Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengecam keras praktik percaloan tenaga kerja. Praktik tersebut dinilai melanggar hak asasi manusia, dalam hal ini pencari kerja.

Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Fahrurozi menyampaikan, percaloan tenaga kerja termasuk pungutan liar (pungli) terus menghantui para pencari kerja, untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya.

“Praktik percaloan juga melanggar hak asasi para pencari kerja untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya,” kata Fahrurozi mengutip Youtube Kemnaker, Kamis (15/5/2025).

Dari sisi perusahaan, Fahrurozi menilai bahwa praktik percaloan dapat berdampak negatif terhadap produktivitas perusahaan. Menurutnya, hal ini sangat memungkinkan perusahaan tidak mendapatkan pekerja/buruh sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.

Dampak jangka panjangnya, kata dia, produktivitas dan daya saing perusahaan dapat terganggu.

“Sehingga dampak dan praktik percaloan dan pungutan liar sangat mengganggu proses rekrutmen tenaga kerja dan juga produktivitas perusahaan,” tuturnya.

Lantaran praktik tersebut dinilai telah melanggar hak asasi manusia dalam mendapat pekerjaan dan mengganggu produktivitas dan daya saing perusahaan, Fahrurozi mengajak semua pihak untuk memberantas percaloan rekrutmen tenaga kerja.

Salah satu upaya yang dilakukan Kemnaker yakni dengan menandatangani deklarasi setop percaloan di sejumlah perusahaan serta membangun komitmen bersama agar proses rekrutmen tenaga kerja adil dan transparan.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas pelaku calo tenaga kerja. Praktik percaloan dinilai merusak ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia.

Dia menyampaikan, proses rekrutmen tenaga kerja harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang.

“Tentu kalau ditanya, Pak Menteri bagaimana kemudian masih ada praktik-praktik percaloan, ya kita akan proses,” kata Yassierli dalam sambutannya, mengutip YouTube Kemnaker, Kamis (15/5/2025).

Dalam hal ini, Yassierli menyebut bahwa calo tenaga kerja dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.

Yassierli mengatakan, Kemnaker sendiri memiliki Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan atau SIAPkerja, sebuah platform yang dirancang untuk membantu masyarakat mencari lowongan kerja dan mempersiapkan diri untuk masuk ke pasar kerja.

Melalui platform ini, Yassierli menyebut bahwa para pencari kerja dapat terhubung dengan perusahaan secara virtual, tanpa ada biaya tambahan. Proses rekrutmen juga dipastikan transparan.

“Disitulah terjadi interaksi virtual tanpa ada pihak ketiga,” ujarnya.

Asahan -

Wanita berinisial L (23) yang merupakan istri, pecatan TNI AL sekaligus bandar narkoba bernama Chandra mengaku menjadi korban pelecehan dua perwira Polres Asahan. Kapolres Asahan AKBP Afdhal Junaidi meminta pihak L untuk membuktikan hal itu jika memang benar terjadi.

"Kalau ada bukti silakan saja (dilaporkan), biar jangan fitnah," kata Afdhal saat dikonfirmasi detikSumut, Kamis (15/5/2025).

Afdhal mengatakan pihaknya menyerahkan proses penyelidikan dumas itu ke pihak Propam Polda Sumut. Menurutnya, pernyataan yang disampaikan pihak L masih sepihak, sehingga perlu dibuktikan lebih dulu.

"Kita profesional saja, nanti pasti akan ada yang ambil keterangan, kalau ada bukti silakan saja, difaktakan saja benar atau enggaknya, ini kan masih sepihak, nanti kan dibuktikan," ujarnya.

Kasat Narkoba Polres Asahan AKP Mulyoto mengatakan bahwa L merupakan istri bandar narkoba bernama Chandra yang juga merupakan pecatan TNI AL. Chandra sempat viral karena menembaki petugas kepolisian saat hendak ditangkap.

"Iya, istri Chandra, betul (mantan anggota TNI AL)," kata Mulyoto saat dikonfirmasi detikSumut.

Mulyoto menyebut L ditangkap saat pihak kepolisian hendak menangkap suaminya di Kisaran, Selasa (18/2). Perwira pertama polri itu belum memerinci peran L dalam jaringan narkoba tersebut. Namun, Mulyoto menyebut pihak L sudah sempat mengajukan pra peradilan, tetapi kalah.

"Pada saat itu juga (penangkapan suaminya), di rumah. (Peran L) nanti di persidangan, itu ranah proses persidangan. Kemarin sudah prapid, kalah," jelasnya.

Untuk diketahui, dua perwira Polres Asahan yang dilaporkan ke Bid Propam Polda Sumut atas dugaan pelecehan itu, yakni Kasat Tahti Polres Asahan AKP S dan kanit di Satresnarkoba Polres Asahan Ipda S.

Laporan itu dilayangkan ke Bid Propam Polda Sumut, hari ini. Kuasa Hukum L, Alamsyah menyebut laporan itu dalam bentuk pengaduan masyarakat (dumas).

"Sudah resmi kita laporkan, bentuk laporannya, karena kita kuasa, laporannya dumas ke Yanduan. Jadi, dugaan pelecehan dan perbuatan asusila itu menurut klien kami dilakukan oleh Kasat Tahti Polres Asahan AKP S dan kemudian kanit narkoba inisial Ipda S," kata Alamsyah di Polda Sumut, Kamis.

Alamsyah menyebut dugaan pelecehan itu terjadi tak lama setelah L ditahan di Polres Asahan atas dugaan kasus narkoba. Dia belum memerinci sejak kapan L ditangkap Polres Asahan.

Namun, dia menyebut dugaan pelecehan itu baru diungkapkan oleh L setelah dipindahkan ke Lapas Labuhan Ruku. Alamsyah menyebut kliennya sempat ketakutan untuk mengungkapkan hal itu.

"Klien kami ini seorang ibu rumah tangga yang saat ini disangkakan melanggar pasal 112 Jo 131 UU narkotika. Klien kami ini saat ini dalam proses penyidikan sebagai tersangka di Satresnarkoba Polres Asahan. Selama klien kami menjalani masa penahan di Satresnarkoba Polres Asahan, ternyata menurut keterangan klien kami mengaku dilecehkan," ujarnya.

"Selama di dalam tahanan kepolisian, dia (L) tidak pernah menceritakan kepada kami. Namun, setibanya dia dititipkan ke Lapas Labuhan Ruku, dia menceritakan perbuatan tidak senonoh ini kepada keluarganya dan kepada kami kuasa hukumnya. Lantas klien kami beserta keluarganya meminta kepada kami untuk melaporkan oknum-oknum terduga yang melakukan tindakan asusila tersebut," sambung Alamsyah.

Alamsyah menyebut AKP S dan Ipda S melakukan dugaan pelecehan yang berbeda. AKP S diduga sering mengirimkan chat tak senonoh kepada L.

Peristiwa itu berawal saat AKP S memberikan izin kepada L untuk menggunakan hp di dalam tahanan. Alamsyah mengaku turut menyerahkan bukti-bukti chat AKP S kepada L saat membuat dumas di Propam.

"Modusnya menurut keterangan klien kami, terhadap Kasat Tahti ini awalnya mengizinkan klien kami untuk menggunakan hp android di dalam tahanan, tapi ternyata sembari memberikan hp, ada niat yang tidak baik yang dilakukannya. Dia melakukan chat atau video call dengan klien kami dengan bahasa yang tidak sopan. Padahal berulang kali klien kami menjelaskan bahwa dia berstatus istri sah orang. Via verbal, karena berulang kali ingin melakukan kontak fisik, klien kami selalu menolak. Pelecehan verbalnya ngajak berhubungan, dia sedang mandi ingin VC, merayu, dan sebagainya," ujarnya.

Sementara untuk Ipda S, dia mengatakan dugaan pelecehan itu dilakukan di ruangan Ipda S. Caranya, Ipda S membawa L ke ruangannya dengan modus ingin memeriksanya. Di ruangan tersebut, kata Alamsyah, Ipda S diduga menciumi L.

Alamsyah mengaku tidak mempunyai bukti yang spesifik terkait dugaan pelecehan yang dilakukan Ipda S karena dilakukan di dalam ruangan S.

"Untuk kanit narkoba Ipda S, modusnya, kanit narkoba ini selalu atau sering mengeluarkan (L) dari tahanan dibawa ke ruangan kanit narkoba. Setibanya di ruangan kanit, bukan diperiksa melainkan dengan waktu yang berbeda dengan dua kali kejadian, menciumi klien kami, itulah menurut keterangan klien kami. Untuk Ipda S yang mana perbuatannya itu dilakukan di ruangannya, tidak ada yang bisa melihat, hanya klien kami dengan terduga pelaku bersama Tuhan. Namun, dengan keyakinan dan rasa ketakutan, klien kami juga berpesan perbuatan ini harus dilaporkan agar tidak terjadi kepada tahanan lain," ujarnya.

(nkm/nkm)

BEKASI, KOMPAS.com - Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Bekasi, Ahmad Zarkasih langsung ditahan di Lapas Bulak Kapal usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi alat olahraga.

Selain itu, kejaksaan juga menetapkan mantan aparatur sipil negara (ASN) Kota Bekasi, MAR, dan pihak ketiga, M sebagai tersangka. Keduanya juga langsung ditahan.

"Setelah penetapan ini, langsung dibawa Lapas Bulakapal untuk penahanan tingkat penyidikan selama 20 hari," ujar Kepala Seksi (Kasi) Intelejen Kejari Kota Bekasi Ryan Anugrah, Kamis (15/5/2025) malam.

Ketiganya ditetapkan tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari Kota Bekasi sejak Kamis sore.

Penetapan ketiganya didukung dengan alat bukti yang cukup.

"Penetapan tersangka dalam peristiwa ini sudah berdasarkan alat bukti," jelas Ryan.

Meski telah menetapkan tiga tersangka, Kejari Kota Bekasi masih mendalami lebih lanjut keterlibatan pihak lain dalam dugaan korupsi di lingkungan Dispora Kota Bekasi.

"Kita masih mendalami lebih lanjut, mohon bersabar karena proses masih berjalan," imbuh dia.

Sebagai informasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat menemukan adanya kelebihan pengadaan alat-alat olahraga tahap 1 dan tahap 2 sebesar Rp 4,7 miliar di lingkungan Dispora Kota Bekasi periode 2023.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan wali kota Bekasi memproses kelebihan pembayaran belanja alat olahraga.

Dana lebih tersebut juga wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) meneken nota kesepahaman (MoU) dengan 20 kementerian/lembaga (K/L) dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kolaborasi, koordinasi, serta harmonisasi hukum antarsektor.

Penandatanganan dilakukan di Graha Pengayoman, Jakarta, Rabu, dengan dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas serta perwakilan 20 K/L, diantaranya Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso.

“Dengan kerjasama lintas kementerian ini tentu ini menjadi sesuatu hal yang sangat baik. Soliditas di antara seluruh kementerian akan nampak bahwa ego sektoral harus kita kesampingkan untuk tujuan yang baik, tujuan bersama dalam berbangsa dan bernegara,” ucap Supratman usai penandatanganan itu.

Adapun 20 K/L yang menandatangani nota kesepahaman dengan Kemenkum, antara lain, Mahkamah Agung, Bank Indonesia, Polri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kehutanan.

Berikutnya, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koperasi, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian BUMN.

Kemudian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Dalam sambutannya, Supratman menjelaskan bahwa pascarestrukturasi, Kemenkum memiliki tiga direktorat jenderal (ditjen) yang siap berkolaborasi dengan K/L, yakni Ditjen Peraturan Perundang-Undangan (PP), Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Ditjen Kekayaan Intelektual (KI).

Ditjen PP, misalnya, memiliki keterkaitan langsung dengan K/L karena menyangkut soal penyusunan dan harmonisasi regulasi. Supratman menyebut Ditjen PP telah memiliki sistem i-Harmonisasi untuk pengharmonisan regulasi setingkat peraturan menteri, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden.

“Apa pun yang di bawah tingkatan undang-undang, dengan i-Harmonisasi yang kami kembangkan yang merupakan karya cipta anak sendiri di Ditjen PP, sekarang harmonisasi itu hanya membutuhkan waktu paling lama lima hari,” ujar Menteri Hukum.

Ia berpesan kepada K/L untuk senantiasa berkoordinasi dengan Kemenkum melalui Ditjen PP mulai dari perencanaan penyusunan regulasi. Dengan begitu, ia meyakini tata hukum Indonesia dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Di samping itu, Kemenkum melalui Ditjen AHU tengah menyiapkan transformasi digital dalam rangka percepatan Koperasi Merah Putih yang berkaitan dengan Kementerian Koperasi. Dalam hal ini, Ditjen AHU menyediakan sistem khusus untuk pendaftaran koperasi dimaksud.

“Saat ini kami membuat line khusus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih, seribu pendaftaran bisa bersamaan dalam satu jam. Artinya, dalam satu kali 24 jam, pendaftaran Koperasi Merah Putih yang oleh sistem langsung bisa disahkan itu bisa 24 ribu per hari,” ujarnya.

Di sisi lain, Kemenkum juga melakukan transformasi digital melalui Ditjen KI. Upaya ini, imbuh Supratman, berkaitan erat dengan tanggung jawab Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian BUMN.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta mengatakan bahwa kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam menciptakan iklim kerja yang sehat di tengah dinamika pembangunan nasional yang semakin kompleks.

Menurut Nico, nota kesepahaman ini dapat meningkatkan efektivitas kolaborasi antarsektor dalam pengembangan kebijakan dan layanan berbasis hukum, mengakselerasi regulasi dan transformasi digital pelayanan publik, serta mendukung pembangunan hukum nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Oleh sebab itu, Nico mengaku yakin penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenkum dan 20 K/L tidak hanya seremonial semata, tetapi juga menjadi bentuk komitmen bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Kegiatan ini merupakan momentum penting dan strategis serta menjadi tanggung jawab kita bersama dalam memperkuat sinergi lintas sektor demi mewujudkan dan mempercepat visi Indonesia Emas 2045,” ucap Nico.

Medan (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia ( Wamen HAM) RI Mugiyanto Sipin menyambut baik program restoratif justice dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut).

Menurutnya, pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif secara kekeluargaan sangat diperlukan untuk penyelesaian beberapa kasus HAM di Sumut.

"Terkait pelaksanaan restoratif justice, kami sangat mendukung program tersebut," ucap Mugiyanto saat diterima Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya di Kantor Gubernur Sumut di Medan, Kamis.

Wamen menjelaskan, permasalahan HAM tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga dilakukan oleh pihak swasta dan juga masyarakat.

Pada kunjungan kerja ini, Mugiyanto mengaku, pihaknya akan melakukan audit dengan beberapa perusahaan yang ada di Sumut terkait bisnis dan HAM.

"Ke depan kami juga meminta dukungan pada Pemprov Sumut terutama untuk Kanwil HAM di Sumut," katanya.

Wamen juga menyelesaikan beberapa permasalahan HAM dan mengedukasi, baik kepada pemerintah daerah, swasta dan juga masyarakat.

"Tentunya kami bersilaturahmi dan juga meminta izin melakukan kegiatan di Sumut. Besok dan lusa akan ada kunjungan ke Pematangsiantar dan Labura (Labuhanbatu Utara), karena menerima laporan dari masyarakat terkait kasus tanah. Selain itu, kami juga melakukan penguatan dan penegakan HAM," tutur Mugiyanto.

Wakil Gubernur Sumut Surya sebelumnya menyampaikan, Pemprov Sumut memiliki program pendekatan penyelesaian perkara pidana difokuskan pemulihan hubungan antara korban (restoratif justice).

Sebab, lanjut dia, keadilan restoratif tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga kepada pemulihan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

"Saya dengan Pak Bobby Nasution (Gubernur Sumut) baru dilantik dua bulan, tidak akan pernah melepas amanah yang diberikan. Kami akan melanjutkan warisan pimpinan terdahulu di Sumut," tegasnya.

"Bobby-Surya punya program restoratif justice dan ini juga mengenai HAM. Ini juga yang kami hadapi dan akan diselesaikan, di antaranya masalah perkebunan," ucap Surya.

Wagub mengapresiasi kunjungan kerja Wamen HAM RI Mugiyanto Sipin di Sumut karena akan menambah motivasi Pemprov Sumut, terkhusus upaya penyelesaian permasalahan HAM.

"Kami melihat ada masyarakat yang mengambil berondolan sawit hanya untuk menyambung hidup harus masuk ke penegak hukum," ungkap dia.

Oleh karena itu, jelas Surya, Pemprov Sumut melakukan program penyelesaian secara kekeluargaan antara korban dan juga pelaku.

"Kemudian, kami juga masih menghadapi kenakalan remaja yang masih meningkat di Sumut," katanya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamen HAM RI sambut baik restoratif justice di Sumut

Asahan -

Tahanan narkoba bernama L (23) melaporkan dua perwira Polres Asahan ke Bid Propam Polda Sumut atas dugaan pelecehan. L ternyata merupakan istri bandar narkoba bernama Chandra yang juga merupakan pecatan TNI AL dan sempat viral menembaki petugas kepolisian.

"Iya, istri Chandra, betul (mantan anggota TNI AL)," kata Kasat Narkoba Polres Asahan AKP Mulyoto saat dikonfirmasi detikSumut, Kamis (15/5/2025).

Mulyoto menyebut L ditangkap saat pihak kepolisian hendak menangkap suaminya di Kisaran, Selasa (18/2). Perwira pertama Polri itu belum memerinci peran L dalam jaringan narkoba tersebut. Namun, Mulyoto menyebut pihak L sudah sempat mengajukan pra peradilan, tetapi kalah.

"Pada saat itu juga (penangkapan suaminya), di rumah. (Peran L) nanti di persidangan, itu ranah proses persidangan. Kemarin sudah prapid, kalah," jelasnya.

Terkait anggotanya yang turut dilaporkan dalam dugaan pelecehan itu, Mulyoto menyebut bahwa setiap orang memiliki hak untuk membuat laporan.

"Kalau melapor hak setiap warga negara Indonesia," sebutnya.

Soal pelaku Chandra, Mulyoto menyebut pihaknya masih memburunya. Saat ini, Chandra telah masuk dalam daftar buronan.

"Iya, tetap (masih diburu)," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, dua perwira Polres Asahan dilaporkan ke Bid Propam Polda Sumut atas dugaan pelecehan ke. Keduanya, yakni Kasat Tahti Polres Asahan AKP S dan kanit di Satresnarkoba Polres Asahan Ipda S.

Laporan itu dilayangkan ke Bid Propam Polda Sumut, hari ini. Kuasa Hukum L, Alamsyah menyebut laporan itu dalam bentuk pengaduan masyarakat (dumas).

"Sudah resmi kita laporkan, bentuk laporannya, karena kita kuasa, laporannya dumas ke Yanduan. Jadi, dugaan pelecehan dan perbuatan asusila itu menurut klien kami dilakukan oleh Kasat Tahti Polres Asahan AKP S dan kemudian kanit narkoba inisial Ipda S," kata Alamsyah di Polda Sumut, Kamis (15/5).

Alamsyah menyebut dugaan pelecehan itu terjadi tak lama setelah L ditahan di Polres Asahan atas dugaan kasus narkoba. Dia belum memerinci sejak kapan L ditangkap Polres Asahan.

Namun, dia menyebut dugaan pelecehan itu baru diungkapkan oleh L setelah dipindahkan ke Lapas Labuhan Ruku. Alamsyah menyebut kliennya sempat ketakutan untuk mengungkapkan hal itu.

"Klien kami ini seorang ibu rumah tangga yang saat ini disangkakan melanggar pasal 112 Jo 131 UU narkotika. Klien kami ini saat ini dalam proses penyidikan sebagai tersangka di Satresnarkoba Polres Asahan. Selama klien kami menjalani masa penahan di Satresnarkoba Polres Asahan, ternyata menurut keterangan klien kami mengaku dilecehkan," ujarnya.

"Selama di dalam tahanan kepolisian, dia (L) tidak pernah menceritakan kepada kami. Namun, setibanya dia dititipkan ke Lapas Labuhan Ruku, dia menceritakan perbuatan tidak senonoh ini kepada keluarganya dan kepada kami kuasa hukumnya. Lantas klien kami beserta keluarganya meminta kepada kami untuk melaporkan oknum-oknum terduga yang melakukan tindakan asusila tersebut," sambung Alamsyah.

Alamsyah menyebut AKP S dan Ipda S melakukan dugaan pelecehan yang berbeda. AKP S diduga sering mengirimkan chat tak senonoh kepada L.

Peristiwa itu berawal saat AKP S memberikan izin kepada L untuk menggunakan hp di dalam tahanan. Alamsyah mengaku turut menyerahkan bukti-bukti chat AKP S kepada L saat membuat dumas di Propam.

"Modusnya menurut keterangan klien kami, terhadap Kasat Tahti ini awalnya mengizinkan klien kami untuk menggunakan hp android di dalam tahanan, tapi ternyata sembari memberikan hp, ada niat yang tidak baik yang dilakukannya. Dia melakukan chat atau video call dengan klien kami dengan bahasa yang tidak sopan. Padahal berulang kali klien kami menjelaskan bahwa dia berstatus istri sah orang. Via verbal, karena berulang kali ingin melakukan kontak fisik, klien kami selalu menolak. Pelecehan verbalnya ngajak berhubungan, dia sedang mandi ingin VC, merayu, dan sebagainya," ujarnya.

Sementara untuk Ipda S, dia mengatakan dugaan pelecehan itu dilakukan di ruangan Ipda S. Caranya, Ipda S membawa L ke ruangannya dengan modus ingin memeriksanya. Di ruangan tersebut, kata Alamsyah, Ipda S diduga menciumi L.

Alamsyah mengaku tidak mempunyai bukti yang spesifik terkait dugaan pelecehan yang dilakukan Ipda S karena dilakukan di dalam ruangan S.

"Untuk kanit narkoba Ipda S, modusnya, kanit narkoba ini selalu atau sering mengeluarkan (L) dari tahanan dibawa ke ruangan kanit narkoba. Setibanya di ruangan kanit, bukan diperiksa melainkan dengan waktu yang berbeda dengan dua kali kejadian, menciumi klien kami, itulah menurut keterangan klien kami. Untuk Ipda S yang mana perbuatannya itu dilakukan di ruangannya, tidak ada yang bisa melihat, hanya klien kami dengan terduga pelaku bersama Tuhan. Namun, dengan keyakinan dan rasa ketakutan, klien kami juga berpesan perbuatan ini harus dilaporkan agar tidak terjadi kepada tahanan lain," ujarnya.

Dia berharap dumas ini bisa ditindaklanjuti oleh Propam Polda Sumut. Alamsyah berharap peristiwa yang diduga dialami L tidak terjadi ke tahanan lainnya.

"Kami berharap laporan ini segera diproses Bid Propam polda sumut supaya nantinya akan menimbulkan efek jera. Kami yakin klien kami bisa membuktikan nantinya ke pihak penyidik propam. Tentunya tindakan ini kami laporkan supaya tidak akan terulang lagi, ini sangat riskan, bayangkan ada seorang tahanan wanita , tapi selama penahanan bukan diperlakukan dengan baik, tapi malah diperlakukan tidak senonoh dan tidak bermoral," pungkasnya.

Kasubbid Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampubolon mengatakan masih akan mengecek dumas tersebut. "Saya cek dulu ya," kata Siti.

Untuk diketahui, Chandra merupakan pecatan TNI AL yang menjadi bandar narkoba dan menembaki polisi saat hendak diamankan. AKP Mulyoto mengatakan Chandra dipecat tahun 2022. Pangkat terakhir yang diemban Chandra adalah letda.

"Pangkat terakhir letda, pecatan marinir Belawan, PTDH tahun 2022," kata Mulyoto saat dikonfirmasi detikSumut.

(nkm/nkm)

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyanyi Rayen Pono memutuskan tetap melanjutkan proses hukum terhadap musisi Ahmad Dhani meski anggota DPR RI Fraksi Gerindra itu telah meminta maaf usai menjalani sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Permintaan maaf ini setelah pentolan grup musik Dewa 19 itu mendapatkan sanksi ringan akibat pernyataannya soal ungkapan seksis dan pelecehan marga “Pono”.

“Permintaan maaf itu tidak pernah menggagalkan proses hukum. Itulah alasan kami melanjutkan,” kata Rayen saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis (15/5/2025).

Pelantun lagu “Selalu Ada” itu menganggap, permintaan maaf Dhani tidak pernah ada karena bukan lahir dari sebuah penyesalan dan rasa bersalah.

“Jadi, apapun permintaan maaf yang ada di media, itu kami enggak tahu dan kami selalu sepakat bahwa permintaan maaf itu tidak pernah ada,” tegas dia.

Menurut Rayen, fase permintaan maaf sudah tiada. Seharusnya disampaikan sebelum sidang MKD maupun langkah hukum.

Sebelumnya, Rayen melaporkan Ahmad Dhani ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri atas tuduhan penghinaan rasial karena menyebut marga Pono dengan kata “Porno".

"Jadi, apapun permintaan maaf yang ada di media, itu kami enggak tahu dan kami selalu sepakat bahwa permintaan maaf itu tidak pernah ada,” tegas dia.

Laporan Rayen Pono terhadap Ahmad Dhani teregistrasi dalam nomor laporan LP/B/188/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Pentolan grup band Dewa 19 itu dijerat dengan beberapa pasal karena ucapannya yang dianggap telah melukai perasaan marga Pono.

Rayen Pono menegaskan dirinya sudah menutup pintu maaf terhadap Ahmad Dhani yang dua kali merendahkan marga keluarga besarnya.

Awalnya, mantan personel Pasto itu telah memaafkan Dhani yang menuliskan namanya sebagai Rayen Porno dalam undangan terbuka untuk debat soal tata kelola royalti musik.

Batam -

Seorang pencari suaka berinisial TS diduga menjadi koordinator bagi 16 warga negara asing (WNA) asal Myanmar. TS bersama para WNA tersebut telah diamankan oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora).

"Tim mengamankan 17 WN Myanmar, dengan 10 di antaranya overstay, 6 diduga akan overstay, dan 1 berinisial TS (pencari suaka) diduga mengkoordinir dan memberi akomodasi serta transportasi bagi WN Myanmar lain," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswad, Kamis (15/5/2025).

Hajar menyebut para WNA asal Myanmar itu diamankan di salah satu penginapan kawasan Batam Center. Para WNA asal Myanmar itu rencananya akan dipekerjakan di Singapura.

"Hasil pemeriksaan bahwa warga negara Myanmar ini dijanjikan akan dipekerjakan di Singapura sebagai perawat, waiters, hingga pembantu. Komunikasi dengan TS ini karena mereka sesama warga Myanmar," ujarnya.

Terkait status TS sebagai pencari suaka, Imigrasi Batam akan mengoordinasikan hal tersebut dengan UNHCR dan IOM untuk proses lanjutan. Untuk 16 WNA asal Myanmar itu akan dideportasi ke negara asalnya.

"Terhadap TS, karena statusnya sebagai pencari suaka, kami akan berkoordinasi dengan Rumah Detensi Imigrasi di Tanjungpinang. Selanjutnya, tidak akan dilakukan pelaporan lebih lanjut kepada badan atau lembaga seperti UNHCR, dan IOM, mengingat statusnya tersebut. Sementara itu, terhadap 16 warga negara Myanmar lainnya, akan dilakukan proses pemulangan langsung ke negara asal mereka," jelasnya.

Selain itu, Imigrasi Batam dan Timpora juga mengamankan dua WN Tiongkok di kawasan Batam Center. Keduanya didapati menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja tidak sesuai peruntukannya, serta telah overstay selama 14 hari.

"Mereka menggunakan visa kunjungan 7 hari dan telah overstay 14 hari. Mereka juga melakukan pekerjaan konstruksi. Kalau kemarin kami lihat di videonya, sebagai alat bukti, mereka melakukan penyemenan hingga perbaikan pintu," ujarnya.

Seorang perempuan WN Kanada juga diamankan oleh Imigrasi Batam. Perempuan asal Kanada itu dilaporkan mengganggu ketertiban umum dengan menghalangi kendaraan yang melintas hingga memecahkan dagangan warga.

"Untuk WNA yang diamankan berada di OS Hotel, Batam Kota. Diduga mengganggu ketertiban umum dan telah diamankan untuk proses pendalaman lebih lanjut. Yang bersangkutan diduga mengalami gangguan mental dan saat ini kami berkoordinasi dengan tim dokter untuk dilakukan pemeriksaan," ujarnya.

Imigrasi Batam juga mengamankan tiga orang WN Bangladesh yang memasuki wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) resmi. Mereka diduga masuk dari Malaysia ke Kota Batam secara ilegal.

"Ketiga WNA Bangladesh ini diduga melanggar Undang-Undang Keimigrasian. Mereka diancam pidana penjara selama satu tahun dan/atau denda sebesar Rp100 juta. Kasus tersebut telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Batam," ujarnya.

(nkm/nkm)

MEDAN, KOMPAS.com – Dua pejabat di Polres Asahan, yakni Kepala Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) AKP S, dan Kanit Satres Narkoba Ipda S, dilaporkan ke Polda Sumatera Utara oleh seorang tahanan narkoba berinisial LS (23), Kamis (15/5/2025).

Keduanya diduga melakukan pelecehan terhadap LS selama masa penahanan.

Kuasa hukum korban, Alamsyah, mengatakan dugaan pelecehan terjadi sejak LS menjadi tahanan kasus narkoba pada Februari 2025.

"Awalnya, Kasat Tahti meminjamkan handphone kepada klien kami. Setelah itu, dia terus menghubungi dan mengajak video call saat klien kami sedang mandi," ujar Alamsyah kepada wartawan usai membuat laporan di Polda Sumut.

Menurut Alamsyah, dalam komunikasi itu AKP S diduga menggunakan bahasa yang tidak sopan, meskipun LS telah menjelaskan bahwa dirinya merupakan istri sah dari seorang pria bernama Chandra.

"(Ternyata) Ada niat yang tidak baik yang dilakukannya. Dia melakukan chatting atau video call dengan bahasa yang tidak sopan, padahal berulang kali klien kami menjelaskan bahwa dia berstatus seorang istri sah orang. Tapi ternyata juga Kasat Tahti tetap menjalankan aksinya melakukan perbuatan tidak bermoral," kata Alamsyah.

Sementara itu, dugaan pelecehan oleh Kanit Satres Narkoba, Ipda S, disebut dilakukan dengan modus pemeriksaan. Ipda S diduga membawa LS ke ruangannya, namun bukan untuk pemeriksaan resmi.

"Setibanya di ruangan kanit, bukan diperiksa, melainkan—dalam dua kejadian berbeda—klien kami diciumi. Itulah menurut keterangan klien kami," kata Alamsyah.

Saat ditanya soal bukti, Alamsyah mengaku telah melampirkan bukti berupa percakapan chat dari AKP S. Namun untuk dugaan pelecehan oleh Ipda S, tidak ada saksi lain.

"Kalau bukti, saya lampirkan chat-chat-an dari AKP S. Kalau untuk Ipda S, yang mana perbuatannya itu dilakukan di ruangannya, tidak ada yang bisa melihat, hanya klien kami dengan terduga pelaku bersama Tuhan," ujarnya.

Meski begitu, LS tetap memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut karena takut akan terjadi pada tahanan lain.

"Dengan keyakinan dan rasa ketakutan, klien kami juga berpesan perbuatan ini harus dilaporkan agar tidak terjadi kepada tahanan lain," tutup Alamsyah.

Menanggapi laporan ini, Kasubbid Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampubolon menyatakan pihaknya masih akan mengecek informasi tersebut ke Divisi Propam.

"Saya cek dulu ke Propam ya," ujar Siti saat dihubungi melalui telepon, Kamis (15/5/2025) malam.

Jambi (ANTARA) - Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jambi menerima premi sebesar 50 persen dari produk bernilai jual yang dihasilkan melalui program pembinaan kemandirian.

Kepala Seksi (Kasi) Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIA Jambi Jailani di Jambi, Kamis, mengatakan warga binaan menerima premi atas karya yang dihasilkan melalui program pembinaan kemandirian.

Warga binaan menerima premi sebesar 50 persen, 35 persen untuk dana penunjang, dan 15 persen untuk modal.

Kegiatan pembinaan kemandirian yang dilakukan, kata dia, mulai dari bidang pertanian, perikanan, pangkas rambut, menjahit, membatik, pengelasan dan berbagai hal lainnya.

Kemudian warga binaan Lapas Kelas IIA Jambi memiliki produk inovasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) antara lain batik dan tata boga.

Berdasarkan data, ada sebanyak 40 orang dari jumlah 1.470 warga binaan Lapas Kelas IIA Jambi yang menjadi peserta UMKM.

Warga binaan yang ikut program keterampilan tanpa ada unsur paksaan, prosesnya diseleksi terlebih dahulu untuk menjadi peserta UMKM.

"Jika ada bakat atau mau belajar maka kita bantu menyalurkan," kata dia.

Mekanisme pemasaran semua produk warga binaan dilakukan dengan cara melalui dari orang terdekat dan mengikuti pameran atau bazar.

Salah satu warga binaan Raden mengatakan setiap hari ada berbagai kegiatan pembinaan yang disediakan Lapas Kelas IIA Jambi.

"Terima kasih kami difasilitasi kegiatan batik, berkebun dan bertani sehingga tidak ada rasa bosan selama di sini," katanya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meraih penghargaan Outstanding Leadership in Bureaucratic Transformation and Reform di Indonesia Leading Women Awards 2025.

Penghargaan diserahkan oleh Founder dan Ketua CT Arsa Foundation Anita Ratnasari Tanjung kepada Menteri PANRB Rini Widyantini di acara puncak Leading Women Awards 2025 dengan tema "Leading with Purpose, Inspiring the Future" yang berlangsung di Auditorium Menara Bank Mega, pada Kamis (15/5) malam.

Rini menyampaikan bahwa penghargaan yang ia raih bukanlah miliknya tetapi miliki seluruh aparatur sipil negara, khususnya perempuan.

"Penghargaan ini bukan milik saya tetapi ini adalah milik seluruh aparatur sipil negara (ASN), khususnya para ASN perempuan yang telah bekerja dan berdedikasi tinggi untuk melayani negeri," ujar Rini dalam sambutannya.

Rini juga mengucapkan terima kasih kepada CNN Indonesia yang menyelenggarakan Indonesia Leading Woman Awards 2025. Menurutnya transformasi birokrasi itu bukan sekadar tugas teknis, tetapi juga menjadi perjalanan yang sangat panjang dan membutuhkan komitmen dan kerja keras.

"Saya tentunya berterima kasih kepada CNN Indonesia yang menyelenggarakan Indonesia Leading Woman Awards dan ini menjadi pengingat bahwa transformasi birokrasi itu bukan sekadar tugas teknis, tetapi juga menjadi perjalanan yang sangat panjang dan membutuhkan komitmen dan kerja keras," katanya.

"Dan tentunya bagi saya penghargaan ini juga mengingatkan kita semua bahwa pekerjaan kita belum selesai. Transformasi birokrasi sekali lagi adalah suatu pekerjaan yang berkelanjutan untuk membangun birokrasi yang lebih berdampak kepada masyarakat."

Penghargaan Outstanding Leadership in Bureaucratic Transformation and Reform berhasil diraih Rini Widyantini berkat dedikasinya sebagai pemimpin dalam transformasi birokrasi. Rini adalah perempuan pertama yang dipercaya memimpin reformasi birokrasi Indonesia.

Rini mengawali kariernya menjadi aparatur sipil negara (ASN) sejak tahun 1990. Kemudian ia menjabat sebagai Analis Kebijakan pada tahun 1997, di instansi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, seperti dikutip dari laman PANRB.

Rini adalah sosok birokrat senior yang mendorong sistem merit dan transformasi birokrasi secara nyata, serta reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Indonesia Leading Women Awards 2025 merupakan ajang penghargaan bagi para pemimpin perempuan Indonesia dari beragam sektor, mulai dari bisnis dan industri, sektor publik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seni dan budaya, hingga sains dan inovasi.

Sejumlah tokoh perempuan, seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, hingga Utusan Khusus Presiden Zita Anjani menghadiri ajang ini.

Para pemenang Indonesia Leading Women Awards 2025 adalah sosok yang tidak hanya menunjukkan dedikasi dan kerja kerasnya selama ini, tetapi juga memberikan perubahan besar yang berdampak untuk masa depan.

Digelar bertepatan dengan momentum Hari Perempuan Sedunia, CNN Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung kiprah perempuan yang berani mengambil peran penting dalam masyarakat serta menciptakan dampak positif bagi generasi mendatang.

JATIM - Kepemimpinan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa terus mendapat respons positif banyak kalangan. Keberhasilan Khofifah memimpin Jatim tidak terlepas dari berbagai pencapaian dan prestasi yang berdampak pada perbaikan hidup masyarakat.

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan pujian atas kiprah Khofifah dalam membawa kemajuan daerah. Kiprah Khofifah sejak menjadi menteri hingga memimpin Jatim menunjukkan konsistensi dan kualitas kepemimpinan yang kuat.

?Saya pikir beliau tokoh wanita yang sangat penting di Tanah Air yang menunjukkan prestasi luar biasa. Baik sebagai seorang menteri maupun gubernur kepala daerah,? ujar Yusril usai hadiri Kongres Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) ke-XXVIII di Surabaya, Kamis (15/5/2025).



Selain mengapresiasi kinerja, Yusril juga menilai Khofifah sebagai sosok inspiratif bagi perempuan Indonesia. Menurutnya, perjalanan karir Khofifah layak dijadikan contoh dalam dunia politik dan pemerintahan.

?Saya kira beliau bisa menjadi contoh dan teladan bagi kaum perempuan di Tanah Air kita dalam pembentukan karir di bidang politik dan pemerintahan,? ujarnya.

Di bawah kepemimpinan Khofifah, persentase penduduk miskin di Jatim pada September 2024 sebesar 9,56%, menurun 0,23% dari Maret 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di perkotaan turun dari 7,12% jadi 6,83%, sedangkan di perdesaan turun dari 13,3% menjadi 13,19%.