Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa terkait hukum dan undang-undang terjadi di sepanjang Jumat (31/1). Dari mulai LHKPN pejabat hingga investigasi penembakan WNI di Malaysia.

Berikut ragam berita hukum yang telah dirangkum ANTARA.

1. KPK: Penyampaian LHKPN tahun pelaporan 2024 sudah 33,45 persen

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2024 telah mencapai 33,45 persen.

"Berdasarkan data per 31 Januari 2025, penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2024, tercatat dari total 418.665 wajib lapor, sejumlah 145.320 wajib lapor sudah menyampaikan LHKPN-nya, atau sekitar 33,45 persen," kata anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Baca di sini

2. Pigai yakin napi amnesti berubah "mindset" dengan pendidikan HAM

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meyakini 44.000 narapidana yang mendapatkan amnesti akan berubah pola pikir (mindset) dari kriminal menjadi humanis dengan adanya pendidikan hak asasi yang akan diberikan Kementerian HAM.

"Itu kewajiban kami [memberikan pendidikan HAM]. Soal nanti berubah total dan lain-lain, belum tentu bisa, ya, syukur alhamdulillah [jika berubah]. Akan tetapi, saya yakin 99 persen berubah,” kata Pigai menjawab ANTARA saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat.

Baca di sini

3. KPK pastikan laporan Abraham Samad soal pagar laut ditindaklanjuti

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan laporan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011—2015 Abraham Samad soal dugaan korupsi terkait pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, akan ditindaklanjuti.

“Informasi awal yang disampaikan dalam forum tersebut tentu akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK. Untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan analisis ada tidaknya unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan tugas KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Baca di sini

4. Kapolri minta personel tangani narkoba-"judol" dengan maksimal

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta personel kepolisian untuk menangani permasalahan judi online (judol) dan narkoba dengan maksimal.

Dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2025 di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Jumat, Kapolri mengatakan bahwa judi online memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Bahkan, saat ini pemain judi online sudah merambah ke kelompok anak-anak di bawah umur.

Baca di sinj

5. RI kirim nota diplomatik ke Malaysia untuk investigasi
penembakan WNI

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Kepresidenan Philips Vermont mengonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia telah mengirimkan nota diplomatik kepada Malaysia terkait insiden penembakan seorang Warga Negara Indonesia (WNI).

Philips, dalam keterangannya di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta, Jumat, mengatakan nota tersebut dikirim melalui Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur sebagai langkah resmi untuk meminta investigasi menyeluruh.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian HAM bersedia mengalokasikan bantuan hukum bagi WNI yang menjadi korban penembakan oleh aparat Malaysia. Menteri HAM Natalius Pigai bakal membantu kementerian/lembaga kalau tidak bisa memberikan pendampingan hukum kepada mereka.

Hal itu disampaikan Pigai dalam penandatangan pencanangan Zona Integritas Kementerian HAM pada Jumat (31/1/2025). Kegiatan itu turut dihadiri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman RI.

“Kalau ini saya tidak bisa menjawab apakah disediakan pengacara oleh Kementerian Buruh Migran atau Kementerian Luar Negeri. Kalau tidak bisa mereka, kami coba dengan memanfaatkan instrumen yang ada pada kami begitu,” kata Pigai kepada wartawan di Kantor Kementerian HAM, Jumat (31/1/2025).

Pigai menyebut Kementerian HAM akan bekerjasama dengan Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) guna mengusut kasus penembakan pekerja tersebut. Pigai menilai upaya itu demi menjamin perlindungan dan keadilan bagi korban.

“Kami memiliki instrumen seperti Suhakam di Malaysia atau jaringan kerja sama HAM ASEAN. Ini dapat kami manfaatkan dengan fasilitas dan kewenangan yang ada untuk memaksimalkan langkah perlindungan bagi warga negara Indonesia,” ujar Pigai.

Pigai juga sudah menyampaikan Kementerian HAM berkoordinasi soal kasus penembakan pekerja asal Indonesia di Malaysia. Pigai memerintahkan anak buahnya agar terlibat aktif dalam proses pemantauan kasus itu.

“Saya telah memerintahkan Direktur Jenderal Kepatuhan untuk memonitor dan memantau secara teknis. Nantinya, Pak Dirjen akan menyampaikan kepada pihak-pihak terkait,” ucap Pigai.

Dalam siaran pers versi Kemen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), insiden penembakan terhadap lima PMI non-prosedural oleh APMM terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia. Insiden penembakan tersebut mengakibatkan seorang pekerja migran meninggal dunia, satu lainnya dalam kondisi kritis, dan tiga orang dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia.

Kementerian P2MI telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Atase Kepolisian di KBRI Kuala Lumpur untuk mendorong akses kekonsuleran guna menjenguk para korban yang dirawat.

Kementerian P2MI akan mendorong pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terulang lagi. Dalam pertemuan tersebut juga akan dibahas mekanisme penanganan PMI non-prosedural secara manusiawi sesuai standar hak asasi manusia (HAM). Melalui konferensi pers tersebut, Wamen Christina juga menegaskan bahwa negara akan terus hadir untuk melindungi, memperhatikan, dan memastikan penegakan hak asasi manusia bagi para pekerja migran Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti perihal perlindungan buruh migran Indonesia di Malaysia yang dinilai belum maksimal dan terstruktur dengan baik.

Menurut Pigai, meskipun berbagai instrumen negara telah digunakan, belum ada langkah yang masif dan terkoordinasi untuk memastikan perlindungan hak-hak buruh migran Indonesia.

“Saat ini ada hampir empat juta orang Indonesia di Malaysia, sekitar dua juta terdokumentasi dan dua juta lebih tidak terdokumentasi," kata Pigai di Kantornya, Jumat (31/1/2025).

"Dengan jumlah sebanyak itu, potensi kasusnya tentu banyak. Sayangnya, upaya perlindungan selama ini belum maksimal,” ujarnya lagi.

Pigai lantas menyoroti adanya 18 kementerian dan lembaga yang seharusnya berperan dalam perlindungan buruh migran, mulai dari tahap pembuatan dokumen identitas hingga penempatan dan perlindungan di luar negeri.

Namun, dia menilai bahwa koordinasi antar lembaga tersebut masih lemah.

“Selama ini, 18 lembaga itu tidak pernah menyatu, tidak memiliki komitmen yang sama, dan tidak melakukan langkah-langkah perlindungan yang terstruktur,” katanya.

Pigai yang pernah menjadi Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja pada 2003 dan turut berperan dalam pembentukan BNP2TKI (sekarang BP2MI), menyesalkan bahwa setelah lembaga tersebut dibentuk, pelaksanaan perlindungan buruh migran tidak berjalan sistematis.

Dia juga menyoroti posisi Kementerian HAM yang sejajar dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), yang menurutnya menjadi tantangan dalam mengambil langkah proaktif.

“Kalau Kementerian P2MI levelnya tidak setara dengan Kementerian HAM, mungkin kami bisa ambil langkah lebih cepat," ujarnya.

"Tapi karena levelnya sama, ini menjadi problem sekaligus potensi kerja sama yang perlu diformalkan,” kata Pigai lagi.

Lebih lanjut, Pigai menegaskan pentingnya kerja sama lintas kementerian dengan membuat nota kesepahaman dan rapat koordinasi bersama untuk memastikan perlindungan buruh migran Indonesia yang lebih efektif dan terstruktur.

"Tapi itu potensi untuk kami bisa bekerja sama membuat nota kesepakatan dan kesepahaman untuk penanganan buruh Migran, nanti juga bisa melalui rakor (rapat koordinasi) untuk ada kesepahaman," ujarnya.

KOMPAS.com – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB) Purwadi Arianto mengapresiasi komitmen Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Purwadi menyebutkan, pencanangan itu merupakan langkah strategis yang harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan budaya birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani masyarakat secara optimal.

“Saya mendukung penuh inisiatif Kementerian HAM dalam pembangunan ZI sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” ujarnya.

Dia mengatakan itu dalam acara Pencanangan Pembangunan ZI dan Komitmen Bersama Kementerian HAM Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (31/01/2025).

Purwadi menjelaskan, sebelum restrukturisasi, Direktorat Jenderal (Dirjen) HAM meraih predikat ZI menuju WBK pada 2023.

Prestasi tersebut menjadi pijakan penting bagi Kementerian HAM dalam meneruskan upaya pembangunan ZI di seluruh unit kerja.

Selain itu, dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM sebelum restrukturisasi, sebanyak 320 unit meraih predikat WBK dan 27 unit memperoleh predikat WBBM antara 2014 hingga 2024.

Capaian itu mencerminkan komitmen kuat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas sehingga harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Purwadi juga meminta Kementerian HAM menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian mandiri yang merupakan hasil kolaborasi Tim Penilaian Internal Kementerian Hukum dan HAM sebelum restrukturasi dengan Kemenpan-RB.

Langkah itu diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen bersama dalam membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

“Semoga komitmen ini terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat serta menjadi inspirasi bagi instansi lainnya dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan profesional,” ujarnya.

DOK. Humas Kemenpan RB Menteri HAM Natalius Pigai dalam acara Pencanangan Pembangunan ZI dan Komitmen Bersama Kementerian HAM Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (31/01/2025).

Pada kesempatan yang sama, Menteri HAM Natalius Pigai berpesan kepada jajarannya untuk terus memperkuat integritas dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Menurutnya, integritas merupakan suatu perbuatan bukan penilaian. Meski demikian, penilaian penting dilakukan untuk bisa mengukur pekerjaan sesuai dengan perencanaan.

Natalius mengatakan, pencanangan ZI diharapkan bukan sekadar seremoni dan formalitas saja.

“Jadikan momen ini sebagai bentuk nyata Kementerian HAM untuk memberikan pelayanan berintegritas dan berkualitas kepada masyarakat,” ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meyakini 44.000 narapidana yang mendapatkan amnesti akan berubah pola pikir (mindset) dari kriminal menjadi humanis dengan adanya pendidikan hak asasi yang akan diberikan Kementerian HAM.

"Itu kewajiban kami [memberikan pendidikan HAM]. Soal nanti berubah total dan lain-lain, belum tentu bisa, ya, syukur alhamdulillah [jika berubah]. Akan tetapi, saya yakin 99 persen berubah,” kata Pigai menjawab ANTARA saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat.

Kementerian HAM berencana memberikan pendidikan HAM kepada narapidana yang diberikan amnesti oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Pendidikan HAM tersebut bertujuan mengubah pola pikir narapidana sebelum kembali ke lingkungan masyarakat.

Guna mendukung pendidikan HAM tersebut, Kementerian HAM telah meluncurkan buku saku HAM bertajuk Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Pemberian Amnesti Presiden RI. Buku tersebut nantinya disalurkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas), tempat narapidana yang diberi amnesti menjalani hukuman penjara.

"Kami bikinkan 44.000 buku saku, dan kami akan mengumpulkan masing-masing di satu tempat, setiap lembaga pemasyarakatan. Siapa yang sudah lolos asesmen oleh Kementerian Hukum, nanti kami datangi ke lapas. Kalau ada 200 atau 500 orang, kami mengajar: tidak boleh mencuri ini, melanggar HAM ini, melanggar HAM itu," katanya.

Buku saku HAM untuk narapidana yang akan mendapat amnesti diluncurkan saat Rapat Koordinasi Kementerian HAM Tahun Anggaran 2025. Buku tersebut terdiri atas empat bab, yaitu Apa Itu Hak Asasi Manusia?, Perbuatan Melanggar HAM, Hak dan Kewajiban Warga Binaan, serta Hak dan Kewajiban Warga Negara.

Buku saku HAM, kata dia, disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip-prinsip HAM yang universal, tidak terpisahkan, serta relevansinya dengan pelaksanaan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

Melalui buku itu, dia berharap pembaca memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, baik dalam konteks global maupun implementasinya di Indonesia.

"Kami menargetkan untuk pendidikan kesadaran HAM bagi 44.000 narapidana yang akan dapat amnesti, dan hari ini saya sudah luncurkan buku saku HAM," kata Pigai di Jakarta, Rabu (22/1).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menandatangani pencanangan Zona Integritas sebagai langkah awal menuju pembangunan birokrasi yang bersih dan berwibawa.

Acara yang digelar di Kementerian HAM pada Jumat (31/1/2025) turut dihadiri berbagai instansi, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), hingga Ombudsman RI.

Menteri HAM, Natalius Pigai menyatakan bahwa pencanangan Zona Integritas menjadi tonggak penting bagi kementeriannya yang baru terbentuk.

“Ya, kami ini satu-satunya kementerian yang baru dari nol. Semua staf sudah rampung, dari eselon satu hingga empat," kata Pigai di kantornya, Jumat (30/1/2025).

"Setelah pembenahan kapasitas institusi selesai, langkah berikutnya adalah mencanangkan zona integritas ini,” ujarnya melanjutkan.

Menurut Pigai, langkah ini merupakan komitmen KemenHAM untuk menciptakan budaya kerja yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan amanat undang-undang.

“Ini menjadi titik pijak awal. Kerja sama dengan berbagai instansi akan terus dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Selain itu, KemenHAM berkomitmen memperluas kebijakan integritas ini ke kementerian, lembaga pemerintah lainnya, serta pemerintah daerah dan sektor swasta yang memiliki hubungan kerja dengan kementerian.

“Kami akan membuat kesepakatan bersama dengan mitra kerja, baik pusat maupun daerah, agar semua tugas dilaksanakan di atas prinsip transparansi, akuntabilitas, dan non-korupsi,” kata Pigai.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) akan mendistribusikan 44.000 buku saku kepada narapidana (napi) calon penerima amnesti.

Meskipun tidak terlalu yakin bisa mengubah sifat kriminal menjadi humanis, Menteri HAM Natalius Pigai meyakini bahwa usahanya tersebut tidak akan sia-sia.

Menurut Pigai, apa yang dilakukan adalah bagian dari upaya mengubah pola pikir kriminal menjadi lebih humanis.

"Namanya juga usaha kalau dibilang langsung berubah ya mudah-mudahan ya berubah. Tapi kan namanya juga kewajiban, dan kami punya kewajiban sebagai pemerintah," kata Pigai di kantornya, Jumat (31/1/2025).

Dia mengatakan, upaya tersebut minimal untuk memberi masukan-masukan tentang nilai-nilai HAM, mengedukasi narapidana tentang HAM, serta melakukan sosialisasi tentang nilai HAM.

"Itu kewajiban kami tidak masalah. Soal nanti berubah total dan lain belum tentu. Kalau bisa ya syukur alhamdulillah, tapi saya yakin 99 persen berubah," ujarnya.

Pigai menyebut bahwa langkah ini bertujuan memberikan edukasi mengenai nilai-nilai hak asasi manusia sebelum mereka kembali berintegrasi dengan masyarakat.

“Buku saku ini kami siapkan karena semua tindak pidana pada dasarnya adalah pelanggaran HAM, seperti pencurian yang melanggar property rights, pembunuhan yang melanggar right to life, atau penyiksaan yang jelas-jelas melanggar HAM,” katanya.

Pigai juga mengungkapkan bahwa buku tersebut akan diberikan kepada narapidana yang telah lolos asesmen untuk mendapatkan amnesti. KemenHAM juga akan melakukan sosialisasi langsung di lembaga pemasyarakatan.

“Kalau ada 200 atau 500 narapidana yang sudah lolos asesmen, kami akan datang langsung, mengajarkan bahwa mereka tidak boleh mencuri, membunuh, atau melakukan kekerasan karena itu semua melanggar HAM. Setelah itu, buku sakunya langsung kami bagikan,” ujar Pigai.

Buku saku ini nantinya akan dititipkan di setiap lembaga pemasyarakatan melalui petugas pelayanan hukum dan HAM yang bertugas di sana.

Dengan buku saku dan edukasi langsung tersebut, Pigai berharap para narapidana dapat memahami pentingnya menghormati hak asasi manusia saat kembali ke masyarakat.

Pigai mengungkapkan bahwa narapidana yang telah bebas dan menjalani proses reintegrasi sosial akan diberdayakan melalui program pembinaan komponen cadangan (Komcad) oleh Kementerian Pertahanan.

Mereka akan diberi tugas menjaga ketertiban dan keamanan setelah menyelesaikan pelatihan tersebut.

“Nanti setelah keluar, kami mereka akan diberi tugas lain yaitu tugas menjaga ketertiban dan keamanan. Karena itu mereka dididik Komcad dan menjadi kewenangan kementerian pertahanan,” kata Pigai.

Yang penting melindungi korban warga negara Indonesia untuk mendapatkan keadilan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan siap membantu penanganan insiden penembakan terhadap sejumlah pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia yang mengakibatkan seorang meninggal dunia.

Menteri HAM Natalius Pigai menuturkan bahwa pihaknya akan menggunakan jaringan instrumen HAM internasional yang dimiliki apabila dibutuhkan. Kementerian HAM pun mengecam aksi penembakan tersebut dan mendesak pertanggungjawaban hukum dari pemerintah Malaysia.

"Tentu kalau Kementerian Luar Negeri mengalami kesulitan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengalami kesulitan, kami memiliki instrumen," kata Pigai saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat.

Pigai mengatakan bahwa pihaknya memiliki instrumen kerja sama HAM internasional, seperti dengan Komisi HAM Malaysia (SUHAKAM), jaringan kementerian yang membidangi urusan HAM, serta Komisi HAM Antarnegara ASEAN (AICHR). Dengan kewenangan yang diberikan, Kementerian HAM dapat memaksimalkan instrumen tersebut.

"Tetapi ‘kan kita juga harus beri kesempatan kementerian yang lain bekerja secara maksimal. Kami juga tidak tinggal diam, ikut mendorong. Yang penting melindungi korban warga negara Indonesia untuk mendapatkan keadilan. Kami menyiapkan segalanya," ucapnya.

Menurut Menteri HAM, penanganan kasus ini merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah. Kementerian HAM berkomitmen membantu jika kementerian/lembaga lain memiliki kesulitan, termasuk dalam hal pemberian bantuan hukum.

Di sisi lain, Menteri HAM telah memerintahkan Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan untuk memonitor perkembangan kasus tersebut.

Ditemui pada kesempatan yang sama, Manan menegaskan bahwa penembakan APMM terhadap sejumlah PMI merupakan tindakan yang berlebihan.

"Kami juga menegaskan bahwa perlu ada pertanggungjawaban atas kejadian itu. Kalau tidak ada pertanggungjawaban, kemudian dianggap itu sesuatu yang sudah sesuai dengan prosedur, kejadian seperti itu seolah-olah membenarkan, membiarkan, bahwa orang bisa diperlakukan oleh petugas dalam bentuk harus dimatikan," kata dia.

Maka dari itu, Kementerian HAM mendorong SUHAKAM, sebagai pihak independen, untuk ikut memantau kasus tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip HAM internasional. Komisi Nasional HAM RI juga didorong untuk proaktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan SUHAKAM.

Sebelumnya, APMM menembak sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada hari Jumat (24/1) sekitar pukul 03.00 waktu setempat. Penembakan itu menyebabkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) menyatakan kesiapan untuk menyediakan bantuan hukum bagi pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penembakan di Malaysia.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan pihaknya akan turun tangan apabila Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Ketenagakerjaan tidak dapat memberikan pendampingan hukum.

“Kalau ini saya tidak bisa jawab apakah lawyer-nya nanti disediakan oleh kementerian buruh migran atau kementerian luar negeri melalui KBRI Malaysia," kata Pigai, di kantornya, Jumat (30/1/2025).

"Atau kalau tidak bisa mereka, ya kami. Kami coba dengan memanfaatkan instrumen yang ada pada kami begitu,” ujar dia.

Pigai mengatakan, Kementerian HAM berencana menggandeng Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) untuk mengusut kasus penembakan pekerja migran Indonesia yang terjadi di Malaysia.

Dia menyatakan bahwa langkah ini dilakukan guna memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban.

“Kami memiliki instrumen seperti Suhakam di Malaysia atau jaringan kerja sama HAM ASEAN," ujar Pigai.

"Ini dapat kami manfaatkan dengan fasilitas dan kewenangan yang ada untuk memaksimalkan langkah perlindungan bagi warga negara Indonesia,” tambah dia.

Sebelumnya, lima orang pekerja migran ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

Insiden tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka.

Kronologi yang disampaikan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), peristiwa ini terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 waktu setempat.

"Saat itu, patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima PMI sedang melintas di perairan tersebut," kata Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Jakarta, Minggu (26/1/2025).

Akibat kejadian ini, satu PMI dinyatakan meninggal dunia, sementara tiga lainnya berada dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit di Malaysia.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) berencana menggandeng Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) untuk mengusut kasus penembakan pekerja migran Indonesia yang terjadi di Malaysia.

Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan bahwa langkah ini dilakukan guna memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban.

“Kami memiliki instrumen seperti Suhakam di Malaysia atau jaringan kerja sama HAM ASEAN," ujar Pigai di Kantornya, Kumat (30/1/2025).

"Ini dapat kami manfaatkan dengan fasilitas dan kewenangan yang ada untuk memaksimalkan langkah perlindungan bagi warga negara Indonesia,” katanya lagi.

Pigai menegaskan bahwa pemerintah Indonesia bekerja sebagai satu kesatuan melalui koordinasi lintas kementerian.

Jika Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) atau Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mengalami kesulitan dalam menangani kasus ini, KemenHAM siap mendukung dengan instrumen kerja sama HAM yang dimiliki.

“Kami tetap memberi kesempatan kepada kementerian lain untuk bekerja maksimal, tetapi kami tidak akan tinggal diam," ujarnya.

"Yang penting adalah melindungi warga negara Indonesia dan memastikan mereka mendapatkan keadilan,” kata Pigai menegaskan.

Dia juga mengungkapkan, telah memerintahkan Direktur Jenderal Kepatuhan KemenHAM untuk memonitor dan berkoordinasi dengan instansi terkait sejak beberapa hari lalu.

“Kami siapkan segalanya, termasuk bahan terkait persoalan penyiksaan, persoalan perempuan, atau laporan-laporan internasional lainnya," ujarnya.

"Semua langkah kami maksimalkan agar ada keadilan bagi pekerja migran Indonesia,” kata Pigai lagi.

Sebelumnya, lima orang pekerja migran ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Insiden tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka.

Kronologi yang disampaikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), peristiwa ini terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 waktu setempat.

"Saat itu, patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima pekerja migran Indonesia sedang melintas di perairan tersebut," kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Jakarta pada 26 Januari 2025.

Akibat kejadian ini, satu pekerja migran Indonesia dinyatakan meninggal dunia, sementara tiga lainnya berada dalam kondisi kritis dan dirawat di Rumah Sakit di Malaysia.

Ini sebagai titik pijak awal. Nanti, kerja sama dan komitmen antar-instansi agar supaya dalam implementasi kebijakan dan programnya itu menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mencanangkan pembangunan zona integritas sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan budaya kerja antikorupsi menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan pencanangan zona integritas merupakan titik pijak Kementerian HAM melaksanakan tugas pemerintahan secara bersih dan berwibawa. Tidak hanya dalam konteks internal, tetapi juga hubungan kerja dengan instansi lain.

"Ini sebagai titik pijak awal. Nanti, kerja sama dan komitmen antar-instansi agar supaya dalam implementasi kebijakan dan programnya itu menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat.

Dengan pencanangan zona integritas ini, Kementerian HAM berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk dari pelaksanaan komitmen itu, yakni pengisian jabatan di lingkungan Kementerian HAM tanpa nepotisme dan tidak terpengaruh latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Menurut Pigai, integritas antikorupsi harus dibuktikan melalui perbuatan yang menghindari praktik rasuah, tetapi penilaian juga menjadi patokan penting. Oleh karena itu, dia mengajak jajaran agar saling mengingatkan dan meminta publik serta kementerian/lembaga terkait untuk ikut mengawasi Kementerian HAM.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Purwadi Arianto mengatakan pencanangan zona integritas oleh Kementerian HAM merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan budaya kerja yang profesional dan pelayanan publik yang lebih baik.

"Hal ini tentunya diharapkan dapat membangun pelayanan publik yang lebih prima dan ke depan akan membangun dan mengembangkan secara terus-menerus dan konsisten kepada unit-unit kerja yang nantinya dikembangkan di berbagai daerah," ujar dia pada kesempatan yang sama.

Dia pun menjelaskan, predikat WBK dan WBBM melalui pengembangan zona integritas diberikan kepada unit kerja yang berkomitmen tinggi dalam mewujudkan lingkungan kerja yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.

Untuk mencapai predikat itu, setiap unit kerja perlu melakukan perbaikan internal secara sistematis dan berkelanjutan, termasuk menyangkut aspek tata kelola, budaya kerja, manajemen sumber daya manusia efisiensi proses bisnis, serta pengawasan dan transparansi yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas pada Kementerian HAM disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus, Wakil Menteri PAN RB Purwadi Arianto, dan perwakilan KPK.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menandatangani pencanangan Zona Integritas sebagai langkah awal menuju pembangunan birokrasi yang bersih dan berwibawa.

Acara yang digelar di Kementerian HAM pada Jumat (31/1/2025) turut dihadiri berbagai instansi, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), hingga Ombudsman RI.

Menteri HAM, Natalius Pigai menyatakan bahwa pencanangan Zona Integritas menjadi tonggak penting bagi kementeriannya yang baru terbentuk.

“Ya, kami ini satu-satunya kementerian yang baru dari nol. Semua staf sudah rampung, dari eselon satu hingga empat," kata Pigai di kantornya, Jumat (30/1/2025).

"Setelah pembenahan kapasitas institusi selesai, langkah berikutnya adalah mencanangkan zona integritas ini,” ujarnya melanjutkan.

Menurut Pigai, langkah ini merupakan komitmen KemenHAM untuk menciptakan budaya kerja yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan amanat undang-undang.

“Ini menjadi titik pijak awal. Kerja sama dengan berbagai instansi akan terus dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Selain itu, KemenHAM berkomitmen memperluas kebijakan integritas ini ke kementerian, lembaga pemerintah lainnya, serta pemerintah daerah dan sektor swasta yang memiliki hubungan kerja dengan kementerian.

“Kami akan membuat kesepakatan bersama dengan mitra kerja, baik pusat maupun daerah, agar semua tugas dilaksanakan di atas prinsip transparansi, akuntabilitas, dan non-korupsi,” kata Pigai.