Medan (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) RI Mugiyanto mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan konflik agraria antara warga Padang Halaban, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, dengan pihak perusahaan.

"Kami akan mencari jalan terbaik bagaimana masalah ini ke depannya bisa selesai," ujar
Mugiyanto dalam keterangan yang diterima di Medan, Minggu.

Untuk itu, Wamen HAM mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait tentang persoalan di Padang Halaban tersebut.

"Kami berupaya dan sebisa mungkin dalam persoalan hak guna usaha itu, kita juga harus patuh hukum,” ucap dia.

Wamen HAM secara tegas meminta semua pihak untuk menghentikan semua cara kekerasan dan bentuk intimidasi apapun, karena persoalan ini adalah persoalan kemanusiaan dan harus diselesaikan dengan langkah-langkah yang baik bagi semua pihak.

Menurut dia, beberapa konflik agraria yang terjadi di wilayah Indonesia itu sudah merupakan persoalan yang menahun. Bahkan, sudah diturunkan ke anak cucu warga di wilayah tersebut.

Kementerian HAM akan terus berusaha meredam konflik yang ada melalui jalur dialog, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta perusahaan atau pihak swasta yang terlibat di dalamnya.

Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Samsul berharap kunjungan Wamen HAM tersebut dapat memperkuat kolaborasi strategis antara Pemerintah Daerah dan Kementerian HAM RI, khususnya dalam pelaksanaan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di bidang keadilan, dan pemajuan HAM.

“Kami menyambut baik kehadiran Wamen HAM, semoga kunjungan ini akan memberikan kontribusi positif bagi penguatan layanan hukum dan perlindungan HAM di Kabupaten Labuhanbatu Utara," kata dia.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution dan Sukardi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Aekkanopan (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Azasi Manusia (HAM) RI Mugiyanto melakukan kunjungan kerja di Labuhanbatu Utara, Sabtu (17/5). Lokasinya bertempat di Perkebunan Padanghalaban Kecamatan Aekkuo.

Pada pertemuan itu masalah yang diperbincangkan adalah terkait persoalan antara pihak perusahaan dengan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Padanghalaban dan Sekitarnya (KTPHS).

Mugiyanto mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak terkait tentang Persoalan yang ada di Padang Halaban tersebut.

“Kami akan mencari jalan terbaik bagaimana masalah ini kedepannya bisa selesai dengan sebaik-baiknya. Kami berupaya dan sebisa mungkin dalam persoalan HGU ini, kita juga harus patuh pada aturan hukum dan menunggu hasil dari pengadilan," ujarnya.

Sementara Wakil Bupati Labura Dr H Samsul Tanjung ST MH dalam sambutannya berharap kunjungan Wamen tersebut dapat memperkuat kolaborasi strategis antara Pemerintah Daerah dan Kementerian HAM RI, khususnya dalam pelaksanaan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di bidang keadilan, dan pemajuan HAM.

“Kami menyambut baik kehadiran Bapak Wakil Menteri di Bumi Basimpul Kuat Babontuk Elok. Semoga kunjungan ini akan memberikan kontribusi positif bagi penguatan layanan hukum dan perlindungan HAM di Kabupaten Labuhanbatu Utara.” ujar Wabup.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekdakab Labura, Dandim 0209 Labuhanbatu, Kapolres Labuhanbatu serta para penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) dari berbagai elemen masyarakat Labuhanbatu Utara dan Kelompok KTPHS Padang Halaban

Ternate (ANTARA) - Kepala Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara Budi Argap Situngkir bersama Gubernur Sherly Tjoanda Laos menjajaki kerja sama dalam implementasi pembentukan dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat Malut.

"Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat dilaksanakan melalui kerja sama dengan OBH, serta pembentukan posbankum pada desa/kelurahan di Maluku Utara. Selain itu, para kades dan lurah juga dapat berperan dalam juru damai di wilayahnya, dan ikut berkompetisi dalam ajang paralegal justice award," kata Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir di Ternate, Sabtu.

Dalam kesempatan itu, Kakanwil Kemenkum didampingi Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Zulfahmi, Kadiv Yankum Chusni Thamrin, dan jajaran.

Implementasi program strategis tersebut, ungkap dia dilaksanakan melalui pembentukan pos bantuan hukum (posbankum), pemberian bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH), maupun suksesi Paralegal Justice Award (PJA) yang diikuti para kepala desa dan lurah di Malut.

Dalam ajang PJA, sebanyak 102 kades/lurah di Malut ikut mendaftar di platform Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Meski hanya 60 kades/lurah yang lolos saat seleksi tingkat kabupaten/kota. Pendirian posbankum menjadi salah satu syarat dalam penilaian.

"Untuk itu, dukungan dari Gubernur Malut, Sherly dalam mendorong keterlibatan pemda dan kepala desa maupun lurah dalam pelaksanaan pembinaan melalui bantuan hukum tersebut menjadi sangat penting," ujar dia,

Gubernur Malut Sherly antusias atas program bantuan hukum bagi masyarakat. Hal itu sejalan dengan program strategis Pemprov Malut dalam memberikan keadilan hukum yang inklusif bagi masyarakat.

"Kita bisa buat PKS (perjanjian kerja sama) dengan Pemprov Malut. Dari kerja sama tersebut, kita dapat menyurat kepada 10 kepala daerah untuk diteruskan kepada para kepala desa dan lurah di wilayah masing-masing," ungkap Sherly.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Samsuddin Abdul Kadir mengungkapkan kerja sama ini sangat penting guna implementasi bantuan hukum bagi masyarakat.

Sedangkan, Kadiv P3H Zulfahmi mengatakan bahwa dalam pemberian bantuan hukum, saat ini terdapat 13 OBH di Malut yang telah menjalin kerja sama. Untuk PJA dan posbankum pihaknya terus menjalin koordinasi dengan pemda, dan mendorong para kades/lurah di Malut dapat berperan aktif guna menunjang kegiatan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto mengetahui, ada aparat penegak hukum yang mendapat ancaman ketika memberantas korupsi di Indonesia.

"Saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi. Ada yang mobilnya diikuti. Ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu," kata Prabowo saat penutupan Kongres IV Tunas Indonesia Raya (TIDAR) di Jakarta, Sabtu (17/5/2025).

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur dari perjuangan menegakkan keadilan dan hukum di Tanah Air.

“Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar,” tegasnya di hadapan para kader Tidar.

Prabowo menambahkan bahwa di sisa hidupnya, ia hanya ingin meninggalkan nama baik dan warisan kepemimpinan yang adil bagi bangsa Indonesia.

“Usia saya 73 tahun. Saya hanya ingin meninggalkan nama baik,” kata dia.

“Saya akan melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini. Tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Ia pun meminta dukungan masyarakat agar bersama-sama menjaga integritas dan tidak gentar menghadapi tekanan pihak-pihak yang ingin menghambat upaya pemberantasan korupsi.

“Dengan waktu yang singkat, kita buktikan,” tegas Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Batam -

Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau (Kepri) menggelar layanan paspor massal bertajuk Eazy 1000 Passport. Layanan paspor di hari libur ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat yang tidak bisa mengurus paspor di hari kerja.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri, Ujo Sujoto, mengatakan layanan Eazy 1000 Passport ini dibuka selama dua hari, yakni Sabtu (17/5) dan Minggu (18/5). Setiap harinya, Imigrasi membuka kuota untuk 500 orang yang akan mengurus paspor.

"Kami melihat banyak masyarakat kesulitan mengurus paspor di hari kerja. Maka akhir pekan menjadi waktu yang tepat. Inilah mengapa kami beri nama Eazy Passport, agar masyarakat mudah mendapat layanan," kata Ujo usai meninjau pelayanan Eazy Passport, Sabtu (17/5/2025).

Ujo menjelaskan bahwa kemudahan pelayanan paspor ini merupakan implementasi dari arahan Presiden RI dan kebijakan Kemenpan-RB terkait pelayanan publik yang adaptif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa layanan imigrasi kini bergerak menuju sistem digital dan transparan.

"Kami terbuka terhadap masukan dari masyarakat. Pelayanan ke depan tidak lagi bergantung pada kuota manual," ujarnya.

Ujo mengungkapkan, ke depannya Imigrasi Batam tengah merencanakan perluasan pelayanan paspor di beberapa lokasi di Batam. Saat ini unit pelayanan paspor baru tersedia di dua lokasi, yakni Batam Center dan Harbour Bay.

"Akan memperluas Unit Layanan Paspor ke lima lokasi di Batam, yakni Sagulung, Bengkong, Batam Center, Harbour Bay, dan Batuaji. Warga di Barelang atau Batuaji cukup ke ULP Sagulung. Tidak perlu lagi ke Batam Center. Ini bentuk nyata kehadiran negara," ujarnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswad, mengatakan dalam pelayanan Eazy 1000 Passport ini pihaknya melibatkan kelompok disabilitas. Hal itu dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada kelompok disabilitas agar dapat berkarya di tengah masyarakat.

"Kami dalam pelayanan Eazy 1000 Passport ini melibatkan penyandang disabilitas. Karena pada kegiatan sebelumnya kami juga melibatkan mereka. Kali ini kami kembali menyertakan teman-teman disabilitas. Kami berdayakan agar masyarakat juga tahu bahwa mereka setara dengan kita, tidak ada perbedaan," ujarnya.

Pada pelayanan paspor yang dibuka selama dua hari itu, Hajar menyebut pihaknya melibatkan tujuh orang penyandang disabilitas. Mereka diberdayakan di bagian layanan pelanggan hingga penginputan data pemohon paspor.

"Ada tujuh orang yang bertugas di bagian layanan pelanggan untuk entri data. Sebelum pelayanan paspor hari ini, mereka sudah mendapatkan pelatihan dan pengarahan. Mudah-mudahan, suatu saat ada kebijakan khusus yang memungkinkan mereka dapat lebih berkarya," ujarnya.

(dhm/dhm)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapat laporan adanya penegak-penegak hukum yang diancam. Hal itu tidak lepas dari maraknya pembongkaran kasus korupsi selama kepemimpinannya.

"Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu," kata Prabowo dalam sambutannya Kongres IV organisasi sayap Partai Gerindra, Tunas Indonesia Raya ( Tidar ) di Hotel Borobudur Jakarta, Sabtu (17/5/2025).

"Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar, saya tidak gentar. Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik," sambungnya.



Prabowo pun menyatakan tidak akan pandang bulu bagi yang melanggar hukum. Terutama tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

"Kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan periode kepemimpinannya sudah menyelamatkan uang ratusan triliun. "Dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam enam bulan pemerintahan yang saya pimpin kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat kita sudah selamatkan," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menyelamatkan ratusan triliun uang rakyat dari kasus korupsi selama enam bulan pemerintahannya.

Prabowo menyebut lembaga penegak hukum hampir setiap hari membongkar berbagai kasus korupsi. Dia juga menegaskan tak akan berhenti melakukan itu.

"Saya percaya dan saya sudah buktikan dalam enam bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat, kita sudah selamatkan," kata Prabowo di acara Kongres IV Tidar, Jakarta, Sabtu (17/5).

Prabowo mengaku banyak menerima laporan soal upaya penegakan hukum tersebut. Bahkan, dia bilang ada penegak hukum yang diancam dengan didatangi rumahnya dan diikuti mobilnya.

Dia mengaku memahami kondisi tersebut. Meski begitu, Prabowo menegaskan pemerintahannya tak akan gentar.

"Dan saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar, saya tidak gentar," katanya.

Prabowo menyerukan kepada anak buah dan seluruh kader Gerindra untuk tidak menyerah kepada pihak yang ingin agar pemimpin Indonesia lemah.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku telah disumpah sebagai Presiden. Dia telah disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar.

"Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan, ini sumpah saya, ini tekad saya," ucap Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, aparat penegak hukum kerap menghadapi ancaman ketika membongkar kasus-kasus korupsi.

“Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Dan saya tahu ada penegak hukum yang diancam, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu,” ungkap Prabowo saat menutup Kongres IV Tunas Indonesia Raya (TIDAR) di Jakarta, Sabtu (17/5/2025).

“Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar,” tegasnya.

Ketika disumpah di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024 lalu, ia berjanji akan menegakkan seluruh aturan perundang-undangan dan Undang-Undang Dasar 1945.

“Dan saya akan melaksanakan. Siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara (akan saya tindak),” ucapnya.

Prabowo menegaskan bahwa seluruh kekayaan negara yang dimiliki Indonesia harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

“Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan, ini sumpah saya, ini tekat saya, dan saya percaya dan saya sudah buktikan kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat,” pungkasnya.

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengkritisi langkah Kejaksaan yang meminta pengawalan dari TNI . Secara hukum, kata Mahfud, Kejaksaan tidak boleh dikawal oleh TNI.

"Nggak boleh, menurut hukum yang normal. Oleh sebab itu nanti saya harus bicara politik," kata Mahfud MD dalam Program Bikin Terang berjudul Mahfud MD Blak-blakan Pemakzulan Gibran, Jaksa vs Polisi, hingga TNI Jaga Kejaksaan yang dikutip dari kanal YouTube Official iNews, Sabtu (17/5/2025).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MKI) itu menjelaskan, Undang-Undang Kejaksaan Pasal 8a mengatur bahwa setiap jaksa dan keluarganya berhak mendapat perlindungan dari ancaman. Pada pasal berikutnya, permintaan perlindungan dimintakan kepada Polri. Ketentuan permintaan perlindungan kepada Polri itu diatur melalui Peraturan Pemerintah.



"Nah, pertanyaannya kenapa kok mintanya ke TNI? Ini kan pertanyaan politis. Karena Peraturan Pemerintahnya belum ada. Kenapa Peraturan Pemerintahnya belum ada? Karena sudah dicoba diproses tidak selesai-selesai. Nah, Kejaksaan sudah merasa tidak aman. Jadi dia bikin konon MOU pada bulan April tahun 2023 bahwa akan mulai ada MOU untuk keamanan," ungkap Mahfud MD.

Sesuai Pasal 7 UU TNI yang baru, kata Mahfud, Tentara Nasional Indonesia juga memiliki tugas selain operasi militer, salah satunya adalah mengamankan objek vital nasional. Daftar tempat yang disebut objek vital nasional tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2024.

"Nah, kejaksaan nggak ada di situ. Objek vital nasional itu ada perkebunan, laut, pertambangan. Kejaksaan tidak ada," kata Mahfud.

Mahfud menduga kuat ada sesuatu di balik permintaan pengamanan TNI oleh Kejaksaan. Ia melihat hubungan Kejaksaan dan Kepolisian tidak harmonis sejak lama. Ketika menjabat Menko Polhukam, kata Mahfud, dirinya tidak bisa bertemu Kejaksaan dan Polri bersama-sama.

Lalu apa penyebab hubungan tidak harmonis antara keduanya? Mahfud menjelaskan, sesuai KUHAP, polisi bertugas menyelidiki dan menyidik, sementara Kejaksaan yang melakukan penuntutan. Namun dalam kenyataannya, ketika polisi melimpahkan hasil pemeriksaan, sering kali ditolak oleh Kejaksaan.

"Ini main-main dua-dua lembaga ini, sehingga kok tidak sinergis. Kejaksaan mungkin merasa sering dikerjai oleh polisi. Polisi juga mungkin tidak puas dengan kerja kejaksaan," ujar Mahfud.



Mahfud MD menyoroti alasan Kejaksaan menyatakan diri sebagai objek vital padahal di dalam undang-undang tidak mengaturnya. Namun yang perlu dipahami adalah sesuatu yang bisa dikatakan sebagai objek vital hanya diputuskan oleh presiden.

"Berarti presiden sudah menyetujui bahwa dia objek vital. Mungkin ya. Kalau tidak, kan tidak boleh," ujarnya.

Hampir tiap hari, kita membongkar kasus korupsi dan tidak akan berhenti!

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengaku mengetahui ada penegak hukum yang menerima ancaman dan intimidasi dari mereka-mereka yang ingin menghindar dari jeratan hukum.

Presiden pun meminta seluruh aparat penegak hukum untuk tidak pernah gentar melawan ancaman dan intimidasi yang dialamatkan kepada mereka.

"Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam. Saya tahu. Saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu," kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam acara Kongres IV PP Tidar di Jakarta, Sabtu.

Presiden menegaskan ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akan terus memberantas segala bentuk praktik rasuah tanpa pandang bulu.

"Saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar. Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya akan melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini tanpa pandang bulu," kata Prabowo.

Presiden juga menekankan beberapa kasus korupsi besar mulai terungkap dalam periode enam bulan pertama pemerintahannya.

"Hampir tiap hari, kita membongkar kasus korupsi dan tidak akan berhenti! Tidak kita akan berhenti!" ujar Prabowo.

Prabowo kemudian mengatakan sejak menerima mandat dari rakyat Indonesia sebagai Presiden, dirinya bertekad untuk menyelamatkan uang-uang rakyat dari tangan-tangan koruptor.

"Untuk kesekian kali lagi, saya tegaskan, ini sumpah saya, ini tekad saya, dan saya percaya, dan saya sudah buktikan dalam enam bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat," kata Presiden.

Pada kesempatan sama, Presiden mengingatkan rakyat Indonesia menghadapi tantangan yang berat karena selalu ada kekuatan-kekuatan besar yang ingin Indonesia tidak dapat mandiri dan tidak berdaya.

"(Mereka) takut Indonesia bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Dari sejak (masa) Proklamator kita Bung Karno sampai dengan sekarang, mereka tidak ingin Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Mereka selalu ingin mencuri dan merampok kekayaan bangsa kita," kata Presiden Prabowo.

Kekuatan-kekuatan besar itu, Presiden melanjutkan, melakukan berbagai cara dan upaya untuk melemahkan bangsa dan negara.

"Dengan segala dalih dan teknik, mereka ingin rusak sendi-sendi kehidupan kita. Mereka mau menyogok hakim-hakim kita, membeli pejabat-pejabat kita di semua eselon, di semua institusi," kata Prabowo.

Oleh karena itu, Presiden pun menegaskan komitmennya untuk terus berpedoman kepada konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) dan undang-undang, untuk menindak siapa pun yang melanggar hukum, dan merugikan negara.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Prabowo mengatakan selama 6 bulan kepemimpinannya, ratusan triliun kekayaan negara berhasil diselamatkan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Kongres IV Tidar, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025). Prabowo mengatakan dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat UUD 1945.

"Saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945, dan semua UU yang berlaku, dan saya akan laksanakan, siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara, kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.

Prabowo mengatakan kekayaan negara harus diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Dia bertekad akan terus menyelamatkan kekayaan negara.

"Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan ini sumpah saya, ini tekad saya dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam 6 bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat, kita sudah selamatkan," kata Prabowo.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus korupsi, dan tidak akan berhenti," sambungnya.

Prabowo mengaku mendapat laporan adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh penegak hukum. Namun, Prabowo kembali menegaskan untuk terus memberantas korupsi.

"Saya tau ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mopbilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," tuturnya.

"Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya, saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu," imbuh dia.

Tonton juga "Prabowo Sebut Banyak Kekuatan Ingin Indonesia Terpecah Belah" di sini:

(amw/dhn)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan terdapat 8.000 eks anggota Jamaah Islamiyah yang harus dibina pascapembubaran organisasi pada pertengahan tahun 2024. Pembinaan dilakukan mulai wawasan kebangsaan, keagamaan dan kewirausahaan.

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan organisasi terus melakukan pembinaan kepada para narapidana terorisme dan eks anggota Jemaah Islamiyah tentang wawasan kebangsaan, keagamaan dan kewirausahaan. Pihaknya berkolaborasi dengan kementerian BUMN dan lembaga lain untuk menyelenggarakan pelatihan.

Ia mengatakan salah salah satu pelatihan yang dilakukan yaitu pelatihan memperbaiki AC untuk eks anggota Jamaah Islamiyah di Jawa Barat dan Makassar. Eddy menyebut berdasarkan hasil penelitian faktor utama pencetus orang menjadi radikal salah satunya faktor ekonomi.

"Ada 8.000 mantan JI tanggung jawab negara untuk pembinaan," ucap dia saat bedah buku perjalanan kisah Jamaah Islamiyah yang ditulis Kepala Densus 88 Irjen Pol Sentot Prasetyo di kampus Universitas Muhammadiyah Bandung belum lama ini.

Ia menyebut bekal keterampilan tersebut diharapkan dapat membantu eks anggota Jemaah Islamiyah dari sisi perekonomian. Selain itu, Eddy mengajak Muhammadiyah untuk terlibat dalam upaya pembinaan eks anggota Jamaah Islamiyah.

"Kami berharap Muhammadiyah bisa ikut berperan," kata dia.