“Kami saat ini sudah memindahkan pelaku dan bandar narkoba yang diduga mengendalikan peredaran narkotika dari dalam lapas. Ada 302 yang sudah kami pindahkan ke lapas super maximum security di Nusakambangan,” kata Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 302 narapidana (napi) yang terbukti mengendalikan perdagangan narkoba dari dalam lembaga permasyarakatan (Lapas) telah dipindahkan ke tahanan super ketat di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

“Kami saat ini sudah memindahkan pelaku dan bandar narkoba yang diduga mengendalikan peredaran narkotika dari dalam lapas. Ada 302 yang sudah kami pindahkan ke lapas super maximum security di Nusakambangan,” kata Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto saat jumpa pers Desk Pemberantasan Narkoba di Jakarta, Kamis.

Dia melanjutkan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan terus mengawasi terpidana narkoba yang saat ini mendekam di tahanan, dan manakala mereka terbukti masih mengendalikan peredaran narkoba selama menjalani hukumannya itu, mereka bakal dipindahkan ke Nusakambangan.

“Ini akan terus berlanjut,” kata dia.

Kemudian, terkait kasus peredaran narkoba di lapas yang melibatkan sipir dan pimpinan lapas, Agus menyebut ada 14 pegawai di lembaga permasyarakatan yang dinonaktifkan dari jabatannya.

Sebanyak 14 pegawai lapas yang nonaktif itu mencakup kepala lembaga permasyarakatan (kalapas), kepala rumah tahanan (karutan), kemudian anggota kesatuan pengamanan lembaga permasyarakatan (KPLP), sipir, dan pegawai lainnya.

“Mereka yang terlibat pesta sabu seperti yang terjadi di Sumatera Utara, kemudian di Jember, yang diinformasikan, mereka diberikan hukuman khusus. Kemudian, kepada mereka tidak diberikan haknya berupa remisi sesuai yang diamanatkan undang-undang,” kata Agus Andrianto.

Dalam beberapa minggu terakhir, kasus-kasus “pesta sabu” dalam sel terungkap, di antaranya yang terjadi di Lapas Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, kemudian di Lapas Kelas II-A Jember, Jawa Timur.

Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan tergabung dalam Desk Pemberantasan Narkoba, yaitu satuan kerja lintas kementerian/lembaga yang dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada 4 November 2024. Desk itu, yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, terdiri atas sejumlah k/l antara lain Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Rapat koordinasi perdana Desk Pemberantasan Narkoba digelar hari ini di Mabes Polri, Jakarta, dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengumumkan bahwa sebanyak 14 petugas pemasyarakatan telah dinonaktifkan akibat kelalaian dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap narapidana narkoba.

Di antara petugas yang dinonaktifkan terdapat kepala lembaga pemasyarakatan (kalapas) dan kepala rumah tahanan (karutan).

"Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa kepada anggota yang lalai atau sengaja terlibat, sudah ada 14 petugas pemasyarakatan yang kami nonaktifkan. Terdiri dari kalapas, karutan, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka KPLP), bahkan ada pegawai sipir yang terlibat di dalamnya," kata Agus dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, pada Kamis (5/12/2024).

Agus menjelaskan bahwa beberapa petugas yang dinonaktifkan terlibat dalam kasus pesta sabu, serta kasus propaganda yang terjadi di sel Jember.

Mereka kini ditempatkan di lokasi penghukuman khusus, meskipun Agus tidak merinci lebih lanjut mengenai tempat tersebut.

"Dan kemudian kepada mereka tidak diberikan haknya berupa remisi, sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang, karena ada beberapa tahapan remisi yang diberikan," tambah Agus.

Selain itu, Agus juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah memindahkan 302 pelaku dan bandar narkoba ke lapas Super Maximum Security di Nusakambangan, mengingat mereka diduga mengendalikan peredaran narkotika di dalam lapas.

"Ini (menindak tegas pelaku dan bandar yang mengendalikan narkoba di lapas) akan terus berlanjut," tegas Agus.

Dalam penegakan hukum ini, Agus menegaskan bahwa pihaknya tidak bekerja sendirian.

Mereka dibantu oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Polri, serta kementerian dan lembaga lainnya.

"Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko Polkam dan Bapak Kapolri bahwa kolaborasi dan sinergi kementerian lembaga akan terus kita tingkatkan, dan upaya untuk suksesnya desk pemberantasan narkoba ini bisa memberikan kontribusi bagi cita-cita Bapak Presiden untuk mewujudkan negara Indonesia bebas dari narkoba," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, pihaknya telah memindahkan 302 orang yang berstatus sebagai bandar dan pengedar narkoba ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Super Maximum Security di Nusakambangan.

Sebab, ratusan terpidana itu diduga telah mengendalikan peredaran narkoba di dalam lapas.

"Pada saat ini kami sudah memindahkan pelaku dan bandar narkoba yang diduga mengendalikan peredaran narkotika di dalam lapas. Ada 302 yang sudah kami pindahkan ke lapas Super Maximum Security yang ada di Nusakambangan," kata Agus dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut akan terus berlanjut jika ditemukan kembali terpidana yang mengendalikan peredaran narkoba dalam lapas.

Di sisi lain, pihaknya juga telah menindak 14 petugas lapas dengan cara menonaktifkan mereka lantaran lalai saat melaksanakan tugas.

"Bahwa kepada anggota yang lalai atau sengaja kemudian terlibat sudah ada 14 petugas pemasyarakatan yang kami nonaktifkan. Terdiri dari pada Kalapas, ada yang Karutan, ada yang Ka KPLP (Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan), bahkan ada pegawai daripada sipir yang terlibat di dalamnya," ungkap Agus.

"Kepada mereka yang terlibat baik pesta sabu seperti yang di Sumatera Utara, kemudian Jember, mereka ditempatkan pada tempat penghukuman khusus dan kemudian kepada mereka tidak diberikan haknya berupa remisi, sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, karena ada beberapa tahapan remisi yang diberikan," tambahnya.

Lebih lanjut, Agus menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk berkolaborasi memberantas narkoba di Indonesia.

Hal ini, tegas Agus, untuk mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bebas dari narkoba.

"Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko Polkam dan Bapak Kapolri bahwa kolaborasi dan sinergi kementerian lembaga akan terus kita tingkatkan dan upaya untuk suksesnya desk pemberantasan narkoba ini bisa memberikan kontribusi bagi cita-cita bapak presiden untuk mewujudkan negara Indonesia bebas dari narkoba," pungkas dia.

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, telah memecat belasan petugas lembaga pemasyarakatan (lapas) karena para petugas itu lalai dalam menjalankan tugas. Mereka yang dipecat berasal dari beragam level jabatan.

"Kepada anggota yang lalai atau mungkin bahkan sengaja atau mungkin terlibat, sudah ada 14 petugas pemasyarakatan yang kami nonaktifkan," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2024).

Agus merespons pertanyaan wartawan mengenai adanya peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba di dalam lapas. Agus mengaku selalu memantau dan mengklarifikasi informasi dari media massa, kabar dari masyarakat, hingga laporan dari jajarannya.

Sebanyak 14 petugas lapas tersebut kini telah dinonaktifkan. "Terdiri daripada ada yang kalapas (kepala lapas), ada yang karutan (kepala rumah tahanan), ada KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan), bahkan ada pegawai daripada sipir yang terlibat di dalamnya," kata Agus.

Kasus yang mencuat mengenai lapas narkoba baru-baru ini datang dari Jakarta. Ada tujuh tahanan dan narapidana kabur dari Lapas Salemba. Mereka adalah Murtala dan kawan-kawannya yang kabur lewat gorong-gorong pada 12 November pagi hari. Karutan Narkoba Salemba dan KPLP Salemba telah dinonaktifkan oleh Agus.

Bulan lalu, ada pula kabar yang menyedot perhatian publik lewat video viral mengenai pesta sabu di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan. November lalu, Agus juga memindahkan 65 napi bandar narkoba dari Sumatera Utara ke Nusakambangan. Dari wartawan, Agus juga mendapatkan informasi mengenai adanya penyalahgunaan narkoba di sel Jember, Jawa Timur.

"Kepada yang terlibat baik pesta sabu seperti yang di Sumut, kejadian yang di Jember tadi diinformasiikan, mereka ditempatkan pada tempat penghukuman khusus. Kemudian kepada mereka tidak diberikan haknya berupa remisi sesuai yang diamanatkan undang-undang," kata Agus.

(ond/dnu)

Jakarta -

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impipas) telah menindak ratusan narapidana yang diduga mengendalikan narkoba dari dalam lapas. Narapidana itu dipindah ke lapas super maximum security atau lapas dengan pengamanan yang super ketat.

"Pada saat ini kami sudah memindahkan pelaku dan bandar narkoba yang diduga melakukan mengendalikan peredaran kejahatan narkotika dari dalam lapas, ada 302 yang kami pindahkan ke lapas super maximum security yang ada di Nusakambangan," ujar Menteri Imipas Agus Andrianto dalam jumpa pers bersama Menko Polhukam Budi Gunawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Agus menegaskan akan terus mengusut kasus peredaran narkoba dalam lapas. Dia memastikan kasus ini diusut hingga tuntas.

Selain itu, Agus juga mengatakan kolaborasi dan kerja sama antar-kementerian/lembaga juga akan terus berlanjut. Dia berharap Indonesia bisa bebas dari narkoba seperti yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini akan terus berlanjut, dan sudah disampaikan Bapak Menko plkam dan Kapolri, bahwa kolaborasi dan sinergi antarlembaga akan terus kita gunakan, dan upaya untuk sukseskan desk pemberantasan narkoba ini bisa memberikan kontribusi bagi cita-cita Bapak Presiden mewujudkan Indonesia bebas dari narkoba," ucapnya.

Sebelumnya, viral di media sosial memperlihatkan salah satu ruang tahanan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan (Sumsel), sedang pesta minuman keras, narkoba, dan menghidupkan musik remix. Rekaman tersebut viral di media sosial.

Dikutip dari detikSumbagsel, terlihat belasan narapidana (napi) laki-laki berjoget sambil mendengarkan musik remix. Kemudian, ada juga WBP sambil bermain handphone (HP), dan ada yang diduga sedang menggunakan narkoba jenis sabu.

Kepala Pengamanan Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir Ade Irianto membenarkan kejadian yang viral di medsos itu. Namun Ade mengatakan kejadian tersebut sudah lama dan video itu kembali viral sekarang.

"Kejadiannya sekitar akhir Agustus 2024 lalu dan sempat naik di medsos juga waktu itu, namun sudah kita tindak lanjuti," ujarnya, Rabu (12/11).

Kemudian, baru-baru ini juga kasus yang sama mencuat. Dua kurir sabu di Jember diringkus. Kedua kurir ini melakukan aksinya diduga dikendalikan seorang narapidana (napi) Lapas Klas IIA Jember.

"Tersangka yang pertama kami tangkap adalah RR. Kemudian kami melacak melalui ponsel hingga akhirnya juga berhasil menangkap tersangka MD. Baik RR mau pun MD merupakan warga Kecamatan Kaliwates," kata Kasat Narkoba Polres Jember Iptu Sugeng Iryanto, Jumat (2/12).

(zap/imk)

Kota Cilegon (ANTARA) - Kantor Imigrasi Cilegon berhasil meraih penghargaan terbaik pertama kategori The Most Caring One pada ajang Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pada kegiatan Kopdar Humas Imigrasi 2024.

Penyerahan penghargaan disaksikan langsung oleh Menteri Imigrasi dan pemasyarakatan, Agus Andrianto di Jakarta, Kamis (28/11). Kopdar Humas Imigrasi merupakan sebuah program yang menjadi wadah berbagai informasi, berjejaring dan mengembangkan keterampilan komunikasi dan kehumasan bagi petugas kehumasan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Acara ini melibatkan seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi se-Indonesia dan telah menjadi agenda rutin sejak tahun 2019.

Untuk pertama kalinya, Kantor Imigrasi Cilegon berhasil meraih penghargaan AHII dalam kategori pengelolaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat (the most caring one) terbaik pertama.

Penghargaan ini menjadi wujud nyata dari komitmen Kantor Imigrasi Cilegon dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat serta memperkuat peran humas dalam mendukung visi dan misi Ditjen Imigrasi.

“Kami merasa terhormat dan bersyukur atas penghargaan ini. Ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, yang senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” Ujar Muhammad Deny Firmansyah, Kepala Kantor Imigrasi Cilegon.

Penghargaan ini diberikan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menunjukkan kontribusi luar biasa dalam bidang kehumasan keimigrasian di berbagai kategori diantaranya pengelolaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat, pengelolaan media sosial, pengelolaan media dan pemberitaan, pengelolaan website, serta penghargaan individu untuk insan praktisi humas imigrasi Indonesia.

Melalui penghargaan ini Kantor Imigrasi Cilegon berharap dapat terus meningkatkan kualitas layanan kehumasan serta terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik.

Semarang, iNewsSoloraya.id - Lapas Kelas I Semarang terus berupaya menangani masalah over kapasitas blok hunian napi guna meminimalisir terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib). Terbaru, 14 napi dipindah ke Lapas Nusakambangan. 

Mereka yang dipindah mayoritas kasus Narkoba. Ini merupakan langkah tegas dalam mendukung pemerintah dalam mengatasi gangguan kamtib dan overkapasitas di lapas sebagai instruksi langsung dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menargetkan para warga binaan resiko tinggi untuk menjalani hukuman dengan fasilitas keamanan maksimum di Nusakambangan.

Kepala Lapas Kelas I Semarang, Usman Madjid, menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung upaya pemerintah dalam menindak napi yang melanggar tata tertib dan berpotensi mengancam keamanan serta ketertiban di lingkungan Lapas.

“Pemindahan ini merupakan langkah nyata kami untuk memperkuat pengawasan yang merupakan salah satu bentuk implementasi dari Program Percepatan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dalam menangani over kapasitas di Rutan/Lapas. Pemindahan 16 napi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dengan memastikan para pelaku tindak kejahatan yang beresiko tinggi mendapatkan pembinaan lebih lanjut di Nusakambangan,” tegasnya, Minggu (1/12). 

Program pemindahan napi ini juga merupakan salah satu langkah strategis yang tepat guna menciptakan kondisi pembinaan yang optimal. Dengan adanya pemindahan para napi ke Lapas IIA Ngaseman Nusakambangan dan Lapas Kelas IIA Gladakan Nusakambangan, tidak hanya menjadi solusi administratif tetapi juga memaksimalkan pembinaan yang berdampak positif bagi mereka.

Usman Madjid menjelaskan bahwa pemindahan dilakukan sesuai dengan SOP Pemindahan, diawali dengan pemeriksaan badan dan pemasangan rantai dan borgol. Proses pemindahan turut dikawal oleh enam petugas Lapas Kelas I semarang dan dua anggota Polda Jawa Tengah.

Editor : zainal arifin

JAKARTA - Komjen Pol Agus Andrianto yang kini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih dikenal sebagai Perwira Tinggi (Pati) Polri dengan berbagai prestasi dan telah menduduki berbagai posisi penting.

Agus Andrianto telah dilantik menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 21 Oktober 2024. Jabatan baru di kabinet Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini membuatnya harus meninggalkan jabatan sebelumnya di Polri sebagai Wakil Kapolri.

Posisi nomor dua di Polri itu telah diemban olehnya sejak tahun 2023 lalu.

Tidak hanya diangkat sebagai menteri, Agus juga telah dianugerahi pangkat jenderal kehormatan oleh Presiden. Penghargaan ini diberikan karena ia telah menunjukkan dedikasi luar biasa selama berkarir di Kepolisian.

Profil Komjen Pol Agus Andrianto

Agus Andrianto lahir pada 16 Februari 1967 di Blora, Jawa Tengah. Kariernya di Polri dimulai setelah lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989.

Keilmuannya di bidang kepolisian lantas dilanjutkan dengan mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan lanjutan, termasuk di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti) dan berbagai kursus di dalam dan luar negeri.

Selain mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Polri, Agus juga tercatat mendapat gelar magister Ilmu Hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kariernya dimulai ketika dia menerima tugas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Pada tahun 1992 Agus ditunjuk sebagai Kapolsek Sumbul, lalu menjadi Kapolsek Parapat pada 1993 serta Kapolsek Percut Seituan pada tahun 1995.

JAKARTA - Komjen Pol Agus Andrianto yang kini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih dikenal sebagai Perwira Tinggi (Pati) Polri dengan berbagai prestasi dan telah menduduki berbagai posisi penting.

Agus Andrianto telah dilantik menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 21 Oktober 2024. Jabatan baru di kabinet Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini membuatnya harus meninggalkan jabatan sebelumnya di Polri sebagai Wakil Kapolri.

Posisi nomor dua di Polri itu telah diemban olehnya sejak tahun 2023 lalu.

Tidak hanya diangkat sebagai menteri, Agus juga telah dianugerahi pangkat jenderal kehormatan oleh Presiden. Penghargaan ini diberikan karena ia telah menunjukkan dedikasi luar biasa selama berkarir di Kepolisian.

Profil Komjen Pol Agus Andrianto

Agus Andrianto lahir pada 16 Februari 1967 di Blora, Jawa Tengah. Kariernya di Polri dimulai setelah lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989.

Keilmuannya di bidang kepolisian lantas dilanjutkan dengan mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan lanjutan, termasuk di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti) dan berbagai kursus di dalam dan luar negeri.

Selain mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Polri, Agus juga tercatat mendapat gelar magister Ilmu Hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kariernya dimulai ketika dia menerima tugas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Pada tahun 1992 Agus ditunjuk sebagai Kapolsek Sumbul, lalu menjadi Kapolsek Parapat pada 1993 serta Kapolsek Percut Seituan pada tahun 1995.



Pada tahun 1997, Agus dipercaya menjabat Kapuskodalops Polres Lampung Selatan, Kasat Serse Poltabes Medan 1999, Kasubag Binops Bag Serse Ek Polda Jatim 2001, Kasubag Binops Bag Serse Um Polda Jatim 2001, Wakapolres KP3 Tanjungperak 2003, Pamen Polda Jatim 2005, serta Kasat I/Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya 2006.

Agus juga merasakan kursi Dir Psikotropika dan Prekursor Deputi Bid Pemberantasan BNN pada 2015, Dirtipidum Bareskrim Polri 2016, dan Wakapolda Sumatera Utara 2017.

Salah satu tonggak penting dalam kariernya adalah ketika ia diangkat sebagai Kapolda Sumatera Utara pada tahun 2018. Dalam posisi ini, Agus berhasil menangani sejumlah kasus besar, termasuk upaya untuk memberantas peredaran narkotika di wilayah Sumatera Utara.

Karena prestasinya, Agus dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan strategis di Mabes Polri seperti, Kepala Divisi Humas Polri dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Saat menjabat Kabaharkam Polri, Agus juga dipercaya menjadi Kepala Operasi Terpusat (Kaopspus) Kontinjensi Aman Nusa II-Penanganan Covid-19.

Hingga pada Februari 2021, ia diangkat sebagai Kepala Bareskrim Polri. Dua tahun setelahnya, Agus mendapat kepercayaan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk menjadi Wakapolri.

Selama kariernya, Agus pernah dianugerahi beberapa tanda jasa , yakni Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Bhayangkara Pratama, dan Bintang Bhayangkara Nararya.

Lalu, Satyalancana Pengabdian 24 tahun, Satyalancana Pengabdian 16 tahun, Satyalancana Pengabdian 8 tahun Satyalancana Jana Utama, Satyalancana Ksatria Bhayangkara, Satyalancana Karya Bhakti, Satyalancana Bhakti Pendidikan, Satyalancana GOM VII, dan Satyalancana GOM IX.

Selanjutnya, Satyalancana Seroja, Satyalancana Dharma Nusa, Satyalancana Bhakti Nusa, Satyalancana Operasi Kepolisian, serta Satyalancana Kebaktian Sosial.

Jenderal bintang tiga ini memiliki 4 Brevet, yakni Brevet Pelopor Brimob, Brevet Selam Polri, Brevet Para Penerjun, dan Brevet Penyidik.

Itulah profil dari Komjen Pol Agus Andrianto. Tak heran jika jabatan menteri dipercayakan padanya, mengingat pengalaman Agus di Polri memang mumpuni.

Medan (ANTARA) - Kantor Imigrasi Belawan, Sumatera Utara, menyalurkan bantuan untuk warga yang terdampak bencana banjir di Kecamatan Medan Labuhan, Medan.

"Kami menyalurkan 50 paket sembako untuk warga di Belawan dan untuk posko banjir di Medan Labuhan sebanyak 17 karung beras, 40 papan telur, dan 40 dus mi instan," ujar Kepala Kantor Imigrasi Belawan Andriw Guntur S Simanjuntak, di Medan, Sabtu.

Andriw mengatakan kegiatan bakti sosial ini sejalan dengan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang tengah dijalankan serentak seluruh Indonesia.

Kegiatan ini, kata dia, sebagai bentuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap masyarakat khususnya di sekitar Kantor Imigrasi Belawan, terutama yang terdampak bencana.

"Semoga bantuan ini dapat membantu meringankan masyarakat yang sedang terdampak banjir," kata Andriw.

Kegiatan ini, menurut dia, bekerja sama dengan Kolaborasi Belawan Berkah (KBB) dan perusahaan mitra Kantor Imigrasi Belawan menyalurkan berupa kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak banjir.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Sumatera Utara, menyebutkan sebanyak 24.874 warga Kota Medan terdampak banjir akibat luapan sungai.

"Total ada 7.699 rumah terendam dengan 8.751 kepala keluarga dan 24.874 jiwa terdampak banjir," kata Kepala BPBD Kota Medan Yunita Sari.

Dari total jumlah warga yang terdampak banjir ini, kata dia, di antaranya 67 orang berstatus lanjut usia, kemudian 34 balita, 129 anak-anak, dan dua ibu hamil.

Warga terdampak banjir ini merupakan penduduk 10 kecamatan, yakni Kecamatan Medan Maimun, Medan Johor, Medan Sunggal, Medan Amplas, Medan Denai, Medan Helvetia, Medan Labuhan, Medan Baru, Medan Deli, dan Medan Selayang.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id-Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas) menggelar kegiatan bakti sosial serentak di seluruh kantor imigrasi, rumah detensi, rumah tahanan, dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Inisiatif ini digelar sebagai bagian dari implementasi 13 Program Akselerasi yang dicanangkan untuk mendukung arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tak mau ketinggalan, bersamaan dengan dengan peringatan Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-53, kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menggelar acara tersebut di area Masjid Baitul Karim. Junat (29/11/2024).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Ramdhani, menyebutkan bahwa aksi ini ditujukan untuk masyarakat sekitar, dari anak-anak hingga lansia. "Kami membagikan makanan bergizi berupa nasi kotak, yang berisi terdiri dari nasi, sayur, lauk berupa daging, buah pisang, dan jus buah dengan berbagai pilihan," ujar Ramdhani.

Lanjut Ramdhani, jumlah penerima makanan bergizi kali ini sebanyak 130 orang. Ia pun berharap kegiatan ini bisa terlaksana secara berkelanjutan serta meningkatan kepedulian antar sesama. Selain untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, melalui kegiatan ini mampu menjadi langkah kecil menuju perubahan besar bagi kesejahteraan bersama. "Dengan terlaksananya kegiatan ini kami berharap dapat meningkatkan rasa kepedulian dan berbagi kepada masyarakat terutama di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya," tukasnya.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menambahkan bahwa bakti sosial tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi wujud nyata dari kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. "Melalui program ini, kami ingin menunjukkan bahwa kementerian tidak hanya bekerja melalui kebijakan, tetapi juga hadir secara langsung untuk memberikan manfaat nyata. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah akselerasi kami dalam mendukung kesejahteraan masyarakat," kata Agus.

Menurut Agus, ada lebih dari 14.000 paket makanan bergizi telah dibagikan secara serentak di seluruh Indonesia pada hari ini. Program ini dirancang untuk berlangsung secara rutin setiap hari Jumat, dengan menyasar masyarakat prasejahtera di sekitar unit kerja Kementerian Imipas. Agus juga menyoroti peran strategis Kementerian Imipas dalam mendukung pembangunan masyarakat.

Selain melalui kebijakan, seperti kemudahan visa untuk investasi dan paspor nol rupiah bagi calon pekerja migran Indonesia, kegiatan seperti bakti sosial ini menjadi wujud nyata kontribusi kementerian terhadap kesejahteraan bangsa. "Kami ingin masyarakat merasakan langsung kehadiran pemerintah. Inisiatif ini akan terus kami galakkan sebagai bagian dari komitmen membangun Indonesia yang lebih sejahtera,” pungkas Agus

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan

Surabaya (ANTARA) -