Gunungkidul (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperkuat pemahaman Pancasila bagi masyarakat pesisir dan nelayan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, agar tidak mudah terpengaruh informasi bohong atau hoaks.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Gunungkidul, Rabu, menegaskan bahwa Pancasila adalah konsensus tertinggi yang berlaku dalam kehidupan bernegara.

"Pemahaman Pancasila sangat penting bagi masyarakat pesisir dan nelayan agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh hoaks yang menggunakan argumen keagamaan yang tidak memahami dasar kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Yudian.

Ia mengatakan bahwa Pancasila adalah landasan yang membebaskan manusia dan menolak segala bentuk diskriminasi, termasuk pembersihan etnik. Pemahaman Pancasila harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagi nelayan yang bekerja di laut.

Sebagai bentuk dukungan bagi nelayan, BPIP juga memberikan bantuan berupa alat tangkap ikan dan jaket pelampung untuk meningkatkan keselamatan mereka di laut.

"Kami berharap pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat pesisir dan nelayan semakin meningkat," katanya.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Prakoso mengatakan kegiatan ini diikuti oleh sekitar 300 nelayan dari Pantai Baron dan sekitarnya. BPIP terus berupaya memberikan penguatan pemahaman Pancasila kepada berbagai elemen masyarakat, termasuk nelayan.

“Mereka bukan hanya pencari ikan, tetapi juga pahlawan yang menjaga laut kita. Oleh karena itu, mereka perlu memahami bahwa Indonesia bercita-cita menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” katanya.

Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto menyambut baik kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa BPIP memiliki tugas penting dalam membangun karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila.

“Kami menyambut positif kegiatan ini sebagai upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat pesisir dan nelayan Gunungkidul. Pembinaan ini merupakan tanggung jawab bersama agar nilai-nilai Pancasila semakin mengakar dalam kehidupan bermasyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi, radikalisme, dan intoleransi.

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat.

“Pancasila dilahirkan untuk menjaga persatuan dan mencegah bibit-bibit intoleransi,” kata dia.

Gunungkidul (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperkuat pemahaman Pancasila bagi masyarakat pesisir dan nelayan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, agar tidak mudah terpengaruh informasi bohong atau hoaks.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Gunungkidul, Rabu, menegaskan bahwa Pancasila adalah konsensus tertinggi yang berlaku dalam kehidupan bernegara.

"Pemahaman Pancasila sangat penting bagi masyarakat pesisir dan nelayan agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh hoaks yang menggunakan argumen keagamaan yang tidak memahami dasar kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Yudian.

Ia mengatakan bahwa Pancasila adalah landasan yang membebaskan manusia dan menolak segala bentuk diskriminasi, termasuk pembersihan etnik. Pemahaman Pancasila harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagi nelayan yang bekerja di laut.

Sebagai bentuk dukungan bagi nelayan, BPIP juga memberikan bantuan berupa alat tangkap ikan dan jaket pelampung untuk meningkatkan keselamatan mereka di laut.

"Kami berharap pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat pesisir dan nelayan semakin meningkat," katanya.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Prakoso mengatakan kegiatan ini diikuti oleh sekitar 300 nelayan dari Pantai Baron dan sekitarnya. BPIP terus berupaya memberikan penguatan pemahaman Pancasila kepada berbagai elemen masyarakat, termasuk nelayan.

“Mereka bukan hanya pencari ikan, tetapi juga pahlawan yang menjaga laut kita. Oleh karena itu, mereka perlu memahami bahwa Indonesia bercita-cita menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” katanya.

Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto menyambut baik kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa BPIP memiliki tugas penting dalam membangun karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila.

“Kami menyambut positif kegiatan ini sebagai upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat pesisir dan nelayan Gunungkidul. Pembinaan ini merupakan tanggung jawab bersama agar nilai-nilai Pancasila semakin mengakar dalam kehidupan bermasyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi, radikalisme, dan intoleransi.

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat.

“Pancasila dilahirkan untuk menjaga persatuan dan mencegah bibit-bibit intoleransi,” kata dia.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Gunungkidul (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperkuat pemahaman Pancasila bagi masyarakat pesisir dan nelayan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, agar tidak mudah terpengaruh informasi bohong atau hoaks.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Gunungkidul, Rabu, menegaskan bahwa Pancasila adalah konsensus tertinggi yang berlaku dalam kehidupan bernegara.

"Pemahaman Pancasila sangat penting bagi masyarakat pesisir dan nelayan agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh hoaks yang menggunakan argumen keagamaan yang tidak memahami dasar kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Yudian.

Ia mengatakan bahwa Pancasila adalah landasan yang membebaskan manusia dan menolak segala bentuk diskriminasi, termasuk pembersihan etnik. Pemahaman Pancasila harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagi nelayan yang bekerja di laut.

Sebagai bentuk dukungan bagi nelayan, BPIP juga memberikan bantuan berupa alat tangkap ikan dan jaket pelampung untuk meningkatkan keselamatan mereka di laut.

"Kami berharap pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat pesisir dan nelayan semakin meningkat," katanya.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Prakoso mengatakan kegiatan ini diikuti oleh sekitar 300 nelayan dari Pantai Baron dan sekitarnya. BPIP terus berupaya memberikan penguatan pemahaman Pancasila kepada berbagai elemen masyarakat, termasuk nelayan.

“Mereka bukan hanya pencari ikan, tetapi juga pahlawan yang menjaga laut kita. Oleh karena itu, mereka perlu memahami bahwa Indonesia bercita-cita menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” katanya.

Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto menyambut baik kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa BPIP memiliki tugas penting dalam membangun karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila.

“Kami menyambut positif kegiatan ini sebagai upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat pesisir dan nelayan Gunungkidul. Pembinaan ini merupakan tanggung jawab bersama agar nilai-nilai Pancasila semakin mengakar dalam kehidupan bermasyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi, radikalisme, dan intoleransi.

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat.

“Pancasila dilahirkan untuk menjaga persatuan dan mencegah bibit-bibit intoleransi,” kata dia.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Gunungkidul (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperkuat pemahaman Pancasila bagi masyarakat pesisir dan nelayan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, agar tidak mudah terpengaruh informasi bohong atau hoaks.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Gunungkidul, Rabu, menegaskan bahwa Pancasila adalah konsensus tertinggi yang berlaku dalam kehidupan bernegara.

"Pemahaman Pancasila sangat penting bagi masyarakat pesisir dan nelayan agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh hoaks yang menggunakan argumen keagamaan yang tidak memahami dasar kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Yudian.

Ia mengatakan bahwa Pancasila adalah landasan yang membebaskan manusia dan menolak segala bentuk diskriminasi, termasuk pembersihan etnik. Pemahaman Pancasila harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagi nelayan yang bekerja di laut.

Sebagai bentuk dukungan bagi nelayan, BPIP juga memberikan bantuan berupa alat tangkap ikan dan jaket pelampung untuk meningkatkan keselamatan mereka di laut.

"Kami berharap pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat pesisir dan nelayan semakin meningkat," katanya.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Prakoso mengatakan kegiatan ini diikuti oleh sekitar 300 nelayan dari Pantai Baron dan sekitarnya. BPIP terus berupaya memberikan penguatan pemahaman Pancasila kepada berbagai elemen masyarakat, termasuk nelayan.

“Mereka bukan hanya pencari ikan, tetapi juga pahlawan yang menjaga laut kita. Oleh karena itu, mereka perlu memahami bahwa Indonesia bercita-cita menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” katanya.

Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto menyambut baik kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa BPIP memiliki tugas penting dalam membangun karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila.

“Kami menyambut positif kegiatan ini sebagai upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat pesisir dan nelayan Gunungkidul. Pembinaan ini merupakan tanggung jawab bersama agar nilai-nilai Pancasila semakin mengakar dalam kehidupan bermasyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi, radikalisme, dan intoleransi.

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat.

“Pancasila dilahirkan untuk menjaga persatuan dan mencegah bibit-bibit intoleransi,” kata dia.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebut pengesahan UU TNI memperkokoh ideologi Pancasila. Hal itu sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, DPR mengesahkan revisi Undang-undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis, 20 Maret 2025.

Di dalam UU TNI baru tersebut, ada tiga perubahan penting yaitu Pasal 7 yang mengatur Operasi Militer Selain Perang (OMSP), Pasal 47 terkait penempatan prajurit di jabatan sipil dan Pasal 53 mengenai masa dinas prajurit.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, selama pembahasan, DPR dan Pemerintah telah mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengedepankan supremasi sipil, demokrasi, hak asasi manusia dan sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia dan internasional.

Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala menyampaikan apresiasinya atas upaya pimpinan DPR untuk mempertimbangkan aspek demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembahasan RUU tersebut.

?Kesediaan pimpinan DPR yang bersedia memberi penjelasan seputar isi dan implikasi UU tersebut dalam rangka merespons kekhawatiran publik perlu disambut baik,? katanya, Jumat (21/3/2025).

Terkait kemungkinan munculnya kembali dwifungsi TNI dalam kehidupan sosial-politik, Djumala, yang pernah bertugas sebagai Duta Besar (Dubes) untuk Austria dan PBB di Wina, menegaskan hal itu tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan.

Menurut dia, dalam tingkatan tertentu Indonesia saat ini sudah memasuki tingkat kematangan demokrasi yang sudah lebih baik dari era Orde Baru (Orba) ketika dwifungsi ABRI mendapat kritik dari masyarakat.

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebut pengesahan UU TNI memperkokoh ideologi Pancasila. Hal itu sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, DPR mengesahkan revisi Undang-undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis, 20 Maret 2025.

Di dalam UU TNI baru tersebut, ada tiga perubahan penting yaitu Pasal 7 yang mengatur Operasi Militer Selain Perang (OMSP), Pasal 47 terkait penempatan prajurit di jabatan sipil dan Pasal 53 mengenai masa dinas prajurit.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, selama pembahasan, DPR dan Pemerintah telah mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengedepankan supremasi sipil, demokrasi, hak asasi manusia dan sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia dan internasional.

Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala menyampaikan apresiasinya atas upaya pimpinan DPR untuk mempertimbangkan aspek demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembahasan RUU tersebut.

?Kesediaan pimpinan DPR yang bersedia memberi penjelasan seputar isi dan implikasi UU tersebut dalam rangka merespons kekhawatiran publik perlu disambut baik,? katanya, Jumat (21/3/2025).

Terkait kemungkinan munculnya kembali dwifungsi TNI dalam kehidupan sosial-politik, Djumala, yang pernah bertugas sebagai Duta Besar (Dubes) untuk Austria dan PBB di Wina, menegaskan hal itu tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan.

Menurut dia, dalam tingkatan tertentu Indonesia saat ini sudah memasuki tingkat kematangan demokrasi yang sudah lebih baik dari era Orde Baru (Orba) ketika dwifungsi ABRI mendapat kritik dari masyarakat.

?Dengan keterbukaan informasi, kebebasan berpendapat dan partisipasi publik dalam kehidupan sosial politik yang sudah sedemikian berkembang saat ini, pemerintah dan elite politik tentu akan lebih sensitif dan berhati-hati dalam menerapkan UU TNI tersebut untuk menghindari salah persepsi di kalangan masyarakat,? ujar Djumala.



Dubes Djumala menggarisbawahi penambahan beberapa bidang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam UU TNI, antara lain mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme dan mengamankan wilayah perbatasan.

?Dengan menjalankan tugas ini, TNI akan menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan wilayah, persatuan dan kesatuan bangsa,? tuturnya.

Djumala menegaskan, tak diragukan lagi bahwa bawaan genetik TNI adalah ideologi Pancasila dan NKRI. Jika diperhatikan dengan baik, empat tugas OMSP yang diatur dalam UU TNI itu semuanya bermuara pada satu hal, yaitu menjaga kedaulatan wilayah, persatuan dan kesatuan bangsa.

?Kedaulatan wilayah, persatuan dan kesatuan bangsa tidak lain adalah sabda Pancasila yang terkandung dalam sila ke-3 Persatuan Indonesia. Oleh karena itu, UU TNI yang baru disahkan DPR itu akan membantu memperkokoh ideologi Pancasila, sesuai dengan prioritas pertama Astacita Presiden Prabowo,? ucapnya

JAKARTA - Badan Pembinaan Idelogi Pancasila ( BPIP ) bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkomitmen memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sejarah nasional berlandaskan Pancasila.

Tidak hanya memperkaya kajian sejarah serta memperkuat narasi kebangsaan yang berbasis fakta, melainkan pelestarian dan pembaruan narasi sejarah yang objektif, inklusif serta sesuai dengan perkembangan historiografi modern.

?Kami menyadari sejarah bukan hanya sekadar merekam masa lalu, tetapi juga menjadi pondasi bagi identitas dan arah perjalanan bangsa ke depan? ujar Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Rabu (19/3/2025).

Bahkan pihaknya berharap untuk menyajikan sejarah secara komprehensif, berimbang, dan sesuai dengan kaidah akademik mutakhir merupakan suatu keharusan salah satunya melalui digitalisasi sehingga generasi muda dapat memahami warisan sejarah bangsa secara utuh dan mengambil pelajaran berharga.

?Kolaborasi ini semoga dapat terwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti digitalisasi arsip, riset sejarah serta penyebarluasan literasi kebangsaan melalui berbagai platform edukasi dan media digital,? paparnya.

ANRI sebagai pusat penyimpanan arsip nasional dapat mendukung BPIP dalam riset sejarah mengenai perkembangan ideologi Pancasila. Arsip sejarah tidak hanya untuk akademisi melainkan bagian dari Pendidikan dan pembudayaan Pancasila.

?Penelitian berbasis arsip ini, dapat memperkaya kurikulum Pendidikan Sejarah serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang berbasis nilai-nilai Pancasila dan pengembangan modul pembelajaran yang dapat digunakan di sekolah, pelatihan aparatur negara serta pembelajaran masyarakat,? jelasnya.

Yudian juga menegaskan kolaborasi ini merupakan langkah strategis karena BPIP memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan program Paskibraka yang merupakan program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.

Kepala ANRI Mego Pinandito mengapresiasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, bahkan pihaknya menyebut ANRI tidak bisa jalan sendiri tanpa dukungan BPIP. "Tentunya dengan bangsa yang memiliki sejarah yang panjang, tentunya kami harus ada untuk menjaga arsip-arsip berbagai bentuk," ujarnya.

Pihaknya juga mengatakan dalam waktu dekat ini harus segera diupayakan dengan metode digitalisasi, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengakses arsip-arsip nasional.

"Kami memang bertanggung jawab menjaga dan mengelola arsip-arsip nasional, tapi kami tetap perlu memvalidasi sehingga arsip tersebut originalitas dan otentik,? ucapnya.

ANRI juga siap untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Program Paskibraka, sebagai bentuk penguatan sumber daya manusia, karena Paskibraka merupakan generasi penerus bangsa.

Seperti ucapan Bung Karno "Jangan sekali kali meninggalkan Sejarah" tentu ini relevan dengan generasi bangsa kita saat ini terutama anak-anak Paskibraka,? ujarnya.

Pinandito berharap, dengan adanya audiensi ini menjadi langkah nyata dalam penyelenggaraan program dan kegiatan BPIP dan ANRI untul memperkuat sejarah Indonesia yang otentik dan original.

Kegiatan tersebut dihadiri, Sekretaris Dewan Pengarah BPIP Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina. Termasuk Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto, serta JPT Madya dan Pratama di lingkungan BPIP dan ANRI.

Medan -

Komisi XIII DPR RI mendorong mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi mata pelajaran wajib. PPKn disebut harus diajarkan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

"Kami mendorong agar PPKn menjadi mata pelajaran wajib di SD hingga SMA. Dan juga masuk menjadi mata kuliah wajib di tingkat perguruan tinggi," ucap Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso di Medan, Rabu (12/3/2025).

Komisi XIII menyebut pembelajaran ini harus bersumber pada buku yang dikeluarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menurutnya, sebagai lembaga yang fokus terhadap pembinaan, BPIP dapat merumuskan panduan pembelajaran PPKn tersebut.

"BPIP dapat bekerjasama dengan Kemendikdasmen dan Kemendikti dalam menjalankan program pendidikan Pancasila tersebut," sebutnya.

Sugiat mengatakan, nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan kepada peserta didik mulai tingkat dasar dapat meningkatkan rasa cinta tanah air. Selain itu, nilai-nilai Pancasila diajarkan dengan tepat akan meningkatkan moral putra-putri negara Indonesia.

"Ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo poin pertama yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia," jelasnya.

(afb/mjy)

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum (Kemenkum) memperkuat pengembangan SDM di bidang hukum melalui serangkaian program Quick Win.

Kepala BPSDM Hukum Kemenkum Gusti Ayu Putu Suwardani mengungkapkan salah satu fokus utama program tersebut, yakni pengembangan Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis vokasi di bidang hukum pada lingkungan Kemenkum.

"Kami berkomitmen untuk mempercepat pengembangan Poltekpin agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian. Berbagai tahapan juga telah dilakukan untuk jurusan hukum terapan," ujar Gusti dalam media gathering di Jakarta, Senin, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi.

Gusti menjelaskan bahwa saat ini telah berjalan beberapa pengembangan Poltekpin, mulai dari pelantikan Direktur dan Wakil Direktur Poltekpin, pembentukan tim pengembangan, koordinasi dengan akademisi, hingga penyusunan kurikulum.

BPSDM juga mengumumkan perkembangan pembangunan Gedung Rektorat Poltekpin yang telah mencapai 98 persen per 14 Februari 2025.

Ia optimistis pembangunan tersebut akan meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi taruna dan taruni Poltekpin.

Di sisi lain, terdapat pula program unggulan BPSDM Hukum yang telah dilaksanakan, yaitu Internalisasi Nilai Pancasila dan Peningkatan Kedisiplinan Pegawai, yang berlangsung pada tanggal 20—23 Desember 2024 di Yogyakarta.

Program tersebut diikuti oleh 267 peserta dari berbagai satuan kerja, dengan hadirkan narasumber dari berbagai bidang, antara lain, Wakil Menteri Hukum, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta praktisi di bidang kepemimpinan dan pertahanan.

Untuk mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju, Kepala BPSDM Hukum menjelaskan bahwa telah diselenggarakan pula Future Leadership Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kemenkum Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, BPSDM Hukum juga telah sukses mengadakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 30 Januari 2025 di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Tangerang.

"Sosialisasi ini mendapat antusiasme tinggi dengan jumlah peserta login mencapai 9.417 orang dan sebanyak 6.365 orang telah mencetak sertifikat sebagai bukti partisipasi," ujarnya.

Dalam rangka mendorong inovasi pengembangan SDM berbasis kolaborasi, BPSDM juga telah membentuk Tim Pengelola Community of Practice (CoP), yang ditandai dengan penyelenggaraan diskusi kelompok terarah pada tanggal 23 Januari 2025.

Ia menjelaskan bahwa program itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) melalui forum berbagi praktik terbaik antarpegawai.

Tak hanya itu, sambung dia, upaya peningkatan kualitas seleksi pegawai juga terus dilakukan melalui Evaluasi Norma Tes Potensi, yang telah disusun dengan melibatkan ahli psikometri dan psikolog dari Universitas Airlangga, Universitas Padjajaran, serta Universitas Al Azhar Indonesia.

Hasil evaluasi tersebut akan mulai digunakan pada tahun 2025 untuk pastikan sistem seleksi yang lebih objektif dan berkualitas.

Sebagai langkah strategis, BPSDM juga sedang menyusun Rancangan Keputusan Menteri Hukum tentang Peta Jalan Penilaian Kompetensi dan Pelatihan yang saat ini berada dalam tahap finalisasi.

"Kami berharap rancangan ini dapat menjadi acuan dalam pembinaan SDM hukum yang lebih terstruktur dan berkelanjutan," tutur Kepala BPSDM Hukum.

Dengan berbagai inisiatif tersebut, pihaknya terus berkomitmen untuk mencetak SDM yang unggul dan profesional dalam mendukung berbagai tugas Kemenkum di masa depan.

Upaya tersebut, menurut dia, sejalan dengan Astacita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

"Kami optimistis berbagai langkah ini akan memberikan dampak positif pada sistem hukum dan pelayanan publik," katanya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto akan menggelar buka puasa bersama Kabinet Merah Putih di Istana Jakarta hari ini. Seluruh jajaran Kabinet Merah Putih hadir.

Pantauan detikcom, Selasa (4/3/2025), di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sejumlah jajaran kabinet hadir sejak pukul 15.30 WIB. Mereka yang terlihat hadir adalah Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Pendidikan Abdul Mu'ti, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Selain itu, terlihat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Kepala Basarnas Marsekal Muda TNI Mohammad Syafii, Kepala BPS Amalia Adininggar, Wamendikti Stella Christie, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan Wamenkeu Anggito.

Kemudian, terlihat juga Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, Kepala BPIP Yudian Wahyudi.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengonfirmasi akan adanya buka puasa bersama di Istana. "Undangannya begitu," ujarnya singkat.

Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyebut akan mengumpulkan pejabat, mulai Menteri, Kepala Badan, Wakil Menteri, dan pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian (LPNK) sore ini.

Presiden mengumpulkan pejabat tersebut untuk rapat. Presiden juga akan memberikan taklimat kepada para pejabat tersebut.

"Sore ini di Istana Kepresidenan Jakarta, Bapak Presiden Prabowo akan memimpin rapat dan memberikan taklimat kepada para menteri, kepala badan, wamen, pimpinan LPNK, dan para pejabat lainnya," kata Yusuf kepada wartawan, Selasa (4/3).

(eva/isa)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Sejumlah rekomendasi diberikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Pansus 2 DPRD Kota Bandung. Salah satunya, perubahan judul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi Pembinaan Ideologi Pencasila dan Wawasan Kebangsaan

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Pansus 2 DPRD Kota Bandung, Erick Darmadjaya. Erick mengatakan, secara pribadi ia berinisiatif menyampaikan naskah akademik terkait Raperda kepada BPIP dan respon mereka pun cukup baik.

Erick menjelaskan, BPIP memberikan beberapa catatan terhadap Raperda Kota Bandung tentang Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Selain merekomendasikan perubahan judul, ada beberapa poin yang perlu penyelarasan.

"Untuk judul harus ada penyelarasan karena nomenklatur untuk pengangggarannya harus sesuai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)," ujar Erick.

Rekomendasi lainnya, kata dia, untuk Pasal 8 yang menyebutkan bahwa Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada siswa/mahasiswa/peserta didik lain, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya, aparatur sipil negara, guru/pendidik, tokoh agama/adat dan masyarakat/kelompok lainnya. Di naskah akademik tidak tercantum masyarakat atau kelompok lainnya, sehingga perlu adanya penyempurnaan.

Kemudian Pasal 9, direkomendasikan menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dan advokasi. Pada naskah akademik tertulis Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal, sehingga perlu penyelarasan.

"Raperda ini sudah masuk dalam tahap finaslisasi, hanya perlu ada beberapa penyelarasan," katanya.

Erick mengatakan, Raperda ini merupakan inisiatif dari PSI terutama dirinya. Namun karena terjadi penambahan anggota dewan dari Farksi PSI, maka inisiatif pun sempat tertunda untuk diajukan. "Inisiatif ini didukung bersama, dan ada masukan dari teman-teman agar lebih cepat dibahas maka dititipkan ke organisasi perangkat daerah. Karena itulah, raperda ini masuk ke Kesbangpol," katanya.

Erick menilai, keberadaan perda ini sangat penting mengingat saat ini banyak pengikisan ideologi di tengah masyarakat. "Ada keresahan yang muncul dari diri saya karena sekarang masyarakat terutama kalangan muda sudah lupa akan jasa-jasa pahlawan atau veteran. Mereka lupa bagaimana para pahlawan merebut kemerdekaan hingga akhirnya Indonesia merdeka," katanya.

Selain itu, kata dia, saat reses kerap pihaknya kerap memberilan pertanyaan ke masyarakat terkait apa ideologi negara. Menurutnya, banyak di antara mereka menjawabnya agamanya masing masing dan itu berlaku di segala agama. "Saya sangat prihatin, ini sudah menjadi bahaya laten," katanya.

Melihat kondisi ini, maka perlu adanya penguatan ideologi Pancasila pada masyarakat. Sehingga dibuatlah Raperda ini.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Sejumlah rekomendasi diberikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Pansus 2 DPRD Kota Bandung. Salah satunya, perubahan judul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi Pembinaan Ideologi Pencasila dan Wawasan Kebangsaan

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Pansus 2 DPRD Kota Bandung, Erick Darmadjaya. Erick mengatakan, secara pribadi ia berinisiatif menyampaikan naskah akademik terkait Raperda kepada BPIP dan respon mereka pun cukup baik.

Erick menjelaskan, BPIP memberikan beberapa catatan terhadap Raperda Kota Bandung tentang Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Selain merekomendasikan perubahan judul, ada beberapa poin yang perlu penyelarasan.

"Untuk judul harus ada penyelarasan karena nomenklatur untuk pengangggarannya harus sesuai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)," ujar Erick.

Rekomendasi lainnya, kata dia, untuk Pasal 8 yang menyebutkan bahwa Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada siswa/mahasiswa/peserta didik lain, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya, aparatur sipil negara, guru/pendidik, tokoh agama/adat dan masyarakat/kelompok lainnya. Di naskah akademik tidak tercantum masyarakat atau kelompok lainnya, sehingga perlu adanya penyempurnaan.

Kemudian Pasal 9, direkomendasikan menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dan advokasi. Pada naskah akademik tertulis Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal, sehingga perlu penyelarasan.

"Raperda ini sudah masuk dalam tahap finaslisasi, hanya perlu ada beberapa penyelarasan," katanya.

Erick mengatakan, Raperda ini merupakan inisiatif dari PSI terutama dirinya. Namun karena terjadi penambahan anggota dewan dari Farksi PSI, maka inisiatif pun sempat tertunda untuk diajukan. "Inisiatif ini didukung bersama, dan ada masukan dari teman-teman agar lebih cepat dibahas maka dititipkan ke organisasi perangkat daerah. Karena itulah, raperda ini masuk ke Kesbangpol," katanya.

Erick menilai, keberadaan perda ini sangat penting mengingat saat ini banyak pengikisan ideologi di tengah masyarakat. "Ada keresahan yang muncul dari diri saya karena sekarang masyarakat terutama kalangan muda sudah lupa akan jasa-jasa pahlawan atau veteran. Mereka lupa bagaimana para pahlawan merebut kemerdekaan hingga akhirnya Indonesia merdeka," katanya.

Selain itu, kata dia, saat reses kerap pihaknya kerap memberilan pertanyaan ke masyarakat terkait apa ideologi negara. Menurutnya, banyak di antara mereka menjawabnya agamanya masing masing dan itu berlaku di segala agama. "Saya sangat prihatin, ini sudah menjadi bahaya laten," katanya.

Melihat kondisi ini, maka perlu adanya penguatan ideologi Pancasila pada masyarakat. Sehingga dibuatlah Raperda ini.