Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan akan memeriksa kebenaran informasi soal dugaan pemecatan salah satu vokalis band Sukatani.

"Staf saya dari Kanwil Jawa Tengah akan cek kebenaran informasi," kata Pigai dalam unggahan di media sosial X, Sabtu (23/2).

Salah satu vokalis Sukatani, Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, dikabarkan dipecat dari sekolahnya tempatnya mengajar.

Novi merupakan seorang guru di sebuah sekolah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Beredar kabar ia dipecat seiring maraknya berita soal lagu Bayar Bayar Bayar yang membuatnya meminta maaf dan menarik lagu tersebut.

Pigai menegaskan jika benar Novi dipecat karena menjadi vokalis Sukatani, dirinya akan menolak pemecatan tersebut guna memastikan perlindungan dan penghormatan HAM bagi Novi.

"Jika benar dipecat karena sebagai Vokalis Sukatani maka kami akan menolak karena pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," katanya.

Pigai juga mengatakan pihak Sukatani dan Kepolisian sudah minta maaf dan kepolisian menerima lagu tersebut sebagai kritikan atau masukan.

"Soal pemecatan silakan laporkan kepada kami di Kantor Wilayah Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM," ujarnya.

Grup band punk asal Purbalingga, Sukatani, menyampaikan permintaan maaf kepada institusi Polri terkait lagu mereka yang berjudul Bayar Bayar Bayar.

Melalui unggahan di media sosial, dua personel Sukatani, Muhammad Syifa Al Lutfi alias Alectroguy dan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, meminta maaf atas lirik pada lagu tersebut.

Lagu yang viral ini mengandung lirik tentang harus membayar oknum polisi untuk segala urusan. Lagu tersebut kini telah dicabut dari platform streaming lagu Spotify.

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif telah menawarkan Novi untuk menjadi guru lagi agar bisa mengajar kembali.

"Saya, Fahmi Muhammad Hanif Bupati Kabupaten Purbalingga, dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi," kata Fahmi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Sabtu (22/2).

Fahmi berujar jika Novi berkenan untuk kembali mengajar, dirinya akan memfasilitasi dan mensupport.

"Jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga, insya Allah saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan siap mensupport," ucapnya di tengah kegiatan retreat kepala daerah di Akmil Magelang.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy menyampaikan dengan Kementerian Hak Asasi Manusia memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi selaras dengan HAM.

“Kami ingin memastikan setiap kebijakan pembangunan yang dirancang tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap warga negara,” ujarnya saat bertemu Menteri HAM Natalius Pigai, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Minggu.

Sebagai langkah strategis ke depan, kedua instansi tersebut dinyatakan bakal selalu berkoordinasi dalam penyusunan kebijakan dan evaluasi program untuk memastikan pembangunan HAM lebih inklusif, berbasis data, serta berorientasi pada keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Ia menerangkan HAM menjadi salah satu prioritas nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Isu HAM disebut bukan hanya menjadi agenda nasional, tetapi juga bagian komitmen global.

“Melalui RPJMN 2025-2029, kita ingin memastikan kebijakan pembangunan nasional berbasis pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, terutama bagi kelompok rentan,” kata Rachmat Pambudy.

Ke depan, ada dua program utama yang akan menjadi fokus pembangunan HAM. Pertama ialah internalisasi HAM dalam kebijakan humanis, inklusif, dan berperspektif gender. Ini mencakup pengarusutamaan HAM dalam regulasi dan pendidikan HAM bagi instansi pemerintah maupun masyarakat, serta penguatan kapasitas bagi aktor non negara.

Kedua yaitu perlindungan HAM dan penghapusan praktik diskriminasi yang berorientasi pada percepatan pemenuhan HAM melalui implementasi Rencana Aksi Nasional HAM serta strategi nasional bisnis dan HAM.

Pemerintah juga menegaskan komitmen meningkatkan efektivitas penanganan kasus HAM.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyampaikan dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi selaras dengan HAM.

“Kami ingin memastikan setiap kebijakan pembangunan yang dirancang tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap warga negara. HAM bukan sekadar isu hukum, tetapi juga bagian dari pembangunan berkelanjutan yang harus menjadi prioritas bersama,” ujarnya saat bertemu Menteri HAM Natalius Pigai, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Minggu.

Sebagai langkah strategis ke depan, kedua instansi tersebut dinyatakan bakal selalu berkoordinasi dalam penyusunan kebijakan dan evaluasi program untuk memastikan pembangunan HAM lebih inklusif, berbasis data, serta berorientasi pada keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, ia menerangkan bahwa HAM menjadi salah satu prioritas nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Isu HAM disebut bukan hanya menjadi agenda nasional, tetapi juga bagian komitmen global.

“Melalui RPJMN 2025-2029, kita ingin memastikan kebijakan pembangunan nasional berbasis pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, terutama bagi kelompok rentan,” kata Rachmat Pambudy.

Ke depan, ada dua program utama yang akan menjadi fokus pembangunan HAM. Pertama ialah internalisasi HAM dalam kebijakan humanis, inklusif, dan berperspektif gender. Ini mencakup pengarusutamaan HAM dalam regulasi dan pendidikan HAM bagi instansi pemerintah maupun masyarakat, serta penguatan kapasitas bagi aktor non negara.

Kedua yaitu perlindungan HAM dan penghapusan praktik diskriminasi yang berorientasi pada percepatan pemenuhan HAM melalui implementasi Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) serta strategi nasional bisnis dan HAM.

Pemerintah juga menegaskan komitmen meningkatkan efektivitas penanganan kasus HAM.

Berdasarkan data Komisi Nasional (Komnas) HAM 2024, tercatat 2.625 aduan terkait dugaan pelanggaran HAM, dengan sebagian besar melibatkan aktor negara dan korporasi. Selain itu, masih terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan.

“Untuk itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan efektivitas penanganan kasus serta mendorong kebijakan berbasis data melalui Satu Data HAM sebagai referensi utama penyusunan kebijakan,” ungkap Kepala Bappenas.

Natalius Pigai menyambut baik kolaborasi ini dan menekankan pentingnya peran Governmental Human Rights Focal Point (GHRFP) dalam memastikan kebijakan pemerintah sejalan dengan prinsip HAM.

Pihaknya juga akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai lembaga HAM nasional, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

“Pelibatan lembaga tersebut dalam Rapat Koordinasi Tahunan Pembangunan HAM akan memastikan sinergi dalam implementasi program pembangunan HAM yang lebih efektif,” ucap Pigai.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai buka suara ihwal kabar pemecatan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, vokalis Band Sukatani sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Pigai menyampaikan, dirinya telah memerintahkan Kanwil Jawa Tengah untuk memeriksa kabar pemecatan Twister Angel. Jika benar kabar itu, Pigai memegaskan akan menolaknya, lantaran Pemerintah berkomitmen untuk menghormati HAM.

"Staf saya dari Kanwil Jawa Tengah akan cek kebenaran infomasi jika benar dipecat karena sebagai Vokalis Sukatani maka kami akan menolak karena Pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," terang Pigai dalam cuitan di akun X pribadinya, @NataliusPigai2, Minggu (23/2/2025).

Pigai menyampaikan, Sukatani dan kepolisian telah meminta maaf. Ia juga berkata, kepolisian telah menerima lagu Sukatani sebagai kritik dan masukan. "Soal pemecatan silakan laporkan kepada kami di Kantor Wilayah Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM," pungkasnya.

Sekadar informasi, beredar kabar bahwa Novi dipecat dari pekerjaannya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, imbas lagu berjudul 'Bayar Bayar Bayar' yang menyinggung salah satu instansi.

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif turut prihatin dengan persoalan yang menimpa Band Sukatani. Terutama, terkait pemecatan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel sebagai guru.

Di sela-sela retreat yang digelar di Magelang, Jawa Tengah, Fahmi menyampaikan siap menampung Novi untuk mengajar di sekolah yang berada di Purbalingga.

"Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika Mbak Novi berkenan mengabdi di sekolah di Purbalingga," kata Fahmi lewat media sosialnya, dikutip Sabtu (22/2/2025).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan bahwa aparat Kepolisian perlu mengoreksi diri melalui pengarusutamaan HAM usai video permintaan maaf dari grup musik Band Sukatani ramai diperbincangkan di media sosial.

"Dan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan tentang pentingnya koreksi secara substansial saat Rapim TNI/Polri pada 30 Januari 2025. Pernyataan Presiden harus ditindaklanjuti oleh institusi Kepolisian," kata Pigai saat dihubungi Antara di Jakarta, Sabtu.

Kementeriannya berkomitmen untuk melakukan pengarusutamaan HAM di instansi pemerintah pusat dan daerah, termasuk Kepolisian.

Ia mengingatkan bahwa HAM tidak bisa dibatasi. Akan tetapi, berdasarkan Prinsip Siracusa atau prinsip pembatasan HAM, kebebasan bisa dibatasi hanya dengan Undang-Undang ataupun keputusan pengadilan.

"Rakyat memiliki hak yang hakiki untuk mengekspresikan kesenian termasuk melalui musik, kecuali jika kesenian yang isinya mengganggu moralitas bangsa, yakni pornografi/pornoaksi atau tuduhan yang merusak kehormatan dan martabat individu maupun integritas nasional," jelasnya.

Adapun dia secara pribadi berpendapat bahwa tidak mempermasalahkan bentuk seni apa pun asalkan bukan anonim maupun mengandung unsur tuduhan.

Sementara itu, dalam cuitan akun media sosial X pribadinya, @nataliuspigai2, dia mengatakan bahwa telah menginstruksikan staf Kementerian HAM untuk mengecek kebenaran informasi mengenai pemecatan terhadap vokalis Sukatani dari pekerjaannya.

"Jika benar dipecat karena sebagai vokalis Sukatani, maka kami akan menolak karena Pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," katanya.

Dan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan tentang pentingnya koreksi secara substansial saat Rapim TNI/Polri pada 30 Januari 2025. Pernyataan Presiden harus ditindaklanjuti oleh institusi Kepolisian

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa aparat Kepolisian perlu mengoreksi diri melalui pengarusutamaan HAM usai video permintaan maaf dari grup musik Sukatani ramai diperbincangkan di media sosial.

"Dan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan tentang pentingnya koreksi secara substansial saat Rapim TNI/Polri pada 30 Januari 2025. Pernyataan Presiden harus ditindaklanjuti oleh institusi Kepolisian," kata Pigai saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa kementeriannya berkomitmen untuk melakukan pengarusutamaan HAM di instansi pemerintah pusat dan daerah, termasuk Kepolisian.

Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa HAM tidak bisa dibatasi. Akan tetapi, berdasarkan Prinsip Siracusa atau prinsip pembatasan HAM, kebebasan bisa dibatasi hanya dengan Undang-Undang ataupun keputusan pengadilan.

"Rakyat memiliki hak yang hakiki untuk mengekspresikan kesenian termasuk melalui musik, kecuali jika kesenian yang isinya mengganggu moralitas bangsa, yakni pornografi/pornoaksi atau tuduhan yang merusak kehormatan dan martabat individu maupun integritas nasional," jelasnya.

Adapun dia secara pribadi berpendapat bahwa tidak mempermasalahkan bentuk seni apa pun asalkan bukan anonim maupun mengandung unsur tuduhan.

Sementara itu, dalam cuitan akun media sosial X pribadinya, @nataliuspigai2, dia mengatakan bahwa telah menginstruksikan staf Kementerian HAM untuk mengecek kebenaran informasi mengenai pemecatan terhadap vokalis Sukatani dari pekerjaannya.

"Jika benar dipecat karena sebagai vokalis Sukatani, maka kami akan menolak karena Pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," cuitnya.

Walaupun demikian, dia tetap membuka opsi untuk menerima pelaporan secara langsung ke Kantor Kementerian HAM Wilayah Jawa Tengah atau Kantor Pusat Kementerian HAM mengenai kabar pemecatan yang dialami vokalis Sukatani.

Staf Saya darı Kanwil Jawa Tengah akan cek kebenaran infomasi jika benar dipecat karena sebagai Vokalis Sukatani maka kami akan menolak karena Pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia. (Sukatani dan Kepolisian - sudah minta… pic.twitter.com/gbz5ghsyWg

— NataliusPigai (@NataliusPigai2) February 22, 2025

Sebelumnya, band Sukatani melalui unggahan di media sosial Instagram, @sukatani.band, Kamis (20/2), menyampaikan permohonan maaf terhadap Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan institusi Polri terhadap lagu Bayar Bayar Bayar.

"Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar Bayar Bayar, yang liriknya bayar polisi, yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial, yang pernah saya upload ke platform Spotify, yang sebenarnya lagu itu saya ciptakan untuk oknum Kepolisian yang melanggar peraturan," kata Alectroguy selaku gitaris Sukatani dalam unggahan tersebut.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh ✨ SUKATANI ✨ (@sukatani.band)

Adapun lirik lagu Bayar Bayar Bayar yang beredar di media sosial adalah sebagai berikut:
Mau bikin SIM, bayar polisi
Ketilang di jalan, bayar polisi
Touring motor gede, bayar polisi
Angkot mau ngetem, bayar polisi

Aduh aduh ku tak punya uang
Untuk bisa bayar polisi

Mau bikin gigs, bayar polisi
Lapor barang hilang, bayar polisi
Masuk ke penjara, bayar polisi
Keluar penjara, bayar polisi

Aduh aduh ku tak punya uang
Untuk bisa bayar polisi

Mau korupsi, bayar polisi
Mau gusur rumah, bayar polisi
Mau babat hutan, bayar polisi
Mau jadi polisi, bayar polisi

Aduh aduh ku tak punya uang
Untuk bisa bayar polisi.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa aparat Kepolisian perlu mengoreksi diri melalui pengarusutamaan HAM usai video permintaan maaf dari grup musik Sukatani ramai diperbincangkan di media sosial.

"Dan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan tentang pentingnya koreksi secara substansial saat Rapim TNI/Polri pada 30 Januari 2025. Pernyataan Presiden harus ditindaklanjuti oleh institusi Kepolisian," kata Pigai saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa kementeriannya berkomitmen untuk melakukan pengarusutamaan HAM di instansi pemerintah pusat dan daerah, termasuk Kepolisian.

Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa HAM tidak bisa dibatasi. Akan tetapi, berdasarkan Prinsip Siracusa atau prinsip pembatasan HAM, kebebasan bisa dibatasi hanya dengan Undang-Undang ataupun keputusan pengadilan.

"Rakyat memiliki hak yang hakiki untuk mengekspresikan kesenian termasuk melalui musik, kecuali jika kesenian yang isinya mengganggu moralitas bangsa, yakni pornografi/pornoaksi atau tuduhan yang merusak kehormatan dan martabat individu maupun integritas nasional," jelasnya.

Adapun dia secara pribadi berpendapat bahwa tidak mempermasalahkan bentuk seni apa pun asalkan bukan anonim maupun mengandung unsur tuduhan.

Sementara itu, dalam cuitan akun media sosial X pribadinya, @nataliuspigai2, dia mengatakan bahwa telah menginstruksikan staf Kementerian HAM untuk mengecek kebenaran informasi mengenai pemecatan terhadap vokalis Sukatani dari pekerjaannya.

"Jika benar dipecat karena sebagai vokalis Sukatani, maka kami akan menolak karena Pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," cuitnya.

Walaupun demikian, dia tetap membuka opsi untuk menerima pelaporan secara langsung ke Kantor Kementerian HAM Wilayah Jawa Tengah atau Kantor Pusat Kementerian HAM mengenai kabar pemecatan yang dialami vokalis Sukatani.

Staf Saya dar Kanwil Jawa Tengah akan cek kebenaran infomasi jika benar dipecat karena sebagai Vokalis Sukatani maka kami akan menolak karena Pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia. (Sukatani dan Kepolisian - sudah minta… pic.twitter.com/gbz5ghsyWg

— NataliusPigai (@NataliusPigai2) February 22, 2025

Sebelumnya, band Sukatani melalui unggahan di media sosial Instagram, @sukatani.band, Kamis (20/2), menyampaikan permohonan maaf terhadap Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan institusi Polri terhadap lagu Bayar Bayar Bayar.

"Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar Bayar Bayar, yang liriknya bayar polisi, yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial, yang pernah saya upload ke platform Spotify, yang sebenarnya lagu itu saya ciptakan untuk oknum Kepolisian yang melanggar peraturan," kata Alectroguy selaku gitaris Sukatani dalam unggahan tersebut.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh SUKATANI (@sukatani.band)

Adapun lirik lagu Bayar Bayar Bayar yang beredar di media sosial adalah sebagai berikut:
Mau bikin SIM, bayar polisi
Ketilang di jalan, bayar polisi
Touring motor gede, bayar polisi
Angkot mau ngetem, bayar polisi

Aduh aduh ku tak punya uang
Untuk bisa bayar polisi

Mau bikin gigs, bayar polisi
Lapor barang hilang, bayar polisi
Masuk ke penjara, bayar polisi
Keluar penjara, bayar polisi

Aduh aduh ku tak punya uang
Untuk bisa bayar polisi

Mau korupsi, bayar polisi
Mau gusur rumah, bayar polisi
Mau babat hutan, bayar polisi
Mau jadi polisi, bayar polisi

Aduh aduh ku tak punya uang
Untuk bisa bayar polisi.

JAKARTA, iNews.Serpong.id — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menolak jika benar vokalis Band Sukatani, Novi Citra Indriyati, dipecat sebagai guru Sekolah Dasar (SD). Natalius menyatakan stafnya di Kanwil Jawa Tengah akan mengecek kebenaran informasi tersebut.

“Jika benar dipecat, kami akan menolak karena pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," tulis Pigai dikutip lewat unggahan akun X @NataliusPigai2, Sabtu (22/2/2025).

Dia meminta agar pemecatan tersebut dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti. “(Sukatani dan Kepolisian - sudah minta maaf dan kepolisian juga menerima sebagai kritikan atau masukan. Soal pemecatan silakan laporkan kepada kami di Kantor Wilayah Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM," tulisnya lagi.

Sebelumnya, beredar kabar vokalis grup band Sukatani Novi Citra Indriyati dengan nama panggung Twister Angel dipecat dari pekerjaannya. Kabar ini viral di media sosial di tengah dukungan netizen terhadap kedua personel band punk yang belum lama ini membuat permintaan maaf terbuka karena lagu Bayar Bayar Bayar.

Vokalis perempuan berjilbab dan berkacamata tersebut tercatat sebagai guru SD di Banjarnegara, Jawa Tengah. Netizen yang mengulik informasi tentangnya juga menemukan fakta jika status guru Novi Citra sudah tidak aktif.

Muncul dugaan Novi Citra telah dipecat sebagai guru SD. Hal ini berkaitan dengan permintaan maaf mereka ke publik yang ditengarai karena ada unsur intimidasi dari insitusi yang dikritik dalam lirik lagunya. “Personil Sukatani dipecat sebagai guru? gila ini," tulis akun X @arman_dhani dikutip Sabtu (22/2/2025).

Netizen lain kemudian mengunggah tangkapan layar data Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Pada data tersebut terdapat nama Novi Citra dengan status pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sudah tidak aktif. “Dapodiknya tidak aktif dapodik, jadi dia sudah dikeluarkan dari sekolah tersebut," tulis @wijimoharwan.

Band Sukatani sebelumnya meminta maaf secara resmi atas lagu mereka yang dinilai telah menyinggung Polri. Permohonan maaf itu juga ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara khusus.

Permintaan maaf tersebut disampaikan dua personelnya, Sukatani Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra alias Twister Angel. “Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lirik lagu yang kami nyanyikan hingga menjadi viral. Lagu ini sebenarnya ditujukan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan, tetapi kami menyadari bahwa liriknya bisa disalahartikan," kata Alectroguy dalam video yang diunggah di Instagram @sukatani.band pada Kamis (20/2/2025).

Sukatani sebuah band indie pendatang baru, siap mengguncang blantika musik Indonesia dengan gaya musik mereka yang unik dan lirik penuh makna. Terbentuk dari sekumpulan anak muda kreatif yang memiliki latar belakang musik berbeda, Sukatani menawarkan perpaduan antara musik rock alternatif, pop, dan sentuhan elektronik yang segar. (*)

 

Editor : Burhan

JAKARTA, iNewsPurwokerto.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai merespons kabar vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriyati, yang diduga dipecat dari pekerjaannya sebagai guru sekolah dasar (SD). Pemecatan ini dikaitkan dengan lagu "Bayar Bayar Bayar", yang berujung pada permintaan maaf terbuka dari dua personel band tersebut kepada Polri dan Kapolri.

Dalam unggahan di akun X resminya, @NataliusPigai2, Pigai menyatakan akan menelusuri kebenaran informasi tersebut. Ia juga membagikan foto Novi Citra dalam postingannya.

"Staf saya dari Kanwil Jawa Tengah akan cek kebenaran infomasi jika benar dipecat karena sebagai Vokalis Sukatani maka kami akan menolak karena pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," tulis Pigai dikutip Sabtu (22/2/2025).

Ia juga meminta agar kasus pemecatan ini segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti. "(Sukatani dan Kepolisian - sudah minta maaf dan kepolisian juga menerima sebagai kritikan atau masukan. Soal pemecatan silakan laporkan kepada kami di Kantor Wilayah Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM," tulisnya lagi.

Sebelumnya, kabar pemecatan Novi Citra, yang dikenal dengan nama panggung Twister Angel, ramai diperbincangkan di media sosial. Netizen menemukan bahwa status kepegawaiannya dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah dinonaktifkan, memicu dugaan bahwa ia telah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai guru SD di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Informasi ini memicu gelombang reaksi di media sosial, dengan banyak netizen menilai pemecatan tersebut tidak adil.

"Personel Sukatani dipecat sebagai guru? Gila ini!" tulis akun @arman_dhani.

Netizen lain, @wijimoharwan, turut membagikan tangkapan layar yang menunjukkan bahwa status Novi di sistem Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sudah tidak aktif.

Diketahui, dua personel Sukatani, Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra alias Twister Angel, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Polri dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas lirik lagu mereka yang viral dan dianggap menyinggung institusi kepolisian.

"Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lirik lagu yang kami nyanyikan hingga menjadi viral. Lagu ini sebenarnya ditujukan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan, tetapi kami menyadari bahwa liriknya bisa disalahartikan," kata Alectroguy dalam video yang diunggah di Instagram @sukatani.band pada Kamis (20/2/2025).

Sukatani adalah band indie pendatang baru asal Purbalingga, Jawa Tengah yang tengah menarik perhatian di industri musik Tanah Air. Grup ini mengusung perpaduan musik rock alternatif, pop, dan elektronik, dengan lirik-lirik yang memiliki pesan sosial yang kuat.

Sukatani berusaha menghadirkan warna baru dalam skena musik Indonesia. Namun, kontroversi terkait lagu "Bayar Bayar Bayar" kini membawa mereka ke dalam sorotan yang lebih luas.

Editor : Arbi Anugrah

JAKARTA, iNews.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bereaksi terkait kabar vokalis Band Sukatani dipecat dari pekerjaannya sebagai guru sekolah dasar (SD). Pemecatan ini diduga terkait lagu Bayar Bayar Bayar yang berujung permintaan maaf terbuka kedua personel band tersebut kepada institus Polri dan Kapolri.

Respons tersebut diungkap Menteri HAM lewat unggahan akun X @NataliusPigai2. Dia juga menyematkan foto vokalis grup band Sukatani Novi Citra Indriyati dalam postingannya.

"Staf saya dari Kanwil Jawa Tengah akan cek kebenaran infomasi jika benar dipecat karena sebagai Vokalis Sukatani maka kami akan menolak karena pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," tulis Pigai dikutip Sabtu (22/2/2025).

Menteri HAM ini juga meminta agar pemcetan tersebut dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti.

"(Sukatani dan Kepolisian - sudah minta maaf dan kepolisian juga menerima sebagai kritikan atau masukan. Soal pemecatan silakan laporkan kepada kami di Kantor Wilayah Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM," tulisnya lagi.

Sebelumnya, beredar kabar vokalis grup band Sukatani Novi Citra Indriyati dengan nama panggung Twister Angel dipecat dari pekerjaannya. Kabar ini viral di media sosial di tengah dukungan netizen terhadap kedua personel band punk yang belum lama ini membuat permintaan maaf terbuka karena lagu Bayar Bayar Bayar.

Vokalis perempuan berjilbab dan berkacamata tersebut tercatat sebagai guru sekolah dasar (SD) di Banjarnegara, Jawa Tengah. Netizen yang mengulik informasi tentangnya juga menemukan fakta jika status guru Novi Citra sudah tidak aktif.

Muncul dugaan Novi Citra telah dipecat sebagai guru SD. Hal ini berkaitan dengan permintaan maaf mereka ke publik yang ditengarai karena ada unsur intimidasi dari insitusi yang dikritik dalam lirik lagunya.

"Personil Sukatani dipecat sebagai guru? gila ini," tulis akun X @arman_dhani dikutip Sabtu (22/2/2025).

Netizen lain kemudian mengunggah tangkapan layar data Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Pada data tersebut terdapat nama Novi Citra dengan status pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sudah tidak aktif. 

"Dapodiknya tidak aktif dapodik, jadi dia sudah dikeluarkan dari sekolah tersebut," tulis @wijimoharwan.

Diketahui, Band Sukatani sebelumnya meminta maaf secara resmi atas lagu mereka yang dinilai telah menyinggung Polri. Permohonan maaf itu juga ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara khusus.

Permintaan maaf tersebut disampaikan dua personelnya yakni Sukatani Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra alias Twister Angel.

"Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lirik lagu yang kami nyanyikan hingga menjadi viral. Lagu ini sebenarnya ditujukan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan, tetapi kami menyadari bahwa liriknya bisa disalahartikan," kata Alectroguy dalam video yang diunggah di Instagram @sukatani.band pada Kamis (20/2/2025).

Sukatani merupakan sebuah band indie pendatang baru, siap mengguncang blantika musik Indonesia dengan gaya musik mereka yang unik dan lirik penuh makna. 

Terbentuk dari sekumpulan anak muda kreatif yang memiliki latar belakang musik berbeda, Sukatani menawarkan perpaduan antara musik rock alternatif, pop dan sentuhan elektronik yang segar. 

Editor: Donald Karouw

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, angkat bicara soal kabar pemecatan Novi Citra Indriati, guru dan juga vokalis Sukatani yang tengah viral karena salah satu lagunya, yaitu 'Bayar, Bayar, Bayar'.

Melalui akun media sosial X miliknya, @NataliusPigai2, dia menyebut Kementerian HAM tengah menyelidiki kebenaran kabar ini. Pigai menuturkan, staf Kementerian HAM dari Kantor Wilayah Jawa Tengah telah diturunkan untuk menyelidiki hal tersebut.

"Kami akan cek kebenaran informasi itu. Jika benar dipecat karena sebagai vokalis Sukatani, maka kami akan menolak karena Pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," jelas Pigai dalam unggahannya, dikutip Sabtu (22/2/2025).

Dia menambahkan, jika ada masyarakat yang ingin memiliki informasi terkait kabar pemecatan tersebut dapat melaporkannya ke Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM.

Dalam unggahan yang terpisah, Pigai mengatakan Hak Asasi Manusia tidak bisa dibatasi. Tetapi, berdasarkan prinsip Siracusa, kebebasan bisa dibatasi hanya dengan Undang-Undang atau keputusan pengadilan.

Pigai menjelaskan, rakyat memiliki hak yang hakiki untuk mengekspresikan kesenian, termasuk melalui musik. Kecuali jika kesenian yang isinya mengganggu moralitas bangsa seperti pornografi/pornoaksi atau tuduhan yang merusak kehormatan dan martabat individu dan integritas nasional.

"Saya sendiri tidak masalah dengan Kesenian apapun asal jangan Anonim dan mengandung unsur tuduhan," lanjutnya.

Adapun, Pigai juga menyebut pihak aparat keamanan perlu melakukan perbaikan menyusul Kasus ini. Perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan pengarusutamaan (mainstreaming) hal-hal terkait Hak Asasi Manusia.

Dia menuturkan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan tentang pentingnya koreksi secara substansial dalam Rapat Pimpinan TNI/Polri pada 30 Januari 2025 lalu.

"Pernyataan Presiden harus ditindaklanjuti oleh institusi kepolisian," kata Pigai.

Dia menambahkan, Kementerian HAM akan melakukan pengarusutamaan Hak Asasi Manusia di instansi pemerintah pusat dan daerah, termasuk kepolisian. Hal ini merupakan upaya transformasi menuju Indonesia yang berperadabaan HAM dan Demokrasi yang terkemuka di 2045.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) menyentil besarnya anggaran Kementerian HAM untuk kegiatan non-program. Pusham UII mengingatkan agar Kementerian HAM lebih baik fokus pada program yang menyentuh masyarakat.

Direktur Riset dan Publikasi Pusham UII Despan Heryansyah mengatakan anggaran Kementerian HAM memang harusnya besar. Hal ini guna menunjukkan keberpihakan pada masalah-masalah HAM dengan keberpihakan anggaran yang tinggi.

"Tapi anggaran yang besar itu, harusnya diperuntukkan bagi program pemenuhan HAM, termasuk pendampingan korban pelanggaran HAM," kata Despan kepada Republika, Kamis (20/2/2025).

Pusham UII mengamati anggaran yang dialokasikan Sekjen Kementerian HAM justru minim untuk program HAM. Dalam dokumen yang diterima Republika, total pagu anggaran tahun 2025 yang tersedia bagi Kementerian HAM sebesar Rp. 174.322.223.00. Sebanyak 79,5 persen dari total pagu anggaran (sekitar Rp 138 miliar) justru dihabiskan untuk program dukungan manajemen. Sehingga hanya tersisa 20,5 persen (sekitar Rp 35 miliar) dari total pagu anggaran untuk Program Pemajuan dan Penegakan HAM yang sebenarnya menjadi kerja utama Kementerian HAM.

Secara rinci terkait program dukungan manajemen itu, Sekjen Kementerian HAM memasukan anggaran sebesar 79 Miliar untuk renovasi gedung. Padahal dalam pantauan Republika, gedung Kementerian HAM masih dalam kondisi layak luar dalam dimana tidak terlihat adanya kerusakan.

Bahkan Sekjen KemenHAM turut mengajukan anggaran meubel sebesar 11 Miliar. Lalu untuk kegiatan seremonial seperti Peringatan Hari HAM menelan biaya Rp 3 miliar.

"Kalau kita baca perencanaan anggaran kementerian HAM, arahnya belum kesana. Baru sebatas atribut dan seremonial semata," ujar Despan.

Kondisi inilah yang menjadi ironis di saat Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran. Kebijakan penganggaran tersebut seakan membuat Kementerian HAM fokus bersolek diri ketimbang memberikan manfaat pada rakyat.

"Terkait dengan besarnya anggaran Kementerian HAM ini menunjukkan ironi yang serius, tampak betul pendekatan pemerintah dalam membangun negara adalah dengan memperkuat negara meski meninggalkan rakyat," ujar Despan.

Oleh karena itu, Pusham UII mendorong Kementerian HAM meninjau ulang pengalokasian anggaran agar menyentuh hal-hal bermanfaat bagi masyarakat. Pusham UII menyarankan setidaknya Kementerian HAM mengalokasikan dana yang sama besarnya untuk program pemenuhan HAM masyarakat.

"Sebetulnya tidak salah, kalau saja diimbangi juga dengan alokasi anggaran yang setara dengan pemenuhan HAM," ujar Despan.

Diketahui, anggaran 'fantastis' Kementerian HAM diajukan di tengah anggaran penegakan HAM oleh Komnas HAM yang tergolong prihatin. Pada 2024, realisasi anggaran Komnas HAM untuk penegakan HAM sebesar Rp11,7 miliar. Tapi pada tahun 2025 ini setelah rekonstruksi, Komnas HAM hanya bisa memiliki alokasi sebesar Rp1,2 miliar. Dengan begitu, anggaran meubel Kementerian HAM hampir sembilan kali lipat anggaran penegakan HAM bagi Komnas HAM.

Atas ketimpangan anggaran yang begitu jauh ini, Menteri HAM Natalius Pigai mengajukan pembelaan diri. Pigai menyatakan kewenangan Komnas HAM sesungguhnya Pemantauan dan Mediasi Kasus. Apabila Komnas HAM menentukan anggaran penanganan Kasus SIPOL dan EKosob untuk 1 tahun jumlahnya 100 kasus dengan perincian biaya pemantauan 1 kasus sebesar Rp. 40 juta maka cukup dengan 5 miliar per tahun.

"100 kasus dalam 1 tahun itu bisa hadirkan keadilan bagi rakyat dan bisa selesaikan banyak kasus HAM seperti contoh: PIK2 atau Kasus Siswa di Semarang, khususnya kekerasan aktor negara dan swasta," kata Pigai kepada Republika, Ahad (16/2/2025).

Pigai beralasan tugas Komnas HAM bukan sosialisasi, pendidikan atau susun regulasi. Mantan Komisioner Komnas HAM itu menyebut tugas utama Komnas HAM ialah mengawasi pembanguan HAM oleh pemerintah dan swasta serta memastikan agar proses hukum di peradilan secara objektif, profesional, imparsial.

"Oleh karena itu saya tegaskan tidak ada alasan menyalahkan Pemerintah, apalagi pakai alasan akibat efisiensi. Efisiensi tidak hanya Komnas HAM namun semua instansi pusat dan daerah," ujar Pigai.