Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan perkembangan terbaru mengenai proses ekstradisi Paulus Tannos di Singapura. Seluruh dokumen permohonan buron kasus korupsi e-KTP itu telah diterima otoritas Singapura.

"Semua surat yang dibutuhkan untuk permintaan ekstradisi telah saya tandatangani dan lewat Kementerian Luar Negeri itu sudah mengirimkan karena yang mengirim Kementerian Luar Negeri," kata Supratman saat dihubungi detikcom, Kamis (27/2/2025).

Supratman mengatakan seluruh dokumen itu telah dikirim ke Singapura pada pekan ini. Pemerintah Indonesia kini menunggu hasil sidang di Singapura terkait kepastian untuk memulangkan Paulus Tannos ke Tanah Air.

"Saat ini kita tinggal menunggu karena sepengetahuan saya suratnya sudah diantar kepada pihak berwenang di Singapura. Yang pasti kan karena lagi berproses di sana sekarang dan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum tentu pasti akan dilakukan proses sesuai aturan hukum yang ada di Singapura," jelas Supratman.

"Prinsipnya kalau ada yang kurang pasti disampaikan ke kita tetapi sepengatahuan saya semua yang dibutuhkan sudah kami lengkapi semua," sambungnya.

Supratman juga menjamin kesiapan otoritas Indonesia dalam menjemput Paulus Tannos jika permohonan ekstradisi itu telah disetujui pengadilan Singapura. Dia mengatakan tim penjemputan Paulus Tannos akan menjadi kewenangan dari KPK dan Hubinter Polri.

"Silakan tanya KPK dan Hubinter Mabes Polri. Itu KPK yang punya ranah kalau soal itu (penjemputan Paulus Tannos)," jelas Supratman.

Dihubungi terpisah, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, Widodo, mengatakan pihaknya saat ini menunggu kabar baik dari pemerintah Singapura terkait permohonan ekstradisi Paulus Tannos.

"Sampai saat ini kami dibantu rekan-rekan kementerian/lembaga terkait sudah menyampaikan dokumen kelengkapan ke Singapura dan sudah diterima. Adapun perkembangannya menunggu hasil proses hukum di Singapura, doakan semoga dimudahkan dan dilancarkan usahanya," ujar Widodo.

Paulus Tannos merupakan tersangka kasus korupsi e-KTP. Dia menjadi buron KPK sejak tahun 2021. Paulus Tannos lalu ditangkap di Singapura pada Januari 2025. Dia ditangkap oleh otoritas Singapura atas permintaan pemerintah Indonesia.

(ygs/dnu)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi semakin cepat dan mudah dengan layanan e-Harmonisasi yang diluncurkan pada Selasa (25/2).

Menurutnya, kehadiran layanan baru tersebut sangat penting karena pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam tata pemerintahan suatu negara.

"Dengan jumlah 55 kementerian/lembaga (k/l), 38 provinsi, dan 514 kabupaten/kota, Indonesia tentu membutuhkan harmonisasi dalam pembentukan perundang-undangannya untuk mewujudkan kepastian hukum," ujar Supratman dalam peluncuran, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, kata dia, aplikasi e-Harmonisasi dapat memudahkan k/l dan pemerintah daerah untuk mengajukan, meninjau, serta melakukan penyelarasan terhadap rancangan peraturan secara lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

Selain itu, aplikasi e-Harmonisasi juga dapat digunakan oleh masyarakat untuk memberi masukan atau tanggapan atas rancangan regulasi.

Adapun layanan e-Harmonisasi dapat diakses pada situs Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) https://djpp.kemenkum.go.id. Begitu pula dengan buku tanya jawab seputar pembentukan peraturan perundang-undangan yang juga diluncurkan bersamaan e-Harmonisasi.

Supratman menyebutkan buku tanya jawab seputar pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menjadi panduan sekaligus memberi jalan keluar saat instansi pemerintah menemui kendala dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peluncuran buku tanya jawab merupakan hasil kerja sama kedua kalinya antara pemerintah Indonesia dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA) yang sama-sama memiliki tujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Ini merupakan komitmen bahwa Indonesia sangat terbuka dan Kemenkum berperan sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia untuk membangun kepastian hukum,” tuturnya.

Lebih lanjut, Menkum mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang bercita-cita untuk dapat menjadi anggota dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (The Organization for Economic Cooperation and Development/OECD).

Oleh karena itu, sambung dia, dibutuhkan penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih terbuka dan akuntabel.

Ia juga menyampaikan bahwa akuntabilitas merupakan hal yang penting dalam memberikan layanan hukum.

Akuntabilitas, kata Supratman, menjadi poin yang harus diperhatikan apabila ingin menciptakan kepastian hukum di Indonesia yang berdampak dalam peningkatan investasi. Salah satu upaya peningkatan akuntabilitas, yakni dengan menghadirkan pelayanan digital di bidang hukum.

Dia berpendapat Indonesia dapat lebih terbuka dan akuntabel dalam segala bentuk penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta iklim investasi yang dibutuhkan oleh negara-negara yang akan berinvestasi di Indonesia.

“Akuntabilitas hanya dapat diperoleh jika seluruh layanan kita lakukan dalam bentuk digital sehingga kepastian hukumnya jauh lebih mudah. Transformasi digital menjadi sangat penting,” kata Menkum menambahkan.

Pada kegiatan peluncuran, Ditjen PP Kemenkum juga melaksanakan penandatanganan kerja sama dengan satu lembaga dan lima universitas di bidang pengembangan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Lembaga tersebut meliputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lima universitas dimaksud, yakni Universitas Khairun Maluku Utara, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan, Universitas Galuh Ciamis, Universitas Yarsi, dan Universitas Jember.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkum nilai penyusunan UU semakin mudah dengan e-Harmonisasi

Jakarta: Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan beberapa kategori narapidana calon penerima amnesti atau pengampunan hukuman oleh Presiden Prabowo Subianto.

Lebih jauh, Yusril juga menyinggung bahwa tak semua narapidana bisa mendapatkan hak amnesti. Ia pun menyebutkan sejumlah kategori narapidana yang turut diusulkan pemerintah untuk diberikan amnesti oleh presiden.

"Yaitu mereka yang terlibat dalam kasus Papua, yang ada di penjara Makassar, tapi tidak terlibat dalam penggunaan kekerasan bersenjata, yang kemungkinan juga akan diusulkan untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto," kata Yusril.

Setidaknya ada empat kategori narapidana yang layak mendapatkan amnesti meliputi terkait kasus politik. Salah satunya gerakan dugaan makar di Papua tetapi tak terlibat aksi bersenjata.

Kemudian narapidana yang mengidap penyakit serius seperti HIV/AIDS hingga gangguan kejiwaan. Berikutnya, narapidana kasus Undang-Undang ITE, terkait penghinaan kepala negara. Lalu, narapidana kasus narkotika, tapi berstatus sebagai pengguna atau yang seharusnya menjalani rehabilitasi.

Baca juga: Narapidana Penerima Amnesti Akan Dilibatkan dalam Proyek Food Estate

Jumlah penerima amnesti 19 ribu orang

Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan angka narapidana yang bakal diberikan amnesti berkurang dari 44 ribu kini menjadi hanya sekitar 19 ribu.

"Setelah melakukan verifikasi dan asesmen kembali, maka angkanya turun dari 44 ribu menjadi kurang lebih sekitar 19 ribu," ujar Supratman.

Supratman mengatakan jumlah itu berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen yang dilakukan oleh direktur pidana pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pihaknya masih melakukan penyesuaian kembali terhadap narapidana yang layak untuk diberikan pengampunan.

"Mudah-mudahan ini terus kami perbaikan sekaligus penyesuaian terutama terkait dengan empat kriteria yang di rapat kerja lalu sudah kami sampaikan," ucap Supratman.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(PRI)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi semakin cepat dan mudah dengan layanan e-harmonisasi yang diluncurkan pada Selasa (25/2).

"Dengan jumlah 55 kementerian/lembaga, 38 provinsi, dan 514 kabupaten/kota, Indonesia tentu membutuhkan harmonisasi dalam pembentukan perundang-undangannya untuk mewujudkan kepastian hukum," ujar Supratman dalam peluncuran, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Aplikasi e-harmonisasi dapat memudahkan kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah untuk mengajukan, meninjau, serta melakukan penyelarasan terhadap rancangan peraturan secara lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

Selain itu, dapat digunakan oleh masyarakat untuk memberi masukan atau tanggapan atas rancangan regulasi.

Layanan e-Harmonisasi dapat diakses pada situs Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui https://djpp.kemenkum.go.id.

Peluncuran e-harmonisasi dibarengi dengan buku tanya jawab seputar pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menjadi panduan sekaligus memberi jalan keluar saat instansi pemerintah menemui kendala dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peluncuran buku tanya jawab merupakan hasil kerja sama kedua kalinya antara pemerintah Indonesia dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA) yang sama-sama memiliki tujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi semakin cepat dan mudah dengan layanan e-Harmonisasi yang diluncurkan pada Selasa (25/2).

Menurutnya, kehadiran layanan baru tersebut sangat penting karena pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam tata pemerintahan suatu negara.

"Dengan jumlah 55 kementerian/lembaga (k/l), 38 provinsi, dan 514 kabupaten/kota, Indonesia tentu membutuhkan harmonisasi dalam pembentukan perundang-undangannya untuk mewujudkan kepastian hukum," ujar Supratman dalam peluncuran, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, kata dia, aplikasi e-Harmonisasi dapat memudahkan k/l dan pemerintah daerah untuk mengajukan, meninjau, serta melakukan penyelarasan terhadap rancangan peraturan secara lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

Selain itu, aplikasi e-Harmonisasi juga dapat digunakan oleh masyarakat untuk memberi masukan atau tanggapan atas rancangan regulasi.

Adapun layanan e-Harmonisasi dapat diakses pada situs Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) https://djpp.kemenkum.go.id. Begitu pula dengan buku tanya jawab seputar pembentukan peraturan perundang-undangan yang juga diluncurkan bersamaan e-Harmonisasi.

Supratman menyebutkan buku tanya jawab seputar pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menjadi panduan sekaligus memberi jalan keluar saat instansi pemerintah menemui kendala dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peluncuran buku tanya jawab merupakan hasil kerja sama kedua kalinya antara pemerintah Indonesia dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA) yang sama-sama memiliki tujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Ini merupakan komitmen bahwa Indonesia sangat terbuka dan Kemenkum berperan sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia untuk membangun kepastian hukum,” tuturnya.

Lebih lanjut, Menkum mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang bercita-cita untuk dapat menjadi anggota dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (The Organization for Economic Cooperation and Development/OECD).

Oleh karena itu, sambung dia, dibutuhkan penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih terbuka dan akuntabel.

Ia juga menyampaikan bahwa akuntabilitas merupakan hal yang penting dalam memberikan layanan hukum.

Akuntabilitas, kata Supratman, menjadi poin yang harus diperhatikan apabila ingin menciptakan kepastian hukum di Indonesia yang berdampak dalam peningkatan investasi. Salah satu upaya peningkatan akuntabilitas, yakni dengan menghadirkan pelayanan digital di bidang hukum.

Dia berpendapat Indonesia dapat lebih terbuka dan akuntabel dalam segala bentuk penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta iklim investasi yang dibutuhkan oleh negara-negara yang akan berinvestasi di Indonesia.

“Akuntabilitas hanya dapat diperoleh jika seluruh layanan kita lakukan dalam bentuk digital sehingga kepastian hukumnya jauh lebih mudah. Transformasi digital menjadi sangat penting,” kata Menkum menambahkan.

Pada kegiatan peluncuran, Ditjen PP Kemenkum juga melaksanakan penandatanganan kerja sama dengan satu lembaga dan lima universitas di bidang pengembangan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Lembaga tersebut meliputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lima universitas dimaksud, yakni Universitas Khairun Maluku Utara, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan, Universitas Galuh Ciamis, Universitas Yarsi, dan Universitas Jember.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

ANTARA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meluncurkan buku Tanya Jawab Pembentukan Undang-Undang edisi kedua di kantor Kementerian Hukum Jakarta, Selasa (25/2). Buku tersebut merupakan acuan bagi pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan ataupun turunannya. Menurutnya, buku ini menjadi penting sebagai bekal bagi Indonesia yang ingin menjadi anggota OECD yang peraturannya akan lebih terbuka terhadap investasi. (Sanya Dinda Susanti/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan narapidana (napi) korupsi dan bandar narkoba tidak akan menerima amnesti. Agus mengatakan amnesti diberikan sesuai klasifikasi napi yang sudah ditentukan.

"Masih naik turun (jumlah penerima amnesti) karena ini kan mau Lebaran, pasti ada juga yang lain sebagainya. Namun kami pastikan bahwa remisi itu ditujukan kepada yang memenuhi klasifikasi yang sudah ditetapkan sebagaimana apa yang disampaikan," kata Agus di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (25/2/2025).

"Nggak mungkin kepada pelaku korupsi yang dampaknya luas kepada masyarakat kita berikan. Demikian juga terhadap bandar narkoba, nggak akan mungkin juga akan diberi amnesti oleh Bapak Presiden," ujarnya.

Agus menyampaikan pemerintah masih mengolah data penerima amnesti. Dia ingin data penerima amnesti nantinya valid.

"Oleh karena itu, asesmen terus kita kerjakan bersama-sama dengan Kementerian Hukum, kemudian Kementerian HAM di bawah koordinasi Pak Menko Hukum HAM dan Imigrasi Pemasyarakatan nanti yang akan melakukan asesmen bersama, sehingga data yang disampaikan betul-betul valid dan tidak menyalahi daripada kriteria yang sudah ditetapkan," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan sebanyak 19 ribu narapidana akan diberi amnesti oleh pemerintah. Supratman mengatakan rencananya pemberian amnesti itu akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum Lebaran.

Mulanya, terdapat 44.589 narapidana yang akan diberi amnesti. Namun hanya 19.337 yang lolos verifikasi dan asesmen.

"Saya ingin menyampaikan data awal berapa jumlah amnesti yang rencananya di tahap awal bersama dengan Kementerian Imipas itu berjumlah sekitar 44 ribu," kata Supratman dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

"Namun, setelah kami, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum lewat Direktur Pidana, setelah melakukan verifikasi dan asesmen kembali, angkanya turun dari 44 ribu menjadi 19 ribu," sambungnya.

(kws/fca)

Jakarta -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas sedang mengusulkan tujuh narapidana kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua mendapat amnesti. Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyebut amnesti untuk KKB bisa menjadi alat untuk rekonstruksi di Papua.

Awalnya Willy menyebut sudah ada pembahasan soal amnesti tujuh napi KKB di Makassar. Namun, soal amnesti itu merupakan hak prerogatif dari presiden.

"Kita tunggu, dalam hal ini, Komisi XIII menunggu apakah Pak Prabowo akan berikan amnesti atau tidak, ada yurisprudensi (amnesti) untuk GAM," ucap Willy, Minggu (23/4/2025).

Politikus Nasdem itu menyebut, saat rapat kerja bersama pemerintah, kelompok yang tidak mendapatkan amnesti adalah napi teroris dan koruptor.

"Kalau ini kita lihat, politik, kemanusiaan, demokrasi, untuk rekonsiliasi. Apalagi yang tujug KKB sudah tandatangani pakta integritas merah putih," ujarnya.

Willy menyebut, Indonesia telah melakukan beberapa amnesti untuk tujuan rekonsiliasi. Kebijakan itu bahkan diambil oleh Presiden RI ke-1 Sukarno.

"Itu terjadi PRRI/Permesta, DI/TII. Bung Karno memberikan amnesti banyak hal itu berbasis rekonsiliasi politik. Kita banyak yurisprudensi masa lalu terkait amnesti untuk KKB," katanya.

Sebelumnya, Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya sudah melapor ke Presiden Prabowo Subianto terkait usulan pemberian amnesti kepada 7 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua yang ada di Lapas Makassar. Usulan itu dilaporkan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

"Saya sudah laporkan ke Bapak Presiden lewat Mensesneg dan juga kepada Pak Seskab bahwa ada usulan untuk menambah, memberi amnesti kepada KKB sebanyak tujuh orang yang ada di Makassar," kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 di Jakarta, dilansir Minggu (23/2/2025).

Supratman mengatakan tujuh narapidana yang diusulkan untuk diberikan amnesti tidak termasuk dalam daftar 19.337 narapidana yang lolos verifikasi dan asesmen pemberian amnesti tahap awal. Pemberian amnesti tahap awal sedianya diberikan kepada narapidana dengan salah satu kategorinya ialah narapidana makar tanpa senjata.

"Karena itu nanti pengusulannya secara terpisah," ucapnya.

Supratman menekankan keputusan pemberian amnesti kepada tujuh narapidana anggota KBB ada di tangan Prabowo.

"Keputusannya ada di tangan Presiden," kata Supratman.

(aik/gbr)

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum kemarin (23/2) menjadi sorotan di antaranya tawaran Kapolri untuk grup band Sukatani, dan usulan amnesti dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang disetorkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. Menkum: Usulan napi KKB diberi amnesti telah disampaikan ke Presiden

Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya telah menyampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait adanya usulan narapidana (napi) anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk diberi amnesti.

Hal tersebut, kata dia, disampaiRakernas PTI, Budisatrio Djiwandono soroti masalah regenerasi petanikan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Selengkapnya baca di sini.

2. Kapolri ajak Band Sukatani jadi duta Polri

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengajak Band Sukatani untuk menjadi duta Polri dalam rangka semangat perbaikan Korps Bhayangkara ke depan.

“Nanti kalau Band Sukatani berkenan, akan kami jadikan juri atau duta untuk Polri untuk terus membangun kritik demi koreksi dan perbaikan terhadap institusi serta konsep evaluasi secara berkelanjutan terhadap perilaku oknum Polri yang masih menyimpang,” kata Kapolri Sigit dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

3. Menkum tepis ada intervensi Presiden saat kumpulkan hakim di Istana

Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menepis adanya intervensi kekuasaan kehakiman yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto saat mengumpulkan 150 lebih hakim-hakim se-Indonesia dan sejumlah menteri bidang hukum di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

"Enggak ada sama sekali singgung menyangkut soal intervensi, enggak ada," kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 yang digelar Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

4. Pomal usut keributan di THM Tanjungpinang libatkan anggota TNI AL

Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) Komando Armada I Tanjungpinang, Kepulauan Riau, mengusut kasus keributan yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam di Jalan Baru Dompak, Tanjungpinang, yang melibatkan sejumlah anggota TNI AL.

Kepala Dinas Penerangan Koarmada I Kolonel Laut (P) Yoni Nova Kusumawan dikonfirmasi ANTARA di Batam, Minggu, membenarkan peristiwa keributan yang mengakibatkan seorang anggota TNI AL meninggal dunia dan dua orang personel lainnya mengalami luka-luka.

Selengkapnya baca di sini.

5. Polri gagalkan penyelundupan 74 kilogram ganja jaringan antarprovinsi

Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menggagalkan penyelundupan 74 kilogram ganja oleh jaringan antarprovinsi, Kabupaten Mandailing Natal-Jakarta.

Kasatgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Pol. Zulkarnaen Harahap dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu, menjelaskan bahwa pengungkapan itu terjadi pada Minggu (16/2).

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengusulkan tujuh narapidana kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua mendapat amnesti. Anggota Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira mengatakan KKB yang mendapat amnesti adalah KKB non kombatan.

Awalya, Andreas menyebut Kemenkum memverifikasi napi yang akan mendapat amnesti. Kemudian, Presiden yang memutuskan.

"Ya memang Kemenkum bertugas untuk melakukan verifikasi kemudian melaporkan kepada Presiden. Karena hak prerogatif untuk keputusan Amnesti ada pada presiden," ujar Andreas Hugo, Minggu (23/2/2025).

Andreas Hugo menyebut, berdasarkan pembahasan dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimpas), KKB yang mendapat amnesti adalah KKB non kombatan.

"KKB bersenjata memang masuk kategori tidak diusulkan. Sementara, KKB non Kombatan, masuk kategori yang bisa diusulkan," katanya.

Sebelumnya, Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya sudah melapor ke Presiden Prabowo Subianto terkait usulan pemberian amnesti kepada 7 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua yang ada di Lapas Makassar. Usulan itu dilaporkan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

"Saya sudah laporkan ke Bapak Presiden lewat Mensesneg dan juga kepada Pak Seskab bahwa ada usulan untuk menambah, memberi amnesti kepada KKB sebanyak tujuh orang yang ada di Makassar," kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 di Jakarta, dilansir Minggu (23/2/2025).

Supratman mengatakan tujuh narapidana yang diusulkan untuk diberikan amnesti tidak termasuk dalam daftar 19.337 narapidana yang lolos verifikasi dan asesmen pemberian amnesti tahap awal. Pemberian amnesti tahap awal sedianya diberikan kepada narapidana dengan salah satu kategorinya ialah narapidana makar tanpa senjata.

"Karena itu nanti pengusulannya secara terpisah," ucapnya.

Supratman menekankan keputusan pemberian amnesti kepada tujuh narapidana anggota KBB ada di tangan Prabowo.

"Keputusannya ada di tangan Presiden," kata Supratman.

Simak juga Video soal Wacana Amnesti Bagi KKB Papua, Yusril: Kami Sangat Hati-Hati

(aik/gbr)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menepis adanya intervensi kekuasaan kehakiman yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto saat mengumpulkan 150 lebih hakim-hakim se-Indonesia dan sejumlah menteri bidang hukum di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

"Enggak ada sama sekali singgung menyangkut soal intervensi, enggak ada," kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 yang digelar Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Minggu.

Supratman yang mengaku hadir langsung dalam pertemuan itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo justru memberikan penegasan kepada para hakim untuk senantiasa menegakkan keadilan dalam memutus perkara.

"Beliau (Presiden Prabowo) cuma menitipkan pesan kepada seluruh hakim, baik itu Hakim Agung, juga Hakim Banding, maupun tingkat pertama, beliau meminta supaya menegakkan keadilan, membela kaum lemah. Enggak ada yang lain, karena kan beda kamar," tuturnya.

Dia menyebut Presiden Prabowo menekankan kepada para hakim agar menjaga integritas dan independensi demi tegaknya hukum dan keadilan.

"Beliau (Presiden Prabowo) ingin agar institusi Mahkamah Agung sebagai satu cabang kekuasaan dalam trias politika kita, itu bisa mandiri dengan cara bagaimana mewujudkan keadilan yang memang merupakan harapan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumpulkan 150 lebih hakim se-Indonesia dan sejumlah menteri bidang hukum dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2) sore.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa di hadapan para hakim, Presiden meminta mereka menjaga integritasnya dan menegakkan hukum dengan benar.

“Presiden minta back up untuk menegakkan hukum dengan benar,“ kata Yusril Ihza Mahendra yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan tersebut dihadiri tidak hanya oleh Hakim Agung, tetapi juga hakim-hakim Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya mengikuti Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024 di Jakarta.

Selain Yusril, pertemuan itu dihadiri pula oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkum tepis ada intervensi Presiden saat kumpulkan hakim di Istana

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menepis adanya intervensi kekuasaan kehakiman yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto saat mengumpulkan 150 lebih hakim-hakim se-Indonesia dan sejumlah menteri bidang hukum di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

"Enggak ada sama sekali," kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 yang digelar Kementerian Hukum di Jakarta, Minggu.

Supratman yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan residen Prabowo justru memberikan penegasan kepada para hakim untuk senantiasa menegakkan keadilan dalam memutus perkara.

"Beliau cuma menitipkan pesan kepada seluruh hakim, baik itu Hakim Agung, juga Hakim Banding, maupun tingkat pertama, beliau meminta supaya menegakkan keadilan, membela kaum lemah," tuturnya.