudah merupakan generasi ke-tiga dan ke-empat sejak kedatangan kakek/nenek mereka di Jerman Utara.

“Gelombang selanjutnya diperkirakan dikarenakan kerja sama di bidang teknologi dan pemberian beasiswa kepada anak-anak Indonesia oleh Departemen Riset dan Teknologi yang dipimpin mendiang B.J. Habibie,” terangnya.

Renata menegaskan, persepsi baik dari publik Jerman tersebut menjadi modal sosial penting untuk membangun kemitraan antara Indonesia dan Jerman.

Sementara itu Abib salah satu warga Indonesia yang bekerja di Hamburg menyatakan Masyarakat Indonesia diterima baik oleh warga Jerman. Komunitas-komunitas Masyarakat Indonesia secara berkala bertemu dan silaturahmi di Konjen atau di apartemen salah satu anggota.

Sebagai informasi KJRI Hamburg merupakan salah satu dari tiga perwakilan RI yang berada di Republik Federasi Jerman (RFJ) bersama KBRI Berlin dan KJRI Frankfurt. Wilayah kerja KJRI Hamburg meliputi wilayah Jerman bagian Utara dan Barat Laut dengan dua kota setingkat negara bagian dan memiliki status negara bagian khusus (Free Hanseatic City), yaitu Hamburg dan Bremen, dan dua negara bagian, yaitu Niedersachsen dan Schleswig-Holstein. Secara geografis, keempat negara bagian tersebut berbatasan dengan Laut Baltik, Laut Utara, serta memiliki akses di salah satu sungai penting Jerman, yaitu Sungai Elba.

Dari aspek ekonomi, keempat negara bagian memiliki keunggulan dalam industri penerbangan (Airbus dan Lufthansa Technik), kemaritiman (Meyer Werft dan Hapag Lloyd), otomotif (Volkswagen dan Mercedes-Benz), logistik (Hermes), life sciences, serta energi baru dan terbarukan. Sementara dari aspek sosial-budaya, wilayah kerja KJRI Hamburg menjadi lokasi bagi pusat riset, lembaga pendidikan, maupun institusi think tank yang berkualitas.

Berdasarkan data per 31 Agustus 2024, masyarakat Indonesia di wilayah kerja KJRI Hamburg berjumlah 6.655 orang (Hamburg – 2.194, Schleswig Holstein – 798, Bremen – 733, dan Niedersachsen – 2.930) dengan tren yang cenderung terus meningkat (2015: 3.937 orang; 2016: 4.597 orang; 2017: 4.494; 2018: 5.298; 2019: 5.422, 2020: 6.025, 2021: 6.124, 2022: 6.175).

Komposisi masyarakat Indonesia di wilayah kerja KJRI Hamburg cukup beragam dengan kalangan pelajar/mahasiswa menempati jumlah terbesar (38%), kemudian diikuti oleh kelompok Ibu/Bapak rumah tangga (17%) dan karyawan/profesional (12%). Selebihnya adalah dari kalangan dosen/akademisi, dokter, perawat, koki, rohaniawan, pensiunan dan lainnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Semarang -

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi dan Taj Yasin resmi mengumumkan Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto sebagai ketua tim pemenangan mereka. Selain Putranto, beberapa nama purnawirawan jenderal TNI-Polri juga terdaftar dalam tim tersebut seperti eks Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Sutarman dan eks KSAD Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.

Pakar Politik Undip, Wahid Abdulrahman, menyebut susunan itu layaknya tim impian. Hal itu menunjukkan bahwa penguasa menaruh perhatian khusus terhadap Jateng.

"Kalau kita cek di dalamnya juga luar biasa, ini saya kira cuma terjadi di Jateng nanti seorang mantan KSAD, mantan Kapolri, termasuk Pak Bibit ini kan orang-orang yang punya rekam jejak kuat dalam penguasaan teritori karena kan mereka pernah menjadi komandan teritorial ini yang luar biasa menurut saya dan inilah bentuk atensi, bentuk fokus yang ekstra yang diberi Pak Prabowo maupun Pak Jokowi, mereka ingin merebut Jawa Tengah," ujarnya kepada detikJateng melalui sambungan telepon, Senin (9/9/2024).

Susunan tim itu juga menunjukkan bahwa Luthfi-Yasin tak meremehkan lawannya yakni PDIP dan calon yang diusungnya, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Hal itu terlihat dari nama ketua tim yang dipilih.

"Pilgub Jateng kan memang PDI belum pernah kalah ya nah bagaimana kemudian untuk mengalahkan PDI Perjuangan di Jawa Tengah ketika Pilgub 2013 yang notabene PDI Perjuangan sendiri meskipun bukan dari penguasa karena pada saat itu SBY, toh itu pun masih bisa menang tentu ini belajar dari dinamika sejarah Pilgub Jawa Tengah maka kemudian disusun lah sedemikian rupa menurut saya yang diisi purnawirawan TNI-Polri yang sebagian besar bahkan kemudian ketua tim pemenangannya pun satu angkatan dengan Andika itu satu pertanda," jelasnya.

Menurutnya, tim pemenangan itu bakal berpengaruh besar dalam mendulang suara bagi Luthfi-Yasin. Sebab selain berpengalaman, mereka juga memiliki jejaring politik di daerah yang kuat.

"Saya kira salah satu yang untuk mengimbangi jaringan PDIP yang cukup kokoh dan secara kader militan ya harus kuat jaringan ke bawahnya karena bagaimanapun kan dukungan dari partai-partai yang cukup besar gemuk itu tidak menjamin sehat, lincah kan, untuk mengonsolidasikan itu kemudian saya kira ini menjadi titik penting, maka dipilihlah ketua tim sukses dari militer," tambahnya.

Karena itu, Wahid menilai hal tersebut menjadi tantangan bagi PDIP yang selama ini belum pernah kalah di Jateng. Dia menyebut tim itu sangat berpotensi mengalahkan Andika-Hendi bila PDIP tak bisa meraih simpati ceruk masa di luar kader terutama ceruk santri.

"Internal PDIP saya kira bisa ya diperkuat tapi kan kemudian tidak hanya butuh itu, butuh mesin politik yang lain untuk meyakinkan tataran grassroot di luar PDI Perjuangan ini juga PR besar saya kira. Kedua saya kira ketika kita melihat demografi pemilih di luar pemilih nasionalis yaitu pemilih santri ini agak sulit bagi pasangan Pak Andika dan Mas Hendi untuk meraih simpati di kalangan pemilih santri," terangnya.

Seperti diketahui, Luthfi-Yasin memilih Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto sebagai ketua tim pemenangannya. Ada sederet nama besar lain yang masuk dalam tim, seperti mantan KSAD hingga Kapolri. Berikut daftarnya.

Daftar Dewan Pembina Tim Pemenangan Luthfi-Yasin
1. KH Munif Zuhri
2. KH. Achmad Chalawani Nawawi
3. Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M
4. KH Subhan Ma'mun
5. Jenderal Polisi (Purn) Drs. Sutarman, S.I.K
6. KH Zuhrul Anam
7. Letnan Jenderal TNI (Purn) H. Bibit Waluyo
8. KH. Chamami, M.Si
9. Komjen Pol (Purn) Drs. Ari Dono Sukmanto, S. H.
10. KH Sholahudin Shodaqoh
11. Letnan Jenderal TNI (Purn) Bakti Agus Fadjari, S.I.P, M.Si.
12. KH Shodiq Hamzah
13. Mayjend TNI (Purn) Toto Nugroho
14. Prof. Sri Puryono
15. Sugiono
16. Prasetyo Hadi
17. Pdt. Bambang Mulyana

(apl/cln)

KOMPAS.com - Letjen TNI (Purn) AM Putranto ditunjuk menjadi Ketua Tim Pemenangan bakal pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, pada Pilkada 2024.

Hal tersebut disampaikan Putranto dalam deklarasi pembentukan Tim Pemenangan Luthfi-Yasin bersama 15 partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (7/9/2024).

"Saya ditugasi Pak Prabowo untuk membantu memenangkan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen," katanya, dikutip dari Kompas.com, Sabtu.

Dalam deklarasi tersebut, KIM Plus menetapkan Tim Pemenangan Luthfi-Yasin beranggotakan 56 orang yang terdiri dari Dewan Pakar, Dewan Penasihat, Dewan Pengarah, dan Dewan Pembina.

Berikut profil Letjen TNI (Purn) AM Putranto yang menjadi Ketua Tim Pemenangan Luthfi-Yasin dalam Pilkada Jawa Tengah 2024.

Profil Letjen TNI (Purn) AM Putranto

Anto Mukti Putranto lahir pada 26 Februari 1964 di Jember, Jawa Timur. Dia merupakan putra dari pasangan H. Mukti Hartoyo dan Hj. Sukaningsih.

Dikutip dari buku biografinya Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto: Bekerja dengan Hari, Profesional, Selalu Bersyukur, anak ketiga dari empat bersaudara ini tertarik menjadi tentara usai melihat kaleng susu merek Sinta yang dibawa ayahnya sepulang kerja.

Kaleng susu itu pemberian Panglima ABRI Jenderal M. Yusuf. Sejak itu, Putranto mengaku kagum terhadap sang jenderal. Dia pun ingin menjadi tentara.

Ketika duduk di bangku SMA, Putranto lantas sering berlatih fisik agar bisa lulus menjadi tentara.

Dia pun mengikuti tes dan diterima menjadi taruna di Akabri Magelang. Semasa pendidikan, dia termasuk taruna berprestasi. Putranto bahkan menjadi empat besar lulusan terbaik 1987.

Putranto menjalani perjalanan kariernya usai lulus di Kodam VI/Tanjungpura Kalimantan. Dia mendapatkan penugasan di bagian infanteri.

Pada 2000, dia ditunjuk menjadi pejabat sementara Danyonif Linud 433/3 Kostrad di wilayah Irian Jaya (sekarang Papua) sehingga menjadi Danyon termuda saat itu. Di sana, dia bertugas mendekati Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Ketika Jenderal M. Yusuf yang menginspirasinya meninggal pada September 2004, Putranto berkesempatan menjadi Dandim penyelenggara pemakaman militer bagi Panglima ABRI tersebut.

Tak hanya bertugas di dalam negeri, Putranto juga dikirim untuk mengikuti Joint Readiness Training Center di AS pada 1997. Dia juga mengikuti pelatihan lain, termasuk di Thailand, Lebanon, Selandia Baru, Singapura, Brasil, Australia, Perancis, Rusia, dan Korea Selatan.

Pada 2012, Putranto mendapat tugas sebagai Koordinator Tim SAR Gabungan penyelamatan pesawat Sukhoi yang jatuh di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat.

Setelah berkarier selama 35 tahun, Putranto mengakhiri kariernya pada 2 Februari 2022. Jenderal bintang tiga ini terakhir menempati jabatan sebagai Komandan Kodilkat TNI AD.

Dikutip dari laman TNI Angkatan Darat, Putranto mendapatkan beberapa penghargaan selama menjadi tentara. Dia mendapatkan penghargaan Indonesian Automotive Figure dari Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan penghargaan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Terlibat dalam pemerintahan

Sekitar dua bulan setelah purna tugas, Putranto dihubungi Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto. Dia ditunjuk menjadi staf khusus (Stafsus) Menhan sejak 17 Mei 2022.

Dia diberi tugas mensinkronkan kebutuhan alutsista Matra Darat yang berkelanjutan sesuai keinginan pengguna.

Pada Maret 2024, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kemudian mengangkat Putranto sebagai komisaris PT Pindad menggantikan Mayjen TNI (Purn) Sakkan Tampubolon.

Tak hanya itu, pada paruh kedua 2024, Putranto juga menempati posisi Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Optimasi Lahan dan Pompanisasi di Kementerian Pertanian.

Di luar pemerintahan, Putranto bersama keluarganya mengembangkan usaha air mineral bermerek Nirvana di Bogor, Jawa Barat bersama istri dan kedua anak perempuan mereka.

Anggota tim Pemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin

Saat ini, Putranto ditunjuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin pada Pilkada Jawa Tengah 2024. Dia memimpin tim dengan susunan anggota sebagai berikut:

Dewan Pembina

• Munif Zuhri
• Achmad Chalwani Nawawi
• Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman
• Subhan Ma’mun
• Jenderal Polisi (Purn) Sutarman
• Zuhrul Anam,
• Letnan Jenderal TNI (Purn) Bibit Waluyo
• Chamami
• Komjen (Purn) Ari Dono Sukmanto
• Sholahudin Shodaqoh
• Letnan Jenderal TNI (Purn) Bakti Agus Fadjari
• Shodiq Hamzah
• Mayjen TNI (Purn) Toto Nugroho,
• Sri Puryono
• Sugiono
• Prasetyo Hadi
• Bambang Mulyono

Dewan Pengarah

• Ketua: Sudaryono
• Anggota:
  • Muhammad Yusuf Chudlori
  • Panggah Susanto
  • rinto Subekti
  • Sunarmin
  • Antonius Yogo Prabowo
  • Lestari Moerdijat
  • Masruhan Samsurie
  • Muhammad Afif
  • Ahmadi
  • Sukirman
  • Angga Andre Hendrawan
  • Rahayu Senjayawati
  • Aulia Hakim
  • Bambang Anto Wibowo
  • Bagas Ardhianto Saputra
  • Suyono
  • Wachid Nurmiyanto.

Dewan Penasihat

• Ketua: Kukrit Suryo Wicaksono
• Anggota:
  • Letjen TNI (Purn) Nugroho Widyotomo
  • Abdul Wachid
  • Juliyatmono
  • Ahmad Badawi Basyir
  • Fadholi
  • Hendri Wicaksono
  • Rif’an
  • Abdul Karim Ahmad
  • Said Almasyhad
  • Muhammad Chamzah Hasan
  • Nadhiraly Hb
  • Watucongol.

Dewan Pakar

• Ketua: Wihaji
• Anggota:
  • Setyo Wisnu Broto
  • Eva Yuliana
  • Iqbal Wibisono
  • Rohmat Marzuki
  • Zainudin Zein
  • Amelia Anggraini
  • Vicky Prasetyo
  • Rudy Prasetya.