JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menggodok rencana pemberian amnesti atau pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menjelaskan, kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi overkapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Overkapasitas lapas merupakan kondisi dimana jumlah penghuni lapas atau narapidana melebihi kapasitas hunian yang tersedia.

"Rencana pemberian amnesti ini merupakan upaya mengatasi overcapacity dan overcrowded," kata Agus Andrianto dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Agus mengatakan, kebijakan ini tidak hanya merupakan solusi untuk mengatasi persoalan di dalam lapas, tetapi juga memberikan kesempatan kepada narapidana supaya bisa berkontribusi positif di masyarakat secara lebih cepat.

Adapun kebijakan pemberian amnesti dilakukan berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal tersebut berbunyi, “Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Kriteria narapidana yang dapat amnesti

Agus mengungkapkan bahwa tidak semua narapidana memperoleh kebijakan pemberian amnesti. Hanya ada beberapa jenis pidana yang bisa mendapatkan pengampunan dari Presiden.

Menurut dia, amnesti ini dapat berlaku bagi pengguna narkoba sebagaimana yang disebut dalam Pasal 127 Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2010.

Selain itu, pengampunan ini juga bisa diberikan kepada narapidana yang terjerat UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 45A Ayat (2) jo 28 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU ITE perihal Pasal Penghinaan terhadap pribadi atau pemerintah dan perbedaan pandangan politik.

Kemudian, amnesti juga bisa diberikan kepada seseorang yang berkebutuhan khusus dengan kriteria sakit yang berkepanjangan sesuai dengan Pasal 29 Ayat 5 dan Pasal 6 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 16 Tahun 2023.

Tidak sampai di situ, penderita penyakit HIV/AIDS juga bisa mendapatkan amnesti dengan menunjukan surat dari dokter Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan) atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Narapidana dalam kondisi gangguan jiwa yang dibuktikan dengan surat dari dokter spesialis jiwa, berusia di atas 70 tahun, penyandang disabilitas intelektual dan keterbelakangan mental bisa mendapatkan pengampunan.

Namun, semuanya harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pengampunan ini juga bisa berlaku bagi perempuan hamil yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis kandungan dan perempuan yang mempunyai anak kandung berusia di bawah tiga tahun dengan bukti akte kelahiran atau surat kenal lahir.

Tak berlaku bagi koruptor-pemerkosa

Di sisi lain, mantan Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri) itu menegaskan bahwa pemberian amnesti tidak bisa diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi (Tipikor), pelaku pemerkosaan, teroris, dan narkotika kategori bandar.

“Ketentuan ini tidak diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi, perlindungan anak, pemerkosaan, teroris, narkotika kategori bandar Pasal 111, 112, 114 UU Nomor 35 Tahun 2019,” ujar Agus menekankan.

Dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI ini, Agus juga mengungkapkan bahwa ada narapidana anak dalam kasus tertentu yang tidak dapat pengampunan.

Kemudian, narapidana yang dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup juga tidak bisa masuk daftar calon penerima amnesti tersebut.

“Anak binaan yang melakukan tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan. Kemudian, pemberian amnesti dikecualikan bagi narapidana yang dihukum seumur hidup dan narapidana mati,” kata Agus.

19.337 narapidana lolos verifikasi

Dalam kesempatan yang sama, Agus mengungkapkan, sebanyak 19.337 narapidana dinyatakan lolos verifikasi dan asesmen awal untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Agus, jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari total 44.495 warga binaan yang dilakukan bersama Kementerian Hukum RI.

Dari jumlah tersebut, narapidana yang termasuk dalam kategori pengguna narkotika berjumlah 18.038 orang. Rinciannya, sebanyak 2.591 orang terjerat Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu, 15.447 orang merupakan kategori pengguna narkotika sesuai SEMA Nomor 04 Tahun 2010.

“Namun, jumlah ini akan kami telaah kembali, mengingat SEMA Nomor 04 Tahun 2010 hanya meninjau dari jumlah atau kuantitas barang bukti. Sedangkan yang menjadi sasaran pemberian amnesti adalah pengguna atau pemakai,” ujar Agus.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bahwa terdapat 382 narapidana kasus UU ITE yang lolos verifikasi dan asesmen penerima amnesti. Dari jumlah itu, lima orang merupakan narapidana yang tersangkut pasal penghinaan terhadap pribadi, pemerintah, atau perbedaan pandangan politik. Sementara 377 orang lainnya terjerat pasal lain dalam UU ITE.

Kategori lain yang lolos verifikasi dan asesmen adalah 270 narapidana dan anak binaan berkebutuhan khusus serta yang mengalami sakit berkepanjangan.

“Kemudian orang dengan gejala kejiwaan 73 orang, lansia di atas 70 tahun sebanyak 110 orang, disabilitas dua orang, perempuan hamil enam orang, dan perempuan yang merawat anak di lapas 37 orang,” ungkap Agus.

Kementerian Imipas juga mencatat ada 409 anak binaan, serta 10 narapidana kasus makar yang masuk dalam daftar penerima amnesti setelah proses verifikasi dan validasi bersama Kementerian Hukum.

Bakal diikutsertakan dalam Komcad

Nantinya, narapidana yang mendapatkan amnesti dari Presiden bakal diikutsertakan dalam program rehabilitasi dan pelatihan komponen cadangan (Komcad) di bawah naungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Agus mengatakan, langkah ini bertujuan untuk membekali para mantan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang lebih baik.

“Nantinya, warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan amnesti rencananya akan diikutkan dalam program rehabilitasi bekerja sama dengan BNN dan diikutkan dalam program latihan komponen cadangan,” kata Agus.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Komjen Pol Purnawirawan Agus Andrianto turut angkat suara soal tren tagar #KaburAjaDulu yang ramai di media sosial baru-baru ini.

Usai rapat di Komisi XIII DPR, Agus sempat bingung saat ditanya soal tren tagar itu. Namun, menurut dia, masyarakat mestinya bersyukur bisa hidup di Indonesia dengan iklim tropis. Sebab, di luar negeri, musim dingin menurutnya sangat tidak menyenangkan.

"Kayaknya kita bersyukur lah hidup di Indonesia ya. Luar biasa. Di sana kalau musim dingin setengah mati," kata Agus di kompleks parlemen, Rabu (19/2).

Meski begitu, Agus mengaku pihaknya belum mencatat pergerakan ramai-ramai WNI yang ke luar negeri bersamaan dengan tren tersebut.

"Belum ada. Masih normal-normal aja," kata dia.

Media sosial baru-baru ini ramai dengan tagar #KaburAjaDulu. Tren itu berdasarkan pencarian di media sosial X berisi beragam unggahan mengenai ajakan meninggalkan Indonesia dan pindah ke negara lain. Entah pergi dari Indonesia untuk mengikuti pendidikan, bekerja di luar negeri, hingga hal lainnya.

Cuitan tagar tersebut juga disertai dengan keluhan warganet tanah air tentang berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia pada tahun ini.

Dalam tren #KaburAjaDulu ini, banyak warganet merekomendasikan sejumlah negara seperti Jerman, Jepang, Amerika, hingga Australia sebagai negara yang tepat untuk pindah.

Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menganggap warga negara Indonesia yang ingin merantau ke negara lain sangat bagus.

Namun, Hasan menyarankan warga Indonesia yang ingin merantau ke luar negeri harus memiliki keterampilan atau skill. Ia mengatakan skill sangat penting untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan layak di luar negeri.

"Kalau mau merantau itu bagus, lho," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2).

Pemerintah melalui Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Komjen Pol purnawirawan Agus Andrianto memastikan I Wayan Agus Suartama (IWAS) alias Agus Difabel terdakwa kasus pelecehan seksual, tak akan menerima amnesti.

"Saya rasa enggak, enggak. Enggak dapat, enggak," kata Agus usai rapat dengan Komisi XIII DPR, Rabu (13/2).

Agus menyebut kasus Agus difabel tak masuk kategori warga binaan yang akan menerima amnesti. Menurut dia, kasus itu selama ini telah menyita perhatian publik.

"Jadi kasus-kasus yang seperti itu, yang dampaknya luas, kemudian membahayakan yang lain, nggak akan dapat," kata Agus.

Agus merupakan terdakwa kasus pelecehan seksual yang kasusnya sempat menyita perhatian beberapa waktu lalu.

Dalam berkas perkara, Agus terancam hukuman 12 tahun penjara sesuai sangkaan Pasal 6 huruf A dan/atau huruf C juncto Pasal 15 ayat (1) huruf E Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sementara, pemerintah telah memasukkan warga binaan dengan status difabel sebagai penerima amnesti, bersamaan dengan napi kasus narkotika dan ITE.

Menteri Agus mengatakan, khusus napi berkebutuhan khusus yang akan menerima amnesti rinciannya yakni 270 orang yang sakit berkepanjangan, 73 orang dengan gejala kejiwaan, lansia di atas 70 tahun 110 orang, disabilitas 2 orang.

Amnesti juga diberikan kepada 6 perempuan hamil, 37 orang perempuan yang yang merawat anak di lapas, anak binaan 409 orang, dan narapidana makar 10 orang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengajak masyarakat untuk bersyukur tinggal di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Agus saat menjawab pertanyaan awak media mengenai tagar #KaburAjaDulu yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.

Agus menilai Indonesia adalah tempat tinggal yang nyaman, di mana semua kebutuhan hidup mudah diperoleh.

"Kayaknya kita harus bersyukurlah hidup di Indonesia ya, luar biasa ya, kita semuanya ada," ungkap Agus, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Ia juga menyinggung perbedaan iklim antara Indonesia dan negara-negara lain, mengingatkan bahwa beraktivitas di negara dengan cuaca dingin tidaklah mudah.

"Di sana (luar negeri) kalau musim dingin setengah mati, jangan coba untuk jualan di luar, bersyukurlah jadi warga Indonesia," tambah dia.

Diberitakan sebelumnya, tagar #KaburAjaDulu belakangan ramai diserukan warganet melalui media sosial, termasuk di X atau Twitter.

Jika tagar #KaburAjaDulu dilihat di X, media sosial itu akan memunculkan unggahan warganet terkait kesempatan studi atau bekerja di luar negeri untuk "kabur" dari Indonesia.

Lewat #KaburAjaDulu, warganet berbagi informasi seputar lowongan kerja, beasiswa, les bahasa, serta pengalaman berkarier dan kisah hidup di luar negeri.

Warganet meramaikan tagar #KaburAjaDulu karena ingin kabur dari tekanan pekerjaan, pendidikan, maupun masalah sehari-hari di Indonesia.

Meski #KaburAjaDulu sekilas hanya seperti tagar biasa, kenyataannya banyak orang Indonesia yang benar-benar ingin pindah ke luar negeri.

Seorang warganet lewat akun Threads, @yomitro, menganalisis bahwa lebih banyak pengguna tagar #KaburAjaDulu ingin pindah ke Singapura, Amsterdam, Tokyo, Berlin, dan Dubai.

Sementara itu, diberitakan Kompas.id (4/12/2024), lebih dari 100.000 orang tercatat mengikuti acara Study and Work Abroad Festival Juli-Agustus 2024 yang memberi informasi beasiswa ke luar negeri.

Di sisi lain, data Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan, sebanyak 3.912 WNI usia 25-35 tahun memilih menjadi warga negara Singapura pada 2019 hingga 2022.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imigrasi) Agus Andrianto menegaskan, pihaknya bakal mencegah seseorang untuk bepergian ke luar negeri jika ada permintaan dari aparat penegak hukum.

Hal ini disampaikan Agus saat ditanya awak media terkait pencekalan Kepala Desa Kohod, Arsin, yang menjadi tersangka kasus dugaan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang.

Ia menyebut, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri cukup menelepon jika memang perlu mencekal seseorang untuk bepergian ke luar negeri.

"Kalau ada permintaan sekarang dari Bareskrim, biar itu sekadar telepon, pasti kita akan kerjakan," kata Agus, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2024).

Agus menegaskan, pencegahan terhadap orang yang diperlukan keberadaannya di Indonesia bakal dilakukan kepada siapa pun.

Namun, eks Wakapolri ini menegaskan bahwa pencekalan oleh Imigrasi akan dilakukan jika ada permintaan dari lembaga penegak hukum.

"Ya kalau ada (permintaan pencegahan) pasti semuanya akan kita cekal," kata Agus.

Diberitakan, Bareskrim Polri resmi menetapkan Kepala Desa Kohod, Arsin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang, Selasa (18/2/2025).

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipiddum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, mengatakan, dari hasil gelar perkara, penyidik telah sepakat menentukan empat orang sebagai tersangka.

"Di mana empat tersangka ini kaitannya adalah terkait masalah pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah," kata Djuhandhani.

Selain Arsin, Bareskrim Polri juga menetapkan Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE sebagai tersangka.

Maka dari itu jangan hanya kita yang melakukan transfer, tetapi kita juga berusaha untuk meminta dilakukan pemindahan narapidana

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) menegaskan bahwa Pemerintah akan fokus untuk memulangkan narapidana (napi) warga negara Indonesia (WNI) ke tanah air.

Dalam rapat pembahasan pemindahan narapidana WNI di luar negeri untuk kembali ke Indonesia di Jakarta, Rabu, Deputi Imipas Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram mengungkapkan jumlah napi WNI di luar negeri yang sudah dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup cukup signifikan.

"Maka dari itu jangan hanya kita yang melakukan transfer, tetapi kita juga berusaha untuk meminta dilakukan pemindahan narapidana," ujar Nyoman, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Namun demikian, ia menuturkan diperlukan penyusunan dasar hukum dan berbagai kriteria yang jelas untuk melakukan transfer tahanan.

Untuk itu, dirinya mengajak untuk bersama-sama merumuskan bagaimana langkah-langkah pemulangan WNI terpidana ke Indonesia.

Nyoman menjelaskan pemindahan narapidana WNI yang menjadi prioritas, yakni yang memiliki hukuman seumur hidup. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa setiap negara memiliki hukum yang berbeda-beda.

Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Dicky Yunus menyampaikan hal senada bahwa pentingnya penyusunan kriteria yang jelas untuk WNI yang akan dilakukan pemulangan serta perlunya menyusun dasar hukum transfer tahanan dari luar negeri.

Adapun rapat dihadiri secara langsung oleh Deputi Imipas Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram serta Deputi HAM Kemenko Kumham Imupas Ibnu Chuldun.

Sebelumnya, Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah memulangkan tujuh narapidana warga negara asing (WNA) melalui tiga kali perjanjian praktis (practical agreement) dengan sejumlah negara sepanjang tahun 2024.

Dia memerinci bahwa perjanjian praktis tersebut dilaksanakan pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara Australia, Filipina, dan Prancis.

"Dalam rangka pemulangan lima narapidana Australia, satu narapidana asal Filipina, dan satu narapidana asal Prancis," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dia menyebut bahwa upaya transfer narapidana itu dilakukan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Maka dari itu jangan hanya kita yang melakukan transfer, tetapi kita juga berusaha untuk meminta dilakukan pemindahan narapidana

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) menegaskan bahwa Pemerintah akan fokus untuk memulangkan narapidana (napi) warga negara Indonesia (WNI) ke tanah air.

Dalam rapat pembahasan pemindahan narapidana WNI di luar negeri untuk kembali ke Indonesia di Jakarta, Rabu, Deputi Imipas Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram mengungkapkan jumlah napi WNI di luar negeri yang sudah dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup cukup signifikan.

"Maka dari itu jangan hanya kita yang melakukan transfer, tetapi kita juga berusaha untuk meminta dilakukan pemindahan narapidana," ujar Nyoman, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Namun demikian, ia menuturkan diperlukan penyusunan dasar hukum dan berbagai kriteria yang jelas untuk melakukan transfer tahanan.

Untuk itu, dirinya mengajak untuk bersama-sama merumuskan bagaimana langkah-langkah pemulangan WNI terpidana ke Indonesia.

Nyoman menjelaskan pemindahan narapidana WNI yang menjadi prioritas, yakni yang memiliki hukuman seumur hidup. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa setiap negara memiliki hukum yang berbeda-beda.

Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Dicky Yunus menyampaikan hal senada bahwa pentingnya penyusunan kriteria yang jelas untuk WNI yang akan dilakukan pemulangan serta perlunya menyusun dasar hukum transfer tahanan dari luar negeri.

Adapun rapat dihadiri secara langsung oleh Deputi Imipas Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram serta Deputi HAM Kemenko Kumham Imupas Ibnu Chuldun.

Sebelumnya, Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah memulangkan tujuh narapidana warga negara asing (WNA) melalui tiga kali perjanjian praktis (practical agreement) dengan sejumlah negara sepanjang tahun 2024.

Dia memerinci bahwa perjanjian praktis tersebut dilaksanakan pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara Australia, Filipina, dan Prancis.

"Dalam rangka pemulangan lima narapidana Australia, satu narapidana asal Filipina, dan satu narapidana asal Prancis," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dia menyebut bahwa upaya transfer narapidana itu dilakukan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Atas peristiwa tersebut, per hari tersebut telah dilakukan penonaktifan terhadap 71 pegawai

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menonaktifkan 71 pegawai imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) imbas pungutan liar (pungli) yang dilakukan terhadap warga negara asing (WNA) asal China.

"Atas peristiwa tersebut, per hari tersebut telah dilakukan penonaktifan terhadap 71 pegawai," kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Jumlah tersebut, kata dia, terdiri dari satu mantan kepala kantor, satu mantan kepala bidang, satu kepala bidang, lima kasi pemeriksaan, 23 petugas supervisor dan 40 orang petugas counter.

"Sedangkan untuk Kakanim (Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta) saat itu baru saja telah kami serah terima jabatan tanggal 21 Januari," ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa saat ini pegawai yang dinonaktifkan masih menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Untuk selanjutnya mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucapnya.

Di awal, dia menjelaskan bahwa pada mulanya kasus pungli terhadap WNA asal China terungkap setelah Kedutaan Besar China mengirimkan nota diplomatik pada 21 Januari 2025, yang berisi adanya dugaan pungli oleh petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta sejak Februari 2024 hingga Januari 2025.

Berdasarkan hasil pengecekan data perlintasan WNA China sebagaimana nota diplomatik tersebut, didapati 39 petugas imigrasi yang bertugas melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian terhadap WNA China.

Dalam nota diplomatik tersebut disebutkan pula bahwa selama periode tersebut telah terjadi 44 kasus pungli terhadap 60 warga negara China, dan telah ada pengembalian uang sejumlah total Rp32.750.000.

"Dan benar, terdapat peristiwa pungli terhadap 60 warga China serta telah dilakukan pengembalian kepada masing-masing," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya melakukan investigasi dan penindakan tegas terhadap oknum pegawai keimigrasian di Bandara Soetta yang melakukan pungli tersebut.

Dia menambahkan pihaknya juga melakukan upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang, salah satunya dengan optimalisasi penggunaan auto gate di Bandara Soekarno-Hatta yang kini berjumlah 98 auto gate.

"Dan mengurangi jumlah petugas counter manual, dari 50 counter menjadi 15 counter, baik di terminal kedatangan maupun keberangkatan," tutur dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, merespons wacana predator seksual Reynhard Sinaga dipulangkan ke RI dari penjara Inggris. Agus menyebut hingga kini belum ada pembahasan terkait pemulangan Reynhard maupun pelaku bom Bali 2002, Hambali.

"Sampai sekarang kita belum pernah membahas, kita tidak pernah membahas sama sekali masalah transfer Sinaga, maupun Hambali, untuk kembali ke Tanah Air," ujar Agus di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Agus menyebut pihaknya juga bingung adanya wacana tersebut. Dia mengatakan di ranah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tak pernah ada pembahasan itu.

"Jadi sampai sekarang kita juga bingung dari mana sumbernya, monggo ditanyakan aja kepada sumbernya nggih," katanya.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya mengatakan pemulangan pelaku bom Bali 2002, Hambali, dan kasus predator seksual, Reynhard Sinaga, bukan prioritas. Dia mengatakan pemerintah memprioritaskan membantu para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dijatuhi hukuman mati.

"Yang prioritas yang kita hadapi itu adalah banyak juga orang Indonesia yang dipidana mati di Saudi Arabia, di Malaysia, dan itu memang sudah sangat lama kasusnya. Saya kira kita akan memprioritaskan ini," kata Yusril di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

Yusril mengatakan Reynhard baru bisa mengajukan keluar dari penjara setelah menjalani hukuman sekitar 40 tahun. Dia mengatakan hal itu membuat pemulangan Reynhard bukan prioritas.

"Jadi tidak menjadi suatu prioritas yang perlu kita selesaikan. Seperti halnya kasus-kasus yang lain yang mungkin perlu kita selesaikan ya," ujar Yusril.

Dia menyebutkan TKI yang dijatuhi hukuman mati di Arab Saudi dan Malaysia jumlahnya lebih dari 50 orang. Dia mengaku sudah berbicara dengan pemerintahan Arab Saudi dan Malaysia mengenai TKI yang dipidana mati.

"Banyak sekali, di Saudi Arabia ada, di Malaysia aja ada lebih 50 warga Indonesia yang dipidana mati dan itu sudah lama, dan itu kita prioritaskan kita bahas untuk kita bicarakan juga dengan pemerintah Malaysia," ujar Yusril.

"Dan beberapa waktu lalu duta besar Arab Saudi juga datang ke kantor, kami juga singgung masalah ini. Menjadi sangat penting karena memang mereka ini TKI bekerja di luar negeri, kemudian terlibat kejahatan dan dijatuhi hukuman mati dan itu perlu segera kita selesaikan," sambungnya.

Yusril juga menjelaskan belum ada pembicaraan resmi terkait Hambali. Dia mengatakan tidak mudah untuk memeriksa kasus Hambali.

"Hambali pun belum ada pembicaraan apapun dan saat ini lagi kami pelajari. Jadi kasusnya memang tidak mudah memeriksanya, entahlah ada perubahan policy dari pemerintah Amerika Serikat terhadap orang-orang yang ditahan," kata Yusril.

"Jadi kasus Reynhard dan Hambali itu sebenarnya tidak menjadi prioritas untuk kita segera selesaikan dibandingkan dengan orang TKI atau WNI yang menerima hukuman mati di Malaysia dan Saudi Arabia," ucapnya.

(dwr/idn)

Jakarta -

Terdakwa kasus pelecehan seksual I Wayan Agus Suartama alias Agus difable dipastikan tidak akan mendapatkan amnesti dari pemerintah. Pasalnya, perbuatan yang dilakukan Agus dianggap memiliki dampak luas kepada korban.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mulanya mengatakan dari 44.495 warga binaan, sebanyak 19.337 di antaranya dinyatakan lolos verifikasi awal yang akan diberikan amnesti. Adapun hasil ini didapat usai Direktorat Pemasyarakatan mendistribusikan data mentah amnesti ke 33 kantor wilayah.

"Ditjen Pemasyarakatan melakukan identifikasi data warga binaan pemasyarakatan yang bersumber dari database pemasyarakatan dan Direktorat Teknis berdasarkan kriteria yang akan diberikan amnesti didapatkan data 44.495 warga binaan pemasyarakatan," kata Agus dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Dari 19.337 orang warga binaan yang dinyatakan lolos verifikasi, mayoritas didapat oleh narapidana dan anak binaan pengguna narkotika. Di antaranya:

a. Pasal 127 Undang-undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 sebanyak 2.591 orang.

b. Kategori pengguna narkotika sesuai surat edaran mahkamah Agung nomor 04/2010 sebanyak 15.447 orang,

Jumlah tersebut akan diajukan kembali untuk proses verifikasi ulang ke Ditjen Administrasi Hukum Umum. Diketahui, amnesti tersebut merupakan program Menteri Imipas untuk mengatasi persoalan overkapasitas.

"Namun jumlah ini akan kami telaah kembali mengingat nomor 04 tahun 2010 hanya meninjau dari jumlah atau kuantitas barang bukti, sedang yang menjadi sasaran pemberian amnesti adalah pengguna atau pemakai," ujar Agus.

Selanjutnya ada narapidana dan anak binaan terkait dengan UU ITE, amnesti diberikan kepada lima orang terkait pasal penghinaan terhadap pribadi atau pemerintah dalam perbedaan pandangan politik. Amnesti juga diberikan kepada 377 orang terkait ITE.

"Narapidana dan anak binaan terkait dengan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik terkait pasal penghinaan terhadap pribadi/pemerintah dan perbedaan pandangan politik 5 orang dan terkait pasal ITE 377 orang, jumlah ini akan kami telah kembali," ujar Agus.

Selanjutnya amnesti diberikan ke narapidana dan anak binaan berkebutuhan khusus. Rinciannya terdiri dari 270 orang yang sakit berkepanjangan, 73 orang dengan gejala kejiwaan, lansia di atas 70 tahun 110 orang, disabilitas 2 orang. Amnesti juga diberikan ke enam perempuan hamil, 37 orang perempuan yang yang merawat anak di lapas, anak binaan 409 orang dan narapidana makar 10 orang.

Terkait Agus difable yang memiliki kebutuhan khusus, Agus Andrianto memastikan bahwa yang bersangkutan tidak akan mendapatkan amnesti.

"Saya rasa, nggak akan dapat, nggak akan dapat," kata Agus usai rapat.

Agus menyebut lantaran kasusnya terkait pelecehan maka I Wayan Agus Suartama tak akan mendapat amnesti. Ia menyebut tindakan Agus membahayakan.

"Jadi kasus-kasus yang seperti itu, yang dampaknya luas kemudian membahayakan yang lain, nggak akan diberikan amnesti," kata dia.

(astj/astj)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa pihaknya melakukan penegakan hukum keimigrasian terhadap 5.564 warga negara asing (WNA) yang melakukan pelanggaran terkait keimigrasian sepanjang 2024.

"Hasil dari pengawasan orang asing, terdapat 5.564 pelanggaran yang dilakukan penegakan hukum keimigrasian," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Jumlah tersebut, kata dia, terdiri dari 130 WNA yang dikenakan penegakan hukum pidana keimigrasian, dan 5.434 WNA dikenakan penegakan hukum administrasi keimigrasian (tindakan administratif keimigrasian/TAK).

Adapun empat besar TAK yang dilakukan pihaknya, yakni berupa tindakan deportasi dan usulan penangkalan 2.564; keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat 1.437; deportasi 1.406; tindakan keimigrasian lainnya 91.

Dia menyebut penegakan hukum keimigrasian tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 124,13 persen jika dibandingkan tahun 2023.

"Jumlah pelanggaran keimigrasian yang dikenakan penegakan hukum pidana keimigrasian tahun 2023 sebanyak 58 WNA, pada tahun 2024 sebanyak 130 WNA," paparnya.

Dia juga menyebut jumlah pelanggaran yang dikenakan penegakan hukum administrasi keimigrasian tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 62,16 persen, dari 3.351 WNA pada tahun 2023, menjadi 5.434 WNA pada tahun 2024.

Dia menyebut pihaknya juga telah melakukan kegiatan pengawasan terhadap WNA di Indonesia sebanyak 12.489 kegiatan sepanjang tahun 2024.

"Pengawasan di bawah kendali pusat sebanyak 1.630 kegiatan, sedangkan pengawasan di bawah kendali satuan kerja terdapat 10.859 kegiatan," ucapnya.

Dia menambahkan bahwa di Provinsi Bali sendiri, Kemen Imipas bekerja sama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM baru sama mencabut perizinan perusahaan dari 267 penanaman modal asing (PMA) yang ada di Bali.

Hal itu, lanjut dia, dilakukan dalam rangka mendorong kepatuhan investasi serta mencegah dampak negatif PMA terhadap ekonomi dan masyarakat lokal.

"Atas upaya pencabutan tersebut Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM melakukan operasi Bumi Putera dalam rangka mengevaluasi status keimigrasian para WNI tersebut," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan bahwa I Wayan Agus Suartama alias Agus Buntung tak akan mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto . Hal itu diungkapkan Agus saat disinggung kans Agus Buntung bisa mendapat amnesti dari Prabowo.

"Saya rasa enggak akan dapet," kata Agus saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Ia menjelaskan, perkara pidana yang punya dampak besar seperti kasus pelecehan yang diduga dilakukan Agus Buntung itu tak akan diberikan amnesti. "Jadi kasus-kasus yang seperti itu yang dampaknya luas kemudian membahayakan yang lain itu tidak akan diberikan amnesti," tutur Agus.



Lebih lanjut, Agus menyampaikan, pihaknya masih memproses narapidana yang akan mendapat amnesti. Ia menuturkan, sudah ada 19.337 dari 44 ribu narapidana yang telah lolos verifikasi awal amnesti.

"Amnesti ini masih, prosesnya masih butuh waktu panjang karena dari 44.000 yang kami asesmen ternyata masih bisa lolos hanya 19.337. Ini juga masih belum final, karena nanti ini masih melalui proses," katanya.

Agus pun menyampaikan, pihaknya telah menyurati Menko Hukum Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk membahas amnesti ini. Bahkan, kata dia, Yusril telah menerbitkan surat perintah untuk membahas amnesti tersebut.

"Jadi nanti masih akan diasesmen bersama, mudah-mudahan nanti kalau ada masukan-masukan nanti akan kita sampaikan pada saat rapat bersama Pak Menko, apakah masukan-masukan tambahan tadi contohnya misalnya seperti teroris yang bersenjata, kemudian yang usia 70 tahun ini supaya tidak ada diskriminasi untuk semua," kata Agus.