Kota Kediri (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kediri, Jawa Timur, mengajarkan budi daya ikan lele dengan melibatkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) sebagai bagian dari mendukung kedaulatan pangan nasional.

Kepala Lapas Kelas II a Kediri Urip Dharma Yoga mengemukakan kegiatan ini tidak hanya mendukung kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pemasyarakatan dan pihak eksternal.

"Kami terus berupaya meningkatkan kerja sama dan memperbaiki fasilitas budi daya untuk hasil panen yang lebih baik di masa mendatang dan mendukung penuh upaya pemerintah dalam program ketahanan pangan," ujar Kalapas di Kediri, Selasa.

Ia menjelaskan kegiatan itu melibatkan warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan budi daya itu sekaligus termasuk pembinaan yang diajarkan agar nantinya mereka memiliki bekal setelah keluar lapas.

Dalam praktik budi daya ikan lele itu dilakukan di lahan pertanian "SAE Lakuli", yang dikelola oleh Lapas Kediri. Model kolam budi daya ikan lele menggunakan kolam buatan.

Panen raya hasil budi daya ikan lele ini menghasilkan 200 kilogram ikan yang dipanen langsung dari kolam budi daya Lapas Kediri.

Dalam kegiatan ini, Lapas Kediri mengalokasikan sebagian hasil panen untuk dijual kepada mitra kerja, sementara sisanya didistribusikan sebagai bantuan sosial kepada masyarakat sekitar.

Selain itu, Lapas Kediri juga telah memberikan bantuan sosial tambahan untuk warga binaan dan keluarga warga binaan yang telah dilaksanakan sebelumnya pada Jumat, 6 Desember 2024.

Panen raya ini juga dilaksanakan serentak bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan seluruh Indonesia. Lapas Kediri mewakili UPT Pemasyarakatan se-Jawa Timur untuk kegiatan panen raya. Kegiatan tersebut berlangsung secara virtual di bawah arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto.

Awalnya, sebelum panen air dari kolam dikeluarkan hingga habis dan setelahnya warga binaan mengambil jaring yang sudah disiapkan. Kemudian, ikan lele yang siap panen dikumpulkan dan ditimbang.

Sementara itu, dalam acara yang berlangsung lewat daring, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto menekankan pentingnya menjaga kualitas hasil panen dengan tegas menyatakan.

“Tolak kalau bahan makanan tidak sesuai kualitasnya. Kedaulatan pangan adalah komitmen yang harus kita jalankan sesuai arahan pemerintah. Jika tidak dilakukan, jangan ragu untuk mencabut pegawai yang lalai," katanya berpesan dalam acara tersebut.

Sebelumnya, Lapas Kediri juga membuat pelatihan kemandirian bagi warga binaan dengan belajar bertani sebagai bekal mereka berdaya setelah keluar dari lapas ke depannya.

Budi daya pertanian dilakukan dengan penanaman bawang merah dan bibit pepaya. Kegiatan tersebut juga dilakukan di lahan pertanian "SAE Lakuli", yang dikelola oleh Lapas Kediri.

Untuk bibit pepaya jenis California dipilih karena memiliki potensi ekonomi yang tinggi serta permintaan pasar yang stabil. Selain itu, pepaya California dikenal lebih cepat berbuah dan memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap hama, sehingga cocok untuk dibudidayakan oleh warga binaan.

Di sisi lain, bawang merah juga merupakan komoditas penting yang selalu dibutuhkan oleh pasar lokal. Dengan kedua komoditas ini, diharapkan warga binaan dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi yang memberikan keuntungan jangka panjang.

Pekalongan, inewsPantura.id
Jum'at, 20/12/2024

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Pekalongan menggelar panen raya hasil perkebunan di area kebun brandgang Rutan Pekalongan. Kepala Rutan Kelas IIA Pekalongan, Sastra Irawan, bersama Pejabat Struktural dan Kepala Subseksi Bimbingan Kegiatan, Eko Kurniawan, secara simbolis melakukan panen raya.

Usai memanen, Karutan Sastra Irawan, mengungkapkan bahwa, kegiatan ini merupakan wujud dukungan terhadap program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden dan diimplementasikan melalui program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto. Ia menyebutkan, panen raya kali ini difokuskan pada hasil kebun terong.

"Alhamdulillah kami bisa panen terong di kebun Rutan dengan total produksi mencapai sekitar 12 kilogram. Kebun tersebut merupakan bagian dari program pembinaan yang dikelola oleh Subseksi Bimbingan Kegiatan,"ucapnya.

Menurutnya, selain terong, area kebun juga ditanami berbagai komoditas lain, seperti kemangi, tomat, dan cabai. Hasil panen sebagian dijual kepada pihak ketiga yang telah menjalin kerja sama dengan Rutan Pekalongan, sementara sebagian lainnya dikonsumsi langsung oleh warga binaan pemasyarakatan (WBP). 

Pihaknya juga mengapresiasi upaya WBP dan petugas yang terlibat dalam program perkebunan ini. 

“Kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi WBP. Mereka mendapatkan pelatihan keterampilan di bidang perkebunan dan pertanian, yang nantinya dapat menjadi bekal untuk hidup mandiri setelah menyelesaikan masa pidana,” ujar Sastra.

Eko Kurniawan selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kegiatan Rutan Kelas IIA Pekalongan menambahkan bahwa, keberlanjutan program ini menjadi prioritas untuk mendukung kemandirian pangan Rutan Pekalongan dan meningkatkan keterampilan WBP. 

"Kami berharap, ke depan, hasil perkebunan ini dapat semakin produktif sehingga memberikan manfaat yang lebih besar, baik untuk kebutuhan internal maupun untuk kerja sama dengan pihak luar," ungkapnya.

Lanjutnya, program perkebunan ini tidak hanya menjadi langkah nyata dalam mendukung ketahanan pangan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang berorientasi pada kemandirian dan pemberdayaan WBP.

" Dengan adanya kegiatan ini, Rutan Pekalongan berharap dapat terus berkontribusi positif dalam mencetak generasi WBP yang siap kembali ke masyarakat dengan keterampilan baru,"pungkasnya.

Editor : Suryo Sukarno

Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri melantik 2.265 perwira baru dalam upacara penutupan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-53 Gelombang II dan Pendidikan Alih Golongan (PAG) Gelombang II Tahun 2024. Dofiri mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi Polri.

Upacara penutupan dan pelantikan berlangsung di Lapang Soetadi Ronodipuro Setukpa Lemdiklat Polri, Sukabumi, Kamis (19/12/2024). Pantauan detikJabar, prosesi upacara berlangsung khidmat. Kegiatan itu turut dihadiri oleh keluarga Perwira baru. Bertindak sebagai Perwira Upacara Kabid Proftek Kombes Pol Aris Sulistyono.

"Dengan berakhirnya pendidikan ini, Polri berhasil menambah 2.265 perwira baru yang siap mengemban tugas di berbagai lini. Ini adalah pencapaian penting untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Dofiri dalam amanat upacara.

Dari total lulusan, sebanyak 1.211 adalah peserta SIP Angkatan ke-53 Gelombang II, 23 peserta berasal dari program khusus Sipsus Intel, dan 1.031 peserta dari PAG Gelombang II. Lulusan ini juga termasuk 139 Polwan yang akan memperkuat jajaran Polri di tingkat pusat maupun kewilayahan.

Para peserta telah menyelesaikan pendidikan intensif dengan durasi empat bulan untuk SIP dan satu bulan untuk PAG. Pendidikan ini mencakup pelatihan akademik, keterampilan operasional, serta pembinaan moral dan integritas sebagai bekal menjalankan tugas.

Dofiri menyoroti tantangan yang akan dihadapi para lulusan. Menurutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat, bentuk-bentuk ancaman terhadap kepentingan masyarakat, bangsa dan negara juga semakin kompleks.

"Di antaranya adalah terjadinya potensi krisis pangan dan energi akibat konflik Rusia dan Ukraina serta konflik Timur Tengah yang berkepanjangan, perkembangan zaman era digital atau hyper connectivity yang berpotensi memunculkan kejahatan jenis baru di antaranya judi online," ujarnya.

"Kemudian saat ini kita sedang berhadapan dengan agenda nasional pengamanan rangkaian tahapan Pilkada serentak yaitu penetapan pemenang. Di beberapa daerah telah terjadi sengketa Pilkada. Dampak sangat signifikan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat," sambungnya.

Selain itu, Ahmad Dofiri juga meminta agar Perwira mengantisipasi pergerakan terorisme, transnasional crime, berkembangnya jaringan narkoba, antisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas pada berbagai proyek strategis nasional, sampai pada bencana alam serta perubahan iklim.

"Semua tantangan ini bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa dan negara. Untuk itu harus disikapi dengan tepat dan cepat, Polri tidak boleh ketinggalan, ikuti terus perkembangan teknologi, siapkan diri menghadapi ancaman yang juga menggunakan teknologi," ucap dia.

Terkait dengan berbagai macam potensi tantangan, pihaknya telah menerapkan konsep transformasi Polri dengan mengedepankan pendekatan predictive policing dan memanfaatkan teknologi informasi.

"Penerapan konsep tranformasi ini harus didukung oleh seluruh personel Polri, khususnya rekan-rekan sekalian sebagai manajer tingkat Polsek yang merupakan motor penggerak di lapangan dengan tujuan untuk meraih kembali kepercayaan publik kepada Polri," tambahnya.

Para lulusan akan segera ditempatkan di berbagai wilayah untuk memperkuat tugas-tugas Polri, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penempatan ini akan disesuaikan dengan keahlian masing-masing perwira.

Kasetukpa Lemdiklat Polri Brigjen Pol Dirin menambahkan, pihaknya memikiki rencana pengembangan pendidikan. Salah satunya yang mengutamakan studi kasus yang viral di lapangan.

"Rencana ada karena dengan bapak Kepala Lemdikat yang baru lebih mengutamakan nanti studi kasus yang sering viral atau terjadi di lapangan sehingga mereka bersifat nanti aplikatif, lebih banyak pelajaran-pelajaran yang sifatnya aplikatif supaya bisa dilaksanakan di lapangan," kata Dirin.

Secara khusus, ia mendapatkan pesan dari Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri untuk permasalahan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

"Beliau menekankan masalah integritas, masalah karakter kemudian mengayomi, melayani masyarakat. Jadi harus merebut hati masyarakat, jadi public trust yang kita rebut dengan profesionalitas kita," tutupnya.

Video: Komjen Agus Andrianto Siap Bantu Pemerintahan Prabowo-Gibran

Video: Komjen Agus Andrianto Siap Bantu Pemerintahan Prabowo-Gibran

KARAWANG, iNewsKarawang.id - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi (Purn) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., bersama Wakil Menteri Silmy Karim kepada Kepala Lapas Karawang, Christo Toar, pada acara Refleksi Akhir Tahun 2024 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Senin (16/12/2024)

Kepala Lapas Karawang, Christo Toar, menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian ini. Menurutnya, predikat WBK bukan sekadar penghargaan, melainkan simbol dari komitmen bersama seluruh petugas untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

“Kami sangat bersyukur dan bangga atas prestasi ini. Predikat WBK menjadi apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran Lapas Karawang. Namun, ini bukan akhir dari perjuangan. Justru menjadi momentum bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kepentingan masyarakat,” ungkap Christo, Senin,(16/12/2024).

Ia juga menegaskan bahwa predikat WBK membawa tanggung jawab besar untuk terus menjaga integritas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, termasuk dalam program pemberantasan korupsi dan ketahanan pangan yang menjadi prioritas nasional.

“Penghargaan ini semakin menguatkan optimisme kami dalam mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta mendukung Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami berkomitmen penuh untuk memberantas korupsi dan meningkatkan kontribusi dalam bidang ketahanan pangan,” tambahnya.

Christo tak lupa menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang terus mendukung dan mengawasi pelayanan publik di Lapas Karawang.

“Terima kasih kepada masyarakat yang selalu memberikan dukungan, masukan, serta berperan aktif sebagai pengawas dalam setiap proses pelayanan publik yang kami lakukan. Keberhasilan ini adalah keberhasilan kita bersama,” tutupnya.

Editor : Frizky Wibisono

Kota Cilegon (ANTARA) - Sepanjang 2024, berbagai perubahan struktural dan kebijakan signifikan telah diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas layanan dan menghadapi tantangan global.

Pasca pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024, Kabinet Merah Putih yang menjadi punggawa dalam menjalankan Negara di pemerintahan yang baru.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi bertransformasi menjadi beberapa kementerian di bawah Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dipimpin oleh Menteri Agus Andrianto, didampingi Wakil Menteri Silmy Karim. Sebagai bagian dari reorganisasi, Direktorat Jenderal Imigrasi juga memperluas strukturnya dengan menambahkan dua direktorat baru, yaitu Direktorat

Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Direktorat Kepatuhan Internal. Dengan tambahan ini, total terdapat sembilan direktorat yang mendukung operasional imigrasi.

Revisi Undang-Undang Keimigrasian yang disahkan pada September 2024 membawa perubahan besar yang bertujuan untuk menghadapi tantangan global. Salah satu perubahan penting adalah pengakuan paspor Republik Indonesia sebagai bukti kewarganegaraan. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk membawa senjata api guna meningkatkan keamanan dalam menjalankan tugas.

Selain itu, masa berlaku izin masuk kembali (IMK) kini disesuaikan dengan izin tinggal terbatas atau tetap (ITAS/ITAP), memberikan kemudahan bagi pemegang izin tinggal. Warga negara asing yang melakukan kejahatan berat kini dapat ditangkal masuk hingga seumur hidup. Aturan baru ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menghadapi tantangan global.

Penerimaan Negara dan Statistik Imigrasi Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat pencapaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah dengan total Rp8,5 triliun, atau 142% dari target yang ditentukan yakni sebesar Rp6 triliun.

“Kontribusi terbesar berasal dari layanan visa sebesar Rp4,82 triliun, diikuti oleh layanan paspor sebesar Rp2,3 triliun, dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp1,4 triliun. Sementara itu, pada 2023, hingga tanggal 31 Desember, PNBP Ditjen Imigrasi tercatat sebesar Rp7,6 triliun,” ujar Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam.

Dalam periode 1 Januari - 15 Desember 2024, sebanyak 4.838.581 paspor telah diterbitkan, dengan kontribusi sekitar 27% dari keseluruhan PNBP Imigrasi. Sementara itu, jumlah visa yang diterbitkan pada periode 1 Januari - 15 Desember 2024 yakni 5.162.775 visa. Sebanyak 4.635.858 atau 89% dari penerbitan visa merupakan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival).

Adapun jumlah penerbitan visa kunjungan satu kali perjalanan (single entry) sebanyak 420.529, visa kunjungan beberapa kali perjalanan (multiple entry) sebanyak 43.292, visa tinggal terbatas sebanyak 62.630 serta golden visa sebanyak 471 (sejak launching), dengan nilai investasi yang masuk dari pemegang golden visa mencapai Rp 9 triliun.

Penerbitan izin tinggal menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ditjen Imigrasi mencatat penerbitan 9.325.307 izin tinggal kunjungan (ITK), meningkat 31 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat 259.944 izin tinggal terbatas (ITAS), meningkat 40%, dan 6.437 izin tinggal tetap (ITAP), yang naik tiga kali lipat dibandingkan tahun 2023. Negara pengguna izin tinggal terbanyak di Indonesia adalah Australia (1,5 juta orang), Republik Rakyat Tiongkok (1,2 juta orang), Malaysia (819 ribu orang), Singapura (646 ribu orang), dan India (630 ribu orang).

Pada periode tersebut, jumlah perlintasan masuk dan keluar Indonesia, baik WNI maupun WNA, yakni sebanyak 46.735.310 orang. Angka tersebut terdiri dari 22.181.808 WNI (10.933.028 kedatangan dan 11.248.780 keberangkatan) serta 24.553.502 WNA (12.377.929 kedatangan dan 12.175.573 keberangkatan).

Jumlah tersebut terdiri dari perlintasan udara sebanyak 36.753.657, perlintasan laut sebanyak8.237.837 serta perlintasan darat sebanyak 1.743.816. Negara dengan jumlah pelintas terbanyak yakni Australia (1,6 juta orang), Republik Rakyat Tiongkok (1,5 juta orang), Malaysia (1,4 juta orang), Singapura (1,2 juta orang) dan India (480 ribu orang).

Dalam hal pengawasan dan penindakan, Ditjen Imigrasi mencatat 5.047 tindakan administratif keimigrasian (TAK), meningkat 150% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 9.978 orang asing ditangkal masuk atau meningkat 49%, dan 1.379 individu dicegah keluar dari Indonesia, meningkat 27%.

Beberapa kasus besar yang ditangani termasuk penangkapan buronan internasional dan pelaku kejahatan siber dari berbagai negara, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan nasional.

Kebijakan dan Inovasi Berbagai inovasi layanan diimplementasikan oleh Imigrasi di tahun 2024. Ditjen Imigrasi mengoperasikan autogate di Bandara Soekarno-Hatta dan I Gusti Ngurah Rai yang dapat digunakan oleh anak usia 6 tahun serta WNA dengan paspor elektronik.

Diresmikan pula Immigration Lounge di beberapa pusat perbelanjaan besar, seperti Pondok Indah Mall 3 dan Senayan City, untuk layanan percepatan pembuatan paspor dalam satu hari jadi. Inovasi digital mencakup izin tinggal elektronik (eVOA, e-ITK, e-ITAS, e-ITAP) dan perpanjangan visa secara online melalui situs evisa.imigrasi.go.id.

Layanan imigrasi diperluas dengan kehadiran Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) untuk memitigasi risiko manipulasi pada penyaluran calon pekerja migran Indonesia (CPMI).

Mulai 1 Desember 2024, terdapat 13 kantor imigrasi kini telah menerapkan layanan paspor elektronik (e-paspor) sepenuhnya, terdiri dari seluruh kantor imigrasi kelas I khusus 9 kantor, serta kantor imigrasi di wilayah Daerah Khusus (DK) Jakarta.

Saat ini, layanan e-paspor juga tersedia di 22 perwakilan RI di luar negeri. Perubahan tarif paspor berdasarkan PP No. 45 Tahun 2024 juga telah diterapkan, dengan biaya paspor elektronik 10 tahun sebesar Rp950.000, paspor non-elektronik 10 tahun sebesar Rp650.000, paspor elektronik 5 tahun sebesar Rp650.000 dan paspor non-elektronik 5 tahun sebesar Rp350.000.

Dalam upaya meningkatkan infrastruktur dan fasilitas, jumlah kantor imigrasi di Indonesia kini mencapai 133 unit. Direktorat Jenderal Imigrasi juga menambah 265 kendaraan patroli untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dukungan operasional yang lebih baik bagi petugas imigrasi.

Direktorat Jenderal Imigrasi juga terus mengembangkan layanan digital melalui platform evisa.imigrasi.go.id. Platform ini memungkinkan pengajuan izin tinggal peralihan (bridging visa) bagi WNA yang izin tinggalnya sudah tidak bisa lagi diperpanjang, dan ingin beralih ke jenis izin tinggal lain, misalnya dari izin tinggal kunjungan (ITK) menjadi izin tinggal terbatas (ITAS)

Dengan demikian, orang asing dapat mengajukan izin tinggal baru secara online tanpa harus meninggalkan Indonesia. Tak hanya itu, kartu ITAS dan ITAP juga sudah berbasis digital.

Kerja sama domestik dan internasional juga diperluas dengan total 21 perjanjian dalam negeri, dua perjanjian bilateral, dan empat perjanjian multilateral. Salah satu kerja sama penting adalah dengan VFS Global untuk mendukung digitalisasi layanan keimigrasian.

“Ke depan, Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi, transparansi, dan penguatan kerja sama dengan berbagai pihak. Kebijakan-kebijakan baru yang diimplementasikan diharapkan dapat mendorong mobilitas global yang aman dan efisien. Dengan berbagai capaian dan inovasi yang telah dilakukan, Direktorat Jenderal Imigrasi optimis menghadapi tantangan masa depan,” pungkas Godam.

Medan (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan, penyediaan makanan harus berkualitas bagi warga binaan pada lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara di tanah air.

"Dapur sehat ini merupakan fasilitas penting memastikan penyediaan bahan makanan yang berkualitas bagi warga binaan,” ujar Agus ketika mengunjungi Lapas Kelas I Medan, Rabu.

Menteri Imipas mengatakan, salah satu agenda utamanya melakukan kunjungan kerja meninjau pelayanan dapur sehat yang memproduksi makanan berkualitas warga binaan di Lapas Kelas I Medan, Sumatera Utara.

Sebab, lanjut Agus, dapur sehat merupakan salah satu upaya memastikan warga binaan mendapatkan makanan tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan higienis.

"Saya memberikan apresiasi terhadap pengelolaan dapur Lapas Medan yang telah memenuhi standar kebersihan dan prosedur keamanan pangan," jelas dia.

Selain melihat proses pengolahan makanan di Lapas Kelas I Medan, Agus juga memastikan standar kebersihan dan kualitas bahan makanan dalam penyajian sesuai prosedur yang berlaku.

“Saya berharap agar fasilitas dapur ini terus dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan makanan yang berkualitas dan mendukung kesehatan warga binaan,” ujar menteri.

Agus juga mengunjungi fasilitas lainnya, seperti ruangan kegiatan kerja, area tanaman hidroponik, dan berbagai aktivitas pembinaan melibatkan warga binaan.

Pelatihan keterampilan, kemudian kerajinan, lalu produksi kreatif dan lainnya juga diperlihatkan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

"Pengelolaan lapas yang fokus kepada pembinaan dan kemandirian adalah kunci untuk menciptakan warga binaan yang siap kembali ke masyarakat," tegas dia.

Menurutnya, Lapas Kelas I Medan telah menunjukkan komitmen yang besar dalam menjalankan tugas tersebut.

"Saya berharap program-program pembinaan di Lapas Medan menjadi role model bagi UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pemasyarakatan lainnya untuk mendorong kemandirian dan peningkatan kualitas hidup warga binaan di seluruh Indonesia," tutur Agus.

Medan (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Republik Indonesia Agus Andrianto memberikan sebanyak 20.000 paket sembako kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan dan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan.

Sebagai wujud kepedulian, Menteri menyerahkan secara simbolis 20.000 paket sembako yang akan dibagikan untuk warga binaan dan masyarakat kurang mampu di sekitar Lapas dan Rutan.

"Program seperti ini adalah bentuk nyata dari pelayanan berbasis kemanusiaan. Kami harus memastikan warga binaan mendapatkan hak-hak dasarnya dengan baik,” kata Menteri Agus di Medan, Rabu.

Dalam arahannya ia memberikan apresiasi kepada jajaran pemasyarakatan Sumatera Utara atas pelaksanaan program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ia menekankan pentingnya implementasi 13 Program Akselerasi yang selaras dengan agenda prioritas nasional yaitu Program Astacita Republik Indonesia.

“Kita semua di sini memikul tanggung jawab besar. Pemasyarakatan bukan hanya soal pembinaan narapidana, tapi juga bagaimana kita berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di masyarakat," kata dia.

Untuk itu, dia meminta seluruh jajaran bekerja dengan penuh semangat dan menjaga integritas. Jangan main-main dalam melaksanakan tugas.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Agung Krisna mengatakan, perhatian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui kunjungannya ke wilayah Sumatera Utara untuk memberikan penguatan sekaligus memberi motivasi bagi jajaran imigrasi dan pemasyarakatan.

"Kami beserta jajaran terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dan menjalankan tugas dengan penuh dedikasi sejalan dengan 13 program akselerasi yang telah bapak sampaikan" ucapnya.

Pada kesempatan ini Agung juga memaparkan secara singkat mengenai kinerja dan prestasi yang telah dicapai jajaran Kanwil Kemenkumham Sumut pada 2024.

Medan (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan, penyediaan makanan harus berkualitas bagi warga binaan pada lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara di tanah air.

"Dapur sehat ini merupakan fasilitas penting memastikan penyediaan bahan makanan yang berkualitas bagi warga binaan,” ujar Agus ketika mengunjungi Lapas Kelas I Medan, Rabu.

Menteri Imipas mengatakan, salah satu agenda utamanya melakukan kunjungan kerja meninjau pelayanan dapur sehat yang memproduksi makanan berkualitas warga binaan di Lapas Kelas I Medan, Sumatera Utara.

Sebab, lanjut Agus, dapur sehat merupakan salah satu upaya memastikan warga binaan mendapatkan makanan tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan higienis.

"Saya memberikan apresiasi terhadap pengelolaan dapur Lapas Medan yang telah memenuhi standar kebersihan dan prosedur keamanan pangan," jelas dia.

Selain melihat proses pengolahan makanan di Lapas Kelas I Medan, Agus juga memastikan standar kebersihan dan kualitas bahan makanan dalam penyajian sesuai prosedur yang berlaku.

“Saya berharap agar fasilitas dapur ini terus dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan makanan yang berkualitas dan mendukung kesehatan warga binaan,” ujar menteri.

Agus juga mengunjungi fasilitas lainnya, seperti ruangan kegiatan kerja, area tanaman hidroponik, dan berbagai aktivitas pembinaan melibatkan warga binaan.

Pelatihan keterampilan, kemudian kerajinan, lalu produksi kreatif dan lainnya juga diperlihatkan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

"Pengelolaan lapas yang fokus kepada pembinaan dan kemandirian adalah kunci untuk menciptakan warga binaan yang siap kembali ke masyarakat," tegas dia.

Menurutnya, Lapas Kelas I Medan telah menunjukkan komitmen yang besar dalam menjalankan tugas tersebut.

"Saya berharap program-program pembinaan di Lapas Medan menjadi role model bagi UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pemasyarakatan lainnya untuk mendorong kemandirian dan peningkatan kualitas hidup warga binaan di seluruh Indonesia," tutur Agus.

Pewarta: Muhammad Said/Aris Rinaldi Nasution
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

MEDAN, iNewsMedan.id– Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, melakukan kunjungan kerja ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Selasa (18/12). Kunjungan ini bertujuan memperkuat jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks. Menteri Agus disambut oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Agung Krisna, beserta jajarannya.

Kunjungan diawali dengan laporan dari Kakanwil Kemenkumham Sumut. Dalam sambutannya, Agung menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri Agus yang memberikan motivasi bagi jajaran. “Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dan menjalankan tugas dengan dedikasi tinggi, sesuai dengan 13 program akselerasi yang telah disampaikan,” ungkapnya. Agung juga memaparkan capaian kinerja dan prestasi Kanwil Kemenkumham Sumut sepanjang 2024. 

Dalam arahannya, Menteri Agus menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme. “Sebagai garda terdepan, jajaran imigrasi harus bekerja maksimal menjaga kedaulatan negara dan melayani masyarakat. Jajaran pemasyarakatan juga dituntut untuk membina pelanggar hukum agar kembali ke masyarakat,” ujar Agus. Ia mengingatkan perlunya kerja disiplin, transparan, dan humanis. “Tugas ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya. 

Menteri Agus juga berdiskusi dengan jajaran Rutan Kelas I Medan, mendengarkan berbagai kendala teknis yang dihadapi. Ia mendorong inovasi dan kolaborasi antarunit untuk menghadapi tantangan. “Saya mengapresiasi kerja keras rekan-rekan yang menjaga stabilitas dan keamanan dalam situasi apa pun,” tambahnya. 

Pada kesempatan itu, Agus menyerahkan bantuan sosial untuk keluarga warga binaan dan masyarakat kurang mampu di sekitar lapas/rutan. Ia menutup arahannya dengan menegaskan komitmen menindak tegas segala bentuk pelanggaran. 

Kegiatan ditutup dengan peninjauan fasilitas di Rutan Kelas I Medan. Agus memastikan fasilitas tersebut memenuhi standar pembinaan warga binaan. Ia berharap jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan terus meningkatkan komitmen dan sinergi demi pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada masyarakat. 

Hadir dalam kegiatan ini Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aman Riyadi, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Gun Gun Gunawan, dan sejumlah pejabat lainnya dari jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan se-Sumatera Utara.

Editor : Ismail

"Kami berharap agar semangat kerja ini terus ditingkatkan, dan kami akan terus mendukung upaya-upaya perbaikan di setiap unit pelayanan,"

Medan (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan pelayanan imigrasi di Bandar Udara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang berjalan lancar menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Dalam kunjungannya, Menteri Agus Andrianto memantau langsung pelaksanaan prosedur pemeriksaan imigrasi di Bandar Udara Kualanamu, sebagai salah satu titik strategis dalam pengawasan arus keluar masuknya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memegang peranan yang sangat penting, mengingat posisinya sebagai salah satu pintu gerbang internasional di Sumatera Utara," ujar Menteri Agus di Medan, Rabu.

Untuk itu, pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, di antaranya melalui peningkatan efisiensi dan keamanan dalam proses pemeriksaan dokumen perjalanan.

"Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat, dan aman," kata Agus.

Lebih lanjut, dia mengatakan, terkait penerapan teknologi digital dalam layanan imigrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

"Penggunaan sistem berbasis teknologi ini, menurutnya, diharapkan dapat memudahkan proses pelayanan kepada masyarakat, serta meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran hukum," ucapnya.

Selain itu, Menteri juga melakukan inspeksi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, termasuk ruang pelayanan paspor, ruang pemeriksaan imigrasi, dan area lainnya yang berhubungan langsung dengan layanan Keimigrasian .

Menteri Agus Andrianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran petugas imigrasi di TPI Medan yang telah bekerja keras dan profesional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami berharap agar semangat kerja ini terus ditingkatkan, dan kami akan terus mendukung upaya-upaya perbaikan di setiap unit pelayanan," tutur dia.

Kunjungan menteri ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan imigrasi, terutama di titik-titik pemeriksaan utama, serta memperkuat koordinasi antara instansi terkait dalam pengawasan keimigrasian dan keamanan nasional.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

"Kami berharap agar semangat kerja ini terus ditingkatkan, dan kami akan terus mendukung upaya-upaya perbaikan di setiap unit pelayanan,"

Medan (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan pelayanan imigrasi di Bandar Udara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang berjalan lancar menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Dalam kunjungannya, Menteri Agus Andrianto memantau langsung pelaksanaan prosedur pemeriksaan imigrasi di Bandar Udara Kualanamu, sebagai salah satu titik strategis dalam pengawasan arus keluar masuknya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memegang peranan yang sangat penting, mengingat posisinya sebagai salah satu pintu gerbang internasional di Sumatera Utara," ujar Menteri Agus di Medan, Rabu.

Untuk itu, pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, di antaranya melalui peningkatan efisiensi dan keamanan dalam proses pemeriksaan dokumen perjalanan.

"Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat, dan aman," kata Agus.

Lebih lanjut, dia mengatakan, terkait penerapan teknologi digital dalam layanan imigrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

"Penggunaan sistem berbasis teknologi ini, menurutnya, diharapkan dapat memudahkan proses pelayanan kepada masyarakat, serta meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran hukum," ucapnya.

Selain itu, Menteri juga melakukan inspeksi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, termasuk ruang pelayanan paspor, ruang pemeriksaan imigrasi, dan area lainnya yang berhubungan langsung dengan layanan Keimigrasian .

Menteri Agus Andrianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran petugas imigrasi di TPI Medan yang telah bekerja keras dan profesional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami berharap agar semangat kerja ini terus ditingkatkan, dan kami akan terus mendukung upaya-upaya perbaikan di setiap unit pelayanan," tutur dia.

Kunjungan menteri ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan imigrasi, terutama di titik-titik pemeriksaan utama, serta memperkuat koordinasi antara instansi terkait dalam pengawasan keimigrasian dan keamanan nasional.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah akan memberikan pengampunan (amnesti) kepada 44.088 warga binaan yang kini mendekam di 631 lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) yang ada di seluruh Indonesia.

"Ada perintah Presiden, lalu kita assessment dan muncul angkanya. Totalnya ada 44.088 narapidana," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Kota Medan, Sumatra Utara, Selasa (17/12).

Agus menyebut puluhan ribu warga binaan yang akan mendapatkan amnesti itu, sebagian besar merupakan narapidana kasus penyalahgunaan narkoba yang berstatus sebagai pemakai.

"Jadi ada para pengguna narkoba, narapidana yang hamil, lanjut usia, mengalami kecacatan, narapidana yang sakit menahan serta beberapa kondisi lainnya. Kecuali narapidana kasus korupsi," jelas Agus.

Menurut Agus jumlah 44.088 itu muncul setelah pihaknya melakukan penilaian (assessment) atas kondisi narapidana. Penilaian itu dilakukan atas instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

"Ada perintah Presiden, lalu kita assessment dan muncul angkanya. Total nya ada 44.088 narapidana," urainya.

Oleh karena itu, untuk pemberian amnesti tambah Agus, saat ini sudah dikonsultasikan ke DPR RI.

"Segera. Kita usahakan tahun ini juga kalau DPR sudah setuju. Karena sebagian di antaranya merupakan korban dari situasi yang lebih kompleks," bebernya.