Bangunan ini akan memiliki peran yang strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman terorisme

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan sedang merencanakan pembangunan gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional di wilayah Jakarta.

Kepala Biro Umum BNPT sekaligus Ketua Tim Teknis Pembangunan Pusat Kesiapsiagaan Nasional Marsma TNI Fanfan Infansyah mengatakan keberadaan Pusat Kesiapsiagaan Nasional akan berperan strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional dan meningkatkan daya tahan nasional atau national resilience.

"Bangunan ini akan memiliki peran yang strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman terorisme serta untuk membangun national resilience sebagai upaya pencegahan dan mengatasi ancaman terorisme," kata Fanfan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan pembangunan gedung yang direncanakan dimulai tahun 2025 di wilayah Jakarta Barat itu tidak hanya menjadi bagian dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional, tetapi juga bagian dari upaya BNPT untuk menjadi pusat koordinasi dan orang yang kembali dari rehabilitasi (returnees).

Kawasan tersebut, kata dia, kelak juga akan menjadi pusat pelayanan asesmen koordinasi aparat penegak hukum, kegiatan kontra-radikalisasi, hingga pemulihan korban tindak pidana terorisme.

"Gedung ini sekaligus menjadi simbol integrasi strategi nasional. Sarana prasarana yang akan dibangun bukan hanya untuk memperkuat kesiapsiagaan, tapi juga menjadi pusat koordinasi dan rehabilitasi para returnees," ucap dia menambahkan.

Kesiapsiagaan nasional dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada warga negara Indonesia (WNI) sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Hal tersebut dimaknai bahwa negara melindungi semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat hingga nilai-nilai bangsa yang harus dipertahankan.

Salah satu penjabaran dalam perlindungan yang diberikan Pemerintah kepada warganya diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai payung hukum bagi Pemerintah melalui kesiapsiagaan nasional dalam penanggulangan terorisme.

Kesiapsiagaan nasional dilaksanakan oleh Pemerintah dan dikoordinasikan oleh BNPT, di antaranya dalam aspek pemberdayaan masyarakat.

Dalam payung hukum tersebut, BNPT diamanatkan untuk melakukan pencegahan terorisme melalui tiga hal, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Kesiapsiagaan nasional yang dimaksud dalam UU tersebut, yaitu siap siaga seluruh elemen masyarakat dari ancaman aksi terorisme dan bahaya paham radikal terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Polri terus berusaha mewujudkan zero attack terorisme. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap bahwa zero attack terorisme bisa berdampak pada kepercayaan publik internasional (international trust).

Pemaparan ini disampaikan Jenderal Sigit dalam rilis akhir tahun 2024. Jenderal Sigit menjelaskan bahwa zero attack terorisme bisa diwujudkan dengan pengamanan pelaku teror sebelum beraksi.

"Dalam rangka mewujudkan zero attack terkait terorisme, Polri terus melakukan Preventive Strike dengan mengamankan para pelaku teror sebelum melakukan aksinya," kata Jenderal Sigit di Ruang Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

Dia membeberkan bahwa sepanjang 2023-2024 ada 202 tersangka terorisme yang diamankan. Tindakan ini, lanjutnya, bisa berdampak signifikan terhadap peningkatan international trust Indonesia.

"Sepanjang tahun 2023 sampai dengan 2024, kami berhasil mengamankan 202 tersangka yang dapat mengancam kelancaran berbagai kegiatan masyarakat, termasuk agenda internasional. Keberhasilan tersebut telah berdampak signifikan terhadap peningkatan international trust Indonesia di mata dunia," katanya.

Dia menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku terorisme juga memperkuat hubungan instansi dalam dan luar negeri. Polri saat ini sudah menjalin kerjasama dengan 11 kementerian dan lembaga.

"Kemudian, untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku terorisme, Polri juga terus memperkuat hubungan dengan instansi dari dalam dan luar negeri. Sampai saat ini, Polri telah menjalin Kerjasama dengan 11 Kementerian/Lembaga maupun stakeholder luar negeri dan 6 Kementerian/Lembaga dalam negeri," jelasnya.

Kapolri menegaskan bahwa upaya ini dilakukan demi memerangi tindak terorisme. Hal ini juga menjadi bukti kesetiaan terhadap nilai Pancasila.

"Tentunya seluruh upaya yang kami lakukan dalam memerangi tindakan terorisme menjadi bukti bahwa kami akan selalu setia menjaga tetap teguhnya Pancasila di bumi nusantara," ujarnya.

Simak juga Video 'BNPT Ungkap Aplikasi Pesan yang Paling Disukai Teroris':

[Gambas:Video 20detik]

(rdp/dhn)

SIDOARJO, iNewsSurabaya.id – Lapas Surabaya kembali berhasil mengembalikan narapidana kasus terorisme (napiter) ke pangkuan ibu pertiwi di penghujung tahun 2024 ini. Lima orang napiter sekaligus menyatakan ikrar dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Tahun ini total sudah ada 14 orang napiter dari Lapas I Surabaya yang menyatakan ikrar setia kepada NKRI," ujar Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim, Heri Azhari, Selasa (31/12).

Sebelumnya, awal tahun ini, tepatnya pada 18 Januari 2024 lalu, sembilan napiter di lapas yang terletak di Porong, Sidoarjo itu juga menyatakan ikrar ke NKRI. Hal ini tentu menjadi capaian positif terhadap program pembinaan di lapas yang dipimpin Jayanta itu.

“Kami berharap hal ini mampu menjadi awal untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang berkontribusi positif bagi bangsa, demi mewujudkan cita-cita bersama dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI” harap Heri.

Heri mengapresiassi keberhasilan pembinaan kepada narapidana Lapas Kelas I Surabaya. Dengan pernyataan ikrar setia kepada NKRI ini berarti warga binaan siap untuk mencintai NKRI dan bersama-sama menjaga Pancasila dengan menghargai perbedaan yang ada. 

"Ini adalah tanda bahwa napiter telah memahami bahwa Pancasila bukan hanya berkedudukan sebagai dasar Negara Republik Indonesia tetapi juga sebagai ideologi nasional, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan pemersatu bangsa," urainya.

Sementara itu, Kalapas Surabaya Jayanta menegaskan pengucapan ikrar setia kepada NKRI itu tidak hanya formalitas semata. Tetapi ikrar ini benar-benar membuktikan perbuatan dan tingkah laku napiter sesuai dengan ideologi NKRI, yaitu Pancasila.

"Sejak dipindahkan dari Rutan Cikeas ke Lapas Surabaya pada 21 November 2024 lalu, mereka dengan konsisten mengikuti maupun mendukung program pembinaan kemandirian atau ketrampilan yang diberikan, serta mereka cepat berbaur dengan petugas maupun warga binaan yang lainnya," jelas Jayanta.

Jayanta juga mengapresiasi kepada semua pihak karena keberhasilan dalam memberikan pembinaan. Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari peran aktif sinergi dari petugas wali napiter, TNI/POLRI, BNPT, eks warga binaan yang tergabung dalam lingkar perdamaian, maupun stakeholder lainnya yang terus menjalin sinergi, maupun pendampingan.

"Ini jadi salah satu bentuk kolaborasi kami dengan pihak eksternal untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi lapas dalam upaya deradikalisasi," terangnya.

Editor : Arif Ardliyanto

Saya melihat yang paling bahaya itu adalah media sosial, pemerintah dalam hal ini BNPT maupun juga aparat penegak hukum apabila di dalam media sosial tersebut ada sesuatu yang menjurus hal-hal yang negatif tentang terorisme tentunya, langsung aja kit

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) perkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk memperbanyak ruang lintas agama sebagai salah satu strategi pencegahan radikal terorisme.

Menurutnya, strategi soft approach yang dilakukan BNPT, seperti berdialog dengan masyarakat, lintas agama, kontra narasi ini tidak hanya dapat mencegah terorisme, namun mampu mendorong kepercayaan publik untuk berinvestasi, menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Inilah satu rumusan baru yang perlu menjadi contoh yang baik, dan sejuk. Harapannya juga di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo Subianto agar Indonesia tetap kondusif, agar masyarakat bisa terus melakukan pertumbuhan ekonomi,” kata Rinto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan dialog kebangsaan dengan pemuka lintas agama merupakan cerminan baik di mana tidak hanya mampu menangkal paham paham radikal, namun bisa membangun kepercayaan antara satu sama lain.

Selain itu, menjalin persaudaraan dan persatuan untuk menjawab persoalan-persoalan bangsa dengan mengedepankan kebinekaan.

Oleh karena itu, legislator asal Karanganyar ini mendorong BNPT dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah baik gubernur maupun bupati, wali kota untuk terus melakukan dialog-dialog kebangsaan.

“Nanti tokoh lintas agama bisa menjadikan promosi (key opinion leader) untuk meyakinkan kepada masyarakat Indonesia tetap NKRI, dalam menjaga persatuan dan kesatuan," ujarnya.

Rinto juga menekankan BNPT dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Adapun pilar tersebut menjadi dasar BNPT untuk melakukan dialog kebangsaan dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang 1945.

"Bhinneka Tunggal Ika adalah keberagaman yang kita miliki, dan NKRI adalah harga mati yang harus kita jaga,” jelas Rinto.

Dirinya pun menambahkan BNPT sebagai badan koordinator dalam penanggulangan terorisme, harus terus meningkatkan koordinasi bersama stakeholder untuk memitigasi propaganda ideologi asing, ideologi ekstrem, radikal di media online yang bisa menyebabkan seseorang terpapar paham radikal terrorism atau self-radicalization.

Hal ini terutama fokus bagaimana memitigasi self-radicalization kepada kelompok rentan, yakni perempuan, anak dan remaja.

“Saya melihat yang paling bahaya itu adalah media sosial, pemerintah dalam hal ini BNPT maupun juga aparat penegak hukum apabila di dalam media sosial tersebut ada sesuatu yang menjurus hal-hal yang negatif tentang terorisme tentunya, langsung aja kita cut, di take down,” tuturnya.

Rinto berharap di tahun 2025 ini, ruang perjumpaan lintas agama semakin banyak, memperkuat kerukunan umat beragama, sehingga mampu meredam berbagai konflik dan membuat masyarakat tidak mudah terpapar propaganda transnasional.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ketua Pusat Riset Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) Sapto Priyanto memandang pendampingan yang berkelanjutan atau terus-menerus diperlukan bagi mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI).

“Dengan melibatkan semua unsur pemerintah dan masyarakat,” kata Sapto saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Menurut dia, perlu pelibatan ahli dalam penyusunan peta panduan untuk pendampingan para mantan anggota JI.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Densus 88 Antiteror Polri berencana membuat peta panduan untuk pendampingan dan pembinaan kepada mantan anggota JI.

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan bahwa upaya tersebut merupakan kewajiban negara dalam menjaga warganya agar tetap berada di pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kewajiban negara untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mantan anggota JI juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan catatan BNPT, 1.315 mantan anggota JI telah berikrar setia kepada NKRI di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (22/12), sehingga menandakan organisasi terlarang itu pun resmi bubar.

Ribuan orang mantan anggota Jamaah Islamiyah dari Keresidenan Surakarta, Kedu, dan Semarang mendeklarasikan pembubaran diri di Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 21 Desember 2024.

Deklarasi yang dibacakan bersama-sama tersebut, salah satunya mendukung (sami'na wa atho'na) terhadap pembubaran Al-Jamaaj Al-Islamiyah di Bogor, Jawa Barat, pada 30 Juni 2024.

Selain itu, pada deklarasi tersebut, sekitar 1.400 orang perwakilan mantan anggota Jamaah Islamiyah siap kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan terlibat aktif mengisi kemerdekaan serta menjauhkan diri dari paham dan kelompok ekstrem atau tatharruf.

Mereka juga menyatakan siap mengikuti peraturan hukum yang berlaku di NKRI, serta berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan hal-hal yang merupakan konsekuensi logis.

Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Polri Inspektur Jenderal Polisi Sentot Prasetyo mengapresiasi tokoh-tokoh yang telah berdedikasi mengajak mantan anggota Jamaah Islamiyah untuk berjihad yang sesungguhnya, yakni membela bangsa dan negara.

"Bersama dengan ini kami telah melakukan sosialisasi pembubaran Jamaah Islamiyah di berbagai titik di seluruh Indonesia. Kami telah menyaksikan bahwa mereka telah menunjukkan komitmen untuk sepenuhnya kembali ke NKRI," katanya.

Sentot mengatakan deklarasi tersebut tidak hanya memberikan makna mendalam pada komitmen mereka, tetapi juga menjadi simbol nyata sinergi pemerintah dan masyarakat untuk merawat persatuan dan keutuhan negara dan bangsa.

"Kegiatan yang kami laksanakan pada hari ini bukan sekadar seremonial pembacaan ikrar kembali ke NKRI, tetapi juga kegiatan ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir dan dengan tangan terbuka menyambut kembalinya mereka yang menjadi bagian penting dari Indonesia yang kita cintai," katanya.

"Mudah-mudahan langkah empat warga binaan kita ini ke depannya akan diikuti oleh napiter lainnya,"

Bandarlampung (ANTARA) - Empat warga binaan terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandarlampung, Rajabasa mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Lampung Kusnali dalam keterangannya di Bandarlampung, Rabu, mengatakan empat warga binaan terorisme yang telah mengucapkan ikrar setia kepada NKRI tersebut diantaranya M Arifin, Teuku Maulizansyah, Afrizal, dan Supriatin.

"Mudah-mudahan langkah empat warga binaan kita ini ke depannya akan diikuti oleh napiter lainnya," katanya.

Dia melanjutkan, di Lampung sendiri ada sebanyak 16 warga binaan kasus terorisme yang tersebar di lima Unit Pelaksana Teknis (UPT), diantaranya Bandarlampung, Kotabumi, Gunung Sugih, dan Kota Agung.

"Dari 16 warga binaan terorisme ini sebelum empat orang yang hari ini mengucapkan ikrar setia pada NKRI, tujuh lainnya telah terlebih dahulu melakukannya," kata dia.

Ia mengatakan pelaksanaan ikrar warga binaan terorisme tersebut merupakan keberhasilan dari upaya bersama antara Lapas, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Densus 88.

"Semua pihak terlibat dalam proses pembinaan yang intensif untuk mengubah pandangan para warga binaan tersebut. Dalam hal ini saya juga mengucapkan terima kasih atas kolaborasi dalam membina para warga binaan kasus terorisme. Semoga ini menjadi ladang ibadah bagi kita semua dan mudah-mudahan langkah empat warga binaan ini ke depannya akan diikuti oleh napiter lainnya," katanya.

Kepala Lapas Kelas I Bandarlampung, Saiful Sahri menyampaikan rasa syukur atas hasil pembinaan yang telah dilakukan bersama dengan stakeholder terkait.

Menurut dia, ikrar setia pada NKRI yang dilakukan oleh empat warga binaan tersebut merupakan langkah positif yang diharapkan dapat menjadi titik balik bagi warga binaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih cinta kepada tanah air.

"Semoga mereka bisa istiqomah dan terus berkembang menjadi manusia yang baru. Saya berharap ini adalah awal yang baik untuk mereka," kata dia.

Pewarta: Agus Wira Sukarta/Damiri
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

"Mudah-mudahan langkah empat warga binaan kita ini ke depannya akan diikuti oleh napiter lainnya,"

Bandarlampung (ANTARA) - Empat warga binaan terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandarlampung, Rajabasa mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Lampung Kusnali dalam keterangannya di Bandarlampung, Rabu, mengatakan empat warga binaan terorisme yang telah mengucapkan ikrar setia kepada NKRI tersebut diantaranya M Arifin, Teuku Maulizansyah, Afrizal, dan Supriatin.

"Mudah-mudahan langkah empat warga binaan kita ini ke depannya akan diikuti oleh napiter lainnya," katanya.

Dia melanjutkan, di Lampung sendiri ada sebanyak 16 warga binaan kasus terorisme yang tersebar di lima Unit Pelaksana Teknis (UPT), diantaranya Bandarlampung, Kotabumi, Gunung Sugih, dan Kota Agung.

"Dari 16 warga binaan terorisme ini sebelum empat orang yang hari ini mengucapkan ikrar setia pada NKRI, tujuh lainnya telah terlebih dahulu melakukannya," kata dia.

Ia mengatakan pelaksanaan ikrar warga binaan terorisme tersebut merupakan keberhasilan dari upaya bersama antara Lapas, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Densus 88.

"Semua pihak terlibat dalam proses pembinaan yang intensif untuk mengubah pandangan para warga binaan tersebut. Dalam hal ini saya juga mengucapkan terima kasih atas kolaborasi dalam membina para warga binaan kasus terorisme. Semoga ini menjadi ladang ibadah bagi kita semua dan mudah-mudahan langkah empat warga binaan ini ke depannya akan diikuti oleh napiter lainnya," katanya.

Kepala Lapas Kelas I Bandarlampung, Saiful Sahri menyampaikan rasa syukur atas hasil pembinaan yang telah dilakukan bersama dengan stakeholder terkait.

Menurut dia, ikrar setia pada NKRI yang dilakukan oleh empat warga binaan tersebut merupakan langkah positif yang diharapkan dapat menjadi titik balik bagi warga binaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih cinta kepada tanah air.

"Semoga mereka bisa istiqomah dan terus berkembang menjadi manusia yang baru. Saya berharap ini adalah awal yang baik untuk mereka," kata dia.

Pewarta: Agus Wira Sukarta/Damiri
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkap ada 180.954 konten bermuatan terorisme di media sosial. Ada salah satu aplikasi yang paling disukai kelompok teroris. (dir/dir)

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus memantau perkembangan situasi di Suriah usai tumbangnya Bashar al-Assad. Utamanya, terkait ancaman terorisme internasional.

"Terkait kebijakan dalam penanganan terorisme internasional terkait konflik Suriah, BNPT masih wait and see, tergantung pada tiga aspek penilaian," ujar Kelompok Ahli BNPT Bidang Kerja Sama Internasional, Darmansjah Djumala, dalam keterangannya, Selasa, 24 Desember 2024.

Pertama, situasi keamanan Suriah masih sangat rawan, karena masyarakat internasional masih mengamati ke mana orientasi ideologis Hayat Tahrir Al Sham (HTS), pemberontak yang menumbangkan Assad.
"Jika HTS tidak berubah sama seperti saat mereka masih jadi bagian Al Qaeda, sangat mungkin HTS masih melakukan jalan kekerasan dan radikalisme," ujar dia.

Kedua, konsolidasi politik di Suriah masih sangat cair, karena belum terlihat pola rekonsiliasi yang disetujui tiga kelompok negara yang berpengaruh terhadap politik Suriah, yaitu Turki, AS-Israel, dan Iran-Rusia.

Ketiga, sikap masyarakat internasional sangat tergantung pada proses rekonsiliasi kekuatan politik di Suriah. Dalam penilaian Djumala, yang pernah bertugas sebagai Dubes RI untuk Austria dan PBB, dukungan masyarakat internasional diperkirakan akan mengalir ke HTS jika mampu merehabilitasi situasi kemanusiaan, melakukan rekonsiliasi nasional melalui pemilu merangkul semua pihak yang bertikai, dan mengakui hak kaum minoritas di Suriah.

Baca Juga: Ini Upaya BNPT Kembangkan Perekonomian Mitra Deradikalisasi

Djumala melihat ada indikasi positif ke arah itu. Paling tidak ada niat baik HTS untuk melibatkan anggota kabinet rezim lama dalam upaya menyusun pemerintahan transisi.

“Masyarakat internasional sekarang sedang memantau secara seksama kemana arah kebijakan politik pemerintahan transisi," ujar dia.

Jika saja pemerintahan transisi mampu memulihkan situasi keamanan dan kemanusiaan, mengadakan pemilu dengan melibatkan semua kelompok kepentingan dan menghargai hak-hak sipil kaum minoritas, diperkirakan dukungan internasional akan mengalir melegitimasi pemerintahan transisi itu sebagai representasi rakyat Suriah.

Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono, memaparkan menurut Global Terrorism Index (GTI) 2024, Indonesia mengalami perbaikan situasi keamanan. Hal ini ditandai dengan turunnya peringkat dari 24 ke 31 serta perubahan status dari negara medium impacted menjadi negara low impacted terdampak terorisme.

Eddy mengatakan perbaikan peringkat dari medium impact ke low impact mencerminkan adanya perbaikan dalam penanganan terorisme berkat kolaborasi BNPT dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan pencegahan dan mitigasi.

Misalnya, BNPT bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memblokir 180.954 konten bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di ruang siber.

"Konten yang diblokir merupakan propaganda dari jaringan teroris seperti ISIS, HTI, dan JAD yang secara aktif menyebarkan ideologi kekerasan melalui platform digital," ujar dia.

Menurut Global Peace Index (GPI) 2024 situasi keamanan di Indonesia mengalami perbaikan dengan kenaikan 5 peringkat, menjadi 48 dari peringkat 53 pada 2023.

Meski ada perbaikan situasi keamanan, Indonesia harus tetap memberikan perhatian terhadap dinamika perkembangan global, yang berdampak terhadap keamanan Indonesia, terutama terkait dengan situasi politik di Suriah.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri bakal memberikan pendampingan kepada para mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI).

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono menyebut pembinaan dan pendampingan itu akan dilakukan usai para anggota tersebut mendeklarasikan pembubaran JI dan menyatakan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami dengan Densus 88 akan membuat semacam peta jalan (atau) road map untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada mantan-mantan eks JI," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (23/12).

Eddy mengatakan pendampingan dan pembinaan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara sekaligus untuk memastikan mereka untuk tidak kembali bergabung ke jaringan teroris lainnya.

Ia menjelaskan kewajiban itu juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam ketentuan itu, kata dia, pembinaan yang diberikan meliputi wawasan kebangsaan, keagamaan hingga kewirausahaan.

"Kami akan memberikan suatu arahan pelatihan, pendampingan terhadap kegiatan seperti wawasan kebangsaan, kewirausahaan, dan hal-hal yang lain," tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengklaim hal tersebut juga sejalan dengan program Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Serta dalam rangka memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Sebelumnya Jemaah Islamiyah (JI) telah mengumumkan pembubarannya pada tanggal 30 Juni 2024. Deklarasi ini dilakukan oleh 16 tokoh senior JI di Bogor, Jawa Barat, dengan komitmen untuk meninggalkan kekerasan dan ekstremisme serta mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Para mantan anggota JI sepakat untuk mengembangkan ajaran Islam yang damai dan toleran sejalan dengan prinsip-prinsip Ahlussunah wal Jamaah. Lebih dari 100 anggota JI, termasuk tokoh senior dan pimpinan pesantren, menghadiri deklarasi ini.

Deklarasi puncak pembubaran Jemaah Islamiyah berlangsung di Surakarta, Jawa Tengah, pada Sabtu (21/12). Acara itudihadiri ribuan mantan anggota JI dari wilayah Surakarta, Kedu, dan Semarang.

Sebanyak 1.400 perwakilan eks anggota JI menyatakan siap kembali ke pangkuan NKRI, mematuhi hukum yang berlaku, serta berkomitmen untuk menjauhkan diri dari paham dan kelompok ekstrem.

JAKARTA, KOMPAS.com – Posisi Indonesia dalam Indeks Terorisme Global (Global Terrorism Index/GTI) 2024 mengalami perbaikan signifikan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyatakan Indonesia kini berada dalam kategori negara low impacted, dari sebelumnya dalam kategori medium impacted.

"Kita juga bersyukur ya bahwa di dalam laporan Global Terrorism Index Tahun 2024, Indonesia mengalami perbaikan situasi keamanan yang ditandai dengan turunnya peringkat, dari 24 ke 31," kata Eddy dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

Eddy mengatakan, peningkatan indeksi itu menandakan kondisi keamanan semakin membaik. Dia menegaskan pencapaian ini hasil kolaborasi efektif antara BNPT, kementerian/lembaga, serta aparat penegak hukum.

"Ini menunjukkan bahwa Indonesia masuk pada kategori low impact by terrorism. Nah ini yang pencapaian-pencapaian ini adalah berkat daripada kolaboratif, kebersamaan kita, BNPT beserta kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan tadi pencegahan mitigasi," ujar Eddy.

Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto menambahkan angka kematian akibat terorisme juga turun signifikan. Ia menyebut tidak ada kematian akibat terorisme pada 2023, dengan penurunan mencapai 22 persen.

"Satu yang menjadi catatan khusus bagi Indonesia adalah berkurangnya angka kematian akibat terorisme di angka minus 22 persen, berarti tidak ada angka kematian akibat terorisme di Indonesia pada tahun 2023," kata Andhika.

Selain GTI, Eddy mengungkapkan Global Peace Index 2024 mencatat kenaikan peringkat Indonesia hingga lima posisi. Hal ini menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan kondisi damai (high peace).

JAKARTA, KOMPAS.com – Membaiknya peringkat Indonesia dalam Indeks Terorisme Global 2024 diharap berdampak positif kepada bidang ekonomi.

Kepala Badan Nasionalisme Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan, perbaikan peringkat Indonesia dalam Indeks Terorisme dan Indeks Perdamaian Global bisa berdampak positif bagi perkembangan ekonomi negara.

Sebab menurut Eddy, jika iklim keamanan serta iklim ekonomi Indonesia stabil maka memungkinkan terbukanya peluang pertumbuhan.

"Pencapaian-pencapaian ini diharapkan juga akan mempengaruhi iklim ekonomi dan iklim keamanan karena dasarnya adalah keamanan," kata Eddy dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

"Kalau keamanan ini, InsyaAllah, kalau stabil, bisa dikendalikan, ini akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi di Indonesia," sambung Eddy.

Dalam Indeks Terorisme Global 2024, posisi Indonesia naik dari peringkat 24 menjadi 31. Hal itu menunjukkan peningkatan situasi keamanan.

Eddy menyampaikan dampak dari kenaikan peringkat itu adalah Indonesia kini berada dalam kategori negara minim dari dampak terorisme (low impact by terrorism).

Perubahan ini, menurut Eddy, tidak lepas dari sinergi antara BNPT, kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum.

Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto menyebut angka kematian akibat terorisme di Indonesia turun drastis. Pada 2023, tidak tercatat satu pun kematian akibat aksi terorisme, dengan penurunan mencapai 22 persen.

Selain itu, Indeks Perdamaian Global 2024 mencatat Indonesia naik lima peringkat. Kenaikan ini menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan kondisi damai (high peace).