JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan, BNPT akan melakukan pembinaan kepada 1.315 eks anggota Jemaah Islamiyah yang bertaubat dan telah berikrar setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Hari ini kita sampaikan bahwa BNPT beserta kementerian lembaga (terkait) akan menindaklanjuti deklarasi yang dilaksanakan oleh (mantan) JI tersebut," kata Eddy dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Dia mengatakan, sebuah kewajiban negara untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mantan anggota JI tersebut.

Beragam pembinaan yang akan dilakukan yakni wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, dan wawasan kewirausahaan.

"Itu ada di dalam amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018," ucapnya.

BNPT dan Densus 88 juga akan membuat peta jalan untuk pendampingan dan pembinaan mantan anggota JI tersebut.

Pembinaan ini berfungsi agar para eks anggota JI tersebut tidak kembali menjadi bibit-bibit radikalisme.

Namun, Eddy menegaskan, jika para mantan JI ini melakukan kejahatan terorisme di kemudian hari, sikap tegas penegak hukum akan berlaku.

"Tentunya kalau mereka melakukan lagi perbuatannya, tentu Densus akan melakukan penegakan hukum," katanya.

Sejumlah mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) menyatakan ikrar kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21/12/2024).

Deklarasi kesetiaan ini diikuti oleh eks JI dari seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun daring.

Ikrar dipimpin oleh Ustaz Nuaim, mantan tokoh senior JI, dan diikuti seluruh eks anggota JI yang hadir.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Densus 88 Antiteror Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono, serta sejumlah pejabat negara hadir menyaksikan ikrar ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan, BNPT akan melakukan pembinaan kepada 1.315 eks anggota Jemaah Islamiyah yang bertaubat dan telah berikrar setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Hari ini kita sampaikan bahwa BNPT beserta kementerian lembaga (terkait) akan menindaklanjuti deklarasi yang dilaksanakan oleh (mantan) JI tersebut," kata Eddy dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Dia mengatakan, sebuah kewajiban negara untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mantan anggota JI tersebut.

Beragam pembinaan yang akan dilakukan yakni wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, dan wawasan kewirausahaan.

"Itu ada di dalam amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018," ucapnya.

BNPT dan Densus 88 juga akan membuat peta jalan untuk pendampingan dan pembinaan mantan anggota JI tersebut.

Pembinaan ini berfungsi agar para eks anggota JI tersebut tidak kembali menjadi bibit-bibit radikalisme.

Namun, Eddy menegaskan, jika para mantan JI ini melakukan kejahatan terorisme di kemudian hari, sikap tegas penegak hukum akan berlaku.

"Tentunya kalau mereka melakukan lagi perbuatannya, tentu Densus akan melakukan penegakan hukum," katanya.

Sejumlah mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) menyatakan ikrar kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21/12/2024).

Deklarasi kesetiaan ini diikuti oleh eks JI dari seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun daring.

Ikrar dipimpin oleh Ustaz Nuaim, mantan tokoh senior JI, dan diikuti seluruh eks anggota JI yang hadir.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Densus 88 Antiteror Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono, serta sejumlah pejabat negara hadir menyaksikan ikrar ini.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasionalisme Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan bahwa posisi Indonesia dalam Global Terrorism Index Tahun 2024 berada pada kategori low impacted setelah beberapa waktu sebelumnya masih dalam posisi medium impacted.

Eddy menyebut Global Terorism Index (GTI) Indonesia sempat berada pada posisi 24, kemudian saat ini angka indeks itu berada pada posisi 31 yang artinya semakin membaik.

"Kita juga bersyukur ya bahwa di dalam laporan Global Terrorism Index Tahun 2024, Indonesia mengalami perbaikan situasi keamanan yang ditandai dengan turunnya peringkat, dari 24 ke 31," kata Eddy dalam pernyataan pers akhir tahun 2024 di Jakarta, Senin.

Peningkatan kondisi keamanan yang ditunjukkan dari indeks tersebut mengkategorikan Indonesia masuk dalam negara low impact by terrorism.

Menurutnya, prestasi ini dapat diraih dengan sinergi efektif antara BNPT, kementerian/lembaga terkait dan aparat penegak hukum.

"Ini menunjukkan bahwa Indonesia masuk pada kategori low impact by terrorism. Nah ini yang pencapaian-pencapaian ini adalah berkat daripada kolaboratif, kebersamaan kita, BNPT berserta kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan tadi pencegahan mitigasi," ujarnya.

Selain itu, Eddy juga mengungkapkan bahwa Global Peace Index Tahun 2024 mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut membuat Indonesia masuk kategori negara yang tergolong dalam kondisi damai (high peace).

"Juga dalam laporan Global Peace Index Tahun 2024, mengalami kenaikan lima peringkat. Jadi, kategori menjadi high peace," tambah Eddy.

Ia berharap Global Terrorism Index dan Global Peace Index Indonesia yang meningkat dapat membantu Indonesia menstabilkan iklim keamanan serta iklim ekonomi. Hal ini mengingat kondisi ekonomi dapat stabil bila kondisi keamanan stabil.

"Pencapaian-pencapaian ini diharapkan juga akan mempengaruhi iklim ekonomi dan iklim keamanan karena dasarnya adalah keamanan," jelas dia.

"Kalau keamanan ini, insyaallah, kalau stabil, bisa dikendalikan, ini akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi di Indonesia," imbuhnya.

Beberapa waktu sebelumnya, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto mengatakan penurunan angka GTI juga diikuti dengan berkurangnya angka kematian akibat terorisme di Indonesia.

"Satu yang menjadi catatan khusus bagi Indonesia adalah berkurangnya angka kematian akibat terorisme di angka minus 22 persen, berarti tidak ada angka kematian akibat terorisme di Indonesia pada tahun 2023," kata Andhika.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Ratusan konten di media sosial yang diduga bermuatan radikalisme hingga terorisme terdeteksi sepanjang 2024. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan salah satu penyebaran ideologi terlarang itu dari fitur grup salah satu aplikasi pesan singkat.

"Disukai oleh kelompok-kelompok ini karena dalam member itu unlimited," ucap Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono di Hotel Aryaduta Jakarta, Senin (23/12/2024).

Aplikasi pesan singkat yang dimaksud Eddy itu berbeda dengan aplikasi sejenis lainnya. Sebab, kata Eddy, aplikasi sejenis itu memiliki batas untuk anggota grup.

"Ada batas limitasinya tapi kalau (menyebutkan aplikasi pesan singkat) itu bebas dan juga susah untuk dideteksi," imbuh Eddy.

Seratusan Konten Radikalisme Dicabut

Untuk 2024 saja, sebut Eddy, ada 180.954 konten yang bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Pihaknya menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memblokir konten-konten itu.

"Didominasi oleh propaganda jaringan teror yang terafiliasi dengan ISIS, dengan HTI, dan JAD. Ini telah dilakukan pemutusan akses atau dilakukan takedown oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia," kata Eddy.

Lantas bagaimana tindak lanjutnya?

Eddy mengatakan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror (Densus 88) bisa melakukan pencegahan apabila muatan konten yang dimaksud sudah mengarah pada persiapan terorisme. Dasarnya, Eddy merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

"Densus (88) bisa melakukan upaya pencegahan, karena di dalam menurut (UU) Nomor 5 Tahun 2018, perbuatan, persiapan sudah masuk dalam bisa dipidana," ucap Eddy.

Ratusan konten di media sosial yang diduga bermuatan radikalisme hingga terorisme terdeteksi sepanjang 2024. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan salah satu penyebaran ideologi terlarang itu dari fitur grup salah satu aplikasi pesan singkat.

"Disukai oleh kelompok-kelompok ini karena dalam member itu unlimited," ucap Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono di Hotel Aryaduta Jakarta, Senin (23/12/2024).

Aplikasi pesan singkat yang dimaksud Eddy itu berbeda dengan aplikasi sejenis lainnya. Sebab, kata Eddy, aplikasi sejenis itu memiliki batas untuk anggota grup.

"Ada batas limitasinya tapi kalau (menyebutkan aplikasi pesan singkat) itu bebas dan juga susah untuk dideteksi," imbuh Eddy.

Seratusan Konten Radikalisme Dicabut

Untuk 2024 saja, sebut Eddy, ada 180.954 konten yang bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Pihaknya menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memblokir konten-konten itu.

"Didominasi oleh propaganda jaringan teror yang terafiliasi dengan ISIS, dengan HTI, dan JAD. Ini telah dilakukan pemutusan akses atau dilakukan takedown oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia," kata Eddy.

Lantas bagaimana tindak lanjutnya?

Eddy mengatakan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror (Densus 88) bisa melakukan pencegahan apabila muatan konten yang dimaksud sudah mengarah pada persiapan terorisme. Dasarnya, Eddy merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

"Densus (88) bisa melakukan upaya pencegahan, karena di dalam menurut (UU) Nomor 5 Tahun 2018, perbuatan, persiapan sudah masuk dalam bisa dipidana," ucap Eddy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menemukan sebanyak 180.954 konten yang bermuatan radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme selama 2024.

Konten-konten tersebut terafiliasi dengan berbagai jaringan teroris, seperti Islamic State Iraq and Syria (ISIS), Jamaah Asharut Daulah (JAD), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Jamaah Asharut Tauhid (JAT).

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono mengungkapkan bahwa konten yang ditemukan didominasi oleh propaganda dari jaringan teror yang terhubung dengan kelompok-kelompok tersebut.

"Didominasi oleh propaganda jaringan teror yang terafiliasi dengan ISIS, HTI, JAT, dan JAD," ujarnya dalam konferensi pers yang diadakan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Senin (23/12/2024).

Untuk menanggulangi penyebaran konten radikalisme, BNPT bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk memutus akses dan menurunkan konten-konten tersebut.

Dari sisi platform, penggunaan media sosial Instagram mencatatkan angka tertinggi dengan 86.203 konten, diikuti oleh Facebook dengan 45.449 konten, dan TikTok dengan 23.595 konten.

Selain itu, terdapat X/Twitter dengan 9.535 konten, WhatsApp dengan 8.506 konten, Telegram dengan 4.751 konten, dan media online sebanyak 3 konten.

Eddy Hartono menyoroti penggunaan Telegram yang dianggap banyak dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis dan teroris untuk menyebarkan propaganda, mengingat platform tersebut memungkinkan pembuatan grup dengan jumlah anggota yang tidak terbatas.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Komunikasi Digital termasuk oleh Telegramnya dalam konteks pendatang dihukum, kami bisa masuk ke Telegram," ucapnya.

Pemantauan konten di platform tersebut menjadi penting karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyatakan bahwa perencanaan perbuatan jahat sudah dapat dipidana.

Selain itu, BNPT juga melakukan pemetaan daerah rawan radikalisme dan terorisme.

"Namun karena sifatnya rahasia, belum bisa diumumkan. Ini untuk kami sendiri untuk melakukan langkah pencegahan," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan, BNPT akan melakukan pembinaan kepada 1.315 eks anggota Jemaah Islamiyah yang bertaubat dan telah berikrar setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Hari ini kita sampaikan bahwa BNPT beserta kementerian lembaga (terkait) akan menindaklanjuti deklarasi yang dilaksanakan oleh (mantan) JI tersebut," kata Eddy dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Dia mengatakan, sebuah kewajiban negara untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mantan anggota JI tersebut.

Beragam pembinaan yang akan dilakukan yakni wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, dan wawasan kewirausahaan.

"Itu ada di dalam amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018," ucapnya.

BNPT dan Densus 88 juga akan membuat peta jalan untuk pendampingan dan pembinaan mantan anggota JI tersebut.

Pembinaan ini berfungsi agar para eks anggota JI tersebut tidak kembali menjadi bibit-bibit radikalisme.

Namun, Eddy menegaskan, jika para mantan JI ini melakukan kejahatan terorisme di kemudian hari, sikap tegas penegak hukum akan berlaku.

"Tentunya kalau mereka melakukan lagi perbuatannya, tentu Densus akan melakukan penegakan hukum," katanya.

Sejumlah mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) menyatakan ikrar kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21/12/2024).

Deklarasi kesetiaan ini diikuti oleh eks JI dari seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun daring.

Ikrar dipimpin oleh Ustaz Nuaim, mantan tokoh senior JI, dan diikuti seluruh eks anggota JI yang hadir.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Densus 88 Antiteror Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono, serta sejumlah pejabat negara hadir menyaksikan ikrar ini.

"Kami dengan Densus 88 akan membuat semacam peta jalan (atau) roadmap untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada mantan-mantan eks Jamaah Islamiyah. Itulah kewajiban negara, jangan sampai mereka kembali lagi,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Densus 88 Antiteror akan membuat peta panduan atau roadmap untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada para mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI).

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan upaya tersebut merupakan kewajiban negara dalam menjaga warganya agar tetap berada di pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami dengan Densus 88 akan membuat semacam peta jalan (atau) roadmap untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada mantan-mantan eks Jamaah Islamiyah. Itulah kewajiban negara, jangan sampai mereka kembali lagi," kata Eddy dalam pernyataan pers akhir tahun 2024 di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan kewajiban negara untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mantan anggota JI juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Adapun undang-undang tersebut memuat pembinaan dan pendampingan dilakukan terhadap wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan dan wawasan kewirausahaan.

Selain itu, upaya ini juga selaras dengan amanat Astacita Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Di mana Astacita pertama adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Kemudian, Astacita kedelapan dalam memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

BNPT mencatat sebanyak 1.315 mantan anggota JI menyatakan ikrar setia kepada NKRI di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (22/12). Hal ini menjadi tanda bahwa organisasi terlarang itu pun resmi bubar.

Diketahui, JI ditetapkan sebagai organisasi terlarang sejak 2008. JI pun akhirnya mulai melakukan pengkajian soal paham mereka yang bertentangan dengan NKRI pada 2019.

"Jadi sudah mungkin kalau dihitung ada 45 kali kegiatan mereka berkumpul dan mengkaji. Selama ini rupanya mereka salah dalam implementasikan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Dari kajian yang dilakukan di bawah pengawasan BNPT dan Densus 88 Antiteror, organisasi itu akhirnya membubarkan diri.

"Nah dalam perkembangannya, itu tadi makanya kemarin di Solo, JI secara ikhlas dan sadar melakukan deklarasi (kembali ikrar kepada Pancasila)," jelas Eddy.

Eddy menyampaikan Densus 88 Antiteror akan melakukan penegakan hukum apabila mantan narapidana terorisme atau mitra deradikalisasi melakukan perbuatannya kembali.

"Inilah wujud-wujud implementasi yang BNPT beserta kementerian lembaga melaksanakan itu, sehingga itu menjadi komitmen kami bersama untuk hari ini kita sampaikan," pungkasnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkoordinasi dengan TNI/Polri memitigasi upaya aksi teror malam Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

"Terkait Nataru, kemarin kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian dengan TNI, sudah ada operasi lilin, kami terlibat di dalamnya, dalam rangka untuk mitigasi dalam rangka memantau," ujar Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono dalam konferensi pers, Senin (23/12/2024).

Eddy mengatakan, BNPT sudah memiliki peta rawan radikalisme yang berada di Indonesia.

Karena sifat informasi tersebut rahasia, peta tersebut tak bisa disebar ke publik, termasuk awak media.

"Namun ini tetap kami sudah mengetahui kantong-kantongnya, sehingga ini menjadi fokus jadi yang kami anggap rawan radikalisme dan terorisme itu, kami lakukan pemantauan bersama-sama dengan aparat penegak hukum dan intelijen untuk dilakukan mitigasi," ucapnya.

"Jadi kalau ada aja ketahuan, langsung Densus langsung nangkep," tandas Eddy.

Pemerintah telah menetapkan libur Nataru dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri pada 26 Februari 2024.

Dalam SKB tersebut disampaikan, cuti bersama Natal diberikan hanya satu hari pada 26 Desember 2024.

Setelah perayaan Natal, tidak ada tanggal merah hingga 31 Desember 2024 yang menandakan pengujung tahun tidak masuk daftar hari libur nasional.

Pemerintah hanya menetapkan hari libur nasional Tahun Baru Masehi yang jatuh pada 1 Januari 2025, sebagaimana diatur dalam SKB 3 Menteri tertanggal 14 Oktober 2024.

Bila ditotal, hari libur dan cuti bersama Natal-Tahun Baru hanya tiga hari.

Kepala Badan Nasionalisme Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Eddy Hartono, menyampaikan laporan Global Terrorism Index Indonesia menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal tersebut ia syukuri karena indeks tersebut menunjukan bahwa situasi keamanan Indonesia telah membaik.

Komjen Pol Eddy mengatakan sebelumnya Global Terorism Index Indonesia berada pada posisi 24. Kemudian saat ini angka indeks itu berada di posisi 31, artinya semakin membaik

"Saya bersyukur ya, bahwa di dalam laporan Global Terrorism Index tahun 2024 Indonesia mengalami perbaikan situasi keamanan yang ditandai dengan turunnya peringkat dari 24 ke 31," tutur Komjen Pol Eddy saat memaparkan capaian kerja BNPT, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (23/12/2024).

Peningkatan kondisi keamaan yang ditunjukan dari indeks tersebut mengkategorikan Indonesia masuk dalam negara low impact terrorism. Eddy mengatakan, pencapaian tersebut bisa diraih berkat kerjasama dengan kementrian lembaga terkait.

"Ini menunjukkan bahwa Indonesia masuk kepada kategori low impact, terorism masuk dalam low impact. Nah ini yang pencapaian-pencapaian ini adalah berkat daripada kolaboratif, kebersamaan kita, BNPT berserta kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan tadi pencegahan mitigasi," tutur Komjen Pol Eddy

Selain itu, Eddy juga mengungkapkan bahwa Global Peace Index tahun 2024 mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut membuat Indonesia masuk dalam kategori negara 'high peace'.

"Juga dalam laporan Global Peace Index tahun 2024, mengalami kenaikan lima peringkat. Jadi kategori menjadi high peace," kata dia.

Dalam verifikasi yang dilakukan detikcom, peringkat Indonesia di Global Peace Index tahun 2024 berada di ranking 48 atau mengalami penurunan empat peringkat dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, kondisi Indonesia dalam Global Peace Index masih tergolong dalam kondisi damai (high peace).

Dua indeks, Global Terrorism Index dan Global Peace Index Indonesia yang meningkat diharapkan dapat membantu Indonesia menstabilkan iklim keamanan serta iklim ekonomi. Hal tersebut diharapkan oleh Eddy mengingat kondisi ekonomi bisa stabil jika kondisi keamanan stabil.

"Pencapaian-pencapaian ini, ini diharapkan juga akan mempengaruhi iklim ekonomi dan iklim keamanan karena dasarnya adalah keamanan. Kalau keamanan ini, insyaallah, kalau stabil, bisa dikendalikan, ini akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi di Indonesia," ujar Eddy.

Baik Global Terrorism Index maupun Global Peace Index sama-sama dirilis oleh lembaga non-profit yang berbasis di Australia yakni Institute Economics and Peace (IEP). Lembaga ini berdiri tahun 2007. Riset lembaga ini diidasarkan pada pemerintah, institusi akademik, lembaga think tank, organisasi non-pemerintahan, dan institusi antar-pemerintah seperti OECD, The Commonwealth Secretariat, Bank Dunia, dan PBB. Demikian penjelasan yang didapat detikcom, dikutip dari situs resmi IEP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok Ahli Bidang Kerja Sama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Damarsyah Djumala menyebut, ada arus balik kelompok teroris menuju Suriah setelah Hayat Tahrir Al Sham (HTS) berkuasa di negara tersebut.

Oleh karenai itu, dunia internasional sedang mengamati secara cermat apa yang sedang terjadi di Suriah.

"Situasi Suriah memang sekarang sedang diamati oleh dunia internasional, terutama dikaitkan dengan arus balik teroris ke Suriah," ujar Djumala dalam konferensi pers di Aryaduta Hotel, Jakarta, Senin (23/12/2024).

Mantan Duta Besar RI untuk Austria ini mengatakan, beberapa kelompok teroris di berbagai negara mulai bergerak ke Suriah.

Hal ini adalah efek dari euforia tumbangnya rezim Bashar Al Assad setelah diambil alih oleh HTS, sama seperti euforia yang terjadi di Afghanistan saat Taliban berhasil mengusir pasukan Amerika Serikat dari negara tersebut.

"Nah, euforia semacam ini juga terjadi di Suriah," ucap dia.

Oleh karean itu, kata Djumala, Pemerintah Indonesia belum bisa mengambil sikap terkait peralihan kekuasaan di Suriah.

Setidaknya, ada tiga pertimbangan Indonesia memutuskan untuk masih menunggu dan melihat transisi kepemimpinan di Suriah.

Pertama, terkait pemulihan kemanusiaan setelah HTS berkuasa.

Kedua, terkait situasi geopolitik dan kepentingan negara lain seperti Turki, Israel, Amerika, dan Iran dalam kepemimpinan baru Suriah.

Ketiga, Indonesia harus menunggu dan melihat adalah kebijakan transisi Pemerintahan Suriah yang harus mengakomodasi kelompok penguasa sebelumnya.

Sebab, menurut Djumala, dengan pemerintahan yang inklusif, pemeliharaan keamanan di Suriah bisa terlaksana dalam jangka panjang.

"Oleh karena itulah kita sedang menunggu, karena situasi masih cair. Inklusivitas dari pihak-pihak yang berdikari dalam satu pemerintahan transisi masih belum terlihat," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, peralihan kekuasaan di Suriah dari rezim Bashar Al Assad kepada kelompok pemberontak Abu Mohammed Al Julani terjadi pada Minggu (8/12/2024) lalu.

Kelompok pemberontak berhasil menguasai dua kota besar Suriah, Aleppo dan Damaskus, sedangkan Assad diketahui melarikan diri ke Rusia.

Transisi kepemimpinan kini di tangan Julani dengan pemerintahan sementara hingga 1 Maret 2025 sebelum dilakukan pemilihan kepala negara yang baru.

Konflik bersenjata di Suriah turut menyerap perhatian pemerintah.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui KBRI telah melakukan evakuasi warga negara Indonesia dari kota-kota yang bergejolak ke Indonesia.

Catatan terakhir dari Kementerian Luar Negeri RI menunjukkan terdapat 156 warga negara Indonesia (WNI) yang telah dievakuasi dari Suriah ke Tanah Air.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok Ahli Bidang Kerja Sama Internasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Damarsyah Djumala mengatakan, pemerintah Indonesia hingga saat ini belum memberikan sikap atas peralihan kepemimpinan di negara Suriah.

"BNPT seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala (BNPT) tadi masih dalam prosesi wait and see, begitu juga Kementerian Luar Negeri (RI) masih wait and see," ujar Djumala dalam konferensi pers di Aryaduta Hotel, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Mantan Duta Besar RI untuk Austria ini mengatakan, ada sejumlah faktor yang menjadi indikator apakah Indonesia harus bersikap atau menunggu.

Pertama, situasi rehabilitasi kemanusiaan yang dilakukan Suriah pasca peralihan kekuasaan dari Rezim Bashar Al Assad kepada Hayat Tahrir Al Sham (HTS).

"Itu menjadi patokan kita untuk menilai, tindakan rehabilitasi kemanusiaan. Apakah pemenang konflik ini yaitu HTS menangani masalah kemanusiaan dengan baik," imbuhnya.

Kedua, adalah konstelasi geopolitik pasca HTS menguasai Suriah. Karena menurut Djumala, banyak negara yang memiliki kepentingan setelah Bashar Al Assad tumbang.

Negara tersebut seperti Turki yang ingin menancapkan dukungannya ke Suriah, kedua adalah Amerika dan Israel yang menginginkan wilayah Dataran Golan, dan Iran-Rusia yang membutuhkan kekuatan Syiah di Suriah.

"Konstelasi geopolitik di dalam negeri Suriah Masih sangat fluid (cair) dalam arti who is getting what still unclear, masih belum jelas," imbuhnya.

Alasan ketiga Indonesia harus menunggu dan melihat adalah kebijakan transisi pemerintahan Suriah yang harus mengakomodir kelompok penguasa sebelumnya.

Sebab, menurut Djumala, dengan pemerintahan yang inklusif pemeliharaan kedamaian di Suriah bisa terlaksana dalam jangka panjang.

"Oleh karena itulah kita sedang menunggu, karena situasi masih cair inklusifitas dari pihak-pihak yang berdikari dalam satu pemerintahan transisi masih belum terlihat," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, peralihan kekuasaan di Suriah dari rezim Bashar Al-Assad kepada kelompok pemberontak Abu Mohammed Al Julani terjadi pada Minggu (8/12/2024) lalu.

Kelompok pemberontak berhasil menguasai dua kota besar Suriah, Aleppo dan Damaskus. Sedangkan Assad diketahui melarikan diri ke Rusia.

Transisi kepemimpinan kini di tangan Julani dengan pemerintahan sementara hingga 1 Maret 2025 sebelum dilakukan pemilihan kepala negara yang baru.

Konflik bersenjata di Suriah turut menyerap perhatian pemerintah. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui KBRI telah melakukan evakuasi warga negara Indonesia dari kota-kota yang bergejolak ke Indonesia.

Catatan terakhir dari Kementerian Luar Negeri RI, terdapat 156 warga negara Indonesia (WNI) yang telah dievakuasi dari Suriah ke Tanah Air.