Mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) di Taman Safari Indonesia melaporkan dugaan eksploitasi ke Kementerian HAM. Komnas HAM akan memantau penyelesaian persoalan dugaan eksploitasi tersebut.

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Semendawai, mengungkapkan pihaknya pernah menerima aduan tersebut pada 1997. Pelanggaran HAM dan sejumlah rekomendasi saat itu juga telah disampaikan kepada pihak terkait.

"Saat ini Komnas HAM belum melakukan investigasi kembali. Namun Komnas HAM pernah melakukan investasi saat pengaduan tahun 1997. Waktu itu Komnas HAM telah menemukan sejumlah pelanggaran HAM dan juga telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pihak-pihak terkait," kata Abdul Haris Semendawai saat dihubungi, Selasa (22/4/2025).

Semendawai menyampaikan Komnas HAM akan memantau proses penyelesaian persoalan dugaan eksploitasi itu. Terlebih dugaan eksploitasi sudah tiga kali diadukan pemain sirkus di Taman Safari Indonesia kepada Komnas HAM.

"Komnas HAM akan melakukan pemantauan atas penyelesaian kasus-kasus yang dilaporkan oleh mereka. Apalagi mereka juga sudah melaporkan ke berbagai pihak. Semoga akan ada penyelesaian sebagaimana yang diharapkan," ujarnya.

"Kasus ini sudah 3 kali disampaikan ke Komnas HAM yaitu tahun 1997, 2004, dan 2024," ucapnya.

Semendawai menyampaikan hasil investigasi Komnas HAM pada 1997 ditemukan adanya pelanggaran HAM. Mulai dari kekerasan, pemenuhan hak atas pendidikan, hingga ekonomi serta silsilah anak.

"Di tahun 1997, Komnas melakukan penyelidikan terhadap kasus yang diadukan tersebut. Hasilnya Komnas menilai terdapat pelanggaran HAM misalnya ada persoalan terkait asal-usul atau silsilah anak, terkait pemenuhan hak atas pendidikan, juga terkait masalah ekploitasi secara ekonomi, juga adanya kekerasan," ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan rekomendasi juga telah disampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Namun, dia mengatakan hanya beberapa rekomendasi yang ditindaklanjuti.

"Maka Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait seperti OCI dan rekomendasi juga ada yang sudah ditindaklanjuti spt terkait pendidikan. Waktu itu juga kepolisian sudah melakukan penyelidikan terkait penggelapan silsilah anak-anak tersebut, namun dihentikan oleh pihak kepolisian. Atas tindak lanjut tersebut, kelihatannya pihak korban merasa belum terpenuhi sehingga tahun 2004 melaporkan lagi ke Komnas HAM dan juga pada akhir tahun 2024," imbuhnya.

Dugaan Eksploitasi Pemain Sirkus

Sebelumnya, Wamen HAM Mugiyanto telah menerima audiensi dengan para mantan pemain sirkus OCI di kantornya, pada Selasa (15/4). Ia menerima aduan para pemain sirkus OCI ini mendapat kekerasan hingga dugaan perbudakan.

"Kemarin saya menerima audiensi dari para korban kekerasan, pelecehan dan dugaan perbudakan. Dari keterangan yang para korban yang semuanya perempuan ini, diduga telah terjadi Pelanggaran HAM. Kejadian ini sudah puluhan tahun yang lalu di tempat mereka bekerja yaitu sebuah bisnis pengelola hiburan sirkus," ujar Mugiyanto, dalam unggahannya di akun resmi Instagramnya, dilihat Rabu, (16/4).

KemenHAM akan memanggil pihak Taman Safari. Pemanggilan itu untuk mendengarkan penjelasan dari dua belah pihak.

"@kementerian_ham akan memanggil para pihak yang diduga terkait dalam tindak kekerasan ini untuk didengar keterangannya guna mengambil langkah tepat bagi pemenuhan hak korban dan mencegah terjadinya keberulangan kembali kasus yang sama," ucapnya.

Taman Safari Bantah Ada Penyiksaan

Taman Safari Indonesia buka suara atas dugaan eksploitasi tersebut. Taman Safari menegaskan kasus dugaan penyiksaan itu tidak ada kaitan dengan mereka dan membantah ada penyiksaan terhadap pemain sirkus OCI.

"Ini tidak ada kaitannya dengan Taman Safari, Taman Safari kok dibawa-bawa, itu satu. Kedua sirkus, nah sirkus itu dari orang sirkus juga harus membuat statement juga bahwa ini tidak ada," kata Komisaris Taman Safari Indonesia Tony Sumampouw.

Tony juga mempertanyakan bukti-bukti dugaan terjadi kekerasan. Dia heran korban kembali membuka kasus ini sekarang.

Tony mengatakan, pada 1997, pernah ada yang melapor tapi sudah selesai. Tony tidak secara rinci menjelaskan laporan pada tahun tersebut. Namun dia heran kasus itu kembali muncul sekarang.

"Pada saat itu kan sudah nggak ada timbul masalah, kan gitu," ucapnya.

Tony menegaskan lagi tidak benar adanya eksploitasi mantan pemain sirkus yang beberapa waktu lalu melakukan audiensi di Kementerian HAM. Pihaknya bakal segera melakukan klarifikasi.

Simak Video 'Pigai: KemenHAM Akan Cek TKP Dugaan Eksploitasi Eks Pemain Sirkus Taman Safari':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Oriental Circus Indonesia (OCI) membantah seluruh dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilayangkan oleh mantan pemain sirkus mereka beberapa waktu terakhir. Kelompok sirkus itu mengeklaim kasus tersebut sudah sepenuhnya selesai pada 1997.

Juru bicara Hamdan Zoelva, Imam Nasef, mengatakan dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan para mantan pemain sirkus OCI bukanlah kasus baru. Ia menilai, kasus itu telah dipantau oleh Komisi Nasional (Komnas) HAM pada 1997. Ketika itu, Hamdan Zoelva ditunjuk oleh OCI sebagai kuasa hukum untuk menangani kasus tersebut.

"Nah dari sisi pemantauan itu, itu kemudian Komnas HAM menerbitkan rekomendasi," kata dia saat konferensi pers di Hotel Mulia, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Ia menilai, dalam rekomendasi itu tidak ada satu pun kata atau kalimat yang menyatakan telah terbukti terjadi pelanggaran HAM. Bahkan, dalam keterangan Komnas HAM pada 17 April 2025, pelanggaran HAM yang dimaksud masih berupa dugaan.

"Jadi lagi-lagi sebenarnya Komnas HAM sendiri tidak pernah menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM," ujar Nasef.

Ia mengakui, terdapat empat dugaan pelanggaran yang dilakukan OCI. Dugaan pertama adalah pelanggaran terkait hak anak mengetahui asal-usul. Kedua, indikasi pelanggaran terhadap hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis. Ketiga, pelanggaran terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak. Terakhir, pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak.

Namun, ia berkilah bahwa empat hal itu masih berupa dugaan. Selain itu, dari empat dugaan itu tidak ada indikasi terjadinya penyiksaan.

"Artinya apa? Kalau Komnas HAM tidak mencantumkan itu, berarti hasil pemantauannya memang tidak menemukan bukti-bukti yang valid terkait dengan adanya dugaan penyiksaan," kata dia.

Mengacu pada keterangan Komnas HAM pada 1997, Nasef menyampaikan, terdapat, empat rekomendasi yang diberikan kepada OCI. Pertama, OCI bersama instansi terkait harus mencegah dan mengakhiri terjadinya perbuatan yang cenderung menimbulkan pelanggaran HAM.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah riuhnya Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest) yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025), perhatian sejumlah pengunjung tertuju pada sebuah booth Kanwil Provinsi Jakarta.

Di sanalah Indriyani (29), warga binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, duduk tenang, menggenggam canting kecil berisi malam yang sudah dilelehkan.

Sesekali ia meniup ujung canting, memastikan suhu cairan tidak terlalu panas. Kemudian, malam di canting itu Indri torehkan perlahan ke atas kain putih polos yang terbentang di depannya.

Tak ada keraguan dari gerakan tangan Indri. Setiap goresan malam yang ia lukis seakan mengandung cerita tentang perjalanan hidupnya yang kini berbalut warna dan penuh pola.

Indri tak sendiri, ada warga binaan yang turut tampil dalam IPPAFest yang akan berlangsung hingga Rabu (23/4/2025) itu.

Di festival ini, mereka bukan narapidana, melainkan seniman, perajin, dan musisi. Ada yang melukis wajah-wajah penuh ekspresi, ada yang memainkan alat musik dengan semangat menyala, ada pula yang memamerkan hasil kerajinan tangan memesona.

Penjara, bagi banyak orang mungkin terdengar menyeramkan, dibatasi jeruji dingin, sunyi, dan penyesalan.

Namun, bagi Indri, justru di balik tembok dan pagar tinggi itulah ia menemukan ruang untuk bertumbuh.

Sejak menjalani masa hukuman pada 2020, penjara tak lagi menjadi tempat menebus kesalahan semata, melainkan sekolah kehidupan untuk Indri berkreasi.

“Awalnya, saya itu belum bisa apa-apa. Tapi, dilatih di sana (lapas),” ucap Indriyani saat berbincang dengan Kompas.com, Senin (21/4/2025).

Awalnya, Indri hanya senang menggambar. Di tengah waktu luang dan rutinitas di balik jeruji, ia mencoba-coba ikut pelatihan batik.

Tak disangka, ia justru menemukan ruang untuk berekspresi dan merangkai ulang kehidupannya.

“Kalau lagi ada inspirasi gitu jadi kita bisa meluapkan ada di situ. Kalau batik tulis itu kan apa yang ada di pikiran kita kan, jadi bisa dituangin langsung,” ucap Indriyani.

Setiap hari, Indri bisa menghabiskan waktu delapan sampai sepuluh jam untuk membatik.

Kadang motif kontemporer, kadang klasik. Kadang juga hanya mengikuti arus pikiran yang ingin meluap menjadi pola-pola indah.

“Yang susah itu bukan tekniknya, tapi kalau misalnya ada pesanan dan diburu waktu. Tapi ya, semua yang dipelajari pasti sulit kalau enggak ada kemauan. Tapi kalau kita mau, pasti bisa,” kata dia.

Sementara, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan RI (Imipas) Agus Andrianto menyatakan, melalui IPPAFest, masyarakat diajak untuk melihat bahwa warga binaan bukan hanya angka statistik atau berita kriminal masa lalu.

Mereka adalah individu yang sedang diberi kesempatan kedua, dilatih, didampingi, dan diberdayakan agar saat kembali ke masyarakat bisa berdiri sejajar, bukan hidup dalam stigma.

“Pada saat kembali ke masyarakat, diharapkan masyarakat satu, menyadari kesalahannya, mandiri secara ekonomi. Dengan dua hal itu saja, kemungkinan untuk terjadi pengulangan pidana itu zero,” ujar Agus.

Dia menyebut, negara hadir melalui pendekatan yang lebih manusiawi. Bukan lagi pendekatan represif, tapi pembangunan kapasitas pribadi.

Pendekatan yang percaya bahwa perubahan itu mungkin, selama diberi ruang dan arahan.

“Yang diuntungkan siapa? Masyarakat. Terlindungi dan kita berharap warga binaan yang kembali ke masyarakat ini, menjadi masyarakat yang dapat membantu pembangunan nasional Indonesia,” kata Agus.

Malam pun terus menetes dari canting yang digenggam Indriyani, membentuk motif demi motif yang rumit namun indah.

Di balik garis-garis itu, ada jejak tangan yang pernah salah arah, namun kini tengah merajut ulang jalan hidupnya dengan tekad dan harapan.

Penjara, dalam cerita Indri, bukanlah akhir. Ia justru menjadi titik balik.

Menjadi ruang untuk mengenal diri, menerima masa lalu, dan membangun masa depan, setitik demi setitik, seperti malam yang ditoreh di atas kain putih.

Saat kelak Indri melangkah keluar dari gerbang lapas, ia tak hanya membawa karya-karya batik, tetapi juga lembar baru dalam hidup yang sudah siap diwarnai dengan tangan dan hatinya sendiri.

“Sebenarnya, untuk ke depannya saya belum tahu, belum ada pikiran juga soalnya masih lumayan di sana (hukuman di penjara). Kepingin sih ada, cuma ya lihat nanti aja di luar di sana. Kalau ada kesempatan mau mengembangkan kemampuan saya dalam membatik,” ungkap Indriyani.

Pemilik sekaligus Direktur Taman Safari Indonesia (TSI) Group Jansen Manansang mengklaim telah menjalankan rekomendasi Komnas HAM terkait kasus dugaan eksploitasi dan pemerasan yang dilakukan Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari.

Jansen menegaskan kasus tersebut telah diselidiki Komnas HAM pada akhir 1990-an dan diselesaikan sesuai rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM.

Pernyataan itu disampaikan Jansen dalam rapat dengar pendapat bersama korban dan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senin (21/4).

"Pada tahun 1997 memang terdapat adanya pelaporan Komnas HAM terkait dengan pelanggaran anak-anak pemain sirkus, termasuk penganiayaan dan menyiksa pemain sirkus di lingkungan oriental. Kemudian dari Komnas HAM melakukan investigasi dengan membentuk tim yaitu untuk pencari fakta, untuk menyelidiki laporan-laporan kasus tersebut," ujar Jansen.

Ia menyebut bahwa proses penyelidikan saat itu berlangsung dalam waktu yang cukup panjang dengan melibatkan berbagai pihak dari pengelola sirkus hingga para saksi.

Tak hanya itu, Jansen mengklaim penyelidikan tersebut turut didampingi oleh sejumlah pengacara.

"Penyelidik dilakukan Komnas HAM untuk mencari alat-alat bukti dan peninjauan lokasi laporan dalam tempo yang cukup lama karena mewawancarakan kepada baik pengelola dari OCI, pelapor dan saksi-saksi, baik juga ke lokasi sirkus yang ada di Cisarua, maupun yang ada di mana semua tempatnya," katanya.

Jansen mengklaim bahwa hasil investigasi Komnas HAM menyimpulkan tidak ditemukan adanya penyiksaan atau penganiayaan.

"Komisi HAM mengeluarkan rekomendasi pernyataan yaitu tentang kasus satu dikeluarkan amplidepa 1997. Dalam rekomendasi tersebut tertuang bahwa tidak ada penganiayaan dan penyiksaan," lanjutnya.

Selain itu, Jansen mengklaim pihak OCI telah mengikuti seluruh rekomendasi Komnas HAM, termasuk memastikan pendidikan untuk anak-anak yang bekerja di dalam sirkus.

Ia menyebut mereka sempat menyediakan sekolah keliling dengan guru privat, dan menjalankan rekomendasi dari Komnas HAM untuk menyekolahkan anak-anak pemain sirkus di sekolah umum.

"Untuk meyakinkan rekomendasi Komnas HAM, jadi Oriental Circus menjadikan sekolah pendidikan itu karyawannya diganti dengan privat bawa guru, bawa keliling yang berpindah-pindah supaya masuk ke sekolah normal. Itulah rekomendasi Komnas HAM," tutur dia.

"Kami anggap itu sudah melakukan segala yang sudah apa yang direkomendasikan dari Komnas HAM. Adapun bahwa semua yang kejadian ini telah diperiksa, diinvestigasikan dan ditindaklanjuti. Bahkan sampai dikeluarkannya rekomendasi HAM," sambungnya.

Sebelumnya, sejumlah mantan pekerja sirkus OCI Taman Safari Indonesia (TSI) mengadukan dugaan eksploitasi yang dialami ke Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM).

Pengaduan itu diterima langsung oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto di kantornya, pada Selasa (15/4) lalu.

Dalam audiensi tersebut, mantan pekerja menyebut aksi kekerasan hingga eksploitasi terhadap anak telah terjadi sejak tahun 1970-an oleh para pemilik OCI dan Taman Safari Indonesia.

Mugiyanto menyebut berdasarkan keterangan para korban apa yang mereka alami tidak hanya tindakan kekerasan semata melainkan juga bentuk pelanggaran HAM.

Sebab, kata dia, terdapat sejumlah korban yang bahkan mengaku tidak mengetahui asal-usul dan keluarga mereka karena direkrut sejak anak-anak dan dibawa keliling dunia tanpa dokumen resmi.

"Ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana. Banyak kekerasannya. Ada aspek penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Padahal identitas seseorang itu adalah hak dasar. Mereka tidak tahu asal-usulnya," ujarnya dalam audiensi.

Juru Bicara Istana Negara Prasetyo Hadi mengatakan saat ini pemerintah terus berkoordinasi secara intensif terkait perkembangan tarif impor yang ditetapkan Amerika Serikat (AS) di bawah Kepresidenan Donald Trump.

Prasetyo menyebut seluruh kementerian dan lembaga baik yang ada di Indonesia maupun yang tergabung ke dalam tim negosiasi di AS juga terus bekerja mencari jalan keluar terbaik, termasuk peluang untuk menemukan pasar baru.

"(Komunikasi) sangat intens, khusus terutama masalah tarif dunia. Kebijakan tarif dari Amerika," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4).

"Terus-menerus kita saling berkoordinasi untuk mengantisipasi dan memperbarui hasil negosiasi-negosiasi," tutur dia yang juga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu.

Di sisi lain, Prasetyo menyebut adanya penetapan tarif ekspor dari AS tersebut juga memiliki dampak positif bagi Indonesia. Pertama, kata dia, hal ini membuat adanya pembenahan sejumlah regulasi terkait.

Kedua, ia mengatakan adanya tarif tinggi dari AS juga membuka peluang industri Indonesia untuk terus beradaptasi dan mencari pasar baru.

"Dari sisi industri-industri kita, termasuk mencari pasar-pasar baru, bukan hanya Amerika. Maka kemudian segala sesuatu terus menerus secara intensif kita diskusikan," katanya.

KOMPAS.com - Studi PwC mengungkap, pasar layanan hukum keberlanjutan di Singapura akan tumbuh besar, mencapai antara 450 juta hingga 500 juta dollar Singapura pada tahun 2033.

Sesuai namanya, layanan hukum keberlanjutan ini menyediakan layanan hukum terkait dengan isu-isu keberlanjutan seperti hukum lingkungan, regulasi ESG, transisi energi, dan lain-lain.

Pertumbuhan yang diperkirakan PwC itu tiga kali lebih besar dibandingkan perkiraan nilai pasar layanan hukum keberlanjutan pada tahun 2023, yang diperkirakan antara 140 juta hingga 180 juta dollar Singapura.

Ini berarti setiap tahunnya, nilai pasar diperkirakan akan meningkat sebesar 10 persen dari nilai tahun sebelumnya.

Alasan utama di balik pertumbuhan pesat ini adalah meningkatnya kebutuhan akan layanan hukum dua area utama yang berkaitan dengan keberlanjutan.

Pertama, peluang hukum yang baru muncul, contohnya pasar karbon dan sengketa terkait keberlanjutan yang diperkirakan akan meningkat dari 20-40 juta dollar Singapura menjadi 110-130 juta dollar Singapura.

Area kedua adalah penambahan elemen terkait keberlanjutan pada alur kerja hukum yang sudah ada, seperti penyusunan kontrak dan kepatuhan regulasi, yang diproyeksikan tumbuh dari 120–140 juta dollar Singapura menjadi 330–350 juta dollar Singapura dalam periode waktu yang sama.

Mengutip Know ESG, Senin (21/4/2025), regulasi keberlanjutan di Singapura memang semakin ketat.

Misalnya, Perusahaan-perusahaan besar di Singapura kemungkinan diwajibkan untuk secara transparan melaporkan data terkait emisi gas rumah kaca mereka dan upaya mereka dalam mengatasi perubahan iklim.

Selain itu, regulasi internasional seperti Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon Uni Eropa yang mengatur desain, konstruksi dan operasional bangunan agar lebih ramah lingkungan dan hemat energi.

Tak hanya peraturan domestik, regulasi internasional seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dari Uni Eropa mewajibkan bisnis yang mengekspor ke Eropa untuk mengungkapkan emisi karbon mereka.

Berbagai perubahan regulasi ini pun secara signifikan memengaruhi industri hukum di Singapura.

Akan tetapi, di tengah perkembangan ini, firma hukum Singapura menghadapi beberapa kendala dalam bersaing dengan korporasi internasional yang memiliki sumber daya dan pengalaman lebih besar di bidang tersebut.

Studi PwC pun menekankan bahwa untuk mengatasi persaingan pengacara di Singapura, perlu mengembangkan keterampilan keberlanjutan, pengetahuan teknis, dan keahlian di pasar karbon serta inovasi digital, serta menjalin kemitraan dan terus mengembangkan diri agar tetap kompetitif di pasar yang berkembang ini.

Studi menggaris bawahi pula bahwa meskipun pasar layanan hukum keberlanjutan secara keseluruhan akan tumbuh, beberapa sub-area mungkin mengalami penurunan permintaan di masa depan setelah regulasi stabil.

Oleh karena itu, firma hukum disarankan untuk tidak hanya mengandalkan area tersebut, melainkan juga fokus mengembangkan spesialisasi, membangun merek yang kuat di bidang keberlanjutan, dan menjalin kemitraan strategis untuk memaksimalkan peluang dalam sektor yang secara keseluruhan menjanjikan ini.

Jakarta (ANTARA) - Komisi III DPR RI menjadikan momentum Hari Kartini untuk menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap perempuan mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) yang pernah tampil di Taman Safari Indonesia.

Anggota Komisi III DPR RI Widya Pratiwi menilai kasus yang dialami para mantan pemain sirkus perempuan tersebut merupakan bentuk eksploitasi dan pelanggaran HAM serius yang harus mendapat perhatian khusus oleh aparat penegak hukum.

“Yang paling mendasar dari permasalahan ini saya lihat bahkan identitas mereka, asal usulnya, siapa orang tua mereka saja mereka tidak tahu. Ini pelanggaran terhadap hak konstitusional dan bahkan pelanggaran terhadap HAM,” kata Widya dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Wakil rakyat yang membidangi penegakan hukum ini juga berkaca sebagai seorang perempuan dan ibu, ia sangat prihatin atas dugaan eksploitasi yang dilakukan terhadap anak-anak sejak usia dini.

Widya mengaku tak bisa membayangkan jika anaknya sendiri mengalami hal serupa diambil saat masih balita, lalu dipaksa bekerja dan hidup dalam tekanan.

“Saya sebagai legislator perempuan di Komisi III DPR RI, pada hari ini bertepatan dengan Hari Kartini, saya berharap bahwa Hari Kartini tidak hanya dilihat sebagai momentum, melainkan sebagai nafas juang dalam menjaga dan melindungi hak-hak perempuan di Indonesia,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta Ditreskrimum Polda Jawa Barat (Jabar) menindaklanjuti laporan para korban secara serius dan transparan.

“Agar para korban dapat dipulihkan hak-haknya, serta mendapat pemenuhan rasa keadilan,” pungkas Widya.

Adapun pada hari ini Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Ditreskrimum Polda Jabar, kuasa hukum mantan pemain sirkus, dan pengelola sirkus Taman Safari untuk membahas kasus tersebut.

Pimpinan Komisi III DPR RI yang memimpin rapat meminta semua pihak menahan diri, harus duduk bersama sehingga ada solusi untuk kepentingan semua pihak. RDPU dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, hadir juga Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Wakil Ketua Sari Yuliati dan sejumlah anggota Komisi III DPR lainnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi III DPR RI menjadikan momentum Hari Kartini untuk menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap perempuan mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) yang pernah tampil di Taman Safari Indonesia.

Anggota Komisi III DPR RI Widya Pratiwi menilai kasus yang dialami para mantan pemain sirkus perempuan tersebut merupakan bentuk eksploitasi dan pelanggaran HAM serius yang harus mendapat perhatian khusus oleh aparat penegak hukum.

“Yang paling mendasar dari permasalahan ini saya lihat bahkan identitas mereka, asal usulnya, siapa orang tua mereka saja mereka tidak tahu. Ini pelanggaran terhadap hak konstitusional dan bahkan pelanggaran terhadap HAM,” kata Widya dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Wakil rakyat yang membidangi penegakan hukum ini juga berkaca sebagai seorang perempuan dan ibu, ia sangat prihatin atas dugaan eksploitasi yang dilakukan terhadap anak-anak sejak usia dini.

Widya mengaku tak bisa membayangkan jika anaknya sendiri mengalami hal serupa diambil saat masih balita, lalu dipaksa bekerja dan hidup dalam tekanan.

“Saya sebagai legislator perempuan di Komisi III DPR RI, pada hari ini bertepatan dengan Hari Kartini, saya berharap bahwa Hari Kartini tidak hanya dilihat sebagai momentum, melainkan sebagai nafas juang dalam menjaga dan melindungi hak-hak perempuan di Indonesia,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta Ditreskrimum Polda Jawa Barat (Jabar) menindaklanjuti laporan para korban secara serius dan transparan.

“Agar para korban dapat dipulihkan hak-haknya, serta mendapat pemenuhan rasa keadilan,” pungkas Widya.

Adapun pada hari ini Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Ditreskrimum Polda Jabar, kuasa hukum mantan pemain sirkus, dan pengelola sirkus Taman Safari untuk membahas kasus tersebut.

Pimpinan Komisi III DPR RI yang memimpin rapat meminta semua pihak menahan diri, harus duduk bersama sehingga ada solusi untuk kepentingan semua pihak. RDPU dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, hadir juga Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Wakil Ketua Sari Yuliati dan sejumlah anggota Komisi III DPR lainnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) Muhammad Sholeh meminta kasus dugaan eksploitasi dan kekerasan yang dialami kliennya diselesaikan menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

"Sekali lagi, kami berharap ada keadilan di sini, ada peluang Undang-Undang HAM digunakan, Undang-Undang Pengadilan HAM digunakan, supaya sejarah kelam ini bisa mendapatkan keadilan," kata Sholeh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR bersama pemain sirkus OCI, pihak Taman Safari Indonesia, dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Barat Kombes Polisi Surawan.

Sebab, kata dia, para eks pemain sirkus OCI merasa masih belum mendapatkan keadilan atas dugaan kekerasan dan eksploitasi yang dialaminya.

Terlebih, lanjut dia, pihak OCI juga tidak mengakui dugaan tindak kekerasan dan eksploitasi kepada kliennya sebagaimana jawaban yang disampaikan kepada awak media.

“Kalau ada iktikad baik dari OCI maupun Taman Safari, kami akan terima, tetapi kalau dilihat dari sambutan jawaban di media, kok menurut saya kecil untuk bisa (menerima), sebab mereka (korban) juga sangat tersakiti karena jawabannya tidak mengakui,” ujarnya.

Dia memahami bahwa sulit untuk membuktikan tindakan kekerasan yang dialami kliennya, namun dia menyebut ada bukti lain yang dapat menunjukkan bahwa OCI melakukan pelanggaran HAM.

"Oke lah soal kekejaman pembuktiannya susah, tetapi diambil sejak kecil, dipisahkan dengan orang tua itu pembuktiannya mudah dan mereka mengakui itu, dan ini pelanggaran HAM berat. Apalagi di dalamnya terjadi perbudakan,” tuturnya.

Untuk itu, dia berharap Komisi III DPR RI tidak melemparkan kasus tersebut begitu saja kepada pihak kepolisian sebab laporan yang pernah dilayangkan terduga korban pada 1997 telah diberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

"Kasus ini sudah pernah di SP3 oleh pihak kepolisian dan itu sungguh mengecewakan buat kami, 1997 dilaporkan, 1999 SP, tanpa pelapor juga dikasih tahu,” katanya.

Berangkat dari hal di atas, dia meminta kasus tersebut diselesaikan menggunakan UU Pengadilan HAM agar terduga korban bisa mendapatkan keadilan meski kasus tersebut telah terjadi bertahun-tahun silam.

"Undang-undang ini tidak mengenal kedaluwarsa, bisa dibuka," kata dia ditemui usai rapat.

Adapun, Komisi III DPR RI merekomendasikan mantan pemain OCI dan pihak Taman Safari Indonesia menyelesaikan polemik secara kekeluargaan dalam kurun waktu waktu tujuh hari terkait kasus dugaan kekerasan yang dialami para mantan pemain sirkus.

"Kasih waktu kalau tujuh hari, kalau tidak diberikan ruang yang baik, bapak laporkan lagi (ke kepolisian), nanti kami yang pantau urusannya," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

Sebab, menurut dia, kasus tersebut telah kedaluwarsa berdasarkan laporan yang pernah diajukan para korban tahun 1997 dan telah SP3 oleh kepolisian pada tahun 1999.

"Kalau lewat penegakan hukum pasti enggak akan pernah ketemu, apa pun karena kondisinya pasti kedaluwarsa, tapi di sini kita jangan mentang-mentang 'wah, sudah kedaluwarsa', jadi enggak bisa," ucapnya.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi intensif terkait kebijakan tarif yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"(Koordinasi) sangat intens, khusus terutama masalah tarif dunia. Kebijakan tarif dari Amerika," ujar Prasetyo di Wisma Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Prasetyo mengatakan tim pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Kepala Badan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu serta perwakilan dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan secara rutin berkoordinasi untuk mengantisipasi dan memperbarui hasil dari negosiasi yang dilakukan.

Dia menambahkan bahwa kebijakan tarif Amerika Serikat telah mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan, baik dari sisi regulasi maupun penguatan industri dalam negeri.

Selain itu, pemerintah aktif mencari pasar-pasar alternatif di luar Amerika Serikat untuk mengurangi ketergantungan ekspor.

"Bahwa kemudian ada hal-hal yang perlu harus kita benahi baik dari sisi regulasi, kemudian dari sisi industri-industri kita, termasuk mencari pasar-pasar baru, bukan hanya Amerika. Maka kemudian segala sesuatu terus menerus secara intensif kita diskusikan," kata Prasetyo.

Delegasi Indonesia yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menemui United States Secretary of Commerce atau Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick pada Minggu (20/4), untuk menyampaikan proposal negosiasi tarif.

Indonesia menyampaikan penawaran konkret untuk meningkatkan pembelian dan impor Indonesia dari AS demi menyeimbangkan defisit perdagangan AS, di antaranya pembelian produk energi (crude oil, LPG, dan gasoline).

Selain itu, juga peningkatan impor produk pertanian dari AS (soybeans, soybeans meal, dan wheat), yang memang sangat dibutuhkan dan tidak diproduksi di Indonesia.

Secretary Lutnick mengapresiasi komitmen dan proposal konkret itu, dan menilai penawaran dan permintaan Indonesia sangat konkret dan saling menguntungkan bagi kedua negara.

Adapun setelah pertemuan di tingkat menteri antara delegasi Indonesia dengan pihak United States Trade Representative (USTR) yang langsung dipimpin Ambassador Jamieson Greer pada Kamis (17/04), selanjutnya pada Minggu (20/04) di dilaksanakan pertemuan teknis antara tim teknis Indonesia dengan tim dari pihak USTR.

Indonesia mengharapkan format, mekanisme dan jadwal negosiasi dapat disepakati dalam waktu 60 hari, di mana tenggat waktu itu adalah penyelesaian pembahasan isu untuk disepakati, sehingga masih terdapat waktu 30 hari dari total 90 hari penundaan (pause) untuk implementasi kesepakatan.

Pewarta: Fathur Rochman, Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah anggapan yang menyebut tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) tumpang tindih dengan lembaga lain, termasuk Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Prasetyo menyebutkan, Peraturan Presiden (Perpres) tentang PCO sudah didesain sedemikian rupa agar tugas dan fungsinya tidak tumpang tindih dengan KSP dan lembaga lain.

"Karena Perpres PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa, bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih itu tidak ada," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Prasetyo pun mengaku akan mempelajari gugatan di Mahkamah Agung yang mempersoalkan Pepres PCO karena dianggap tumpang tindih dengan KSP.

"Saya belum terima copy-an gugatan tersebut. Tapi apapun nanti coba kita pelajari," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Prasetyo melanjutkan, PCO juga tetap menjalankan tugasnya seperti biasa setelah ia ditunjuk menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Bahkan, ia mengaku diminta Prabowo untuk membantu pekerjaan PCO.

"Itu termasuk menteri-menteri teknis lainnya, untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan-keberhasilan dari program-program tersebut," kata dia.

Sebelumnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 17 April 2025.

Permohonan diajukan seorang warga bernama Windu Wijaya.

Dia mengajukan uji materiil terhadap beberapa pasal di Peraturan Presiden RI No 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Permohonan keberatan itu diajukan oleh Windu yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Ardin Firanata.

Mahkamah Agung telah menerima berkas dari Ardin, yang telah ditandatangani oleh Pranata Peradilan Hak Uji Materiil.

"Berkas permohonan dan bukti sebanyak tiga rangkap, serta softcopy permohonan hak uji materiil dalam bentuk dua flashdisk," tulis salinan penerimaan berkas perkara hak uji materiil dikutip, Minggu (20/4/2025).

Dalam salinan tersebut, Windu melakukan uji materiil terhadap empat pasal dalam Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

"Objek hak uji materiil, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 52," tulis salinan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum mantan pemain sirkus kelompok Oriental Circus Indonesia (OCI) Heppy Sebayang menjelaskan alasan pihaknya menyurati keluarga besar pendiri Taman Safari Indonesia.

Dia menyebut hal itu lantaran pendiri OCI Hadi Manansang telah meninggal dunia, adapun OCI di kemudian hari menjadi cikal bakal berdirinya Taman Safari Indonesia.

"Seingat kami, kami pernah menyurati keluarga besar Pak Hadi Manansang, kenapa keluarga besar Pak Hadi Manansang? Karena kami paham Pak Hadi sudah meninggal," kata Heppy saat rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Untuk itu, dia mengatakan pihaknya akhirnya mengirimkan surat kepada tiga anak dari Hadi Manansang, yakni Jansen Manansang, Frans Manansang, dan Tony Sumampouw.

"Saya paham Taman Safari, tapi saya paham bahwa ini bukannya ranahnya ke sana, yang bertanggung jawab sebetulnya Oriental Circus Indonesia, tapi Pak Hadi Manansang sudah almarhum," ucapnya.

Dia lantas memaparkan bahwa isi surat yang ditujukan kepada keluarga besar Hadi Manansang tersebut pada intinya berisi belum dilaksanakannya rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terhadap para terduga korban.

"Sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM bahwa ada temuan pelanggaran HAM, bentuk pelanggarannya ini, ini, ini. Bentuk rekomendasinya ini, ini, ini, dan menurut sepemahaman kami itu belum pernah dilaksanakan rekomendasi itu sampai hari ini," katanya.

Untuk itu, dia memohon dalam surat tersebut bertemu dengan pendiri Taman Safari Indonesia yang tak lain anak dari pendiri OCI untuk membicarakan kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi tersebut secara kekeluargaan.

"Kami mohon untuk bertemu dengan bapak sekalian untuk membicarakan ini secara kekeluargaan, kira-kira intinya begitu," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, rekomendasi Komnas HAM tahun 1997 yang disertakan dalam surat tersebut kemudian ditampilkan di dalam layar.

Rekomendasi itu di antaranya, untuk menjernihkan asal usul anak-anak pemain sirkus yang belum jelas asal usulnya, OCI bekerja sama dengan Komnas HAM akan melakukan publikasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Kemudian, praktik latihan terhadap anak-anak atlet sirkus yang disertai dengan tindakan-tindakan disiplin yang keras, hendaknya dijaga jangan sampai menjurus ke arah penyiksaan, baik mental maupun psikis.

Selanjutnya, pelbagai sengketa yang masih ada antara OCI dengan anak-anak atlet sirkus/eks atlet sirkus hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan.

Adapun selepas rapat, kuasa hukum mantan pemain sirkus OCI Muhammad Soleh mengatakan bahwa surat tersebut dilayangkan sekitar tahun 2023.

Rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI tersebut dihadiri dengan sejumlah korban dugaan pemain sirkus OCI, pihak Taman Safari Indonesia, dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Barat Kombes Polisi Surawan.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025