Valencia mengancam bisa mengambil tindakan hukum setelah melihat film Vinicius Jr di Netflix mengandung kebohongan terhadap suporter mereka.

Film dengan judul "Vini Jr." sudah tayang di Netflix sejak Jumat (16/5). Film yang diproduksi perusahaan asal Brasil, Conspiracao, itu bercerita tentang kisah hidup dan karier Vinicius, dengan fokus beberapa musim terakhir.

Salah satu kisah dari film yang tayang pada layanan streaming itu adalah peristiwa 21 Mei 2023 saat Vinicius berhadapan dengan sekelompok suporter Valencia.

Dikutip dari ESPN, pada momen itu Vinicius diklaim mendapatkan pelecehan rasial dari suporter tuan rumah di Mestalla, saat Real Madrid kalah 0-1. Akibatnya pertandingan ditangguhkan sementara.

Akan tetapi film tersebut mendapat protes keras dari pihak Valencia. Klub berjulukan Ches tersebut menyebut terdapat kebohongan terhadap fans Valencia dalam film itu.

"Mengingat ketidakadilan dan kebohongan yang dilakukan terhadap penggemar Valencia CF, Klub menuntut secara tertulis perbaikan segera dari perusahaan produksi film dokumenter tersebut mengenai apa yang terjadi di Mestalla, yang tidak sesuai dengan kenyataan," tulis Valencia dalam pernyataan di media sosial.

[Gambas:Twitter]

Tidak hanya itu, juara Liga Spanyol enam kali tersebut juga mengancam mengambil langkah hukum jika tidak dilakukan perbaikan.

Penolakan keras yang dilakukan Valencia dalam film itu saat tuduhan pelecehan di dalam stadion. Dalam dokumenter itu, rekaman kerumunan dilakukan dengan ponsel dan diberikan keterangan para suporter meneriakkan 'mono' dalam bahasa Spanyol yang berarti 'monyet'.

Hanya saja, klub dan para suporter mengklaim mayoritas meneriakkan 'tonto' atau 'bodoh'.

"Kebenaran dan rasa hormat terhadap penggemar kami harus diutamakan. Valencia CF berhak mengambil tindakan hukum #RESPECT."

JAKARTA - Jajaran dari kementerian/lembaga yang mewakili Delegasi Republik Indonesia (Delri) menghadiri Sidang Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) di Jenewa, Swiss, pada Rabu (14/5/2025). Delegasil Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Achsanul Habib, Kuasa Usaha Ad-Interim Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdangan Dunia, dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa.

Dia bersama Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan, serta Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Muhammad Ihsan.

Hadir juga perwakilan dari masing-masing kementerian/lembaga yaitu unsur Kemen PPPA, Kementerian HAM, Kemenko Polkam (Adi Winarso), Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Temmanengnga), Kemenkes (Imran Pambudi), KemenPPN/Bappenas (Yosi Diani), Kemlu (Nara Masista dan Dino Anggara), dan PTRI Jenewa (Erlina Widyaningsih, Ainan, Noviandri, Kama, dan Sherwin).



Kegiatan diawali dengan sesi dialog yang dipimpin Ms. Sopio Kiladze (Georgia) sebagai ketua panitia, dengan didampingi oleh sebanyak 18 anggota komite. Dialog ini juga turut menghadirkan Country Task Force Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Rinchen Chopel (Bhutan), beranggotakan Ms. Suzanne Aho (Togo), Ms. Thuwayba Al-Barwani (Oman), dan Mr. Philip Jaff� (Swiss).

Selanjutnya, KUAI PTRI Jenewa menyampaikan pengantar, dilanjutkan pembukaan pernyataan oleh Asdep Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA. Pada kesempatan ini, Dirjen PDK HAM Munafrizal berkesempatan menyampaikan tanggapan terkait akses keadilan dan pemulihan HAM, pemahaman Aparat Penegak Hukum (APH) terkait HAM, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), kurikulum pengetahuan terkait HAM, Rencana Aksi Nasional HAM, dan diseminasi yang dilakukan terkait HAM terutama hak anak.

?Dalam mewujudkan keadilan HAM bagi anak, sangat penting upaya rehabilitasi fisik, mental, dan sosial bagi anak yang berstatus sebagai korban, saksi, dan juga pelaku agar mereka dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya,? ujar Munfarzial dikutip Selasa (20/5/2025).

Adapun terkait anak yang ditangkap oleh pihak kepolisian, Munafrizal menyampaikan perlunya penanganan kasus secara manusiawi dengan cara ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan penyidikan maksimal 24 jam.

?RPK adalah ruang aman bagi perempuan dan anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 3 Tahun 2008. Penahanan anak hanya dilakukan sebagai langkah terakhir jika diversi tidak memungkinkan, dan harus dipisahkan dari tahanan dewasa,? kata Munafrizal.

Pada sambutan penutup, Munafrizal menegaskan bahwa kementerian yang baru dibentuk ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan HAM, termasuk hak anak. ?Indonesia terus berupaya memperbaiki kebijakan, merespons rekomendasi internasional, dan memastikan anak-anak dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh,? pungkasnya.

Sementara itu, Coordinator of Country Task Force Indonesia Mr. Rinchen Chopel menyampaikan apresiasi terhadap jawaban dan penjelasan Pemerintah RI terkait pemenuhan dan perlindungan hak anak di tingkat dunia, serta terbentuknya Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) di Indonesia. Berbagai rekomendasi yang telah diberikan, diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Tim Satgas Anti-Premanisme Polda Jawa Tengah (Jateng) menangkap Ketua Ormas Pemuda Pancasila (PP) Blora, Munaji. Dia dibekuk karena diduga terlibat kasus penipuan yang merugikan korbannya hingga ratusan juta rupiah.

"Penangkapan yang bersangkutan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 oleh tim gabungan Satgas Gakkum Operasi Aman Candi 2025," kata Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio dalam keterangannya, Senin (19/5/2025).

Dia menambahkan, Polda Jateng juga menangkap istri Munaji, yakni WH (45 tahun), karena diduga turut membantu suaminya melakukan penipuan. Dwi menjelaskan, korban penipuan Munaji dan istrinya adalah WA, warga Kradenan, Blora. Pada 11 Mei 2025 lalu, korban melaporkan penipuan yang dialaminya ke Polda Jateng.

"Adapun modus yang dilakukan pelaku adalah meyakinkan korban untuk menjalin kerja sama bisnis pengadaan solar dengan mengaku sebagai humas dari sebuah perusahaan dan menjanjikan pengiriman solar industri, padahal gudang perusahaan tersebut sudah tidak lagi beroperasi sejak Juli 2022," kata Dwi.

Menurut Dwi, Munaji memberikan iming-iming janji palsu serta meminta korban menyetor uang sebagai deposit pengiriman solar industri. Total kerugian dialami korban mencapai lebih dari Rp 333 juta.

"Pada sekira bulan Agustus hingga September 2022, korban dijanjikan pengiriman solar industri secara lancar apabila menyetorkan uang deposit kepada pelaku. Bahkan pelaku mengklaim punya jaringan dengan komisaris perusahaan tersebut untuk meyakinkan korban,” ujar Dwi.

Dwi mengungkapkan, dari tangan tersangka, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa surat perjanjian kerja sama, laporan transaksi keuangan, dan dokumen lainnya terkait kasus tersebut. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Munaji juga merupakan residivis kasus penadahan. Sedangkan istrinya, yakni WH, juga pernah tersangkut kasus penggelapan.

Dwi mengatakan, Munaji dan WH dijerat Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. Mereka terancam maksimal empat tahun penjara

Menurut Dwi, penangkapan Munaji merupakan bagian dari komitmen Polda Jateng memberantas aksi premanisme, terutama yang dilakukan preman berkedok ormas. Tindakan mereka kerap merugikan dan meresahkan masyarakat.

“Ini bagian dari upaya kami membersihkan ruang publik dari praktik premanisme berkedok ormas atau profesi. Siapa pun yang merugikan masyarakat akan kami tindak tegas sesuai hukum,” ujar Dwi.

Bisnis.com, JAKARTA — Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) meminta agar pemerintahan fokus dalam menyelesaikan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Menurut Ketua AKSI, Marzuki Darusman penyelesaian kasus HAM perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Terlebih, saat ini ada rencana pemerintah untuk merevisi atau melakukan penulisan ulang sejarah Indonesia.

“Nah bagaimana memulihkan kepercayaan itu? Satu-satunya ialah bahwa bila mana 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diakui oleh pemerintah dilakukan bersamaan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Enggak bisa yang 12 perkara itu dimasukkan ke dalam penulisan ulang, tetapi tidak diselesaikan secara real,” katanya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Mantan jaksa agung itu menegaskan akan sulit memulihkan kepercayaan publik bila pemerintah hanya mengisi berbagai masukan yang diambil dari masyarakat saja.

“Jadi ada krisis kepercayaan. Pulihkanlah itu dengan penyelesaian 12 perkara pelanggaran HAM berat yang sudah diakui oleh pemerintah pada masa yang lalu,” tegasnya.

Senada, sejarawan sekaligus anggota AKSI, Asvi Warman Adam meminta agar pemerintah turut serta membahas soal 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi pada Orde Baru dan Reformasi di dalam rancangan revisi ulang sejarah Indonesia.

“Itu sudah diakui oleh negara, sudah dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo, itu sudah terjadi dan negara menyesalkan hal itu. Ini juga tidak disinggung secara tuntas di dalam buku [draf] ini gitu. Jadi dihindari membicarakan ke-12 pelanggaran HAM berat itu gitu,” tuturnya dalam kesempatan yang sama.

Meski demikian, dia menekankan bahwa pihaknya tetap berada dalam posisi menolak rencana pemerintah merevisi sejarah Indonesia. Menurutnya, rencana ini merupakan bagian dari manipulasi atau penyalahgunaan sejarah.

“Jadi kami melihat hal itu bahwa ini bagian dari manipulasi sejarah. Oleh sebab itu kami tolak, disamping juga istilah sejarah resmi itu yang tidak tepat,” tegas Asvi.

Progres Revisi Sejarah Indonesia

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan penulisan ulang sejarah Indonesia, yang sempat diungkapkannya beberapa waktu lalu, saat ini masih dalam tahap awal.

“Sekarang ini masih dalam tahap awal [revisi sejarah], update temuan-temuan baru, mulai prasejarah sampai yang kontemporer gitu, tentu dengan penguatan-penguatan," kata Fadli di Perpustakaan Ajip Rosidi Bandung dilansir dari Antara, Senin (29/4/2025).

Penulisan ulang sejarah nasional Indonesia ini, kata Fadli, akan melibatkan para sejarawan yang dihimpun dari seluruh Indonesia, termasuk dari perguruan tinggi.

Dengan demikian, masing-masing era sejarah akan memiliki tim sendiri dan disusun per buku. Tim tersebut disusun berdasarkan ahlinya.

“Kita tidak menulis dari nol, sudah ada SNI tahun 1984, lalu ada Indonesia dalam arus sejarah tahun 2012, kita melanjutkan dan mendasarkan dari itu, dengan kajian-kajian," ujar politisi Gerindra tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan mengungkapkan, penerbitan sertifikat tanah ulayat dilakukan untuk melindungi hak masyarakat hukum adat.

Langkah ini dipandang sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi dan wilayah yang secara turun-temurun dikuasai oleh masyarakat hukum adat.

“Sertifikat tanah bukan pemberian negara, melainkan pengakuan negara atas hak yang sudah ada. Jadi, ini adalah hak masyarakat hukum adat yang wajib dilindungi,” tegas Ossy sebagaimana dilansir dari laman Kementerian ATR/BPN, Senin (19/5/2025).

Di hadapan niniak mamak, Kementerian ATR/BPN terus mendorong percepatan penerbitan sertifikat tanah ulayat dengan melibatkan pemerintah daerah (Pemda) dan lembaga adat.

Menurutnya, proses ini memerlukan sinergi kuat agar tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga menghormati nilai-nilai budaya yang melekat dalam masyarakat hukum adat.

Dia juga menegaskan, legalisasi tanah ulayat bukan semata soal administrasi pertanahan, namun juga bentuk keadilan sosial.

“Masyarakat hukum adat adalah bagian tak terpisahkan dari bangsa ini. Pengakuan atas tanah ulayat mereka adalah bentuk komitmen kita terhadap keadilan dan keberlanjutan,” tegas dia.

Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menyatakan komitmen mendukung sertifikasi tanah ulayat.

“Apabila disertifikatkan tanah kaum ini dan memang sudah turun-temurun tanah itu dijaga. Pajaknya tidak saya tagih. Kenapa demikian? Tujuan kita adalah melindungi tanah-tanah ulayat kaum,” tuturnya.

Selain sosialisasi, Ossy pun menyerahkan sebanyak 12 Sertifikat Hak Pakai (HP) Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi, 1 sertifikat tanah wakaf, dan 5 Sertifikat Hak Milik (SHM) masyarakat.

Setelah penyerahan, Politisi Demokrat tersebut juga meluncurkan layanan elektronik pada Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bukittinggi.

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banda Aceh mendeportasi warga negara (WN) Bangladesh usai menjalani masa hukuman 10 bulan penjara karena pelanggaran keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Gindo Ginting di Banda Aceh, Senin, mengatakan WN Bangladesh tersebut atas nama Parvez.

Parvez dipidana karena tinggal di Indonesia tanpa dokumen keimigrasian.

"Pendeportasian merupakan tindakan administratif keimigrasian. Warga negara Bangladesh tersebut dideportasi melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ke Kuala Lumpur, Malaysia, selanjutnya ke Bangladesh," katanya.

Sebelumnya, Parvez diberangkatkan dari Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Proses deportasi dilaksanakan sesuai prosedur dan mendapatkan pengawalan tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Imigrasi Banda Aceh.

"Pendeportasian merupakan komitmen Imigrasi Banda Aceh menegakkan hukum keimigrasian serta menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pelanggar warga negara asing," kata Gindo Ginting.

Sebelumnya, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh menyerahkan Parvez ke Kantor Imigrasi Banda Aceh, Kamis (1/5). Warga negara Bangladesh tersebut serahkan setelah selesai menjalani hukuman.

Parvez ditangkap tim gabungan di sebuah rumah di kawasan Gampong Pie, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, akhir Februari 2024. Parvez diketahui tinggal bersama istrinya di rumah tersebut sejak Februari 2023.

Kemudian, majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam persidangan 27 Agustus 2024 memvonis Parvez dengan pidana 10 bulan penjara karena terbukti bersalah masuk dan tinggal di wilayah Indonesia secara ilegal atau tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian.

Majelis hakim menyatakan Parvez terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Jejak empat pejuang reformasi tersimpan rapi di Museum Tragedi 12 Mei 1998. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie.

Museum Tragedi 12 Mei 1998 terletak di dalam area Universitas Trisakti, Jakarta Barat, tempat mereka menempuh pendidikan tinggi, sekaligus mengembuskan nafas terakhir dalam aksi damai yang terjadi pada 12 Mei 1998, 27 tahun silam.

Sekitar pukul 20.00 WIB, keempatnya dipastikan gugur tertembak di halaman kampus. Hingga saat ini, titik-titik tewasnya pejuang reformasi ditandai dengan pelat bertuliskan nama mereka.

Hafidin tertembak persis di depan Gedung Dr Syarif Thajeb, lokasi Museum Tragedi 12 Mei 1998 berada.

Beberapa langkah dari titik tersebut, Heri juga tertembak di depan Gedung Dr. Sjarif Thajeb.

Adapun Elang tertembak di area parkir dan Hendriawan tertembak di dekat gerbang Universitas Trisakti Jakarta.

"Pergerakan (reformasi) ini terjadi di seluruh Indonesia. Ada juga korban meninggal lain, di luar kampus, di jalanan," Kepala Humas Universitas Trisakti, Dewi Priandini saat ditemui Kompas.com di Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Rabu (14/5/2025).

"Tetapi tahun 1998, mahasiswa Trisakti meninggalnya di dalam kampus. Bekas pelurunya masuk ke dalam kampus," lanjutnya.

• Lokasi, Jam Buka, dan Tiket Masuk Museum Tragedi 12 Mei 1998 di Jakarta
• Tanggal Merah 29 Mei 2025 Libur Apa?

Selama setahun sejak pergerakan mahasiswa yang dipengaruhi oleh krisis finansial era mantan Presiden Soeharto tersebut, Universitas Trisakti terus memperjuangkan keadilan demi menemui titik terang di balik penembakan para korban.

Sayangnya, baik satu tahun usai kejadian maupun 27 tahun setelahnya, tidak ada satu pun pihak yang bertanggung jawab atas penembakan keempat pejuang reformasi tersebut.

"Sehingga museum didirikan pada tahun 1999 sebagai perwujudan Trisakti dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi," kata Dewi.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Bekas tembakan di museum

Area Museum Tragedi 12 Mei 1998 tidak seluas museum-museum lain di Jakarta. Hanya ada satu ruangan berisi koleksi barang dan foto-foto sebelum serta pasca-peristiwa.

Koleksi museum dimulai dari diorama aksi damai. Dalam 11 foto di papan pertama museum, tampak barisan mahasiswa Trisakti sebelum korban luka dan tewas berjatuhan.

"Saya ada di sana, kami menyebutnya aksi damai, bukan demo. Saat itu, mahasiswa masih memberi bunga ke polisi-polisi dan berfoto di depan polisi," ujar Dewi.

"Fotoin dulu, Bu. Pakai lipstik dulu, Bu," kata para mahasiswi yang ikut aksi damai 12 Mei 1998, seperti yang ditirukan Dewi.

Sayangnya, ketegangan mulai muncul antara aparat dan mahasiswa pada sore hari. Di tengah tembakan dan gas air mata, mahasiswa panik dan berlarian menuju kampus.

Puncaknya, aparat melepaskan tembakan ke arah depan gerbang kampus, serta aparat lain yang berada di atas jembatan layang mengarahkan tembakannya ke arah mahasiswa yang berlarian di dalam kampus.

Sebanyak enam peluru bekas tragedi 12 Mei 1998 masih tersimpan di dalam lemari museum ini.

Dalam lemari kaca yang sama, tersimpan pula pakaian, buku, topi, tas, dan sepatu yang dipakai korban saat tertembak.

"Mereka kan lagi kuliah, jadi lengkap menggunakan tas, baju, dan almamater saat kejadian," ucap Dewi.

Ada pula selongsong peluru yang ditata berbaris di dalam lemari kaca yang sama.

Kaca tebal dengan bekas tembakan peluru yang masih terjaga di lokasi aslinya, menambah bukti peristiwa reformasi 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti.

Adapun saat ini Universitas Trisakti masih memperjuangkan gelar pahlawan reformasi bagi empat mahasiswa yang gugur pada tragedi tersebut.

Meski belum mendapatkan gelar "pahlawan", Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa tahun lalu telah menganugerahi penghargaan Bintang Jasa Pratama bagi para korban.

Empat mahasiswa Universitas Trisakti yang tewas tertembak juga dianugerahi gelar Pejuang Reformasi.

Monumen Tragedi 12 Mei 1998

Beberapa meter dari Gedung Dr. Sjarif Thajeb, berdiri Monumen Tragedi 12 Mei 1998 untuk mengenang para pejuang reformasi yang gugur.

Monumen Tragedi 12 Mei 1998 sarat akan makna. Terdapat empat pilar yang menggambarkan jumlah korban tewas tertembak.

Di setiap bagian tengah keempat pilar tersebut, terdapat bulatan cekung guna menggambarkan titik luka tembak para korban.

Keempatnya diketahui tertembak peluru tajam di area vital, seperti kepala, tenggorokan, dan dada.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapat laporan ada penegak hukum yang memberantas korupsi mendapatkan ancaman. KPK menilai tugas memberantas korupsi memang memiliki tantangan tersendiri.

"Penanganan perkara korupsi tentunya punya kompleksitas masing-masing," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025). Budi ditanya apakah KPK jadi salah satu penegak hukum yang mendapat ancaman.

Budi menjelaskan, kompleksitas itu bukan hanya di penindakan, tapi juga dalam tugas-tugas KPK lainnya. Untuk itu, KPK terus bersinergi dan berkonsolidasi.

"Mengintegrasikan antara strategi-strategi tersebut, sekaligus bersinergi kepada seluruh stakeholder, baik antar APH, Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, dan juga BUMN, BUMD," kata dia.

"Sehingga harapannya hambatan dan tantangan itu bisa kita sama-sama selesaikan," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Prabowo mengatakan, selama 6 bulan kepemimpinannya, ratusan triliun kekayaan negara bisa diselamatkan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Kongres IV Tidar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025). Prabowo mengatakan dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat UUD 1945.

"Saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945, dan semua UU yang berlaku, dan saya akan laksanakan, siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara, kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus korupsi, dan tidak akan berhenti," sambungnya.

Prabowo mengaku mendapat laporan adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh penegak hukum. Namun Prabowo kembali menegaskan untuk terus memberantas korupsi.

"Saya tau ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," tuturnya.

"Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya, saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini tanpa pandang bulu," imbuh dia.

Simak juga Video Prabowo: Tiap Hari Kita Bongkar Korupsi, Ada Penegak Hukum Diancam

(ial/dek)

JAKARTA - Langkah tegas Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) memberantas praktik pengiriman PMI ilegal terus mendapatkan dukungan. Kolaborasi antara Kementerian P2MI, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil sangat penting untuk memberantas kejahatan ini.

Praktisi hukum sekaligus aktivis pemuda Affandi Affan menegaskan pengiriman ilegal bukan hanya melanggar hukum, tapi juga membahayakan keselamatan dan masa depan para pekerja migran.

?Saya melihat bagaimana pekerja migran yang berangkat tanpa prosedur resmi sangat rentan menjadi korban eksploitasi dan kehilangan perlindungan hukum,? tegas Affan, Senin (19/5/2025).

Managing Partners pada Kantor Hukum Serambi Law Firm ini juga menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi hukum kepada calon pekerja migran dan keluarganya agar mereka memahami hak dan risiko yang mungkin dihadapi jika memilih jalur ilegal.



?Negara harus hadir melindungi pekerja migran sebagai aset bangsa. Kolaborasi antara Kementerian P2MI, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil sangat penting untuk mengakhiri kejahatan perdagangan manusia ini,? tambah Affan.

Sebagai advokat yang fokus pada perlindungan pekerja migran, Affan menyerukan penguatan regulasi, pengawasan penempatan PMI secara legal, serta perluasan akses bantuan hukum bagi PMI yang bermasalah di luar negeri. ?PMI bukan komoditas, mereka adalah pahlawan devisa yang harus dilindungi secara hukum dan kemanusiaan,? ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Apakah topik pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu Indonesia, termasuk era 1965 hingga Orde Baru, masuk dalam penulisan ulang sejarah nasional?

“Kita sepakat untuk terbuka dalam proses penulisan,” kata satu dari tiga editor umum penulisan sejarah nasional Indonesia, Profesor Singgih Tri Sulistiyono, kepada Kompas.com, Senin (19/5/2025).

Tim ini terdiri dari seratusan ahli di bidangnya. Tim ini terbuka dengan masukan-masukan mengenai sejarah yang hendak ditulis, termasuk soal pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Kemarin ada masukan tentang peristiwa-peristiwa yang selama ini terbungkam atau dibungkam mengenai kekerasan, konflik, pelanggaran HAM. Ini tetap jadi bahan masukan. Insyaallah tetap diakomodir,” kata Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Diponegoro (UNDIP) ini.

Singgih mengatakan, peristiwa kelam itu merupakan bagian dari dinamika berbangsa dan bernegara yang harus ditempatkan pada konteks sejarah. Babak hitam sejarah bukanlah keseluruhan sejarah, melainkan hanya bagian dari keseluruhan sejarah.

“Kita mendorong pemahaman terjadinya rekonsilisasi dan kohesi sosial. Karena kita menulis sejarah dipersembahkan untuk negara, bukan untuk rezim yang berkuasa,” tutur Singgih.

Hasil proyek penulisan ulang sejarah nasional ini akan diluncurkan tepat pada peringatan ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, pada 17 Agustus 2025 nanti.

Soal sejarah 1965

Tragedi 1965 dan beberapa tahun setelahnya telah dinyatakan para ahli memuat pelanggaran HAM berupa pembantaian massal terhadap orang yang dituduh berkaitan dengan PKI.

Bagaimana negara akan menuliskan babak perjalanan Indonesia itu?

“Dari sisi fakta-faktanya harus didasarkan pada sumber sejarah yang otentik dan kredibel,” ujar Singgih.

Sumber sejarah dapat berupa dokumen tertulis, arsip, koran-koran, penerbitan sezaman, proses pengadilan, wawancara hingga fakta-fakta lain yang dapat dinarasikan.

“Tapi karena ini official history, konteksnya adalah untuk mengawal kebangsaan. Adapun bahwa di situ pernah ada riak konflik pelanggaran HAM, tetap itu menjadi bagian dinamika sejarah, tapi jangan sampai terlalu mengekspose konflik itu dan lupa dengan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutur Singgih.

Dia sadar bahwa banyak perbedaan cara pandang di kalangan yang kompeten mengenai sejarah masa itu. Perbedaan perspektif itu tidak akan dilarang di era kini.

“Tidak ada sejarah yang sungguh-sungguh objektif, pasti ditulis dengan perspektif kepentingan tertentu,” kata Singgih.

Pelanggaran HAM era Orde Baru

Sebagaimana diketahui, Orde Baru tumbang pada 1998 atau 27 tahun lalu. Masih ada tokoh-tokoh sejarah dari era Orde Baru yang hidup hingga era kini.

Bagaimana penulisan ulang sejarah nasional Indonesia akan memuat pelbagai pelanggaran HAM era Orde Baru?

“Peristiwa yang terjadi dalam perjalanan sejarah bangsa kita itu, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menuliskannya. Tapi kita kaitkan dalam konteks dinamika kehidupan berbangsa,” jawab Singgih.

Dia menjelaskan, sejarah nasional produk resmi negara tersebut nantinya akan bertujuan rekonsiliatif, bukan memecah belah.

Adapun soal fakta sejarah, hal itu tetap harus dibahas, termasuk soal penghilangan paksa aktivis di era ujung Orde Baru.

“Kita kembali pada fakta. Kita tidak boleh menduga-duga, tapi fakta bisa diperoleh dalam sumber sejarah. Kita sikapi dengan kritis,” ujarnya menanggapi.

“Tetapi insyaallah itu akan diperhatikan, ditulis dengan metodologi sejarah yang pas dan bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Apa urgensinya?

Dia menjelaskan, urgensi penulisan ulang sejarah nasional Indonesia ini didasari atas perkembangan studi sejarah dan temuan baru. Terakhir kali, penulisan ulang sejarah nasional dilakukan pada 2012 dan kini perlu diperbaharui lagi.

“Sudah banyak temuan baru dari sejarah. Ini perlu diakomodir untuk menulis ulang sejarah indonesia ini,” ujar Singgih.

Selain itu, perlu ada perspektif baru sesuai perkembangan zaman. Sejarah harus punya peran yang tepat dalam perkembangan masyarakatnya.

“(Peran sejarah) Untuk menghadapi dinamika internal dan ekspansi globalisasi. Perlu penguatan kembali rasa kebangsaan dan kebersamaan,” tutur Singgih.

Singgih adalah salah satu dari tiga editor umum proyek penulisan sejarah nasional. Selain Singgih, ada Profesor Susanto Zuhdi selaku ketua, dan Profesor Jajat Burhanudin.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengaku diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk memindahkan penjara di kota-kota besar.

Ara mengklaim lahan penjara bakal disulap menjadi rumah warga. Pasalnya, penjara atau lembaga pemasyarakatan (lapas) di perkotaan sudah sangat padat.

"Saya sudah mendapatkan direction langsung (dari Presiden Prabowo Subianto), ditelepon sekali, berbicara langsung dua kali," ujar Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Presiden (Prabowo) perintahkan saya untuk bagaimana (mengubah) penjara menjadi rumah. Karena penjara itu ada di tengah-tengah kota dan sudah sangat crowded di situ, supaya dipindahkan (diganti menjadi rumah warga)," tegasnya.

Tindak lanjut rencana ini salah satunya ditempuh dengan dua kali rapat bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. Pertemuan terbaru keduanya terjadi pada Rabu (14/5) lalu.

Anak buah Prabowo Subianto itu mengincar dua penjara di Jakarta, yakni Lapas Cipinang dan Lapas Salemba.

Ia menegaskan bakal menyiapkan semua kepastian hukum dan data pendukung yang dibutuhkan. Selain itu, Ara bekerja sama dengan Bank Tanah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sampai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi). Selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis," jelasnya dalam rilis resmi.

"Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan, jangan sampai negara tidak diuntungkan dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya," tegas Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait juga akan menghadap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk melaporkan sejumlah hal penting terkait rencana menyulap penjara menjadi rumah warga. Ini menyangkut progres legalitas dan tata kelolanya agar semakin jelas.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus menjawab persoalan mendasar dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

“Pembaruan ini harus menjawab persoalan mendasar dalam praktik peradilan pidana Indonesia yang selama ini rentan mengabaikan prinsip due process of law (proses hukum yang adil), presumption of innocence (praduga tak bersalah), dan perlindungan hak-hak kelompok rentan,” kata Atnike dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan salah satu rekomendasi Komnas HAM dalam kajian RUU KUHAP pada tahun 2023, yaitu perlunya kajian lebih mendalam untuk memperbaiki muatan RUU KUHAP. Pada tahun ini, Komnas HAM kembali melanjutkan kajian RUU tersebut dan berfokus pada perkembangan peraturan pidana.

Dalam kajian yang tengah disusun, kata Atnike, terdapat sejumlah pokok pengaturan peradilan pidana yang menjadi atensi dan diusulkan untuk diubah, yakni penyelidikan, penyidikan, upaya paksa, dan praperadilan.

Kemudian, keadilan restoratif, hak-hak tersangka, terdakwa, saksi, ahli, dan korban, hak-hak kelompok disabilitas, perempuan, dan lansia, bantuan hukum, upaya hukum serta pembuktian dan konektivitas.

“Melalui kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan oleh DPR RI untuk mengidentifikasi berbagai tantangan serta merumuskan rekomendasi yang konstruktif dalam pembaruan hukum acara pidana berbasis HAM,” ucap Atnike.

Komnas HAM menyambut baik langkah DPR RI untuk membahas KUHAP baru secara tidak tergesa-gesa. Langkah ini dinilai sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis, sekaligus menjadi bagian penting dari upaya demokratisasi hukum dan penguatan sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi prinsip HAM.

KUHAP Tahun 1981 yang berlaku saat ini masih berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Penyesuaian dinilai perlu dilakukan mengingat telah disahkannya KUHP baru pada 2023, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Diperlukan penyesuaian agar aturan prosedural dalam KUHAP selaras dengan substansi dalam KUHP baru. Terlebih, KUHAP 1981 dirasa tidak dapat lagi mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis karena perkembangan dan pengaruh teknologi,” kata Atnike.

Komnas HAM juga menilai pembaruan KUHAP merupakan momentum untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil, akuntabel, transparan, dan humanis, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

“Hukum acara pidana yang baru harus dapat menjamin hak semua pihak dalam proses pidana, baik tersangka, terdakwa, korban, saksi, maupun kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia,” katanya.

Oleh sebab itu, Komnas HAM berkomitmen memberikan kontribusi berbasis data, analisis hukum, dan prinsip-prinsip HAM agar RUU KUHAP dapat menjadi instrumen hukum yang tidak hanya prosedural, tetapi juga transformatif.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025