Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan pemantauan dan pengkajian kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang. Ada tim yang diterjunkan langsung ke Semarang untuk turut mengawal kasus tersebut.

Hal ini diungkapkan Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing. Ia mengatakan pihaknya telah diterjunkan untuk mengawal kasus tersebut.

"Karena ada tuntutan dari masyarakat Semarang dan kasus ini jadi atensi," kata Uli di tempat kejadian perkara (TKP) penembakan, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Jumat (29/11/2024).

Uli menyebut Komnas HAM harus memastikan ada perlindungan terhadap saksi-saksi dan korban. Selain itu pengusutan harus dilakukan secara transparan.

"Kami menyampaikan duka cita mendalam kepada korban atas terjadinya penembakan. Kemudian juga kami meminta adanya penegakan hukum yang adil dan transparan. Penanganan tawuran itu harus menggunakan cara-cara yang humanis," tegasnya.

Ia mengatakan, dirinya dan tim telah berada di Kota Semarang sejak kemarin dan meminta keterangan dari Polrestabes Semarang, Polda Jateng, hingga mendatangi TKP penembakan untuk meminta keterangan kepada masyarakat sekitar.

"Kemudian melakukan peninjauan lapangan memastikan fakta-faktanya. Kami masih menganalisa keterangan yang kami dapatkan baik di lapangan, versi masyarakat, kemudian dari kepolisian," terangnya.

Pemeriksaan saksi juga telah dilakukan. Ada sebanyak 14 saksi dari masyarakat dan berbagai pihak terkait. Namun, ia mengaku belum bisa melihat CCTV dari minimarket yang disebut polisi sebagai lokasi kejadian penembakan maupun video penembakan yang diklaim dimiliki kepolisian.

"Belum lihat (video penembakan), itu yang masih analisis. Mungkin ya itu karena untuk kebutuhan penyelidikan kepolisian untuk wilayahnya kepolisian, saya nggak bisa ngomentarin itu," ungkapnya.

"Polisi punya mekanisme tersendiri untuk mendapatkan alat bukti sesuai dengan SOP. (Soal video) Itu kewenangan mereka," lanjutnya.

Hingga kini Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan mengenai kasus tersebut. Uli mengaku masih akan melakukan pengkajian lewat bukti-bukti yang terkumpul. Begitu juga soal keterangan kepolisian yang menyatakan terduga, Aipda Robig Zaenudin, tidak melepaskan tembakan peringatan.

"Mengenai tembakan itu kami masih harus mendalami ya, karena tadi itu dari keterangan kepolisian dari masyarakat dan juga dari lokasi sini. Nah kami tadi masih mencocokkan situasi dan kondisi pada saat itu dan sekarang," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, G meninggal usai ditembak Aipda Robig pada Minggu (24/11) dini hari lalu. Pihak kepolisian menyebut anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang itu hendak melerai tawuran antargeng.

Dua tembakan yang dilepas mengenai tiga siswa SMKN 4 Semarang yaitu G, A, dan S. G meninggal dunia setelah tertembak di pinggang. Sedangkan A terserempet peluru di dada yang kemudian mengenai tangan kiri S yang saat itu berada di pundak A.

Kemudian, Aipda Robig dinilai melakukan tindakan berlebih dan kini dia ditangani secara internal dan diawasi. Dia juga ditahan dengan status terperiksa dalam kasus kode etik Bid Propam Polda Jateng. Adapun pihak keluarga G sudah melapor secara resmi terkait kematian remaja anggota Paskibra itu.

Video: Polisi Penembak Siswa SMK di Semarang Ditahan

Video: Polisi Penembak Siswa SMK di Semarang Ditahan

SEMARANG, iNews.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menurunkan tim ke Semarang untuk mengumpulkan sejumlah keterangan terkait penembakan siswa SMKN 4 yang diduga dilakukan oknum polisi. 

Selain mendatangi lokasi kejadian di Jalan Candi Penataran Semarang Barat dan lokasi lain, juga mengumpukan keterangan dari masyarakat, termasuk dari Polda Jateng dan Polrestabes Semarang.

"Kami melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan fakta-faktanya," kata Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing di Semarang, Jumat (29/11/2024).

Dia mengatakan, Komnas HAM sudah meminta keterangan 14 orang dan mengumpulkan informasi lainnya dari sejumlah sumber. 

"Masih analisis terhadap versi masyarakat dan kepolisian. Tentu Komnas masih melakukan pendalaman karena kami masih harus memeriksa saksi-saksi lain," katanya.

Uli menyampaikan duka cita mendalam untuk korban dan menyayangkan terjadinya penembakan itu.

"Kami minta ada penegakan hukum yang adil dan transparan. Kami juga ingin pastikan ada perlindungan kepada saksi dan korban," ujarnya. 

Diketahui, siswa SMKN 4 Semarang yang juga anggota paskibra Gamma Rizkynata Oktafandy (17), tewas usai ditembak anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang Aipda Robig Zainudin (38). Kasus penembakan itu kini sudah ditangani Polda Jateng. Aipda Robig juga sudah ditahan namun statusnya masih terperiksa.

Editor: Kastolani Marzuki

Komnas HAM sudah menurunkan Tim Kerja Pemantauan dan Penyelidikan di Semarang sejak hari Kamis (28/11)

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Uli Parulian Sihombing, mengatakan bahwa pihaknya telah menurunkan tim untuk mengusut kasus dugaan penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, oleh oknum polisi.

"Komnas HAM sudah menurunkan Tim Kerja Pemantauan dan Penyelidikan di Semarang sejak hari Kamis (28/11)," kata Uli saat dihubungi via pesan singkat di Jakarta, Jumat.

Uli enggan membeberkan perkembangan penyelidikan yang tengah dilakukan oleh Komnas HAM. Namun begitu, ia memastikan hasil penyelidikan bakal disampaikan secara terbuka kepada publik.

"Komnas HAM masih di lapangan. Nanti kami infokan," ucap dia.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Komnas HAM, Anis Hidayah juga menyampaikan hal senada. Menurut Anis, kasus tersebut sedang dalam pemantauan maupun penyelidikan Komnas HAM.

"Kami belum bisa sampaikan (hasil penyelidikan)," ujar Anis saat dihubungi terpisah.

Sebelumnya, Komnas HAM telah menyampaikan sikap terkait kasus ini. Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (27/11), Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyesalkan dan menyampaikan duka cita mendalam atas terjadinya penembakan tersebut.

Komnas HAM meminta kepolisian untuk melakukan penegakan hukum secara adil dan transparan, serta memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Di sisi lain, Komnas HAM juga meminta agar penanganan tawuran dilakukan secara humanis.

"Menyesalkan terjadinya penembakan tersebut dan menyampaikan duka cita mendalam. Meminta kepolisian untuk melakukan penegakan hukum atas peristiwa tersebut secara adil, dan transparan. Meminta adanya perlindungan saksi dan korban. Memastikan penanganan tawuran dilakukan secara humanis," tutur Atnike.

Sebelumnya, seorang siswa kelas XI SMK Negeri 4 Semarang berinisial GRO meninggal dunia akibat luka tembak senjata api di tubuhnya. Warga Kembangarum, Kota Semarang tersebut telah dimakamkan oleh keluarganya di Sragen, Minggu (24/11) siang.

Polisi menduga korban merupakan pelaku tawuran antar-gangster yang terjadi di sekitar wilayah Simongan, Semarang Barat, Minggu (24/11) dini hari. Polisi yang berusaha melerai peristiwa tawuran antar-gangster itu disebut terpaksa membela diri dengan menembakkan senjata api.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Uswatun Hasanah mengatakan siswa SMK Negeri 4 Semarang yang diduga menjadi korban penembakan polisi tercatat sebagai siswa yang aktif di sekolah.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto di Semarang, Rabu (27/11), mengatakan oknum polisi berinisial R yang menembak korban dipolisikan atas pelanggaran Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Oknum polisi itu telah ditahan untuk menjalani penyelidikan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyelidiki dugaan pelanggaran HAM terkait dengan penembakan anggota kepolisian dari Polres Semarang Bripka R terhadap siswa SMKN 4 Semarang berinisial GRO.

"Langkah-langkah Komnas HAM: Melakukan pemantauan oleh Tim Kerja Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM dengan meminta keterangan atas peristiwa tersebut kepada Kapolri, Irwasum, Polda Jateng, dan Polrestabes Semarang," ujar Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (27/11).

Uli mengatakan tim juga meminta keterangan dari sejumlah saksi lain yang mengetahui peristiwa tersebut. Hanya saja, ia tidak gamblang menyampaikan siapa saja saksi dimaksud.

Komnas HAM melalui Atnike Nova Sigiro selaku ketua menyesalkan peristiwa tersebut dan menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Ia meminta kepolisian untuk melakukan penegakan hukum secara adil dan transparan.

"Meminta adanya perlindungan saksi dan korban. Memastikan penanganan tawuran dilakukan secara humanis," tambah Atnike.

Siswa SMKN 4 Semarang GRO dinyatakan tewas usai mengalami luka tembak di bagian pinggul. Meski sempat mendapat pertolongan dari Bripka R dan dibawa ke RSUP dr. Kariadi, namun Gamma tak tertolong.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengklaim peristiwa tersebut bermula saat Bripka R pulang dinas. Di tengah perjalanan sekitar pukul 01.00 waktu setempat, tutur Irwan, Bripka R melihat tawuran antara geng Seroja dan Tanggul Pojok di wilayah Semarang Barat.

Bripka R disebut berinisiatif untuk membubarkan. Namun, saat hendak melerai, Bripka R yang bertugas di Satres Narkoba justru diserang oleh beberapa pelaku tawuran yang membawa senjata tajam.

Menurut Irwan, ada tiga anggota geng yang menaiki satu sepeda motor hendak menabrak Bripka R. Di antara tiga orang itu, satu di antaranya ialah GRO.

"Tapi yang terjadi malah ada satu motor berboncengan tiga anggota gangster mau nabrak Bripka R dengan bawa senjata tajam. Merasa terancam, Bripka R coba melumpuhkan tapi kena pinggul salah satu anggota gangster yakni GRO yang kemudian meninggal," kata Irwan.

Sementara itu, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMKN 4 Semarang Agus Riswantini menyebut GRO merupakan anggota Paskibra. Belakangan, sekolah juga mengungkap dua rekan GRO juga mengalami luka tembak.

"Kebetulan mereka anak terpilih, karena kebetulan mengikuti ekstra paskibra, itu pilihan. Tiga anak itu enggak pernah (tercatat terlibat) tawuran," kata Agus seperti dikutip dari detikJateng, Selasa (26/11).

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI merespons tewasnya GRO, siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, akibat luka tembak senjata api dengan mendorong aparat kepolisian untuk melakukan penanganan tawuran secara humanis.

“Komnas HAM menyampaikan sikap sebagai berikut, memastikan penanganan tawuran dilakukan secara humanis,” kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.

Atnike mengatakan bahwa Komnas HAM menyesalkan terjadinya penembakan tersebut. Komnas HAM juga menyampaikan duka cita yang mendalam.

Lebih lanjut, Komnas HAM meminta kepolisian memastikan adanya penegakan hukum yang adil serta perlindungan bagi saksi dan korban.

“Meminta kepolisian untuk melakukan penegakan hukum atas peristiwa tersebut secara adil, dan transparan,” kata Atnike.

Sebelumnya, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol. Irwan Anwar menyebut GRO diduga merupakan pelaku tawuran antargangster yang terjadi di sekitar wilayah Simongan, Semarang Barat pada Minggu (24/11) dini hari.

Ia menjelaskan peristiwa tersebut bermula ketika anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang yang pulang melintas di lokasi tawuran itu. Polisi tersebut berusaha melerai peristiwa tawuran antargangster tersebut terpaksa membela diri dengan menembakkan senjata api.

"Anggota berusaha melerai tawuran dari dua kelompok berbeda tersebut," kata Irwan di Semarang, Senin (25/11).

Menurut kepolisian, ada upaya untuk menyerang anggota polisi yang akan melerai tawuran tersebut, sehingga dilakukan tindakan tegas dengan melepaskan tembakan. Korban mengalami luka tembak di bagian pinggul.

Aparat yang menembak tersebut langsung memberikan pertolongan bersama beberapa lawan tawuran korban dengan membawanya ke rumah sakit. Saat berada di rumah sakit, identitas korban belum diketahui karena kelompok lawan tawuran yang memberi pertolongan tidak ada yang mengenal.

“Baru Minggu pagi sekitar jam 10 identitas korban diketahui dan diberitahukan ke keluarganya,” katanya.

Dalam penanganan tawuran antargangster di Semarang Barat tersebut, polisi mengamankan 12 pelaku. Adapun empat orang, di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, sementara aparat yang diduga menembak korban sedang dalam tahap pengembangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Uswatun Hasanah mengatakan tiga siswa SMK Negeri 4 Semarang yang diduga menjadi korban penembakan polisi tercatat sebagai siswa yang aktif di sekolah.

"Berdasarkan hasil penelusuran kegiatan siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah, ketiga siswa dimaksud tidak menunjukkan tanda-tanda atau indikasi bahwa mereka mengalami hambatan belajar. Bahkan, siswa tersebut aktif mengikuti kegiatan sekolah, antara lain sebagai anggota tim paskibra,” kata dia dalam pernyataannya di Semarang, Selasa (26/11).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memonitor kasus seorang anggota polisi yang menembak pelajar di Semarang berinisial GR hingga tewas. LPSK siap menerima permohonan perlindungan dari korban dan saksi kasus itu.

Dalam penembakan ini, GR meninggal dunia terkena tembakan di bagian pinggul sampai peluru menembus tubuh. Sedangkan korban lain harus dirawat di Rumah Sakit Dr. Kariadi Kota Semarang.

"LPSK sesuai tupoksi dan fungsinya siap menerima permohonan jika memang ada dari para saksi dan korban yang membutuhkan perlindungan dari LPSK," kata Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati kepada Republika setelah Forum Konsultasi Publik tentang Tata Cara Pemeriksaan Permohonan dan Pemberian Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial Kepada Korban Tindak Pidana di kantor LPSK pada Selasa (26/11/2024).

Sri menyebut perlindungan ini penting karena saksi dan korban membutuhkan pendampingan saat mengikuti proses hukum kasus ini.

"Karena mungkin saja akan ada proses hukum yang berlanjut ke depan," lanjut Sri.

Mereka yang ingin mengajukan permohonan perlindungan di LPSK perlu memenuhi persyaratan. Diantaranya identitas diri (KTP, KK, akta lahir), surat kuasa asli kalau diwakilkan kuasa hukum.

"Jika memang statusnya dari pemohon ini sudah dipanggil polisi untuk diminta keterangan sebagai saksi maka mereka bisa minta surat panggilan itu yang akan membantu status mereka dalam kasus tersebut," ujar Sri.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Mahyudin meminta masyarakat mengadu ke pihaknya jika menjadi korban intimidasi dalam konflik Pilkada 2024.

"Jika terjadi tindak pidana umum yang masuk dalam tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan LPSK atau terjadi intimidasi yang mengancam keselamatan jiwa, masyarakat dapat mengajukan perlindungan ke LPSK,” kata Mahyudin dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Selasa.

Korban-korban tersebut, menurut Mahyudin harus mendapatkan perlindungan yang layak demi keberlangsungan kontestasi pilkada.

Namun untuk pelanggaran pidana pemilu, Mahyudin memastikan ranah tersebut tidak bisa ditangani oleh LPSK.

Menurut mantan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi ini, sejauh ini Pilkada 2024 menjadi pilkada dengan tingkat konflik yang rendah.

Hal tersebut dikarenakan seluruh peserta pilkada baik partai maupun pasangan calon hanya fokus daerah pemilihan masing-masing.

Kondisi itu membuat minimnya gerakan massa atau partai politik tingkat nasional yang fokus ke satu wilayah pemenangan seperti pilkada-pilkada sebelumnya.

Walau dianggap tidak banyak menimbulkan konflik, dia yakin Bawaslu saat ini tidak mengendurkan pengawasan jalannya pilkada di seluruh daerah. Tidak hanya itu, dia juga yakin Bawaslu akan terus meningkatkan pengawasan di masa tenang pilkada.

"Pengawas pemilu perlu turun ke berbagai kegiatan yang diselenggarakan pasangan calon terlebih lagi di masa tenang, untuk melakukan pencegahan terhadap berbagai pelanggaran termasuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk menghargai pilihan masing-masing," kata dia.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Fasilitasi kompensasi korban tindak pidana terorisme di Indonesia pada tahun 2016-2024 yang dibayarkan negara tercatat mencapai Rp113,37 miliar.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) resmi membuka kembali layanan permohonan Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu Periode 2024—2028 mulai Senin (25/11) hingga 8 Juni 2028.

Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT Brigjen Pol. Imam Margono mengungkapkan bahwa layanan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 103 PUU-XXI/2023.

"BNPT melalui Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorime Masa Lalu menindaklanjuti Putusan MK 103 PUU-XXI/2023 dengan membuka kembali permohonan surat penetapan korban terorisme masa lalu," kata Imam dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Adapun pelayanan tersebut ditujukan kepada korban tindak pidana terorisme masa lalu yang belum memiliki surat penetapan korban atau haknya sebagai korban terorisme masa lalu belum sepenuhnya terpenuhi.

Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu oleh BNPT merupakan salah satu syarat formal permohonan korban terorisme masa lalu, sesuai dengan amanat Pasal 43 L Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU.

Alur permohonan dan dokumen pendukung yang dibutuhkan tertera jelas dalam laman resmi BNPT, yakni www.bnpt.go.id dan media sosial BNPT atau dapat menghubungi Subdirektorat Pemulihan Korban BNPT di nomor WhatsApp 0811-1726-699.

Putusan MK Nomor 103/PUU-XXI/2023 berisi tentang permohonan pengujian Pasal 43L ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme).

Dalam putusan itu, batas waktu pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban terorisme kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban diubah menjadi 10 tahun dari sebelumnya hanya 3 tahun.

Dari data yang dihimpun per September 2024, terdapat kurang lebih 1.157 korban tindak pidana terorisme masa lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 492 korban belum teridentifikasi.

Sementara itu, fasilitasi kompensasi korban tindak pidana terorisme di Indonesia pada tahun 2016—2024 yang dibayarkan negara tercatat mencapai Rp113,37 miliar.

Kompensasi disalurkan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibantu oleh BNPT kepada 785 korban dan/atau keluarganya pada periode tersebut lewat putusan pengadilan maupun skema kompensasi bagi korban terorisme masa lalu.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) resmi membuka kembali layanan permohonan Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu Periode 2024—2028 mulai Senin (25/11) hingga 8 Juni 2028.

Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT Brigjen Pol. Imam Margono mengungkapkan bahwa layanan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 103 PUU-XXI/2023.

"BNPT melalui Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorime Masa Lalu menindaklanjuti Putusan MK 103 PUU-XXI/2023 dengan membuka kembali permohonan surat penetapan korban terorisme masa lalu," kata Imam dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Adapun pelayanan tersebut ditujukan kepada korban tindak pidana terorisme masa lalu yang belum memiliki surat penetapan korban atau haknya sebagai korban terorisme masa lalu belum sepenuhnya terpenuhi.

Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu oleh BNPT merupakan salah satu syarat formal permohonan korban terorisme masa lalu, sesuai dengan amanat Pasal 43 L Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU.

Alur permohonan dan dokumen pendukung yang dibutuhkan tertera jelas dalam laman resmi BNPT, yakni www.bnpt.go.id dan media sosial BNPT atau dapat menghubungi Subdirektorat Pemulihan Korban BNPT di nomor WhatsApp 0811-1726-699.

Putusan MK Nomor 103/PUU-XXI/2023 berisi tentang permohonan pengujian Pasal 43L ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme).

Dalam putusan itu, batas waktu pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban terorisme kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban diubah menjadi 10 tahun dari sebelumnya hanya 3 tahun.

Dari data yang dihimpun per September 2024, terdapat kurang lebih 1.157 korban tindak pidana terorisme masa lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 492 korban belum teridentifikasi.

Sementara itu, fasilitasi kompensasi korban tindak pidana terorisme di Indonesia pada tahun 2016—2024 yang dibayarkan negara tercatat mencapai Rp113,37 miliar.

Kompensasi disalurkan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibantu oleh BNPT kepada 785 korban dan/atau keluarganya pada periode tersebut lewat putusan pengadilan maupun skema kompensasi bagi korban terorisme masa lalu.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPT kembali buka layanan penetapan korban terorisme masa lalu

Jakarta (ANTARA) - Komnas Hak Asasi Manusia mengapresiasi Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025 karena RUU tersebut dinilai penting demi memberi kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga.

"Komnas HAM mengapresiasi bahwa RUU PPRT masuk sebagai prioritas prolegnas. Kami berharap bahwa RUU ini nantinya bisa segera dibahas, mengingat sebelumnya sudah 20 tahun berproses di parlemen," kata Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Anis menjelaskan salah satu pengaduan yang kerap diterima Komnas ialah terkait pekerja rumah tangga yang mengalami berbagai pelanggaran HAM, terutama soal gaji yang tidak dibayar, pekerjaan dan upah yang tidak adil, serta kondisi kerja yang dieksploitasi.

Oleh karena itu, menurut Anis, RUU PPRT perlu segera dibahas dan disahkan oleh DPR dan pemerintah agar terciptanya standar pekerjaan dan perlindungan hukum dari negara bagi para pekerja rumah tangga maupun pihak majikan.

"RUU ini sangat urgen untuk segera dibahas dan disepakati di parlemen untuk memberikan kepastian hukum pelindungan bagi pekerja rumah tangga sekaligus juga bagi para majikan," ujar Anis menegaskan.

Komnas HAM berharap pembentuk undang-undang menyediakan ruang partisipatif bagi semua pihak dalam pembahasan RUU PPRT nantinya.

"Terutama organisasi masyarakat sipil yang sudah cukup lama mengawal RUU PPRT sehingga masukan-masukan ini bisa menjadi salah satu pertimbangan dari DPR dan pemerintah dalam pembahasan RUU PPRT," ujarnya.

Rapat Paripurna DPR RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 di Jakarta, Selasa, menyetujui 176 rancangan undang-undang masuk Prolegnas Tahun 2025–2029 dan 41 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2025.

RUU PPRT merupakan salah satu dari 41 RUU yang masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas tahun depan. Adapun daftar lengkap Prolegnas Prioritas 2025 adalah sebagai berikut:

1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
5. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
8. RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
9. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah
11. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
12. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
13. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
14. RUU tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty
15. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan
16. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
17. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
19. RUU tentang Komoditas Strategis
20. RUU tentang Pertekstilan
21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia
22. RUU tentang PPRT
23. RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern
24. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
25. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
26. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum
27. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
28. RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
29. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim
30. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
31. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
32. RUU tentang Perubahan keempat atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
33. RUU tentang Hukum Acara Perdata
34. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
35. RUU tentang Desain Industri
36. RUU tentang Hukum Perdata Internasional
37. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara
38. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
39. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
40. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
41. RUU tentang Daerah Kepulauan

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah melakukan langkah proaktif untuk memberikan perlindungan kepada warga Desa Cinta Adil Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang. Mereka menjadi korban penyerangan anggota TNI Batalyon Armed 2/Kilap Sumagan.

Peristiwa itu menewaskan seorang pria berinisial RB (61 tahun). Namun belum ada korban yang mengajukan perlindungan ke LPSK.

"Tim LPSK yang melakukan Langkah proaktif hingga kini belum mendeteksi adanya ancaman dari pihak tertentu terhadap para korban dan keluarga," kata Ketua LPSK Achmadi, Sabtu (16/11/2024).

LPSK sudah menyampaikan kepada keluarga RB mengenai program perlindungan berikut mekanisme permohonannya.

“Pihak keluarga yang diwakili oleh anak korban belum ingin mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK karena masih dalam suasana berduka,” kata Achmadi.

Selain itu, LPSK sampai saat ini memastikan belum adanya ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak yang terafiliasi dengan peristiwa penyerangan tersebut.

“LPSK masih menunggu pengajuan permohonan perlindungan dari mereka (korban dan keluarga),” ujar Achmadi.

Sebelumnya, Tim LPSK dari Kantor Perwakilan Medan sudah melakukan penjangkauan ke lokasi pada 13 November 2024 dan melakukan koordinasi dengan Kapolsek Biru-Biru. Dari penjangkauan yang dilakukan, diperoleh informasi sebanyak 10 warga mengalami luka berat dan ringan. Korban dirawat di RS Sembiring dan RS Putri Hijau dengan biaya ditanggung Kodam I BB. Tersisa 3 orang yang masih dirawat, sementara korban lainnya sudah kembali ke kediaman masing-masing.

"Khusus bagi korban yang menderita luka-luka, langkah proaktif LPSK terus berkoordinasi dengan Polisi Militer Kodam I/Bukit Barisan dan pihak rumah sakit," ujar Achmadi.

LPSK juga berkomunikasi dengan kepala desa dalam menjangkau seluruh korban serta melakukan wawancara dan penggalian informasi. Perlindungan melalui upaya proaktif ini dilakukan LPSK sebagaimana Pasal 29 ayat 2 UU 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan perlindungan tanpa diajukan permohonan," ujar Achmadi.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan perlindungan dan merahasiakan identitas saksi pada kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Kerahasiaan identitas salah satu cara untuk membuat saksi aman saat bersaksi. Perlindungan fisik juga dapat diberikan, selain kerahasiaan identitas, bahkan saksi yang menjadi terlindung LPSK juga dapat pendampingan khusus hingga ditempatkan di rumah aman,” kata Antonius dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Antonius, pihaknya mengapresiasi keberhasilan Polri dalam membongkar praktik judi online di Komdigi.

Terbongkarnya skandal itu dapat menuntun penegak hukum ke muara aktivitas judi online yang lebih besar.

Untuk mencapai hal tersebut, Antonius menilai diperlukan keterangan saksi pelaku untuk membuka setiap bukti yang mengarah ke kasus judi online yang lebih besar.

Saksi pelaku yang kemungkinan dari internal Komdigi tersebut haruslah diberi pelindungan yang layak agar tidak terintervensi dalam memberikan keterangan.

"Karenanya, LPSK siap berperan dalam hal tersebut. Bukan hanya LPSK yang merahasiakan identitas saksi, namun juga hendaknya hal itu dilakukan pada proses penyelidikan hingga persidangan," kata dia dalam siaran pers tersebut.

Antonius berharap peran LPSK ini dapat membantu proses penyidikan hingga akhirnya kasus skandal judi online di Komdigi bisa dituntaskan dengan baik.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: LPSK siap beri perlindungan saksi kasus judi online Komdigi