Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono untuk membahas penguatan OTK BNPT.

Pertemuan membahas penguatan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BNPT itu dilaksanakan di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta (25/11).

“Hari ini kami membahas mengenai beberapa hal, diantaranya adalah mengenai penguatan organisasi BNPT. BNPT harus melakukan beberapa perubahan yang dikaitkan dengan Asta Cita yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selain itu kita juga membicarakan transformasi sumber daya manusia di lingkup BNPT yang tentunya akan menjadi motor penggerak bagi terlaksananya tata kelola di lingkup BNPT,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa usulan perubahan OTK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang OTK BNPT telah dilakukan sejak tahun 2018 sesuai surat Kepala BNPT Nomor HK.01.02/12/2018 tanggal 13 September 2018.

“Secara proses pengajuan ijin prakarsa penyusunan perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT dan pembahasan dengan instansi terkait telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Namun sampai dengan saat ini masih berproses,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, Rini juga menyampaikan progres lanjutan pemrosesan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) BNPT.

Adapun progres yang telah berjalan yaitu pada tanggal 18 April 2023 dilaksanakan Rapat Koordinasi di Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Menko Polhukam dan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB, dan BNPT.

Menurutnya, pada rapat pembahasan tindak lanjut penyusunan Rperpres BNPT tersebut disampaikan surat Menkopolhukam Nomor B- 66/AP.00.00/4/2023 tanggal 28 April 2023 hal Rekomendasi Peninjauan Kembali Rancangan SOTK BNPT kepada Menteri PANRB.

"Dalam surat tersebut, Menko Polhukam menyampaikan agar Menteri PANRB meninjau kembali rancangan SOTK BNPT yang selanjutnya diajukan ulang kepada Presiden.” jelas Rini.

“Kita berharap dengan pertemuan hari ini, Kementerian PANRB dan BNPT ke depan akan terus berkolaborasi. Utamanya kami akan terus mendukung agar tujuan dan strategi BNPT untuk mencapai outcome dapat tercapai dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan penguatan OTK BNPT perlu dilakukan dalam rangka mendukung Asta Cita yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo.

Pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Kementerian PANRB dan jajaran terkait dalam rangka mewujudkan penguatan OTK tersebut.

“Kami sangat bersyukur dan berbahagia, hari ini dapat bertemu dengan Menteri PANRB untuk membahas penguatan OTK di lingkup BNPT. Ini merupakan amanat Asta Cita Bapak Presiden sehingga nantinya tata kelola BNPT menjadi lebih baik,” pungkas Eddy.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono untuk membahas penguatan OTK BNPT.

Pertemuan membahas penguatan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BNPT itu dilaksanakan di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta (25/11).

“Hari ini kami membahas mengenai beberapa hal, diantaranya adalah mengenai penguatan organisasi BNPT. BNPT harus melakukan beberapa perubahan yang dikaitkan dengan Asta Cita yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selain itu kita juga membicarakan transformasi sumber daya manusia di lingkup BNPT yang tentunya akan menjadi motor penggerak bagi terlaksananya tata kelola di lingkup BNPT,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa usulan perubahan OTK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang OTK BNPT telah dilakukan sejak tahun 2018 sesuai surat Kepala BNPT Nomor HK.01.02/12/2018 tanggal 13 September 2018.

“Secara proses pengajuan ijin prakarsa penyusunan perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT dan pembahasan dengan instansi terkait telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Namun sampai dengan saat ini masih berproses,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, Rini juga menyampaikan progres lanjutan pemrosesan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) BNPT.

Adapun progres yang telah berjalan yaitu pada tanggal 18 April 2023 dilaksanakan Rapat Koordinasi di Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Menko Polhukam dan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB, dan BNPT.

Menurutnya, pada rapat pembahasan tindak lanjut penyusunan Rperpres BNPT tersebut disampaikan surat Menkopolhukam Nomor B- 66/AP.00.00/4/2023 tanggal 28 April 2023 hal Rekomendasi Peninjauan Kembali Rancangan SOTK BNPT kepada Menteri PANRB.

"Dalam surat tersebut, Menko Polhukam menyampaikan agar Menteri PANRB meninjau kembali rancangan SOTK BNPT yang selanjutnya diajukan ulang kepada Presiden.” jelas Rini.

“Kita berharap dengan pertemuan hari ini, Kementerian PANRB dan BNPT ke depan akan terus berkolaborasi. Utamanya kami akan terus mendukung agar tujuan dan strategi BNPT untuk mencapai outcome dapat tercapai dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan penguatan OTK BNPT perlu dilakukan dalam rangka mendukung Asta Cita yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo.

Pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Kementerian PANRB dan jajaran terkait dalam rangka mewujudkan penguatan OTK tersebut.

“Kami sangat bersyukur dan berbahagia, hari ini dapat bertemu dengan Menteri PANRB untuk membahas penguatan OTK di lingkup BNPT. Ini merupakan amanat Asta Cita Bapak Presiden sehingga nantinya tata kelola BNPT menjadi lebih baik,” pungkas Eddy.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan capaian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) merupakan bukti negara hadir dalam mencegah ekstremisme yang mengarah pada terorisme.

Saat memimpin Rapat Koordinasi Sekretariat Bersama (Sekber) RAN PE Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (21/11), Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengungkapkan RAN PE fase pertama telah memasuki tahap akhir dan menghasilkan banyak kemajuan yang dirasakan masyarakat, di mana telah terlaksana 132 aksi dari 135 aksi RAN PE tersebut.

"Ini capaian yang sangat bagus. Aksi-aksi yang dilakukan telah banyak dirasakan masyarakat sekaligus bukti implementasi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa negara hadir melakukan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme," kata Eddy seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ketua Sekber RAN PE tersebut pun menjelaskan salah satu capaian yang implementasinya langsung dirasakan masyarakat di daerah, yakni kolaborasi aktif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang membuahkan hasil penetapan kebijakan di tingkat daerah berupa peraturan gubernur maupun peraturan bupati/walikota tentang Rancangan Aksi Daerah (RAD) PE.

Ia mengatakan Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada pemerintah daerah agar membuat RAD PE. Sejauh ini, sudah terdapat delapan provinsi yang mengeluarkan RAD PE, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Banten.

Bahkan, kata Eddy, Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran untuk program Sekolah Damai BNPT, sehingga menunjang berbagai aksi pencegahan terorisme yang dilakukan di daerah.

Sementara itu, perwakilan Wahid Foundation Olis Kholisoh berharap adanya keberagaman unsur masyarakat yang akan mengadvokasi RAN PE fase kedua tahun 2025-2029.

"RAN PE fase kedua, kami berharap ada wajah-wajah baru. Tidak hanya yang memberi perhatian terhadap isu promosi toleransi dan demokrasi, tetapi juga ada organisasi profesi, filantropis, dan media untuk terlibat mengadvokasi RAN PE periode kedua," ucap Olis dalam kesempatan yang sama.

Adapun RAN PE fase kedua berisikan sembilan tema pokok yang berkaitan dengan keamanan insani menggunakan pendekatan tematis dan bukan pendekatan pilar seperti fase pertama.

Sambil menunggu terbitnya Perpres RAN PE tahun 2025-2029 serta untuk memastikan kesinambungan terlaksananya berbagai aksi RAN PE, BNPT, selaku pemimpin kebijakan RAN PE, dan Kemendagri akan segera berkoordinasi untuk menerbitkan SE terkait Kajian Akademik RAN PE fase kedua.

RAN PE selaras dengan Misi Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI nomor 2, yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara spesifik pada upaya memperkuat sinergi antarinstrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, memperkuat pencegahan dan deradikalisasi, serta pengaturan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Denpasar (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyerahkan sertifikat keamanan kepada sejumlah objek vital dan fasilitas publik di tanah air salah satunya tempat wisata di Kabupaten Badung, Bali, Garuda Wisnu Kencana (GWK).

“Sertifikasi ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen kami dalam menciptakan lingkungan wisata yang aman dan nyaman bagi seluruh pengunjung,” kata Direktur Operasi GWK Cultural Park Rossie Andriani di Denpasar, Bali, Jumat.

BNPT telah melakukan evaluasi komprehensif selama tujuh bulan sejak April 2024 untuk menilai standar keamanan di kawasan wisata dengan patung ikonik Garuda Wisnu itu.

Pemberian sertifikat keamanan itu dilakukan berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 3 tahun 2020 dan bagian apresiasi kepada pengelola objek vital dan fasilitas publik yang strategis sebagai cerminan partisipasi aktif dalam mencegah tindak pidana terorisme.

Ada pun indikator penilaian itu mencakup aspek keamanan fisik, sistem pengawasan, prosedur tanggap darurat hingga kompetensi tim keamanan di objek wisata itu.

Dengan diterimanya sertifikat keamanan itu objek wisata tersebut memenuhi standar audit penerapan pengamanan fasilitas publik sesuai yang ditetapkan BNPT untuk kategori destinasi wisata klasifikasi level kedua.

Rossie mengungkapkan upaya penguatan sistem pengamanan diwujudkan dengan menerapkan pedoman perlindungan sarana dan prasarana objek vital dan fasilitas publik dan menutup celah potensi terjadinya serangan terorisme.

GWK adalah objek wisata yang berada di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, dengan patung Garuda dan Wisnu setinggi 122 meter.

Selain menjadi daya tarik wisata seni budaya dipadukan dengan sentuhan teknologi, objek wisata itu juga menjadi salah satu tujuan untuk wisata konferensi dan pameran (MICE).

Ada pun rata-rata kunjungan di destinasi wisata itu per hari rata-rata diperkirakan sekitar 3.000 orang dan berpotensi melonjak saat akhir pekan dan libur panjang.

Dari jumlah pengunjung itu diperkirakan mayoritas atau sekitar 80 persen adalah wisatawan domestik dan sisanya adalah wisatawan mancanegara.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU-- Dua narapidana kasus terorisme (napiter) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu menjalani ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Jumat (22/11/2024).

Keduanya adalah Rahmat Saleh Siregar dan Faisal Efendi Hutasuhut. Mereka sebelumnya tergabung ke dalam jaringan Jamaah Islamiyah (JI) dan ditangkap di Aceh pada Juli 2022 lalu. Pembacaan ikrar setia itu berlangsung haru. Keduanya berjanji untuk kembali sepenuhnya ke pangkuan bumi pertiwi dan meninggalkan kelompoknya.

Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jabar, Robianto mengatakan, ikrar setia NKRI itu bukan sebatas seremonial semata. Dia berpesan kepada kedua napiter tersebut untuk benar-benar meresapi dalam kehidupan sehari-hari. ‘’Itu harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa dia betul-betul sudah NKRI,’’ ujar Robianto, saat ditemui usai menyaksikan ikrar setia napiter itu.

Robianto mengatakan, dalam memberikan pembinaan kepada para napiter, pihaknya juga bekerja sama dengan BNPT, Densus 88 dan Kementerian Agama.Tak hanya di Lapas Indramayu, ikrar setia NKRI belum lama ini juga disampaikan oleh napiter yang mendekam di Gunungsindur dan Banjar.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIB Indramayu, Hero Sulistiyono mengatakan, kedua napiter itu sebelumnya divonis tiga tahun penjara. Sebelum dipindahkan ke Lapas Indramayu, mereka menjalani hukuman di Lapas Cikeas. ‘’Mereka baru dipindahkan ke Lapas Indramayu sekitar dua bulan yang lalu,’’ kata Hero.

Hero mengatakan, selama mendekam di Lapas Indramayu, kedua napiter itu menerima berbagai kegiatan pembinaan. Seperti pembinaan keagamaan, pembinaan kemandirian maupun pelatihan kerja yang diadakan di lapas.

‘’Kami ajak mereka bicara dari hati ke hati hingga akhirnya mereka menyadari kesalahannya. Dan ikrar setia kembali ke NKRI ini merupakan kesadaran dan inisiatif mereka sendiri sehingga kami bantu fasilitasi melalui kegiatan ini,’’ katanya.

Hero menambahkan, selain kedua napiter tersebut, di Lapas Indramayu tidka ada lagi napiter lainnya. Tiga orang napiter lain yang sempat mendekam di Lapas Indramayu dan kini telah bebas juga sebelumnya sudah menyatakan ikrar setia NKRI.

KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono mengatakan, pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) fase pertama telah memasuki tahap akhir.

"Terhitung dari 135 aksi RAN PE, telah terlaksana 132 aksi. Ini capaian yang sangat bagus,” ujarnya usai memimpin Rapat Koordinasi Sekber RAN PE Tahun 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Eddy mengatakan, kegiatan itu menghasilkan banyak kemajuan yang dirasakan masyarakat sekaligus menjadi bukti hadirnya negara dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

“Aksi-aksi yang dilakukan telah banyak dirasakan masyarakat sekaligus bukti implementasi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018,” katanya dalam siaran pers.

Ketua Sekretariat Bersama RAN PE itu juga menjelaskan, salah satu capaian yang implementasinya langsung dirasakan masyarakat di daerah adalah kolaborasi aktif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kegiatan itu menghasilkan penetapan kebijakan di tingkat daerah berupa peraturan gubernur, peraturan bupati/wali kota tentang Rancangan Aksi Daerah (RAD) PE.

"Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada pemerintah daerah agar membuat RAD PE,” sebutnya.

Eddy memaparkan, sejauh ini ada delapan provinsi yang mengeluarkan RAD PE, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Banten.

“Bahkan, Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran untuk program Sekolah Damai. Inilah yang menunjang aksi -aksi yang dilakukan di daerah," jelasnya.

DOK. Humas BNPT Rapat Koordinasi Sekber RAN PE Tahun 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Pada kesempatan itu, perwakilan Wahid Foundation Olis Kholisoh berharap ada keberagaman unsur masyarakat yang akan mengadvokasi RAN PE fase kedua pada 2025-2029.

"Untuk RAN PE fase kedua, kami berharap ada wajah-wajah baru. Tidak hanya yang memberi perhatian terhadap isu promosi toleransi dan demokrasi, tetapi juga ada organisasi profesi, filantropi, dan media untuk terlibat mengadvokasi RAN PE periode kedua," harapnya.

Sebagai informasi, RAN PE fase kedua berisikan sembilan tema pokok yang berkaitan dengan keamanan insani menggunakan pendekatan tematis dan bukan pendekatan pilar seperti fase pertama.

BNPT selaku leading sector kebijakan RAN PE dan Kemendagri akan segera berkoordinasi untuk menerbitkan SE terkait Kajian Akademik RAN PE tahun 2025-2029.

Koordinasi itu dilakukan sambil menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) RAN PE tahun 2025-2029 serta untuk memastikan kesinambungan terlaksananya aksi-aksi RAN PE.

Adapun RAN PE selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia nomor 2, yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara.

Lebih spesifik lagi, adalah pada upaya memperkuat sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, memperkuat pencegahan dan deradikalisasi, serta pengaturan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.

Surabaya (ANTARA) -

"Semua telah ditentukan oleh Ditjen Pemasyarakatan, kami hanya menerima mereka," kata Heni.

Menurut Heni, secara teknis pelaksanaan kegiatan pemindahan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan pengawalan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri.

"Selain itu, didampingi juga perwakilan jaksa penuntut umum (JPU), Badan Intelijen Negara (BIN) hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)," kata Heni.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim Heri Azhari menambahkan proses pengiriman napi terorisme dimulai dari Lapas Bojonegoro.

Rombongan datang di lapas yang dipimpin Sugeng Indrawan itu sekitar pukul 09.30 WIB. Satu orang narapidana berinisial KA dititipkan di lapas itu.

"Selanjutnya sekitar tengah hari, dua orang narapidana kasus terorisme berinisial SA dan P sampai dan diterima oleh petugas Lapas Lamongan," kata Heri.

Terakhir, lima orang narapidana kasus teroris berinisial AM, S, SB, SR, dan B akan dibina di Lapas Surabaya.

"Seluruhnya belum pernah ikrar setia NKRI sehingga akan kami perhatikan dan lakukan asesmen setelah melewati masa pengenalan lingkungan selama 14 hari," tutur Heri.

Heri menjelaskan bahwa selama November 2024 ini, pihaknya telah menerima 14 orang narapidana kasus terorisme. Sebelumnya, pada 7 November 2024 lalu, pihaknya telah menerima enam narapidana kasus terorisme yang didistribusikan ke tiga lapas.

"Dua orang dibina di Lapas Tulungagung, satu orang di Lapas Madiun dan tiga orang di Lapas Malang," jelas Heri.

Tidak hanya menerima pelimpahan, pihaknya juga telah melakukan pembebasan bersyarat satu orang narapidana kasus terorisme berinisial TS di Lapas Tuban.

"Saat ini total narapidana kasus terorisme yang dibawa pembinaan kami ada 21 orang yang tersebar di enam lapas," katanya.

Dari jumlah itu, hampir separuhnya ditempatkan di Lapas Kelas I Surabaya di Porong dengan sepuluh orang narapidana kasus terorisme.

"Pada jangka pendek, kami akan melakukan intervensi sosial sehingga diharapkan para narapidana bisa berikrar kembali ke pangkuan ibu pertiwi," katanya.

SUBANG, iNews.id - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengadakan sosialisasi Pencegahan Paham Radikalisme Terorisme serta Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air bagi insan DAHANA. Acara ini disampaikan oleh Rahel, Kasubdit Pemulihan Korban BNPT, secara hybrid melalui Zoom Meeting dan tatap muka di Kampus DAHANA, Subang, Jawa Barat, Kamis (21/11/2024).

Dalam sambutannya, VP Manajemen Human Capital DAHANA, Bayu Anggoro, menyatakan bahwa DAHANA sangat menyambut baik kerja sama antara holding DEFEND ID dengan BNPT. Kegiatan ini dinilai sebagai langkah strategis, mengingat DAHANA merupakan Objek Vital Nasional yang mendukung ketahanan negara.

“Namun, dengan peran strategis tersebut, PT DAHANA juga sangat rentan terhadap potensi ancaman, termasuk ancaman radikalisasi dan terorisme. Terorisme, yang sering kali dipicu oleh ideologi radikal, dapat berupaya menyusup ke dalam berbagai sektor, termasuk sektor industri vital seperti PT DAHANA. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kewaspadaan dan memperkuat pemahaman tentang bagaimana kita dapat mencegah terjadinya radikalisasi yang berujung pada tindakan terorisme di lingkungan perusahaan ini,” ujarnya.

Bayu juga menekankan bahwa radikalisme dan terorisme adalah ancaman nyata bagi keamanan dan kedamaian bangsa. Keduanya tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu, pencegahan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah.

Ia berharap melalui sosialisasi ini, karyawan PT DAHANA dapat mengenali tanda-tanda radikalisasi, penyebab munculnya paham radikal, serta cara-cara pencegahannya. Insan DAHANA didorong untuk menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, dan cinta damai sebagai pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat.

“Saya berharap acara sosialisasi ini tidak hanya menjadi ajang untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga menjadi titik tolak bagi kita semua untuk lebih aktif berperan dalam mencegah radikalisasi di lingkungan sekitar. Jangan biarkan perbedaan menjadi alasan untuk terjadinya kekerasan. Justru, perbedaan itulah yang harus kita jadikan kekuatan untuk mempererat kebersamaan dan memperkokoh persatuan bangsa,” pungkas Bayu.

Dalam sesi pemaparan, Rahel menjelaskan bahwa strategi kelompok terorisme kini telah berubah dan menyasar aparat negara hingga pegawai BUMN, seperti kasus oknum karyawan PT KAI yang menjadi tersangka teroris jaringan ISIS pada 2023.

Rahel juga menguraikan langkah pencegahan bagi PT DAHANA agar tidak disusupi jaringan terorisme. Ia menekankan pentingnya peran empat pilar kebangsaan—Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—sebagai perekat masyarakat Indonesia.

Editor : Yudy Heryawan Juanda

Lamongan (ANTARA) - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) kelas II B Kabupaten Lamongan, Heri Sulistyo menyatakan kesiapanya menjalankan program deradikalisasi terhadap dua narapidana terorisme (napiter) limpahan dari Rutan Kelas I Depok, Jawa Barat.

"Hari ini kami menerima pelimpahan dua narapidana terorisme dari Rutan Kelas I Depok. Ini merupakan bagian dari program pembinaan terpadu yang dirancang untuk membantu narapidana terorisme dalam meninggalkan paham radikal," ujarnya usai serah terima pelimpahan dua napiter di Lapas II B Lamongan, Jawa Timur, Kamis.

Heri mengatakan bahwa dalam pelaksanaan program deradikalisasi, Lapas Lamongan akan memberikan pembinaan intensif, baik secara keagamaan, sosial, maupun psikologis.

"Para napiter nantinya akan mengikuti sejumlah kegiatan seperti diskusi keagamaan, pelatihan keterampilan hingga program yang mendorong introspeksi diri," katanya.

Program deradikalisasi yang didukung oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tokoh agama, dan tim ahli tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran dan memberikan keterampilan bagi para napiter agar nantinya ketika kembali ke masyarakat dapat berkontribusi positif.

Sebagaimana informasi yang dihimpun, proses pelimpahan kedua napi terorisme tersebut mendapat pengawalan ketat dari Anggota Densus 88 AT bersama petugas Rutan Kelas I Depok dan didampingi oleh anggota Polres Lamongan dan Kodim 0812.

Kedatanganya diterima petugas bagian registrasi Lapas Lamongan, kemudian dilaksanakan penggeledahan barang da badan. Selain itu, pemeriksaan kondisi kesehatan, serta kelengkapan dokumen serah terima pemindahan napiter juga dilakukan sesuai Standart Operasional Prosedure (SOP).

Selain itu, pihak Lapas setempat saat ini juga meningkatkan pengawasan dan keamanan untuk memastikan stabilitas di dalam dan sekitar lapas sebagai antisipasi potensi ancaman dan menjaga ketenangan warga sekitar.

Surabaya (ANTARA) - PT PAL Indonesia bersama Bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memasifkan langkah proaktif dalam mencegah penyebaran radikalisme di lingkungan kerja.

“Ini dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi antiterorisme dan ideologi radikal kepada seluruh karyawan,” kata Senior Executive Vice President (SEVP) Transformasi Manajemen PT PAL Indonesia Laksda TNI (Purn) A.R Agus Santoso di Surabaya, Kamis.

Agus menyatakan sosialisasi anti terorisme dan ideologi radikal penting untuk dilakukan di lingkungan kerja PT PAL karena perusahaan ini merupakan perusahaan strategis nasional yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan negara.

Selain melindungi aset-aset vital, kata Agus, PT PAL juga menjaga karyawannya dari ancaman ideologi radikal di antaranya dengan terus-menerus menanamkan dan menginternalisasikan ideologi Pancasila dalam kegiatan kerja berlandaskan core value AKHLAK.

“PT PAL juga melakukan program deradikalisasi untuk mengatasi pengaruh ekstrimis yang dapat memicu terorisme,” ujarnya.

Agus berharap sosialisasi anti terorisme dan ideologi radikal bersama BNPT bisa memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh karyawan tentang modus operandi terorisme serta langkah-langkah pencegahan yang efektif.

Kepala Sub Direktorat Bina Dalam Lapas Direktorat Deradikalisasi BNPT Kol Mar Wahyu Herawan, M.Sc. pun mengapresiasi langkah PT PAL dalam pencegahan radikalisme.

Ia menekankan pentingnya setiap karyawan PT PAL menanamkan nilai-nilai kebersamaan serta mau menerima perbedaan dan keberagaman.

Ia menjelaskan pencegahan radikalisme dapat dilakukan dengan metode menerima perbedaan antara satu dengan lainnya

Ia mengingatkan jika terdapat kesulitan untuk menerima perbedaan maka intoleransi akan semakin mudah dan paham radikalisme terserap dengan mudah.

Ini dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi antiterorisme dan ideologi radikal kepada seluruh karyawan

Surabaya (ANTARA) - PT PAL Indonesia bersama Bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memasifkan langkah proaktif dalam mencegah penyebaran radikalisme di lingkungan kerja.

“Ini dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi antiterorisme dan ideologi radikal kepada seluruh karyawan,” kata Senior Executive Vice President (SEVP) Transformasi Manajemen PT PAL Indonesia Laksda TNI (Purn) A.R Agus Santoso di Surabaya, Kamis.

Agus menyatakan sosialisasi anti terorisme dan ideologi radikal penting untuk dilakukan di lingkungan kerja PT PAL karena perusahaan ini merupakan perusahaan strategis nasional yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan negara.

Selain melindungi aset-aset vital, kata Agus, PT PAL juga menjaga karyawannya dari ancaman ideologi radikal di antaranya dengan terus-menerus menanamkan dan menginternalisasikan ideologi Pancasila dalam kegiatan kerja berlandaskan core value AKHLAK.

“PT PAL juga melakukan program deradikalisasi untuk mengatasi pengaruh ekstrimis yang dapat memicu terorisme,” ujarnya.

Agus berharap sosialisasi anti terorisme dan ideologi radikal bersama BNPT bisa memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh karyawan tentang modus operandi terorisme serta langkah-langkah pencegahan yang efektif.

Kepala Sub Direktorat Bina Dalam Lapas Direktorat Deradikalisasi BNPT Kol Mar Wahyu Herawan, M.Sc. pun mengapresiasi langkah PT PAL dalam pencegahan radikalisme.

Ia menekankan pentingnya setiap karyawan PT PAL menanamkan nilai-nilai kebersamaan serta mau menerima perbedaan dan keberagaman.

Ia menjelaskan pencegahan radikalisme dapat dilakukan dengan metode menerima perbedaan antara satu dengan lainnya

Ia mengingatkan jika terdapat kesulitan untuk menerima perbedaan maka intoleransi akan semakin mudah dan paham radikalisme terserap dengan mudah.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

SEMARANG, KOMPAS.com - Momen penuh haru terjadi di Aula Merdeka Lapas Kelas I Semarang pada Rabu (20/11), ketika empat narapidana kasus terorisme (napiter) secara resmi mengikrarkan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Setelah berhasil melalui program deradikalisasi, mereka menegaskan lepas dari jaringan Negara Islam Indonesia (NII).

Acara pengambilan sumpah ini disaksikan oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Lapas Kelas I Semarang, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Detasemen Khusus 88 Anti Teror, Kementerian Agama Kota Semarang, serta instansi terkait lainnya.

Didampingi seorang rohaniwan, para napiter mengucapkan sumpah setia sebelum melakukan penghormatan dan mencium bendera Merah Putih, simbol kembalinya mereka ke pangkuan ibu pertiwi.

Kepala Lapas Kelas I Semarang, Usman Madjid, memberikan sambutan yang penuh makna.

Ia menyampaikan selamat kepada para napiter yang telah mengambil langkah besar ini.

"Anda telah kembali ke pangkuan ibu pertiwi, mengakui bahwa NKRI adalah harga mati," kata Usman kepada para napiter tersebut.

Usman menjelaskan bahwa Lapas Kelas I Semarang memiliki program deradikalisasi untuk mempersiapkan para napiter agar siap kembali ke masyarakat.

"Tidak ada lagi tempat untuk ideologi NII. Program deradikalisasi ini kami lakukan demi membantu saudara-saudara kita untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat," ujarnya.

Staf Bina Dalam Lapas BNPT, Ance, memuji keberhasilan Lapas Semarang dalam menjalankan program deradikalisasi.

“Kami mengapresiasi koordinasi Lapas Semarang dengan berbagai pihak terkait. Program deradikalisasi ini adalah langkah penting agar para napiter bisa kembali ke masyarakat dengan bekal yang lebih baik,” kata Ance.

Sementara itu, perwakilan Densus 88, Ghofar menambahkan bahwa ikrar ini juga menjadi langkah awal bagi para napiter untuk mendapatkan remisi, memperbaiki hubungan keluarga, dan hidup mandiri setelah bebas.

“Kami berharap mereka benar-benar meninggalkan jaringan lama dan membangun hidup baru yang lebih positif di tengah masyarakat,” ucap Ghofar.

Dengan ikrar ini, keempat narapidana terorisme tersebut menegaskan komitmen mereka untuk berkontribusi positif bagi bangsa dan negara.