Jakarta (ANTARA) - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas guna membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa pemerintah telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait RUU tersebut yang terlampir dalam Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025.

Menurut dia, Komisi I DPR RI juga telah mendengar masukan dari pakar, akademisi, Pepabri, hingga LSM.

"Raker Komisi I DPR RI dengan pemerintah hari ini diselenggarakan dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU," kata Utut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI perlu direvisi untuk memenuhi kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat. RUU TNI juga diperlukan untuk menyelaraskan dinamika dan peraturan perundang-undangan yang lebih baru.

"Perubahan ini dilandasi kebutuhan akan kepastian hukum terkait substansi-substansi esensi yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, antara lain batasan pensiun TNI dan penempatan TNI pada jabatan sipil," kata Dave.

Menurut dia, perubahan lingkungan strategis dan tantangan geopolitik menuntut TNI lebih adaptif dan dinamis. Upaya penegakan kedaulatan hingga penjagaan keutuhan negara dan perlindungan keselamatan bangsa, menurut dia, memerlukan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal dan peningkatan kapabilitas organisasi.

RUU TNI ini, kata dia, merupakan bagian dari proses reformasi TNI yang berkelanjutan dengan penekanan pada profesionalisme militer dalam menjaga kedaulatan, keutuhan teritorial, dan mencegah disintegrasi bangsa.

Adapun batasan usia masa dinas prajurit TNI dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-19/2021 dan Nomor 6/PUU-16/2016. Menurut dia, putusan-putusan tersebut menyatakan ketentuan mengenai batasan usia suatu jabatan merupakan open legal policy dari pembentuk undang-undang.

"Selain itu terdapat kebutuhan nyata, penting, dan mendesak, untuk mengubah ketentuan Pasal 47 mengenai peran prajurit aktif TNI di kementerian atau lembaga, sesuai dengan kebutuhan dan permintaan," kata dia.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Pembahasan RUU TNI diusulkan untuk masuk Prolegnas Prioritas 2025 didasarkan atas Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025. Dengan begitu, RUU tersebut pun menjadi usul inisiatif dari pemerintah.

Jakarta (ANTARA) - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas guna membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa pemerintah telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait RUU tersebut yang terlampir dalam Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025.

Menurut dia, Komisi I DPR RI juga telah mendengar masukan dari pakar, akademisi, Pepabri, hingga LSM.

"Raker Komisi I DPR RI dengan pemerintah hari ini diselenggarakan dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU," kata Utut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI perlu direvisi untuk memenuhi kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat. RUU TNI juga diperlukan untuk menyelaraskan dinamika dan peraturan perundang-undangan yang lebih baru.

"Perubahan ini dilandasi kebutuhan akan kepastian hukum terkait substansi-substansi esensi yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, antara lain batasan pensiun TNI dan penempatan TNI pada jabatan sipil," kata Dave.

Menurut dia, perubahan lingkungan strategis dan tantangan geopolitik menuntut TNI lebih adaptif dan dinamis. Upaya penegakan kedaulatan hingga penjagaan keutuhan negara dan perlindungan keselamatan bangsa, menurut dia, memerlukan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal dan peningkatan kapabilitas organisasi.

RUU TNI ini, kata dia, merupakan bagian dari proses reformasi TNI yang berkelanjutan dengan penekanan pada profesionalisme militer dalam menjaga kedaulatan, keutuhan teritorial, dan mencegah disintegrasi bangsa.

Adapun batasan usia masa dinas prajurit TNI dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-19/2021 dan Nomor 6/PUU-16/2016. Menurut dia, putusan-putusan tersebut menyatakan ketentuan mengenai batasan usia suatu jabatan merupakan open legal policy dari pembentuk undang-undang.

"Selain itu terdapat kebutuhan nyata, penting, dan mendesak, untuk mengubah ketentuan Pasal 47 mengenai peran prajurit aktif TNI di kementerian atau lembaga, sesuai dengan kebutuhan dan permintaan," kata dia.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Pembahasan RUU TNI diusulkan untuk masuk Prolegnas Prioritas 2025 didasarkan atas Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025. Dengan begitu, RUU tersebut pun menjadi usul inisiatif dari pemerintah.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas guna membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa pemerintah telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait RUU tersebut yang terlampir dalam Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025.

Menurut dia, Komisi I DPR RI juga telah mendengar masukan dari pakar, akademisi, Pepabri, hingga LSM.

"Raker Komisi I DPR RI dengan pemerintah hari ini diselenggarakan dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU," kata Utut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI perlu direvisi untuk memenuhi kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat. RUU TNI juga diperlukan untuk menyelaraskan dinamika dan peraturan perundang-undangan yang lebih baru.

"Perubahan ini dilandasi kebutuhan akan kepastian hukum terkait substansi-substansi esensi yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, antara lain batasan pensiun TNI dan penempatan TNI pada jabatan sipil," kata Dave.

Menurut dia, perubahan lingkungan strategis dan tantangan geopolitik menuntut TNI lebih adaptif dan dinamis. Upaya penegakan kedaulatan hingga penjagaan keutuhan negara dan perlindungan keselamatan bangsa, menurut dia, memerlukan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal dan peningkatan kapabilitas organisasi.

RUU TNI ini, kata dia, merupakan bagian dari proses reformasi TNI yang berkelanjutan dengan penekanan pada profesionalisme militer dalam menjaga kedaulatan, keutuhan teritorial, dan mencegah disintegrasi bangsa.

Adapun batasan usia masa dinas prajurit TNI dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-19/2021 dan Nomor 6/PUU-16/2016. Menurut dia, putusan-putusan tersebut menyatakan ketentuan mengenai batasan usia suatu jabatan merupakan open legal policy dari pembentuk undang-undang.

"Selain itu terdapat kebutuhan nyata, penting, dan mendesak, untuk mengubah ketentuan Pasal 47 mengenai peran prajurit aktif TNI di kementerian atau lembaga, sesuai dengan kebutuhan dan permintaan," kata dia.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Pembahasan RUU TNI diusulkan untuk masuk Prolegnas Prioritas 2025 didasarkan atas Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025. Dengan begitu, RUU tersebut pun menjadi usul inisiatif dari pemerintah.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) mengatakan telah siap mengambil sumpah tiga pemain sepak bola naturalisasi di Roma, Italia, pada besok Senin (10/3).

Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut adalah Dean Ruben James, Joey Mathijs Pelupessy, dan Emil Audero Mulyadi.

“Kami telah melakukan rapat persiapan dengan pimpinan dan staf di Kedubes. Semoga semua lancar,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum Nico Afinta dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia mengungkapkan, alasan pengambilan sumpah akan dilaksanakan di Kantor Kedubes Indonesia di Roma lantaran tiga pemain berdarah Indonesia tersebut sedang berkompetisi di Italia dan Eropa.

“Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk dalam daftar pemain timnas. Jadi kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi dapat berpaspor Indonesia,” ujarnya.

Ketiga pemain tersebut, kata Nico, telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mendapatkan persetujuan dari DPR dan Presiden Republik Indonesia.

“Sesuai dengan instruksi Menteri Hukum, kami diminta membantu percepatan proses ini dengan harapan tiga pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda menghadapi dalam kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia,” terangnya.

Selain itu, dokumen kewarganegaraan dan proses pewarganegaraan ketiga atlet tersebut telah siap.

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo memastikan pemerintah Indonesia sudah melalui tahapan yang benar dalam proses naturalisasi tiga pemain sepak bola tersebut.

“Semua proses dari verifikasi dokumen, sampai persetujuan DPR dan Presiden sudah terpenuhi dan disetujui,” katanya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, kata dia, juga memantau persiapan pengambilan sumpah tiga pemain naturalisasi ini dari Jakarta.

“Pak Menteri juga membantu persiapan ini hingga berkoordinasi dengan DPR dan Setneg. Insyaallah semua lancar,” imbuhnya.

Adapun setelah diambil sumpah menjadi WNI, Dean, Emil, dan Joey, kata dia akan didaftarkan oleh Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) ke Federasi Sepak bola Internasional (Federation Internationale de Football Association/FIFA). Sebagaimana aturan FIFA, pemain dapat didaftarkan sebelum tanggal 13 Maret 2026.

Diketahui, pada bulan Maret ini, Timnas Sepak bola Indonesia akan segera melanjutkan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk melawan Australia sebagai tuan rumah dan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas siap memimpin pengambilan sumpah untuk tiga pemain naturalisasi di Roma, Italia, sehingga mengutus tim Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum RI untuk memprosesnya.

Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia dimaksud, yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy, yang berencana bertolak ke Roma pada hari ini.

"Mereka telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang (UU) dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden RI," ungkap Supratman seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Kemenkum RI, pengambilan sumpah tiga pemain naturalisasi ITU dilaksanakan di Kedutaan Besar (Kedubes) Indonesia di Roma pada 10 Maret 2026.

Supratman menegaskan bahwa pihaknya membantu percepatan proses naturalisasi dengan harapan tiga pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ia menyebutkan semua dokumen kewarganegaraan ketiga pemain naturalisasi itu telah diteliti dengan benar dan proses pewarganegaraannya juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.

Menkum pun menjelaskan proses pengambilan sumpah dipercepat dan harus dilaksanakan di Kantor Kedubes Indonesia di Roma karena tiga pemain bola berdarah Indonesia tersebut bermain di klub yang sedang berkompetisi di Italia atau Eropa.

"Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk dalam daftar pemain tim sepak bola nasional. Jadi kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi dapat berpaspor Indonesia," katanya.

Setelah diambil sumpah menjadi WNI, Dean, Emil, dan Joey, kata dia akan didaftarkan oleh Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) ke Federasi Sepak bola Internasional (Federation Internationale de Football Association/FIFA). Sebagaimana aturan FIFA, pemain dapat didaftarkan sebelum tanggal 13 Maret 2026.

Dia berharap tim PSSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Erick Thohir tidak mengalami kendala dalam proses lanjutan guna mendaftarkan tiga pemain naturalisasi ke FIFA.

Ia juga mengatakan bahwa dukungan dari pemerintah Indonesia, termasuk Kemenkum dan jajaran Pemerintah lainnya seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora, serta khususnya anggota DPR, telah sesuai dengan harapan Presiden RI Prabowo Subianto agar prestasi Timnas bisa menembus Piala Dunia 2026.

Pada bulan Maret ini, Timnas Sepak bola Indonesia akan segera melanjutkan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk melawan Australia sebagai tuan rumah dan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada bulan Maret ini.

"Mereka telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang (UU) dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden RI,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas siap memimpin pengambilan sumpah untuk tiga pemain naturalisasi di Roma, Italia, sehingga mengutus tim Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum RI untuk memprosesnya.

Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia dimaksud, yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy, yang berencana bertolak ke Roma pada hari ini.

"Mereka telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang (UU) dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden RI," ungkap Supratman seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Kemenkum RI, pengambilan sumpah tiga pemain naturalisasi ITU dilaksanakan di Kedutaan Besar (Kedubes) Indonesia di Roma pada 10 Maret 2026.

Supratman menegaskan bahwa pihaknya membantu percepatan proses naturalisasi dengan harapan tiga pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ia menyebutkan semua dokumen kewarganegaraan ketiga pemain naturalisasi itu telah diteliti dengan benar dan proses pewarganegaraannya juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.

Menkum pun menjelaskan proses pengambilan sumpah dipercepat dan harus dilaksanakan di Kantor Kedubes Indonesia di Roma karena tiga pemain bola berdarah Indonesia tersebut bermain di klub yang sedang berkompetisi di Italia atau Eropa.

"Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk dalam daftar pemain tim sepak bola nasional. Jadi kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi dapat berpaspor Indonesia," katanya.

Setelah diambil sumpah menjadi WNI, Dean, Emil, dan Joey, kata dia akan didaftarkan oleh Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) ke Federasi Sepak bola Internasional (Federation Internationale de Football Association/FIFA). Sebagaimana aturan FIFA, pemain dapat didaftarkan sebelum tanggal 13 Maret 2026.

Dia berharap tim PSSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Erick Thohir tidak mengalami kendala dalam proses lanjutan guna mendaftarkan tiga pemain naturalisasi ke FIFA.

Ia juga mengatakan bahwa dukungan dari pemerintah Indonesia, termasuk Kemenkum dan jajaran Pemerintah lainnya seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora, serta khususnya anggota DPR, telah sesuai dengan harapan Presiden RI Prabowo Subianto agar prestasi Timnas bisa menembus Piala Dunia 2026.

Pada bulan Maret ini, Timnas Sepak bola Indonesia akan segera melanjutkan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk melawan Australia sebagai tuan rumah dan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada bulan Maret ini.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengutus tim Sekjen dan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) bertolak ke Italia pada Kamis (6/3/2025) untuk proses pengambilan sumpah tiga pemain naturalisasi.

Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara tersebut adalah Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.

Mereka telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mendapatkan persetujuan dari DPR dan Presiden Republik Indonesia.

"Kami dari Kementerian Hukum membantu percepatan proses ini dengan harapan tiga pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda menghadapi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia," kata Supratman dalam keterangan tertulis, Kamis.

Supratman mengatakan, semua dokumen kewarganegaraannya telah diteliti dengan benar dan proses pewarganegraannya juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ia mengatakan, proses pengambilan sumpah dipercepat dan harus dilaksanakan di Kantor Kedubes Indonesia di Roma karena tiga pemain bola berdarah Indonesia ini bermain di klub yang sedang berkompetisi di Italia atau Eropa.

"Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk dalam daftar pemain timnas. Jadi kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi dapat berpaspor Indonesia," ujarnya.

Supratman juga mengatakan, setelah diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, Dean, Emil, dan Joey akan didaftarkan oleh PSSI ke FIFA.

Sebagaimana aturan FIFA, pemain dapat didaftarkan sebelum tanggal 13 Maret 2026.

"Kita berharap tim PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tidak mengalami kendala dalam proses lanjutan mendaftarkan tiga pemain naturalisasi ke FIFA," tuturnya.

Lebih lanjut, Supratman mengatakan, dukungan dari pemerintah termasuk Kementerian Hukum dan jajaran pemerintah lainnya Kemenpora dan khususnya anggota DPR telah sesuai dengan harapan Presiden Prabowo agar prestasi timnas bisa menembus Piala Dunia 2026.

"Sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Kementerian Hukum, pengambilan sumpah tiga pemain naturalisasi ini dilaksanakan di Kedutaan Besar Indonesia di Roma pada tanggal 10 Maret 2026," ucap dia.

Presiden Prabowo Subianto akan menggelar buka puasa bersama Kabinet Merah Putih di Istana Jakarta hari ini. Seluruh jajaran Kabinet Merah Putih hadir.

Pantauan detikcom, Selasa (4/3/2025), di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sejumlah jajaran kabinet hadir sejak pukul 15.30 WIB. Mereka yang terlihat hadir adalah Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Pendidikan Abdul Mu'ti, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Selain itu, terlihat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Kepala Basarnas Marsekal Muda TNI Mohammad Syafii, Kepala BPS Amalia Adininggar, Wamendikti Stella Christie, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan Wamenkeu Anggito.

Kemudian, terlihat juga Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, Kepala BPIP Yudian Wahyudi.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengonfirmasi akan adanya buka puasa bersama di Istana. "Undangannya begitu," ujarnya singkat.

Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyebut akan mengumpulkan pejabat, mulai Menteri, Kepala Badan, Wakil Menteri, dan pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian (LPNK) sore ini.

Presiden mengumpulkan pejabat tersebut untuk rapat. Presiden juga akan memberikan taklimat kepada para pejabat tersebut.

"Sore ini di Istana Kepresidenan Jakarta, Bapak Presiden Prabowo akan memimpin rapat dan memberikan taklimat kepada para menteri, kepala badan, wamen, pimpinan LPNK, dan para pejabat lainnya," kata Yusuf kepada wartawan, Selasa (4/3).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membuka peluang untuk Swiss dalam perluas kerja sama bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance/MLA) secara komprehensif, terutama di bidang ekstradisi.

"Walaupun saat ini tidak ada masalah, kita menjaga kemungkinan-kemungkinan ke depannya karena apa pun bisa terjadi," kata Supratman saat menerima kunjungan Duta Besar Swiss di Jakarta, Rabu (26/2), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Indonesia dengan Swiss sudah menandatangani perjanjian MLA sejak tahun 2019. Ke depannya, diharapkan kerja sama kedua negara bisa diperluas lagi, tak hanya di bidang hukum.

Supratman pun menghargai apa yang sudah terjalin di antara Indonesia dengan Swiss selama ini, sehingga diharapkan pemerintah Swiss bisa lebih jauh lagi mengembangkan berbagai sektor, terutama hilirisasi, sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Dia menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia sudah mereformasi tentang perizinan dalam berusaha agar bisa satu pintu melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang akan memudahkan para negara sahabat untuk mendapat kepastian soal perizinan.

"Kami bertekad pada tahun 2026, 500 layanan di Kementerian Hukum (Kemenkum) semuanya dilakukan by digital. Tentunya itu akan memudahkan Swiss dalam berinvestasi," ucapnya.

"Walaupun saat ini tidak ada masalah, kita menjaga kemungkinan-kemungkinan ke depannya karena apa pun bisa terjadi,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas membuka peluang untuk Swiss dalam perluas kerja sama bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance/MLA) secara komprehensif, terutama di bidang ekstradisi.

"Walaupun saat ini tidak ada masalah, kita menjaga kemungkinan-kemungkinan ke depannya karena apa pun bisa terjadi," kata Supratman saat menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Swiss di Jakarta, Rabu (26/2), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Ia menyebutkan Indonesia dengan Swiss sudah menandatangani perjanjian MLA sejak tahun 2019. Ke depannya, diharapkan kerja sama kedua negara bisa diperluas lagi, tak hanya di bidang hukum.

Supratman pun menghargai apa yang sudah terjalin di antara Indonesia dengan Swiss selama ini, sehingga diharapkan pemerintah Swiss bisa lebih jauh lagi mengembangkan berbagai sektor, terutama hilirisasi, sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Dia menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia sudah mereformasi tentang perizinan dalam berusaha agar bisa satu pintu melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang akan memudahkan para negara sahabat untuk mendapat kepastian soal perizinan.

"Kami bertekad pada tahun 2026, 500 layanan di Kementerian Hukum (Kemenkum) semuanya dilakukan by digital. Tentunya itu akan memudahkan Swiss dalam berinvestasi," ucap dia.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan kerja sama Indonesia dan Swiss melalui Indonesia–European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA), merupakan hal yang baik dan dapat ditingkatkan.

Dari IE-CEPA, Kemenkum berperan menyiapkan regulasi terkait cara Indonesia bisa menerima semua investasi yang masuk secara aman dan memberikan kepastian hukum terkait perizinannya.

Supratman berharap, dengan hubungan yang baik antara Indonesia dan Swiss, Swiss dapat menjadi salah satu investor terbesar di sisi perdagangan dan industri di Indonesia.

"Kami punya produk bahan mentah dengan kualitas yang sangat baik, kami yakin Swiss bisa menjadi pintu masuk produk pertanian Indonesia dan membuat produk itu diterima secara baik bahkan di Eropa," kata Supratman melanjutkan.

Menanggapi pernyataan Menkum RI, Dubes Swiss Oliver Zehnder berharap pihaknya dapat berinvestasi dengan mudah di Indonesia. Beberapa waktu lalu, pihaknya sempat bertemu dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta Kementerian Luar Negeri, berdiskusi terkait investasi yang sangat produktif.

"Kami juga membahas tentang roadmap pertumbuhan ekonomi kedua negara sehingga kami berharap Swiss menjadi lebih mudah untuk berinvestasi di Indonesia," ujar Oliver dalam kesempatan yang sama.

Turut hadir mendampingi Menkum RI saat menerima kunjungan kehormatan Dubes Swiss, yakni Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum RI Widodo, Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkum RI Andry Indrady, serta Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kemenkum RI Ronald Lumbuun.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

"Walaupun saat ini tidak ada masalah, kita menjaga kemungkinan-kemungkinan ke depannya karena apa pun bisa terjadi,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas membuka peluang untuk Swiss dalam perluas kerja sama bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance/MLA) secara komprehensif, terutama di bidang ekstradisi.

"Walaupun saat ini tidak ada masalah, kita menjaga kemungkinan-kemungkinan ke depannya karena apa pun bisa terjadi," kata Supratman saat menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Swiss di Jakarta, Rabu (26/2), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Ia menyebutkan Indonesia dengan Swiss sudah menandatangani perjanjian MLA sejak tahun 2019. Ke depannya, diharapkan kerja sama kedua negara bisa diperluas lagi, tak hanya di bidang hukum.

Supratman pun menghargai apa yang sudah terjalin di antara Indonesia dengan Swiss selama ini, sehingga diharapkan pemerintah Swiss bisa lebih jauh lagi mengembangkan berbagai sektor, terutama hilirisasi, sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Dia menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia sudah mereformasi tentang perizinan dalam berusaha agar bisa satu pintu melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang akan memudahkan para negara sahabat untuk mendapat kepastian soal perizinan.

"Kami bertekad pada tahun 2026, 500 layanan di Kementerian Hukum (Kemenkum) semuanya dilakukan by digital. Tentunya itu akan memudahkan Swiss dalam berinvestasi," ucap dia.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan kerja sama Indonesia dan Swiss melalui Indonesia–European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA), merupakan hal yang baik dan dapat ditingkatkan.

Dari IE-CEPA, Kemenkum berperan menyiapkan regulasi terkait cara Indonesia bisa menerima semua investasi yang masuk secara aman dan memberikan kepastian hukum terkait perizinannya.

Supratman berharap, dengan hubungan yang baik antara Indonesia dan Swiss, Swiss dapat menjadi salah satu investor terbesar di sisi perdagangan dan industri di Indonesia.

"Kami punya produk bahan mentah dengan kualitas yang sangat baik, kami yakin Swiss bisa menjadi pintu masuk produk pertanian Indonesia dan membuat produk itu diterima secara baik bahkan di Eropa," kata Supratman melanjutkan.

Menanggapi pernyataan Menkum RI, Dubes Swiss Oliver Zehnder berharap pihaknya dapat berinvestasi dengan mudah di Indonesia. Beberapa waktu lalu, pihaknya sempat bertemu dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta Kementerian Luar Negeri, berdiskusi terkait investasi yang sangat produktif.

"Kami juga membahas tentang roadmap pertumbuhan ekonomi kedua negara sehingga kami berharap Swiss menjadi lebih mudah untuk berinvestasi di Indonesia," ujar Oliver dalam kesempatan yang sama.

Turut hadir mendampingi Menkum RI saat menerima kunjungan kehormatan Dubes Swiss, yakni Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum RI Widodo, Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkum RI Andry Indrady, serta Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kemenkum RI Ronald Lumbuun.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Republik Indonesia Supratman Andi Agtas menyebutkan bulan suci ramadhan merupakan kesempatan bagi seluruh umat muslim berkontemplasi atau merenung dan berpikir dengan sepenuh perhatian dan melakukan refleksi diri.

"Setelah 11 bulan kita melakukan aktivitas, Allah SWT memberikan kita kesempatan sebulan penuh untuk mendekatkan diri kita kepada sang pencipta", ujar Supratman di Graha Pengayoman Jakarta pada Kamis (27/02/2025).

Supratman menyampaikan, hal yang paling penting bukan hanya sekedar soal berpuasa, tetapi ini merupakan bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT.

"Saat ini lagi trend yang namanya intermitten fasting, itu membuktikan bahwa puasa dalam apapun bentuknya akan membuat tubuh kita menjadi sehat, tapi bagi kita umat Islam, (puasa) tidak hanya sekedar menyehatkan tubuh kita, tapi ini adalah bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT," tuturnya.

Lebih lanjut Supratman mengatakan, bahwa puasa juga memiliki pesan-pesan religius, seperti untuk melawan hawa nafsu kita sebagai manusia.

"Sebagai manusia kita diciptakan dari dua sisi mata uang yang berbeda dalam diri kita, tapi yang paling berat adalah nafsu kita sebagai manusia. Mudah-mudahan kita melakukan instrospeksi apa yang pernah dan sedang kita lakukan," ujar Supratman.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh pegawai Kemenkum untuk menunaikan kewajiban membayar zakat, karena hal itu merupakan perintah dari Allah SWT dan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan.

"Bagi kita yang punya kemampuan, jangan lupa menunaikan kewajiban kita untuk zakat fitrah, zakat harta, dan lain-lain sebagainya, ini adalah sebuah proses dalam perjalanan hidup kita," lanjutnya.

Menkum juga mengatakan, ketika manusia berada di atas, jangan melupakan orang yang berada di bawahnya, karena rezeki yang kita miliki terdapat hak orang lain di dalamnya.

"Yang penting kita ingat, bahwa saat kita sedang berada di atas, Allah memberi rezeki yang lebih dibandingkan dengan yang lain, jangan lupa bahwa dalam rezeki yang kita miliki ada hak orang di dalamnya," kata Supratman.

Dalam kegiatan ini, Kemenkum juga menyerahkan santunan kepada anak yatim dari tiga yayasan, yaitu dari Yayasan Rumah Yatim Arrohman, Yayasan Mizan Amanah dan Yayasan Sentuhan Qolbu.

Hadir secara virtual Kakanwil Kemenkum Babel (Harun Sulianto), Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kaswo), Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Rahmat Feri Pontoh), Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (N.A.Triandini Oscar), Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (Muhammad Bang Bang), Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Adi Riyanto) beserta Jajaran Kanwil Kemenkum Babel.