JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyatakan telah memantau dan berkoordinasi terkait kasus penembakan pekerja migran Indonesia di Malaysia yang menjadi perhatian pemerintah.

Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan pihaknya telah memerintahkan jajarannya untuk terlibat aktif dalam proses pemantauan kasus tersebut.

“Saya sudah tiga atau empat hari lalu memerintahkan Direktur Jenderal Kepatuhan untuk memonitor dan memantau secara teknis, serta menyampaikan kepada pihak-pihak terkait,” ujar Natalius, di kantornya, Jumat (31/1/2025).

Menurut Natalius, penanganan kasus ini merupakan tanggung jawab bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Ia menegaskan bahwa kementeriannya siap memanfaatkan instrumen kerja sama HAM internasional bila diperlukan, termasuk jaringan ASEAN dan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam).

“Kalau Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Perlindungan Pekerja Migran menghadapi kesulitan, kami siap memanfaatkan instrumen yang kami miliki," ujar dia.

"Namun, tentu kami juga memberi kesempatan kementerian lain bekerja secara maksimal,” tambah dia.

Kementerian HAM, lanjut Natalius, berkomitmen untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi warga negara Indonesia yang menjadi korban di luar negeri.

“Yang terpenting adalah melindungi korban warga negara Indonesia untuk mendapatkan keadilan,” tambah dia.

Pihaknya juga telah menyiapkan berbagai bahan dan instrumen untuk mendukung langkah diplomasi internasional jika diperlukan, termasuk terkait kasus penyiksaan atau pelanggaran HAM lainnya.

Sebelumnya, lima orang pekerja migran ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

Insiden tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka.

Kronologi yang disampaikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menyebutkan bahwa peristiwa ini terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 waktu setempat.

"Saat itu, patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima PMI sedang melintas di perairan tersebut," kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Jakarta, Minggu (26/1/2025).

Akibat kejadian ini, satu PMI dinyatakan meninggal dunia, sementara tiga lainnya berada dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit di Malaysia.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menargetkan daftar nama 44 ribu narapidana calon penerima amnesti dari Presiden RI Prabowo Subianto rampung pekan depan.

Setelah rampung, Supratman menyampaikan akan mengirimkan daftar nama narapidana itu ke Prabowo untuk kemudian ditindaklanjuti.

"Kira-kira minggu depan, saya sudah minta Direktur Pidana, di Ditjen AHU untuk segera menyelesaikan menyangkut verifikasi yang 44 ribu. Setelah itu selesai, kami akan kirim ke presiden," kata Supratman di kantornya, Jakarta, Rabu (29/1).

Ia menegaskan bahwa Kemenkum sangat berhati-hati dalam menetapkan sebanyak 44 ribu nama narapidana tersebut.

Supratman menyebut bahwa narapidana dalam kasus Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau kelompok kriminal bersenjata tidak masuk dalam kategori narapidana yang menerima amnesti.

Ia menyatakan narapidana gerakan makar yang menerima amnesti ialah mereka yang bergerak tanpa senjata.

Supratman menekankan bahwa keputusan final perihal amnesti ini berada di tangan Presiden Prabowo.

"Tetapi yang kami laporkan dan kita sudah sepakati bersama dengan presiden. Kecuali nanti ya bahwa setelah kami serahkan ini kemudian presiden meminta itu, kami pasti lakukan," ucapnya.

Puluhan napi yang dapat amnesti itu terbagi dalam beberapa kategori. Mulai dari kasus penghinaan kepala negara yang berkaitan dengan UU ITE, napi sakit berkepanjangan seperti HIV, hingga napi yang mengalami gangguan jiwa.

Selain itu, para napi pengguna narkoba nonpengedar juga akan diberikan amnesti. Namun, napi narkoba yang akan mendapatkan amnesti ini hanya pengguna narkoba 1 gram ke bawah.

Menteri HAM Natalius Pigai menyebut pemberian amnesti ini dilakukan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia (HAM) dan rekonsiliasi. Ia yakin kebijakan Prabowo ini jadi keputusan yang humanis.

"Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi. Presiden memiliki perhatian pada aspek itu. Maka, tentu saja ini menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan HAM sebagaimana tertuang dalam poin 1 Asta Cita," kata Pigai melalui keterangan persnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan, kementeriannya siap menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penghematan anggaran pada 2025.

Sejak awal, kata Pigai, Kementerian HAM sudah menyusun program kerja prioritas yang dapat mengakselerasi pencapaian cita-cita Presiden Prabowo.

"Kami staf dan pembantu Presiden yang siap laksanakan perintah! Presiden adalah kepala negara yang tahu bagaimana membawa bangsa ini lebih maju dan berkembang," ujar Natalius Pigai kepada Kompas.com, Selasa (28/1/2025).

“Kami kerja juga untuk mendorong atau memberi akselerasi pencapaian cita-cita Presiden melalui program-program prioritas pemerintah,” sambungnya.

Meski begitu, Pigai tidak merincikan langkah-langkah penghematan anggaran yang akan dilakukan bersama jajarannya.

Dia hanya menegaskan bahwa pelaksanaan program maupun kinerja di Kementerian HAM tidak akan terdampak oleh penghematan anggaran yang akan dilakukan.

“Kementerian HAM lancar-lancar saja untuk 2025 dan siap laksanakan perintah! Kementerian HAM baru, tapi saya kerja siang dan malam sehingga semua tinggal take off laksanakan,” kata Pigai.

Sejumlah program prioritas yang telah dirancang, lanjut Pigai, tetap akan berjalan sesuai jadwal.

Dia mencontohkan penyusunan regulasi induk terkait HAM melalui revisi Undang-Undang (UU) HAM dan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Selain itu, Kementerian HAM juga tengah mempersiapkan penerbitan Keppres tentang Restorative Justice dan Keppres tentang Bisnis dan HAM.

“Kebijakan rekonsiliasi dan perhatian pada kelompok rentan juga tetap jalan. Demikian pula kegiatan tetap kami di PBB paling tidak 4 kali dalam 1 tahun juga jalan,” kata Pigai.

Pigai menekankan bahwa hal ini tidak terlepas dari upaya Kementerian HAM mempercepat kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan penyusunan program kerja prioritas.

Seluruh persiapan infrastruktur dan SDM lebih cepat dari target.

Penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) melalui Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Menteri (Kepmen) juga telah rampung sejak dua bulan lalu.

Selain itu, lanjut Pigai, pelantikan pejabat eselon 1 hingga eselon 4 telah selesai pada Desember 2024, lebih cepat enam bulan dari target tim transisi, yakni Juni 2025.

“Staf kami sekarang hampir 1.082 pegawai dan termasuk kantor wilayah dan UPT. Sekarang kami sudah take off dan on the track,” jelas Pigai.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah untuk mengurangi anggaran belanja yang bersifat seremonial.

Instruksi ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku sejak 22 Januari 2025.

"Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion," tulis diktum keempat Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Selain itu, Presiden juga meminta pemerintah mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.

Pemerintah juga diminta mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur.

Kemudian, pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam memberikan hibah langsung kepada K/L, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.

Presiden menargetkan penghematan total anggaran dari pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp 306,69 triliun.

Anggaran tersebut terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 256,10 triliun dan anggaran transfer ke daerah Rp 50,59 triliun.

"Efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306.695.177.420.000," bunyi diktum kedua Inpres tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan, kementeriannya siap menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penghematan anggaran pada 2025.

Sejak awal, kata Pigai, Kementerian HAM sudah menyusun program kerja prioritas yang dapat mengakselerasi pencapaian cita-cita Presiden Prabowo.

"Kami staf dan pembantu Presiden yang siap laksanakan perintah! Presiden adalah kepala negara yang tahu bagaimana membawa bangsa ini lebih maju dan berkembang," ujar Natalius Pigai kepada Kompas.com, Selasa (28/1/2025).

“Kami kerja juga untuk mendorong atau memberi akselerasi pencapaian cita-cita Presiden melalui program-program prioritas pemerintah,” sambungnya.

Meski begitu, Pigai tidak merincikan langkah-langkah penghematan anggaran yang akan dilakukan bersama jajarannya.

Dia hanya menegaskan bahwa pelaksanaan program maupun kinerja di Kementerian HAM tidak akan terdampak oleh penghematan anggaran yang akan dilakukan.

“Kementerian HAM lancar-lancar saja untuk 2025 dan siap laksanakan perintah! Kementerian HAM baru, tapi saya kerja siang dan malam sehingga semua tinggal take off laksanakan,” kata Pigai.

Sejumlah program prioritas yang telah dirancang, lanjut Pigai, tetap akan berjalan sesuai jadwal.

Dia mencontohkan penyusunan regulasi induk terkait HAM melalui revisi Undang-Undang (UU) HAM dan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Selain itu, Kementerian HAM juga tengah mempersiapkan penerbitan Keppres tentang Restorative Justice dan Keppres tentang Bisnis dan HAM.

“Kebijakan rekonsiliasi dan perhatian pada kelompok rentan juga tetap jalan. Demikian pula kegiatan tetap kami di PBB paling tidak 4 kali dalam 1 tahun juga jalan,” kata Pigai.

Pigai menekankan bahwa hal ini tidak terlepas dari upaya Kementerian HAM mempercepat kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan penyusunan program kerja prioritas.

Seluruh persiapan infrastruktur dan SDM lebih cepat dari target.

Penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) melalui Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Menteri (Kepmen) juga telah rampung sejak dua bulan lalu.

Selain itu, lanjut Pigai, pelantikan pejabat eselon 1 hingga eselon 4 telah selesai pada Desember 2024, lebih cepat enam bulan dari target tim transisi, yakni Juni 2025.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra angkat suara terkait rencana deportasi massal imigran bermasalah oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Yusril mengaku pihaknya masih belum mendapatkan informasi resmi terkait rencana deportasi tersebut. Akan tetapi, ia memastikan pemerintah bakal bersiap untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk tentang adanya WNI yang dideportasi.

"Kita belum mendapatkan satu informasi resmi dan barangkali setelah Presiden Trump dilantik, mungkin akan ada kebijakan mengenai soal ini, dulu memang disinggung-singgung pada waktu kampanye," ujarnya kepada wartawan, Jumat (24/1).

"Kita tidak bisa bereaksi terlalu cepat terhadap satu masalah yang sebetulnya belum jelas betul bagi kita. Tapi ya, tentu sebagai Pemerintah, kalau hal seperti itu terjadi, kita harus siap juga mengantisipasi," imbuhnya.

Pemerintahan Trump di AS telah mengumumkan rencana operasi penanganan ratusan imigran dan sebagian dideportasi, Kamis (23/1), kurang dari sepekan setelah dilantik.

Selama kampanye, Trump bersumpah akan menerapkan tindakan keras ke imigrasi ilegal. Trump dilantik menjadi presiden pada 20 Januari. Tak lama setelah itu, dia menandatangani serangkaian perintah eksekutif.

Beberapa perintah itu di antaranya memperluas hukuman mati bagi kriminal dan imigran, mengusir imigran gelap, dan menangguhkan kedatangan para pencari suaka.

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI saat ini membentuk tim khusus sebagai langkah untuk mengantisipasi kebijakan Trump terkait deportasi massal imigran bermasalah dari negara tersebut.Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan tim itu nantinya akan membantu Kementerian Luar Negeri serta bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memastikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia."Keputusan politik Presiden AS Donald Trump ini harus kita antisipasi lebih awal karena bukan tidak mungkin akan ada WNI kita yang terkena," kata Pigai dalam keterangan tertulis, Jumat (24/1).Pigai menyebut masih ada WNI yang tinggal di AS dengan status kependudukan bermasalah. Saat kampanye Pilpres AS, Pigai mengaku pihaknya mendapatkan informasi mengenai WNI yang mulai resah, terutama mereka yang memiliki masalah dengan surat-surat keimigrasian."Misalnya saja ada yang menetap dengan bekal visa turis atau menggunakan modus pencari suaka politik, tetapi ternyata dokumennya palsu. Ini kejadiannya ada yang terkait WNI kita juga," urai dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membentuk tim guna mengantisipasi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal deportasi massal imigran bermasalah dari AS. Tim ini bakal mengkaji kemungkinan pemulangan WNI dari AS.

Tim ini nantinya bakal membantu Kementerian Luar Negeri RI dan bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi. Tujuannya menjamin perlindungan terhadap WNI yang bisa saja terkena dampak kebijakan tersebut.

“Keputusan politik Presiden AS Donald Trump ini harus kita antisipasi lebih awal karena bukan tidak mungkin akan ada WNI kita yang terkena," kata Menteri HAM Natalius Pigai dalam keterangannya pada Jumat (24/1/2025).

Pigai menyebut sudah mendapatkan informasi ada WNI mulai resah saat kampanye Pilpres AS. Terutama bagi WNI yang surat-surat keimigrasiannya bermasalah.

"Jadi kami sudah bentuk tim namanya Tim Perlindungan Warga Negara melalui Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan yang nanti bisa ikut membantu Kemenlu dan berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi juga," ujar Pigai.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemham) membentuk tim sebagai langkah antisipasi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait deportasi massal imigran bermasalah dari Amerika Serikat.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menekankan bahwa tim ini nantinya akan membantu Kementerian Luar Negeri RI dan bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi agar memastikan perlindungan terhadap WNI yang bisa saja terkena dampak kebijakan tersebut.

“Keputusan politik Presiden AS Donald Trump ini harus kita antisipasi lebih awal karena bukan tidak mungkin akan ada WNI kita yang terkena [deportasi],” ujarnya dalam rilisnya, Jumat (24/1/2025).

Pigai melanjutkan bahwa saat kampanye Pilpres AS, pemerintah Indonesia sudah mendapatkan informasi ada WNI yang mulai resah terutama yang surat-surat keimigrasiannya bermasalah.

Sehingga upaya membentuk tim khusus ini demi meredam keresahan dari setiap WNI yang berada di tanah negeri paman Sam itu.

“Jadi kami sudah bentuk tim namanya Tim Perlindungan Warga Negara melalui Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan yang nanti bisa ikut membantu Kemenlu dan berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi juga,” imbuhnya.

Natalius menjelaskan terdapat cukup banyak WNI yang tinggal di Amerika Serikat dengan status kependudukan bermasalah.

“Misalnya saja ada yang menetap dengan bekal visa turis, atau menggunakan modus pencari suaka politik tetapi ternyata dokumennya palsu. Ini kejadiannya ada yang terkait WNI kita juga. Jadi kami ingin memastikan sebelum ini terjadi kita antisipasi lebih awal,” pungkas Pigai.

Untuk Diketahui Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan janji kampanye politiknya untuk melakukan deportasi yang disebut Trump sebagai yang terbesar dalam sejarah.

Sehari sebelum acara pelantikannya sebagai presiden Amerika Serikat, dihadapan ribuan pendukungnya di Washington pada Minggu (19/1/2025). Trump mengaku akan memberlakukan pengetatan sektor imigrasi pada hari pertama dia berkantor.

… bukan tidak mungkin akan ada WNI kita yang terkena

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI membentuk tim khusus sebagai langkah untuk mengantisipasi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait deportasi massal imigran bermasalah dari negara tersebut.

Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan tim itu nantinya akan membantu Kementerian Luar Negeri serta bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memastikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia.

“Keputusan politik Presiden AS Donald Trump ini harus kita antisipasi lebih awal karena bukan tidak mungkin akan ada WNI kita yang terkena,” kata Pigai dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat.

Pigai menyebut masih ada WNI yang tinggal di AS dengan status kependudukan bermasalah. Saat kampanye Pilpres AS, Pigai mengaku pihaknya mendapatkan informasi mengenai WNI yang mulai resah, terutama mereka yang memiliki masalah dengan surat-surat keimigrasian.

“Misalnya saja ada yang menetap dengan bekal visa turis atau menggunakan modus pencari suaka politik, tetapi ternyata dokumennya palsu. Ini kejadiannya ada yang terkait WNI kita juga,” urai dia.

Sebelum deportasi massal tersebut terjadi, Kementerian HAM ingin mengantisipasinya dengan membentuk tim khusus melalui Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan yang diberi nama Tim Perlindungan Warga Negara.

Donald Trump resmi menjabat sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat setelah mengambil sumpah jabatan pada pukul 12:02 waktu setempat di Capitol Rotunda, Washington, D.C., Senin (20/1).

Deportasi merupakan salah satu tema utama kampanye pemilunya. Trump bermaksud menerapkan program deportasi massal terhadap imigran yang memasuki AS secara ilegal, yang mencakup penetapan keadaan darurat dan pengerahan sumber daya militer.

Satu hari sebelum dilantik sebagai Presiden AS, Minggu (19/1), Trump di hadapan ribuan pendukungnya kembali menyebut akan memberlakukan pengetatan sektor imigrasi pada hari pertama dia berkantor.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali pada Kamis (23/1/2025). Pigai ingin memantau langsung pelaksanaan program-program pemajuan HAM. Dia juga memberikan arahan kepada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali.

"Saya sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam mewujudkan kabupaten/kota peduli HAM. Ini adalah langkah yang sangat baik dalam upaya kita bersama untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia," ujar Pigai dalam kunjungannya di Kanwil Kemenkum Bali, Denpasar.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kakanwil Kemenkum Bali Wahyu Eka Putra itu, Pigai membahas berbagai hal. Antara lain, tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum di masa transisi.

Dia juga membahas terkait pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5HAM) di wilayah Bali. Menteri HAM memberikan apresiasi atas capaian Kanwil Kemenkumham Bali dalam meraih predikat kabupaten/kota peduli HAM di beberapa daerah di Provinsi Bali.

"Saya sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam mewujudkan kabupaten/kota peduli HAM. Ini adalah langkah yang sangat baik dalam upaya kita bersama untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia," beber mantan anggota Komnas HAM itu.

Menanggapi hal tersebut, Wahyu menyatakan komitmennya untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan lingkungan kerja yang ramah HAM.

"Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan lingkungan kerja yang ramah HAM. Kami juga akan terus melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan Bali sebagai provinsi yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM," tegas Wahyu.

Kunjungan kerja Menteri HAM ini diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi jajaran Kanwil Kemenkum Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara lintas kementerian di masa transisi dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal, adil, makmur, dan bermartabat.

Video: Penjelasan Menteri Pigai soal 13 Tahun Tak Punya Istri, Cuma 3 Pacar

Video: Penjelasan Menteri Pigai soal 13 Tahun Tak Punya Istri, Cuma 3 Pacar

Bisnis.com, JAKARTA - Natalius Pigai tercatat belum memperbarui LHKPN setelah ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabinet Merah Putih.

Natalius Pigai yang merupakan putra asli Papua, mengawali karirnya di DKI Jakarta sebagai tukang parkir liar di Kementerian Hukum dan HAM beberapa tahun lalu. Dia bersama dua saudaranya yaitu Yulius dan Hengky Pigai sempat merasakan kerasnya Jakarta.

Tidak lama, Natalius Pigai mulai mengikuti sejumlah pendidikan formal dan informal di sejumlah lokasi. Pendidikan informal yang diikuti Pigai yaitu pendidikan statistika di Universitas Indonesia 2004, pendidikan peneliti LIPI 2005 dan Kursus Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara 2010-2011.

Pada pendidikan formal, Pigai meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD atau APMD) Yogyakarta di tahun 1999.

Pigai pun mulai tertarik menjadi aktivis dan mengikuti berbagai organisasi di antaranya PRD, PMKRI, Walhi, KontraS, Petisi 28 dan Rumah Perubahan.

Rampung menjadi aktivis, Pigai pun mulai meniti karirnya sebagai angggota Komnas HAM pertama dari Papua tahun 2012-2017, kemudian kini pun sempat mencalonkan diri menjadi Pimpinan KPK tahun 2019.

Kini, Pigai resmi ditunjuk jadi Menteri HAM di Kabinet Merah Putih di bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Berdasarkan data LHKPN KPK tahun 2019 lalu, Pigai memiliki harta kekayaan Rp4,3 miliar. Namun, KPK belum melakukan pembaruan harta kekayaan Pigai tahun ini.

Pada tahun 2019, LHKPN KPK mencatat Pigai tidak memiliki harta berupa bangunan maupun tanah. Namun, Pigai mempunyai aset mobil Honda CRV tahun 2011 seharga Rp300 juta.

Harta bergerak lainnya sebesar Rp70 juta. Kemudian, Pigai memiliki surat berharga senilai Rp2 miliar dan kas atau setara kas sebesar Rp2 miliar.

Sehingga jika ditotal, Pigai memiliki harta kekayaan sebesar Rp4.370.000.000 pada tahun 2019 lalu, ketika mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebutkan salah satu program Kementerian HAM adalah mendorong revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Selain itu, Pigai juga mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan setidaknya delapan draf peraturan menteri. Regulasi-regulasi baru ini perlu dikeluarkan karena Kementerian HAM merupakan institusi baru.

"Saya sudah siapkan draf, paling tidak itu delapan peraturan menteri dan saya sudah dorong juga dua rancangan undang-undang ke Pemerintah, termasuk revisi Undang-Undang HAM," kata Pigai saat ditemui usai Rapat Koordinasi Kementerian HAM Tahun Anggaran 2025 di Jakarta, Rabu.

Di samping merevisi dan menggodok regulasi, Kementerian HAM, menurut Pigai, juga fokus pada program mewujudkan masyarakat sipil menjadi garda depan pembangunan kesadaran HAM. Pengarusutamaan HAM di instansi pemerintah dan sektor privat tidak luput dari program Kementerian HAM pada tahun ini.

"Selanjutnya adalah bagaimana restorasi, terutama program-program remedial, bantuan-bantuan restitusi, dan rehabilitasi bagi korban-korban dalam berbagai konflik pada masa lalu, termasuk konflik sosial di Maluku atau wilayah perbatasan," katanya pula.

Menteri HAM pada hari Rabu ini telah meluncurkan buku saku HAM bagi narapidana yang diusulkan mendapatkan amnesti dari Presiden RI Prabowo Subianto. Buku saku tersebut disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada pembaca mengenai prinsip-prinsip HAM.

Sementara itu, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bahwa pihaknya terbuka untuk menerima usulan revisi undang-undang yang diajukan Kementerian HAM.

Namun, menurut dia, DPR tengah fokus menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah masuk program legislasi nasional (prolegnas).

“Prolegnas ‘kan sudah diketok, jadi itu mungkin akan masuk longlist, bisa jadi. Apakah itu akan masuk shortlist? Nanti tergantung pada negosiasi pihak pemerintah dengan DPR yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Legislasi," katanya ditemui usai acara yang sama.

Di sisi lain, Willy mengapresiasi peluncuran buku saku HAM bagi narapidana yang akan mendapat amnesti. Hal tersebut menunjukkan Kementerian HAM telah mengeksekusi keputusan politik Presiden Prabowo.

"Tentu Komisi XIII mengapresiasi ini, kemudian bersama-sama untuk benar-benar menjaga ini, men-deliver-kan (mengejawantahkan, red.) ini secara bersama-sama. Kalau itu diberikan buku saku, ‘kan suatu hal yang luar biasa," ucapnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kami menargetkan untuk pendidikan kesadaran HAM bagi 44 ribu narapidana yang akan dapat amnesti dan hari ini saya sudah luncurkan (buku saku HAM)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) meluncurkan buku saku HAM untuk narapidana yang diusulkan mendapat amnesti Presiden RI Prabowo Subianto yang bertujuan sebagai panduan praktis tentang penguatan prinsip hak asasi.

Buku saku yang bertajuk Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Pemberian Amnesti Presiden RI itu diluncurkan oleh Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri HAM Mugiyanto, dan Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya saat Rapat Koordinasi Kementerian HAM Tahun Anggaran 2025 di Jakarta, Rabu.

"Kami menargetkan untuk pendidikan kesadaran HAM bagi 44 ribu narapidana yang akan dapat amnesti dan hari ini saya sudah luncurkan (buku saku HAM)," kata Pigai ditemui usai rapat koordinasi tersebut.

Berdasarkan salinan yang diterima ANTARA, buku saku dimaksud terdiri dari empat bab, yaitu bab "Apa Itu Hak Asasi Manusia?", 'Perbuatan Melanggar HAM", "Hak dan Kewajiban Warga Binaan", serta "Hak dan Kewajiban Warga Negara".

Buku saku tersebut disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip-prinsip HAM yang universal, tidak terpisahkan, serta relevansinya dengan pelaksanaan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

Melalui buku itu, para pembaca diharapkan memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, baik dalam konteks global maupun implementasinya di Indonesia.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengapresiasi peluncuran buku saku HAM. Menurut Willy, hal tersebut menunjukkan Kementerian HAM telah mengeksekusi keputusan politik Presiden Prabowo.

"Tentu Komisi XIII mengapresiasi ini dan kemudian kita bersama-sama untuk benar-benar menjaga ini, men-deliver-kan (mengejawantahkan, red.) ini secara bersama-sama. Kalau itu diberikan buku saku ‘kan suatu hal yang luar biasa,” katanya saat ditemui terpisah.

Bersamaan dengan peluncuran buku saku HAM, Kemenham juga meluncurkan logo resmi, laman web, serta program sadar HAM untuk 250 ribu masyarakat sekaligus mengarusutamakan HAM bagi satu juta aparatur negara.

Sebelumnya, Pigai menyebut narapidana yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan amnesti dari Presiden akan diberikan pendidikan HAM terlebih dahulu. Menurut dia, hal itu bertujuan membangun kesadaran HAM dan mengubah pola pikir para narapidana dari kriminal menjadi humanis.

"Pelatihan mereka terkait dengan nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, perdamaian, supaya yang paling penting ‘kan perubahan mindset. Mindset kriminal, (diubah menjadi) mindset human," ujarnya di Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Menteri HAM mengatakan pendidikan HAM bagi narapidana yang akan diberi amnesti itu termasuk salah satu fokus Kementerian HAM untuk tahun 2025.

"Sebelum mereka diberi amnesti, kami akan mendatangi lembaga pemasyarakatan, inventarisasi. Sudah mulai inventarisasi dan nanti kita akan melakukan pendidikan," tuturnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025