Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto mengatakan kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Beliti, Sumatera Selatan, terjadi karena adanya perlawanan dari oknum narapidana saat petugas merazia barang-barang terlarang.

“Razia terhadap potensi adanya barang terlarang, termasuk gawai dan narkoba, adalah langkah-langkah preventif dan juga progresif yang gencar dilakukan jajaran kami,” kata Agus dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kondisi lapas usai kerusuhan yang terjadi pada Kamis pagi tersebut telah mulai kondusif.

“Pukul 11.45 WIB tadi kondisi di Lapas Narkotika Muara Beliti sudah berangsur kondusif. Pihak lapas telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan Polri dan TNI mengatasi kondisi keamanan yang sempat terganggu,” katanya.

Agus menegaskan bahwa nihil gawai dan narkoba di dalam lapas merupakan harga mati yang ditegakkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pemberantasan narkoba, kata dia, juga termasuk salah satu prioritas dari 13 program akselerasi Kementerian Imipas.

“Sikap saya tegas siapapun yang terbukti terlibat, baik warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku,” ucapnya.

Kementerian Imipas berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba di dalam dan luar lapas ataupun rumah tahanan (rutan).

Selama enam bulan menjabat sebagai menteri, Agus menyebut telah memindahkan 548 warga binaan yang diduga terlibat narkoba ke lapas dengan tingkat keamanan maksimal di Nusakambangan.

Selain itu, dia juga mengaku menonaktifkan 14 pejabat struktural, empat kepala lapas dan rutan, 57 pegawai pemasyarakatan dalam pembinaan dan pengawasan kantor wilayah, lima pegawai masih dalam pemeriksaan, serta dua pegawai diproses pidana karena diduga terlibat peredaran narkoba.

Untuk itu, Agus meminta dukungan masyarakat untuk membersihkan lapas dan rutan dari gangguan keamanan, khususnya dari peredaran narkoba dan penggunaan gawai yang dinilai menjadi sumber utama permasalahan.

“Supaya kami dapat lebih optimal melakukan pembinaan bagi warga binaan, mengantarkan kembali mereka kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang menyadari kesalahannya dan berkontribusi positif bagi masyarakat,” ujar Agus.

Sebelumnya, Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, dilaporkan terjadi kerusuhan pada hari Kamis (8/5) sekira pukul 09.00 WIB.

Hingga pukul 12.00 WIB, aparat gabungan dari Batalyon Pelopor B Petanang, Polres Musi Rawas dan Polres Lubuk Linggau masih berupaya mengamankan situasi di dalam lapas tersebut.

Berdasarkan pantauan di lokasi itu, terlihat seorang warga binaan berteriak menggunakan pengeras suara dari dalam lapas.

Semua ruangan sudah dikuasai narapidana, dan polisi masih berupaya bergerak masuk untuk mengamankan lokasi kejadian.

Dari kalimat yang disampaikan narapidana tersebut melalui pengeras suara, mereka berontak karena selama ini merasa ditindas saat menjalani hukuman di dalam lapas.

MUSI RAWAS - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan kondisi Lapas Narkotika Muara Beliti sudah kondusif setelah terjadinya kerusuhan pada pagi tadi. Sebelumnya, ribuan tahanan ngamuk dan melakukan aksi kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 09.30 WIB.

"Pukul 11.45 WIB tadi kondisi di Lapas Narkotika Muara Belitii sudah berangsur kondusif," kata Menteri Agus dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).

Pihak lapas, kata dia, telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan Polri dan TNI guna mengatasi kondisi keamanan yang sempat terganggu Menteri Agus menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi pada pukul 10.00 WIB tersebut terjadi karena adanya resistensi atau perlawanan dari oknum warga binaan atas upaya petugas Lapas Narkotika Muara Beliti yang sedang melakukan razia terhadap barang-barang terlarang di lapas.



"Razia terhadap potensi adanya barang terlarang, termasuk HP dan narkoba adalah langkah-langkah preventif dan juga progresif yang gencar jajaran kami lakukan," ujarnya.

Ia kembali menegaskan bahwa berantas habis narkoba merupakan salah satu prioritas di 13 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. "Sikap saya tegas siapa pun yang terbukti tetlibat, baik warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku," pungkasnya.

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyerukan sikap tegas soal penyelundupan ponsel dan narkoba dalam lapas. Dia mengatakan pemberantasan ponsel dan narkoba dalam lapas adalah harga mati.

"Zero ponsel dan narkoba harga mati," tegas Menteri Agus di Jakarta, (8/5/2025).

Menteri Agus menanggapi kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas. Agus mengatakan saat ini kondisi di lapas tersebut kondusif dan pihak lapas telah berkoordinasi dengan TNI-Polri terkait masalah keamanan.

"Pukul 11.45 WIB tadi kondisi di Lapas Narkotika Muara Beliti sudah berangsur kondusif. Pihak lapas telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan Polri dan TNI mengatasi kondisi keamanan yang sempat terganggu," sambung Menteri Agus.

Dia menjelaskan penyebab kerusuhan adalah penolakan dari warga binaan terhadap razia yang dilakukan oleh petugas lapas. Sasaran razia tersebut adalah barang-barang terlarang seperti ponsel dan narkoba.

"Razia terhadap potensi adanya barang terlarang, termasuk HP dan narkoba adalah langkah-langkah preventif dan juga progresif yang gencar jajaran kami lakukan," jelas Menteri Agus.

Menteri Agus mengatakan razia berlangsung pukul 10.00 WIB. Dia meminta seluruh lapas tak gentar melakukan razia karena kegiatan tersebut termasuk dalam 13 program akselerasi Kementerian Imipas.

"Sikap saya tegas, siapa pun yang terbukti terlibat, baik warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku," ucap Menteri Agus.

Seperti diketahui pada 6 bulan pertama menjabat, Menteri Agus telah memindahkan 548 warga binaan yang diduga terlibat peredaran narkoba ke lapas super maximum security di Nusakambangan. Selain itu, Menteri Agus telah menonaktifkan 14 pejabat struktural dan 4 kepala UPT (kalapas atau karutan).

Menteri Agus kemudian menonaktifkan 57 pegawai pemasyarakatan dalam pembinaan dan pengawasan kanwil, dan 5 orang pegawai masih dalam pemeriksaan, serta 2 pegawai di proses pidana karena diduga terlibat dalam peredaran narkoba.

"Mohon dukungan dan doanya untuk perjuangan kami membersihkan lapas rutan dari semua gangguan keamanan, terkhusus dari peredaran narkoba dan penggunaan HP yang menjadi sumber utama permasalahan," tutur dia.

"Supaya kami dapat lebih optimal melakukan pembinaan bagi warga binaan, menghantarkan kembali mereka kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang menyadari kesalahannya dan berkontribusi positif bagi masyarakat," pungkas Menteri Agus.

Simak juga Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

(aud/rfs)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto membahas potensi pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Jakarta. Lokasi lahan ini dinilai berada di kawasan perkotaan dan strategis.

Lapas tersebut diharapkan bisa dipindahkan ke luar pulau. Kemudian, lahannya akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah masyarakat.

"Saat ini banyak lapas yang lokasinya strategis di kawasan perkotaan. Padahal banyak warga perkotaan yang juga membutuhkan rumah layak, sehingga potensi lapas untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah masyarakat sangat besar," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (8/5/2025).

Hal itu disampaikan Ara di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta pada Rabu (7/5).

Ia menjelaskan konsep pemanfaatan lapas menjadi hunian adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Lalu, lapas yang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh dari kawasan perkotaan.

Lebih lanjut, Ara mengungkap ide tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini bermaksud agar masyarakat bisa memiliki hunian layak di kawasan perkotaan.

Pembangunan hunian tersebut bisa menyelesaikan beberapa hal sekaligus, yakni penjara yang layak dan membangun perumahan. Ia menambahkan nantinya perumahan dikombinasi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah supaya bisa ada subsidi silang dan semua pihak bisa bekerja dengan cepat.

"Terus terang kami semua di sini melaksanakan pikiran cerdas dari Presiden Prabowo. Coba bayangkan bagaimana pikirannya ini menjawab bukan saja soal perumahan. Penjara itu rata-rata ada di kota besar dan di pusat kota. Dan beberapa dibangun di jaman Belanda. Dan kebanyakan sudah overcrowded. Ini penyelesaian juga supaya para narapidana bisa dapat tempat yang layak, yang manusiawi. Sebaliknya lahan bekas Lapas bisa digunakan buat perumahan," ucapnya.

Di samping itu, Ara menyebutkan dirinya mendapat dukungan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk langsung menyiapkan tim satuan tugas (satgas) dari lintas kementerian yang bekerja untuk pemanfaatan lahan lapas sebagai lokasi perumahan.

Ia menyampaikan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan serta Badan Pusat Statistik (BPS) sudah langsung mengawal proses pembangunan sejak awal. Pihaknya juga mengalokasikan sekitar 5 ribu rumah subsidi untuk pegawai lapas agar mereka memiliki hunian layak.

"Dari BPKP, Kejaksaan, dan BPS juga ikut mengawal kegiatan ini. BPS juga akan mendata langsung pegawai lapas yang bisa berat mendapatkan sesuai aturan rumah subsidi. Jadi ini kolaborasi yang luar biasa," katanya.

Sementara itu, Agus menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan lapas dari kawasan perkotaan ke daerah. Apalagi kapasitas penjara saat ini melebihi kapasitas, sehingga dibutuhkan lapas baru.

"Kami juga berterima kasih atas dukungan Kementerian PKP yang akan menyediakan kuota rumah subsidi bagi pegawai lapas. Saat ini jumlah pegawai lapas ada sekitar 65 ribu banyak yang belum memiliki rumah, sehingga KPR FLPP (kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) kesempatan mereka lebih besar memiliki rumah subsidi," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

MEDAN, iNewsMedan.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berhasil menggagalkan keberangkatan enam Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga kuat akan bekerja secara non prosedural di Kamboja. Pencegahan ini dilakukan di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, pada Sabtu (3/5/2025) pagi.

Informasi intelijen menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Petugas mencurigai enam calon penumpang penerbangan SQ991 rute Kualanamu - Singapura yang diduga akan melanjutkan perjalanan ke Phnom Penh, Kamboja, dengan tujuan bekerja tanpa melalui prosedur resmi yang berlaku.

Sekitar pukul 08.00 WIB, keenam WNI tersebut memasuki area pemeriksaan Imigrasi. Petugas yang telah mengantongi informasi awal segera mengarahkan mereka ke ruang wawancara untuk pemeriksaan lebih mendalam.

Salah satu calon penumpang berinisial P awalnya berdalih hendak berwisata ke Singapura. Namun, kecurigaan petugas terbukti benar saat menemukan tiket lanjutan ke Phnom Penh. Setelah diinterogasi lebih lanjut, P mengakui bahwa tujuannya adalah bekerja di sebuah restoran yang masih dalam tahap pembangunan di Kamboja.

Pengakuan serupa datang dari WNI lainnya berinisial C. Ia mengaku sebagai pemilik restoran di Kamboja dan berencana membawa serta tiga anggota keluarganya TSH (ibu), PJ (abang), dan KCBL (anak) serta dua calon pekerja restoran, yakni P dan RG. Ironisnya, C tidak dapat menunjukkan dokumen resmi yang sah untuk mempekerjakan WNI di luar negeri.

Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas Imigrasi bergerak cepat berkoordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Pada pukul 09.00 WIB, keenam calon pekerja migran ilegal tersebut diserahterimakan kepada petugas BP2MI untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian menegaskan komitmen pihaknya dalam mencegah pengiriman tenaga kerja Indonesia secara ilegal. Ia menekankan bahwa praktik ini sangat berpotensi menimbulkan eksploitasi dan bahkan mengarah pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Kami tidak hanya fokus pada pemeriksaan dokumen perjalanan, tetapi juga memiliki peran krusial dalam melindungi WNI dari jeratan penempatan kerja non prosedural di luar negeri," ujar Uray Avian, Selasa (6/5/2025).

"Keberhasilan ini adalah wujud koordinasi yang cepat dan solid antara petugas Imigrasi dan BP2MI di lapangan. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja di luar negeri tanpa melalui jalur resmi. Pastikan seluruh proses keberangkatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi melindungi hak-hak para pekerja," sambungnya. 

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Teodorus Simarmata, mengapresiasi kinerja petugas di lapangan yang berhasil mengungkap upaya keberangkatan ilegal ini berkat informasi awal yang diterima.

"Keberhasilan ini membuktikan bahwa pengawasan keimigrasian di lapangan berjalan efektif. Kami akan terus memperkuat sinergi dengan instansi terkait untuk memberantas praktik ilegal semacam ini," tegas Teodorus Simarmata.

Upaya pencegahan ini sejalan dengan komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Drs. Agus Andrianto, khususnya program 'Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM)'. Langkah ini juga merupakan implementasi dari 'Aksi Nyata' dalam menjaga keamanan dan keselamatan WNI, terutama dari praktik pengiriman tenaga kerja ilegal yang rentan terhadap eksploitasi, yang menjadi salah satu dari lima poin Commander Wish Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Brigjen Pol. Yuldi Yusman.

Sinergi yang kuat antara Imigrasi dan instansi terkait seperti BP2MI akan terus ditingkatkan sebagai wujud perlindungan negara terhadap warganya, sekaligus menjadi langkah tegas dalam mendukung pemberantasan TPPO yang saat ini menjadi perhatian serius baik di tingkat nasional maupun internasional.

Editor : Jafar Sembiring

Jakarta, 29 April 2025 ? Dalam rangka peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-61, Second Chance Foundation menyerahkan simbol penghargaan berupa Koin Scholas yang telah diberkati oleh Mendiang Paus Fransiskus kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Penyerahan ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi atas karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Indonesia yang dipersembahkan kepada pemimpin tertinggi umat Katolik dunia saat kunjungan bersejarah Paus Fransiskus ke Indonesia pada 3-6 September 2024.

Koin tersebut diserahkan langsung oleh Ibu Evy Amir Syamsudin, Founder Second Chance Foundation, kepada Bapak Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Acara ini disaksikan secara daring melalui Zoom di berbagai Kantor Wilayah, Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, dan Rubasan di seluruh Indonesia. Selain itu, hadir pula tamu undangan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, termasuk Kepala Daerah, Kejaksaan, TNI, dan Kepolisian dari berbagai wilayah. Penyerahan simbolik ini menjadi puncak dari kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Second Chance Foundation, dan organisasi global Scholas Occurrentes.

?Kami sangat bangga dengan karya Warga Binaan yang diberikan kepada Paus Fransiskus. Penghargaan ini adalah bukti bahwa Warga Binaan memiliki potensi besar yang dapat memberikan kontribusi positif, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk dunia luar,? ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, melalui sambutan resmi yang dibacakan dalam acara.

Program kolaborasi ini memungkinkan Warga Binaan dari berbagai Lapas untuk menyampaikan pesan tentang keberagaman, kedamaian, dan kemanusiaan melalui karya seni yang dipersembahkan dan ditampilkan langsung saat kunjungan Mendiang Paus Fransiskus ke Indonesia. Karya-karya yang dihasilkan meliputi miniatur Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral dari koran bekas, stola batik bertema ?Unity in Diversity?, sketsa dan lukisan, serta struktur Polyhedra dari workshop seni komunitas.

Sebagai bentuk apresiasi, Scholas Occurrentes menyerahkan Koin Scholas yang telah diberkati Mendiang Paus Fransiskus melalui Second Chance Foundation sebagai penghargaan atas kontribusi para Warga Binaan. Momen ini menegaskan bahwa setiap manusia berhak atas kesempatan kedua, dan bahwa penebusan dapat lahir melalui ekspresi, refleksi, dan karya. Second Chance Foundation juga mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Scholas Occurrentes atas kepercayaan dan kolaborasi strategis yang bermakna ini.

Situbondo (ANTARA) - Puncak peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke-61 tahun 2025 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo, Jawa Timur, menjadi refleksi atas komitmen dalam memberikan kontribusi positif khususnya pembinaan bagi warga binaan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto menyampaikan apresiasi terhadap seluruh jajaran pemasyarakatan yang terus berupaya meningkatkan kualitas pembinaan.

"Pemasyarakatan bukan hanya tentang menjaga keamanan, tetapi juga tentang membangun manusia, kita harus terus berinovasi dalam program pembinaan agar warga binaan memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi setelah mereka kembali ke masyarakat," kata Menteri Agus Andrianto dalam sambutannya HBP Ke-61 secara virtual, Senin.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi mengemukakan peringatan HBP Ke-61 ini menjadi momen untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap warga binaan mendapatkan pembinaan yang layak, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik setelah masa pidana mereka berakhir," katanya.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas IIB Situbondo, Julandra Wikjatmiko menambahkan, peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61 ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan integritas.

"Serta profesionalisme seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik," katanya.

Dalam kegiatan peringatan HBP ke-61 yang digelar di Aula Rutan Kelas IIB Situbondo itu, turut hadir Wakil Bupati Situbondo Ulfiyah, Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Mahbub Junaidi, perwakilan Polres Situbondo, perwakilan Komando Distrik Militer 0823 Situbondo, perwakilan Kejaksaan Negeri Situbondo, Ketua Pengadilan Negeri Situbondo.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menganugerahi penghargaan kategori dapur sehat kepada berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia dalam momentum Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-61.

Pada acara tasyakuran HBP Ke-61 di Jakarta, Senin, Menteri Imipas Agus Andrianto menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat; Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta; dan Lapas Kelas I Medan, Sumatera Utara.

“Kami juga memberikan penghargaan terhadap UPT dan petugas yang memberikan kinerja yang terbaik dalam bidang penggagalan dan penyelundupan narkoba, UPT terbaik, dan pegawai berprestasi,” kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagaimana keterangan tertulisnya.

Mashudi menjelaskan, HBP tahun ini mengangkat tema "Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat". Menurut dia, tema tersebut merefleksikan komitmen Pemasyarakatan untuk memberikan kontribusi nyata dan dampak positif bagi masyarakat sesuai tujuan sistem pemasyarakatan.

Pada rangkaian HBP Ke-61, imbuh Mashudi, pihaknya telah menggelar berbagai kegiatan, seperti pekan olahraga dan seni warga binaan, bakti sosial dan Jumat berkah, donor darah, Pemasyarakatan Bersih-Bersih, hingga Indonesia Prison Products and Arts Festival (IPPA Fest) 2025.

“Kesuksesan seluruh rangkaian kegiatan tersebut tidak lepas dari kontribusi dan dukungan seluruh jajaran Pemasyarakatan, baik di tingkat pusat, kantor wilayah, maupun unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu penerima penghargaan kategori dapur sehat, Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto mengatakan bahwa pembangunan Dapur Sahabat Lapas Cibinong dimaksudkan untuk meningkatkan pemenuhan makanan sehat bagi warga binaan.

Selain itu, kata dia, dapur tersebut juga untuk mempermudah para petugas dalam kegiatan mengolah bahan makanan menjadi makanan siap saji yang lebih teratur dan terjaga dari kontaminasi silang akibat tercampurnya bahan makanan.

“Dengan adanya dapur yang baru, penempatan bahan makanan dapat lebih terpetakan sehingga pendistribusian makanan bisa lebih terjamin dan tepat waktu. Kualitas makanan juga akan lebih terjamin karena dengan adanya sirkulasi udara yang lebih lancar,” jelas Wisnu.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan HBP Ke-61 merupakan momentum refleksi atas kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sejauh ini sekaligus untuk melahirkan aksi yang bermanfaat.

Menurut Agus, pemasyarakatan bukan sekadar urusan penjara, melainkan juga tentang memberikan harapan, membangun kembali jati diri manusia, dan menghadirkan keadilan restoratif bagi masyarakat.

Untuk itu, Agus mengajak jajarannya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan refleksi mendalam pada momentum HBP ini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Wakil Gubernur Sumut Surya menghadiri peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61 Tahun 2025 secara virtual di Aula Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tanjunggusta Medan, Senin (28/4).

Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61 ini ditandai pemotongan tumpeng secara serentak di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Sumut Yudi Suseno memberikan cendera mata berupa lukisan wajah kepada Wagub Sumut Surya.

Wagub bersama Forkopimda Sumut sebelumnya mendengarkan arahan Menteri Imipas RI Agus Andrianto secara virtual di seluruh kantor wilayah Imipas Indonesia.

"Saya mengucapkan selamat Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61 Tahun 2025, kolaborasi dan sinergi akan kita laksanakan untuk mendukung program kerja berjalan dengan baik," ucap Agus.

Menteri berpesan, seluruh kantor wilayah melakukan kolaborasi dan sinergi bersama gubernur, bupati, wali kota, serta unsur Forkopimda guna terlaksananya 13 program yang telah direncanakan.

Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ini, katanya, merupakan momentum untuk merefleksikan dan mengevaluasi kinerja yang sudah dan akan dilakukan ke depan.

"Jadikan pengabdian kita sebagai pegawai untuk berbuat bagi warga binaan di lapas agar menjadi lebih baik. Kita bukan hanya menjadi pegawai, tapi juga orangtua, guru, teman, dan apa saja bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan," jelas Agus.

Mantan kapolda Sumut itu menginginkan, bahwa setiap warga binaan menjadi lebih baik dan produktif yang bisa memberikan banyak manfaat saat di masyarakat kelak.

Menteri Imipas sempat berdialog tiga perwakilan kantor wilayah Imipas, yakni Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

"Tentu Lapas sudah bertransformasi dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa memberikan bimbingan kepada warga binaan selalu lebih baik," papar Agus.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 merupakan momentum refleksi atas kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sekaligus untuk melahirkan aksi yang bermanfaat.

“Refleksi ini harus melahirkan aksi. Bukan hanya evaluasi di atas kertas, melainkan langkah konkret yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat dan warga binaan,” kata Agus saat tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 di Jakarta, Senin, sebagaimana keterangan tertulisnya.

Menurut Agus, pemasyarakatan bukan sekadar urusan penjara, melainkan juga tentang memberikan harapan, membangun kembali jati diri manusia, dan menghadirkan keadilan restoratif bagi masyarakat.

Untuk itu, Agus mengajak jajarannya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan refleksi mendalam.

“Apa yang sudah kita capai? Apa yang belum? Dan lebih penting lagi, apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menjadikan pemasyarakatan sebagai bagian integral dari pembangunan hukum nasional,” katanya.

Dalam satu tahun terakhir, ucap Agus, terdapat semangat baru pemasyarakatan melalui program akselerasi Kementerian Imipas. Salah satu program unggulan, yaitu ketahanan pangan yang berbasis pada kegiatan warga binaan.

Melalui program tersebut, Agus menyebut pihaknya ingin menjadikan warga binaan sebagai pelaku aktif pembangunan, bukan hanya objek pembinaan.

“Di balik tembok tembok lapas, kita punya potensi besar tenaga kerja yang bisa dilatih dan lahan yang bisa digarap, yang bisa kita bangun untuk menjadikan pemasyarakatan sebagai centre of excellence (pusat keunggulan) dalam produksi pangan,” ujarnya.

Lebih lanjut Menimipas mengapresiasi pengabdian petugas pemasyarakatan.

Ia mengajak petugas untuk tetap menjaga semangat pengabdian, menguatkan sinergisitas dan solidaritas, serta senantiasa berinovasi.

“Pemasyarakatan harus menjadi garda terdepan dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Mari kita lanjutkan perjuangan ini. Mari kita songsong masa depan pemasyarakatan Indonesia yang lebih bermartabat, lebih produktif, dan lebih manusiawi,” katanya.

Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 mengangkat tema Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat. Tema tersebut merefleksikan komitmen pemasyarakatan untuk memberikan kontribusi nyata dan dampak positif bagi masyarakat sesuai tujuan sistem pemasyarakatan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

BANDUNG, KOMPAS.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin memanen 1 ton 97 kilogram ikan lele serta puluhan telur ayam dan bebek dari program pembinaan kemandirian yang dikerjakan warga binaan.

“Panen lele kali ini sebanyak 1 ton 97 kilogram dan telur ayam sebanyak 80 butir serta telur bebek sebanyak 90 butir. Telur ayam dan bebek ini adalah merupakan hasil per hari ini,” kata Kepala Lapas Sukamiskin, Fajar Nur Cahyono dalam keterangannya, Kamis (25/4/2025).

Fajar menjelaskan, budi daya ikan lele serta ternak ayam, bebek, sayuran, hingga buah melon dilakukan oleh warga binaan di area dalam lapas. Panen dilakukan pada Kamis (24/4/2025) bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Kusnali.

“Panen lele dan telur ayam-bebek itu merupakan implementasi 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto,” ujar Fajar.

Kegiatan panen yang dilakukan di tengah hujan rintik ini melibatkan langsung para warga binaan, Kakanwil, serta seluruh kepala UPT Sukamiskin.

Sementara itu, Kusnali menyebut panen hasil pembinaan warga binaan ini merupakan bentuk nyata kontribusi Lapas terhadap ketahanan pangan nasional.

“Ikan lele dan telur dibagikan kepada warga binaan, masyarakat sekitar Lapas secara cuma-cuma, dan UPT di wilayah Sukamiskin Raya,” kata Kusnali.

Adapun sebagian hasil panen dijual ke pihak ketiga dengan harga sekitar Rp 23.000 per kilogram. “Dari hasil penjualan itu, sebahagian akan disetorkan ke kas negara sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” ungkapnya.

Kusnali menambahkan, program ketahanan pangan ini akan terus dikembangkan sesuai arahan Menteri Imipas. Warga binaan yang terlibat dalam kegiatan kerja juga akan mendapatkan sertifikat keahlian.

“Sertifikat itu menjadi wujud nyata Lapas selalu hadir dalam memberikan pelatihan dan pembentukan skill warga binaan,” kata Kusnali.

Ia berharap program ketahanan pangan terus berkembang, tidak hanya di Lapas Sukamiskin, tetapi juga di seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Jawa Barat.

Bandung -

Tak hanya menjadi tempat hukuman bagi para narapidana korupsi, Lapas Sukamiskin juga kini jadi sumber untuk mejaga ketahanan pangan. Salah satu wujudnya dengan panen ikan jenis lele.

Tak tanggung-tanggung, total berat ikan lele yang dipanen mencapai 1 ton. Momen panen raya ikan lele ini dilakukan di Lapas Sukamiskin yang turut disaksikan Kakanwil Ditjen PAS Jabar Kusnali.

Kalapas Sukamiskin Fajar Nur Cahyono mengatakan ikan lele ini merupakan hasil pembinaan terhadap para napi. Mereka melakukan budi daya ikan lele, ternak ayam, bebek, sayuran dan buah melon.

"Panen lele dan telur ayam - bebek itu merupakan implementasi 13 program akselerasi Menteri Imipas, Agus Andrianto," kata Fajar.

Ikan lele ini dibudidaya di dalam Lapas Sukamiskin. Ada 10 kolam bioflok yang digunakan untuk membudidaya ikan lele tersebut.

"Panen lele kali ini sebanyak 1 ton 97 kg," katanya.

Selain ikan lele, Lapas Sukamiskin juga panen telur ayam dan bebek. Ada puluhan butir telur yang dihasilkan dari ayam dan bebek yang diternak di dalam.

"Telur ayam sebanyak 80 butir serta telur bebek sebanyak 90 butir. Telur ayam dan bebek ini adalah merupakan hasil per hari ini," kata Fajar.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kakanwil Ditjen PAS Kusnali menuturkan bahwa panen lele dan telur ini sangat bagus untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

"Ikan lele dan telur dibagikan kepada Warga Binaan, masyarakat sekitar Lapas secara cuma - cuma dan UPT di wilayah Sukamiskin raya," jelas Kusnali.

"Sisanya dijual ke pihak ketiga dengan harga per kilogramnya Rp23 ribu," tambahnya.

Kusnali menurutkan, dari hasil penjualan itu sebagian akan disetorkan ke kas negara sebagai PNBP atau Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Selaras dengan program Menteri Imipas itu, program kegiatan kerja ini akan terus dikembangkan guna mengoptimalkan ketahanan pangan nasional dan warga binaan yang bekerja pada setiap pos kerja itu pun akan diberikan sertifikat.

"Sertifikat itu menjadi wujud nyata lapas selalu hadir dalam memberikan pelatihan dan pembentukan skill warga binaan. Lapas Sukamiskin akan terus mengembangkan program ketahanan pangan dan seluruh UPT Pemasyarakatan di seluruh Jabar," pungkasnya.

(wip/dir)