KOMPAS.com - Pertandingan antara Manchester United vs West Ham United di lanjutan Liga Inggris akan berlangsung malam ini.

Laga Manchester United vs West Ham yang mewarnai Liga Inggris 2024/2025 di pekan ke-36 diprediksi bakal berlangsung seru.

Duel Manchester United vs West Ham akan dihelat di Old Trafford pada Minggu (11/5/2025) dan dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 WIB.

Manchester United kembali berlaga di Liga Inggris setelah berhasil melaju ke final Liga Eropa 2024-2025.

Saat ini, tim besutan Erik ten Hag sedang mengalami masa sulit di Liga Inggris dengan enam pertandingan tanpa kemenangan.

Kekalahan terakhir mereka terjadi pada akhir pekan lalu, di mana laga dramatis dengan tujuh gol di Stadion Komunitas Gtech berakhir dengan kemenangan Brentford asuhan Thomas Frank yang meraih tiga poin penuh.

Dengan hanya mengumpulkan dua poin dari enam pertandingan terakhir di Liga Inggris, Setan Merah kini terjerembab di posisi ke-15 klasemen.

Menjelang pertandingan melawan West Ham di akhir pekan, mereka belum mencapai 40 poin meski masih menyisakan tiga pertandingan di musim ini.

Sementara West Ham, yang merupakan juara Liga Konferensi Eropa 2023, mengalami penurunan performa yang signifikan setelah ditinggal manajer David Moyes.

Dengan laga tandang ke Old Trafford Minggu ini, West Ham diprediksi akan mengakhiri musim dengan posisi terburuk mereka di Liga Inggris sejak menempati urutan ke-20 pada musim 2010-2011.

Untungnya bagi The Hammers, kelemahan tim yang baru promosi membuat mereka tidak terlibat dalam perjuangan ketat untuk memastikan posisi aman di tiga pertandingan terakhir musim ini, dengan pasukan Graham Potter unggul 15 poin dari Ipswich Town yang berada di zona degradasi.

Prediksi Susunan Pemain Manchester United vs West Ham

Manchester United: Onana; Fredricson, Lindelof, Yoro; Mazraoui, Ugarte, Eriksen, Shaw; Garnacho, Hojlund, Fernandes.

West Ham United: Areola; Todibo, Kilman, Mavropanos; Wan-Bissaka, Paqueta, Soucek, Scarles; Kudus, Bowen, Fullkrug.

Link Live Streaming Manchester United vs West Ham

Keseruan pertandingan Liga Inggris malam ini bisa dinikmati di link live streaming berikut:

Link live streaming Manchester United vs West Ham- Vidio.com

Sumber:
medan.tribunnews.com
priangan.tribunnews.com

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Sahat M Panggabean menegaskan pentingnya penegakan hukum karantina demi melindungi sumber daya alam hayati dari ancaman hama dan penyakit lintas batas wilayah.

"Masa depan karantina yang kuat bergantung pada penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran operasional," kata Sahat dalam Workshop Penegakan Hukum Barantin di Depok, Jawa Barat sebagaimana keterangan di Jakarta, Minggu.

Oleh karena itu, Sahat menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah memperkuat upaya karantina melalui berbagai penyidikan terhadap pelanggaran yang berpotensi merugikan sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup Indonesia.

Ia menekankan bahwa upaya tersebut harus terus ditingkatkan dan dipertajam secara berkelanjutan oleh seluruh jajaran.

Ia mengingatkan agar keberhasilan dalam proses penegakan hukum tidak menjadikan jajaran karantina cepat berpuas diri, karena tantangan terhadap SDA hayati Indonesia semakin kompleks dan terus berkembang.

Dalam kesempatan itu, Sahat menyerahkan penghargaan kepada penyidik pegawai negeri sipil yang berhasil menyelesaikan penyidikan hingga tahap P21 selama tahun 2025 secara konsisten dan profesional.

Para penyidik yang menerima penghargaan adalah Priyadi, Hutri Widarsa, Tri Handono, Benny Aprisa Surya Perdana, dan Sapta Adi Putranta atas dedikasinya menuntaskan kasus sesuai koridor hukum berlaku.

Selain individu, Sahat juga memberikan penghargaan pada Unit Pelaksana Teknis Karantina (UPT) yang aktif dalam kegiatan penegakan hukum sejak tahun 2025 yaitu kepada Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara (Karantina Sumatera Utara).

Kemudian Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur (Karantina Jawa Timur) dan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung (Karantina Lampung) atas kontribusi strategisnya.

Ia menegaskan masa depan sistem karantina yang kuat sangat tergantung pada ketegasan dalam penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran di seluruh titik operasional, baik sebelum, saat, maupun setelah perbatasan.

Menurut dia, penguatan penegakan hukum bidang karantina tersebut bertujuan untuk melindungi sumber daya alam hayati Indonesia dari ancaman hama dan penyakit yang dapat merugikan sektor pertanian, perikanan dan lingkungan hidup secara keseluruhan.

"Masa depan karantina yang kuat bergantung pada penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran operasional, baik di pre-border, at-border, maupun post-border," kata Sahat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Kami ingin tegaskan bahwa reformasi TKDN bukan karena latah, tidak reaktif, dan bukan karena tekanan. Ini sudah kami mulai sejak Februari 2025, jauh sebelum adanya dinamika yang berkembang belakangan ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasmita menyatakan, reformasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dilakukan pihaknya bukan merupakan kebijakan yang tergesa-gesa atau disebabkan tekanan dari negara lain.

"Kami ingin tegaskan bahwa reformasi TKDN bukan karena latah, tidak reaktif, dan bukan karena tekanan. Ini sudah kami mulai sejak Februari 2025, jauh sebelum adanya dinamika yang berkembang belakangan ini," kata Menperin dalam pernyataan di Jakarta, Minggu.

Menperin menyampaikan, reformasi TKDN merupakan bagian dari upaya jangka panjang pemerintah untuk memperkuat industri nasional melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kebijakan ini juga sejalan dengan arahan Presiden untuk memperdalam struktur industri dan meningkatkan daya saing nasional.

"Kementerian Perindustrian telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi TKDN selama ini. Reformasi ini bertujuan agar kebijakan lebih adaptif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi pelaku industri dalam negeri," katanya.

Agus menyampaikan, pemerintah akan terus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan reformasi ini agar implementasinya berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, dikatakannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah yang baru diterbitkan menegaskan kembali pentingnya kebijakan TKDN bagi industri dalam negeri.

Regulasi itu menjadi landasan hukum yang memperkuat arah baru kebijakan TKDN, termasuk perbaikan mekanisme verifikasi, insentif bagi pelaku industri, dan penguatan pengawasan agar mendorong komitmen penggunaan produk dalam negeri di berbagai sektor.

Dengan langkah ini, pihaknya optimistis dapat mempercepat kemandirian industri nasional serta memperkuat ekosistem manufaktur dalam negeri.

Kemenperin dan perusahaan industri juga mengapresiasi munculnya empat sub ayat baru pada pasal 66 Perpres Nomor 46 Tahun 2025, yang mengatur tentang urutan prioritas belanja pemerintah dan BUMN/BUMD. Dalam aturan baru ini, pemerintah memprioritaskan dan wajib membeli produk ber-TKDN atau PDN dibandingkan produk impor.

Adapun urutan prioritas belanja pemerintah atas produk ber-TKDN dan PDN sesuai dengan pasal 66 Perpres No. 46 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jika ada produk yang penjumlahan skor TKDN dan BMP (Bobot Manfaat Perusahaan) nya lebih dari 40 persen, maka yang bisa dibeli pemerintah melalui PBJ adalah produk yang ber-TKDN di atas 25 persen.

2. Jika tidak ada produk yang penjumlahan skor TKDN dan BMP nya di atas 40 persen, tapi ada produk yang memiliki skor TKDN di atas 25 persen, maka produk yang memiliki skor TKDN di atas 25 persen bisa dibeli pemerintah melalui PBJ Pemerintah.

3. Jika tidak ada produk yang ber-TKDN di atas 25 persen, maka pemerintah bisa membeli produk yang ber-TKDN lebih rendah dari 25 persen.

4. Jika tidak ada produk yang bersertifikat TKDN, maka pemerintah bisa membeli PDN yang terdata dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SSS ditangkap polisi karena mengunggah meme kontroversialJokowi-Prabowo di media sosial.

Sebelumnya, SSS mengunggah meme Jokowi-Prabowo yang dibuat dengan kecerdasan buatan (AI).

Pada Jumat (9/5/2025), mahasiswi ITB ditangkap atas tuduhan melanggar sejumlah pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan adanya penangkapan mahasiswi ITB tersebut.

"Benar, seorang perempuan berinisial SSS telah ditangkap dan diproses," kepada wartawan di Jakarta dikutip dari Kompas.com, Jumat (9/5/2025).

Kasus penangkapan mahasiswi ITB oleh kepolisian ini mengundang atensi publik karena dinilai sebagai pembungkaman kebebasan berekspresi.

Lantas, perlukah mahasiswi ITB ditangkap karena mengunggah meme Jokowi-Prabowo?

Tak perlu ditangkap, cukup dimaafkan

Pakar hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Muhammad Rustamaji, menyatakan bahwa penangkapan terhadap mahasiswi ITB yang menyebarkan meme Jokowi-Prabowo bergantung pada sejauh mana meme tersebut sesuai dengan konteks kritik yang disampaikan.

Ia menjelaskan bahwa jika unggahan SSS mengandung kritik yang didukung oleh data dan fakta, maka tindakan tersebut tidak dapat dipidana karena merupakan bagian dari kebebasan berekspresi.

"Namun, apabila meme tersebut dianggap memuat unsur pemalsuan atau manipulasi data elektronik, misalnya, ciuman antara kedua tokoh dipersepsikan sebagai bentuk penghinaan maka Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dapat diterapkan,” jelas Rustamaji.

Kendati demikian, ia menyarankan agar pemerintah menerapkan asas parsimoni atau prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum pidana.

“Oleh karena itu, pendekatan berbasis pemaafan seharusnya lebih diutamakan,” tutupnya.

Penangkapan mahasiswi ITB berlebihan dan melukai demokrasi

Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai bahwa penangkapan terhadap mahasiswi ITB merupakan tindakan yang berlebihan dan melukai demokrasi.

Ia berpendapat, SSS yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan melalui meme Jokowi-Prabowo, seharusnya tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Menurutnya, sosok Presiden Prabowo dan Jokowi kini tidak lagi dapat dipandang sebagai individu, melainkan sebagai bagian dari institusi publik.

“Dalam perspektif hukum, keduanya telah melebur menjadi entitas publik, sehingga tidak relevan lagi diposisikan sebagai pribadi,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com secara terpisah pada Minggu (11/5/2025).

Oleh karena itu, menurut Abdul Fickar, penangkapan terhadap mahasiswi tersebut tidak hanya berlebihan, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip demokrasi.

Ia menambahkan bahwa bagi pejabat publik, ruang privasi secara hukum sudah tidak ada.

“Polisi sebagai aparat penegak hukum yang memaksakan diri secara berlebihan dan tidak memahami esensi demokrasi, saya menghimbau agar Presiden Prabowo menegur institusi kepolisian, agar tidak muncul kesan bahwa pemerintahannya anti kritik,” tegasnya.

KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usulan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, yang mendorong agar pendidikan karakter berbasis barak militer diterapkan secara nasional.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan bahwa program tersebut tidak sesuai dengan mandat institusi militer dan bisa menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

"Kami tidak setuju dengan usulan Kementerian HAM yang akan menjadikan itu justru sebagai kurikulum nasional," kata Anis kepada Kompas.com pada Minggu (11/5/2025).

Menurut Anis, pengiriman siswa ke barak militer bukanlah ranah tugas dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Ia merujuk pada Undang-Undang TNI yang menyebutkan bahwa tugas TNI hanya mencakup operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, tanpa mencantumkan peran dalam bidang pendidikan sipil.

Siapa yang Bertanggung Jawab atas Pendidikan Anak Bermasalah?

Anis menyarankan agar penanganan siswa dengan perilaku bermasalah diserahkan kepada instansi yang memang memiliki kompetensi di bidang pendidikan.

"Penanganan anak-anak atau siswa yang memiliki masalah mestinya dilakukan pemerintah daerah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencari solusi terbaik," ujarnya.

Selain itu, Anis juga menyarankan keterlibatan lembaga-lembaga perlindungan hak anak dan hak asasi manusia, seperti Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta organisasi masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan.

Ia menilai bahwa pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan anak-anak harus dilakukan dengan kajian yang komprehensif.

"Setiap kebijakan itu semestinya tidak diputuskan secara tiba-tiba, tetapi mesti diambil dengan satu kajian yang komprehensif. Apa urgensinya dikirim ke barak, misalnya, meskipun tadi kami sudah mengkritisi, kami tidak setuju pengiriman ke barak," ucap Anis.

Komnas HAM menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini untuk menghindari risiko dampak negatif, termasuk potensi pelanggaran HAM.

"Agar kebijakan yang diputuskan itu tidak memiliki potensi atau risiko terhadap munculnya dampak, terutama dampak negatif, seperti potensi pelanggaran HAM," jelas Anis.

Apa Pandangan Natalius Pigai Terkait Program Pendidikan Militer?

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan dukungannya terhadap program pendidikan militer bagi siswa bermasalah yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Ia bahkan menyatakan akan merekomendasikan model tersebut kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah agar bisa dijalankan secara nasional.

"Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” ujar Pigai saat menerima kunjungan Dedi Mulyadi, Kamis (8/5/2025), dikutip dari Antara.

Pigai menilai program ini tidak melanggar HAM selama tidak ada kekerasan fisik dalam pelaksanaannya.

Ia menyebut bahwa hak atas pendidikan yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan pendekatan militer bisa menjadi alternatif pembinaan jika diterapkan secara tepat.

Pigai juga menyebut bahwa program pendidikan karakter di barak militer sejalan dengan Astacita atau delapan cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai bahwa melalui pendekatan ini, generasi muda dapat dibentuk menjadi pribadi yang disiplin, tangguh, dan bertanggung jawab.

“Kalau karakternya tidak humanis, disiplinnya tidak tinggi, mentalnya tidak bagus, tidak produktif, tidak tanggung jawab, bagaimana kita mau go global? Bagaimana 2045 kita leading di dunia?” tegas Pigai.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Komnas HAM Tak Setuju Ide Pigai “Kirim Siswa ke Barak” Jadi Program Nasional".

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tak setuju dengan usulan Menteri HAM Natalius Pigai soal pendidikan siswa di barak militer diterapkan di seluruh Indonesia.

"Kami tidak setuju dengan usulan Kementerian HAM yang akan menjadikan itu justru sebagai kurikulum nasional," kata Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, saat dihubungi, Minggu (11/5/2025).

Anis mengatakan, Komnas HAM tak setuju dengan usulan tersebut karena militer tidak memiliki pengalaman untuk mendidik sipil.

Dia juga mengatakan, pendidikan siswa di barak tersebut bukan bagian dari kewenangan TNI.

"Berdasarkan Undang-Undang TNI, kewenangan TNI itu adalah operasi perang dan operasi non-perang. Di dalam operasi non-perang itu tidak masuk kewenangan untuk membantu pendidikan, sehingga harus dikembalikan itu fungsi negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.

Anis mengatakan, mestinya penanganan anak-anak atau siswa yang memiliki masalah dilakukan pemerintah daerah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk mencari solusi terbaik.

Selain itu, pemerintah daerah juga bisa berdiskusi dengan lembaga-lembaga HAM, seperti Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan lainnya untuk mendapatkan masukan.

"Setiap kebijakan itu kan semestinya tidak diputuskan secara tiba-tiba, tetapi mesti diambil dengan satu kajian yang komprehensif. Apa urgensinya dikirim ke barak, misalnya, meskipun tadi kami sudah mengkritisi, kami tidak setuju pengiriman ke barak," ujarnya.

Lebih lanjut, Anis menambahkan, kajian tersebut penting untuk dikonsultasikan dengan DPR dan kelompok masyarakat untuk mendapatkan masukan yang lebih luas.

"Agar kebijakan yang diputuskan itu tidak memiliki potensi atau risiko terhadap munculnya dampak, terutama dampak negatif, seperti potensi pelanggaran HAM, misalnya, atau yang lain-lain," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut bakal menyarankan program pendidikan militer yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

Sebab, menurut Pigai, pendidikan di barak militer itu bisa diterapkan di seluruh Indonesia jika terbukti berhasil di Jawa Barat (Jabar).

"Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” katanya usai menerima Dedi Mulyadi di kantornya pada Kamis (8/5/2025), dikutip dari ANTARA.

Pigai juga berpandangan bahwa pendidikan siswa bermasalah di barak tidak melanggar HAM selama program tersebut dijalankan tanpa hukuman fisik.

Menurut dia, mendapat pendidikan yang layak merupakan hak asasi sebagaimana diatur konstitusi.

Dia pun mengapresiasi program tersebut karena dinilai berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama soal kedisiplinan, pengetahuan, mental, dan tanggung jawab siswa.

“Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan HAM, berarti tidak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan HAM,” ujar Pigai.

Di samping itu, dia juga memandang program pendidikan siswa di barak selaras dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, program ini dapat mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas demi mencapai Indonesia Emas 2045.

“(Kalau) karakternya tidak humanis, disiplinnya tidak tinggi, mentalnya tidak bagus, tidak produktif, tidak tanggung jawab, bagaimana kita mau go global (mendunia)? Bagaimana 2045 kita leading (memimpin) di dunia?” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tak setuju dengan usulan Menteri HAM Natalius Pigai soal pendidikan siswa di barak militer diterapkan di seluruh Indonesia.

"Kami tidak setuju dengan usulan Kementerian HAM yang akan menjadikan itu justru sebagai kurikulum nasional," kata Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, saat dihubungi, Minggu (11/5/2025).

Anis mengatakan, Komnas HAM tak setuju dengan usulan tersebut karena militer tidak memiliki pengalaman untuk mendidik sipil.

Dia juga mengatakan, pendidikan siswa di barak tersebut bukan bagian dari kewenangan TNI.

"Berdasarkan Undang-Undang TNI, kewenangan TNI itu adalah operasi perang dan operasi non-perang. Di dalam operasi non-perang itu tidak masuk kewenangan untuk membantu pendidikan, sehingga harus dikembalikan itu fungsi negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.

Anis mengatakan, mestinya penanganan anak-anak atau siswa yang memiliki masalah dilakukan pemerintah daerah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk mencari solusi terbaik.

Selain itu, pemerintah daerah juga bisa berdiskusi dengan lembaga-lembaga HAM, seperti Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan lainnya untuk mendapatkan masukan.

"Setiap kebijakan itu kan semestinya tidak diputuskan secara tiba-tiba, tetapi mesti diambil dengan satu kajian yang komprehensif. Apa urgensinya dikirim ke barak, misalnya, meskipun tadi kami sudah mengkritisi, kami tidak setuju pengiriman ke barak," ujarnya.

Lebih lanjut, Anis menambahkan, kajian tersebut penting untuk dikonsultasikan dengan DPR dan kelompok masyarakat untuk mendapatkan masukan yang lebih luas.

"Agar kebijakan yang diputuskan itu tidak memiliki potensi atau risiko terhadap munculnya dampak, terutama dampak negatif, seperti potensi pelanggaran HAM, misalnya, atau yang lain-lain," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut bakal menyarankan program pendidikan militer yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

Sebab, menurut Pigai, pendidikan di barak militer itu bisa diterapkan di seluruh Indonesia jika terbukti berhasil di Jawa Barat (Jabar).

"Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” katanya usai menerima Dedi Mulyadi di kantornya pada Kamis (8/5/2025), dikutip dari ANTARA.

Pigai juga berpandangan bahwa pendidikan siswa bermasalah di barak tidak melanggar HAM selama program tersebut dijalankan tanpa hukuman fisik.

Menurut dia, mendapat pendidikan yang layak merupakan hak asasi sebagaimana diatur konstitusi.

Dia pun mengapresiasi program tersebut karena dinilai berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama soal kedisiplinan, pengetahuan, mental, dan tanggung jawab siswa.

“Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan HAM, berarti tidak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan HAM,” ujar Pigai.

Di samping itu, dia juga memandang program pendidikan siswa di barak selaras dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, program ini dapat mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas demi mencapai Indonesia Emas 2045.

“(Kalau) karakternya tidak humanis, disiplinnya tidak tinggi, mentalnya tidak bagus, tidak produktif, tidak tanggung jawab, bagaimana kita mau go global (mendunia)? Bagaimana 2045 kita leading (memimpin) di dunia?” katanya.

Jakarta (ANTARA) - PT BRI Asuransi Indonesia atau BRI Insurance meraih penghargaan kepatuhan hukum dan tata kelola perusahaan dalam ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards 2025 sebagai Most Strategic Enterprise in Regulatory Compliance.

Division Head Compliance and Risk Management Division BRI Insurance dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan, penghargaan itu merupakan wujud kepercayaan berbagai pihak sekaligus upaya perusahaan untuk menjadi partner terpercaya dalam memberikan solusi perlindungan.

Proses seleksi penghargaan itu dilakukan oleh dewan juri independen yang terdiri dari lima profesional dengan latar belakang beragam. Penghargaan diberikan sebagai apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang mampu menjadikan kepatuhan hukum sebagai nilai inti dalam pengambilan keputusan strategis.

Adapun penilaian terhadap BRI Insurance mencakup kinerja keuangan, inovasi produk, serta kontribusi perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di industri asuransi.

Sebelumnya, BRI Insurance (BRINS) membukukan laba bersih senilai Rp702 miliar sepanjang tahun 2024, meningkat 45,36 persen dibandingkan tahun 2023 (Rp483 miliar).

BRI Insurance meningkatkan premi brutonya ke angka Rp3,90 triliun atau tumbuh sebesar 18,25 persen dibandingkan 2023 (Rp3,30 triliun) secara tahunan (yoy).

Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo mengatakan, salah satu langkah yang ia tempuh bersama jajarannya dalam meningkatkan kinerja keuangan perseroan adalah melalui komitmen, yakni berkontribusi menjaga ketahanan sekaligus pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menciptakan portofolio bisnis yang tumbuh sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025 BRINS, forum juga menyetujui usulan menunjuk akuntan publik untuk mengaudit Laporan Perseroan Keuangan tahun buku 2025 yaitu Ernst and Young Global (EY).

Agenda lain dalam RUPST ini adalah pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2025-2029, serta pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No.Per-2/MBU/03/2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan BUMN.

Hal ini diharapkan agar BRI Insurance dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus beradaptasi dengan perubahan global dan tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengajukan diri menjadi penjamin agar mahasiswi ITB pengunggah meme Jokowi-Prabowo bebas dari tahanan polisi.

“Benar, saya menjamin beliau,” kata Habiburokhman kepada Kompas.com, Minggu (11/5/2025).

Habiburokhman yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini memaklumi mahasiswi tersebut lantaran usianya.

“Saya pikir namanya anak muda, salah ya biasa,” ujarnya.

Dia mengajukan diri sembagai penjamin mahasiswi ITB tersebut pada Sabtu (10/5/2025) kemarin.

Mahasiswi itu ditangkap karena membuat dan mengunggah meme yang menggambarkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.

“Membenarkan bahwa seorang perempuan berinisial SSS telah ditangkap dan diproses,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi, Jumat (9/5/2025) lalu.

Pihak ITB pun membenarkan kejadian tersebut dan telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak.

Mahasiswi tersebut ditangkap atas pelanggaran Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 35 , UU ITE.

Donggala, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Donggala, Sulawesi Tengah mengusulkan 12 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) di daerah itu untuk mendapatkan penghapusan hukuman pidana (amnesti) pada tahun 2025.

Kepala Rutan Kelas IIB Donggala Antonius Andry mengatakan pihaknya sudah menyerahkan nama-nama WBP itu ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah untuk diteruskan ke pemerintah pusat.

"Pemberian amnesti ini merupakan program Presiden Prabowo Subianto sehingga kami mengusulkan 12 orang agar bisa mendapatkan penghapusan hukuman pidana itu," kata Antonius di Banawa, Minggu.

Ia mengemukakan untuk hasil dan keputusan selanjutnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto guna menyetujui amnesti tersebut.

"Semua prosesnya sudah selesai dan saat ini kami sisa menunggu persetujuan Bapak Presiden Prabowo Subianto karena amnesti ini adalah hak prerogatif kepala negara," ucapnya.

Ia menuturkan terdapat sejumlah kriteria dan syarat agar warga binaan pemasyarakatan mendapatkan usulan program amnesti tersebut seperti tahanan dari kasus politik yang dianggap makar namun tidak terlibat dalam aksi bersenjata dan napi yang sakit berkelanjutan dan berkepanjangan.

"Jadi yang bisa dapat amnesti itu adalah tahanan yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menghina kepala negara dan napi dengan kasus narkoba sebagai pengguna yang seharusnya menjalani rehabilitasi, namun di pidana penjara," sebutnya.

Menurut dia, 12 orang narapidana di rutan Donggala itu sudah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan dalam program amnesti tersebut.

"Tentunya para napi ini yang diusulkan telah memenuhi syarat dari segi kriteria sehingga bisa mendapatkan amnesti," katanya.

Antonius menyebutkan sebagian besar narapidana itu merupakan tahanan dengan kasus penyalahgunaan narkotika.

"Dari total 12 orang itu, 11 diantaranya adalah narapidana kasus narkotika dan satu orang lainnya diusulkan dapat amnesti sebab mengalami sakit berkepanjangan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengimbau Presiden RI Prabowo Subianto untuk menegur kepolisian, yang menangkap mahasiswi ITB Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) berinisial SSS yang diduga menyebarkan meme Prabowo-Jokowi.

Imbauannya ini dia layangkan supaya menghindarkan kesan bahwa Pemerintahan Prabowo anti demokrasi. Dia memandang tindakan penahanan mahasiswi ITB itu berlebihan dan tak masuk akal alias konyol.

“Karena Presiden atau Prabowo Subianto dan Joko Widodo itu tidak lagi bisa dipandang dan ditempatkan sebagai pribadi, mereka sudah menyatu menjadi institusi publik, karena itu tidak dalam perspektif hukum tidak bisa lagi dilihat sebagai pribadi,” terangnya kepada wartawan di Jakarta, dikutip Minggu (11/5/2025).

Sebab itu, Abdul merasa penangkapan hingga penahanan mahasiswi tersebut juga telah melukai demokrasi. Karena menurutnya saat seseorang telah menduduki jabatan publik, maka tak ada lagi ruang pribadi baginya.

“Tidak ada lagi ruang pribadi bagi seseorang yang duduk dan telah duduk pada jabatan publik. Jadi polisi sebagai penegak hukum itu lebay [berlebihan] dan tidak mengerti demokrasi,” singgungnya.

Sebelumnya, polisi menangkap seorang wanita berinisial SSS yang diduga telah membuat foto palsu vulgar Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Bahwa seorang perempuan berinisial SSS telah ditangkap dan diproses," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Trunoyudo kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).

Trunoyudo tidak menjelaskan secara detail terkait sosok yang telah diringkus tersebut. Namun, dia menyampaikan bahwa saat ini SSS sudah menjadi tersangka dan masih dalam proses penyidikan.

Dia menambahkan, SSS yang juga sudah ditetapkan tersangka diduga melanggar pasal pada Undang-undang (UU) tentang Informasi dan Elektronik (ITE).

“Tersangka SSS melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE," pungkas Trunoyudo.

Sementara itu, Direktur Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB, Nurlaela Arief mengatakan saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait persoalan tersebut.

“ITB telah berkoordinasi secara intensif dan bekerja sama dengan berbagai pihak," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (9/5/12025).

Nurlaela menambahkan, salah satu pihak yang telah berkomunikasi dengan pihaknya yakni orang tua SSS dengan mendatangi pihak kampus secara langsung dan menyatakan permintaan maaf.

Jakarta: FIFA menghukum PSSI atas tindakan diskriminatif suporter Tanah Air yang dilakukan saat mendukung Timnas Indonesia melawan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Maret lalu. Saat itu, kedua tim bertanding untuk memainkan laga ke-8 Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

"Keputusan FIFA, PSSI harus bertanggung jawab atas perilaku diskriminatif suporter pada saat pertandingan Indonesia lawan Bahrain yang dimainkan 25 Maret 2025. Di sana, ada monitoring dari sistem anti-diskriminasi yang menjadi laporan mereka (FIFA)," ujar Exco PSSI Arya Sinulingga seperti dilansir Antara, Minggu (11/5/2025).

Arya menginformasikan lebih lanjut, hukuman yang diberikan terdiri dari denda sekitar Rp400 juta dan pengurangan 15 persen kursi penonton dari kapasitas stadion yang tersedia di pertandingan kandang selanjutnya, yakni melawan Tiongkok pada 5 Juni mendatang Kemudian, pengurangan kursi tersebut diminta FIFA yang berada di tribune belakang gawang.

"Berdasarkan laporan tersebut, FIFA menyatakan suporter Indonesia paling aktif di tribun utara dan selatan. Peristiwa terjadi di sektor 19 pada menit ke-80, ketika sekitar hampir 200 suporter tuan rumah meneriakkan slogan xenofobia Bahrain bla...bla...bla...," tutur Arya.

Baca juga: Putra Sulung Cristiano Ronaldo Perkuat Timnas Portugal U-15

Meski demikian, Arya juga menyampaikan bahwa sanksi pengurangan 15 persen kursi penonton itu bisa saja tidak dilakukan. Sebab, FIFA menawarkan alternatif lain agar jumlah tersebut dapat diisi oleh elemen suporter lain.

"FIFA juga berikan ruang alternatif boleh saja 15 persen itu diberikan tapi kepada komunitas anti-diskriminasi atau komunitas khusus seperti keluarga, mungkin pelajar atau perempuan. Dan mereka harus pasang spanduk anti-diskriminasi," jelas Arya.

Menurut Arya, sanksi dari FIFA tersebut menjadi sebuah pembelajaran dan perlu adanya langkah-langkah literasi dan pendidikan kepada suporter agar tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan diskriminasi seperti hate speech, ujaran kebencian, rasisme, xenofobia, dan lain-lain.

"Sanksi ini adalah hal berat yang kita terima karena FIFA itu memiliki prinsip kesetaraan, kemanusiaan, saling menghargai, dan menghormati. Jelas ini merugikan kita semua. Tapi harus tanggung bersama-sama," tutup Arya. (ANT)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KAH)