KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjelaskan perbedaan antara pelaku kriminal umum dan pelaku tindak pidana terorisme kepada jajaran PT Pindad.

Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Roedy Widodo mengatakan, terorisme berbeda dengan tindak pidana umum. Sebab, pelaku kriminal umum sadar bahwa apa yang dilakukan melanggar peraturan.

“Terorisme beda. Dia tidak sadar yang dilakukan salah, bahkan merasa benar dan paling benar," ungkapnya.

Dia mengatakan itu dalam Kegiatan Sosialisasi Radikalisme, Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Wawasan Kebangsaan di Kantor PT Pindad, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Selasa (19/11/2024).

Lebih lanjut, Roedy menuturkan, akar dari terorisme adalah intoleransi dan radikalisme yang menjadi ancaman negara.

Pasalnya, kedua perilaku itu tidak dapat menerima perbedaan, sedangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari berbagai macam kebudayaan dan agama.

Dia menegaskan, intoleransi, radikalisme, dan terorisme ini tidak sesuai dan mengancam NKRI karena paham radikal terorisme ini tumbuh dari bibit intoleransi.

“Intoleransi tidak bisa menerima perbedaan dan tidak sesuai dengan kehidupan kebangsaan Indonesia yang dibangun dari keberagaman," ujarnya dalam siaran pers.

DOK. Humas BNPT Kegiatan Sosialisasi Radikalisme, Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Wawasan Kebangsaan di Kantor PT Pindad, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Selasa (19/11/2024).

Pada kesempatan itu, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyampaikan alasan pentingnya sosialisasi pencegahan terorisme kepada PT Pindad.

“Dengan jumlah karyawan yang relatif banyak dan tersebar di Pindad Bandung maupun Turen, Malang, tentunya kami sangat memerlukan pemahaman atau sosialisasi yang akan disampaikan," jelasnya.

Adapun sosialisasi pencegahan radikalisme dan terorisme di PT Pindad merupakan salah satu implementasi dari kerja sama yang dilakukan antara BNPT dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kegiatan ini diikuti jajaran direksi beserta para pegawai PT Pindad yang dihadiri baik secara daring maupun luring.

Sebelumnya, BNPT dan Kementerian BUMN telah menandatangani nota kesepahaman (MoU). Salah satu isi dari ruang lingkup MoU tersebut adalah pelaksanaan kegiatan pencegahan paham radikal terorisme termasuk di PT Pindad.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan bahwa intoleransi dan radikalisme merupakan akar dari terorisme yang menjadi ancaman negara.

Dalam kegiatan sosialisasi di PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/11), Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Roedy Widodo menyampaikan intoleransi tidak dapat menerima perbedaan, sedangkan NKRI terdiri dari berbagai macam kebudayaan dan agama.

"Intoleransi tidak bisa menerima perbedaan dan tidak sesuai dengan kehidupan kebangsaan Indonesia yang dibangun dari keberagaman," kata Roedy seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Maka dari itu, dia menekankan bahwa intoleransi, radikalisme, dan terorisme tidak sesuai dan mengancam NKRI karena paham radikal terorisme tumbuh dari bibit intoleransi.

Oleh karenanya, BNPT terus gencar melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak terkait paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme, salah satunya PT Pindad.

Di sisi lain, ia pun mengungkapkan bahwa terorisme berbeda dengan tindak pidana umum karena pelaku kriminal umum biasanya sadar bahwa tindakan yang dilakukannya melanggar hukum.

Sementara, sambung dia, pelaku tindak pidana terorisme cenderung tidak sadar yang dilakukan salah, bahkan merasa tindakannya benar dan merasa menjadi orang yang paling benar.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyampaikan sosialisasi pencegahan terorisme kepada PT Pindad menjadi hal penting mengingat jumlah karyawan perusahaan yang relatif banyak dan tersebar di Bandung maupun Malang, Jawa Timur.

"Tentunya kami sangat memerlukan pemahaman atau sosialisasi ini," ucap Abraham

Sosialisasi pencegahan radikalisme dan terorisme di PT Pindad merupakan salah satu implementasi dari kerja sama yang dilakukan antara BNPT dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran direksi beserta para pegawai PT Pindad yang hadir secara daring maupun luring.

Sebelumnya, BNPT dan Kementerian BUMN telah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama, di mana salah satu isi dari ruang lingkup MoU tersebut berupa pelaksanaan kegiatan pencegahan paham radikal terorisme, termasuk di PT Pindad.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

BANJAR, iNewsTasikmalaya.id – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Banjar bekerja sama dengan Pemerintah Kota Banjar melaksanakan tanam perdana benih jagung di lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) seluas 9.109,58 m². 

Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus membekali warga binaan dengan keterampilan bercocok tanam.  

Program ini dirancang sebagai bagian dari pembinaan yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi warga binaan setelah kembali ke masyarakat. 

Selain memberikan keterampilan, program ini juga mencerminkan komitmen terhadap rehabilitasi dan reintegrasi sosial.  

"Kegiatan ini adalah wujud nyata sinergi antara Lapas Banjar dan Pemerintah Kota Banjar dalam mendukung ketahanan pangan. Program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung rehabilitasi sosial warga binaan," ujar Kalapas Banjar Amico Balalembang, pada Rabu (20/11/2024).  

Tanaman jagung dipilih karena memiliki nilai ekonomis tinggi dan cocok dengan kondisi tanah di wilayah Banjar. 

Pemerintah Kota Banjar, melalui Dinas Pertanian, turut memberikan pelatihan dan pendampingan teknis kepada warga binaan untuk memastikan hasil panen yang optimal.    

Acara tanam perdana ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Kepala UPT Pemasyarakatan se-Priangan Timur, Kepala Kemenag Banjar, Kasubdit Bina dalam Lapas dari BNPT, Perwakilan Densus 88 Wilayah Jawa Barat, Pj. Wali Kota Banjar, Kajari Kota Banjar, Kapolres Kota Banjar, Dandim 0613 Ciamis, Kepala Kesbangpol Kota Banjar, dan Ketua STIKES Bina Putera Banjar.    

Program ini diharapkan tidak hanya mendukung ketahanan pangan di wilayah Banjar, tetapi juga memberikan dampak positif jangka panjang bagi sektor pertanian, sosial, dan ekonomi. 

Dengan melibatkan warga binaan dalam kegiatan produktif seperti ini, diharapkan mereka dapat lebih mudah beradaptasi dan mandiri setelah masa tahanan selesai.  

"Inisiatif ini membuktikan bahwa dengan kerja sama yang solid, program pembinaan dapat membawa manfaat signifikan bagi ekonomi dan sosial," pungkas Kepala Lapas Banjar.  

Melalui kolaborasi antara Lapas Banjar dan Pemerintah Kota Banjar, langkah ini menegaskan komitmen bersama dalam menciptakan solusi nyata untuk mendukung ketahanan pangan nasional serta memperkuat sinergi lintas sektor demi kesejahteraan masyarakat. 

Editor : Asep Juhariyono

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sebagai lingkungan kerja yang masuk dalam industri Obyek Vital Strategis dibawah Holding BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Defend ID, karyawan PT Pindad (Persero) dan PT Dirgantara Indonesia / DI (Persero) harus memahami mengenai bahaya intoleransi, radikalisme dan terorisme. Ini sebagai upaya agar karyawan PT Pindad dan PT DI dapat menangkal secara dini terhadap potensi gejala gejala ancaman terorisme di lingkungan kerjanya.

“Seperti kita ketahui bahwa PT Pindad dan PT DI ini adalah masuk dalam Objek Vital Strategis yang harus selalu dijaga terkait dengan sistem keamanannya, sistem keamanan objek vital, kemudian juga bagaimana para pegawai yang mempunyai tugas risiko tinggi ini aman dari potensi-potensi intoleransi dan radikalisme,” ujar Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI), Mayjen TNI Roedy Widodo, saat menjadi narasumber pada acara Sosialisasi Pencegahan Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme di lingkungan Holding BUMN Defend ID bagi keryawan PT Pindad dan PT DI.

Acara yang dihadiri jajaran Direksi dan level, Kepala Divisi, General Manager, dan Junior Manager dan para karyawan ini dilaksanakan di Ruang Pertemuan PT Pindad dan di Auditorium BJ Habibie PT DI, Bandung pada Selasa (19/11/2024) pagi dan sore.

Dikatakan Deputi I BNPT, karyawan PT Pindad dan PT DI ini dirasa sangat penting untuk mendapatkan pembekalan ini termasuk penguatan Wawasan Kebangsaan, dikarenakan karyawan PT Pindad dan PT DI ini adalah awak-awak yang sangat strategis di bidang industri strategis yang sehari harinya dalam rangka mengelola ataupun juga membuat peralatan-peralatan pertahanan yang strategis untuk pertahanan keamanan bangsa ini.

"Karena ancaman itu bisa timbul dari dalam dan dari luar. Yang dari luar tentunya indikasi-indikasi potensi ancaman gangguan dari luar perlu dibenahi ataupun dilakukan assessment terhadap sistem keamanan. Sedangkan yang dari dalam mungkin perlu dilakukan assasment juga kepada para pegawai yang mempunyai tugas khusus di PT Pindad dan PT DI ini," ujar alumni Akmil tahun 1990 ini.

Menurutnya, hal ini perlu diakukan karena karyawan PT Pindad dan PT DI ini mempunyai tugas yang berprioritas tinggi dan sangat sangat berpengaruh terhadap keamanan maupun suatu efek dari potensi-potensi intoleransi, radikalisme dan terorisme yang bisa saja terjadi sewaktu waktiu bilamana mereka lengah.

“Maka dari itu kita perlu melakukan pembekalan, kita lakukan sosialisasi agar secara internal maupun eksternal terbebas dari segala potensi ancaman gangguan hambatan dan juga tantangan yang ada,” ujar mantan Dandim 0603/Lebak ini.

Di dua Perusahaan tersebut Deputi I BNPT menekankan mengenai tentang pentingnya definisi atau pengertian intoleransi, radikalisme dan juga terorisme serta bagaimana ciri-cirinya, hal-hal apa yang perlu diwaspadai dan pentingnya wawasan kebangsaan. Karena wawasan kebangsaan dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan nasional yang tangguh untuk Indonesia

“Ini agar terjadi peningkatan kesadaran, baik mulai dari kesadaran individu untuk meningkatkan ketahanan individu, kemudian kesadaran publik ataupun keluarga, untuk meningkatkan ketahanan publik ataupun keluarga dan kesadaran nasional dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan nasional. Sehingga kita bisa melakukan pencegahan, melakukan pendeteksian dan penangkalan secara dini terhadap potensi yang ada yang akan terjadi kemudian,” ujarnya.

Dengan pembekalan ini dirinya berharap para karyawan PT Pindadn dan PT DI ini menjadi tangguh dan bisa untuk melakukan pendeteksian secara dini, melakukan penangkalan dan juga melakukan pencegahan.

“Ini sebagai upaya untuk membentuk suatu negara kesatuan Republik Indonesia yang kuat dan tangguh terhadap segera potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan,” katanya mengakhiri.

Sementara itu Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, mengungkapkan bahwa, sebagai Perusahaan yang memproduksi peralatan-peralatan yang strategis alat peralatan pertahanan dan keamanan, maka perlu bagi pihaknya untuk membekali karyawannya dari berbagai potensi ancaman terorisme.

“Dengan jumlah karyawan yang relatif cukup banyak kurang lebih hampir 2.500-an yang tersebar di Pindad Bandung maupun di Malang tentunya kami sangat memerlukan pemahaman-pemahaman atau sosialisasi seperti yang akan disampaikan oleh BNPT. Karena kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ada hal-hal yang bisa dikatakan unsur-unsur radikalisme yang masuk,” ucap Abraham Mose.

Dirinya mendorong ke semua karyawan yang hadir untuk bisa memahami dan menyebarluaskan ke materi yang disampikan BNPT untuk ditularkan ke bawahan, ditularkan ke keluarga bahwa inilah pemahaman pemahaman intoleransi, radikalisme yang dianggap menyalahi dan perlunya karyawan menjaga bersama keutuhan NKRI

“Mudah-mudahan pemahaman-pemahaman yang disampaikan Deputi I BNPT ini dapat implementasikan dan berbuah hasil yang baik buat seluruh karyawan Pindad,” ujarnya mengakhiri.

Sementara itu Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM PT DI, Megy Sismadani mengatakan bahwa, radikalisme dan terorisme merupakan kejahatan serius yang dapat mengancam kedaulatan ideologi bangsa dan keamanan negara serta merusak mental generasi muda.

“Terhadap tindak terorisme ini kita harus berhati-hati ketika menerima dan proses informasi yang didapatkan terutama informasi yang berkaitan dengan penyebaran ideologi ekstrim yang dapat membahayakan keamanan nasional,” ujarnya.

Dirinya berharap sosialisasi yang diberikan BNPT ini dapat dipahami oleh seluruh karyawan yang hadir baik offline maupun online dan dapat disebarluaskan kepada seluruh saudara dan rekan-rekan lainnya dan memberikan pemahaman bahwa melawan teroris adalah menyelamatkan peradaban yaitu dengan tidak mudah terhasut oleh paham radikal yang berujung pada tindak terorisme

“Nanti kami akan sampaikan sharing terkait materi-materi dari BNPT dan kami akan terus me-refresh mengingatkan kepada karyawan terkait bagaimana untuk menghindari terorisme intoleransi dan mengingatkan karyawan untuk mengetahui ciri-ciri barangkali ada keluarga atau tetangga yang terpapar untuk segera melaporkan kepada pihak terkait,” ujar Megy mengakhiri

KOMPAS.com - Dalam era teknologi yang berkembang pesat, ancaman radikalisasi tidak lagi hanya terjadi di dunia fisik, tetapi juga di ranah digital.

Menyadari potensi bahaya tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengedepankan strategi kolaboratif atau pentahelix.

Strategi tersebut melibatkan sinergi antara lima elemen utama, yakni pemerintah, masyarakat, media, akademisi, tokoh agama, dan pengusaha, dalam menghadapi ancaman radikalisme, khususnya di ruang digital.

Direktur Deradikalisasi BNPT Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi (Pol) Ahmad Nurwakhid menekankan bahwa media sosial dan gadget yang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari telah dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan ideologi ekstrem.

"Handphone atau gadget kita itu tanpa batas, borderless. Media sosial dan perangkat digital lainnya sangat potensial digunakan oleh kelompok radikal terorisme untuk menyebarkan ideologi ekstrem dan meradikalisasi masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (15/11/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad dalam talkshow di TVRI, Kamis (14/11/2024).

DOK. Humas BNPT Direktur Deradikalisasi BNPT Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi (Pol) Ahmad Nurwakhid dalam talkshow di TVRI, Kamis (14/11/2024).

Pada kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya memperkuat strategi pentahelix dalam melawan radikalisasi, terutama di dunia digital.

Pasalnya, kelompok radikal menggunakan saluran digital seperti media sosial untuk menyebarkan ideologi ekstrem yang dapat mengancam keamanan nasional.

"Radikalisme yang menunggangi agama sering kali memanfaatkan penceramah agama sebagai pintu masuk infiltrasi ideologi. Namun, para penceramah ini juga bisa menjadi pintu keluar jika mereka menyampaikan pesan yang moderat, menyejukkan, dan mempersatukan," jelasnya.

Ahmad kembali menegaskan bahwa kolaborasi pentahelix antara pemerintah, masyarakat, media, akademisi, tokoh agama, dan pengusaha merupakan kunci untuk menangkal infiltrasi ideologi radikal.

Pentingnya menjaga kedaulatan digital

Sementara itu, Sekretaris Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Kiai Haji Imam Pituduh (Gus Imam) menekankan pentingnya menjaga kedaulatan digital untuk mencegah penyebaran narasi kebencian.

"Ormas-ormas Islam harus berperan aktif dalam menjaga kedaulatan digital, karena ideologi kebencian sering kali diinfiltrasi melalui kanal digital," ujarnya.

Gus Imam juga memperingatkan bahwa radikalisasi online dapat memiliki dampak besar meskipun awalnya tampak kecil.

"Ledakannya mungkin kecil, tapi dampaknya bisa sangat besar. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap ancaman ini sangat krusial," katanya.

"Kalau kemudian ada pembiaran secara terstruktur dan ketidakwaspadaan dari kita, maka inilah yang akan menjadi faktor penghancur utama. Ini yang disebut sebagai low explosive and high impact. Artinya, ledakannya kecil tapi dampaknya besar. Itu yang harus diwaspadai," sambung Gus Imam.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan kedaulatan digital dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat di dunia digital akan melawan radikalisasi secara daring (online).

Pasalnya, Direktur Deradikalisasi BNPT Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid mengatakan media sosial dan gawai yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari merupakan alat kelompok radikal untuk menyebarkan ideologi ekstrem.

"Handphone kita atau gadget kita kan borderless, tanpa batas. Media sosial dan lain sebagainya itu merupakan perangkat yang sangat potensial dan selama ini digunakan oleh kelompok radikal terorisme untuk meradikalisasi umat atau masyarakat," kata Ahmad dalam sebuah talkshow di Jakarta, Kamis, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, BNPT terus memperkuat strategi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, media, pengusaha, akademisi, dan tokoh agama untuk menangkal penyebaran narasi kebencian di dunia maya.

Menurut dia, strategi tersebut penting karena kelompok radikal menggunakan saluran digital sebagai sarana infiltrasi ideologi yang dapat membahayakan keamanan nasional.

Dalam konteks radikalisme kanan, sambung Ahmad, yang menunggangi agama ini merupakan para penceramah agama. Dia berpendapat penceramah berpotensi menjadi pintu masuk serta pintu keluar ideologi radikalisme.

"Kalau penceramah-nya moderat, menyejukkan, melembutkan, dan mempersatukan, maka ini menjadi pintu keluar dari infiltrasi ideologi-ideologi radikal itu," ucap dia.

Untuk itu, BNPT, dengan dukungan berbagai pihak, terus mengupayakan penanggulangan radikalisasi di dunia maya. Melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat (ormas), tokoh agama, dan berbagai elemen masyarakat, BNPT berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kedamaian Indonesia, baik di dunia fisik maupun digital.

Sementara itu, Sekretaris Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Kiai Haji Imam Pituduh (Gus Imam) mengingatkan pentingnya menjaga kedaulatan digital untuk mencegah penyebaran narasi kebencian.

"Ormas-ormas Islam juga harus menjaga kedaulatan digital. Ini penting karena nilai-nilai dan narasi kebencian itu efektif untuk di-infiltrasi melalui kanal-kanal digital," kata Gus Imam.

Dia menambahkan bahwa radikalisasi daring, yang sering menyebar melalui pesan kebencian, berpotensi menimbulkan dampak besar meskipun ledakan-nya kecil. Karena itu, kewaspadaan terhadap ancaman tersebut menjadi hal yang sangat krusial.

Apabila ada pembiaran secara terstruktur dan ketidakwaspadaan, kata dia, maka otomatis hal itu akan menjadi faktor penghancur utama, yang disebut sebagai low explosive and high impact.

"Artinya ledakan-nya kecil tapi dampaknya besar. Itu yang wajib diwaspadai," tuturnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menekankan pentingnya peningkatan sistem pengamanan pada fasilitas publik untuk menyambut berbagai perhelatan besar di tingkat nasional dan internasional pada 2025.

Oleh karenanya, Direktur Perlindungan BNPT Imam Margono mengajak seluruh pengelola fasilitas publik berkolaborasi dalam memperkuat sistem pengamanan.

Hal itu dilakukan guna menciptakan rasa aman dalam setiap kegiatan berskala besar yang akan berlangsung.

Sistem pengamanan yang optimal diyakini sebagai langkah utama dalam mencegah aksi teror di tempat-tempat umum yang menjadi titik konsentrasi masyarakat.

“Pada 2025, akan ada banyak kegiatan yang event nasional dan internasional. Stakeholders kita yang kaitannya dengan fasilitas publik dapat berkolaborasi dengan BNPT dalam memperbaiki sistem manajemen pengamanan,” ujarnya.

Dia mengatakan itu dalam rapat koordinasi bersama pengelola fasilitas publik, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, Rabu (13/11/2024).

Mantan Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT itu menjelaskan, peningkatan sistem pengamanan merupakan langkah membangun kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi ancaman terorisme di Tanah Air.

Meskipun Indonesia telah berhasil melewati dua tahun tanpa serangan teror, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan.

“Zero attack pada 2023 hingga 2024 menumbuhkan antisipasi kami untuk ke depannya, kita tidak boleh melemah,” katanya dalam siaran pers.

Upaya penguatan sistem pengamanan diwujudkan melalui penerapan Pedoman Perlindungan Sarana dan Prasarana Objek Vital dan Fasilitas Publik untuk mengidentifikasi dan menutup celah-celah yang berpotensi terjadinya serangan terorisme.

Dalam implementasinya, BNPT melakukan asesmen dan audit terhadap sistem pengamanan, memberikan rekomendasi, serta mendorong pengelola fasilitas publik dan objek vital untuk menerapkan pedoman dimaksud.

Sementara itu, Vice Chairman and Security and Safety Bali Hotels Association Franklyn Kocek menekankan bahwa implementasi pedoman BNPT memberikan dampak positif yang lebih luas.

Menurutnya, pedoman itu tidak hanya untuk mengantisipasi ancaman, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan di tempat-tempat umum.

“Adanya pedoman perlindungan ini bukan hanya soal memperkuat sistem keamanan, tetapi juga tentang menambah nilai dari fasilitas publik itu sendiri,” jelasnya.

Franklyn mengatakan, masyarakat akan merasa lebih percaya, aman, dan nyaman, yang pada akhirnya meningkatkan daya tarik fasilitas publik bagi pengunjung dari berbagai negara.

Penerapan Pedoman Perlindungan Sarana dan Prasarana Objek Vital dan Fasilitas Publik diharapkan dapat menciptakan sistem pengamanan yang lebih kuat dan efektif dalam berbagai acara besar yang akan digelar pada 2025.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI memperkuat sistem pengamanan fasilitas publik dalam menyambut berbagai perhelatan besar, baik tingkat nasional maupun internasional pada tahun 2025.

Dalam rapat koordinasi bersama pengelola fasilitas publik di Denpasar, Bali, Rabu (13/11), Direktur Perlindungan BNPT Brigjen Pol. Imam Margono meyakini sistem pengamanan yang optimal merupakan langkah utama dalam mencegah aksi teror di berbagai tempat umum yang menjadi titik konsentrasi masyarakat.

"Pada tahun 2025 itu akan ada banyak even nasional dan internasional, stakeholders kita yang kaitannya dengan fasilitas publik dapat berkolaborasi dengan BNPT dalam memperbaiki sistem manajemen pengamanan,” ujar Imam dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan upaya penguatan sistem pengamanan diwujudkan melalui penerapan Pedoman Perlindungan Sarana dan Prasarana Objek Vital dan Fasilitas Publik untuk mengidentifikasi dan menutup berbagai celah yang berpotensi sebagai serangan terorisme.

Dalam implementasinya, kata Imam, BNPT secara aktif melakukan asesmen dan audit terhadap sistem pengamanan, memberikan rekomendasi, serta mendorong pengelola fasilitas publik dan objek vital untuk menerapkan pedoman dimaksud.

Imam pun mengajak seluruh pengelola fasilitas publik untuk berkolaborasi dalam memperkuat sistem pengamanan guna menciptakan rasa aman dalam setiap kegiatan berskala besar yang akan berlangsung.

Ia menegaskan peningkatan sistem pengamanan merupakan langkah membangun kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi ancaman terorisme di tanah air.

Meskipun Indonesia telah berhasil melewati dua tahun terakhir tanpa serangan teror, kata dia, namun demikian kewaspadaan harus ditingkatkan.

“Zero attack pada 2023 hingga 2024 ini menumbuhkan antisipasi kita untuk ke depan, kita tidak boleh melemah,” katanya..

Sementara itu, Vice Chairman Security and Safety Bali Hotels Association Franklyn Kocek menekankan bahwa implementasi pedoman BNPT memberikan dampak positif yang lebih luas.

"Tidak hanya untuk mengantisipasi ancaman, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan di berbagai tempat umum," ujarnya.

Adanya pedoman perlindungan, kata dia, bukan hanya soal memperkuat sistem keamanan, tetapi juga tentang menambah nilai dari fasilitas publik itu sendiri.

"Masyarakat akan merasa lebih percaya, aman, dan nyaman, yang pada akhirnya meningkatkan daya tarik fasilitas publik bagi pengunjung dari berbagai negara," tutur Franklyn.

Dia pun berharap penerapan Pedoman Perlindungan Sarana dan Prasarana Objek Vital dan Fasilitas Publik dapat menciptakan sistem pengamanan yang lebih kuat dan efektif dalam berbagai acara besar yang akan digelar pada tahun 2025.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur, bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar sosialisasi buku saku pedoman deteksi dini potensi radikalisme di kelurahan/desa.

Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto saat membuka kegiatan tersebut mengatakan keberadaan buku saku tersebut sebagai bentuk kewaspadaan dini untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Kota Madiun.

"Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Kota Madiun aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing, termasuk juga antisipasi dengan paham radikalisme," ujarnya di sela kegiatan yang digelar di salah satu hotel berbintang di Madiun, Kamis.

Selain deteksi dini, buku panduan tersebut juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga tentang cara mengenali dan menangani potensi ancaman terorisme, serta memperkuat peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Dalam acara tersebut, peserta yang terdiri dari petugas Babinsa, Bhabinkamtibmas, perangkat kelurahan, dan tokoh masyarakat tersebut, diberikan penjelasan mengenai isi buku saku yang memuat panduan praktis tentang bagaimana cara mengenali tanda-tanda terorisme, serta langkah-langkah yang perlu diambil jika ada indikasi yang mencurigakan di sekitar mereka.

Buku saku ini, lanjutnya, menjadi alat yang sangat penting untuk memberi edukasi kepada warga dalam menghadapi ancaman yang tidak terlihat.

Selain itu, sosialisasi itu juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Di era digital saat ini, ancaman terorisme bisa datang dari berbagai lini, sehingga dibutuhkan kolaborasi yang lebih erat untuk mengidentifikasi dan menangkal potensi ancaman sejak dini.

"Melalui buku saku ini, kami harap masyarakat dapat lebih waspada, bukan hanya terhadap ancaman terorisme, tetapi juga terhadap hal-hal yang dapat merusak keamanan dan ketenteraman kota kita. Kita semua punya peran untuk menjaga kedamaian," kata dia.

Kota Depok, Jabar (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Polri telah mengamankan 181 tersangka kasus terorisme selama 2023 sampai dengan 13 November 2024.

"Karena memang Presiden perintahkan bahwa tidak boleh ada ledakan sekecil apa pun, atau biasa yang kita kenal zero attack (tidak ada serangan teroris secara terbuka, red.)," kata Kapolri saat menghadiri HUT Ke-79 Korps Brimob Polri, di Kota Depok, Jawa Barat, Kamis.

Kapolri menjelaskan bahwa penegakan hukum terorisme tersebut dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, dan berkolaborasi dengan Korps Brimob Polri.

"Tentunya peran Brimob untuk selalu hadir menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat, red.) tentunya ini menjadi hal yang tak bisa dielakkan oleh rekan-rekan semua," ujarnya.

Selain itu, Kapolri mengatakan bahwa penegakan tersebut merupakan bagian dari kegiatan preventif strike atau mengamankan sebelum terjadi peristiwa dengan didahului bukti-bukti yang cukup.

Sementara itu, Rycko Amelza Dahniel saat menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, di Jakarta, Kamis (27/6), mengungkapkan sepanjang 2023 hingga Juni 2024 tidak ada serangan teroris secara terbuka.

Adapun Kepala BNPT Eddy Hartono di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/9), menegaskan akan mempertahankan kondisi tersebut selama menjabat menggantikan Rycko.

Karena memang Presiden perintahkan bahwa tidak boleh ada ledakan sekecil apa pun, atau biasa yang kita kenal zero attack (tidak ada serangan teroris secara terbuka, red.)

Kota Depok, Jabar (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Polri telah mengamankan 181 tersangka kasus terorisme selama 2023 sampai dengan 13 November 2024.

"Karena memang Presiden perintahkan bahwa tidak boleh ada ledakan sekecil apa pun, atau biasa yang kita kenal zero attack (tidak ada serangan teroris secara terbuka, red.)," kata Kapolri saat menghadiri HUT Ke-79 Korps Brimob Polri, di Kota Depok, Jawa Barat, Kamis.

Kapolri menjelaskan bahwa penegakan hukum terorisme tersebut dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, dan berkolaborasi dengan Korps Brimob Polri.

"Tentunya peran Brimob untuk selalu hadir menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat, red.) tentunya ini menjadi hal yang tak bisa dielakkan oleh rekan-rekan semua," ujarnya.

Selain itu, Kapolri mengatakan bahwa penegakan tersebut merupakan bagian dari kegiatan preventif strike atau mengamankan sebelum terjadi peristiwa dengan didahului bukti-bukti yang cukup.

Sementara itu, Rycko Amelza Dahniel saat menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, di Jakarta, Kamis (27/6), mengungkapkan sepanjang 2023 hingga Juni 2024 tidak ada serangan teroris secara terbuka.

Adapun Kepala BNPT Eddy Hartono di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/9), menegaskan akan mempertahankan kondisi tersebut selama menjabat menggantikan Rycko.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan bahwa kolaborasi multipihak dan kohesi sosial penting dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Dalam seminar di Jakarta, Rabu (13/11), Deputi Bidang Kerja sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto mengatakan kolaborasi dan kohesi sosial sangat dibutuhkan mengingat kompleksitas dari masalah terorisme itu sendiri.

"Masalah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme semakin kompleks, untuk itu perlu ada intervensi multipihak dan peningkatan kohesi sosial," ujar Andhika seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Menurut Andhika, signifikansi dari berbagai kerja yang sifatnya kolaboratif dalam penanggulangan terorisme juga sejalan dengan semboyan yang digaungkan kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono, yaitu "Kolaboratif dalam Penanggulangan Terorisme yang Tercerahkan dalam Keikhlasan".

Dia menjelaskan komitmen kolaboratif multipihak dan peningkatan kohesi sosial telah dijalankan BNPT secara nyata melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

Di dalam RAN PE, BNPT melakukan pendekatan seluruh pemerintahan (whole government) dan seluruh masyarakat (whole society), terlebih dalam RAN PE Fase Kedua (2025-2029).

"Kami mendorong penguatan kohesi sosial yang kami yakini dengan kohesi sosial masyarakat akan kuat dan tidak mudah terjerumus terorisme," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif The Habibie Center Mohammad Hasan Ansori turut menilai program kolaborasi dan peningkatan kohesi sosial sangat tepat dilakukan dalam penanggulangan terorisme. Alasannya, persoalan terorisme tidak bersifat eksklusif, tetapi justru inklusif.

"Persoalan terorisme bukan eksklusif tapi inklusif karena semua lapisan masyarakat terkena dampaknya, untuk itu kolaborasi bersama dan peningkatan kohesi sosial sangat penting untuk dilakukan," ujar Hasan dalam kesempatan yang sama.

Dirinya menambahkan, kata kunci kolaborasi dan kohesi sosial dalam rangka menyelesaikan masalah terorisme di Indonesia juga sangat erat kaitannya dalam membangun dan menguatkan prinsip demokrasi di Indonesia.

Dengan begitu, sambung dia, hadirnya masyarakat yang kohesi menjadi syarat untuk menuju masyarakat yang demokratis.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024