Kom13

BNPT beri bantuan-beasiswa kepada mitra deradikalisasi dan penyintas

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan bantuan alat kerja dan beasiswa kepada mitra deradikalisasi dan penyintas di Depok, Jawa Barat.

Pemberian bantuan sejumlah Rp106.250.000 kepada 30 peserta itu merupakan bentuk sinergisitas antara BNPT dengan PT Biofarma dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi sinergisitas antarkementerian/lembaga dalam program penanggulangan terorisme usulan tahun 2024,” kata Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT Brigjen Pol. Tejo Wijanarko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Lebih lanjut, Brigjen Pol. Tejo juga menegaskan komitmen BNPT untuk melanjutkan upaya penanggulangan terorisme dengan menggunakan pendekatan kolaborasi multipihak dan melalui berbagai kegiatan.

“Kegiatan rantai kami adalah mengajak kepada semua komponen baik pemerintahan, swasta hingga lembaga pendidikan, seperti universitas untuk berkolaborasi dalam penanggulangan terorisme,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kota Depok N. Lienda Ratnanurdianny mengapresiasi bantuan yang diberikan. Dirinya berharap bantuan tersebut akan bermanfaat bagi mitra deradikalisasi di wilayahnya.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada BNPT yang sudah memfasilitasi bantuan ini dan juga terima kasih kepada BUMN yakni PT Biofarma. Semoga bantuan yang diberikan kepada warga kami ini memberikan kemanfaatan dan juga penguat sinergi,” katanya.

Masyarakat Lampung Diajak Antisipasi Ekstremisme Mengarah Terorisme Melalui Nobar Film

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung, yang diwakili oleh Hermansyah selaku perwakilan Pj Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, mengapresiasi dan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan bedah buku dan nonton bareng film Road to Resilience dan bedah buku Anak Negeri di Pusaran Suriah.

Acara yang diselenggarakan oleh BNPT dengan Ruangobrol, Yayasan Prasasti Perdamaian bekerja sama dengan Universitas Lampung (Unila), Kamis (24/4/2025) ini merupakan bagian dari upaya preventif terhadap penyebaran paham radikalisme di Indonesia.

Menurut Hermansyah, kegiatan ini sangat strategis dalam menanamkan kembali nilai-nilai wawasan kebangsaan di tengah tantangan global dan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang dapat menjadi sarana penyebaran paham radikal.

Ia menilai, Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari lebih dari 1.300 suku, ratusan bahasa daerah, enam agama resmi, serta lebih dari 180 aliran kepercayaan. “Keberagaman ini telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, dan menjadi kekuatan dalam membangun wawasan kebangsaan," lanjut Hermansyah.

Ia menambahkan bahwa paham radikalisme kini tidak lagi disebarkan secara konvensional, melainkan melalui media sosial yang menyasar kelompok rentan, yakni perempuan, anak, dan remaja.

"Bila kelompok seperti anak, remaja, dan ibu rumah tangga terpapar radikalisme yang bersumber dari intoleransi, maka kita menghadapi ancaman serius terhadap masa depan bangsa. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang lebih lunak, namun efektif dan partisipatif dari seluruh komponen masyarakat," lanjutnya.

Tentang Film "Road to Resilience "

Film dokumenter ini mengisahkan perjalanan panjang Febri, seorang remaja Indonesia yang terjebak dalam janji-janji manis ISIS dan akhirnya menemukan jalan kembali ke tanah airnya. Film ini dimulai dengan pengenalan masalah yang lebih luas, mengangkat isu perang saudara di Suriah dan kebangkitan ISIS yang menarik ribuan orang dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Ketika Febri dan rombongannya akhirnya berhasil kembali ke Indonesia, mereka menghadapi kenyataan pahit berupa penolakan dan stigma dari masyarakat yang menganggap mereka sebagai pengkhianat. Selama satu bulan, mereka menjalani berbagai pelatihan dan interogasi dari BNPT dan Densus 88. Meskipun begitu, Febri dan keluarganya tidak menyerah. Mereka memulai hidup baru di Depok, Jawa Barat, berusaha menata kembali kehidupan mereka dari awal.

Film ini mencapai puncaknya dengan momen-momen penuh haru dan kebahagiaan ketika Febri berhasil menyelesaikan pendidikannya dan merayakan wisuda bersama kedua orang tuanya. Setelah penat menyelesaikan skripsi, kebahagiaan Febri menjadi lengkap saat kedua orang tuanya hadir untuk merayakan pencapaiannya.

Melalui perjalanan panjang dan berliku ini, "Road to Resilience" menyoroti keteguhan hati dan semangat tak kenal lelah seorang pemuda yang berusaha membangun kembali hidupnya, sambil mengatasi stigma dan tantangan besar dari masa lalunya. Selain menyajikan cerita tentang perjuangan pribadi Febri, film ini juga menggambarkan upaya lebih besar untuk pemulihan dan reintegrasi eks-ISIS ke dalam masyarakat, dan mengajak penonton untuk merenungkan arti sebenarnya dari penebusan dan kesempatan kedua.

Dalam wawancara dengan media, Febri masih bersyukur diberi kesempatan oleh tuhan untuk kembali menempuh pendidikan tinggi. Pada September 2016, ia meninggalkan Indonesia karena tergiur propaganda kelompok ekstremis ISIS. Mereka menjanjikan fasilitas pendidikan yang baik, gratis, dan terjamin. Namun kenyataannya sangat jauh berbeda. Febri justru mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan.

“Karena saya dan keluarga tidak mau bergabung dengan ISIS, kami tidak diberi akses terhadap fasilitas dasar dan hidup dalam kondisi yang sangat tidak layak,” tuturnya.

Akhirnya, Ia diberi kesempatan untuk kembali ke Indonesia, hal yang sangat disyukuri hingga kini. “Saya sangat menghargai semua pihak yang telah membantu kami dalam proses repatriasi tersebut.” katanya.

Ia menjelaskan, proses pemulihan mental saya setelah kembali ke Indonesia memakan waktu kurang lebih satu tahun, sampai akhirnya ia bisa bersosialisasi kembali. Waktu selama lima hingga enam tahun terasa seperti terbuang sia-sia," ujarnya.

Febri menambahkan kondisi itu jadi penyesalan yang mendalam dan sekaligus pengingat bagi siapa pun agar tidak menyia-nyiakan hidupnya dengan mengikuti propaganda seperti ISIS.

“Terlebih di era media sosial saat ini, kita harus lebih bijak dalam menggunakannya. Jangan sampai terpapar narasi ekstrem yang justru merugikan diri sendiri maupun orang lain,” tambahnya.

Tentang Buku "Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah"

Penulis buku, Dr Noor Huda Ismail merefleksikan pengalaman pribadinya dalam proses repatriasi 18 orang Indonesia dari Suriah pada Agustus 2017, yang memperlihatkan bahwa kemanusiaan dan harapan masih menjadi inti dari setiap langkah. Buku ini melampaui isu radikalisasi, menghadirkan perjalanan memahami manusia, konflik, dan harapan akan masa depan yang lebih baik.

Pengalaman Noor Huda yang banyak bekerja dalam pengembangan narasi alternatif terhadap berbagai narasi kelompok ekstremisme kekerasan, memberikan perspektif yang sangat berharga mengenai kompleksitas masalah yang dihadapi. Buku ini tidak hanya menawarkan narasi kemanusiaan yang mendalam, tetapi juga menyelami kompleksitas konflik dengan penuh empati, sekaligus menawarkan harapan bagi terciptanya masa depan yang lebih baik.

BNPT gelar konsultasi publik untuk susun RAN PE fase II

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar konsultasi publik untuk menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2025-2029 atau fase II di Jakarta, Rabu (23/4).

Deputi Bidang Kerja sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto menyebutkan kegiatan yang diselenggarakan berkolaborasi dengan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) tersebut guna menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025.

"Kegiatan ini menjadi penegasan bahwa upaya pencegahan terorisme tetap menjadi agenda penting dan prioritas dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan nasional lima tahun ke depan," kata Andhika dalam acara tersebut, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Adapun kegiatan diskusi yang melibatkan partisipasi publik tersebut dilaksanakan sejak 22-23 April 2025 untuk menyerap aspirasi masukan dari organisasi masyarakat sipil dan kementerian/lembaga terkait.

Andhika menuturkan dalam kesempatan itu kementerian/lembaga dapat memberikan masukan substantif dan konstruktif untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Presiden mengenai RAN PE fase II tersebut.

Berbagai masukan itu, kata dia, akan mempertajam identifikasi berbagai jarak yang perlu diperhatikan dan dicari jalan keluarnya melalui rencana aksi dalam rangka menghadapi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang terus berkembang.

Selanjutnya, dirinya juga menerangkan bahwa RAN PE fase II akan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang sama dengan fase sebelumnya, yaitu HAM, supremasi hukum dan keadilan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, keamanan dan keselamatan, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk, serta kebhinekaan dan kearifan lokal.

Sementara itu, Head of Programme and Officer-In-Charge (OIC) UN Women Dwi Yuliawati Faiz berharap hasil diskusi tersebut akan menjadi landasan bagi penguatan praktik baik pencegahan ekstremisme dan dapat berkontribusi terhadap pemikiran mengenai integrasi gender dalam pencegahan terorisme.

"Hasil dari diskusi ini juga akan semakin memperkuat masukan terhadap RAN PE dan kami berharap bahwa praktik-praktik baik pencegahan penanganan ekstremisme yang mengarah ke terorisme ini juga dapat berkontribusi kepada pemikiran mengenai gender integration dalam pencegahan terorisme," ucap Dwi dalam kesempatan yang sama.

Secara substantif, pelaksanaan RAN PE Tahun 2025-2029 mengambil pendekatan tematik yang terdiri dari sembilan tema, yaitu Kesiapsiagaan Nasional; Ketahanan Komunitas dan Keluarga; Pendidikan, Keterampilan Masyarakat, dan Fasilitas Lapangan Kerja; Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Anak; serta Komunikasi Strategis, Media, dan Sistem Elektronik.

Lalu, Deradikalisasi dan Pemutusan Kekerasan (disengagement) untuk Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial; Hak Asasi Manusia, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Keadilan; Pelindungan Saksi dan Pemenuhan Hak Korban; serta Kemitraan dan Kerja sama Internasional.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Kepala BNPT ingatkan komunitas antiteror lakukan kegiatan prioritas

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengingatkan komunitas antiteror di Indonesia melakukan empat kegiatan prioritas.

Saat menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) Polri di Jakarta, Selasa (22/4), ia menyebutkan empat kegiatan prioritas dimaksud, yakni koordinasi dan sinergi antarinstrumen keamanan dan pertahanan dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme, penguatan kontra radikalisasi, deradikalisasi, serta BNPT sebagai pusat analisis dan pengendalian krisis.

"Kegiatan prioritas ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 dan implementasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah," kata Komjen Pol. Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Adapun komunitas antiteror di Indonesia mencakup berbagai entitas yang memiliki peran penting dalam penanggulangan terorisme, antara lain BNPT, Densus 88 AT Polri, serta berbagai satuan khusus lainnya dari TNI dan Polri.

Lebih lanjut Eddy menekankan bahwa dalam melaksanakan kontra radikalisasi di era pemerintahan yang melakukan efisiensi, juga harus dilakukan secara empiris atau berdasarkan pengalaman.

Maka dari itu, BNPT terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga untuk terus bersinergi dan memaksimalkan pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.

Dia menuturkan bahwa pihaknya mencoba memadukan BNPT, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (Bais), Densus 88, Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam Satuan Tugas Kontra- radikalisasi.

"Kegiatannya ada tiga untuk satgas ini, kontra-propaganda, kontra-ideologi, dan kontra-narasi. Nah, ini kami sinkronisasi, jangan sampai sama target operasinya," ungkapnya.

Dirinya menambahkan bahwa hingga saat ini BNPT terus berfokus pada dua program prioritas nasional demi melakukan pencegahan dari hulu hingga hilir, yakni program Kesiapsiagaan Nasional dan Deradikalisasi Luar Lapas.

"Kami sampaikan ke Bappenas program prioritas ini penting kami lakukan karena ini dari hulunya. Kemudian, kepada mantan-mantan narapidana kami sebut Mitra Deradikalisasi," tutur Eddy melengkapi.

Sementara itu, Kepala Densus 88 AT Polri, Inspektur Jenderal Polisi Sentot Prasetyo menyampaikan bahwa forum rakernis tersebut lebih dari sekadar rutinitas kelembagaan.

“Ini merupakan manifestasi konkret dari komitmen institusional dalam merespons dinamika ancaman kontemporer yang kian kompleks dan multidimensial,” ucap Irjen Pol. Sentot dalam kesempatan yang sama.

Sentot menekankan bahwa tujuan dari rakernis, yakni untuk menyelaraskan arah kebijakan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan menguatkan integrasi operasional dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Maka dari itu, dirinya mengajak seluruh peserta untuk menjadikan forum tersebut sebagai ruang kontemplasi dan inovasi strategis guna melahirkan berbagai rekomendasi yang strategis.

Rakernis menegaskan pentingnya kerja sama dan kolaborasi antarlembaga dalam rangka menciptakan Indonesia yang aman dan damai, sejalan dengan cita-cita untuk meraih Indonesia Emas 2045, sesuai dengan tema Peran Densus 88 AT Polri yang Presisi dalam Pemeliharaan Kamtibmas guna Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045.

Klaten -

Lapas Kelas II B Klaten menggelar sumpah setia dua narapidana terorisme (napiter) kepada NKRI. Untuk itu, Kasi Humas Polres Klaten, AKP Nyoto, berharap napiter lainnya dapat mengikuti jejak napiter tersebut.

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Polres Klaten, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88, Kodim 0723/Klaten, di Kantor Lapas Kelas II B Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kamis (24/4/2025). Acara tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Dua napiter yang mengucap ikrar tersebut bernama Bhay dan Ifal. Keduanya membaca Pancasila dan dilanjutkan dengan ikrar setia kepada NKRI.

Kepala Lapas Kelas II B Klaten, Andik Dwi Saputro, menyampaikan selamat kepada dua napiter telah bersumpah setia kepada NKRI.

"Selamat kepada warga binaan kami yang telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi melalui ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dilakukan pada kesempatan ini, meninggalkan paham terorisme dan dapat kembali ke masyarakat," kata Andik saat ditemui di Lapas Kelas II B Klaten, hari ini.

Lebih lanjut, Andik menjelaskan, dua napiter tersebut terlibat dalam kasus terorisme di Poso, Sulawesi Tengah. Mereka semua divonis 6 tahun 6 bulan kurungan.

"Mereka kasus (terorisme) Poso. (Divonis) 3 tahun 6 bulan (kurungan)," sebutnya.

Dua napiter itu telah menjalani sekitar 2,5 tahun kurungan. Sebab itu, Andik menjelaskan, Ifal dan Bhay mendapatkan pembebasan bersyarat. Adapun salah satu syaratnya adalah janji setia kepada NKRI.

"Salah satunya adalah kesetiaan kepada NKRI," katanya.

Sebelumnya, Andik menerangkan, dua napiter itu tidak mau untuk hormat ke bendera Merah Putih dan mengikuti salat berjemaah di masjid.

"Kalau paham mereka masih merah, mereka tidak mau ikut salat jemaah di masjid, mereka tidak mau hormat kepada bendera. Ini kan buktinya mereka telah mengikuti salat berjemaah di masjid, mengikuti program pembinaan pengajian umum, mereka sudah mau hormat kepada bendera dan mencium," terangnya.

Sementara itu, perwakilan BNPT, Cindytia menerangkan, dua napiter itu sebelumnya tergabung dalam kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso.

"MIT CAD Poso," terang Cindytia.

Sementara itu, Ifal bersyukur dirinya dapat berikrar untuk setia kepada NKRI. Dia pun menyesal pernah tergabung dalam kelompok teroris.

"Alhamdulillah, hari ini saya bahagia sekali setelah melewati berbagai pembinaan dari lapas Klaten, BNPT, Densus 88, dan kepolisian, pada hadi ini saya benar-benar tulus, ikhlas untuk ikrar NKRI. Menyesal sekali (pernah tergabung dalam kelompok teroris)," jelas Ifal.

Selanjutnya, AKP Nyoto menerangkan, napiter di Klaten ada dua orang, yakni yang telah berikrar setia kepada NKRI. Dia pun berharap, napiter lainnya dapat mengikuti jejak dua napiter tersebut.

"Semoga napiter yang lainnya mengikuti napiter di Lapas Klaten, bisa kembali di pangkuan Ibu Pertiwi, setia pada NKRI, bertaubat dan menyadari bahwa perbuatan teroris adalah salah baik berdasarkan hukum Islam maupun Hukum Negara RI," jelas Nyoto.

Video: Kepala BNPT Temui Mensos Bahas Rehabilitasi Eks Napiter

(afn/apl)