SEMARANG, KOMPAS.com - Tiga anggota kepolisian ditetapkan sebagai terduga pelaku pungutan liar (pungli) di Rutan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jawa Tengah.

Ketiga oknum tersebut adalah Aiptu P, Bripka W, dan Bripka SU, yang bertugas sebagai petugas jaga dan diduga melanggar standar operasional prosedur (SOP) saat menjalankan tugas mereka.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, mengonfirmasi adanya kasus tersebut.

"Dari hasil penyelidikan sampai dengan hari ini, Bidpropam telah menetapkan tiga petugas jaga tahanan selaku terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran SOP," ungkap Artanto, Senin (14/4/2025).

Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa ketiga anggota kepolisian itu terlibat dalam kegiatan transaksional dengan para tahanan.

Mereka kini sedang menjalani proses pemeriksaan khusus selama 30 hari ke depan dan akan segera dihadapkan pada sidang disiplin.

"Yang bersangkutan juga sudah dimutasi ke Yanma dalam rangka pemeriksaan," tambahnya.

Kasus ini mencuat setelah sebuah video yang mengejutkan viral di media sosial, di mana seorang pria mengaku sebagai mantan tahanan di Rutan Polda Jawa Tengah.

Dalam video singkat yang beredar luas di TikTok dan X, pria tersebut mengungkapkan dugaan praktik pungli, intimidasi, dan kekerasan fisik yang dialaminya selama mendekam di rutan.

Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @feedgramindo4 dan akun X @masBRO_back pada Selasa (8/4/2025).

Dalam waktu singkat, video berdurasi kurang dari satu menit itu telah ditonton ratusan ribu kali.

Dengan mengenakan topi dan wajah yang tidak sepenuhnya terlihat, pria tersebut menceritakan pengalamannya saat ditahan di Rutan Polda Jateng pada Agustus 2024.

"Satu regu bisa Rp 5 juta lebih karena dapat dari tahanan, sewa HP. Sewa HP Rp 150 ribu per jam, malam Rp 350 ribu dari jam 01.00-06.00 WIB. Kamera CCTV dimatikan dan di pojok tahanan biar tidak kelihatan. Kamar atensi Rp 2 juta sudah bebas," kata pria tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai integritas dan transparansi di lingkungan penegakan hukum di Indonesia.

Kota Bengkulu (ANTARA) - Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Bengkulu Julian Fernando memastikan bahwa mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah tidak mendapatkan perlakuan khusus atau istimewa selama ditahan di rutan tersebut.

Ia menyebutkan bahwa Rohidin Mersyah akan menjalani masa penahanannya sebagaimana tahanan lainnya, tanpa pengecualian dalam hal pelayanan maupun fasilitas, baik dari segi penempatan sel maupun konsumsi harian.

"Hari ini Rohidin dilimpahkan oleh pihak KPK ke Rutan Malabero. Untuk penempatan khusus tidak ada, semuanya sama. Tidak ada perlakuan istimewa," kata dia di Kota Bengkulu, Senin.

Julian menerangkan hingga 30 hari ke depan, Rohidin akan menjalani masa pengenalan lingkungan, di mana ia akan bergabung dengan tahanan lainnya dari berbagai kasus.

Sementara itu, hingga saat ini pihaknya belum mengizinkan adanya kunjungan terhadap Rohidin, sebab hal tersebut merupakan sepenuhnya menjadi kewenangan pihak penahan.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu menyebutkan bahwa kasus korupsi gratifikasi dan pemerasan terkait dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang menjerat mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah akan disidangkan pada 21 April 2025.

SEMARANG, iNews.id – Tim Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Jateng menahan tiga polisi penjaga tahanan di rumah tahanan (Rutan) Polda Jateng. Penahanan tersebut buntut pungutan liar (pungli) di rutan karena mereka dinilai melanggar aturan.

“Dari hasil penyelidikan sampai dengan hari ini, Bid Propam telah menetapkan 3 petugas jaga tahanan selaku terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) jaga tahanan,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto di Mapolda Jateng, Senin (14/4/2025).

Ketiga oknum polisi itu masing-masing; Aiptu P, Bripka W dan Bripka SU. Ketiga bintara itu berdinas di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) Polda Jateng.

“Ketiga terduga pelanggar tersebut menjalani patsus (penempatan khusus) selama 30 hari ke depan dan dalam waktu dekat akan menjalani sidang disiplin,” katanya.

Ketiga pelanggar itu juga dimutasi dari Dit Tahti sekarang ditempatkan di Pelayanan Markas (Yanma) dalam rangka pemeriksaaan.

Pemeriksaan yang dilakukan Polda Jateng menyusul video viral pengakuan mantan tahanan setempat yang mengaku mendapati pungli di Rutan Polda Jateng. Besarannya variatif, dari ratusan ribu rupiah sampai jutaan rupiah. 

Layanannya juga beragam di antaranya biaya menggunakan ponsel di tahanan hingga keluar tahanan di waktu-waktu tertentu secara non-prosedural.

“Kami dapati di dalam ada transaksional, seperti pindah ke kamar satu ke kamar lain, layanan fasilitas handphone. Betul tidak terbantahkan lagi (tudingan di video),” kata Kombes Artanto. 

Editor: Kastolani Marzuki

Semarang -

Propam Polda Jawa Tengah (Jateng) mengusut dugaan pungutan liar di tahanan Polda Jateng. Ada tiga oknum polisi yang diperiksa dalam pengusutan ini. Ketiganya kini menjalani penempatan khusus (Patsus) selama 30 hari.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto, mengatakan tiga oknum tersebut adalah Aiptu P, Bripka W, dan Bripka SU. Mereka menjadi terduga pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) jaga tahanan.

"Dari hasil penyelidikan sampai dengan hari ini, Bid Propam telah menetapkan tiga petugas jaga tahanan selaku terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran SOP jaga tahanan.

Jadi yang bersangkutan tiga orang ini melakukan kegiatan transaksional layanan jaga tahanan di Polda Jateng," kata Artanto di kantornya, Senin (14/4/2025).

Ketiga oknum yang tadinya bertugas di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti itu kini ditempatkan khusus di bagian Pelayanan Markas (Yanma). Hal itu dalam rangka pemeriksaan oleh Propam.

"Saat ini ketiga terduga pelanggar tersebut menjalani Patsus selama 30 hari ke depan dan dalam waktu dekat akan menjalani sidang disiplin, yang bersangkutan juga sudah dimutasi ke Yanma dalam rangka pemeriksaan," ujar Artanto.

Terkait bukti, Artanto menjelaskan saat ini masih didalami. Meski tidak menyebutkan buktinya, namun Artanto menegaskan sudah ada bukti awal yang cukup dari pengakuan seseorang berinisial Z.

"Saat ini kita masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. Namun hasil pemeriksaan awal dan konfirmasi dengan yang bersangkutan, yang menyampaikan di video, atau si Z, memang sudah ada bukti awal yang cukup bagi penyidik Propam untuk melakukan penindakan terhadap ketiga penjaga tahanan tersebut," terang Artanto.

Sementara itu diketahui pungli tersebut terjadi sekitar setahun lalu. Artanto tidak membantah soal besaran pungli atau fasilitas yang didapat tahanan setelah membayar ke oknum.

"Yang bersangkutan (Z) ingin pindah kamar dan kemudian hal itu terjadi transaksi, karena yang bersangkutan sudah diploting dalam kamar-kamar tertentu, sehingga terjadi transaksi di sini," kata Artanto.

"(Sewa handphone) Betul, di dalam itu transaksionalnya yaitu pindah ke kamar satu ke kamar lain. Kedua, adanya layanan fasilitas handphone sehingga terjadi transaksional dengan anggota jaga tersebut," sambungnya.

Motif dalam kasus ini belum diketahui, namun Artanto menegaskan uang yang diperoleh dipakai sendiri. Pendalaman masih terus dilakukan oleh Bid Propam Polda Jateng.

"Kalau motif belum 86, tapi mereka sendiri yang memahami, karena uang itu mereka sendiri yang gunakan," ujar Artanto.

Untuk diketahui, Pungli tersebut viral setelah ada video yang diunggah sejumlah akun media sosial, di antaranya akun TikTok @feedgramindo4 dan akun X @masBRO_back. Video itu menampilkan seorang pria bertopi yang mengaku pernah ditahan di Rutan Polda Jateng pada Agustus 2024. Ia membeberkan adanya dugaan pungli, intimidasi, hingga pemukulan di dalam tahanan.

(dil/apu)

Semarang (ANTARA) - Polda Jawa Tengah menangani kasus dugaan pungutan liar (pungli) terhadap tahanan di rutan markas kepolisian tersebut yang diduga melibatkan tiga oknum polisi.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Senin, mengatakan, tiga oknum polisi, masing-masing Aiptu P, Bripka W dan Bripka SU, yang diduga terlibat dalam kasus telah dilakukan penempatan khusus (patsus).

Ia mengatakan penyelidikan perkara tersebut telah dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Tengah.

"Tiga oknum anggora tersebut diduga melanggar prosedur standar saat menjaga tahanan," katanya.

Menurut dia, ketiga oknum tersebut diduga melakukan kegiatan transaksional dengan para tahanan.

Dalam penanganan perkara tersebut, kata dia, kepolisian juga telah meminta keterangan Z, mantan tahanan Polda Jawa Tengah yang memberi pernyataan tentang adanya pungli tersebut.

Ia menambahkan terdapat bukti awal yang cukup terhadap perbuatan para oknum polisi yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun itu.

Ketiga oknum polisi tersebut, lanjut dia, akan menjalani proses disiplin etik kepolisian untuk menentukan sanksi yang dijatuhkan.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Uskup Agung Jakarta Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo menemui Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di rumah tahanan (rutan) cabang Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (14/4/2025).

Kardinal Suharyo terlihat tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta bersama beberapa orang, salah satunya yaitu Ketua DPP PDIP sekaligus penasihat hukum Hasto, Ronny Talapessy. Rombongan lalu mengunjungi Hasto yang telah mendekam di rutan KPK sejak 20 Februari 2025 lalu.

Usai mengunjungi Hasto di dalam rutan, Kardinal Suharyo mengaku ada banyak alasan di balik kunjungannya untuk menemui elite PDIP itu siang ini. Namun, dia mengaku bahwa kunjungannya itu juga untuk menemui tahanan-tahanan KPK lain yang beragama Katolik.

"Alasannya adalah, itu tanggung jawab saya, salah satu tanggung jawab saya untuk selalu memperhatikan saudari-saudara kita yang dalam keadaan sulit. Berada di dalam tahanan pasti keadaannya sulit," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Kardinal Suharyo mengatakan kunjungan yang dilakukannya itu biasa dilakukan terutama menjelang Jumat Agung hingga Minggu Paskah. Untuk diketahui, Jumat Agung akan jatuh pada 18 April 2025, sedangkan Paskah pada 20 April 2025.

Di sisi lain, dia menyebut tahun ini Gereja Katolik merayakan Tahun Yubelium. Hal tersebut, katanya, juga merupakan hal yang dibahas dengan Hasto di dalam rutan.

Pria yang menjadi Uskup Agung Jakarta sejak 2010 itu lalu mengaku, terdapat juga alasan pribadi di balik kunjungannya ke Hasto. Dia menceritakan telah mengenal Hasto dan kelurganya di Yogyakarta selama puluhan tahun. Uskup Agung mengaku sering bermain sepak bola di lapangan depan rumah Hasto, yanh terletak di Jalan Kaliurang, Gentan.

"Jadi kurang lebih saya kenal dengan keluarganya karena sesudah main sepak bola, mampirnya ya ke rumahnya keluarganya Mas Hasto itu. Jadi ini bukan kenal sekarang saja, sudah lama saya kenal beliau. Itu alasan yang kedua, alasan yang pribadi," paparnya.

Tidak hanya itu, Kardinal Suharyo turut menceritakan bahwa Hasto menganggap masa penahanannya oleh KPK sebagai masa retret. Dia mengungkap kegiatan Hasto selama di balik jeruji besi yaitu membaca kitab suci, olahraga, menulis, berpikir dan refleksi diri.

Bahkan, lanjutnya, Hasto turut disarankan untuk berpuasa tiga hari tiga malam dan doa.

Untuk diketahui, Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Dia juga didakwa ikut memberikan suap kepada anggota KPU 2017–2022 Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun sebagai anggota DPR pergantian antarwaktu.

BENGKULU, KOMPAS.com – Mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Malabero, Kota Bengkulu, usai dilimpahkan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (14/4/2025).

Rohidin tiba di Bengkulu sekitar pukul 14.40 WIB melalui Bandara Fatmawati dan langsung dibawa ke Rutan Malabero menggunakan mobil tahanan kejaksaan. Ia tampak mengenakan rompi oranye dan diborgol, dengan pengawalan ketat oleh aparat bersenjata lengkap.

Selain Rohidin, dua tersangka lain dalam kasus yang sama, yakni mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Isnan Fajri dan mantan ajudan Evriansyah alias Anca, ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bentiring.

“Asintel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, David P Duarsa, menyatakan bahwa pihaknya hanya mengawal proses pelimpahan tahanan.

"Untuk para tersangka dibagi dua tempat, untuk RM dilakukan penahanan di Rutan sedangkan dua tersangka lainnya di Lapas Bentiring. Untuk detailnya silakan ke pihak KPK," ujar David.

Sebelumnya, berkas perkara ketiga tersangka hasil operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, termasuk Rohidin Mersyah, telah dinyatakan lengkap atau P21 pada 21 Maret 2025.

SEMARANG - Tiga polisi petugas jaga tahanan di Polda Jawa Tengah (Jateng) ditahan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) buntut pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Negara ( Rutan ) setempat. Ketiganya adalah Aiptu P, Bripka W, dan Bripka SU.

?Dari hasil penyelidikan sampai dengan hari ini, Bidang Propam telah menetapkan 3 petugas jaga tahanan selaku terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) jaga tahanan,? kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto di Mapolda Jateng, Senin (14/4/2025).

Ketiga bintara itu berdinas di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) Polda Jateng. ?Ketiga terduga pelanggar tersebut menjalani patsus (penempatan khusus) selama 30 hari ke depan dan dalam waktu dekat akan menjalani sidang disiplin,? sambungnya.

Ketiga pelanggar itu juga dimutasi dari Direktorat Tahanan dan Barang Bukti sekarang ditempatkan di Pelayanan Markas (Yanma) dalam rangka pemeriksaaan. Pemeriksaan yang dilakukan Polda Jateng menyusul video viral pengakuan mantan tahanan setempat yang mengaku mendapati pungli di Rutan Polda Jateng.

Besarannya variatif, dari ratusan ribu rupiah sampai jutaan rupiah. Layanannya juga beragam, di antaranya; biaya menggunakan ponsel di tahanan hingga keluar tahanan di waktu-waktu tertentu secara nonprosedural.

?Kami dapati di dalam ada transaksional, seperti pindah ke kamar satu ke kamar lain, layanan fasilitas handphone. Betul tidak terbantahkan lagi (tudingan di video),? tandas Kombes Artanto.

Uskup Agung Kardinal Suharyo menengok Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto selaku terdakwa kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih, Senin (14/4).

Suharyo mengungkapkan Hasto sangat senang menjadi penghuni Rutan KPK.

"Mas Hasto sangat senang karena beliau hadir dapat membuat suasana di dalam rumah ini, rumah tahanan ini hidup," ujar Suharyo usai mengunjungi Hasto di Rutan KPK, Jakarta, Senin (14/4).

"Jadi, tidak suram tetapi hidup, gembira karena saling mendukung di dalam keterbatasan ini. Jadi, bukan sesuatu yang tidak berarti, tetapi justru diartikan," lanjutnya.

Selama di Rutan, Suharyo menyebut Hasto menemukan masa retret --dalam Gereja Katolik bertujuan untuk mengasingkan diri dari kehidupan sehari-hari dan fokus pada hubungan dengan Tuhan.

"Kata retret dipakai untuk memurnikan diri. Maka, acara harian adalah pagi bangun, berdoa, doa-doa yang tidak sempat diucapkan pada waktu beliau masih aktif, itu sekarang ada kesempatannya untuk mendoakannya secara lengkap," tuturnya.

Suharyo tiba di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih sekitar pukul 10.43 WIB hingga sekitar pukul 12.00 WIB.

Hasto Kristiyanto didakwa telah merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku (buron).

Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang sudah buron sejak tahun 2020 lalu.

Selain itu, Hasto juga didakwa menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp600 juta.

Suap diberikan agar Wahyu yang sempat menjadi kader PDIP mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku.

Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

Bengkulu (ANTARA) - Mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 November 2024 di tahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bengkulu untuk menjalani sidang.

Asisten Intelejen (Asintel) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu David Palapa Duarsa di Kota Bengkulu, Senin menyebutkan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi pemindahan para tersangka yaitu Mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri dan Ajudan Gubernur Evriansyah alias Anca.

"Untuk RH disini (Rutan Bengkulu) dan dua lainnya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bentiring Kota Bengkulu, kami hanya memfasilitasi," ujar dia.

Hingga saat ini, Mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah berada di Rutan Bengkulu bersama dengan petinggi Kejati dan Kejari Bengkulu untuk menjalani pelimpahan.

‎
Sementara itu, terkait dugaan kasus suap dan gratifikasi akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Hubungan Industria Tipikor Bengkulu Kelas 1 A.

Ketua Pengadilan Negeri Hubungan industria Tipikor Bengkulu kelas 1A Agus Hamza menerangkan bahwa pihaknya telah menyiapkan skenario pelaksanaan sidang, termasuk kemungkinan pemindahan lokasi ke Pengadilan Sungai Rupat.

"Untuk skenarionya sidang akan dialihkan ke Pengadilan Sungai Rupat karena ada pertimbangan keamanan dan kelancaran persidangan lain di Pengadilan Tipikor. Kami juga mengantisipasi kemungkinan adanya aksi massa," ujar dia.

Selain Rohidin, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu non aktif Isnan Fajri dan Ajudan Gubernur Evriansyah aliansi anca juga akan menjalani sidang di Pengadilan Bengkulu.

Sebab, ketiganya ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 23 November 2024 dengan barang bukti uang tunai Rp7 miliar, yang diduga digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Agus menegaskan, pada pelaksanaan sidang nantinya pengadilan akan melakukan pengamanan yang ketat selama sidang berlangsung.

"Siapa pun yang ingin menghadiri persidangan harus menunjukkan identitas. Jika tidak membawa kartu identitas penduduk (KTP), tidak akan diizinkan masuk," katanya.

JAKARTA - Profil dan kekayaan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto diulas dalam artikel ini. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi vonis lepas atau onslag perkara Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil atau minyak kelapa sawit mentah ( CPO ).

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menahan Djuyamto alias DJU bersama dua tersangka lainnya, hakim anggota Agam Syarif Baharuddin alias ASB dan Ali Muhtarom alias AM selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejagung.

"Terhadap para tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan berdasarkan surat perintah penahanan nomor 25 tanggal 13 April 2025 untuk tersangka ASB, tersangka atas nama AM berdasarkan surat perintah penahanan nomor 26 tanggal 13 April 2025,? ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung dalam konferensi pers di Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2025) dini hari.



?Dan yang terakhir atas nama tersangka DJU berdasarkan surat perintah penahanan nomor 27 tanggal 13 April 2025, ketiga tersangka dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung (Kejagung) RI," sambungnya.

Qohar menambahkan bahwa ASB menerima uang USD setara Rp4,5 miliar, DJU menerima uang USD setara Rp6 miliar, dan AM menerima uang USD setara Rp5 miliar. Adapun pasal yang disangkakan terhadap ketiga orang tersebut adalah Pasal 12 huruf C juncto Pasal 12 huruf B, juncto Pasal 6 ayat 2, juncto Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebelumnya, Kejagung secara resmi menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap perkara tersebut. Keempat tersangka itu yakni; Eks Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta yang kini Ketua PN Jakarta Selatan, Pengacara Korporasi Marcella Santoso, Panitera Muda PN Jakut Wahyu Gunawan, dan tersangka berinisial AR.

Lalu, siapa Djuyamto?

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto menjabat sebagai hakim dengan pangkat Pembina Utama Madya (IV/d). Pria kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah, 18 Desember 1967 ini menyelesaikan studi S1 dan S2 di Universitas Sebelas Maret Solo (UNS).

Saat ini, Djuyamto juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi V Bidang Advokasi pada Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Kariernya diawali dengan bertugas di Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada 2002.

Djuyamto pernah ditugaskan di Pengadilan Negeri Temanggung, Pengadilan Negeri Karawang, Pengadilan Negeri Dompu, hingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Djuyamto saat ini dikenal sebagai pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selain sebagai hakim.

Selama itu, dia menjadi pengadil pada berbagai kasus yang menyita perhatian masyarakat. Salah satunya adalah kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan yang saat itu sebagai penyidik KPK.

Djuyamto juga pernah menjadi hakim anggota pada kasus obstruction of justice perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Terakhir, dia menjadi hakim tunggal dalam sidang praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto melawan KPK. Djuyamto tidak dapat menerima permohonan praperadilan Hasto.

"Permohonan praperadilan pemohon tidak diterima," ujar Hakim Tunggal Praperadilan Djuyamto di persidangan, Kamis (13/2/2025).

Memiliki harta kekayaan Rp2.919.521.104

Merujuk pada laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Djuyamto memiliki kekayaan mencapai Rp2.919.521.104 yang dilaporkannya periodik 2024. LHKPN itu disampaikannya pada 4 Februari 2025.

Rinciannya, tanah dan bangunan sebesar Rp2.450.000.000. Jumlah tersebut terdiri dari tanah dan bangunan seluas 149 m2/80 m2 di Kabupaten/Kota Karanganyar, hasil sendiri Rp900.000.000, tanah dan bangunan seluas 150 m2/95 m2 di Kabupaten/Kota Sukoharjo, hibah dengan akta Rp950.000.000, serta tanah dan bangunan seluas 980 m2/152 m2 di Kabupaten / Kota Sukoharjo hasil sendiri Rp600.000.000.

Kemudian, alat transportasi dan mesin Rp401.000.000. Rinciannya adalah motor Honda Beat Tahun 2015 hasil sendiri Rp2.500.000, motor Vespa Tahun 2020 hasil sendiri Rp23.500.000, Toyota Innova Reborn Tahun 2023 hasil sendiri Rp375.000.000.

Selain itu, harta bergerak lainnya Rp90.500.000, kas dan setara kas Rp168.021.104, serta harta lainnya Rp60.000.000.

Jakarta (ANTARA) - Uskup Agung Jakarta Kardinal Mgr. Ignatius Suharyo mengungkapkan bahwa Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa masa penahannnya di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tempat retret untuk memurnikan diri melalui doa, refleksi, dan aktivitas spiritual.

Hal itu disampaikan Kardinal Suharyo usai membesuk Hasto selama kurang lebih satu jam di Rutan KPK, Kuningan, Jakarta, Senin.

"Mas Hasto merasa bahwa ini adalah masa untuk retret. Kata retret dipakai untuk memurnikan diri," kata Kardinal Suharyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Hasto mengisi hari-harinya dengan berdoa, membaca Kitab Suci, olahraga, menulis, dan berdiskusi dengan sesama tahanan.

"Maka acaranya (Hasto di dalam rutan KPK) harian adalah pagi bangun, berdoa, doa-doa yang tidak sempat diucapkan pada waktu beliau masih aktif, itu sekarang ada kesempatannya untuk mendoakannya secara lengkap," ujarnya.

"Membaca kitab suci, olahraga, menulis, berpikir, refleksi, diskusi, itu dilakukan di dalam tahanan ini bersama dengan teman-teman," sambung dia.

Menurutnya, Hasto justru membuat suasana di rumah tahanan menjadi hidup. Di mana, sesama tahanan juga selalu didukung untuk tidak merasa dalam keterbatasan.

"Jadi bukan sesuatu yang tidak berarti tetapi justru diartikan. Kan tidak mudah ya mengartikan sesuatu yang tidak menyenangkan itu. Tetapi itulah yang ditemukan oleh Pak Hasto di dalam rumah tahanan ini, menemukan waktu untuk berdoa, menemukan waktu untuk berdiskusi, dan menulis refleksi-refleksi yang buah-buah dari peristiwa ini," ungkap Kardinal Suharyo.

Lebih lanjut, Hasto juga disebut melakukan puasa selama tiga hari tiga malam selama di Rutan KPK. Bahkan, dirinya menilai puasa yang dilakukan Hasto itu termasuk ekstrim dan tidak semua orang bisa lakukan.

"Salah satu yang boleh dikatakan ekstrim adalah menjalankan puasa 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum," tuturnya.

"Itu sesuai dengan salah satu tokoh di dalam kitab suci yang namanya Ester, 3 hari 3 malam, saya itu tidak makan setengah hari saja pusing. Itu satu," tambah Kardinal Suharyo.

Mereka juga berdiskusi tentang doa umat Kristen dalam kesulitan. "Biasanya orang minta dibebaskan dari kesulitan, tapi doa yang kami bahas justru memohon kekuatan untuk mewartakan kebenaran," jelasnya.

Selain itu, Hasto dan tahanan Katolik lain merayakan Ekaristi di rutan, termasuk penerimaan daun palma pada Minggu Palma. "Ternyata hari Minggu kemarin ada Misa untuk teman-teman yang beragama Katolik di dalam," pungkas dia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025