Menurut dia, aksi teror itu juga bentuk pelanggaran terhadap pembela HAM. Ia mengatakan kerja-kerja jurnalistik adalah kerja pembela HAM

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah memberikan empat rekomendasi terkait teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor media Tempo.

Pertama, kata Anis dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis, adalah mendorong pihak kepolisian agar dapat secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut termasuk memberikan perlindungan kepada korban dan keluarga.

"Yang kedua, mendorong lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwa teror tersebut," kata Anis.

Ketiga, mendorong adanya pemulihan bagi korban dan keluarga korban, baik secara fisik maupun psikis.

"Keempat, pemerintah menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi agar peristiwa serupa tidak berulang di kemudian hari," sambungnya.

Dia menyebutkan setidaknya ada lima pelanggaran HAM dari peristiwa teror di kantor Tempo. Pertama adalah peristiwa teror dan intimidasi kepada Tempo dapat dikategorikan sebagai bagian dari pelanggaran asasi manusia.

"Terutama yang pertama atas perasaan aman, di mana setiap orang dilindungi secara fisik maupun psikis baik atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan miliknya," ujar Anis.

Kedua, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo tersebut merupakan salah satu pelanggaran HAM terhadap kebebasan pers, yang merupakan salah satu esensi asasi manusia, yaitu hak berpendapat dan berekspresi.

Menurut dia, aksi teror itu juga bentuk pelanggaran terhadap pembela HAM. Ia mengatakan kerja-kerja jurnalistik adalah kerja pembela HAM.

"Yang ketiga, tindakan teror terhadap Tempo juga merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender atau pembela HAM, karena jurnalis juga merupakan pembela HAM, yang seharusnya diakui dan dilindungi oleh negara," tambahnya.

Anis juga menilai jika tidak diusut secara serius, kasus itu berpotensi melanggar hak untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, teror kepada media Tempo yang berdampak pada gangguan informasi publik juga berpotensi melanggar hak atas informasi publik.

"Yang keempat adalah terkait dengan hak atas keadilan di mana setiap orang juga berhak atas kepastian dan keadilan secara hukum, jika penegakan hukum dalam kasus ini tidak berjalan secara sebaik dan memberikan keputusan yang adil bagi Tempo, maka potensi hak atas keadilan bisa dilanggar," jelas Anis.

"Yang kelima, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo ini memiliki risiko terhadap terjadinya gangguan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masyarakat, yang merupakan hak asasi manusia, di mana itu juga dijamin di dalam konstitusi dan Undang-Undang HAM," lanjutnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong kepolisian untuk menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan teror terhadap jurnalis Tempo secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah mengatakan, hal itu merupakan salah satu dari lima rekomendasi yang diberikan Komnas HAM atas insiden teror tersebut.

"Mendorong pihak kepolisian agar dapat secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut, termasuk memberikan perlindungan lebih kepada korban dan keluarga korban," kata Anis dalam konferensi pers di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Adapun rekomendasi lainnya, Komnas mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan akses perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwa teror tersebut.

Lalu, mendorong adanya pemulihan bagi korban dan keluarga korban, baik secara fisik maupun psikis.

Di sisi lain, pemerintah juga harus menjamin kebebasan pers agar kejadian yang sama dapat diminimalisasi.

"Pemerintah menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas berpendapat dan berekspresi serta sebagai pilar keempat demokrasi agar peristiwa serupa tidak berulang kembali di kemudian hari," ucap Anis.

Setidaknya, kata Anis, ada lima pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.

Pertama, peristiwa teror dan intimidasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas rasa aman di mana setiap orang dilindungi secara fisik dan psikis, baik atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, maupun hak miliknya.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945, Pasal 28-35 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Kedua, tindakan teror terhadap jurnalis dan Tempo juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers yang merupakan salah satu esensi dari hak atas berpendapat dan berekspresi, yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.

Dalam konteks ini, kata Anis, termasuk juga hak untuk menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya baik secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 Ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Kemudian, tindakan teror merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender (HRD), ketika jurnalis menjadi salah satu kelompok atau entitas yang diakui sebagai pembela HAM.

Lalu, setiap orang juga berhak atas kepastian dan keadilan secara hukum (access to justice).

Penegakan hukum merupakan bagian dari upaya pemenuhan terhadap hak asasi, terutama bagi korban.

Hal tersebut telah dimandatkan dalam Pasal 28 D UUD 1945 dan Pasal 5, 6, dan 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Terakhir, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo dapat memiliki risiko terhadap terjadinya gangguan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masyarakat yang merupakan hak asasi manusia.

Padahal, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.

"Kerja-kerja jurnalis juga selaras dengan tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, utamanya Pasal 3 yang menyatakan adalah hak warga negara untuk mengetahui rencana, program, proses pengambilan, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik," tandas Anis.

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) meminta aparat kepolisian untuk mengusut secara transparan dalam menuntaskan penanganan perkara teror kepala babi dan bangkai tikus terhadap Tempo. Permintaan itu dituangkan dalam rekomendasi Komnas HAM terhadap kasus tersebut.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, teror terhadap Tempo termasuk kategori pelanggaran HAM. Ia menjelaskan, kebebasan pers merupakan salah satu esensi asasi manusia.

"Tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo tersebut merupakan salah satu pelanggaran HAM terhadap kebebasan pers," ujar Anis saat jumpa pers dari kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).



Kendati demikian, Anis menuturkan, tindakan teror terhada Tempo merupakan bagian serangan terhadap HAM. "Tindakan teror terhadap Tempo juga merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender atau pembelahan karena jurnalis juga merupakan pembelahan yang seharusnya diakui dan dilindungi oleh negara," tuturnya.

Anis mengatakan, potensi keadilan bisa terlanggar apabila penegakan hukum tam berjalan dengan baik. Ia pun menilai, tindakan teror terhadap jurnalis bisa mengganggu pemenuhan hak atas informasi publik.

"Tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo ini memiliki risiko terhadap terjadinya gangguan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masyarakat yang merupakan hak asasi manusia dimana itu juga dijamin di dalam konstitusi dan Undang-Undang HAM," terang Anis.

Kendati demikian, Anis menyampaikan, pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi dalam merespon kasus tersebut. Pertama, Komnas HAM meminta aparat kepolisian untuk mengusut secara transparan dalam menuntaskan penanganan perkara teror terhadap Tempo.

"Pertama adalah mendorong pihak kepolisian agar dapat secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut termasuk memberikan perlindungan kepada korban dan keluarga," ujar Anis.

Selain itu, ia juga mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwa teror tersebut. Anis juga mendorong pemulihan bagi korban dan keluarga korban baik secara fisik dan psikis

"Terakhir, pemerintah menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi agar peristiwa serupa tidak berulang di kemudian hari," pungkasnya.

Jakarta -

Komnas HAM menilai adanya pelanggaran HAM dari teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor media Tempo. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan setidaknya ada lima pelanggaran HAM dari peristiwa teror itu.

"Yang pertama adalah peristiwa teror dan intimidasi kepada Tempo dapat dikategorisasi sebagai bagian dari pelanggaran asasi manusia. Terutama yang pertama atas perasaan aman, di mana setiap orang dilindungi secara fisik maupun psikis baik atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan miliknya," kata Anis di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

"Yang kedua, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo tersebut merupakan salah satu pelanggaran HAM terhadap kebebasan pers, yang merupakan salah satu esensi asasi manusia, yaitu hak berpendapat dan berekspresi," imbuhnya.

Anis juga menyampaikan aksi teror itu juga bentuk pelanggaran terhadap pembela HAM. Dia mengatakan kerja-kerja jurnalistik adalah kerja pembela HAM.

"Yang ketiga, tindakan teror terhadap Tempo juga merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender atau pembela HAM, karena jurnalis juga merupakan pembela HAM, yang seharusnya diakui dan dilindungi oleh negara," katanya.

Dia juga menyampaikan, jika tidak diusut secara serius, kasus itu berpotensi melanggar hak untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, teror kepada media Tempo yang berdampak pada gangguan informasi publik juga berpotensi melanggar hak atas informasi publik.

"Yang keempat adalah terkait dengan hak atas keadilan di mana setiap orang juga berhak atas kepastian dan keadilan secara hukum, jika penegakan hukum dalam kasus ini tidak berjalan secara sebaik dan memberikan keputusan yang adil bagi Tempo, maka potensi hak atas keadilan bisa dilanggar," katanya.

"Yang kelima, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo ini memiliki risiko terhadap terjadinya gangguan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masyarakat, yang merupakan hak asasi manusia, di mana itu juga dijamin di dalam konstitusi dan Undang-Undang HAM," ujarnya.

Lebih lanjut Anis menjelaskan pihaknya memberikan empat rekomendasi atas kasus teror kepada media Tempo. Rekomendasi itu meliputi percepatan penyidikan dan proses hukum hingga pemulihan terhadap saksi dan korban.

Berikut ini rekomendasi Komnas HAM atas kasus teror kepada media Tempo:

1. Mendorong pihak kepolisian agar dapat secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut termasuk memberikan perlindungan kepada korban dan keluarga.

2. Mendorong lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwa teror tersebut.

3. Mendorong adanya pemulihan bagi korban dan keluarga korban baik secara fisik dan psikis.

4. Mendorong pemerintah menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi agar peristiwa serupa tidak berulang di kemudian hari.

Simak Video 'Kabareskrim Bakal Usut Tuntas Kasus Teror ke Kantor Tempo!':

(dhn/fjp)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah, mengajak masyarakat dan kalangan akademisi untuk memantau jalannya persidangan kasus kliennya.

Pasalnya, menurut Febri, kasus Hasto merupakan ujian bagi kredibilitas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

“Segala dimensi dalam proses persidangan ini akan menjadi ujian bagi kredibilitas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Febri Diansyah kepada Kompas.com, Rabu (26/3/2025).

Pada Kamis (27/3/2025) hari ini, Hasto akan menjalani sidang lanjutan dengan agenda tanggapan jaksa atas eksekspi atau nota keberatan yang telah disampaikan Hasto pada Jumat (21/3/2025).

Febri berharap majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dapat melihat dengan jernih nota keberatan atau eksepsi yang telah disampaikan oleh Hasto dan tim penasihat hukumnya.

Eks juru bicara KPK ini pun berharap majelis hakim dapat membuat putusan sela yang adil atas nota keberatan yang telah diajukan maupun jawaban KPK dalam proses persidangan kasus Hasto.

“Harapan penuh juga kami haturkan ke majelis hakim Yang Mulia agar dapat secara adil dan berimbang mempertimbangkan eksepsi dan jawaban KPK sehingga proses hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya,” kata Febri.

Dalam perkara ini, Hasto didakwa ikut menyuap eks anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan agar caleg PDI-P Harun Masiku dapat menjadi anggota DPR lewat mekanisme pergantian antarwaktu.

Selain itu, Hasto juga didakwa merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku yang berstatus buron sejak 2020.

DI NEGERI ini, hukum kerap hadir seperti tamu kehormatan yang datang telat ke pesta. Ketika ia tiba, musik sudah bergema, para penari sudah mabuk kemenangan, dan para koruptor sedang berpesta pora di meja utama.

Maka, kita patut bertanya dengan getir: apakah benar kita hidup dalam negara hukum, atau sekadar dalam ilusi tentangnya?

Indonesia, menurut konstitusi dan doktrin resmi negara, adalah negara hukum berdasar Pancasila.

Namun, dari ruang pengadilan hingga gedung parlemen, dari meja jaksa hingga lobi-lobi kementerian, kita menyaksikan bagaimana hukum kerap kali membungkuk, tersenyum kecut, dan akhirnya kalah dalam pertarungan melawan kekuasaan dan uang.

Pancasila menempatkan keadilan sosial sebagai cita-cita luhur. Namun, dalam praktiknya, keadilan itu kerap dihancurkan dengan kuitansi suap, persekongkolan kekuasaan, dan kekebalan moral para elite.

Hukum dipakai seperti jubah untuk menutupi aib, bukan untuk menegakkan kebenaran.

Hukum, dalam negara beradab, seharusnya bekerja sebagai penyaring kebusukan. Ia tidak memihak, tidak memeluk kekuasaan, dan tidak tunduk pada logika transaksi.

Namun di negeri ini, hukum justru tersandera dalam jaringan politik dan ekonomi yang membuatnya kehilangan integritas dan kekuatan simboliknya.

Lihatlah bagaimana lembaga penegak hukum bersikap terhadap kasus-kasus besar korupsi. Penetapan tersangka seperti sandiwara, sidang seperti panggung, vonis seperti dagelan.

Hukuman bagi koruptor tampak lebih ringan dari hutang pulsa. Penjara menjadi rumah singgah dengan fasilitas mewah, bukan tempat pertobatan.

Kita menyaksikan "negara hukum" yang tampak malu-malu, bahkan kadang pura-pura lupa, ketika harus berhadapan dengan para perampok uang negara.

Seolah-olah hukum hanya garang ketika menghadapi rakyat kecil, tetapi berubah menjadi kucing jinak di hadapan para elite.

Pancasila yang diabaikan

Sebagai filsuf hukum, saya percaya bahwa Pancasila bukan sekadar dokumen normatif, tetapi sumber etika kolektif yang harus hidup dalam sistem hukum. Namun, hari ini kita menghadapi ironi: Pancasila dijunjung di podium, tetapi diinjak dalam praktik.

Ketika sila kelima berbicara tentang “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, adakah yang lebih mengkhianatinya selain korupsi?

Korupsi adalah perampokan sistematis yang melukai keadilan sosial. Ia memindahkan uang rakyat ke kantong segelintir orang, menghancurkan layanan publik, dan melumpuhkan potensi bangsa.

Entah mengapa, kita seolah tak punya nyali untuk menegakkan sila ini secara utuh. Maka, yang lahir adalah negara hukum Pancasila yang setengah hati: berpakaian moral, tetapi berjalan dengan kaki kepentingan.

Korupsi di negeri ini bukan sekadar tindakan individual, melainkan ekspresi dari kultur politik yang mendalam. Dari pungli jalanan hingga mega-skandal impor minyak, semuanya tumbuh dari tanah yang sama: tanah tempat hukum tak berakar kuat.

Apa yang lebih menyedihkan dari seorang jaksa yang menutup mata, atau hakim yang menerima amplop di balik palu keadilan?

Di tengah sistem seperti ini, para koruptor tahu bahwa mereka bisa membeli waktu, pengaruh, bahkan vonis. Mereka bukan pelanggar hukum yang takut, tetapi penjudi yang yakin bahwa sistem bisa dimenangkan.

Koruptor di Indonesia bukan penjahat. Mereka adalah penyelenggara pesta. Mereka menari di atas penderitaan rakyat. Ironisnya, rakyat kadang masih memuji mereka. Inilah absurditas negara hukum kita: yang mencuri dihormati, yang jujur dicurigai.

Reformasi tanpa transformasi

Kita telah berbicara tentang reformasi hukum selama dua dekade. Undang-undang diganti, lembaga dibentuk, jargon diluncurkan, tapi korupsi tetap subur. Mengapa? Karena kita hanya membenahi kulitnya, tidak menyentuh isi dan rohnya.

Reformasi tanpa transformasi adalah kosmetik. Kita memperindah gedung KPK, tetapi melumpuhkan taringnya.

Kita mengutuk korupsi di mimbar, tetapi berkompromi dalam lobi. Kita menyebut transparansi, tetapi menertawakan akuntabilitas.

Apa yang hilang? Keberanian moral. Dalam filsafat hukum, keadilan bukan sekadar prosedur, tetapi keberanian untuk melawan ketidakadilan, bahkan jika itu datang dari atas.

Negara hukum seharusnya adalah negara yang berani, bukan negara yang takut pada pemilik modal dan pelindung politik.

Di tengah pesta pora para koruptor, masyarakat hanya bisa menonton dari luar pagar. Mereka menyaksikan bagaimana uang pajak mereka dibakar dalam proyek fiktif, bagaimana bantuan sosial dicatut, dan bagaimana pelaku korupsi bisa tersenyum ketika keluar dari tahanan.

Kepercayaan publik pada hukum perlahan terkikis. Ini bukan soal angka indeks persepsi korupsi semata, tapi soal trauma kolektif.

Rakyat tahu bahwa melawan ketidakadilan bisa membuat mereka dikriminalisasi. Bahwa melaporkan korupsi bisa berujung intimidasi.

Negara hukum tanpa kepercayaan publik adalah gedung megah tanpa fondasi. Ia bisa runtuh kapan saja. Dan jika itu terjadi, maka tidak ada satu pun pasal hukum yang bisa menyelamatkannya.

Jalan panjang menuju Negara Hukum Pancasila

Apa yang harus dilakukan? Sebagai filsuf hukum, saya tidak percaya pada solusi instan. Namun, saya percaya pada satu hal: hukum harus kembali menjadi panglima, bukan alat.

Ia harus dibersihkan dari kompromi politik, dari pesanan kekuasaan, dan dari ketakutan terhadap elite.

Pertama, negara harus menegakkan keadilan secara egaliter. Koruptor tidak boleh dilindungi karena status atau jabatannya. Hukum harus buta terhadap jabatan, tetapi tidak terhadap kebenaran.

Kedua, pendidikan hukum harus ditransformasikan. Kita tidak hanya mencetak sarjana hukum yang cakap prosedural, tetapi juga pribadi hukum yang bermoral dan berani.

Ketiga, masyarakat sipil harus diberi ruang yang luas untuk menjadi penjaga etik. Whistleblower harus dilindungi, bukan dikhianati. Media harus diberdayakan, bukan dibungkam.

Negara hukum Pancasila bukan sekadar slogan. Ia adalah janji, dan janji itu harus ditepati.

Pesta itu harus diakhiri. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap masa depan. Ia merampok kesempatan anak-anak miskin untuk mendapatkan pendidikan.

Ia mencuri nyawa pasien yang tak mendapat pelayanan kesehatan layak. Ia membunuh harapan rakyat terhadap negara.

Jika pesta pora koruptor masih terus berlangsung, maka negara hukum Pancasila akan menjadi panggung sandiwara. Kita butuh negara yang berani menyalakan lampu, mematikan musik, dan membubarkan pesta itu.

Karena hukum, pada akhirnya, bukan tentang pasal, tetapi tentang keberanian. Dan keberanian itulah yang kini paling kita butuhkan.

Guru Besar hukum tata negara Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti menilai pengesahan perubahan UU TNI bertentangan dengan prinsip negara hukum alias rechtstaat.

Ia menegaskan bahwa prinsip negara hukum yang dianut Indonesia itu termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945.

"Menjadi persoalan bagi negara hukum di Indonesia. Jadi, tindakannya sudah dilakukan berdasarkan kebijakan presiden, baru kemudian dicarikan dasar hukum yang lebih kuat, dan ini bertentangan. Menurut saya bertentangan dengan prinsip negara hukum," kata Susi dalam acara Political Show CNN Indonesia TV, Senin (24/3) malam.

Susi menekankan dalam prinsip negara hukum, produk hukum haruslah dipandang sebagai refleksi keinginan rakyat, bukan keinginan segelintir pihak.

Ia juga menjelaskan dalam prinsip negara hukum, proses pembentukan UU terdiri atas proses dan substansi dari produk hukum.

Menilik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, katanya, salah satu yang menjadi pertimbangan ialah dasar sosiologis.

Susi menjelaskan dasar sosiologis itu memperlihatkan bagaimana satu peraturan mampu untuk mengakomodasi perkembangan-perkembangan yang ada di dalam masyarakat.

"Tapi perkembangan seperti apa? Yaitu perkembangan harapan dan ekspektasi dari masyarakat untuk ke depan. Tidak boleh sebuah peraturan itu dibuat hanya untuk merekam keadaan sesaat," ujar dia.

Susi menyebut kondisi itu hanya akan membahayakan hukum belaka. Di mana, hukum hanya akan dijadikan alat oleh penguasa dalam melancarkan kepentingannya.

"Dan itu sangat memperlihatkan pada praktik apa yang disebut sebagai autocratic legalism dan ini sangat membahayakan di dalam negara hukum yang demokratis," ucapnya.

Sebagai informasi, aksi tolak UU TNI terjadi di sejumlah kota di Indonesia dari wilayah barat hingga timur sejak pekan lalu.

Aksi itu dipicu langkah pemerintah dan DPR yang mengebut perubahan UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) jadi undang-undang dalam rapat paripurna di gedung wakil rakyat Indonesia, Jakarta, Kamis (20/3) lalu.

Pengesahan itu diwarnai demonstrasi di depan gedung DPR dan sejumlah kota di Indonesia sejak sehari sebelumnya.

Demonstrasi terjadi karena massa aksi menolak kebangkitan dwifungsi militer lewat RUU TNI itu. Salah satu tudingan atas wacana laten kebangkitan dwifungsi militer itu terletak pada pasal-pasal yang memperbolehkan prajurit berdinas di luar institusi pertahanan tersebut.

Selain di Mataram hari ini, pada Senin lalu, aksi tolak UU TNI pada hari ini juga di antaranya terjadi di Surabaya (Jawa Timur), Bandung (Jabar), dan Palangkaraya (Kalimantan Tengah).

Sementara itu, Ketua DPR RI berharap pihak aparat penegak hukum dan massa demonstran penolak pengesahan revisi UU TNI untuk saling menahan diri dan tidak saling terprovokasi.

Hal tersebut Puan sampaikan merespons maraknya represi aparat terhadap massa aksi yang menggelar penolakan pengesahan RUU TNI di sejumlah daerah.

"Ya kami mengimbau kedua belah pihak saling menahan diri. Jadi yang satu pihak juga jangan terlalu menyerang," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/3).

"Yang satu pihak juga jangan kemudian menyerang. Sama-sama menahan diri," sambungnya.

Puan menilai kondisi yang kondusif tidak akan terjadi jika terdapat salah satu pihak yang melakukan provokasi kepada pihak lain.

Di sisi lain, Puan mempersilakan untuk menyampaikan pendapat dan penolakan mereka. Namun, ia berharap penyampaian aspirasi dilakukan tanpa kekerasan.

"Jadi ya sama-sama menahan diri lah. Silakan menyampaikan aspirasi, menyampaikan apa yang ingin disampaikan tapi jangan memprovokasi dan jangan melakukan tindakan kekerasan," ujar dia.

Denpasar (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Bali menghentikan penyidikan kasus dugaan pungutan liar (pungli) pelayanan fast track yang melibatkan pejabat Imigrasi Ngurah Rai.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ketut Sumedana saat ditemui di Denpasar, Senin menyatakan penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian perkara (SP3) yang diduga melibatkan pejabat Kantor Imigrasi Ngurah Rai berinisial HS karena alasan tidak cukup bukti.

"Sudah ditutup, sudah SP3. (Karena) tidak cukup bukti, tidak layak untuk dilakukan persidangan," kata dia.

SP3 tersebut sudah dikeluarkan dan diterima HS pada Maret 2025. HS sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada November 2023.

Menurut keterangan Sumedana, barang bukti dalam kasus tersebut senilai Rp250 ribu.

Dia mengatakan setelah mendapatkan informasi akan adanya dugaan pungli tersebut di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, pihaknya mendapatkan uang tunai dalam brankas sebagai barang bukti. Namun, saat dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) pihaknya hanya mendapatkan uang tunai Rp250 ribu.

Jumlah barang bukti yang disebutkan Sumedana berbeda dengan jumlah yang disebutkan pada saat kasus ini diekspos ke publik pada November 2023 lalu.

Penyidik saat itu menyebutkan jumlah barang bukti yang ditemukan saat OTT berjumlah Rp100 juta.

Saat ditanya terkait barang bukti tersebut, Kajati Bali Ketut Sumedana menyebutkan bahwa uang Rp100 juta dalam perkara tersebut bersumber dari rekening pribadi HS yang saat itu ditetapkan sebagai tersangka.

"Kita dulu berharap ada uang yang banyak di brankas ternyata nggak ada setelah dibuka. Uang Rp100 juta nggak ada. Itu disita dari rekeningnya dia (HS)," kata mantan Kapuspenkum Kejagung RI tersebut.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menangkap lima orang petugas imigrasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada Selasa, 14 November 2023.

Lima oknum petugas Imigrasi memanfaatkan layanan prioritas tersebut terhadap WNA dengan memberlakukan tarif Rp100.000 hingga Rp250.000 per orangnya. Barang bukti yang disita dalam OTT oleh Kejati Bali berupa uang sejumlah Rp100 juta.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Bali Dedy Kurniawan di Denpasar, Bali, Kamis (16/11/2023) mengatakan HS yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) dengan memanfaatkan jalur fast track yang merupakan layanan prioritas untuk mempermudah pemeriksaan keimigrasian di Bandara Internasional.

"Saudara HS, sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kls I Khusus TPI Ngurah Rai ditetapkan sebagai tersangka atas perannya dalam tindak pidana sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Padahal, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut, yang diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, bertentangan dengan kewajibannya," kata Dedy.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Komnas HAM mengecam aksi teror berupa pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Tempo. Menurut Komnas HAM, tindakan ini merupakan bentuk ancaman dan intimidasi terhadap Tempo.

"Komnas HAM menyesalkan terjadinya pengiriman barang-barang tersebut ke Wartawan Tempo. Sudah dua kali pengiriman ini menunjukkan ada kesengajaan untuk mengancam dan menekan Tempo dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik," kata Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Semendawai dilansir detikNews, Senin (24/3/2025).

Jurnalis, lanjutnya, memiliki hak untuk mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ia pun mendesak pihak kepolisian agar segera mengungkap identitas pelaku teror ini.

"Padahal jurnalis selain memiliki hak untuk berpendapat dan berekspresi juga berhak mencari informasi dan menyampaikan informasi ke Publik. Oleh karena untuk mencegah praktek seperti ini tidak terulang dan agar pelakunya mendapatkan sanksi yang setimpal. Maka kepolisian harus segera bertindak mengungkap pelakunya," ujarnya.

Diketahui, pada 19 Maret 2025, redaksi Tempo menerima sebuah paket yang berisi kepala babi tanpa telinga. Paket tersebut dikirim oleh seseorang yang mengenakan atribut dari layanan pengiriman barang. Paket ini ditujukan kepada Francisca Christy Rosana, seorang wartawan desk politik sekaligus host siniar Bocor Alus Politik.

Beberapa hari setelahnya, tepatnya pada Sabtu (22/3/2025), Tempo kembali menerima kiriman berupa bangkai hewan. Kali ini, paket yang diterima adalah sebuah kardus berisi bangkai tikus yang sudah dipenggal.

Pada 21 Maret 2025, Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasra, melaporkan kejadian ini ke Markas Besar Polri. Paket kepala babi tersebut juga telah diserahkan kepada polisi sebagai barang bukti.

Menanggapi laporan ini, Mabes Polri telah membentuk tim untuk mengungkap dalang di balik aksi teror tersebut serta motifnya. Sekitar 20 anggota kepolisian mendatangi kantor Tempo untuk mendokumentasikan bangkai tikus yang dikirim pada Sabtu dini hari.

Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pada Minggu (23/3). Selain itu, rekaman CCTV di sekitar lokasi sedang diperiksa guna mengumpulkan bukti lebih lanjut.

(nkm/nkm)

Jakarta -

Komnas HAM mengecam teror kiriman kepala babi dan bangkai tikus terhadap kantor Tempo. Komnas HAM menilai ada upaya untuk mengancam dan menekan Tempo.

"Komnas HAM menyesalkan terjadinya pengiriman barang-barang tersebut ke Wartawan Tempo. Sudah dua kali pengiriman ini menunjukkan ada kesengajaan untuk mengancam dan menekan Tempo dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik," kata Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Semendawai kepada wartawan, Minggu (23/3/2025).

Dia mengatakan jurnalis berhak untuk mencari informasi dan menyampaikannya kepada publik. Dia mendesak kepolisian untuk segera mengungkap pelaku teror tersebut.

"Padahal jurnalis selain memiliki hak untuk berpendapat dan berekspresi juga berhak mencari informasi dan menyampaikan informasi ke Publik. Oleh karena untuk mencegah praktek seperti ini tidak terulang dan agar pelakunya mendapatkan sanksi yang setimpal. Maka kepolisian harus segera bertindak mengungkap pelakunya," ujarnya.

Seperti diketahui, Pada 19 Maret 2025, kantor redaksi Tempo menerima paket berisi kepala babi tanpa telinga. Paket tersebut dikirim oleh kurir yang memakai atribut aplikasi pengiriman barang. Paket ditujukan untuk Francisca Christy Rosana, wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus Politik.

Beberapa hari kemudian, tepatnya pada Sabtu (22/3/2025), Tempo kembali mendapatkan kiriman kedua bangkai hewan. Kali ini berupa kardus berisikan bangkai tikus yang dipenggal.

Pada 21 Maret 2025, Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra mendatangi Markas Besar Polri untuk melaporkan paket kepala babi. Paket tersebut sudah diserahkan kepada polisi sebagai barang bukti.

Mabes Polri sudah membentuk tim mengusut peneror dan motifnya. Sekitar 20 polisi mendatangi kantor Tempo dan mendokumentasikan bangkai tikus yang dikirim pada Sabtu dini hari.

Olah TKP juga sudah dilakukan pada Minggu (23/3). Selain itu, CCTV di sekitar lokasi juga tengah diperiksa.

(dek/gbr)

Polri perlu lebih fokus dalam melindungi masyarakat, memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum. Sementara TNI perlu diarahkan untuk menangani kelompok separatis bersenjata dengan pendekatan yang terukur, profesional, dan akuntabel

Jakarta (ANTARA) - Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai aksi penyerangan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kepada para guru di Distrik Anggruk, Yahukimo, Papua Pegunungan, itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM)

“Bagaimanapun, kekerasan terhadap warga sipil tetaplah pelanggaran HAM, siapa pun pelakunya, baik negara maupun aktor bersenjata non-negara,” kata Khairul Fahmi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, aksi penyerangan oleh OPM yang menyebabkan hilangnya nyawa korban masyarakat sipil itu sebagai pola lama yang terus digunakan dengan menuduh korban sebagai mata-mata.

"Tak ada pembenaran apa pun untuk membunuh warga sipil. Apalagi mereka yang bekerja di garis depan kemanusiaan. Tuduhan sepihak tak bisa dijadikan dasar untuk menghilangkan nyawa. Ini bukan perjuangan, ini terorisme,” ujarnya.

Dia lantas berkata, "Tuduhan yang digunakan untuk membenarkan kekerasan, menebar ketakutan, dan memperkuat posisi mereka di tengah masyarakat yang sudah lama dilanda krisis kepercayaan".

Selain pelanggaran HAM, dia memandang serangan tersebut tidak hanya sekedar menyebabkan hilangnya nyawa korban, melainkan penghancuran harapan, dan penyerangan terhadap kehadiran negara pada sektor pendidikan, yang merupakan sektor paling mendasar.

Dia lantas menyebut bahwa pandangan terhadap konflik Papua saat ini sering kali kurang proporsional. Di mana, negara sering dipandang sebagai pelaku utama kekerasan, sementara tindakan brutal kelompok bersenjata dipandang sebagai ekspresi perlawanan.

Oleh sebab itu, dia menilai pemerintah dan TNI mempunyai kekhawatiran pula akan reaksi negatif dari dunia luar dan tudingan pelanggaran HAM, terutama bila terjadi ekses kekerasan oleh aparat keamanan.

Terkait dengan insiden di atas, dia pun menilai sudah saatnya pendekatan keamanan di Papua dievaluasi secara serius.

"Polri perlu lebih fokus dalam melindungi masyarakat, memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum. Sementara TNI perlu diarahkan untuk menangani kelompok separatis bersenjata dengan pendekatan yang terukur, profesional, dan akuntabel sesuai ketentuan undang-undang,” kata dia.

Sebelumnya, Kapolres Yahukimo AKBP Heru Hidayanto mengakui adanya laporan terkait penyerangan yang dilakukan KKB terhadap guru kontrak di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Dari laporan terungkap insiden itu terjadi Jumat (21/3) sekitar pukul 16.00 WIT, saat KKB melintas dan menyerang dan membunuh seorang guru.

Adapun Minggu, Tim Satgas Koops TNI Habema Kogabwilhan III berhasil mengevakuasi guru yang menjadi korban penyerangan dan pembunuhan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Minggu.

"Evakuasi dilakukan dengan pengamanan ketat mengingat kondisi di Distrik Anggruk masih sangat rawan. Tim kami harus menghadapi medan berat dan potensi gangguan dari kelompok bersenjata, namun berkat koordinasi yang baik, jenazah korban berhasil dibawa ke Bandara Dekai, Kabupaten Yahukimo, untuk proses identifikasi lebih lanjut," kata Komandan Satgas Rajawali II Koops TNI Habema Kogabwilhan III Letnan Kolonel Infanteri Gustiawan dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

Evakuasi tersebut dilakukan terhadap satu jenazah guru yang tewas dan enam orang guru korban OPM lainnya yang terluka. Tujuh korban yang dievakuasi tersebut, yakni Rosalina yang ditemukan tewas dengan luka mengenaskan akibat kekerasan, tiga korban guru dengan luka berat, yaitu Vidi, Cosmas, dan Tari; serta tiga korban lainnya mengalami luka ringan, yaitu Vanti, Paskalia, dan Irmawati.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

SRAGEN, KOMPAS.com – Produk mainan hewan hasil kerajinan tangan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Sragen, Jawa Tengah, sukses diekspor ke Amerika Serikat.

Ekspor perdana ini mencatat angka 64.700 pieces atau setara dengan nilai 50.000 dollar Amerika Serikat (sekitar Rp800 juta). Ini menjadi ekspor perdana dari Lapas se-Jawa Tengah.

Pelepasan ekspor dilakukan secara seremonial di Lapas Kelas IIA Sragen pada Minggu (23/3/2025) sore.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Jawa Tengah Kunrat Kasmiri, Bupati Sragen Sigit Pamungkas, serta tiga perwakilan dari PT Chewy Louis Group selaku importir, yakni Alexander Dziedusz, Louis Paul Francis, dan Tracey Mayr.

"Dimulai dari pemberian pelatihan terhadap 20 orang WBP membuat mainan hewan dari tali kelapa yang dipadukan dengan kayu kopi. Kemudian ditularkan kepada sekitar 100 WBP lainnya, jadilah apa yang menjadi impian untuk mengekspor aneka mainan coco rope," papar Kepala Lapas IIA Sragen, Mohamad Maolana.

Ia menjelaskan bahwa kerja sama antara Lapas Sragen dan PT Chewy Louis Group akan berlangsung selama satu tahun. Dalam satu bulan, sekitar 3 ton sabut kelapa akan digunakan untuk memproduksi 64.700 mainan hewan berbentuk berbagai macam karakter untuk diekspor ke Amerika.

"Ini ke Amerika, satu kontainer 64.700 pieces. Ekspor perdana ini juga akan kami jadikan momentum untuk kami bekerjasama dengan UPT di seluruh Jawa Tengah (Jateng), tidak hanya di Sragen," ujar Kunrat Kasmiri.

Meski begitu, Kunrat mengungkapkan bahwa jumlah yang diekspor saat ini masih jauh dari kebutuhan pihak importir yang menginginkan pengiriman sebanyak 4 kontainer per bulan.

"Untuk itu kami upayakan memaksimalkan UPT di seluruh Jateng. Dan mereka kami minta survey dulu mana yang layak mana yang tidak. Agar 4 kontainer bisa terpenuhi," jelasnya.

Lebih lanjut, Kunrat menyebut ekspor ini akan dijadikan momentum untuk mendorong lapas-lapas lain di Jawa Tengah mengikuti jejak serupa. Beberapa lapas seperti Wonosobo dan Boyolali sudah mulai menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam upaya serupa.

"Karena memang, mereka yang dari Inggris, Amerika dan Australia masih berharap dengan warga binaan yang masih bisa dipekerjakan untuk bisa memenuhi kebutuhan ekspor. Jadi nanti warga binaan yang ada di luar Sragen, akan kami coba kerjasamakan dengan mereka," ujarnya.

Kunrat juga berharap, kerja sama ini tidak hanya memberikan kegiatan positif kepada narapidana, tetapi juga memberi mereka penghasilan dan keterampilan yang berguna setelah masa tahanan berakhir.

"Selain memberikan pembinaan, mereka juga mendapatkan premi dari situ sehingga mereka nanti setelah menyelesaikan pidananya minimal mereka punya keterampilan, punya modal untuk bekerja," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas memberikan apresiasi atas inisiatif Lapas Sragen yang mampu mengangkat karya warga binaan hingga ke pasar internasional.

"Ini terobos bagus yang dibuat oleh Lapas Sragen, tidak hanya memberdayakan warga binaan yang berorientasi kepada masyarakat tetapi pada orientasi ekspor," ujarnya.

"Ini adalah ekspor pertama yang dilakukan di seluruh Jateng, dan kami sangat mendukung. Kalau dari kebutuhan lapas ini belum bisa memenuhi kebutuhan yang diharapkan, masih dibutuhkan lapas yang lain," tutup Sigit.