Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa ekstradisi buron kasus korupsi proyek KTP elektronik Paulus Tannos tinggal menunggu sidang di Singapura karena seluruh dokumen telah diserahkan kepada Menteri Luar Negeri.

“Paulus Tannos tinggal menunggu sidang. Semua dokumennya sudah lengkap kami serahkan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan kepada otoritas Singapura,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu.

Seluruh dokumen terkait ekstradisi Paulus Tannos telah dipenuhi. Untuk itu, Supratman berharap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dapat dipulangkan agar dituntut sesuai dengan hukum Indonesia.

“Saat ini kita berharap mudah-mudahan yang bersangkutan mau secara sukarela untuk bisa minta untuk pulang menghadapi tuntutan hukum di sini,” ujar Menteri Hukum.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkum Widodo mengatakan bahwa dokumen afidavit untuk persidangan ekstradisi Paulus Tannos telah diberikan ke pemerintah Singapura.

"Dokumen sudah dibundel, dan dikirimkan ke Singapura," ujar Widodo di Gedung Direktorat Jenderal AHU Kemenkum, Jakarta, Selasa (29/4).

Menurut Widodo, dokumen tersebut telah diterima oleh otoritas Singapura. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia tinggal menunggu proses yudisial terhadap yang bersangkutan.

Pada kesempatan yang lain, Widodo juga mengatakan bahwa sidang pendahuluan (committal hearing) mengenai kelayakan ekstradisi Paulus Tannos akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 25 Juni 2025.

“Kita berharap, kalau dari pihak mereka tidak ada perlawanan dan bisa menerima, segera. Langsung penetapan (ekstradisi) cepat,” ucap Dirjen AHU di kantornya, Selasa (15/4).

Paulus Tannos merupakan buron KPK dan masuk daftar pencarian orang sejak 19 Oktober 2021. Paulus Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi setempat, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

Pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan bahwa Tannos sudah ditangkap. Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan.

Paulus Tannos tinggal menunggu sidang. Semua dokumennya sudah lengkap kami serahkan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan kepada otoritas Singapura

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa ekstradisi buron kasus korupsi proyek KTP elektronik Paulus Tannos tinggal menunggu sidang di Singapura karena seluruh dokumen telah diserahkan kepada Menteri Luar Negeri.

“Paulus Tannos tinggal menunggu sidang. Semua dokumennya sudah lengkap kami serahkan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan kepada otoritas Singapura,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu.

Seluruh dokumen terkait ekstradisi Paulus Tannos telah dipenuhi. Untuk itu, Supratman berharap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dapat dipulangkan agar dituntut sesuai dengan hukum Indonesia.

“Saat ini kita berharap mudah-mudahan yang bersangkutan mau secara sukarela untuk bisa minta untuk pulang menghadapi tuntutan hukum di sini,” ujar Menteri Hukum.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkum Widodo mengatakan bahwa dokumen afidavit untuk persidangan ekstradisi Paulus Tannos telah diberikan ke pemerintah Singapura.

"Dokumen sudah dibundel, dan dikirimkan ke Singapura," ujar Widodo di Gedung Direktorat Jenderal AHU Kemenkum, Jakarta, Selasa (29/4).

Menurut Widodo, dokumen tersebut telah diterima oleh otoritas Singapura. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia tinggal menunggu proses yudisial terhadap yang bersangkutan.

Pada kesempatan yang lain, Widodo juga mengatakan bahwa sidang pendahuluan (committal hearing) mengenai kelayakan ekstradisi Paulus Tannos akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 25 Juni 2025.

“Kita berharap, kalau dari pihak mereka tidak ada perlawanan dan bisa menerima, segera. Langsung penetapan (ekstradisi) cepat,” ucap Dirjen AHU di kantornya, Selasa (15/4).

Paulus Tannos merupakan buron KPK dan masuk daftar pencarian orang sejak 19 Oktober 2021. Paulus Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi setempat, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

Pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan bahwa Tannos sudah ditangkap. Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Paulus Tannos tinggal menunggu sidang. Semua dokumennya sudah lengkap kami serahkan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan kepada otoritas Singapura

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa ekstradisi buron kasus korupsi proyek KTP elektronik Paulus Tannos tinggal menunggu sidang di Singapura karena seluruh dokumen telah diserahkan kepada Menteri Luar Negeri.

“Paulus Tannos tinggal menunggu sidang. Semua dokumennya sudah lengkap kami serahkan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan kepada otoritas Singapura,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu.

Seluruh dokumen terkait ekstradisi Paulus Tannos telah dipenuhi. Untuk itu, Supratman berharap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dapat dipulangkan agar dituntut sesuai dengan hukum Indonesia.

“Saat ini kita berharap mudah-mudahan yang bersangkutan mau secara sukarela untuk bisa minta untuk pulang menghadapi tuntutan hukum di sini,” ujar Menteri Hukum.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkum Widodo mengatakan bahwa dokumen afidavit untuk persidangan ekstradisi Paulus Tannos telah diberikan ke pemerintah Singapura.

"Dokumen sudah dibundel, dan dikirimkan ke Singapura," ujar Widodo di Gedung Direktorat Jenderal AHU Kemenkum, Jakarta, Selasa (29/4).

Menurut Widodo, dokumen tersebut telah diterima oleh otoritas Singapura. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia tinggal menunggu proses yudisial terhadap yang bersangkutan.

Pada kesempatan yang lain, Widodo juga mengatakan bahwa sidang pendahuluan (committal hearing) mengenai kelayakan ekstradisi Paulus Tannos akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 25 Juni 2025.

“Kita berharap, kalau dari pihak mereka tidak ada perlawanan dan bisa menerima, segera. Langsung penetapan (ekstradisi) cepat,” ucap Dirjen AHU di kantornya, Selasa (15/4).

Paulus Tannos merupakan buron KPK dan masuk daftar pencarian orang sejak 19 Oktober 2021. Paulus Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi setempat, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

Pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan bahwa Tannos sudah ditangkap. Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meyakini, sinergitas antara TNI-Polri semakin kuat. Pernyataan itu, dilontarkan Supratman saat menanggapi adanya perintah pengamanan kantor kejaksaan seluruh Indonesia oleh prajurit TNI.

Supratman enggan berkomentar terkait Surat Telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menginstruksikan jajaran TNI menjaga kantor kejaksaan. Supratman mengatakan, akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada.

"Kita tidak membicarakan itu dalam implementasi ya. Tapi nanti kami akan mencoba untuk menyampaikan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada," ucap Supratman di Kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).



Dalam Telegram tersebut, Penglima TNI memerintahkan pengerahan personel dan alat perlengkapan dalam rangka dukungan pengamanan terhadap Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia.

Dalam Surat Telegram itu, tertulis personel yang akan diturunkan dalam pengamanan di Kejati sebanyak 30 orang dan 10 personel untuk pengamanan di Kejari.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi membenarkan pengerahan prajurit militer untuk pengamanan kantor Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia. Kristomei menegaskan, pengamanan itu merupakan bentuk kerja sama antara TNI dan Kejaksaan.

"Surat telegram tersebut merupakan bagian dari kerja sama pengamanan yang bersifat rutin dan preventif, sebagaimana yang juga telah berjalan sebelumnya," ujar Ktistomei, Minggu 11 Mei 2025.

Kristomei menekankan, perbantuan pengamanan kantor Kejaksaan itu merupakan implementasi kerja sama TBI dan Kejaksaan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor NK/6/IV/2023/TNI tanggal 6 April 2023.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan, Presiden Prabowo Subianto mendukung percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Supratman mengatakan, Kepala Negara ingin RUU Perampasan Aset bisa segera disepakati oleh pemerintah dan DPR.

“Presiden sudah mengatakan, beliau mendukung untuk sesegera mungkin undang-undang perampasan aset itu bisa diselesaikan,” ujar Supratman, saat ditemui di kantor Kemenkum, Rabu (14/5/2025).

Supratman menegaskan bahwa pembentukan undang-undang harus melalui mekanisme politik.

Ia menyebut, Presiden juga telah menjalin komunikasi dengan para pimpinan partai politik terkait hal tersebut.

“Tetapi di lain sisi saya selalu sampaikan bahwa yang namanya produk undang-undang itu adalah produk politik. Menteri Sekretaris Negara juga sudah menyampaikan bahwa Presiden dalam hal ini sudah berkomunikasi dengan seluruh ketua-ketua umum partai politik,” kata dia.

Pemerintah masih melihat opsi terbaik untuk mendorong percepatan pembahasan RUU tersebut, apakah tetap menjadi usul inisiatif pemerintah atau justru lewat inisiatif DPR.

“Saat ini ada keinginan, jadi dua keinginan. Nanti kita lihat apa yang menjadi keputusan kita dalam penyusunan prolegnas yang akan datang. Apakah akan tetap menjadi inisiatif pemerintah atau kemungkinan untuk lebih cepatnya ini bisa menjadi inisiatif DPR,” ujar dia.

Supratman mengatakan, telah meminta Direktur Jenderal Perundang-undangan (Dirjen PP) Dhahana Putra untuk segera berkoordinasi dengan Badan Legislasi DPR guna mempercepat proses tersebut.

Dirjen PP bertugas untuk mengurus program legislasi nasional (prolegnas) pemerintah.

“Jadi, ini pilihan-pilihan, nanti kita lihat. Saya sudah minta kepada Direktur Jenderal Perundang-Undangan yang bertanggung jawab yang mengurus prolegnas untuk sesegera mungkin berkoordinasi dengan badan legislasi di Parlemen,” kata Supratman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, seluruh dokumen yang diminta Otoritas Singapura terkait proses ekstradisi buron kasus E-KTP, Paulus Tannos, sudah lengkap.

Dia mengatakan, proses hukum Paulus Tannos di Singapura tinggal menunggu persidangan.

"Paulus Tannos tinggal tunggu sidang, semua dokumennya sudah lengkap kami serahkan kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan kepada Otoritas Singapura," kata Supratman, di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Meski demikian, Supratman mengatakan, pemerintah berharap Paulus Tannos secara sukarela pulang ke Indonesia untuk menghadapi proses hukumnya.

"Saat ini kita berharap mudah-mudahan yang bersangkutan mau secara sukarela untuk bisa minta untuk pulang menghadapi tuntutan hukum di sini," ujar dia.

Paulus Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.

Perusahaan itu terlibat dalam pengadaan proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah.

Namanya masuk DPO pada 22 Agustus 2022.

KPK mengatakan, Paulus Tannos menggugat keabsahan penangkapan sementara atau provisional arrest di Pengadilan Singapura.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, proses persidangan tersebut akan berjalan di Singapura.

"Sampai dengan saat ini di Singapura sendiri juga masih berproses, kalau saya tidak salah, pengadilan. Mungkin mirip seperti proses praperadilan di Indonesia. Saya tidak bisa menyamakan apple to apple karena beda sistem hukum," kata Tessa, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

"Bahwa yang bersangkutan menguji keabsahan provisional arrest yang dilakukan otoritas sana atas permintaan dari Indonesia, masih berjalan kalau saya tidak salah," ujar dia.

Meski demikian, Tessa mengatakan, KPK tidak hanya menunggu sampai ada putusan pengadilan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal ini disampaikan Supratman merespons pertanyaan wartawan soal aksi premanisme berbadan ormas yang marak terjadi di Indonesia.

Menurut dia, Kementerian Hukum akan menindaklanjuti apabila sudah ada keputusan resmi dari pemerintah.

“Kan kita tahu bersama, untuk pengawasan yang terkait ormas itu tugasnya Kementerian Dalam Negeri,” kata Supratman saat ditemui di kantor Kemenkum, Selasa (14/5/2025).

Supratman menjelaskan, bila ada keputusan pemerintah terkait penertiban ormas, termasuk yang melibatkan kementerian lain, maka akan disampaikan Kemenkum untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Politikus Partai Gerindra ini menekankan bahwa jika ada ormas yang bermasalah bisa saja dibekukan izinnya setelah ada tindakan dari Kemendagri.

“Kalau nanti ada keputusan pemerintah, termasuk dari Kementerian Dalam Negeri yang melibatkan kementerian-kementerian yang lain, karena sesuai. Saya rasa arahan Presiden sudah jelas ya, bahwa badan hukumnya dibekukan, nah itu pasti disampaikan ke kami,” ucapnya.

Supratman menambahkan, pembekuan badan hukum ormas nantinya akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), namun saat ini pihaknya masih menunggu langkah konkret dari Kemendagri jika ditemukan ada pelanggaran.

“Nanti di AHU yang akan melakukan itu. Tapi sampai saat ini kita menunggu dari Kementerian Dalam Negeri,” ucapnya.

Jakarta -

Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset belum dibahas DPR RI meski Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan dukungan. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Prabowo sudah berkomunikasi dengan ketua umum partai politik terkait RUU Perampasan Aset.

"Saya selalu sampaikan bahwa yang namanya produk undang-undang itu adalah produk politik. Menteri Sekretaris Negara juga sudah menyampaikan bahwa Presiden dalam hal ini sudah berkomunikasi dengan seluruh Ketua-Ketua Umum Partai Politik," kata Supratman kepada wartawan di Kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Supratman belum memastikan apakah nantinya RUU Perampasan Aset bakal jadi inisiatif DPR atau pemerintah. Namun, pihaknya mendukung RUU itu masuk dalam pembahasan.

"Nanti kita lihat apa yang menjadi keputusan kita dalam penyusunan prolegnas yang akan datang. Apakah akan tetap menjadi inisiatif pemerintah atau kemungkinan untuk lebih cepatnya ini bisa menjadi inisiatif DPR. Jadi ini pilihan-pilihan, nanti kita lihat," ujarnya.

Kini Kemenkum terus memantau perkembangan soal RUU tersebut. Bahkan Menkum memerintahkan jajarannya untuk berkomunikasi dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR untuk memasukkan RUU tersebut ke Prolegnas.

"Saya sudah minta kepada Direktur Jenderal Perundang-Undangan yang bertanggung jawab yang mengurus prolegnas untuk sesegera mungkin berkoordinasi dengan badan legislasi di Parlemen," ungkap Supratman.

Simak juga Video Mensesneg: Prabowo Pilih Komunikasi ke DPR Soal RUU Perampasan Aset

(eva/eva)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto berkomunikasi ke para ketua umum partai politik (parpol) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

"Menteri Sekretaris Negara juga sudah menyampaikan bahwa Presiden dalam hal ini sudah berkomunikasi dengan seluruh ketua-ketua umum partai politik," kata Supratman di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Supratman mengatakan, setiap produk undang-undang merupakan produk politik.

Karenanya, kata dia, Presiden Prabowo mulai menjalin komunikasi dengan para pucuk pimpinan parpol.

"Saya selalu sampaikan bahwa yang namanya produk undang-undang itu adalah produk politik," ujarnya.

Supratman mengatakan, saat Prabowo berkomunikasi dengan para ketum parpol, Kementerian Hukum akan melakukan dialog dengan DPR RI.

Ia mengatakan, pemerintah masih melihat opsi terbaik untuk mendorong percepatan pembahasan RUU tersebut, baik menjadi usulan inisiatif pemerintah atau lewat inisiatif DPR.

"Jadi ini pilihan-pilihan, nanti kita lihat. Saya sudah minta kepada Direktur Jenderal Perundang-Undangan yang bertanggung jawab yang mengurus prolegnas untuk sesegera mungkin berkoordinasi dengan badan legislasi di Parlemen," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset yang disampaikannya dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Di hadapan ratusan ribu buruh yang hadir, Prabowo menegaskan dukungan terhadap RUU Perampasan Aset untuk melawan koruptor.

"Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung!" ujar Prabowo dari atas panggung.

Prabowo pun melanjutkan seruannya dengan mengajak buruh untuk bersama-sama melanjutkan perlawanan terhadap korupsi di Indonesia.

"Bagaimana? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?" tanya Prabowo, dijawab setuju oleh ratusan ribu buruh yang memadati Lapangan Monas.

Kalau dia tidak punya izin maka otomatis status kewarganegaraannya hilang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Satria Arta Kumbara, mantan anggota Inspektorat Korps Marinir TNI Angkatan Laut, tidak lagi berstatus sebagai warga negara Indonesia usai mengikuti operasi militer di Rusia.

Supratman saat ditemui di Kantor Kemenkum, Jakarta, Rabu, mengatakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait gugurnya status WNI Satria tersebut.

“Sementara ini akan berkoordinasi dengan duta besar kita yang ada di Rusia untuk menyampaikan nanti kepada yang bersangkutan bahwa status kewarganegaraannya secara otomatis hilang berdasarkan undang-undang,” kata dia.

Dijelaskan Supratman, prajurit TNI yang ingin menjadi tentara aktif negara asing harus mendapatkan izin Presiden. Dalam konteks Satria, yang bersangkutan telah dinyatakan desersi atau lari meninggalkan dinas ketentaraan karena terlibat dalam operasi militer Rusia.

“Kalau dia tidak punya izin maka otomatis status kewarganegaraannya hilang,” Menkum menegaskan.

Sersan Dua (Serda) Satria Arta Kumbara viral di media sosial TikTok karena diduga ikut serta dalam operasi militer Rusia. Melalui video yang diunggah akun @zstorm689, terlihat dua foto seorang pria yang sama dengan mengenakan seragam berbeda: TNI AL dan tentara Rusia.

Foto itu bertuliskan bahwa dahulu pria tersebut merupakan mantan prajurit Marinir TNI AL, tetapi sekarang menjadi anggota militer Rusia yang berperang di Ukraina. Pada akun tersebut, terdapat pula dua video lainnya yang menampilkan foto pria itu sedang melakukan operasi militer bersama tentara Rusia.

Pada mulanya, nama pria dalam video yang viral itu tidak diketahui. Namun setelah itu, TNI AL mengonfirmasi bahwa pria tersebut bernama Satria.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hadi mengatakan Satria sudah dipecat dari keanggotaan Inspektorat Korps Marinir, berdasarkan putusan in absentia (putusan dengan ketidakhadiran terdakwa) Pengadilan Militer (Dilmil) II-08 Jakarta pada 6 April 2023.

"Dalam putusan itu, yang bersangkutan telah dipidana penjara selama 1 tahun dan terdapat pula tambahan pidana berupa pemecatan," ujar Laksma TNI Wira kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (10/5).

Dia menjelaskan, Satria melakukan desersi sejak 13 Juni 2022 hingga saat ini. Oleh karena itu, Dilmil II-08 menjatuhkan hukuman berdasarkan Putusan Perkara Nomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 Tanggal 6 April 2023 dan Akte Berkekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 Tanggal 17 April 2023.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) meneken nota kesepahaman (MoU) dengan 20 kementerian/lembaga (K/L) dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kolaborasi, koordinasi, serta harmonisasi hukum antarsektor.

Penandatanganan dilakukan di Graha Pengayoman, Jakarta, Rabu, dengan dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas serta perwakilan 20 K/L, diantaranya Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso.

“Dengan kerjasama lintas kementerian ini tentu ini menjadi sesuatu hal yang sangat baik. Soliditas di antara seluruh kementerian akan nampak bahwa ego sektoral harus kita kesampingkan untuk tujuan yang baik, tujuan bersama dalam berbangsa dan bernegara,” ucap Supratman usai penandatanganan itu.

Adapun 20 K/L yang menandatangani nota kesepahaman dengan Kemenkum, antara lain, Mahkamah Agung, Bank Indonesia, ⁠Polri, ⁠Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kehutanan.

Berikutnya, ⁠Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koperasi, Kementerian Ekonomi Kreatif, ⁠Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), ⁠Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perdagangan, serta ⁠Kementerian BUMN.

Kemudian, ⁠⁠Kementerian Perhubungan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, ⁠Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), ⁠Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, serta ⁠Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Dalam sambutannya, Supratman menjelaskan bahwa pascarestrukturasi, Kemenkum memiliki tiga direktorat jenderal (ditjen) yang siap berkolaborasi dengan K/L, yakni Ditjen Peraturan Perundang-Undangan (PP), Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Ditjen Kekayaan Intelektual (KI).

Ditjen PP, misalnya, memiliki keterkaitan langsung dengan K/L karena menyangkut soal penyusunan dan harmonisasi regulasi. Supratman menyebut Ditjen PP telah memiliki sistem i-Harmonisasi untuk pengharmonisan regulasi setingkat peraturan menteri, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden.

“Apa pun yang di bawah tingkatan undang-undang, dengan i-Harmonisasi yang kami kembangkan yang merupakan karya cipta anak sendiri di Ditjen PP, sekarang harmonisasi itu hanya membutuhkan waktu paling lama lima hari,” ujar Menteri Hukum.

Ia berpesan kepada K/L untuk senantiasa berkoordinasi dengan Kemenkum melalui Ditjen PP mulai dari perencanaan penyusunan regulasi. Dengan begitu, ia meyakini tata hukum Indonesia dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Di samping itu, Kemenkum melalui Ditjen AHU tengah menyiapkan transformasi digital dalam rangka percepatan Koperasi Merah Putih yang berkaitan dengan Kementerian Koperasi. Dalam hal ini, Ditjen AHU menyediakan sistem khusus untuk pendaftaran koperasi dimaksud.

“Saat ini kami membuat line khusus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih, seribu pendaftaran bisa bersamaan dalam satu jam. Artinya, dalam satu kali 24 jam, pendaftaran Koperasi Merah Putih yang oleh sistem langsung bisa disahkan itu bisa 24 ribu per hari,” ujarnya.

Di sisi lain, Kemenkum juga melakukan transformasi digital melalui Ditjen KI. Upaya ini, imbuh Supratman, berkaitan erat dengan tanggung jawab Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian BUMN.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta mengatakan bahwa kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam menciptakan iklim kerja yang sehat di tengah dinamika pembangunan nasional yang semakin kompleks.

Menurut Nico, nota kesepahaman ini dapat meningkatkan efektivitas kolaborasi antarsektor dalam pengembangan kebijakan dan layanan berbasis hukum, mengakselerasi regulasi dan transformasi digital pelayanan publik, serta mendukung pembangunan hukum nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Oleh sebab itu, Nico mengaku yakin penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenkum dan 20 K/L tidak hanya seremonial semata, tetapi juga menjadi bentuk komitmen bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Kegiatan ini merupakan momentum penting dan strategis serta menjadi tanggung jawab kita bersama dalam memperkuat sinergi lintas sektor demi mewujudkan dan mempercepat visi Indonesia Emas 2045,” ucap Nico.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan, eks TNI Angkatan Laut (AL) Satria Arta Kumbara memenuhi unsur kehilangan status kewarganegaraan Indonesia setelah mengikuti operasi militer Rusia tanpa izin presiden.

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Direktur Kewarganegaraan Republik Indonesia, terkait status kewarganegaraan Satria Arta Kumbara.

"Dengan demikian, saudara Satria Arta Kumbara telah memenuhi unsur kehilangan kewarganegaraan RI sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf d dan huruf e, serta Pasal 31 Ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007," kata Supratman, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/5/2025).

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum dan Kemenlu melalui KBRI di Moskow akan segera menyampaikan laporan kehilangan kewarganegaraan atas nama Satria Arta Kumbara setelah terindikasi mengikuti operasi militer di Rusia.

Hal tersebut, kata dia sesuai prosedur dan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 47 Tahun 2016.

"Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI di Moskow untuk segera mungkin menyampaikan laporan kehilangan kewarganegaraan atas nama Satria Arta Kumbara yang telah terindikasi bergabung dengan tentara kedinasan Rusia tanpa seizin Presiden tersebut," ujar dia.

Informasi mengenai keterlibatan Satria dalam konflik Rusia-Ukraina pertama kali mencuat di media sosial TikTok.

Akun @zstorm689 mengunggah sejumlah foto dan video yang menunjukkan seorang pria mengenakan dua seragam berbeda, yaitu seragam TNI AL dan seragam militer Rusia.

Dalam keterangan unggahan tersebut, dijelaskan bahwa pria itu merupakan mantan prajurit marinir Indonesia yang kini bergabung dalam barisan tentara Rusia di medan perang Ukraina.

Pada akun yang sama, terdapat pula dua video lainnya yang menampilkan foto pria itu sedang melakukan operasi militer bersama tentara Rusia.

Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menyatakan sudah melakukan pemecatan terhadap Satria Arta Kumbara dari anggota Inspektorat Korps Marinir (Itkomar) setelah mengikuti operasi militer Rusia.

Pemecatan dilakukan berdasarkan putusan in absentia (putusan dengan ketidakhadiran terdakwa) Pengadilan Militer (Dilmil) II-08 Jakarta pada 6 April 2023.

Satria sendiri sudah dinyatakan melakukan desersi atau meninggalkan tugas tanpa izin sejak 13 Juni 2022.

Namun, proses hukum pun tetap berjalan meskipun tanpa kehadiran yang bersangkutan.

Putusan tersebut teregistrasi dalam Perkara Nomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023, dan telah berkekuatan hukum tetap melalui Akte Nomor AMKHT/56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 tertanggal 17 April 2023.

"Dalam putusan itu, yang bersangkutan telah dipidana penjara selama 1 tahun dan terdapat pula tambahan pidana berupa pemecatan," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady, dilansir dari Antara, Minggu (11/5/2025).