PEMALANG, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Keimigrasian Jawa Tengah memberikan makan bergizi gratis kepada 207 siswa SD Negeri Wanarejan, Kecamatan Taman, Pemalang, pada Kamis (16/1/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung kesehatan dan kecerdasan anak-anak.

Rencananya, program makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan secara bergantian oleh kantor imigrasi di seluruh Jawa Tengah.

Kepala Kantor Wilayah Keimigrasian Menkumham Jawa Tengah, Is Edy Eko Putranto, menyatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari visi dan misi Presiden Prabowo Subiyanto yang diturunkan ke Direktorat Keimigrasian untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran kepada masyarakat.

"Agar setiap event kegiatan yang langsung berdampak pada masyarakat, seperti penyaluran bansos dan makan bergizi gratis, dapat membantu anak-anak kita tumbuh cerdas menyongsong Indonesia Emas," ujar Is Edy terkait penyaluran makan bergizi di sekolah.

Is Edy menambahkan, pihaknya akan terus melakukan kegiatan serupa dengan menggandeng mitra keimigrasian untuk memastikan bahwa bantuan makanan bergizi ini tepat sasaran, terutama di wilayah yang sangat membutuhkan.

"Kami akan berkoordinasi dengan mitra kami agar kegiatan ini bisa didukung dengan kemampuan kami untuk mewujudkan program makan bergizi gratis," jelasnya.

Salah satu siswa, Fajar, yang duduk di kelas 6 SD Negeri 01 Wanarejan, mengaku senang dengan makanan bergizi yang diberikan.

Ia berharap program ini dapat dilaksanakan setiap hari dengan menu yang serupa.

"Makanannya enak, ada susunya, nugget, sayur, dan buah. Pinginnya setiap hari ada, jadi tidak usah bawa dari rumah," ungkap Fajar.

Dari pantauan Kompas.com, siswa-siswa secara bersama-sama menyantap makanan bergizi di ruang kelas masing-masing.

Menu yang disajikan terdiri dari nasi putih, lauk pauk daging olahan, sayur, buah, dan satu kotak susu.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak di daerah tersebut.

Jakarta -

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Letjen (Purn) AM Putranto, buka suara soal Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Putranto menolak usul itu.

"Ya apa ya seperti itu, ya nggak kan, gunanya zakat kan bukan itu," kata Putranto di kantor KSP, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Putranto menyebut program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini sudah terencana dan dianggarkan secara matang. Pemerintah ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa tapi tidak melibatkan dana rakyat.

"Karena Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun. Itu jadi nggak mengambil dana-dana (zakat) itu," ujarnya.

Menurutnya, tidak ada pembiayaan Makan Bergizi Gratis menggunakan zakat. Ia menyebut usulan itu memalukan.

"Jadi sudah betul-betul luar biasa, jadi nggak ada yang ngambil dari mana, zakat, itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," ujarnya.

Sultan B Najamuddin sebelumnya mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan Makan Bergizi Gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai Makan Bergizi Gratis.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program Makan Bergizi Gratis ini maksimal. Hanya, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk Makan Bergizi Gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan Makan Bergizi Gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.

Simak juga Video: Muhammadiyah Respons Usulan Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

(eva/rfs)

JAKARTA, investor.id - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Letjen TNI (Purn) AM Putranto menilai usulan menggunakan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) memalukan. Menurutnya, penggunaan dana zakat tidak tepat bila dipakai untuk membiayai program pemerintah.

“Itu sangat memalukan. Bukan seperti itu ya, kami,” tutur Putranto di kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (15/1/2025), merespons usulan pembiayaan MBG pakai dana zakat. 

Putranso memastikan, pendanaan program MBG tidak akan diambil dari dana zakat. Dengan demikian, pembiayaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut tetap difokuskan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Presiden sudah berniat baik dan tulus memberikan terbaik untuk Bangsa Indonesia, kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun. Itu jadi enggak mengambil dana-dana itu (zakat). Jadi sudah betul-betul luar biasa," jelasnya.

Dalam APBN 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG selama satu tahun. Putranto mengatakan sumber pembiayaan MBG diputuskan oleh Presiden Prabowo. 

"Semua itu dari bapak presiden yang menentukan itu," ujar Putranto.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamuddin mengusulkan agar dana zakat bisa dimanfaatkan untuk membiayai program makan bergizi gratis. Menurutnya, dana zakat Indonesia memiliki jumlah yang cukup besar sehingga sangat mungkin ikut membiayai program MBG.

Sultan juga mengatakan pembiayaan program MBG tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Pasalnya, APBN Indonesia jumlahnya terbatas dan masih banyak program-program prioritas lainnya yang perlu mendapatkan atensi APBN. 

"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat program MBG ini. Saya kemarin juga berpikir kenapa enggak (dana) zakat kita yang luar biasa besarnya, kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada," ujar Sultan di gedung DPD, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto turut mengomentari usulan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG).

Menurut Putranto, Presiden Prabowo Subianto memiliki niat baik dan tulus untuk memberikan MBG bagi siswa dan ibu hamil. Menurutnya tidak tepat jika menggunakan dana zakat.

"Gunanya zakat kan bukan itu, karena presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun itu jadi enggak mengambil dana-dana itu," kata AM Putranto di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Putranto menambahkan, Prabowo telah menganggarkan dana untuk MBG secara baik. Maka dari itu, kata Anto, penggunaan dana zakat untuk MBG dinilai kurang tepat.

"Jadi sudah betul-betul luar biasa, jadi enggak ada yang mengambil dari mana? Zakat itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," lanjutnya.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis.

Usulan itu didasari lantaran rakyat Indonesia dermawan dan suka menyumbang, bahkan dia mengusulkan agar bisa dibiayai dana zakat.

"Saya melihat begini memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan.

(Nur Ichsan Yuniarto)

JAKARTA - Istana Kepresidenan melalui Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti (AM) Putranto menanggapi perihal empat ajudan Presiden Prabowo Subianto . AM Putranto menjelaskan bahwa saat ini keempat ajudan masih dalam proses penataran di Kementerian Sekretariat Negara .

"Masih. Dia masih di Setneg, masih proses. Namanya proses sosialisasi dan apa ya namanya orang baru kerja kan, kan biasanya setiap orang mau kerja itu ada penataran-penataran," kata AM Putranto di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

AM Putranto mengatakan bahwa proses penataran menjadi bagian dari sosialisasi keempat ajudan. Meski begitu, dirinya menyerahkan segala keputusan kepada Presiden Prabowo.

"Semua itu keputusan beliau. Kan itu udah aturan SOP yang harus dilakukan," jelasnya.

Meski begitu, AM Putranto menekankan bahwa hingga saat ini keempat ajudan belum dikembalikan ke kesatuan masing-masing. "Sampai saat ini belum ada. Mereka ada di sini semua bersama kita juga," ungkapnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memiliki empat Ajudan dari TNI-Polri. Mereka adalah sosok perwira terbaik yang telah terpilih setelah melalui rangkaian tes yang panjang.

Keempat ajudan itu berasal dari TNI AD, TNI AU, TNI AL, dan Polri. Mereka adalah Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto, Kolonel Pnb Anton "Sioux" Palaguna, Letkol Laut (P) Romi Habe Putra, dan Kombes Dr. Ahrie Sonta Nasution.

JAKARTA - Istana Kepresidenan melalui Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti (AM) Putranto menanggapi perihal empat ajudan Presiden Prabowo Subianto . AM Putranto menjelaskan bahwa saat ini keempat ajudan masih dalam proses penataran di Kementerian Sekretariat Negara .

"Masih. Dia masih di Setneg, masih proses. Namanya proses sosialisasi dan apa ya namanya orang baru kerja kan, kan biasanya setiap orang mau kerja itu ada penataran-penataran," kata AM Putranto di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

AM Putranto mengatakan bahwa proses penataran menjadi bagian dari sosialisasi keempat ajudan. Meski begitu, dirinya menyerahkan segala keputusan kepada Presiden Prabowo.

"Semua itu keputusan beliau. Kan itu udah aturan SOP yang harus dilakukan," jelasnya.

Surabaya (ANTARA) - Kepala Kantor Imigrasi Surabaya Ramdhani bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si meningkatkan koordinasi terkait fasilitas autogate di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo serta pelayanan paspor Immigration Lounge di Ciputra World Mall, Surabaya.

Dalam koordinasi ini, Kepala Kantor Imigrasi Surabaya di dampingi oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Aditya Triputranto, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, M. Novrian Jaya serta Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Yudhistira Yudha Permana.

Ramdhani dalam keterangannya di Surabaya, Jumat, menjelaskan Imigrasi Surabaya telah memasang 28 autogate baru di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda Sidoarjo.

Ia mengatakan autogate ini dapat digunakan, baik oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing. Imigrasi Surabaya juga mengelola pelayanan paspor Immigration Lounge di Ciputra World Mall Surabaya yang melayani permohonan paspor elektronik, baik permohonan baru, penggantian maupun layanan percepatan.

"Imigrasi Surabaya memiliki 18 autogate di terminal keberangkatan dan 10 autogate di terminal kedatangan. Dengan menikmati layanan tersebut, waktu pemeriksaan hanya berlangsung sekitar 15-20 detik. Selanjutnya, untuk Immigration Lounge pelayanan yang kami tawarkan, yakni permohonan paspor yang dapat selesai di hari yang sama," ujarnya.

Ia menjelaskan dukungan dari instansi kepolisian, khususnya Polda Jawa Timur sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan inovasi yang telah diciptakan.

Ramdhani berharap Kantor Imigrasi Surabaya dan Kepolisian Daerah Jawa Timur dapat menjalin kolaborasi dalam pelayanan maksimal kepada masyarakat.

"Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan oleh Polda Jatim kepada kami. Kami berharap kolaborasi yang sudah terjalin dapat ditingkatkan lagi agar muncul inovasi-inovasi baru, baik di kepolisian maupun Imigrasi. Kami juga siap mendukung dan bekerja sama dengan Kepolisian, khususnya Polda Jatim dalam hal pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat," tuturnya.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs Imam Sugianto, M.Si memberikan dukungan penuh terhadap inovasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Surabaya yang diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam hal layanan keimigrasian.

"Saya menilai langkah ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Pelayanan paspor di mall merupakan inovasi yang jelas akan mempermudah masyarakat dalam pembuatan paspor. Begitu juga fasilitas autogate di Bandara Juanda, jelas akan memberikan efisiensi waktu penumpang, namun tanpa mengurangi peran pengawasannya," kata Imam Sugianto.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Imigrasi mencegah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Yasonna Hamonangan Laoly ke luar negeri.

Larangan ke luar negeri berkaitan dengan penyidikan dugaan suap perkara pergantian antarwaktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019-2024.

Kasus tersebut melibatkan eks kader PDI-P Harun Masiku yang masih berstatus sebagai buronan sejak 2020.

Pernah copot Dirjen Imigrasi imbas kasus Harun Masiku

Menilik ke belakang, pada 2020, Yasonna Laoly pernah mencopot Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Franky Sompie.

Saat itu, Yasonna masih menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pencopotan tersebut buntut dari kekeliruan data informasi mengenai kembalinya Harun Masiku ke Indonesia.

Yasonna mengeklaim, pencopotan Ronny dari jabatan Dirjen Imigrasi agar memudahkan penyelidikan keterlambatan informasi kepulangan buron Harun Masiku.

"Untuk supaya terjadi betul-betul hal yang independen, supaya jangan ada terjadi conflict of interest nanti," ujarnya saat itu, seperti diberitakan Kompas.com, Selasa (28/1/2020).

Sebelumnya, pada 16 Januari 2020, Yasonna mengungkapkan Harun Masiku masih berada di luar negeri setelah terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020.

Namun, pada 22 Januari 2020, Dirjen Imigrasi Ronny Sompie mengakui bahwa Harun telah tiba di Indonesia sejak 7 Januari 2020.

Adanya informasi dari Imigrasi mengundang anggapan bahwa Yasonna Laoly telah merintangi penyidikan karena memberikan keterangan tidak benar soal keberadaan Harun Masiku.

Hingga pada 23 Januari 2020, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah organisasi lainnya pun melaporkan Menkumham Yasonna Laoly ke KPK.

Kemenkumham klaim ada keterlambatan informasi

Menanggapi, Ronny Sompie mengeklaim telah menyampaikan informasi dengan benar dan tidak merekayasa data lalu lintas penerbangan.

Dia juga membantah anggapan yang menyebut Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan informasi keliru.

Menurut Ronny, penjelasan yang disampaikan Yasonna berasal dari data Ditjen Imigrasi per 13 Januari 2020.

Saat itu, Ditjen Imigrasi baru mencatat Harun Masiku terbang ke Singapura pada Senin (6/1/2020).

Kedatangan Harun pada Selasa (7/1/2020), kata Ronny, tak tercatat diduga karena perubahan sistem di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta.

Setelah menelusuri rekaman CCTV bandara, Imigrasi akhirnya dapat memastikan Harun Masiku memang telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 pukul 17.34 WIB, menggunakan pesawat Batik Air.

"Data yang beliau (Yasonna) berikan itu adalah data dari hasil kajian Ditjen Imigrasi tanpa rekayasa juga tanpa arahan Menkumham untuk merekayasa data tersebut," kata Ronny, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (25/1/2020).

Di sisi lain, Yasonna membentuk tim independen guna memeriksa kasus terlambatnya informasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia.

Tim tersebut diisi oleh Direktorat Siber Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), dan Ombudsman.

Yasonna pun menyebutkan, dengan Ronny Sompie yang tak lagi menjabat Dirjen Imigrasi, maka penyelidikan dapat terlaksana dengan baik.

"Karena saya mau ini betul-betul terbuka dan tim nanti bisa melacak mengapa terjadi delay (informasi), mengapa data itu tersimpan di PC bandara terminal 2," papar Yasonna pada 2020.

Yasonna diperiksa KPK sebagai saksi

Pekan lalu, Yasonna diperiksa tim penyidik KPK sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDI-P dan eks Menteri Hukum dan HAM.

Dalam kapasitas sebagai mantan Menkumham, dia diperiksa terkait perpindahan Harun Masiku ke luar dan dalam negeri.

Sementara, dalam kapasitas sebagai Ketua DPP PDI-P, dia mengaku dimintai keterangan terkait surat permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung (MA) mengenai penetapan calon legislatif (caleg) yang meninggal dunia pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Yasonna mengatakan, fatwa tentang Putusan Nomor 57 P/HUM/2019 tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan tafsiran terkait penetapan caleg yang sudah meninggal.

Menurut dia, MA juga sudah membalas surat yang dikirimkan DPP PDI-P dan memberikan pertimbangan hukum.

"Mahkamah Agung membalas fatwa itu dengan pertimbangan hukum soal diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih," kata Yasonna pada Rabu (18/12/2024), dikutip dari Kompas.com, Rabu (25/12/2024).

Sementara itu, permintaan pencegahan Yasonna Laoly ke keluar negeri tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024, dan berlaku selama enam bulan.

Selain Yasonna Laoly, KPK juga mencegah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto ke luar negeri, menyusul penetapan statusnya menjadi tersangka pada Selasa (24/12/2024).

"Larangan bepergian ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi," kata Tessa dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

(Sumber: Kompas.com/Aryo Putranto Saptohutomo, Rakhmat Nur Hakim, Ardito Ramadhan | Editor: Kristian Erdianto, Diamanty Meiliana)

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia memulangkan lima terpidana kasus Bali Nine ke Australia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Minggu (15/12/2024).

Kasus Bali Nine adalah kasus narkoba dengan sembilan pelaku kelompok "Bali Nine" asal Australia, yang ditangkap pada 2005 karena menyelundupkan 8,2 kilogram heroin keluar Bali.

Kelima narapidana yang dipulangkan adalah Matthew James Norman, Scott Anthony Rush, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens.

Mereka dipindahkan melalui kesepakatan practical arrangement antara pemerintah Indonesia dan Australia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemindahan didasari prinsip timbal balik atau resiprokal.

Selain itu, pemerintah Australia juga telah menyatakan menghormati kedaulatan dan keputusan pengadilan Indonesia.

"Kami memindahkan mereka ke Australia dalam status narapidana. Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan dalam bentuk apa pun," kata Yusril, dikutip dari Kompas.com, Minggu.

Lantas, seperti apa perjalanan kasus narkoba Bali Nine?

Kilas balik kasus Bali Nine

Bali Nine adalah julukan untuk sembilan narapidana Australia yang ditangkap di Bali karena kasus sindikat narkoba pada 2005.

Dari sembilan anggota, dua orang telah dieksekusi mati pada 2015, satu terpidana meninggal dalam penjara, satu telah bebas setelah menerima remisi, dan lima lainnya akan dipulangkan ke Australia.

Diberitakan Kompas.com, Rabu (29/4/2015), mereka ditangkap oleh kepolisian Indonesia setelah mendapat informasi dari Kepolisian Federal Polisi Australia.

Berikut lini masa kasus Bali Nine yang melibatkan sembilan warga negara Australia:

17 April 2005, ditangkap di bandara

Sembilan warga Australia ditangkap di Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan tuduhan berupaya menyelundupkan lebih dari 8 kilogram heroin keluar dari Indonesia.

Martin Stephens (29 tahun), Renae Lawrence (27 tahun), Scott Rush (19 tahun), dan Michael Czugaj (19 tahun) ditangkap di bandara, dengan mengikat paket heroin ke tubuh mereka.

Mereka membawa heroin yang dikaitkan di tubuh, dengan perincian Renae 2,7 kilogram, Scott 1,3 kilogram, dan Michael 1,75 kilogram heroin.

Sementara itu, tiga lainnya, Si Yi Chen (20 tahun), Tan Duc Thanh Nguyen (21 tahun), dan Matthew Norman (18 tahun) ditangkap di Hotel Maslati, dekat Pantai Kuta, dengan kepemilikan 300 gram heroin.

Andrew Chan (22 tahun) dan Myuran Sukumaran (24 tahun) ditangkap di bandara karena dianggap terkait dengan tujuh orang yang sudah diamankan.

Kepolisian Federal Australia (AFP) pun mengonfirmasi telah memberikan informasi kepada kepolisian Indonesia untuk menyelidiki upaya penyelundupan heroin tersebut.

11 Oktober 2005, persidangan kasus Bali Nine dimulai

Persidangan pertama untuk Martin Stephens, Michael Czugaj, dan Myuran Sukumaran berlangsung pada 11 Oktober 2005 di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Bali.

Keesokan harinya, pada 12 Oktober 2005, persidangan digelar untuk Matthew Norman, Si Yi Chen, dan Tan Duch Than Nguyen.

Hari berikutnya, pada 13 Oktober 2005, giliran Andrew Chan dan Scott Rush yang memenuhi panggilan persidangan di PN Denpasar.

Sementara itu, persidangan untuk Renae Lawrence digelar pada 14 Oktober 2005.

13 Februari 2006, pelaku pertama kali dijatuhi hukuman

Majelis hakim menjatuhi terdakwa Renae Lawrence dan Scott Rush dengan hukuman penjara seumur hidup.

Hakim menilai, tidak ada bukti untuk mendukung klaim bahwa mereka telah dipaksa membawa obat-obatan dengan ancaman anggota keluarga akan dibunuh.

Pada 14 Februari 2006, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati karena dinilai telah menyediakan uang, tiket pesawat, dan hotel kepada para penyelundup.

Sementara itu, oleh PN Denpasar, Michael Czugaj dan Martin Stephens dihukum penjara seumur hidup.

Menyusul pada 15 Februari 2006, Matthew Norman, Si Yi Chen, dan Tan Duc Thanh Nguyen diputuskan bersalah dengan hukuman penjara seumur hidup.

6 September 2006, hukuman diperberat dan diringankan

Hukuman bagi Scott Rush, Thanh Nguyen, Si Yi Chen, dan Matthew Norman diperberat menjadi hukuman mati setelah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar.

Di tingkat banding, hukuman Michael Czugaj sempat dikurangi menjadi 20 tahun pada 2006. Namun, di tingkat kasasi, MA memvonisnya dengan penjara seumur hidup.

Hukuman mati bagi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran tidak berubah setelah PT Denpasar menolak permohonan banding keduanya.

Berbeda nasib, seperti dikutip Kompas.com, Minggu (1/12/2024), Renae Lawrence, satu-satunya wanita dalam kelompok Bali Nine, awalnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Kendati demikian, hukumannya dikurangi menjadi 20 tahun setelah banding. Hukumannya kemudian dikurangi lebih dari enam tahun karena dianggap berperilaku baik dan menerima remisi hari libur nasional.

27 Juli 2007, PM Australia bicara soal kasus Bali Nine dengan SBY

Perdana Menteri (PM) Australia saat itu, John Howard mengaku telah membicarakan kasus yang menimpa sembilan warganya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sebuah pertemuan.

"Saya merasa masalah tersebut layak dibicarakan karena menarik banyak perhatian di Australia," ujar Howard.

6 Maret 2008, MA meringankan hukuman

MA memutuskan mengurangi hukuman mati bagi Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen, dan Matthew Norman menjadi penjara seumur hidup.

Pada 13 April 2010, Martin Stephens mencoba agar keputusan hukuman seumur hidupnya ditinjau ulang, tetapi kemudian ditolak 10 bulan kemudian.

Pada Agustus tahun yang sama, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran kembali mengajukan upaya hukum agar tidak dihukum mati.

Dalam persidangan, mereka mengungkapkan penyesalan dan memohon ampun. Kepala Penjara Kerobokan pun bersaksi bahwa keduanya memberikan kontribusi di penjara dengan menggelar pelatihan komputer dan seni.

Sementara itu, Scott Rush mengajukan banding terakhirnya pada 26 Agustus 2010 dengan membawa surat dari Kepolisian Federal Australia yang menyatakan dirinya memainkan peran kecil dalam kasus penyelundupan heroin.

Komisaris AFP Mick Keelty turut ikut bersaksi di persidangan.

Baru pada 11 Mei 2011, MA memutuskan mengurangi hukuman bagi Scott Rush dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup.

13 Mei 2012, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran memohon grasi

Andrew Chan meminta grasi atau pengampunan kepada Presiden SBY agar tidak dieksekusi mati, sehingga dapat terus hidup dan memperbaiki diri.

Kepala Lapas Kerobokan, I Gusti Ngurah Wiratna mengatakan, permohonan ini didasarkan pada usia Chan yang masih muda.

Kemudian, pada 9 Juli 2012, Myuran Sukumaran juga ikut mengajukan permohonan grasi.

Pada akhir 2012, Kejaksaan Agung memberikan penangguhan eksekusi mati hingga satu tahun bagi keduanya.

11 Desember 2014, Jokowi menyatakan tidak ada ampun

Dalam sebuah pidato yang disampaikan di hadapan sejumlah mahasiswa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tidak ada pengampunan bagi mereka yang terlibat dalam kasus narkoba, kendati permintaan grasi telah banyak menanti.

Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop mengatakan, dia menghargai sistem hukum yang berlaku di negara lain, tetapi tetap mengupayakan jalur diplomatik.

17 Januari 2015, PM Abbott meminta pembatalan eksekusi

PM Australia, Tony Abbott, mendekati Presiden Jokowi secara langsung agar memberikan pengampunan kepada Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

Juru Bicara PM Australia mengatakan, Pemerintah Australia terus berupaya agar mencegah eksekusi kedua warganya di Indonesia.

Pada 20 Januari 2015, Tony Abbott kembali menyurati Jokowi untuk menerima permohonan grasi kedua terpidana mati.

29 April 2015, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dieksekusi mati

Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dieksekusi oleh regu tembak di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, pada 29 April 2015 pukul 00.35 WIB.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.com, Rabu (29/4/2015), jenazah terpidana kemudian dibersihkan dan mulai diantarkan kepada pihak keluarga pada pukul 04.30 WIB.

19 Mei 2018, Tan Duc Thanh Nguyen meninggal

Terpidana kasus Bali Nine, Tan Duc Thanh Nguyen, meninggal dunia karena sakit kanker lambung pada 19 Mei 2018.

Terpidana penjara seumur tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit MRCCC Siloam, dan jenazahnya diterbangkan ke Australia pada bulan yang sama.

Sementara itu, Renae Lawrence dibebaskan pada 2018 di usia 41 tahun setelah menjalani lebih dari 13 tahun penjara.

Lebih dari empat tahun kemudian, pada Minggu (15/12/2024) lalu, lima terpidana kasus Bali Nine, yakni Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens pun dipulangkan ke Australia dengan status sebagai narapidana.

(Sumber: Kompas.com/Aryo Putranto Saptohutomo, Abba Gabrillin, Aditya Jaya Iswara)

JAKARTA - Seorang perempuan warga negara Myanmar ditangkap petugas Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Cilacap karena menggunakan identitas palsu saat membuat paspor . Dia seolah-olah menjadi WNI agar bisa membuat paspor Indonesia.

Identitasnya Nang Phong (NP, usia 47) kelahiran Tachileik, Myanmar, 15 Desember 1977. NP saat itu hendak membuat paspor WNI di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap pada Selasa (3/12/2024) sekitar pukul 08.30 WIB.

"Dari fisik, penampilan, layaknya WNI (Warga Negara Indonesia), tapi yang tidak bisa dihindari adalah bahasa. Dia tidak fasih berbahasa Indonesia, dari sini petugas yang teliti saat wawancara akhirnya bisa mengidentifikasi dia adalah WNA (Warga Negara Asing)," kata Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jateng, Is Edy Eko Putranto, di kantornya, Kota Semarang, Selasa (10/12/2024).



Is Edy mengemukakan NP ini sudah mendaftar melalui aplikasi M-Paspor dan diberikan nomor antrean layanan paspor, mendapatkan nomor antrean A3. Saat sesi wawancara, termasuk tujuan pembuatannya, NP ini kesulitan menjawab. Dia sempat ke depan loket biro perjalanan umroh dari PT Siap Umroh Haji. Pihak biro umroh tersebut sempat menyebut NP mengalami gangguan pendengaran dan sedikit pemalu. Petugas Imigrasi tak percaya begitu saja, makin mencurigainya hingga terungkap identitas aslinya.

Ketika hendak membuat paspor, NP alias S itu menggunakan identitas KTP lengkap dengan Kartu Keluarga, bernama Sarina, kelahiran Kebumen, 15 Agustus 1978, dengan NIK 1220035508780003. Alamatnya di Jalan Karya Wisata Taman Johor Baru Blok A2 nomor 14 LK.X, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara.

Identifikasi petugas, NP alias S punya nomor paspor MCG644432 berlaku 21 November 2022 sampai 20 November 2027. Visa/Izin tinggalnya teregister: BVK/Visa Indeks 2A37, masuk melalui TPI Soekarno?Hatta pada 15 November 2024 berlaku hingga 14 Desember 2024. NP alias S itu diperistri WNI asal Kebumen dan tinggal di Kebumen, Jateng.

"Belum punya anak. Diduga ingin menghindar dari overstaynya. Kami masih identifikasi lebih lanjut, termasuk identitas yang dia gunakan (untuk membuat paspor)," sambungnya.

Is Edy menambahkan, saat ini NP alias S ditahan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Semarang. dia dijerat Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, ancaman hukumannya pidana maksimal 5 tahun penjara dan pidana denda maksimal Rp500juta.

Pelaku merupakan warga negara Myanmar yang memiliki izin tinggal yang sudah kedaluwarsa sekitar 1 tahun.

Semarang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Cilacap, Jawa Tengah, memproses secara hukum upaya seorang warga negara Myanmar berinisial NP saat akan mengurus pembuatan paspor dengan menggunakan identitas sebagai warga negara Indonesia.

Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Is Edy Eko Putranto di Semarang, Selasa, mengatakan bahwa penggagalan pembuatan paspor oleh warga negara asing tersebut oleh petugas Imigrasi Cilacap pada 3 Desember 2024

Is Edy mengungkapkan bahwa peristiwa itu bermula ketika pelaku mendaftar untuk membuat paspor dengan mendatangi Kantor Imigrasi Cilacap untuk proses foto dan wawancara.

"Pelaku ini menggunakan identitas atas nama Sarina, warga Kota Medan yang tercatat sebagai penduduk dengan kelahiran Kebumen," katanya.

Menurut dia, petugas curiga saat proses wawancara dengan pelaku saat pembuatan paspor.

"Pelaku ini ternyata tidak fasih berbahasa Indonesia," katanya.

Berdasarkan kecurigaan tersebut, kata dia, petugas lantas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mengetahui pelaku merupakan warga negara asing.

Ia menjelaskan bahwa pelaku merupakan warga negara Myanmar yang memiliki izin tinggal yang sudah kedaluwarsa sekitar 1 tahun.

Selain itu, kata dia, pelaku memiliki seorang suami berkewarganegaraan Indonesia yang tinggal di Kebumen.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selama menjalani proses hukum, lanjut dia, pelaku akan dititipkan di Rumah Detensi Imigrasi Semarang.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Tim Pembina Samsat Wilayah Hukum Polda Banten yang terdiri dari Ditlantas Polda Banten, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, dan PT Jasa Raharja Cabang Banten menggelar giat Bakti Sosial Korban Bencana Alam Banjir di Pagelaran, Patia, Kabupaten Pandeglang, Jumat (6/12/2024).

Giat ini dilakukan dihadiri oleh Kapolda Banten, Bupati Pandeglang, PJU Polda Banten, Kapolres Pandeglang, Kepala Badan Pendapatan Banten, Sekretaris Badan Pendapatan Banten, Kepala UPTD PPD Pandeglang, Kepala Cabang Jasa Raharja, Wadir Lantas Polda Banten, dan PJU Ditlantas Polda Banten yang merupakan wujud bakti kepedulian Tim Pembina Samsat Polda Banten untuk korban bencana alam dimana bentuk kepedulian dengan mengirimkan bantuan berupa Air Mineral, Susu, Beras, Telur, Pembalut, Makanan ringan, kebutuhan alat mandi, dan tersedia Kendaraan dapur lapangan polda banten yang menyediakan makanan di posko bantuan.

“Giat ini merupakan bagian yang mempunyai arti bahwa pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat baik itu dalam rangka penanggulangan bencana dan hal lain tugas kepemerintahan, hari ini pun, kolaborasi Forkopimda hadir dari Pemerintah Provinsi Banten yaitu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial kemudian di sisi lain Tim Pembina Samsat Polda Banten telah melakukan bantuan sosial bekerja sama dengan Ditlantas Polda Banten dan PT Jasa Raharja bagian dari bagaimana kita melakukan upaya kepedulian sosial kepada masyarakat yang sedang menyintas persoalan bencana ini, kami berharap bantuan paket sembako ini dapat bermanfaat bagi masyarakat korban banjir,” ujar Deni.

Dalam kesempatan yang sama Dirlantas Polda Banten menjelaskan, “Kami Tim Pembina Samsat Provinsi Banten melaksanakan giat bakti sosial kepada masyarakat pagelaran yang terkena bencana banjir mudah-mudahan dapat membantu dan cepat teratasi serta sedikit bisa meringankan beban masyarakat.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Cabang PT Jasa Raharja Saldhy Putranto. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk empati serta kepedulian sosial dari Tim Pembina Samsat Provinsi Banten kepada masyarakat yang terkena banjir. Dia berharap semoga kegiatan ini bisa membantu dan sedikit meringankan beban masyarakat sekitar.