Jakarta (ANTARA) - Menteri di Departemen Perdana Menteri untuk urusan Hukum dan Reformasi Kelembagaan Malaysia Dato’ Sri Azalina Othman Said mengundang Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas untuk menghadiri Forum Hukum ASEAN yang akan diadakan pada Agustus di Kuala Lumpur, Malaysia.

Forum yang akan diadakan pada 19-21 Agustus itu akan berfungsi sebagai platform utama untuk mempromosikan akses terhadap keadilan, mendukung integrasi ekonomi regional, dan memajukan diskusi tentang keselamatan daring, kejahatan dunia maya, kebangkrutan lintas batas, hukum komersial, dan tata kelola yang baik.

Forum tersebut akan mencapai puncaknya dengan formalisasi Pernyataan Bersama oleh Menteri Hukum ASEAN tentang pengembangan arbitrase dan mediasi komersial internasional, yang menegaskan kembali komitmen kolektif mereka terhadap kerja sama hukum dan ekonomi.

Undangan untuk Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas itu disampaikan Menteri Azalina dalam kunjungan ke Jakarta pada 8-9 Mei, sebagaimana keterangan pers Divisi Urusan Hukum, Departemen Perdana Menteri Malaysia, Jumat.

Dalam keterangan itu mereka menyebutkan bahwa forum tersebut akan diselenggarakan oleh Malaysia dengan dukungan Sekretariat ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN serta Jepang sebagai mitra dialog Pertemuan Pejabat Hukum Senior ASEAN (ASLOM) dan Pertemuan Menteri Hukum ASEAN (ALAWMM).

Sementara itu, misi kunjungan resmi ke Indonesia yang dilakukan Azalina merupakan bagian dari serangkaian misi diplomasi hukum ASEAN yang lebih luas yang dilakukan oleh Malaysia, yang merupakan Ketua ASEAN 2025.

Sedangkan, misi baru-baru ini ke Singapura, Thailand, China, Kamboja, Brunei, Laos dan Vietnam bertujuan untuk memperkuat komitmen Malaysia dalam memperkuat kerja sama dalam arbitrase komersial internasional, mempromosikan standar etika di antara para arbiter, dan mempromosikan lanskap hukum regional yang lebih terintegrasi.

Malaysia, menurut keterangan tersebut, tetap berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan mitra-mitra ASEAN, termasuk Indonesia.

Hal itu dilakukan untuk menegakkan penguatan kolektif ASEAN sebagai blok yang sangat kompetitif di mana investasi dapat mengalir bebas di kawasan ASEAN yang damai, aman, memiliki kebebasan navigasi dan mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional.

Dalam pertemuan kedua menteri tersebut, Azalina menekankan pentingnya mempromosikan mediasi dan arbitrasi sebagai alat yang praktis, hemat biaya, dan efisien untuk penyelesaian sengketa komersial.

Dia juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama hukum, dan mencatat bahwa kerangka hukum yang tangguh sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kepercayaan investor, sehingga memudahkan perdagangan regional, investasi, dan kerja sama lintas batas di seluruh ASEAN.

Dia juga menegaskan kembali dedikasi Malaysia terhadap harmonisasi hukum di seluruh ASEAN, dan menyatakan bahwa "Masa depan kawasan kita terletak pada stabilitas dan kepastian hukum yang berlandaskan pada ekosistem hukum tangguh yang dapat dipercaya pada masa-masa terbaik maupun terburuk."

"Melalui reformasi hukum kolektif dan kerja sama, kami terus memperkuat ASEAN yang lebih sejahtera," imbuh Azalina.

Dia juga menegaskan bahwa Malaysia tetap teguh dalam misinya untuk membangun ekosistem hukum yang siap menghadapi masa depan yang tidak hanya menguntungkan ekonomi ASEAN, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama kawasan tersebut terhadap keadilan, tata pemerintahan yang baik, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri di Departemen Perdana Menteri untuk urusan Hukum dan Reformasi Kelembagaan Malaysia Dato’ Sri Azalina Othman Said mengundang Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas untuk menghadiri Forum Hukum ASEAN yang akan diadakan pada Agustus di Kuala Lumpur, Malaysia.

Forum yang akan diadakan pada 19-21 Agustus itu akan berfungsi sebagai platform utama untuk mempromosikan akses terhadap keadilan, mendukung integrasi ekonomi regional, dan memajukan diskusi tentang keselamatan daring, kejahatan dunia maya, kebangkrutan lintas batas, hukum komersial, dan tata kelola yang baik.

Forum tersebut akan mencapai puncaknya dengan formalisasi Pernyataan Bersama oleh Menteri Hukum ASEAN tentang pengembangan arbitrase dan mediasi komersial internasional, yang menegaskan kembali komitmen kolektif mereka terhadap kerja sama hukum dan ekonomi.

Undangan untuk Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas itu disampaikan Menteri Azalina dalam kunjungan ke Jakarta pada 8-9 Mei, sebagaimana keterangan pers Divisi Urusan Hukum, Departemen Perdana Menteri Malaysia, Jumat.

Dalam keterangan itu mereka menyebutkan bahwa forum tersebut akan diselenggarakan oleh Malaysia dengan dukungan Sekretariat ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN serta Jepang sebagai mitra dialog Pertemuan Pejabat Hukum Senior ASEAN (ASLOM) dan Pertemuan Menteri Hukum ASEAN (ALAWMM).

Sementara itu, misi kunjungan resmi ke Indonesia yang dilakukan Azalina merupakan bagian dari serangkaian misi diplomasi hukum ASEAN yang lebih luas yang dilakukan oleh Malaysia, yang merupakan Ketua ASEAN 2025.

Sedangkan, misi baru-baru ini ke Singapura, Thailand, China, Kamboja, Brunei, Laos dan Vietnam bertujuan untuk memperkuat komitmen Malaysia dalam memperkuat kerja sama dalam arbitrase komersial internasional, mempromosikan standar etika di antara para arbiter, dan mempromosikan lanskap hukum regional yang lebih terintegrasi.

Malaysia, menurut keterangan tersebut, tetap berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan mitra-mitra ASEAN, termasuk Indonesia.

Hal itu dilakukan untuk menegakkan penguatan kolektif ASEAN sebagai blok yang sangat kompetitif di mana investasi dapat mengalir bebas di kawasan ASEAN yang damai, aman, memiliki kebebasan navigasi dan mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional.

Dalam pertemuan kedua menteri tersebut, Azalina menekankan pentingnya mempromosikan mediasi dan arbitrasi sebagai alat yang praktis, hemat biaya, dan efisien untuk penyelesaian sengketa komersial.

Dia juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama hukum, dan mencatat bahwa kerangka hukum yang tangguh sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kepercayaan investor, sehingga memudahkan perdagangan regional, investasi, dan kerja sama lintas batas di seluruh ASEAN.

Dia juga menegaskan kembali dedikasi Malaysia terhadap harmonisasi hukum di seluruh ASEAN, dan menyatakan bahwa "Masa depan kawasan kita terletak pada stabilitas dan kepastian hukum yang berlandaskan pada ekosistem hukum tangguh yang dapat dipercaya pada masa-masa terbaik maupun terburuk."

"Melalui reformasi hukum kolektif dan kerja sama, kami terus memperkuat ASEAN yang lebih sejahtera," imbuh Azalina.

Dia juga menegaskan bahwa Malaysia tetap teguh dalam misinya untuk membangun ekosistem hukum yang siap menghadapi masa depan yang tidak hanya menguntungkan ekonomi ASEAN, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama kawasan tersebut terhadap keadilan, tata pemerintahan yang baik, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri di Departemen Perdana Menteri untuk urusan Hukum dan Reformasi Kelembagaan Malaysia Dato’ Sri Azalina Othman Said mengundang Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas untuk menghadiri Forum Hukum ASEAN yang akan diadakan pada Agustus di Kuala Lumpur, Malaysia.

Forum yang akan diadakan pada 19-21 Agustus itu akan berfungsi sebagai platform utama untuk mempromosikan akses terhadap keadilan, mendukung integrasi ekonomi regional, dan memajukan diskusi tentang keselamatan daring, kejahatan dunia maya, kebangkrutan lintas batas, hukum komersial, dan tata kelola yang baik.

Forum tersebut akan mencapai puncaknya dengan formalisasi Pernyataan Bersama oleh Menteri Hukum ASEAN tentang pengembangan arbitrase dan mediasi komersial internasional, yang menegaskan kembali komitmen kolektif mereka terhadap kerja sama hukum dan ekonomi.

Undangan untuk Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas itu disampaikan Menteri Azalina dalam kunjungan ke Jakarta pada 8-9 Mei, sebagaimana keterangan pers Divisi Urusan Hukum, Departemen Perdana Menteri Malaysia, Jumat.

Dalam keterangan itu mereka menyebutkan bahwa forum tersebut akan diselenggarakan oleh Malaysia dengan dukungan Sekretariat ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN serta Jepang sebagai mitra dialog Pertemuan Pejabat Hukum Senior ASEAN (ASLOM) dan Pertemuan Menteri Hukum ASEAN (ALAWMM).

Sementara itu, misi kunjungan resmi ke Indonesia yang dilakukan Azalina merupakan bagian dari serangkaian misi diplomasi hukum ASEAN yang lebih luas yang dilakukan oleh Malaysia, yang merupakan Ketua ASEAN 2025.

Sedangkan, misi baru-baru ini ke Singapura, Thailand, China, Kamboja, Brunei, Laos dan Vietnam bertujuan untuk memperkuat komitmen Malaysia dalam memperkuat kerja sama dalam arbitrase komersial internasional, mempromosikan standar etika di antara para arbiter, dan mempromosikan lanskap hukum regional yang lebih terintegrasi.

Malaysia, menurut keterangan tersebut, tetap berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan mitra-mitra ASEAN, termasuk Indonesia.

Hal itu dilakukan untuk menegakkan penguatan kolektif ASEAN sebagai blok yang sangat kompetitif di mana investasi dapat mengalir bebas di kawasan ASEAN yang damai, aman, memiliki kebebasan navigasi dan mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional.

Dalam pertemuan kedua menteri tersebut, Azalina menekankan pentingnya mempromosikan mediasi dan arbitrasi sebagai alat yang praktis, hemat biaya, dan efisien untuk penyelesaian sengketa komersial.

Dia juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama hukum, dan mencatat bahwa kerangka hukum yang tangguh sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kepercayaan investor, sehingga memudahkan perdagangan regional, investasi, dan kerja sama lintas batas di seluruh ASEAN.

Dia juga menegaskan kembali dedikasi Malaysia terhadap harmonisasi hukum di seluruh ASEAN, dan menyatakan bahwa "Masa depan kawasan kita terletak pada stabilitas dan kepastian hukum yang berlandaskan pada ekosistem hukum tangguh yang dapat dipercaya pada masa-masa terbaik maupun terburuk."

"Melalui reformasi hukum kolektif dan kerja sama, kami terus memperkuat ASEAN yang lebih sejahtera," imbuh Azalina.

Dia juga menegaskan bahwa Malaysia tetap teguh dalam misinya untuk membangun ekosistem hukum yang siap menghadapi masa depan yang tidak hanya menguntungkan ekonomi ASEAN, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama kawasan tersebut terhadap keadilan, tata pemerintahan yang baik, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Posisi geografis Indonesia dan Malaysia yang bertetangga menyebabkan interaksi yang sangat tinggi antara warga kedua negara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menteri Hukum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menyarankan agar pemerintah Malaysia bisa bergabung dalam Konvensi Apostille.

Saat bertemu dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia Bidang Undang-undang dan Reformasi Institusi Dato’ Sri Azalina Othman Said di Jakarta, Kamis (8/5), dia menyebutkan hal itu mengingat Indonesia dan Malaysia merupakan negara tetangga yang warga negaranya sering melakukan interaksi, baik untuk urusan pribadi maupun bisnis.

"Posisi geografis Indonesia dan Malaysia yang bertetangga menyebabkan interaksi yang sangat tinggi antara warga kedua negara," ucap Supratman, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Selama tahun 2024, Kementerian Hukum (Kemenkum) RI mencatat terdapat 6.339 permohonan layanan apostille warga Indonesia yang akan digunakan di Malaysia.

Menurut Supratman, keanggotaan Indonesia di Konvensi Apostille sangat menolong dalam penyederhanaan legalisasi dokumen publik, termasuk yang akan digunakan warga Indonesia di Malaysia.

Konvensi Apostille merupakan perjanjian internasional yang menyederhanakan legalisasi dokumen publik di antara negara-negara yang menjadi pihak perjanjian. Konvensi itu menghilangkan kebutuhan legalisasi yang rumit, menggantinya dengan sertifikat resmi (apostille) yang diterbitkan oleh negara asal dokumen.

Selain dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia, kedua menteri juga membahas sejumlah topik hukum di negara masing-masing hingga pembangunan hukum di kawasan ASEAN, salah satunya mengenai arbitrase dan mediasi komersial internasional.

Supratman mengatakan bahwa Indonesia berencana merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk mengakomodasi perkembangan terkini.

"Kami antusias untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kerangka hukum nasional Malaysia dan negara anggota ASEAN lainnya di bidang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, baik dalam aspek substansi maupun praktis, termasuk dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase asing," ucap dia.

Pemerintah Indonesia, lanjut Menkum, mendukung Malaysia untuk membawa topik arbitrase ke ASEAN Law Forum (ALF) 2025 yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus mendatang.

ALF itu sekaligus menjadi momen penandatanganan pernyataan bersama seluruh menteri bidang hukum negara-negara ASEAN mengenai pembangunan arbitrase dan media komersial internasional.

"Kami secara prinsip mendukung konsep dan cakupan pernyataan bersama yang digagas Malaysia di ALF 2025, khususnya topik-topik yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Hukum Indonesia," kata Supratman.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia Bidang Undang-undang dan Reformasi Institusi Dato’ Sri Azalina Othman Said berharap hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia di bidang hukum dapat berkembang makin baik ke depannya.

Kunjungan Azalina dan delegasi Malaysia ke Indonesia merupakan bagian dari misi bilateral untuk menguatkan kolaborasi hukum dan menelusuri kepentingan bersama di bidang hukum dan reformasi institusi negara-negara ASEAN.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, bertemu dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia bidang Undang-undang dan Reformasi Institusi, Dato’ Sri Azalina Othman Said, Kamis (8/5).

Dalam siaran persnya yang diterima di Pangkalpinang, Sabtu, menyebutkan kedua menteri negara tetangga ini membahas sejumlah topik hukum di negara masing-masing hingga pembangunan hukum di kawasan ASEAN, salah satunya mengenai arbitrase dan mediasi komersial internasional. Supratman mengatakan Indonesia berencana merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk mengakomodir perkembangan terkini.

“Kami antusias untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kerangka hukum nasional Malaysia dan negara anggota ASEAN lainnya di bidang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, baik dalam aspek substansi maupun praktis, termasuk dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase asing,” ujar Supratman dalam diskusi yang berlangsung di ruang kerja Menteri Hukum itu.

Pemerintah Indonesia, lanjut Supratman, mendukung Malaysia untuk membawa topik arbitrase ke ASEAN Law Forum (ALF) 2025 yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus mendatang. ALF ini sekaligus menjadi momen penandatanganan pernyataan bersama seluruh menteri bidang hukum negara-negara ASEAN mengenai pembangunan arbitrase dan media komersial internasional.

“Kami secara prinsip mendukung konsep dan cakupan Pernyataan Bersama yang digagas Malaysia di ALF 2025, khususnya topik-topik yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Hukum Indonesia,” katanya.

Selain arbitrase, kedua menteri juga membahas dinamika hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Posisi geografis Indonesia-Malaysia yang bertetangga menyebabkan interaksi yang sangat tinggi antara warga kedua negara. Kementerian Hukum mencatat bahwa selama tahun 2024 terdapat 6.339 permohonan layanan apostille warga Indonesia yang akan digunakan di Malaysia.

Supratman menjelaskan bahwa keanggotaan Indonesia di Konvensi Apostille sangat menolong dalam penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik, termasuk yang akan digunakan warga Indonesia di Malaysia seperti yang disebutkan sebelumnya.

“Kami mendorong Malaysia untuk bergabung dalam Konvensi Apostille mengingat Indonesia dan Malaysia merupakan negara tetangga di mana warga negaranya sering melakukan interaksi, baik untuk urusan pribadi maupun bisnis,” tutur menteri yang akrab disapa Bang Maman ini.

Sementara itu, Dato’ Sri Azalina Othman Said berharap hubungan bilateral Indonesia-Malaysia di bidang hukum dapat berkembang semakin baik ke depannya. Kunjungan Azalina dan delegasi Malaysia ke Indonesia merupakan bagian dari misi bilateral untuk menguatkan kolaborasi hukum dan menelusuri kepentingan bersama di bidang hukum dan reformasi institusi negara-negara ASEAN.
Plt Kakanwil Kementerian Hukum Bangka Belitung Harun Sulianto mendukung Upaya Kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia di bidang hukum

Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, bertemu dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia bidang Undang-undang dan Reformasi Institusi, Dato’ Sri Azalina Othman Said, Kamis (8/5).

Dalam siaran persnya yang diterima di Pangkalpinang, Sabtu, menyebutkan kedua menteri negara tetangga ini membahas sejumlah topik hukum di negara masing-masing hingga pembangunan hukum di kawasan ASEAN, salah satunya mengenai arbitrase dan mediasi komersial internasional. Supratman mengatakan Indonesia berencana merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk mengakomodir perkembangan terkini.

“Kami antusias untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kerangka hukum nasional Malaysia dan negara anggota ASEAN lainnya di bidang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, baik dalam aspek substansi maupun praktis, termasuk dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase asing,” ujar Supratman dalam diskusi yang berlangsung di ruang kerja Menteri Hukum itu.

Pemerintah Indonesia, lanjut Supratman, mendukung Malaysia untuk membawa topik arbitrase ke ASEAN Law Forum (ALF) 2025 yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus mendatang. ALF ini sekaligus menjadi momen penandatanganan pernyataan bersama seluruh menteri bidang hukum negara-negara ASEAN mengenai pembangunan arbitrase dan media komersial internasional.

“Kami secara prinsip mendukung konsep dan cakupan Pernyataan Bersama yang digagas Malaysia di ALF 2025, khususnya topik-topik yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Hukum Indonesia,” katanya.

Selain arbitrase, kedua menteri juga membahas dinamika hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Posisi geografis Indonesia-Malaysia yang bertetangga menyebabkan interaksi yang sangat tinggi antara warga kedua negara. Kementerian Hukum mencatat bahwa selama tahun 2024 terdapat 6.339 permohonan layanan apostille warga Indonesia yang akan digunakan di Malaysia.

Supratman menjelaskan bahwa keanggotaan Indonesia di Konvensi Apostille sangat menolong dalam penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik, termasuk yang akan digunakan warga Indonesia di Malaysia seperti yang disebutkan sebelumnya.

“Kami mendorong Malaysia untuk bergabung dalam Konvensi Apostille mengingat Indonesia dan Malaysia merupakan negara tetangga di mana warga negaranya sering melakukan interaksi, baik untuk urusan pribadi maupun bisnis,” tutur menteri yang akrab disapa Bang Maman ini.

Sementara itu, Dato’ Sri Azalina Othman Said berharap hubungan bilateral Indonesia-Malaysia di bidang hukum dapat berkembang semakin baik ke depannya. Kunjungan Azalina dan delegasi Malaysia ke Indonesia merupakan bagian dari misi bilateral untuk menguatkan kolaborasi hukum dan menelusuri kepentingan bersama di bidang hukum dan reformasi institusi negara-negara ASEAN.
Plt Kakanwil Kementerian Hukum Bangka Belitung Harun Sulianto mendukung Upaya Kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia di bidang hukum

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto belum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait RUU Perampasan Aset sampai saat ini. Prasetyo menyebut Prabowo membahas RUU ini saat bertemu para ketum partai politik (parpol).

"Kalau pertanyaannya apakah dipertimbangkan Perppu untuk sampai hari ini, belum. Beliau lebih memilih, kita memilih untuk kita mencoba berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

"Dan ini bukan belum didiskusikan beliau. Jadi pada saat pertemuan dengan ketum-ketum partai, ini salah satu juga materi," imbuhnya.

Prasetyo memastikan Prabowo memiliki perhatian khusus pada RUU Perampasan Aset. Menurutnya, RUU tersebut sejalan dengan Asta Cita yang berkomitmen memberantas korupsi.

"Pada saat May Day juga beliau menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen yang sebenarnya ini tidak aneh, karena salah satu Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran adalah mengenai pemberantasan korupsi. Ini kan turunannya, kira-kira kan begitu," katanya.

Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan pemerintah akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membahas poin-poin usulan dalam RUU itu.

"Pasti dilibatkan (PPATK), karena PPATK kan salah satu yang kemudian memiliki data, data arus transfer keluar, masuk, kemudian punya teknologi untuk bisa melakukan analisa sesuatu ini terdeteksi adanya pelanggaran atau tidak. Pasti, pasti dilibatkan," katanya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebelumnya mengatakan draf RUU Perampasan Aset sedang difinalisasi. Kementerian Hukum mematangkan draf akhir RUU Perampasan Aset bersama dengan PPATK.

"Pemerintah sekali lagi Presiden sudah sampaikan itu tentu menjadi perhatian bagi kabinet termasuk Kementerian Hukum untuk melakukan. Dan kami sudah lakukan. Tadi pagi saya bersama-sama dengan Ketua PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draf terakhir," kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5).

Di samping itu, dia mengatakan pemerintah juga berkonsultasi dengan DPR untuk memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Kemudian juga kami akan berkonsultasi dengan DPR menyangkut soal kapan waktu yang tepat untuk kita rapat untuk menentukan Prolegnas berikutnya," lanjutnya.

Saksikan Live DetikSore:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ternate (ANTARA) - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani konsisten menyampaikan pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila melalui berbagai platform, salah satunya media elektronik dan media sosial milik RRI Batam dalam dialog khusus bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Batam, Rabu (7/5).

”Kami sudah mendeklarasikan diri sebagai Kampus Pengayoman Pancasila yang telah di resmikan oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas pada 20 Februari 2025 lalu. Hal ini yang menjadi penguat kami untuk menyukseskan Asta Cita Presiden terutama dalam memperkokoh Ideologi Pancasila,” tegasnya.

Program-program yang diterapkan di BPSDM Hukum Kampus Pengayoman Pancasila membentuk karakter ASN hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan sehari-hari.

”Kita masukan dalam pendidikan dan pelatihan kurikulum mengenai nilai-nilai pancasila. Hal ini dalam rangka mengingatkan kembali pada peserta didik dan peserta pelatihan mengenai pentingnya Pancasila sebagai Way of Lifenya Bangsa Indonesia,” tambahnya.

Dirinya juga menjelaskan akan terus bekerjasama dengan BPIP untuk fokus memberikan pelatihan nilai-nilai Pancasila kepada para dosen dan widyaiswara. Selanjutnya ilmu yang telah didapatkan dapat diteruskan kepada anak didiknya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.

Gusti Ayu juga menyebutkan peran media online dan media sosial menjadi media untuk menyebarluaskan pesan-pesan Pancasila lebih luas lagi.

Terpisah, Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir mengapresiasi Kepala BPSDM yang masif menggaungkan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai platform, di antaranya media elektronik dan media sosial milik RRI. Argap Situngkir menyampaikan pihaknya turut mengotimalkan kerja sama dengan media massa untuk memublikasikan program pemerintah.

"Apresiasi kepada BPSDM yang terus berkolaborasi dengan berbagai media dalam glorifikasi nilai-nilai Pancasila dan berbagai program Kementerian Hukum," pungkasnya.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan surat presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset belum ada perubahan, masih berpegang di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2023. Adies mengatakan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas juga menyampaikan tengah menganalisis daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU tersebut.

"Ini kan Menteri Hukum lagi statement, lagi menganalisa daftar isian masalahnya, DIM-nya, jadi kita tunggu saja DIM-nya yang sedang diperiksa, dianalisa, atau sedang dibuat oleh pemerintah melalui Menteri Hukum. Jadi kita tunggu saja, jangan berandai-andai," kata Adies usai konferensi pers di Grha Beta MKGR, Benhil, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

Adies mengatakan Surpres yang masuk ke DPR masih yang lama di zaman Presiden ke-7 Jokowi. Kendati demikian pihaknya terbuka jika pemerintah Prabowo akan mengajukan perubahan.

"Saya belum tahu, yang pasti saya cek kemarin Surpres-nya masih Surpres yang lama," ujar Adies.

"Kalau pemerintah mengajukan perubahan kan boleh, perubahan DIM, nggak ada masalah, ya kan," tambahnya.

DPR, kata Adies dalam posisi menunggu DIM dari pemerintah. Ia menyebut akan mendukung arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait RUU Perampasan Aset.

"Kita tunggu DIM-nya, kita tunggu DIM-nya. Pemerintah lagi membahas DIM-nya. Kita tunggu DIM-nya masuk, yang pasti di DPR itu intinya kita dan pemerintah bersama-sama mendukung apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan draf rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sedang difinalisasi. Kementerian Hukum mematangkan draf akhir RUU Perampasan Aset bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Pemerintah sekali lagi Presiden sudah sampaikan itu tentu menjadi perhatian bagi kabinet termasuk Kementerian Hukum untuk melakukan. Dan kami sudah lakukan. Tadi pagi saya bersama-sama dengan Ketua PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draf terakhir," kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Di samping itu, dia mengatakan Pemerintah juga berkonsultasi dengan DPR untuk memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional (prolegnas).

"Kemudian juga kami akan berkonsultasi dengan DPR menyangkut soal kapan waktu yang tepat untuk kita rapat untuk menentukan prolegnas berikutnya," lanjutnya.

Sebelum dibahas bersama DPR, RUU Perampasan Aset perlu masuk dalam Prolegnas. Supratman menyebut RUU Perampasan Aset saat ini menjadi inisiatif pemerintah.

Simak juga Video: Puan Sebut RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah KUHAP Rampung

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa jajaran direksi dan komisaris BUMN tetap dapat dikenai proses hukum jika terbukti melakukan tindak pidana, terutama korupsi.

Dia memastikan bahwa penegakan hukum terhadap BUMN tidak akan mengalami pelemahan.

Hal ini dia sampaikan saat menjawab kekhawatiran mengenai potensi pelemahan penegakan hukum terhadap BUMN mencuat setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, yang menyebutkan bahwa pimpinan BUMN tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara.

Padahal, dalam kasus korupsi, unsur penyelenggara negara kerap menjadi dasar proses hukum.

Kendati demikian, Supratman menegaskan bahwa aparat penegak hukum tetap memiliki kewenangan penuh untuk memproses tindakan pidana yang dilakukan oleh pejabat BUMN, selama terdapat bukti yang cukup.

Ia menekankan bahwa tidak ada pembatasan dalam proses hukum terhadap direksi maupun komisaris.

"Setiap pelanggaran hukum terkait tindak pidana apalagi korupsi semua aparat penegak hukum tetap boleh. Tetapi memang yang dilakukan sepanjang dilakukan proven, proven terhadap sebuah kebijakan yang diambil, jadi APH sama sekali tidak dibatasi untuk melakukan itu. Kalau yang namanya korupsi ya siapapun yang terlibat ya pasti dilakukan. Apalagi kalau dilakukan atas etikat buruk," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025) malam.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa jeratan hukum juga bisa dikenakan jika terjadi praktik yang menyebabkan kerugian negara. Hal ini akan dilihat dari bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan oleh pimpinan BUMN. Jika dalam pelaksanaan bisnis terdapat unsur yang memicu kerugian negara, hal itu dapat menjadi bahan pertimbangan aparat hukum.

"Bahwa bisnis itu ada untung ruginya, tergantung situasi dalam proses pengambilan keputusan. Sepanjang itu dilakukan sesuai dengan perencanaan yang baik, kemudian ternyata menimbulkan kerugian usaha. Itu akan menjadi pertimbangan dari aparat penegak hukum," pungkas Supratman.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan jajaran direksi dan komisaris BUMN tetap bisa dijerat hukum. Dia menegaskan penegakan hukum pada BUMN dijamin tidak akan melemah.

Kekhawatiran melemahnya penegakan hukum ke BUMN muncul usai adanya UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang menyatakan petinggi BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Sebuah kasus korupsi bisa diperkarakan apabila kasus tersebut melibatkan penyelenggara negara.

Dia menegaskan semua tindak pidana yang dilakukan petinggi BUMN, utamanya korupsi akan tetap bisa diproses oleh aparat penegak hukum (APH). Hal itu dilakukan sepanjang ada bukti yang kuat untuk menjerat petinggi BUMN. Dia menegaskan tidak ada pembatasan sama sekali untuk penegakkan hukum ke direksi dan komisaris BUMN.

"Sekarang kan UU BUMN sudah disahkan, yang kedua setiap pelanggaran hukum terkait tindak pidana apalagi korupsi semua aparat penegak hukum tetap boleh. Tetapi memang yang dilakukan sepanjang dilakukan proven, proven terhadap sebuah kebijakan yang diambil, jadi APH sama sekali tidak dibatasi untuk melakukan itu. Kalau yang namanya korupsi ya siapapun yang terlibat ya pasti dilakukan. Apalagi kalau dilakukan atas etikat buruk," beber Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025) kemarin.

Supratman melanjutkan soal jeratan hukum karena praktik yang menimbulkan kerugian negara juga akan bisa dilakukan. Bentuknya adalah melihat proses pengambilan keputusan dari petinggi BUMN-nya. Apabila dalam proses bisnisnya ada praktik yang memicu kerugian negara itu bisa menjadi pertimbangan perkara aparat penegak hukum.

"Bahwa bisnis itu ada untung ruginya, tergantung situasi dalam proses pengambilan keputusan. Sepanjang itu dilakukan sesuai dengan perencanaan yang baik, kemudian ternyata menimbulkan kerugian usaha. Itu akan menjadi pertimbangan dari aparat penegak hukum," pungkas Supratman.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan draf rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sedang difinalisasi. Kementerian Hukum mematangkan draf akhir RUU Perampasan Aset bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Pemerintah sekali lagi Presiden sudah sampaikan itu tentu menjadi perhatian bagi kabinet termasuk Kementerian Hukum untuk melakukan. Dan kami sudah lakukan. Tadi pagi saya bersama-sama dengan Ketua PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draf terakhir," kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Di samping itu, dia mengatakan Pemerintah juga berkonsultasi dengan DPR untuk memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional (prolegnas).

"Kemudian juga kami akan berkonsultasi dengan DPR menyangkut soal kapan waktu yang tepat untuk kita rapat untuk menentukan prolegnas berikutnya," lanjutnya.

Sebelum dibahas bersama DPR, RUU Perampasan Aset perlu masuk dalam Prolegnas. Supratman menyebut RUU Perampasan Aset saat ini menjadi inisiatif pemerintah.

"Sampai sekarang masih tetap akan menjadi inisiatif pemerintah," ujarnya.

Supratman belum mengetahui apakah akan ada draf baru yang disampaikan ke DPR. Ia menekankan proses pematangan dalam internal pemerintah saat ini masih berjalan dengan kementerian terkait.

"Nanti kita lihat. Yang pasti kan kita lagi komunikasikan dengan teman-teman di DPR. Kemudian juga dengan lintas kementerian ya. Tadi pagi saya sudah ketemu dengan Ketua PPATK membicarakan juga," ujarnya.

Dia mengatakan saat ini juga menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita, saya belum lihat apakah ada perubahan draf baru. Justru karena itu kita akan rapat lintas kementerian sambil menunggu arahan Bapak Presiden," lanjut Supratman.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya