Jakarta: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menggagas program pembinaan bagi pelajar bermasalah dengan menempatkan mereka di barak militer. Program ini diharapkan mampu membentuk disiplin, membenahi pola hidup, serta membangun karakter anak-anak yang sulit diatur di lingkungan rumah.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai apa yang dilakukan Dedi tidak melanggar HAM. "Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," ujar Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.

Menurutnya pendidikan di barak militer tak melanggar HAM karena tidak mengandung corporal punishment. Dia menjelaskan corporal punishment adalah sebuah hukuman fisik yang kerap terjadi di masa lalu.

"(Corporal punishment) di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukulnya, dipukul tangannya supaya dia disiplin," papar dia.

Pigai menyebut justru yang terjadi di barak militer adalah pendidikan mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Dia menyatakan dukungannya kepada Dedi Mulyadi bila pendidikan di barak militer dalam kontes tersebut.

"Pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab itu maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat," ujar dia.

Baca juga: Kirim ke Barak Militer, Seberapa Efektif untuk 'Luruskan' Anak Bermasalah?

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan dalam program ini, pelajar akan menjalani rutinitas harian yang ketat. Langkah ini menurutnya adalah bentuk tanggung jawab bersama antara orang tua dan negara dalam membina generasi muda.

"Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri nya," jelas Dedi.

Sudah ada beberapa daerah di Jawa Barat yang siap mengeksekusi program ini. Perjanjian kerja sama dengan pihak TNI perihal pembinaan siswa di barak militer juga sudah ditandatangani.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, merespons rencana pendidikan militer di barak bagi siswa nakal. Sjafrie mendukung kebijakan itu agar anak-anak menjadi disiplin.

"Kebijakan mau mendukung ketertiban disiplinnya anak-anak. Kalau mau nitip boleh saja," jelas Sjafrie.

Sjafrie menyebut hal itu akan dikoordinasikan oleh Pangdam setempat. Ia mengatakan anak-anak akan diajarkan latihan disiplin bukan militer.

"Titip latihan disiplin boleh, tapi dia bukan latihan militer," ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendukung pengiriman pelajar dengan perilaku bermasalah ke barak miliiter. Hal ini merupakan ide yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Pigai mengatakan pelajar bakal mendapatkan pendidikan mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab di barak militer. Karena itu, Pigai menyatakan dukungannya ke Dedi Mulyadi.

"Pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab itu maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat," kata Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.

Pigai menilai progam pengiriman anak nakal ke barak milter tidak melanggar HAM. "Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," ujar Pigai.

Menurutnya pendidikan di barak militer tak melanggar HAM karena tidak mengandung corporal punishment. Dia menjelaskan corporal punishment adalah sebuah hukuman fisik yang kerap terjadi di masa lalu.

"(Corporal punishment) di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukulnya, dipukul tangannya supaya dia disiplin," papar dia.

Pigai menyebut justru yang terjadi di barak militer adalah pendidikan mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Dia menyatakan dukungannya kepada Dedi Mulyadi bila pendidikan di barak militer dalam kontes tersebut.

Baca juga: Kirim ke Barak Militer, Seberapa Efektif untuk 'Luruskan' Anak Bermasalah?

"Pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab itu maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan dalam program ini, pelajar akan menjalani rutinitas harian yang ketat. Langkah ini menurutnya adalah bentuk tanggung jawab bersama antara orang tua dan negara dalam membina generasi muda.

"Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri nya," jelas Dedi.

Sudah ada beberapa daerah di Jawa Barat yang siap mengeksekusi program ini. Perjanjian kerja sama dengan pihak TNI perihal pembinaan siswa di barak militer juga sudah ditandatangani.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, merespons rencana pendidikan militer di barak bagi siswa nakal. Sjafrie mendukung kebijakan itu agar anak-anak menjadi disiplin.

"Kebijakan mau mendukung ketertiban disiplinnya anak-anak. Kalau mau nitip boleh saja," jelas Sjafrie.

Sjafrie menyebut hal itu akan dikoordinasikan oleh Pangdam setempat. Ia mengatakan anak-anak akan diajarkan latihan disiplin bukan militer.

"Titip latihan disiplin boleh, tapi dia bukan latihan militer," ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Presiden Prabowo menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin siang.

Usai rapat, Prabowo sempat menyinggung Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf yang kerap tidak memakai kaus kaki.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirimkan anak-anak bermasalah ke barak militer tidak menyalahi standar HAM.

Menurut Pigai, langkah Dedi untuk mengirimkan anak-anak sekolah itu untuk dididik ke barak militer bukan merupakan corporal punishment, atau kekerasan fisik. Pigai menyebut langkah Dedi itu adalah bagian dari pendidikan pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab.

"Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan Corporal Punishment tetapi bagian dari pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab anak. Maka tentu tidak menyalahi standar Hak Asasi Manusia,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Senin (5/5/2025).

Adapun Pigai menjelaskan bahwa corporal punishment merupakan penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak sebagai bentuk hukuman atau disiplin.

Bentuknya, lanjut Pigai, bisa meliputi tindakan memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak.

"Dan ini kontroversial karena dampaknya yang negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Terkait hal ini pun masih dalam perdebatan, tapi yang dilakukan oleh Pemda Jabar tentu bukan ini,” jelas Pigai.

Menurut Pigai, pendidikan yang diterapkan selama menyangkut pembinaan mental, karakter dan nilai maka bakal sesuai dengan prinsip dan standar HAM.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membeberkan alasan mengapa dirinya mengirim siswa bermasalah di Jabar agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025. Mulanya, dia menyoroti soal kenakalan akut yang dilakukan siswa.

Mulai dari waktu malamnya digunakan bermain game mobile legend, berkumpul alias nongkrong dengan grup motornya sampai malam, hingga ada kasus siswa SMP melakukan pembunuhan berencana ke kakeknya.

Di sisi lain, dia juga menyebut orang tua siswa yang menjadi korban pinjaman daring atau pinjaman online (pinjol), korban bank emok (rentenir), hingga bank keliling.

Maka demikian, dia khawatir dalam jangka panjang anak-anak di Jawa Barat akan lemah dan tidak kompetitif, sehingga dia berencana mendidik siswa bermasalah di barak militer.

Apalagi, kata dia, saat ini banyak orang tua dan guru yang tak sanggup lagi menghadapi anak-anak yang jika dibiarkan bisa berujung kriminalisasi.

"Kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana. Maka, salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI/Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Kabinet Merah Putih yang sudah bekerja selama enam bulan terakhir. Dia pun bisa memahami jika ada anggota Kabinet Merah Putih yang merupakan pejabat baru, bicara tidak tepat ke publik hingga menimbulkan kontroversi.

"Di sana-sini ada keseleo wajar, ada khilaf wajar, ada menteri senior yang sudah lama pengalaman, ada yang baru menjabat," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025) sore WIB.

Prabowo pun membagikan pengalaman ketika baru menjadi presiden ke-8 RI pada 20 Oktober 2025, masih bingung lokasi toilet di Istana. Dia butuh waktu untuk memahami denah Istana.

Karena itu, ia bisa memahami, jika juru bicara presiden salah berkomentar. Meski tidak menyebut nama, pesan Prabowo tersebut sepertinya ditujukan kepada Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi yang sempat membuat pernyataan kontroversial hingga kemudian mengumumkan ke publik mundur dari posisinya sekarang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Kabinet Merah Putih yang sudah bekerja selama enam bulan terakhir. Dia pun bisa memahami jika ada anggota Kabinet Merah Putih yang merupakan pejabat baru, bicara tidak tepat ke publik hingga menimbulkan kontroversi.

"Di sana-sini ada keseleo wajar, ada khilaf wajar, ada menteri senior yang sudah lama pengalaman, ada yang baru menjabat," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025) sore WIB.

Prabowo pun membagikan pengalaman ketika baru menjadi presiden ke-8 RI pada 20 Oktober 2025, masih bingung lokasi toilet di Istana. Dia butuh waktu untuk memahami denah Istana.

Karena itu, ia bisa memahami, jika juru bicara presiden salah berkomentar. Meski tidak menyebut nama, pesan Prabowo tersebut sepertinya ditujukan kepada Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi yang sempat membuat pernyataan kontroversial hingga kemudian mengumumkan ke publik mundur dari posisinya sekarang.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan bahwa program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dengan pendidikan bagi siswa bermasalah di barak militer tidak menyalahi standar HAM karena bukan merupakan bentuk hukuman fisik.

"Apa yang dilakukan Pemprov Jawa Barat tersebut bukan merupakan corporal punishment (hukuman fisik), melainkan bagian dari pembentukan karakter, mental, dan tanggung jawab anak. Maka, tentu tidak menyalahi standar HAM," kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Pigai menjelaskan bahwa hukuman fisik merupakan penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak sebagai bentuk hukuman atau pendisiplinan.

"Jenis hukuman itu tidak baik untuk anak," katanya.

Ia lantas menyebutkan bentuknya bisa macam-macam seperti memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak. Hal ini kontroversial karena dampaknya yang negatif pada kesehatan fisik dan mental anak.

Namun, Pigai menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat yang sudah mulai dijalankan itu tidak termasuk ke dalam kategori hukuman fisik.

Menurut dia, sepanjang pendidikan itu menyangkut pembinaan mental, karakter, dan nilai, hal tersebut sesuai dengan prinsip dan standar HAM.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan rencana untuk "menyekolahkan" siswa bermasalah di provinsi tersebut agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan bahwa program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dengan pendidikan bagi siswa bermasalah di barak militer tidak menyalahi standar HAM karena bukan merupakan bentuk hukuman fisik.

"Apa yang dilakukan Pemprov Jawa Barat tersebut bukan merupakan corporal punishment (hukuman fisik), melainkan bagian dari pembentukan karakter, mental, dan tanggung jawab anak. Maka, tentu tidak menyalahi standar HAM," kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Pigai menjelaskan bahwa hukuman fisik merupakan penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak sebagai bentuk hukuman atau pendisiplinan.

"Jenis hukuman itu tidak baik untuk anak," katanya.

Ia lantas menyebutkan bentuknya bisa macam-macam seperti memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak. Hal ini kontroversial karena dampaknya yang negatif pada kesehatan fisik dan mental anak.

Namun, Pigai menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat yang sudah mulai dijalankan itu tidak termasuk ke dalam kategori hukuman fisik.

Menurut dia, sepanjang pendidikan itu menyangkut pembinaan mental, karakter, dan nilai, hal tersebut sesuai dengan prinsip dan standar HAM.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan rencana untuk "menyekolahkan" siswa bermasalah di provinsi tersebut agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai, kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan anak-anak bermasalah untuk dididik ke barak militer bukan merupakan corporal punishment. Pigai menganggapnya bagian dari pendidikan pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab.

Atas dasar itulah, Pigai tak menentang kebijakan Dedi. Sebab, kebijakan tersebut tidak menyalahi standar HAM.

“Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan corporal punishment tetapi bagian dari pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab anak. Maka tentu tidak menyalahi standar Hak Asasi Manusia,” kata Pigai di Jakarta pada Senin (5/5/2025).

Pigai menjelaskancorporal punishment merupakan penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak sebagai bentuk hukuman atau disiplin. Sedangkan apa yang dilakukan Pemprov Jabar menurutnya bukan bagian dari hal itu.

“Bentuknya bisa macam-macam seperti memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak. Dan ini kontroversial karena dampaknya yang negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Terkait hal ini pun masih dalam perdebatan. Tapi yang dilakukan oleh Pemda Jabar tentu bukan ini,” ujar Pigai.

Pigai merasa kebijakan Dedi tetap sesuai dengan koridor HAM. Program Dedi itu rencananya akan diperluas hingga ke jenjang SLTA, termasuk kalangan remaja yang telah teridentifikasi melakukan pelanggaran kedisiplinan.

"Sepanjang pendidikan yang menyangkut pembinaan mental, karakter dan nilai maka hal tersebut sesuai dengan prinsip dan standar HAM," ujar Pigai.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyebutkan pembinaan karakter terhadap pelajar di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad Kabupaten Purwakarta berdampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan pelajar. Dedi pun mengatakan program akan diperluas tidak hanya SMP tapi juga untuk tingkat SMA.

"Program ini (pembinaan karakter pelajar di markas TNI) memberikan dampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan pelajar," kata Dedi saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Purwakarta, Sabtu (3/5/2025).

Dedi menyampaikan hingga saat ini program tersebut sudah memasuki hari ketiga di Purwakarta. Sejumlah orang tua disebutkan mulai tertarik untuk mendaftarkan anak-anak mereka dalam program serupa.

Dedi menyebutkan program kedisiplinan ini telah diikuti oleh pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat, sebagai bagian dari upaya menekan angka kenakalan remaja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Kabinet Merah Putih yang sudah bekerja selama enam bulan terakhir. Dia pun bisa memahami jika ada anggota Kabinet Merah Putih yang merupakan pejabat baru, bicara tidak tepat ke publik hingga menimbulkan kontroversi.

"Di sana sini ada keseleo wajar, ada khilaf wajar, ada menteri senior yang sudah lama pengalaman, ada yang baru menjabat," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025) sore WIB.

Prabowo pun membagikan pengalaman ketika baru menjadi presiden ke-8 RI pada 20 Oktober 2025, masih bingung lokasi toilet di Istana. Karena itu, ia bisa memahami, jika juru bicara presiden salah berkomentar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengirimkan anak-anak bermasalah untuk dididik ke barak militer bukan merupakan corporal punishment atau hukuman fisik, melainkan bagian dari pendidikan pembentukan karakter, mental, dan tanggung jawab.

Oleh karena itu, Natalius mengatakan, kebijakan tersebut tidak menyalahi standar hak asasi manusia.

"Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan corporal punishment tetapi bagian dari pembentukan karakter, mental, dan tanggung jawab anak. Maka tentu tidak menyalahi standar hak asasi manusia," kata Pigai dalam keterangan tertulis, Senin (5/5/2025).

Natalius mengatakan, corporal punishment merupakan penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak sebagai bentuk hukuman atau disiplin.

"Bentuknya bisa macam-macam seperti memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak. Dan ini kontroversial karena dampaknya yang negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Terkait hal ini pun masih dalam perdebatan, tapi yang dilakukan oleh Pemda Jabar tentu bukan ini," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, Deddy Mulyadi akan menggandeng TNI dan Polri dalam pelaksanaan program pendidikan berkarakter di beberapa wilayah di Jawa Barat.

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," kata Deddy dalam keterangan resmi yang diterima pada 26 April 2025.

Program yang akan berlangsung selama enam bulan ini bertujuan untuk membina siswa yang terindikasi nakal agar terhindar dari perilaku negatif.

Deddy mengungkapkan, pihak TNI akan menyiapkan sebanyak 30 hingga 40 barak untuk mendukung pelaksanaannya.

Menurut Deddy, siswa yang menjadi prioritas dalam program ini adalah mereka yang sulit dibina dan terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.

Dia menjelaskan, peserta program dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas ataupun tindakan kriminal, untuk diikutkan program pembinaan yang akan berlangsung enam bulan per siswa.

Melalui pendidikan berkarakter ini, Deddy berharap dapat mengubah perilaku siswa menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab.

Selain program pendidikan berkarakter, Deddy Mulyadi juga mengumumkan penerapan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah setingkat SMA/SMK mulai tahun ajaran baru mendatang.

Hal ini bertujuan untuk membangun generasi muda yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

Nantinya, setiap sekolah akan dilengkapi dengan pembina yang berasal dari anggota TNI dan Polri.

"Saya serius, mulai tahun ajaran baru, Pemda Provinsi Jabar akan memasukkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah," ujar Deddy dalam keterangan resmi pada 5 Maret 2025.

Kehadiran anggota TNI dan Polri di sekolah bertujuan untuk membentuk karakter bela negara di kalangan siswa; menggali potensi siswa di berbagai bidang; serta menghindari siswa dari aktivitas tawuran, perkelahian antar pelajar, atau kenakalan remaja lainnya.

"Setiap sekolah akan memiliki pembina dari TNI dan Polri yang bertugas membentuk karakter siswa serta memetakan bakat mereka, termasuk bagi yang bercita-cita menjadi tentara atau polisi," kata Deddy Mulyadi.

Sepanjang pendidikan itu menyangkut pembinaan mental, karakter, dan nilai, hal tersebut sesuai dengan prinsip dan standar HAM.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan bahwa program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dengan pendidikan bagi siswa bermasalah di barak militer tidak menyalahi standar HAM karena bukan merupakan bentuk hukuman fisik.

"Apa yang dilakukan Pemprov Jawa Barat tersebut bukan merupakan corporal punishment (hukuman fisik), melainkan bagian dari pembentukan karakter, mental, dan tanggung jawab anak. Maka, tentu tidak menyalahi standar HAM," kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Pigai menjelaskan bahwa hukuman fisik merupakan penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak sebagai bentuk hukuman atau pendisiplinan.

"Jenis hukuman itu tidak baik untuk anak," katanya.

Ia lantas menyebutkan bentuknya bisa macam-macam seperti memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak. Hal ini kontroversial karena dampaknya yang negatif pada kesehatan fisik dan mental anak.

Namun, Pigai menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat yang sudah mulai dijalankan itu tidak termasuk ke dalam kategori hukuman fisik.

Menurut dia, sepanjang pendidikan itu menyangkut pembinaan mental, karakter, dan nilai, hal tersebut sesuai dengan prinsip dan standar HAM.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan rencana untuk "menyekolahkan" siswa bermasalah di provinsi tersebut agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025.

Saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Purwakarta, Sabtu (3/5), dia menyebut pembinaan karakter terhadap pelajar di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad Kabupaten Purwakarta berdampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar.

"Program ini (pembinaan karakter pelajar di markas TNI) memberikan dampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar," ucap Dedi.

Dikatakan pula oleh Dedi bahwa program kedisiplinan ini telah diikuti oleh pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat, sebagai bagian dari upaya menekan angka kenakalan remaja.

Ke depan, kata dia, program akan diperluas hingga ke jenjang SLTA, termasuk kalangan remaja yang telah teridentifikasi melakukan pelanggaran kedisiplinan.

Melalui program itu, menurut Dedi, pelajar akan mendapatkan sejumlah materi tambahan dari berbagai unsur sebagai bagian dari pembinaan menyeluruh dalam membentuk karakter yang kuat dan positif.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025