JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkomitmen memperlancar proses pembebasan bersyarat (PB) bagi narapidana kasus terorisme, khususnya eks anggota Jemaah Islamiyah (JI).

Hal ini disampaikan menyusul deklarasi pembubaran organisasi teror tersebut di Solo pada Sabtu (21/12/2024).

Deklarasi itu dihadiri langsung oleh 1.400 eks anggota JI secara luring, dan 7.000 lainnya secara daring.

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono menegaskan kesiapan mempercepat proses ini dalam dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

"Kami akan memperlancar proses PB (kepada napiter eks-JI)," kata Eddy seperti dikutip dari Antara.

Prosedur pengurangan masa hukuman narapidana terorisme telah diatur dengan regulasi khusus. Syarat utama mencakup kesediaan meninggalkan ideologi radikal, melepaskan diri dari kelompok lama, serta mengikrarkan kesetiaan pada NKRI.

BNPT berencana berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Densus 88, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta otoritas intelijen.

"Kami akan memberikan arahan, pelatihan, dan pendampingan seperti wawasan kebangsaan, kewirausahaan, dan lainnya sehingga teman-teman dari eks Jemaah Islamiyah ini bisa hidup rukun dan harmoni di tengah masyarakat yang majemuk," papar Eddy.

Langkah ini diharapkan membantu para eks anggota JI berintegrasi kembali dengan masyarakat secara damai dan produktif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra akan mendata narapidana mantan anggota organisasi Jamaah Islamiyah yang bisa mendapatkan bebas bersyarat.

Yusril mengatakan, pendataan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kementerian Hukum dan Kementerian HAM.

"Terhadap para aktivis JI yang kini sedang menjalani pidana, Kemenko Kumham Imigrasi segera berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, dan Kementerian HAM untuk mendata semua napi tersebut," kata Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (23/12/2024).

Yusril menjelaskan, pendataan dilakukan untuk mengetahui berapa banyak narapidana anggota Jamaah Islamiyah yang sudah harus mendapat pembebasan bersyarat, dan mana yang harus didorong untuk segera mengajukan amnesti dan abolisi kepada presiden.

"Keseluruhan mereka ini, baik yang sudah dipidana maupun yang sedang dalam proses, juga akan kami diskusikan untuk kemungkinan mendapatkan amnesti dan abolisi dari Presiden," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan, Presiden Prabowo sejak awal memiliki niat untuk membangun rekonsiliasi dan merajut kembali tali persaudaraan kebangsaan.

"Terhadap narapidana, lebih-lebih anak-anak dan usia produktif, beliau menunjukkan sikap belas kasih dan ingin memberikan amnesti kepada mereka. Terhadap napi berkebangsaan asing, beliau setuju untuk secara selektif dipindahkan ke negaranya," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengupayakan pembebasan bersyarat untuk narapidana tindak pidana terorisme (napiter) yang terafiliasi dengan jaringan teroris Jamaah Islamiyah (JI).

Hal ini disampaikannya setelah acara puncak Deklarasi dan Sosialisasi Pembubaran Organisasi JI dan Ikrar Kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Kota Solo, Sabtu (21/12/2024).

"Tentunya kita akan terus melakukan pembebasan bersyarat. Kami akan lakukan koordinasi ke Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Menteri Hukum," kata Komjen Pol Eddy Hartono.

Dia menekankan, pembebasan bersyarat ini akan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Akan terus sesuai syarat, apa yang menjadi keuntungan. Akan ada percepatan ke depannya, proses untuk kembali ke NKRI bagi mantan Jamaah Islamiyah yang di dalam (lapas) maupun di luar untuk bersatu berkontribusi bagi generasi bangsa," jelasnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyatakan, bubarnya JI sebagai momentum untuk memperkuat bangsa lebih baik.

"Bersama-sama saling menjaga dan bergabung untuk memperkuat dalam prosesnya kita bersama-sama saling meningkatkan dan mendampingi dengan stakeholder terkait," kata Listyo Sigit.

Bukti pembubaran organisasi terlarang ini, antara lain dengan membuka akses 92 pondok pesantren yang sebelumnya terafiliasi dengan JI untuk dievaluasi Kementerian Agama.

Lalu, menyerahkan berbagai alat dan senjata, termasuk senjata api, puluhan kilogram bahan peledak, dan berbagai logistik lainnya.

Kemudian, berpartisipasi dalam program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan servis AC dan pembentukan kelompok tani di Subang, Jawa Barat, bekerja sama dengan berbagai kementerian dan sektor swasta.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkomitmen memberikan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI).

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono menjelaskan program ini mencakup pelatihan kewirausahaan, wawasan kebangsaan, serta berbagai kegiatan lain.

“Kami akan memberikan arahan pelatihan, pendampingan terhadap kegiatan seperti wawasan kebangsaan, kewirausahaan, dan hal-hal lain,” kata Eddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (23/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

Eddy menyampaikan harapan agar para mantan anggota Jamaah Islamiyah mampu hidup harmonis di tengah masyarakat majemuk.

"Kami dengan Densus 88 akan membuat semacam peta jalan (atau) roadmap untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada mantan-mantan eks Jamaah Islamiyah. Itulah kewajiban negara, jangan sampai mereka kembali lagi," ujar Eddy.

Eddy mengatakan, kewajiban negara untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mantan anggota JI juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Adapun undang-undang tersebut memuat pembinaan dan pendampingan dilakukan terhadap wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan dan wawasan kewirausahaan.

BNPT mencatat sebanyak 1.315 mantan anggota Jemaah Islamiyah menyatakan ikrar setia kepada NKRI dalam acara di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (22/12/2024). Ikrar ini sekaligus menandai resmi bubarnya organisasi terlarang tersebut.

Jemaah Islamiyah dinyatakan sebagai organisasi terlarang sejak 2008. Pada 2019, kelompok ini mulai melakukan pengkajian ulang terhadap paham-paham yang bertentangan dengan prinsip NKRI.

JAKARTA, KOMPAS.com – Membaiknya peringkat Indonesia dalam Indeks Terorisme Global 2024 diharap berdampak positif kepada bidang ekonomi.

Kepala Badan Nasionalisme Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan, perbaikan peringkat Indonesia dalam Indeks Terorisme dan Indeks Perdamaian Global bisa berdampak positif bagi perkembangan ekonomi negara.

Sebab menurut Eddy, jika iklim keamanan serta iklim ekonomi Indonesia stabil maka memungkinkan terbukanya peluang pertumbuhan.

"Pencapaian-pencapaian ini diharapkan juga akan mempengaruhi iklim ekonomi dan iklim keamanan karena dasarnya adalah keamanan," kata Eddy dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

"Kalau keamanan ini, InsyaAllah, kalau stabil, bisa dikendalikan, ini akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi di Indonesia," sambung Eddy.

Dalam Indeks Terorisme Global 2024, posisi Indonesia naik dari peringkat 24 menjadi 31. Hal itu menunjukkan peningkatan situasi keamanan.

Eddy menyampaikan dampak dari kenaikan peringkat itu adalah Indonesia kini berada dalam kategori negara minim dari dampak terorisme (low impact by terrorism).

Perubahan ini, menurut Eddy, tidak lepas dari sinergi antara BNPT, kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum.

Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto menyebut angka kematian akibat terorisme di Indonesia turun drastis. Pada 2023, tidak tercatat satu pun kematian akibat aksi terorisme, dengan penurunan mencapai 22 persen.

Selain itu, Indeks Perdamaian Global 2024 mencatat Indonesia naik lima peringkat. Kenaikan ini menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan kondisi damai (high peace).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendapati 180.954 konten mengandung radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme sepanjang 2024. Konten-konten itu terafiliasi dengan berbagai jaringan teroris di antaranya Islamic State Iraq and Syria (ISIS), Jamaah Asharut Daulah (JAD), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Jamaah Asharut Tauhid (JAT).

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono menjelaskan konten itu didominasi oleh propaganda dari jaringan teror. Mereka terkoneksi dengan kelompok-kelompok itu.

"Didominasi oleh propaganda jaringan teror yang terafiliasi dengan ISIS, HTI, JAT, dan JAD," kata Eddy dalam konferensi pers akhir tahun BNPT di Hotel Aryaduta, Jakarta pada Senin (23/12/2024).

Eddy menjelaskan pemantauan konten di media sosial (medsos) menjadi penting lantaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyatakan perencanaan perbuatan jahat bisa dipidana. Eddy mengatakan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror (Densus 88) dapat melakukan pencegahan apabila muatan konten yang dimaksud telah mengarah pada persiapan terorisme.

"Densus (88) bisa melakukan upaya pencegahan karena di dalam menurut (UU) Nomor 5 Tahun 2018, perbuatan, persiapan sudah masuk dalam bisa dipidana," ucap Eddy.

Dari sisi platform, BNPT mendapati penggunaan media sosial Instagram mencatatkan angka tertinggi dengan 86.203 konten. Berikutnya menyusul Facebook dengan 45.449 konten, TikTok dengan 23.595 konten, X/Twitter dengan 9.535 konten, WhatsApp dengan 8.506 konten, Telegram dengan 4.751 konten, dan media online sebanyak 3 konten.

Eddy menyinggung penggunaan Telegram dinilai banyak dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis dan teroris guna menyebarkan propaganda.

"Ini mengingat platform itu memungkinkan pembuatan grup dengan jumlah anggota yang tidak terbatas," ujar Eddy.

Oleh karena itu, BNPT bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) guna menanggulangi penyebaran konten radikalisme. BNPT meyakini kerjasama itu dapat berbuah manis dalam mencegah aksi teror.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Komunikasi Digital termasuk oleh Telegramnya dalam konteks pendatang dihukum, kami bisa masuk ke Telegram," ujar Eddy.

Proses amnesti dan abolisi kini sedang dirumuskan. ‘Insyaallah’ sudah dapat dilaksanakan pada bulan-bulan pertama tahun 2025 nanti

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya akan mendata para narapidana (napi) mantan anggota organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang bisa bebas bersyarat atau didorong mengajukan grasi.

Menko Yusril mengatakan pendataan akan dikoordinasikan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Kementerian Hukum, serta Kementerian HAM.

"Keseluruhan mereka ini, baik yang sudah dipidana maupun yang sedang dalam proses, juga akan kami diskusikan untuk kemungkinan mendapatkan amnesti dan abolisi dari Presiden," ujar Yusril seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Yusril menuturkan melalui pendataan itu pihaknya akan mengetahui jumlah napi mantan anggota Jamaah Islamiyah yang sudah harus mendapat pembebasan bersyarat dan yang harus didorong untuk segera mengajukan grasi kepada Presiden.

Presiden Prabowo Subianto, menurut dia, merupakan pemimpin yang berjiwa besar dan pemaaf.

"Beliau adalah tipe manusia tanpa dendam kepada orang lain, baik persoalan pribadi apalagi menyangkut kepentingan bangsa dan negara," ucap dia.

Sejak awal dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024, Prabowo, sambung dia, telah mengemukakan niat untuk membangun rekonsiliasi dan merajut kembali tali persaudaraan kebangsaan.

Terhadap narapidana, terlebih anak-anak dan usia produktif, Menko Yusril menuturkan bahwa Prabowo menunjukkan sikap belas kasih dan ingin memberikan amnesti.

Kemudian terhadap napi berkebangsaan asing, kata dia, Presiden setuju untuk secara selektif memindahkan mereka ke negara asalnya, di mana sebagian dari mereka kini sudah dipulangkan.

"Proses amnesti dan abolisi kini sedang dirumuskan. Insyaallah sudah dapat dilaksanakan pada bulan-bulan pertama tahun 2025 nanti," tutur Yusril​​​​​​​.

Jamaah Islamiyah telah mengumumkan pembubarannya pada tanggal 30 Juni 2024 melalui deklarasi yang dilakukan oleh 16 tokoh senior di Bogor, Jawa Barat, dengan komitmen untuk meninggalkan kekerasan dan ekstremisme serta mendukung NKRI.

Para mantan anggota Jamaah Islamiyah sepakat untuk mengembangkan ajaran Islam yang damai dan toleran sejalan dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jama'ah. Lebih dari 100 anggota Jamaah Islamiyah, termasuk tokoh senior dan pimpinan pesantren, menghadiri deklarasi tersebut.

Deklarasi puncak pembubaran Jamaah Islamiyah berlangsung di Surakarta, Jawa Tengah, pada Sabtu (21/12), yang dihadiri ribuan mantan anggota Jamaah Islamiyah dari wilayah Surakarta, Kedu, dan Semarang.

Sebanyak 1.400 perwakilan eks anggota Jamaah Islamiyah menyatakan siap kembali ke pangkuan NKRI, mematuhi hukum yang berlaku, serta berkomitmen untuk menjauhkan diri dari paham dan kelompok ekstrem.

Setelah deklarasi pembubaran tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan pemotongan masa hukuman penjara bagi mantan anggota Jamaah Islamiyah yang telah menyatakan dukungannya terhadap pembubaran kelompok tersebut.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan pihaknya berencana merekomendasikan pengurangan hukuman bagi lebih dari 180 orang kepada Kementerian Imipas dan lembaga pemasyarakatan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra segera membahas rencana pembebasan para narapidana anggota Jamaah Islamiyah (JI) dengan kementerian terkait. Ini menyusul pernyataan para pemimpin JI yang membubarkan organisasinya.

"Terhadap para aktivis JI yang kini sedang menjalani pidana, Kemenko Kumham Imipas segera berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Kementerian HAM untuk mendata semua napi tersebut," kata Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (23/12/2024).

Yusril menyebut pendataan dilakukan untuk mengetahui berapa banyak narapidana anggota JI yang sudah harus mendapat pembebasan bersyarat dan mana yang harus didorong untuk segera mengajukan grasi kepada presiden.

"Keseluruhan mereka ini, baik yang sudah dipidana maupun yang sedang dalam proses, juga akan kami diskusikan untuk kemungkinan mendapatkan amnesti dan abolisi dari Presiden," ujar Yusril.

Yusril mengungkapkan sejak awal dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober yang lalu, Presiden Prabowo telah mengemukakan niatnya untuk membangun rekonsiliasi dan merajut kembali tali persaudaraan kebangsaan. Sehingga terhadap narapidana anak-anak dan usia produktif, maka Prabowo menunjukkan sikap belas-kasih dan ingin memberikan amnesti kepada mereka.

"Terhadap napi berkebangsaan asing, beliau setuju untuk secara selektif dipindahkan ke negaranya. Sebagian dari mereka kini sudah dilaksanakan. Proses amnesti dan abolisi kini sedang dirumuskan. Insya Allah sudah dapat dilaksanakan di bulan-bulan pertama tahun 2025 nanti," ujar Yusril.

Diketahui, JI telah mengumumkan pembubarannya pada tanggal 30 Juni 2024. Deklarasi ini dilakukan oleh 16 tokoh senior JI di Bogor, Jawa Barat, dengan komitmen untuk meninggalkan kekerasan dan ekstremisme serta mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Para mantan anggota JI sepakat untuk mengembangkan ajaran Islam yang damai dan toleran sejalan dengan prinsip-prinsip Ahlussunah wal Jamaah. Lebih dari 100 anggota JI, termasuk tokoh senior dan pimpinan pesantren, menghadiri deklarasi ini.

Deklarasi puncak pembubaran Jamaah Islamiyah berlangsung di Surakarta, Jawa Tengah pada Sabtu (21/12/2024), dihadiri ribuan mantan anggota JI dari wilayah Surakarta, Kedu, dan Semarang. Sebanyak 1.400 perwakilan eks anggota JI menyatakan siap kembali ke pangkuan NKRI, mematuhi hukum yang berlaku, serta berkomitmen untuk menjauhkan diri dari paham dan kelompok ekstrem.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen. Pol. Eddy Hartono, Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Polri Irjen Pol. Sentot Prasetyo, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Setelah deklarasi pembubaran JI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan pemotongan masa hukuman penjara bagi mantan anggota JI yang telah menyatakan dukungannya terhadap pembubaran kelompok tersebut. Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan pihaknya berencana merekomendasikan pengurangan hukuman bagi lebih dari 180 orang kepada Kementerian Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan TNI dan Polri memitigasi aksi teror saat perayaan malam Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Terkait Nataru, kemarin kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian dengan TNI, sudah ada operasi lilin. Kami terlibat di dalamnya dalam rangka untuk mitigasi dan memantau," kata Eddy dalam pernyataan pers akhir tahun 2024 di Jakarta, Senin.

Dia mengungkapkan BNPT sudah memiliki peta daerah rawan radikalisme di Indonesia. Kendati demikian, pihaknya belum dapat mengumumkan ihwal tersebut lantaran masih bersifat rahasia.

"Kami sudah mengetahui kantong-kantongnya, sehingga ini menjadi fokus. Jadi, yang kami anggap rawan radikalisme dan terorisme itu, kami lakukan pemantauan bersama-sama dengan aparat penegak hukum dan intelijen untuk dilakukan mitigasi," ujarnya.

"Kalau ada aja ketahuan, langsung Densus 88 tangkap," sambung dia.

Berdasarkan SKB 3 Menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, dijelaskan bahwa Desember hanya memiliki dua tanggal merah, yaitu 25 Desember yang jatuh pada Hari Natal, dan 26 Desember yang ditetapkan sebagai Cuti Bersama Natal.

Melihat surat keputusan bersama tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, libur Natal akan berlangsung selama dua hari yaitu pada 25 Desember 2024 yang ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional untuk merayakan Natal, dan 26 Desember 2024 sebagai Cuti Bersama Natal.

Cuti Bersama ini memberikan kesempatan bagi para pekerja untuk memperpanjang liburan di akhir tahun, menikmati waktu bersama keluarga, atau merencanakan kegiatan lainnya.

Namun, bagi mereka yang tidak memiliki sisa cuti atau tidak bisa mengambil waktu lebih, Hari Natal tetap diharapkan menjadi kesempatan untuk menikmati waktu berkualitas meskipun hanya seharian.

Setelah tanggal tersebut, tidak ada lagi hari libur yang tersisa di tahun 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Komdigi) memutus akses dan menurunkan 180.954 konten media sosial yang bermuatan radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme selama 2024.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan konten-konten tersebut terafiliasi dengan berbagai jaringan teroris, seperti Islamic State Iraq and Syria (ISIS), Jamaah Asharut Daulah (JAD), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Jamaah Asharut Tauhid (JAT).

"Didominasi oleh propaganda jaringan teror yang terafiliasi dengan ISIS, HTI, JAT, dan JAD," kata Eddy dalam pernyataan pers akhir tahun 2024 di Jakarta, Senin.

Adapun penggunaan media sosial Instagram mencatatkan angka tertinggi dengan 86.203 konten, diikuti oleh Facebook dengan 45.449 konten, dan TikTok dengan 23.595 konten.

Selain itu, juga terdapat X/twitter dengan 9.535 konten, WhatsApp dengan 8.506 konten, Telegram dengan 4.751 konten, dan media online sebanyak 3 konten.

Eddy mengungkapkan penggunaan Telegram banyak dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis dan teroris untuk menyebarkan propaganda.

Hal ini mengingat platform tersebut memungkinkan pembuatan grup dengan jumlah anggota yang tidak terbatas.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Komunikasi Digital termasuk oleh Telegramnya dalam konteks pendatang dihukum, kami bisa masuk ke Telegram," jelasnya.

Menurutnya, pemantauan konten di platform tersebut menjadi penting karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan bahwa perencanaan perbuatan jahat sudah dapat dipidana.

BNPT juga melakukan pemetaan daerah rawan radikalisme dan terorisme. Kendati demikian, pihaknya belum dapat mengumumkan ihwal tersebut lantaran masih bersifat rahasia.

"Namun ini karena sifatnya rahasia, belum bisa diumumkan ya. Ini untuk kami sendiri untuk melakukan langkah-langkah pencegahan ya. Kami punya data-datanya di mana-mana daerah yang dianggap rawan," pungkas dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPT-Kemkomdigi "take down" 180.954 konten radikalisme di media sosial

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 180.954 konten radikalisme, inteoleransi, dan ekstremisme selama 2024 di berbagai platform media sosial dihapus (take down) oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono dalam pernyataan pers akhir tahun di Jakarta, Senin, mengatakan konten itu terafiliasi dengan berbagai jaringan teroris, seperti Islamic State Iraq and Syria (ISIS), Jamaah Asharut Daulah (JAD), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Jamaah Asharut Tauhid (JAT).

Penghapusan konten pada platform medsos Instagram sebanyak 86.203 konten, Facebook 45.449 konten, TikTok 23.595 konten, X/twitter 9.535 konten, WhatsApp 8.506 konten, Telegram 4.751 konten, dan media online sebanyak 3 konten.

Telegram dimanfaatkan kelompok ekstremis dan teroris guna menyebarkan propaganda karena memungkinkan pembuatan grup dengan jumlah anggota tidak terbatas.

Pemantauan konten dalam medsos penting karena UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan perencanaan perbuatan jahat sudah dapat dipidana.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Komdigi) memutus akses dan menurunkan 180.954 konten media sosial yang bermuatan radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme selama 2024.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan konten-konten tersebut terafiliasi dengan berbagai jaringan teroris, seperti Islamic State Iraq and Syria (ISIS), Jamaah Asharut Daulah (JAD), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Jamaah Asharut Tauhid (JAT).

"Didominasi oleh propaganda jaringan teror yang terafiliasi dengan ISIS, HTI, JAT, dan JAD," kata Eddy dalam pernyataan pers akhir tahun 2024 di Jakarta, Senin.

Adapun penggunaan media sosial Instagram mencatatkan angka tertinggi dengan 86.203 konten, diikuti oleh Facebook dengan 45.449 konten, dan TikTok dengan 23.595 konten.

Selain itu, juga terdapat X/twitter dengan 9.535 konten, WhatsApp dengan 8.506 konten, Telegram dengan 4.751 konten, dan media online sebanyak 3 konten.

Eddy mengungkapkan penggunaan Telegram banyak dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis dan teroris untuk menyebarkan propaganda.

Hal ini mengingat platform tersebut memungkinkan pembuatan grup dengan jumlah anggota yang tidak terbatas.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Komunikasi Digital termasuk oleh Telegramnya dalam konteks pendatang dihukum, kami bisa masuk ke Telegram," jelasnya.

BNPT juga melakukan pemetaan daerah rawan radikalisme dan terorisme. Kendati demikian, pihaknya belum dapat mengumumkan ihwal tersebut lantaran masih bersifat rahasia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPT-Kemkomdigi "take down" 180.954 konten radikalisme di media sosial
​​​​​​​

Adapun penggunaan media sosial Instagram mencatatkan angka tertinggi dengan 86.203 konten, diikuti oleh Facebook dengan 45.449 konten, dan TikTok dengan 23.595 konten

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Komdigi) memutus akses dan menurunkan 180.954 konten media sosial yang bermuatan radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme selama 2024.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan konten-konten tersebut terafiliasi dengan berbagai jaringan teroris, seperti Islamic State Iraq and Syria (ISIS), Jamaah Asharut Daulah (JAD), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Jamaah Asharut Tauhid (JAT).

"Didominasi oleh propaganda jaringan teror yang terafiliasi dengan ISIS, HTI, JAT, dan JAD," kata Eddy dalam pernyataan pers akhir tahun 2024 di Jakarta, Senin.

Adapun penggunaan media sosial Instagram mencatatkan angka tertinggi dengan 86.203 konten, diikuti oleh Facebook dengan 45.449 konten, dan TikTok dengan 23.595 konten.

Selain itu, juga terdapat X/twitter dengan 9.535 konten, WhatsApp dengan 8.506 konten, Telegram dengan 4.751 konten, dan media online sebanyak 3 konten.

Eddy mengungkapkan penggunaan Telegram banyak dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis dan teroris untuk menyebarkan propaganda.

Hal ini mengingat platform tersebut memungkinkan pembuatan grup dengan jumlah anggota yang tidak terbatas.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Komunikasi Digital termasuk oleh Telegramnya dalam konteks pendatang dihukum, kami bisa masuk ke Telegram," jelasnya.

Menurutnya, pemantauan konten di platform tersebut menjadi penting karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan bahwa perencanaan perbuatan jahat sudah dapat dipidana.

BNPT juga melakukan pemetaan daerah rawan radikalisme dan terorisme. Kendati demikian, pihaknya belum dapat mengumumkan ihwal tersebut lantaran masih bersifat rahasia.

"Namun ini karena sifatnya rahasia, belum bisa diumumkan ya. Ini untuk kami sendiri untuk melakukan langkah-langkah pencegahan ya. Kami punya data-datanya di mana-mana daerah yang dianggap rawan," pungkas dia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024