Jakarta -

Mensesneg sekaligus juru bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyampaikan dukacita Presiden Prabowo Subianto atas insiden kecelakaan maut di Purworejo dan Padang Panjang, serta insiden tenggelamnya kapal feri di wilayah perairan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim). Prasetyo mengatakan sudah mendapat perintah dari Prabowo agar berkoordinasi dengan jajaran terkait dalam penanganan korban.

"Pertama, tugas kita yang mendalam dan keprihatinan atas beberapa kejadian kecelakaan yang terjadi di Purworejo, kemudian terjadi di Padang Panjang, ada juga kapal feri yang tenggelam dan Bapak Presiden mengatensi betul kejadian-kejadian tersebut dan sudah memerintahkan kami sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait, terutama Menhub, Kapolri untuk, satu, tentu penanganan-penanganan terhadap semua korban," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prasetyo menekankan pentingnya pengawasan mitigasi kendaraan agar tidak menyebabkan kecelakaan. Dia menyebut Prabowo telah memerintahkan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar seluruh jajaran melakukan proses identifikasi yang lebih intensif.

"Kedua, tentu ini harus dipikirkan mitigasinya. Jadi diharapkan kepada jajaran terkait untuk meningkatkan pengecekan kelayakan jalan terhadap moda-moda transportasi kita, terutama yang bertonase besar, supaya kita berharap kejadian-kejadian ini tidak sudah terulang," ujar Prasetyo.

"Proses-proses pengecekan kir, pajak, kelayakan jalan kepada seluruh pihak terkait Bapak Presiden kemarin memberikan petunjuk kepada Menteri Perhubungan dan Bapak Kapolri untuk semua jajaran melakukan proses-proses identifikasi dan pengecekan lebih intensif," sambungnya.

Diketahui, peristiwa kecelakaan maut terjadi di jalan Purworejo-Magelang, tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, pada Rabu (7/5) siang.Dilaporkan ada 11 orang meninggal dunia dan 6 lainnya luka-luka.

Selain itu, kecelakaan maut juga terjadi di Jalan Lintas Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa (6/5/2025). Sebanyak 12 orang dilaporkan tewas.

(fca/idn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, sejumlah aset negara akan dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Tak hanya Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Danantara juga bakal mengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Hotel Sultan.

"Pertama yang ingin kami sampaikan adalah tidak hanya GBK. Jadi petunjuk Bapak Presiden adalah kita sebagai bangsa, pemerintah, punya kewajiban kita semua untuk mengidentifikasi semua aset bangsa kita yang kita miliki, kan," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prasetyo menuturkan, Hotel Sultan berada di kawasan GBK, sehingga pengelolaannya pun dalam proses diserahkan ke Danantara.

Ada pula TMII dan aset di Kemayoran.

"Berkenaan dengan GBK yang di dalamnya ada Hotel Sultan tentu menjadi bagian di seluruh kawasan GBK. Itu sedang proses akan diserahkan juga pengelolaannya ke Danantara," ucap dia.

"Ada rencana (TMII juga), tapi memang sekali lagi belum. Ini baru GBK, kemudian Kemayoran, karena itu kan aset-aset yang ada di bawah Kementerian Sekretariat Negara," imbuhnya.

Prasetyo menyampaikan, mekanisme penyerahan aset negara tersebut kemungkinan berbeda dengan penyerahan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pasalnya, GBK merupakan Badan Layanan Umum (BLU) milik lembaga pemerintah.

"Kalau ini kan pasti berbeda dengan BUMN. Jadi proses-proses pengalihan pengelolaannya tentu berbeda secara teknis maupun secara administratif," ungkap Prasetyo.

Lebih lanjut ia menjelaskan alasan pemerintah menyerahkan aset tersebut untuk dikelola Danantara.

Ia merasa, pengelolaan aset perlu dibenahi, meski tidak ada kesulitan berarti ketika pengelolaannya selama ini berada di bawah Kemensetneg.

Namun, berdasarkan hasil analisis menggunakan tim audit internal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hasil pengelolaan selama ini belum optimal.

"Jadi kita berharap kalau kemudian ini kita semua cara berpikirnya sama dengan BUMN, kita serahkan ke Danantara, kita berharap bisa dikelola oleh teman-teman di Danantara yang jauh lebih profesional, sehingga memberikan keuntungan yang jauh lebih besar kepada bangsa dan negara kita," tandasnya.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah mengatur waktu untuk bisa melakukan pertemuan kembali dengan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri . Hal ini dikatakan Prasetyo bermula dia dikonfirmasi ihwal pernyataan Megawati yang menyebut ada Presiden kangen dengan nasi goreng buatannya.

Prasetyo pun tak menampiknya. ?Betul (yang disampaikan Megawati),? kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan bahwa rasa rindu Prabowo bertemu Megawati sudah dua setengah tahun lalu, yang akhirnya temu kangen itu sudah terjadi belum lama ini.



Saat disinggung kapan waktu bertemu untuk mencicipi nasi goreng buatan Megawati, Prasetyo mengatakan pertemuan tengah diatur. "Sedang diatur, tenang aja," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto bolak-balik bertanya soal nasi goreng. Prabowo minta dimasaki nasi goreng oleh Megawati.

Hal itu diungkapkan Megawati dalam acara Trisakti Tourism Award di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (8/5/2025). Semula, dia menceritakan ketertarikan pada kuliner.

"Saya jelek-jelek gini, kalau saya daftar sebagai chef pasti diterima. Betul lho. Itu enggak bohong lho. Biar gimana aja, masa aku sudah presiden kelima, sudah gitu ketua umum partai, terus suruh masakin, masak-masak, terus ngasih kamu, ya enggaklah. Masa masakin buat kalian," ucap Megawati.

Dia pun mengungkapkan Prabowo sering bertanya soal nasi goreng. Menurutnya, Prabowo bolak-balik minta dimasaki nasi goreng.

"Yang masih nanya terus tuh tahu nggak sopo? Rahasia ya. Siapa? Hayo, presiden bolak-balik nanya, 'Kapan aku dibikinin nasi goreng Mba ya'. Yo presiden sopo yo?" ujar dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah isu anggaran belanja yang belum cair menjadi salah satu alasan Hasan Nasbi sempat mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO).

Seperti diketahui, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi kembali bekerja di Kantor PCO, Gedung Kwartir Nasional Lantai 14, Jakarta, pada Selasa (6/5) setelah pada 29 April 2025 mengumumkan pengunduran dirinya.

"Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Apa tadi yang disampaikan itu, alhamdulillah semua sudah selesai. Bahkan sebelum adanya surat pengunduran diri itu pun sudah terselesaikan. Jadi bukan, tidak ada kaitannya dengan masalah ini," kata Prasetyo saat memberikan keterangan kepada media di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Prasetyo menjelaskan bahwa secara prosedur, Hasan Nasbi memang mengirimkan surat pengunduran dirinya yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, melalui Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Namun, Presiden kemudian mempelajari dan mempertimbangkan keputusan Hasan mengundurkan diri.

"Kemudian Bapak Presiden memberikan keputusan dan mempertimbangkan untuk kemudian meminta beliau tetap lanjut menjalankan tugasnya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan," kata Prasetyo.

Saat ditanya lebih lanjut soal alasan Presiden meminta Hasan kembali memimpin lembaga itu, Prasetyo hanya menjawab alasan tersebut rahasia.

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo tentu memiliki penilaian tersendiri terhadap sosok Hasan Nasbi, yang sudah mengemban jabatan itu sejak Agustus 2024.

"Ketika beliau merasa bahwa beliau memutuskan, memerintahkan (Hasan Nasbi) untuk tetap memimpin Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, saya kira itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Hak beliau secara prerogatif," kata Prasetyo.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengaku telah bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto dan diminta untuk melanjutkan perannya memimpin lembaga tersebut.

"Saya ada bertemu dengan Presiden, kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesneg, bertemu juga dengan Bapak Seskab, dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi, kira-kira begitu keadaannya," kata Hasan Nasbi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/5).

Hasan Nasbi tidak menjawab secara gamblang mengenai surat pengunduran dirinya apakah diterima atau ditolak oleh Presiden. Namun, dia telah mendapat perintah untuk meneruskan tugas sebagai Kepala PCO.

Adapun Hasan Nasbi dilantik oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada 19 Agustus 2024 melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, resah terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) sehingga menciptakan iklim yang kurang kondusif di kalangan pengusaha.

"Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu mengatasnamakan organisasi-organisasi kemasyarakatan, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif. Jadi, Pak Presiden, pemerintah, betul-betul resah," kata Prasetyo dalam keterangan kepada media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, pemerintah membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Meresahkan pada Selasa (6/5), guna menangani berbagai aktivitas yang mengganggu ketertiban umum dan menghambat iklim investasi.

Prasetyo menjelaskan bahwa atas keresahan yang dirasakan, Presiden Prabowo berkoordinasi dengan Jaksa Agung dan Kapolri untuk mencari jalan keluar, termasuk pembinaan terhadap ormas agar tidak mengganggu iklim usaha dan ketertiban masyarakat.

Jika ditemukan tindak pidana, pemerintah tentu akan mengevaluasi dan tidak akan segan memberikan sanksi.

"Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasi," kata Prasetyo.

Mensesneg menambahkan bahwa pembinaan terhadap ormas tidak hanya menjadi tupoksi satgas, namun sudah berjalan melalui Polri dan Kementerian Dalam Negeri jika ormas tersebut tidak berbadan hukum.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Meresahkan yang baru dibentuk, yakni menindak kelompok-kelompok yang melakukan premanisme, termasuk ormas yang meresahkan dan melakukan praktik pemalakan terhadap pelaku usaha.

Tito mengatakan satgas ini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dengan berbagai kementerian dan lembaga sebagai anggotanya, termasuk Kemendagri.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto resah dengan aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu iklim berbisnis di tanah air. Sederet keluhan juga terungkap soal investasi terganggu karena premanisme ormas.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menurutnya, Prabowo dan jajaran kabinet sudah sangat berang dengan aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas.

"Terus terang kita juga merasakan keresahan, karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme-premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat. Justru ini tidak menciptakan iklim usaha yang kondusif. Jadi pak presiden, pemerintah, betul-betul resah," ungkap Prasetyo saat berbincang bersama wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prabowo sudah berkoordinasi langsung dengan Kejaksaan Agung dan Polri untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Terutama untuk mengupayakan pembinaan terhadap ormas agar tidak mengganggu iklim investasi dan keamanan serta ketertiban masyarakat.

Prasetyo yang juga merupakan Juru Bicara Presiden mengungkapkan apabila ada tindak pidana yang dilakukan pada praktik premanisme ormas di tengah masyarakat, pemerintah tak tanggung-tanggung akan melakukan penegakan hukum.

"Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga, kan harus kita evaluasikan," ujar Prasetyo.

Pemerintah Mau Bentuk Satgas

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyatakan pemerintah akan membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Satgas ini akan melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas bermasalah. Satgas ini terdiri dari TNI, Polri dan seluruh instansi terkait dalam satu komando.

Budi Gunawan juga menyampaikan keberadaan ormas-ormas bermasalah telah nyata mengganggu iklim investasi dan menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia beberapa waktu ini. Akibatnya, target pembangunan yang ditetapkan pemerintah jadi terhambat.

"Tindakan-tindakan mereka menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kita harus bertindak tegas dan terukur," tegas Budi Gunawan dalam keterangannya.

Dia juga menyatakan pemerintah tidak akan ragu menindak tegas berbagai bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu investasi serta ketertiban umum.

Simak juga video "Kemendagri Akan Cabut Izin Ormas yang Terlibat Premanisme" di sini:

Saksikan pula video "detikSore On Location, Live Music hingga Tanda Tangan MoU Bebas Stunting" di sini:

(hal/ara)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah pengunduran diri Hasan Nasbi berkaitan dengan isu belanja pegawai yang belum cair.

Dia mengamini keputusan Hasan Nasbi untuk mengundurkan diri dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan ternyata tidak direspons dengan penerimaan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, orang nomor satu di Indonesia itu justru memilih mempertahankan Hasan untuk tetap menjalankan tugasnya.

“Enggak, enggak. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Dan, apa tadi yang disampaikan itu, Alhamdulillah semua sudah selesai,,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025).

Terkait proses administrasi pengunduran diri, Prasetyo menjelaskan bahwa Hasan memang sempat mengirim surat resmi ke Mensesneg.

Namun, surat tersebut akhirnya tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan karena Presiden Prabowo telah mempelajari dan memutuskan untuk menolak permohonan tersebut.

“Secara prosedur kan, beliau mengirimkan surat, betul. Kemudian Bapak Presiden mempelajari sebagaimana yang waktu itu kami sampaikan, tapi kemudian Bapak Presiden memberikan keputusan dan mempertimbangkan untuk kemudian meminta beliau tetap lanjut menjalankan tugasnya sebagai Kepala Kantor Komunikasi ke Presidennya,” terangnya.

Ketika ditanya alasan spesifik mengapa Presiden memilih mempertahankan Hasan Nasbi di posisinya, Prasetyo menambahkan bahwa keputusan Presiden tentu disertai pertimbangan yang matang, baik secara pribadi maupun profesional.

“Pertimbangannya ya, pasti beliau punya pertimbangan ya. Sejak awal beliau menjabat, apa namanya, menjadi Presiden kan Pak Hasan Nasbi sudah menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan,” ungkapnya.

Lebih jauh, dia menegaskan bahwa pilihan tersebut adalah hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara.

“Yang kedua, pasti beliau secara pribadi punya penilaian terhadap sosok Pak Hasan Nasbi dan ketika beliau merasa bahwa beliau memutuskan memerintahkan untuk tetap memimpin Kepala Kantor Komunikasi kepresidenan ya saya kira itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Hak beliau secara prerogatif, lah,” pungkas Prasetyo.

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan utama pemerintah berencana mengalihkan aset negara Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Selama ini aset-aset tersebut dikelola oleh kementerian yang dipimpin Prasetyo lewat skema Badan Layanan Umum (BLU). Prasetyo menilai, meski selama ini pengelolaannya berjalan lancar namun ada beberapa hal belum optimal dan perlu dibenahi lebih lanjut.

"Tentu gini kalau berjalan lancarnya iya, tetapi setelah satu coba kita pelajari di situ kami merasa ada sesuatu yang perlu kita benahi di situ," ungkap Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Hal yang belum optimal, misalnya kerja sama bisnis untuk GBK dan Kemayoran "Misalnya dari sisi bentuk-bentuk kerja sama yang menurut kami dari hasil analisa kita, kita menggunakan tim audit internal BBKP bahwa hasilnya belum optimal," ujar Prasetyo.

Harapannya setelah dikelola Danantara, GBK dan Kemayoran bisa semakin menguntungkan dari sisi bisnis. Sebab, Danantara memiliki spesialisasi bisnis yang jauh lebih mumpuni.

"Jadi kita berharap kalau kemudian ini kita semua cara berpikirnya sama dengan BUMN, kita serahkan ke Danantara, kita berharap bisa dikelola oleh teman-teman di Danantara yang jauh lebih profesional sehingga memberikan keuntungan yang jauh lebih besar kepada bangsa dan negara kita," papar Prasetyo.

Saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengalihkan aset GBK hingga Kemayoran dari awalnya BLU menjadi aset di bawah BUMN.

Simak juga video "Pemerintah Ajak Bill Gates Kolaborasi dengan Danantara" di sini:

(hal/ara)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, resah terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) sehingga menciptakan iklim yang kurang kondusif di kalangan pengusaha.

"Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu mengatasnamakan organisasi-organisasi kemasyarakatan, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif. Jadi, Pak Presiden, pemerintah, betul-betul resah," kata Prasetyo dalam keterangan kepada media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, pemerintah membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Meresahkan pada Selasa (6/5), guna menangani berbagai aktivitas yang mengganggu ketertiban umum dan menghambat iklim investasi.

Prasetyo menjelaskan bahwa atas keresahan yang dirasakan, Presiden Prabowo berkoordinasi dengan Jaksa Agung dan Kapolri untuk mencari jalan keluar, termasuk pembinaan terhadap ormas agar tidak mengganggu iklim usaha dan ketertiban masyarakat.

Jika ditemukan tindak pidana, pemerintah tentu akan mengevaluasi dan tidak akan segan memberikan sanksi.

"Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasi," kata Prasetyo.

Mensesneg menambahkan bahwa pembinaan terhadap ormas tidak hanya menjadi tupoksi satgas, namun sudah berjalan melalui Polri dan Kementerian Dalam Negeri jika ormas tersebut tidak berbadan hukum.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Meresahkan yang baru dibentuk, yakni menindak kelompok-kelompok yang melakukan premanisme, termasuk ormas yang meresahkan dan melakukan praktik pemalakan terhadap pelaku usaha.

Tito mengatakan satgas ini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dengan berbagai kementerian dan lembaga sebagai anggotanya, termasuk Kemendagri.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menolak surat pengunduran diri Kepala PCO Hasan Nasbi.

Ia menyatakan Prabowo mengambil keputusan itu usai mempelajari surat pengunduran diri yang diajukan oleh Hasan.Setelah mempelajari surat itu, Pras menyebut bahwa Prabowo meminta Hasan tetap mengemban amanahnya sebagai Kepala PCO."Bapak Presiden memberikan keputusan dan mempertimbangkan untuk kemudian meminta beliau tetap lanjut menjalankan tugasnya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan," kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/5).

Namun Pras tak mengungkap apa alasan serta pertimbangan Prabowo mengambil langkah tersebut.Ia hanya mengatakan bahwa Prabowo pasti memiliki pertimbangannya sendiri."Ya pasti beliau secara pribadi punya penilaian terhadap sosok Pak Hasan Nasbi," ucap dia.Hasan sebelumnya sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kepala PCO pada 21 April 2025 lalu. Pengunduran diri itu diumumkan Hasan pada Selasa (29/4) lalu.Namun pada Selasa (6/5) lalu, ia mengaku diinstruksikan untuk tetap melanjutkan posisinya sebagai Kepala PCO."Sejauh ini saya diperintahkan untuk tetap lanjut memimpin PCO," kata Hasan lewat pesan singkat, Selasa (6/5).Selain itu, Hasan juga masih terlihat hadir ke Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5) lalu.Ia duduk diapit Mendukbangga Wihaji dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengucapkan selamat atas terpilihnya Paus Leo XIV asal Amerika Serikat (AS) sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik. Mewakili Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo menekankan pesan Paus Leo XIV dalam pidato pertamanya.

"Pertama begini, nanti tentu beliau akan memberikan keterangan secara langsung tetapi kalau boleh saya mewakili Presiden, mewakili pemerintah, tentunya kita mengucapkan selamat atas terpilihnya Paus Leo XIV untuk menggantikan Paus Fransiskus yang wafat beberapa waktu yang lalu," kata Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Prasetyo menilai pidato perdana Paus Leo XIV mengandung pesan penting. Salah satunya pesan perdamaian dan keadilan sosial.

"Salah satu yang menurut saya menjadi penting terhadap terpilihnya Paus Leo adalah pesan beliau, yaitu tentang perdamaian dan keadilan sosial," ujar Prasetyo.

Prasetyo menilai pesan Paus Leo XIV tersebut sebagaimana nilai sila kedua Pancasila. "Nah kita sebagai orang Indonesia mesti tidak boleh tidak hafal, tidak boleh tidak menghayati sila kedua dari Pancasila kita," katanya.

Diketahui, Kardinal Robert Francis Prevost terpilih sebagai Paus dalam konklaf pada Kamis (8/5) waktu Vatikan. Kardinal Robert Prevost menggunakan nama kepausan Paus Leo XIV, menggantikan Paus Fransiskus yang meninggal dunia pada 21 April 2025.

Lihat Video 'Kardinal Robert Francis Prevost Terpilih Jadi Paus Baru, Bernama Leo XIV':

(fca/rfs)

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut tengah mengatur waktu pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDIP RI Megawati Sukarnoputri.

"Sedang diatur, tenang saja," kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/5).

Pras mengungkapkan bahwa Prabowo memang merindukan nasi goreng buatan Mega.

"Kan kangennya sudah 2,5 tahun tapi kemarin kan sudah ketemu, beliau berdua," ucap dia.

Ketum PDIP Megawati Sukarnoputri mengaku ada Presiden RI yang selalu mau dibuatkan nasi gorengnya. Namun, Mega tak menyebut Presiden yang dimaksud.

"Yang masih nanyain terus tuh tahu enggak siapa? Rahasia ya. Siapa? Presiden. Bolak balik nanya kapan aku dibikinin nasi goreng Embak ya? Presiden sopo yo?" Kata Mega saat memberi sambutan di acara Penganugerahan Trisakti Tourism Award 2025 di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (8/5) malam.

Menurut Mega, Presiden selalu senang dibuatkan nasi goreng olehnya. Sambil kembali berkelakar, Mega pun meminta kader yang ingin nasi goreng buatannya untuk membayar.

"Nanti siapa ta' mau nasi goreng Ibu Mega, ya tapi bayar loh. Gimana enggak bayar. Masa saya selalu dalam posisi tertekan," kata Megawati.

Mega sendiri pernah menyuguhkan nasi goreng ke Prabowo ketika mereka bertemu pada 2019 lalu. Pada pertemuan setelah Lebaran lalu, Prabowo juga mendapat hidangan nasi goreng.