FIFA resmi menghukum Indonesia terkait insiden diskriminasi yang terjadi saat laga Timnas Indonesia vs Bahrain pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 25 Maret lalu.

Hal itu diungkap Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga dalam keterangan resmi Minggu (11/5) pagi. Arya mengatakan FIFA sudah mengirim surat keputusan kepada PSSI kemarin, Sabtu (10/5).

"Jadi kita kemarin sudah mendapatkan surat dari FIFA. Dengan referensi FDD-23338 tentang Pasal 15 Diskriminasi, jadilah keputusan dari FIFA yang menyatakan PSSI harus bertanggung jawab atas perilaku diskriminatif suporter pada saat Indonesia melawan Bahrain yang dimainkan tanggal 25 Maret 2025 lalu," ujar Arya.

Dalam surat tersebut, FIFA mengatakan sejumlah suporter Indonesia melakukan pelanggaran diskriminasi saat laga Timnas Indonesia vs Bahrain berjalan 80 menit.

"Berdasarkan laporan pertandingan tersebut, FIFA menyatakan bahwa suporter tuan rumah Indonesia paling aktif di tribune utara dan selatan."

"Peristiwa insiden terjadi di sektor 19, disebabkan oleh suporter Indonesia, pada menit ke-80, sekitar 200-300 suporter tuan rumah meneriakkan slogan xenophobia [ujaran kebencian]: 'Bahrain bla bla bla'," kata Arya menambahkan.

Atas pelanggaran tersebut, Indonesia mendapat dua hukuman dari FIFA. PSSI mendapat hukuman denda lebih dari Rp400 juta, dan PSSI wajib mengurangi jumlah penonton di laga kandang berikutnya.

"Akibatnya yang pertama, PSSI didenda hampir setengah miliar rupiah, atau sekitar Rp400 juta lebih," ucap Arya.

"Kemudian yang kedua, PSSI diperintahkan FIFA untuk memainkan pertandingan berikutnya dengan jumlah penonton terbatas. Dengan menutup sekitar 15 persen dari kursi yang tersedia, ini terutama di tribune di belakang gawang, artinya di utara dan selatan," sambung Arya.

Timnas Indonesia selanjutnya akan menjalani laga kandang melawan China di Stadion GBK, 5 Juni mendatang, pada lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Namun, Arya mengatakan FIFA tetap memberi kesempatan laga Indonesia vs China disaksikan penonton secara kuota penuh. Dengan syarat, kuota 15 persen penonton itu diberikan kepada komunitas anti-diskriminasi.

"Dan kita harus memberikan rencana kepada FIFA, rencana tempat duduk 10 hari sebelum pertandingan. Tapi FIFA juga memberikan ruang untuk alternatif, boleh saja 15 persen itu diberikan, tapi kepada komunitas anti-diskriminasi, atau komunitas khusus, seperti keluarga. Dan mereka harus memasang spanduk anti-diskriminasi," ucap Arya.

KOMPAS.com - Jadi sorotan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) oleh seorang orangtua murid.

Laporan ini terkait dengan kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer.

Meski banyak yang mendukung kebijakan kontroversial ini, tidak sedikit pula yang tidak setuju dengan langkah yang diambil oleh sang gubernur dalam menangani siswa nakal.

Adhel Setiawan, orangtua murid yang melaporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM menilai kebijakan tersebut melanggar HAM dan menyimpang dari tujuan pendidikan.

Secara terbuka, Adhel, yang juga dikenal sebagai pengacara dari kantor hukum Defacto & Partners Law Office, menyatakan keberatannya terhadap kebijakan tersebut.

Menurutnya, Dedi Muyadi tidak memahami filosofi pendidikan.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," ungkap Adhel, Jumat (9/5/2025).

Alasan Dedi Mulyadi Dilaporkan ke Komnas HAM

Adhel juga menjelaskan tiga alasan utama dirinya melakukan penolakan hingga melapor ke Komnas HAM

Pertama, ia menilai pendekatan militer bertentangan dengan falsafah pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia.

"Alasannya adalah saya melihat Dedi Mulyadi ini enggak ngerti atau enggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia,” ujarnya.

“Artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya," tegas Adhel.

Adhel menyebut, kenakalan siswa sering kali muncul karena mereka tidak mendapat ruang untuk didengar.

Menurutnya hal tersebut merupakan tugas guru,orangtua, serta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan.

"Bukan ujug-ujug dibawa ke militer," sambungnya.

Alasan kedua, Adhel mempertanyakan kurikulum yang digunakan dalam pelatihan militer karena khawatir akan adanya kekerasan atau intimidasi selama pendidikan berlangsung.

Dia juga mempertanyakan apakah ada jaminan kebijakan ini bakal menyelesaikan persoalan kenakalan remaja.

Ketiga, ia menduga Dedi Mulyadi telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai gubernur karena tidak ditemukan payung hukum yang membolehkan militer terlibat langsung dalam mendidik siswa.

"Enggak ada satu pun payung hukum yang membolehkan militer ikut andil menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu enggak ada satupun pasalnya," ujar Adhel.

"Dilihat dari sini, kami menduga Dedi Mulyadi ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai gubernur karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar HAM," tambahnya.

KOMPAS.COM/FIRMAN TAUFIQURRAHMAN Puluhan siswa SMP di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berjalan menuju barak militer di markas Yonif Raider 300 Cianjur, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025) untuk menjalani pendidikan karakter selama dua pekan.

Respon Dedi Mulyadi Setelah Dilaporkan ke Komnas HAM

Dedi Mulyadi merespons pelaporan dirinya ke Komnas HAM dengan mengakui bahwa hal itu merupakan risiko dari upayanya membentuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di Jawa Barat.

“Saya yakin seluruh kritik, saran dan pelaporan itu didasarkan pada concern dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat,” kata Dedi dalam video di media sosial dan dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (10/5/2025).

Dedi justru mengajak pihak-pihak yang peduli terhadap hak anak untuk turut berperan dalam menangani persoalan yang ada saat ini.

“Kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan,” ujarnya.

Komnas HAM: Edukasi Sipil Bukan Kewenangan Lembaga Militer

Sebelumnya, Komnas HAM telah meminta Dedi meninjau kembali program mengirim anak nakal ke barak militer.

Menurut Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, kebijakan itu harus dievaluasi karena edukasi untuk kalangan sipil bukanlah kewenangan lembaga militer.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," kata Atnike, saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Menurut Atnike, tak masalah jika siswa nakal diajak ke barak TNI sebagai kegiatan edukasi pendidikan karier, seperti mengetahui tugas-tugas TNI, tetapi bukan untuk dilatih seperti TNI.

Natalius Pigai: Kebijakan Gubernur Jabar Tidak Melanggar HAM

Di sisi lain, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim siswa nakal ke barak militer tidak melanggar HAM.

"Kebijakan gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim, ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM, karena kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment," kata Natalius, di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Natalius menjelaskan yang dimaksud dengan corporal punishment adalah hukuman fisik yang diberikan pendidik kepada siswa yang bertentangan dengan prinsip, seperti memukul.

"Menurut saya, keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab," ujar dia.

KOMPAS.com/BAGUS PUJI PANUNTUN Ratusan siswa nakal dari SMA dan SMK di berbagai daerah di Jawa Barat dikirim ke Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.

KemenPPPA: Kita Kawal Bersama-sama

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga telah menyatakan akan mengawal kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim pelajar ke barak militer.

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, Pribudiarta Nur Sitepu, menegaskan pentingnya pengawalan terhadap program baru ini.

"Ini harus kita kawal bersama-sama dan ini menjadi pembelajaran juga untuk kita bersama-sama," ujar Pribudi, saat ditemui di Kantor KemenPPPA, Jakarta, pada Kamis (8/5/2025).

Saat ini, KemenPPPA belum dapat memberikan evaluasi terkait program pelatihan siswa di barak militer karena program ini baru dimulai.

"Belum (ada evaluasi), ini memang inovasi. Ini inovasi dari Jawa Barat, belajar dari berbagai teori dan base praktik yang dilakukan oleh Purwakarta. Jadi, ini memang benar-benar baru," ujar Pribudi.

KemenPPPA masih menunggu hasil dari program ini untuk menilai dampaknya terhadap anak-anak.

"Misalnya (ada) keberhasilannya atau kekurangannya nanti, itu akan jadi bahan untuk kebijakan publik, untuk analisis kebijakan publik di tingkat pusat," kata Pribudi.

Sumber:
bandung.kompas.com
bandung.kompas.com
nasional.kompas.com
nasional.kompas.com

Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus menyoroti kasus dugaan pencemaran Sungai Malinau oleh PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) yang berulang. Ia menyebut kasus itu sebagai kejahatan lingkungan yang seharusnya dikenai sanksi pidana, bukan sekadar sanksi administratif.

"Kejadian pencemaran Sungai Malinau hampir setiap tahun terjadi tanpa penegakan hukum yang jelas. Tiga tahun lalu, saat tanggul besar jebol, perusahaan sempat dikenai sanksi penutupan operasi. Tapi, tak ada satu pun karyawan atau manajemen yang dikenai pidana pencemaran lingkungan," ujar Deddy kepada detikKalimantan, Sabtu (10/5/2025).

Deddy menilai PT KPUC seolah kebal hukum. "Pemilik dan perusahaan ini seperti berada di atas hukum, sangat sakti sehingga tak tersentuh. Ini kejahatan lingkungan yang patut dikenai pidana," tegasnya.

Ia kemudian menggambarkan bahaya limbah yang dibuang sembarangan. "Bayangkan jika limbahnya kecil dan dibuang diam-diam, lalu disedot PDAM dan dikonsumsi masyarakat. Ini sama saja meracuni masyarakat secara perlahan," ungkapnya.

Pencemaran Sungai Malinau juga berdampak luas. Deddy menyebut ekosistem sungai rusak, populasi ikan menurun, nelayan kehilangan pendapatan, dan petambak di hilir merugi akibat produktivitas tambak anjlok.

"Belum lagi biaya yang dikeluarkan pelanggan PDAM untuk membeli air bersih saat sungai tercemar berat," tambahnya.

Menurut Deddy, pemerintah dan aparat penegak hukum harus serius menegakkan aturan. Ia mendesak evaluasi kepemilikan dan konsesi PT KPUC.

"Harus ada sanksi pidana bagi yang lalai atau sengaja mencemari. Jika perlu, cabut izinnya dan lelang ke perusahaan yang patuh hukum," katanya.

Deddy khawatir jika dibiarkan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap negara, hukum, dan keadilan. "Kejahatan lingkungan bisa jadi kejahatan kemanusiaan jika berlarut-larut," tegasnya.

Kasus Mandek di Penyelidikan, ESDM Pernah Hentikan Operasi

Deddy menyinggung kasus pencemaran pada 2022, saat tanggul limbah PT KPUC jebol dan mencemari Sungai Malinau. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kala itu menghentikan operasi perusahaan. Namun, proses hukum mandek.

"Kasusnya hanya berhenti di penyelidikan, tak pernah naik ke penyidikan," keluhnya.

Saat itu, Menteri ESDM mengeluarkan surat keputusan penghentian operasi karena PT KPUC tidak memiliki kolam penampungan limbah sesuai regulasi. Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga disebut sedang menyelidiki, tetapi hasilnya tak kunjung diumumkan.

Deddy mendesak Polda Kalimantan Utara (Kaltara) dan Mabes Polri memberikan kejelasan soal tindak lanjut hukum. Pada 2022, Polda Kaltara menaikkan status kasus ke penyidikan dan menggandeng ahli lingkungan. Namun, hingga kini, tak ada tersangka yang ditetapkan.

"Soal tindakan hukum, tanyakan ke Polda Kaltara dan Mabes Polri. Apa hasil penyidikannya? ESDM juga harus jelaskan, apakah ada rekomendasi ke pusat untuk tindakan lebih tegas?" tanya Deddy.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltara, Kombes Pol Ronald Ardiyanto Purba mengaku belum menerima laporan perkembangan kasus. Ia menyarankan untuk mengkonfirmasi Kasat Reskrim Polres Malinau terlebih dahulu.

"Saya belum dapat laporan perkembangannya. Hubungi dulu Kasat Reskrim Malinau. Kita tunggu dulu hasil pemeriksaan tim gabungan itu ya," ujarnya kepada detikKalimantan.

Pasal Berlapis yang Jerat Dirut PT XLI Terkait Kasus Pencemaran Lingkungan

Pasal Berlapis yang Jerat Dirut PT XLI Terkait Kasus Pencemaran Lingkungan

Denpasar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yaitu mengirim siswa nakal ke barak militer adalah pendidikan yang bagus.

“Ketika Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kebijakan yang mau terkait dengan sebagaimana yang dilihat saat ini (mengirim siswa nakal ke barak militer), ya itu kan pendidikan yang bagus,” kata dia.

Pigai usai mengisi Kuliah Umum Universitas Mahendradatta di Denpasar, Bali, Sabtu, menilai kebijakan Dedi Mulyadi adalah bagian dari mempersiapkan generasi muda.

Membawa siswa ke barak militer menurutnya bagus untuk pendidikan mental, karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab, sehingga ini tidak melanggar hak asasi manusia.

“Sekarang pertanyaannya, kalau pendidikan itu baik atau tidak baik, pendidikan itu melanggar tidak, dalam konstitusi kita pendidikan itu hak sekaligus kewajiban, jadi pemerintah bertanggung jawab mendidik, pemerintah bertanggung jawab menghadirkan pendidikan yang berkualitas, yang baik, membentuk karakter mental, moral, disiplin, dan tanggung jawab,” ujar Menteri HAM.

Disinggung soal banyaknya penolakan atas kebijakan Jawa Barat seperti dari Komnas HAM dan pakar-pakar psikologi, bagi Menteri HAM justru penolak yang harus dipertanyakan landasannya.

Pigai menilai yang terpenting dari kebijakan mengirim siswa nakal ke barak militer adalah memastikan tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan.

“Yang tidak boleh adalah pendidikan disertai dengan cara mengganggu fisik, itu yang tidak boleh,” kata dia.

“Komnas HAM pakai aturan apa? Ketika saya bilang sepanjang tidak mengganggu fisik, pendidikan bagus, di dunia ini atau di bawah kolong langit ini yang namanya pendidikan itu ya benar,” sambung Menteri HAM.

Natalius Pigai meminta mengartikan pendidikan ala Jawa Barat ini hanya memindahkan tempat belajar bukan mengandalkan TNI sebagai pendidik karena bukan bagian dari institusi pendidikan.

“Kalau kegiatan contoh, kegiatan-kegiatan yang kita adakan di tempat aula-aula itu apa, itu cuma tempat, sekarang orang kawin, kan kita juga di tempat perkawinan, wisuda di universitas, kegiatan, seminar, diskusi, cuma tempat itu,” ucapnya.

Justru Pigai menilai ini sebagai upaya menyiapkan generasi muda, dimana dalam kuliah umumnya Pigai juga menekankan langkah-langka menyiapkan sumber daya manusia menuju 2045.

“Bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang bagus, keterampilan yang baik, etika, moral, mental yang bagus untuk menyongsong 2045, karena 2035 kita sudah go global,” ujarnya.

BALI, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yaitu mengirim siswa nakal ke barak militer adalah pendidikan yang bagus.

“Ketika Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kebijakan yang mau terkait dengan sebagaimana yang dilihat saat ini (mengirim siswa nakal ke barak militer), ya itu kan pendidikan yang bagus,” kata Pigai seperti dilansir dari Antara, Sabtu (10/5/2025) malam.

Pigai menambahkani kebijakan Dedi Mulyadi adalah bagian dari mempersiapkan generasi muda.

Membawa siswa ke barak militer menurutnya bagus untuk pendidikan mental, karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab, sehingga ini tidak melanggar hak asasi manusia.

“Sekarang pertanyaannya, kalau pendidikan itu baik atau tidak baik, pendidikan itu melanggar tidak, dalam konstitusi kita pendidikan itu hak sekaligus kewajiban, jadi pemerintah bertanggung jawab mendidik, pemerintah bertanggung jawab menghadirkan pendidikan yang berkualitas, yang baik, membentuk karakter mental, moral, disiplin, dan tanggung jawab,” ujar Pigai.

Disinggung soal banyaknya penolakan atas kebijakan Jawa Barat seperti dari Komnas HAM dan pakar-pakar psikologi, bagi Pigai justru penolak yang harus dipertanyakan landasannya.

Pigai menilai yang terpenting dari kebijakan mengirim siswa nakal ke barak militer adalah memastikan tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan.

“Yang tidak boleh adalah pendidikan disertai dengan cara mengganggu fisik, itu yang tidak boleh,” kata Pigai.

“Komnas HAM pakai aturan apa? Ketika saya bilang sepanjang tidak mengganggu fisik, pendidikan bagus, di dunia ini atau di bawah kolong langit ini yang namanya pendidikan itu ya benar,” sambung Pigai.

Natalius Pigai meminta mengartikan pendidikan ala Jawa Barat ini hanya memindahkan tempat belajar bukan mengandalkan TNI sebagai pendidik karena bukan bagian dari institusi pendidikan.

“Kalau kegiatan contoh, kegiatan-kegiatan yang kita adakan di tempat aula-aula itu apa, itu cuma tempat, sekarang orang kawin, kan kita juga di tempat perkawinan, wisuda di universitas, kegiatan, seminar, diskusi, cuma tempat itu,” ucapnya.

Justru Pigai menilai ini sebagai upaya menyiapkan generasi muda, dalam kuliah umumnya Pigai juga menekankan langkah-langka menyiapkan sumber daya manusia menuju 2045.

“Bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang bagus, keterampilan yang baik, etika, moral, mental yang bagus untuk menyongsong 2045, karena 2035 kita sudah go global,” ujarnya.

JAKARTA, iNewstangsel.id - Dalam suasana penuh kehangatan, Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) sukses menggelar acara Halal Bihalal 2025 di Hotel Kempinski, Jakarta. Mengusung tema "Dari Hati ke Hati Mewujudkan Soliditas", acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan merumuskan langkah strategis bagi masa depan profesi advokat di Indonesia. Ketua Umum PERADI SAI, Juniver Girsang, menyerukan perlunya terobosan besar demi kemajuan dan kualitas para pengacara di tanah air.

Juniver Girsang selama hampir satu dekade ini gigih membangun jembatan komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai organisasi advokat serta pihak pemerintah terkait. Upaya ini termasuk menjalin hubungan baik dengan Menkopolhukam dan Menteri Hukum dan HAM. Salah satu gagasan visioner yang terus diperjuangkannya adalah pembentukan Dewan Advokat Nasional, sebagai transformasi dari sistem single bar menuju sistem multi bar yang lebih inklusif. 

"Kita butuh perubahan. Sudah saatnya Undang-Undang Advokat mengakomodasi banyak organisasi dalam satu sistem yang jelas, dengan kode etik dan Dewan Kehormatan Bersama," tegas Juniver, dalam keterangannya, Sabtu (10/5/2025).

Lebih lanjut, Juniver menyoroti berbagai tantangan dalam menyatukan organisasi advokat yang beragam, termasuk ego sektoral dan kepentingan tersembunyi yang masih menghambat proses perubahan. Ia menekankan bahwa pembentukan Dewan Advokat Nasional krusial untuk memastikan pendidikan, kode etik, dan pengawasan profesi advokat berjalan secara efektif dan profesional. Langkah awal menuju perubahan ini telah dimulai dengan pembentukan Dewan Kehormatan Bersama, yang rencananya akan segera diajukan ke DPR sebagai bagian dari revisi Undang-Undang Advokat.

Acara Halal Bihalal PERADI SAI 2025 berlangsung meriah dengan tausyiah yang disampaikan oleh Ust. Adiwarman Azwar Karim. Lebih dari 450 peserta hadir, termasuk anggota PERADI SAI dari seluruh Indonesia serta tamu undangan dari berbagai instansi penting negara. Kehadiran perwakilan dari Mabes Polri, Mahkamah Agung, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, hingga Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Pol. Purn. Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, semakin memperkuat semangat kebersamaan dan soliditas di antara para advokat.

Mengusung semangat persatuan "Dari Hati ke Hati Mewujudkan Soliditas", PERADI SAI terus menunjukkan komitmennya dalam mempererat tali persaudaraan, meningkatkan profesionalisme anggotanya, serta menumbuhkan kepedulian sosial di lingkungan profesi advokat Indonesia. Tradisi keberagaman dan toleransi menjadi ciri khas PERADI SAI dalam setiap penyelenggaraan acara. Tahun ini, panitia Halal Bihalal kembali dipimpin oleh anggota yang beragama Nasrani, melanjutkan tradisi inklusif di mana sebelumnya panitia Natal juga dipimpin oleh anggota yang beragama Islam.

Ketua panitia Halal Bihalal, Martin Patrick Nagel, menyampaikan bahwa acara ini adalah momentum penting untuk memperkuat landasan semangat kerja sama yang tulus, kekompakan, keharmonisan, dan saling mendukung di antara para advokat. Selain mempererat silaturahmi, PERADI SAI juga menunjukkan kepedulian sosialnya melalui pemberian bantuan kepada panti asuhan dan Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pondok Bambu. 

Editor : Aris

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk menyalurkan beasiswa bagi pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).

Dia juga meminta pemda agar membuat program peningkatan kapasitas bagi pegawai yang dapat dididik oleh PTN-BH. Menurutnya, banyak Pemda telah memberikan beasiswa kepada pelajar untuk melanjutkan studi ke PTN-BH.

"Karena beasiswa ini memang salah satu program hampir semua kepala daerah itu memberikan beasiswa, di antaranya beasiswa lulusan SMU, SMK, untuk masuk PTN-BH," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5/2025).

Dalam acara Silaturahmi dan Rapat Kerja Forum Majelis Wali Amanat (MWA) PTN-BH 2025 di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) Jumat (9/5), Tito Karnavian juga mendorong pemda untuk bekerja sama dengan PTN-BH dalam peningkatan kapasitas pegawai. Sebab, dia menilai Pemda memerlukan pegawai dengan kapasitas atau keahlian tertentu. Beberapa Pemda diketahui telah menjalankan program tersebut.

"Kalau di polisi kan wajib untuk penyidik harus sarjana hukum. Makanya polisi sangat agresif membangun hubungan dan kerja sama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta," ujarnya.

Dia menjelaskan pemberian beasiswa, baik kepada masyarakat maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Beasiswa untuk PNS masuk dalam anggaran belanja jasa, sementara beasiswa pendidikan masyarakat masuk dalam anggaran belanja barang dan jasa. Adapun beasiswa untuk pendidikan masyarakat miskin termasuk dalam anggaran bantuan sosial.

Namun, dia mengingatkan agar dapat bekerja sama dengan Pemda, PTN-BH perlu meningkatkan kualitasnya sehingga lebih unggul dibanding perguruan tinggi lainnya. Sebab, dia meyakini Pemda hanya akan bersedia menjalin kerja sama jika PTN-BH mampu menawarkan program yang menarik dengan biaya terjangkau.

"Hukum market berlaku, yang produknya lebih berkualitas, harga lebih murah, itu mau dipakai pasti oleh Pemda," ujarnya.

Sebelumnya, ia memaparkan lima peran utama yang dapat dilakukan Pemda dalam mendukung pengembangan PTN-BH, yaitu memberikan dana hibah, membantu pembangunan infrastruktur di dalam dan sekitar lingkungan PTN-BH, menyediakan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, meningkatkan kapasitas aparatur Pemda melalui pendidikan di PTN-BH, serta menjalin kerja sama dalam bidang penelitian dan program-program kreatif.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada tiga korban dan empat saksi dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan, kekerasan seksual yang terjadi dalam kasus ini masuk dalam kategori relasi kuasa yang membuat korban tidak berdaya.

“Relasi kuasa yang terjadi dunia medis menyangkut pengetahuan, profesi dokter dimana masyarakat memahami dokter tidak akan melakukan tindakan kekerasan seksual,” kata Nurherwati dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5/2025).

Keputusan diterimanya permohonan berdasarkan Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada Senin, 5 Mei 2025.

Seluruh terlindung mendapatkan perlindungan Pemenuhan Hak Prosedural berupa pendampingan di persidangan.

Kemudian, bagi tiga terlindung yang berstatus hukum sebagai saksi korban, bentuk perlindungan berbeda-beda sesuai dengan permohonan yang mereka ajukan.

Selain mendapat pemenuhan hak prosedural, korban berusia 21 tahun juga mendapat layanan perhitungan restitusi, Korban usia 24 tahun mendapat pemenuhan hak atas informasi berupa perkembangan penanganan kasus, dan korban usia 31 tahun mendapat rehabilitasi psikologis dan hak atas informasi.

Nurherwati lantas berharap agar hukuman terhadap tersangka lebih berat karena profesinya yang seharusnya menjadi pemberi layanan hak dasar warga negara atas kesehatan dan ditambah dilakukan kepada lebih dari satu orang.

Dia juga menegaskan, perlunya setiap instansi menghadirkan standar operasional pencegahan tindak pidana kekerasan seksual saat merekrut pegawai.

“Salah satu yang dapat dilakukan dengan menelusuri seseorang apakah pernah menjadi pelaku kekerasan seksual atau tidak,” ujarnya.

Sebelumnya, LPSK melakukan langkah proaktif menjangkau korban pada 10 April 2025.

LPSK turun ke lapangan menjangkau saksi dan korban dan melakukan penelaahan serta berkoordinasi dengan Kanit PPA Polda Jabar, Penyidik PPA Polda Jabar, dan UPTD PPA Kota Bandung.

Sebagai informasi, hingga April 2025, untuk perkara kekerasan seksual LPSK sudah melakukan langkah proaktif sebanyak 26 kasus dan perlindungan darurat sebanyak 55 kasus. Sementara itu, jumlah terlindung dari tindak pidana kekerasan seksual pada triwulan I tahun 2025 sebanyak 1.173 orang.

Data permohonan perlindungan LPSK 2024 terkait kasus kekerasan seksual tertinggi datang dari wilayah Jawa Barat, baik terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada dewasa maupun anak.

Dalam kategori kekerasan seksual terhadap anak, tercatat 172 kasus berdasarkan wilayah hukum dan 159 kasus berdasarkan domisili.

Pada kategori kekerasan seksual dewasa, Jawa Barat kembali mencatat angka tertinggi, yakni 56 kasus berdasarkan wilayah domisili dan 65 kasus di berdasarkan wilayah hukum.

MUSI RAWAS, iNewsPurwokerto.id - Sebanyak 65 narapidana dari Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, dipindahkan ke Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Sabtu pagi (10/5/2025). Pemindahan ini dilakukan sebagai langkah tegas usai insiden kerusuhan yang terjadi di dalam lapas.

Proses pemindahan berlangsung sejak pukul 06.30 WIB dan dilakukan sepenuhnya melalui jalur darat. Sebanyak empat kendaraan digunakan, terdiri dari dua bus untuk mengangkut para napi dan dua unit Hiace untuk pendamping dan pengamanan.

"Ada 65 warga binaan yang dipindahkan melalui jalur darat menggunakan 4 kendaraan, yaitu 2 bus untuk warga binaan dan 2 kendaraan Hiace," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumsel, Erwedi Suprianto dikutip dari iNews.id.

Ia menjelaskan bahwa seluruh tahapan pemindahan dilakukan sesuai dengan prosedur keamanan yang ketat. Salah satu langkah unik yang diambil adalah mewajibkan seluruh narapidana menggunakan popok dewasa (pampers) selama perjalanan.

Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi gangguan atau risiko keamanan selama di perjalanan, karena bus tidak akan berhenti.

"Seluruhnya kita arahkan ke Nusakambangan tidak ada yang dititipkan di tempat lain, 65 warga binaan juga sudah menggunakan pampers untuk mengantisipasi karena kita tidak berhenti ke toilet dan sebagainya karena kita juga memiliki SOP supaya tidak menimbulkan kerawanan," ujarnya.

Erwedi mengungkapkan bahwa para narapidana yang dipindahkan ini merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kerusuhan, termasuk di antaranya bandar narkoba, provokator, hingga perusak fasilitas lapas.

Sebelum dipindahkan ke Pulau Nusakambangan, 65 narapidana tersebut terlebih dahulu dikumpulkan di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau untuk pendataan dan persiapan akhir.

Proses pemindahan ini mendapat pengawalan ekstra ketat dari personel Batalyon B Pelopor Petanang, anggota Satuan Samapta Polres Musi Rawas, serta petugas dari Kemenkumham Sumsel dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Editor : Aryo Arbi

MUSI RAWAS, iNews.id - Sebanyak 65 narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel) dipindahkan ke Nusakambangan, Jawa Tengah, Sabtu (10/5/2025) pagi. Saat pemindahan, mereka memakai pampers.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumsel, Erwedi Suprianto menjelaskan, proses pemindahan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). 

"Seluruhnya kita arahkan ke Nusakambangan tidak ada yang dititipkan di tempat lain, 65 warga binaan juga sudah menggunakan pampers untuk mengantisipasi karena kita tidak berhenti ke toilet dan sebagainya karena kita juga memiliki SOP supaya tidak menimbulkan kerawanan," ujar Erwedi, Sabtu (10/5/2025).

Dia menuturkan, pemindahan puluhan narapidana tersebut merupakan menyusul kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti. Proses pemindahan, kata dia dimulai pukul 06.30 WIB.

"Ada 65 warga binaan yang dipindahkan melalui jalur darat menggunakan 4 kendaraan, yaitu 2 bus untuk warga binaan dan 2 kendaraan Hiace," tuturnya.

Menurutnya, narapidana yang dipindahkan merupakan individu yang terlibat langsung dalam kerusuhan, termasuk bandar narkoba, provokator dan pelaku perusakan fasilitas lapas. 

Sebelum dipindahkan ke Nusakambangan, lanjut dia ke-65 warga binaan tersebut dikumpulkan terlebih dahulu di Lapas Kelas II A Lubuklinggau.

Proses pemindahan ini mendapatkan pengawalan ketat dari personel Batalyon B Pelopor Petanang, Satuan Samapta Polres Musi Rawas, serta petugas dari Kanwil Kemenkumham Sumsel dan Ditjenpas. 

Editor: Kurnia Illahi

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) resmi memberikan perlindungan kepada tiga korban dan empat saksi dalam kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan seorang dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan bahwa kekerasan seksual dalam kasus ini termasuk dalam relasi kuasa yang membuat korban tidak berdaya.

"Relasi kuasa yang terjadi dunia medis menyangkut pengetahuan, profesi dokter. Dalam hal ini, masyarakat memahami dokter tidak akan melakukan tindakan kekerasan seksual,” kata Nurherwati dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Keputusan pemberian perlindungan diambil dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada hari Senin, 5 Mei 2025.

Ketiga korban yang berstatus saksi korban mendapat bentuk perlindungan berbeda sesuai dengan permohonan masing-masing. Korban FH menerima pendampingan hukum dan layanan perhitungan restitusi.

Korban N memperoleh hak atas informasi berupa perkembangan penanganan kasus. Sementara itu, korban F mendapat layanan rehabilitasi psikologis dan hak atas informasi.

LPSK juga telah melakukan langkah proaktif sejak 10 April 2025 untuk menjangkau korban dan saksi melalui koordinasi dengan Kanit PPA Polda Jawa Barat, penyidik PPA, dan UPTD PPA Kota Bandung.

Nurherwati berharap hukuman terhadap tersangka lebih berat karena profesinya yang seharusnya menjadi pemberi layanan hak dasar warga negara atas kesehatan dan ditambah dilakukan kepada lebih dari satu orang.

Ia juga memandang perlu setiap instansi menghadirkan standar operasional pencegahan tindak pidana kekerasan seksual saat merekrut pegawai.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) resmi memberikan perlindungan kepada tiga korban dan empat saksi dalam kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan seorang dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan bahwa kekerasan seksual dalam kasus ini termasuk dalam relasi kuasa yang membuat korban tidak berdaya.

"Relasi kuasa yang terjadi dunia medis menyangkut pengetahuan, profesi dokter. Dalam hal ini, masyarakat memahami dokter tidak akan melakukan tindakan kekerasan seksual,” kata Nurherwati dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Keputusan pemberian perlindungan diambil dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada hari Senin, 5 Mei 2025.

Ketiga korban yang berstatus saksi korban mendapat bentuk perlindungan berbeda sesuai dengan permohonan masing-masing. Korban FH menerima pendampingan hukum dan layanan perhitungan restitusi.

Korban N memperoleh hak atas informasi berupa perkembangan penanganan kasus. Sementara itu, korban F mendapat layanan rehabilitasi psikologis dan hak atas informasi.

LPSK juga telah melakukan langkah proaktif sejak 10 April 2025 untuk menjangkau korban dan saksi melalui koordinasi dengan Kanit PPA Polda Jawa Barat, penyidik PPA, dan UPTD PPA Kota Bandung.

Nurherwati berharap hukuman terhadap tersangka lebih berat karena profesinya yang seharusnya menjadi pemberi layanan hak dasar warga negara atas kesehatan dan ditambah dilakukan kepada lebih dari satu orang.

Ia juga memandang perlu setiap instansi menghadirkan standar operasional pencegahan tindak pidana kekerasan seksual saat merekrut pegawai.

"Salah satu yang dapat dilakukan dengan menelusuri seseorang apakah pernah menjadi pelaku kekerasan seksual atau tidak," tambahnya.

Sebagai informasi, hingga April 2025 untuk perkara kekerasan seksual LPSK sudah melakukan langkah proaktif sebanyak 26 kasus dan perlindungan darurat sebanyak 55 kasus. Sementara itu, jumlah terlindung dari tindak pidana kekerasan seksual pada Triwulan I 2025 sebanyak 1.173 orang.

Data permohonan perlindungan LPSK 2024 terkait dengan kasus kekerasan seksual tertinggi datang dari wilayah Jawa Barat, baik terhadap kekerasan seksual yang terjadi terhadap orang dewasa maupun anak-anak.

Dalam kategori kekerasan seksual terhadap anak, tercatat 172 kasus berdasarkan wilayah hukum dan 159 kasus berdasarkan domisili.

Pada kategori kekerasan seksual dewasa, Jawa Barat kembali mencatat angka tertinggi, yakni 56 kasus berdasarkan wilayah domisili dan 65 kasus di berdasarkan wilayah hukum.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: LPSK lindungi korban kekerasan seksual dokter PPDS di Bandung