KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi akan mendeportasi ratusan Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal di sektor pariwisata dan pertambangan.

Pemeriksaan ini dilakukan di wilayah Bali dan Maluku Utara secara bertahap, yakni mulai 14 Januari sampai 17 Januari 2025, dan mulai 17 Februari sampai 21 Februari 2025.

"Imigrasi berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan kontribusi positif. Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar aturan dan mengancam ketertiban," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam siaran resmi yang Kompas.com terima, Sabtu (22/2/2025).

Pemeriksanaan Ratusan WNA

Berdasarkan pemeriksaan di Bali pada Januari 2025, Ditjen Imigrasi memeriksa 267 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) Yang telah dicabut Nomor Induk Berusaha (NIB)-nya.

Ditemukan, 74 PMA di antaranya masih aktif menjamin 126 orang WNA. Menindaklanjuti hal ini, 15 WNA telah dideportasi, sedangkan 111 WNA lainnya akan dilakukan tindakan serupa.

Kemudian, pada pemeriksaan tahap kedua, ditemukan 186 WNA yang disponsori 86 PMA bermasalah. Saat ini, para WNA tersebut masih menjalani tahap pemeriksaan lanjutan.

Ditjen Imigrasi juga menemukan 208 orang WNA yang disponsori oleh 43 perusahaan yang diduga fiksi. Saat ini, 48 orang di antaranya telah dideportasi.

Mayoritas WNA dari China

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menyampaikan, para WNA tersebut telah dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi.

Mayoritas WNA tersebut berasal dari China, Rusia, Pakistan, India, dan Australia, yang bergerak di bidang usaha perdagangan dan konsultan.

Sampai saat ini, kata Godam, pemeriksaan terhadap WNA yang disponsori oleh perusahaan bermasalah masih dilakukan.

"Alasan pencabutan NIB dari 267 perusahaan tersebut adalah karena mereka tidak dapat memenuhi komitmen nilai investasi sebesar Rp 10 miliar ke atas, sehingga potensi uang yang masuk ke Indonesia melalui investasi tersebut tidak sesuai dengan faktanya," kata Godam dalam siaran resmi yang Kompas.com terima, Sabtu (22/2/2025).

Sasar Sektor Pertambangan

Saat ini, kata Godam, pemeriksaan Ditjen Imigrasi sedang melakukan pemeriksaan pada sektor pertambangan yang mempekerjakan WNA di wilayah Maluku Utara.

Tercatat ada 4.656 orang warga China dari 74 perusahaan yang diperiksa. Temuannya, ada 41 WNA dari lima perusahaan yang disinyalir melakukan pelanggaran keimigrasian.

Sebagai tambahan, pemeriksaan WNA ini merupakan Operasi Wira Waspada yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi.

Operasi dilakukan dengan metode pengawasan langsung ke lapangan, yang melibatkan seluruh jajaran Kantor Imigrasi di wilayah Bali dan Maluku Utara, serta stakeholders terkait.

"Untuk memastikan setiap WNA mematuhi aturan keimigrasian yang berlaku, Operasi Wira Waspada akan dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, terutama yang memiliki aktivitas WNA yang tinggi," kata Godam.

Tarutung, iNewsMedan.id - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung gelar razia insidentil kamar hunian warga binaan pemasyarakatan (WBP) guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban, Selasa (18/2/2025).  

Razia dipimpin Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.KPR) Tarutung, James Bond Naibaho yang diikuti regu pengamanan dan staf KPR Rutan Tarutung.

Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan dukungan komitmen Rutan Tarutung terhadap program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Agus Andrianto yang salah satunya pada point satu yakni memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan online dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan serta dukungan komitmen Rutan Tarutung terhadap arahan/perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Bapak Mashudi tentang Lapas dan Rutan tidak ada lagi handphone, peredaran narkoba, pungli dan penipuan. Lakukan razia rutin seminggu sekali.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari kontribusi nyata kami dalam mendukung program akselerasi Menteri Imipas dan perintah Dirjenpas dalam memberantas hp, peredaran narkoba, pungli dan penipuan di dalam Lapas dan Rutan" ujarnya.  

Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno mengapresiasi langkah Rutan Tarutung dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Rutan. Beliau berharap, kegiatan ini terus dilaksanakan secara rutin dan profesional, untuk tetap menjaga kondisi rutan tetap aman dan kondusif.

Sebelum memulai penggeledahan, James memberikan arahan kepada seluruh petugas yang terlibat dalam razia. James menjelaskan, Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) serta memastikan komitmen zero Halinar (handphone, pungli, dan narkoba) di Rutan Tarutung.  

“Kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan Rutan Tarutung yang bersih dari handphone, pungli dan narkoba serta barang terlarang dan berbahaya lainnya,” kata James.

Hasil razia tidak ditemukan handphone dan narkoba, yang ditemukan barang-barang seperti sendok stainless, alat cukur, kalung rantai, kartu remi dan mancis yang selanjutnya di inventarisi dan dimusnahkan.  

Dengan adanya razia penggeledahan ini, diharapkan kondisi di dalam Rutan Tarutung tetap terjaga dengan baik. Rutan Tarutung terus berkomitmen terhadap pelaksanaan program pemasyarakatan yang lebih baik, transparan serta berkomitmen dalam membangun Rutan Tarutung  yang Zero Halinar.

Editor : Chris

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Asabri (Persero) menyerahkan manfaat Pensiun Pertama dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto.

Agus telah memasuki masa purnabakti sebagai anggota kepolisian.

"Sebagai anggota Polri, saya sering menekankan dan mengingatkan kepada adik-adik junior dan anggota, bahwa kita harus mempersiapkan masa pensiun dengan baik dan siap menghadapi masa pensiun jika waktunya tiba," kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2025).

SHUTTERSTOCK/KHONGTHAM Ilustrasi pensiun, tabungan pensiun, dana pensiun.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Asabri, karena hari ini telah memberikan layanannya langsung kepada saya, yang seharusnya saya yang datang ke Asabri. Terima kasih atas waktu dan layanan optimal yang dilakukan langsung oleh Bapak Dirut Asabri,” imbuh Agus.

Sementara itu, Direktur Utama Asabri Jeffry Haryadi P Manullang menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan akses yang lebih mudah serta manfaat yang berdampak nyata bagi kesejahteraan peserta.

"Kami memastikan bahwa setiap prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di Kementerian Pertahanan serta Polri yang memasuki masa purnabakti mendapatkan haknya secara profesional dan tepat waktu," terangnya.

Jeffry menuturkan, perseroan senantiasa berinovasi untuk memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan dapat memenuhi ekspektasi pesertanya.

Pada kesempatan ini, Asabri juga melaksanakan enrollment (perekaman wajah) untuk Asabri Star, sistem verifikasi berbasis biometrik yang meningkatkan keamanan dan kemudahan bagi para peserta dalam melakukan autentikasi untuk penerimaan uang pensiun.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik, Asabri turut memberikan penjelasan mendetail mengenai berbagai program, manfaat, serta pencapaiannya sebagai BUMN yang memiliki dampak besar bagi kesejahteraan pesertanya.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Jenderal Pol (HOR) (Purn) Agus Andrianto mengatakan hingga kini belum ada pembahasan di internal lembaganya terkait wacana pemulangan dua napi yang ditahan di luar negeri yakni Reyhnard Sinaga atau Hambali ke Indonesia.

Agus mengaku bingung dengan wacana pemulangan keduanya. Dia meminta agar hal itu ditanyakan langsung kepada sumber yang menyampaikan wacana tersebut.

"Sampai sekarang kita belum pernah membahas, kita tidak pernah membahas sama sekali masalah transfer Sinaga maupun Hambali untuk kembali ke Tanah Air," kata Agus di kompleks parlemen usai rapat di Komisi XIII DPR, Jakarta, Rabu (19/2).

"Jadi sampai sekarang kita juga bingung dari mana sumbernya, monggo ditanyakan saja kepada sumbernya nggih," imbuh eks Wakapolri itu.

Kabar wacana pemulangan dua napi yang ditahan di luar negeri itu sebelumnya disampaikan Menko Hukum HAM ImipasYusrilIhzaMahendra.

Reynhard merupakan narapidana kasus kekerasan seksual yang kini tengah menjalani masa tahanan seumur hidup di Inggris. Sedangkan Hambali merupakan teroris yang diduga kuat terlibat dalam kasus Bom Bali pada 2002. Ia merupakan pemimpin Jemaah Islamiyah untuk wilayah Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Hambali ditangkap di Thailand dalam operasi gabungan CIA pada 14 Agustus 2003. Ia beberapa kali ditempatkan di penjara rahasia milik CIA sebelum akhirnya dipindahkan ke penjara super ketat milik AS di Teluk Guantanamo pada September 2006.

Wacana pemulangan keduanya sempat disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Meski begitu, menurut Yusril pemulangan mereka bukan prioritas.

"Soal Hambali dan Reynhard saya sudah menegaskan kasus kedua orang ini tidaklah menjadi prioritas karena memang masalahnya cukup rumit," kata Yusril dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Selasa (11/2).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Asabri (Persero) menyerahkan manfaat Pensiun Pertama dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto.

Agus telah memasuki masa purnabakti sebagai anggota kepolisian.

"Sebagai anggota Polri, saya sering menekankan dan mengingatkan kepada adik-adik junior dan anggota, bahwa kita harus mempersiapkan masa pensiun dengan baik dan siap menghadapi masa pensiun jika waktunya tiba," kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2025).

SHUTTERSTOCK/KHONGTHAM Ilustrasi pensiun, tabungan pensiun, dana pensiun.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Asabri, karena hari ini telah memberikan layanannya langsung kepada saya, yang seharusnya saya yang datang ke Asabri. Terima kasih atas waktu dan layanan optimal yang dilakukan langsung oleh Bapak Dirut Asabri,” imbuh Agus.

Sementara itu, Direktur Utama Asabri Jeffry Haryadi P Manullang menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan akses yang lebih mudah serta manfaat yang berdampak nyata bagi kesejahteraan peserta.

"Kami memastikan bahwa setiap prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di Kementerian Pertahanan serta Polri yang memasuki masa purnabakti mendapatkan haknya secara profesional dan tepat waktu," terangnya.

Jeffry menuturkan, perseroan senantiasa berinovasi untuk memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan dapat memenuhi ekspektasi pesertanya.

Pada kesempatan ini, Asabri juga melaksanakan enrollment (perekaman wajah) untuk Asabri Star, sistem verifikasi berbasis biometrik yang meningkatkan keamanan dan kemudahan bagi para peserta dalam melakukan autentikasi untuk penerimaan uang pensiun.

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan asuransi PT Asabri (Persero) menyerahkan manfaat Pensiun Pertama dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Kabinet Merah Putih Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto yang telah memasuki masa purnabakti sebagai anggota Polri.

Direktur Utama Asabri Jeffry Haryadi di Jakarta, Kamis mengatakan penyerahan manfaat pensiun ini disampaikan dia bersama Direktur Hubungan Kelembagaan Khaidir Abdurrahman didampingi Sekretaris Perusahaan Okki Jatnika, serta Kepala Kantor Cabang Utama Jakarta Aris Karyawan.

"Kami memastikan bahwa setiap prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di Kementerian Pertahanan serta Polri yang memasuki masa purnabakti mendapatkan haknya secara profesional dan tepat waktu,” ujar Jeffry.

Agus Andrianto menyampaikan sebagai anggota Polri, penting untuk mempersiapkan masa pensiun dengan baik dan siap menghadapi masa pensiun jika waktunya tiba.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Asabri, karena hari ini telah memberikan layanannya langsung kepada saya, yang seharusnya saya yang datang ke Asabri. Terima kasih atas waktu dan layanan optimal yang dilakukan langsung oleh Bapak Dirut, ” ujar Agus.

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tarutung sepakati Perjanjian Kerja Sama yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama demi memaksimalkan pelayanan.

Penandatanganan PKS dilakukan di Aula Rutan Tarutung oleh Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, dan Pimpinan Cabang BRI Tarutung, Arwan Zamroni. Kepala Rutan Tarutung dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada BRI Cabang Tarutung atas dukungan yang diberikan.

"Perjanjian kerja sama ini tanda ketaatan atas perintah dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto untuk pengalihan pembayaran Gaji dan Remunerasi seluruh pegawai dilingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke Bank BRI," ujar Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, Kamis (20/2).

Evan menyampaikan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memberikan kemudahan dan manfaat lebih bagi pegawai dalam mengakses layanan keuangan.

"Kami berharap seluruh pegawai mendukung proses ini agar transisi sistem payroll berjalan lancar dan tanpa kendala. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat pengelolaan keuangan, tetapi juga memberikan keuntungan lebih bagi pegawai dalam memanfaatkan layanan perbankan dari BRI," terangnya.

Perpindahan sistem payroll ke Bank BRI ini merupakan juga tindak lanjut dari arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, yang menekankan pentingnya efisiensi dalam sistem pembayaran gaji pegawai. Perubahan ini juga harus disertai semangat kerja yang tetap tinggi.

Pimpinan Cabang BRI Tarutung, Arwan Zamroni menyampaikan apresiasi kepada Rutan Tarutung atas inisiatif yang diambil dalam menjalin kemitraan ini.

"Kami sangat mengapresiasi langkah Rutan Tarutung yang telah menggandeng kami sebagai mitra strategis. BRI siap mendukung penuh segala kebutuhan perbankan dan program-program sosial bermanfaat," tegasnya.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Utara, Yudi Suseno, menyampaikan apresiasi atas terjalinnya silaturahmi dan kolaborasi antara Rutan Tarutung dan Bank BRI.

Yudi menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menciptakan pelayanan publik yang unggul, dan berharap agar hubungan baik ini terus dipelihara dan ditingkatkan melalui program-program inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari kerja sama ini, BRI turut menggelar sosialisasi kepada seluruh petugas Rutan Tarutung meliputi pengenalan berbagai produk dan layanan perbankan, seperti BRImo dan program literasi keuangan yang diharapkan meningkatkan pemahaman petugas mengenai pengelolaan keuangan secara digital dan modern.

Jakarta (ANTARA) - PT. ASABRI (Persero) menyerahkan manfaat Pensiun Pertama dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Kabinet Merah Putih Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto yang telah memasuki masa purnabakti sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia (Polri).

Direktur Utama ASABRI Jeffry Haryadi dalam keterangan di Jakarta, Kamis mengatakan penyerahan manfaat ini langsung oleh dirinya bersama Direktur Hubungan Kelembagaan ASABRI Khaidir Abdurrahman didampingi Sekretaris Perusahaan ASABRI Okki Jatnika, serta Kepala Kantor Cabang Utama ASABRI Jakarta Aris Karyawan.

ASABRI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan akses yang lebih mudah serta manfaat yang berdampak nyata bagi kesejahteraan peserta.

"Kami memastikan bahwa setiap prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di Kementerian Pertahanan serta Polri yang memasuki masa purnabakti mendapatkan haknya secara profesional dan tepat waktu,” ujar Jeffry.

Dalam sambutannya, Jenderal (Purn.) Agus Andrianto menyampaikan sebagai anggota Polri, penting untuk mempersiapkan masa pensiun dengan baik dan siap menghadapi masa pensiun jika waktunya tiba.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada ASABRI, karena hari ini telah memberikan layanannya langsung kepada saya, yang seharusnya saya yang datang ke ASABRI. Terima kasih atas waktu dan layanan optimal yang dilakukan langsung oleh Bapak Dirut ASABR,” ujar Agus.

Direktur Utama ASABRI Jeffry Haryadi menyampaikan bahwa ASABRI senantiasa berinovasi untuk memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan dapat memenuhi ekspektasi peserta.

Pada kesempatan yang sama, ASABRI juga melaksanakan enrollment (perekaman wajah) untuk ASABRI STAR, sistem verifikasi berbasis biometrik yang meningkatkan keamanan dan kemudahan bagi para peserta dalam melakukan autentifikasi untuk penerimaan gaji pensiun.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik, ASABRI turut memberikan penjelasan mendetail mengenai berbagai program, manfaat, serta pencapaiannya sebagai BUMN yang memiliki dampak besar bagi kesejahteraan pesertanya.

Dengan layanan yang terus berkembang, ASABRI semakin memperkuat posisinya sebagai Pengelola Asuransi Sosial Terpercaya, Profesional, dan Peduli terhadap kesejahteraan peserta.

Adapun sebagai bagian dari ekosistem pertahanan dan keamanan nasional, ASABRI turut berkontribusi dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memantapkan sistem pertahanan keamanan negara melalui penjagaan atas peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di lingkungan pertahanan dan keamanan.

“ASABRI tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara asuransi sosial, tetapi juga sebagai pilar utama dalam menjamin masa depan yang lebih baik bagi para penjaga kedaulatan bangsa,” terang Jeffry.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

1. KPK tahan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyematkan rompi oranye bertuliskan "Tahanan KPK" kepada Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita (HGR) dan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri (AB).

KPK melakukan penahanan setelah keduanya berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

"Terhadap HGR dan AB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari terhitung mulai 19 Februari 2025 sampai dengan 10 Maret 2025," kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

2. Wakil Ketua MPR: #KaburAjaDulu autokritik untuk kebijakan lebih baik

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa fenomena #KaburAjaDulu di media sosial mesti dipandang sebagai autokritik bagi pemangku kepentingan untuk mendasari perbaikan sejumlah kebijakan dalam pembangunan nasional.

“Berbagai sudut pandang masyarakat terkait dengan fenomena #KaburAjaDulu harus disikapi dengan langkah-langkah positif demi mewujudkan kebijakan yang lebih baik,” kata Lestari sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

3. Imipas: 71 pegawai imigrasi dinonaktifkan imbas kasus pungli WNA China

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menonaktifkan 71 pegawai imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) imbas pungutan liar (pungli) yang dilakukan terhadap warga negara asing (WNA) asal China.

"Atas peristiwa tersebut, per hari tersebut telah dilakukan penonaktifan terhadap 71 pegawai," kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Jumlah tersebut, kata dia, terdiri dari satu mantan kepala kantor, satu mantan kepala bidang, satu kepala bidang, lima kasi pemeriksaan, 23 petugas supervisor dan 40 orang petugas counter.

Selengkapnya klik di sini.

​​​

4. Pemerintah fokus pulangkan napi WNI

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) menegaskan bahwa Pemerintah akan fokus untuk memulangkan narapidana (napi) warga negara Indonesia (WNI) ke tanah air.

Dalam rapat pembahasan pemindahan narapidana WNI di luar negeri untuk kembali ke Indonesia di Jakarta, Rabu, Deputi Imipas Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram mengungkapkan jumlah napi WNI di luar negeri yang sudah dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup cukup signifikan.

"Maka dari itu jangan hanya kita yang melakukan transfer, tetapi kita juga berusaha untuk meminta dilakukan pemindahan narapidana," ujar Nyoman, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Selengkapknya klik di sini.

5. Polda Banten tangkap paspampres gadungan tipu kepala daerah terpilih

Ditreskrimum Polda Banten menangkap seorang perempuan berinisial LA (43), warga Pontianak, yang mengaku sebagai anggota pasukan pengamanan Presiden (Paspampres), dengan surat tugas yang diduga palsu untuk meyakinkan kepala daerah terpilih.

Dirreskrimum Polda Banten Kombes Pol Dian Setyawan di Serang, Rabu mengatakan pelaku bermodus meyakinkan kepada kepala daerah di Provinsi Banten bahwa dirinya merupakan anggota Paspampres yang diperintah untuk berkoordinasi.

Selengkapnya klik sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menegaskan pentingnya pemerintah segera membuat peta jalan untuk mengatasi berbagai permasalahan di lembaga permasyarakatan (lapas).

Hal itu disampaikan Mafirion saat rapat kerja dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/2).

Mafirion dikutip dari keterangan tertulisnya pada Kamis, menyoroti masih maraknya kasus penyelundupan barang-barang terlarang ke dalam lapas, seperti telepon genggam dan narkoba.

Selain itu, ia juga mengungkapkan kasus tahanan di Semarang yang tertangkap sedang menghabiskan waktu di sebuah restoran serta masalah kepadatan lapas yang hampir melanda seluruh lapas di Indonesia.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera membuat peta jalan lapas agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi," kata Mafirion.

Menurutnya, peta jalan tersebut akan menjadi solusi untuk mengurai berbagai pelanggaran yang terjadi di lapas.

"Sejak zaman kolonial hingga sekarang, kita hanya bicara soal orang yang ditahan. Jika ada yang menyelundupkan handphone maka dipasang detektor. Namun, meski teknologi terus diperbarui, hal ini tidak pernah menjadi solusi tuntas untuk mengurangi kejahatan di lapas," ujarnya.

Mafirion juga menyoroti rendahnya kesejahteraan petugas lapas, terutama yang bertugas pada malam hari.

"Petugas yang berjaga malam hanya mendapat tambahan Rp 15 ribu per malam. Uang segitu hanya cukup untuk membeli mie instan dan telur. Kondisi ini berpotensi memicu kasus di lapas," ungkapnya.

Ia menegaskan tanpa adanya peta jalan yang jelas, kasus-kasus serupa akan terus berulang tanpa solusi.

"Mau sampai kapan kita hanya memberhentikan petugas lapas jika terjadi kasus? Sudah saatnya peta jalan ini dibuat," ucap Mafirion.

Ia juga menjelaskan bahwa peta jalan lapas harus membahas secara komprehensif berbagai permasalahan yang ada, mulai dari memetakan kasus-kasus yang rentan terjadi hingga mencari solusi penyelesaiannya.

"Peta jalan lapas terakhir dibuat pada tahun 1975. Sejak itu, tidak pernah ada pembaruan. Padahal ini sangat penting untuk memastikan sistem permasyarakatan yang lebih baik," ujarnya.

Untuk memulai proses itu, Mafirion mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) lapas.

"Panja lapas ini bukan untuk mencari siapa yang salah atau benar dalam penanganan kasus di lapas, tetapi, panja ini harus menjadi langkah awal untuk menyusun peta jalan yang mencari solusi terbaik," ujar dia.

Mafirion pun mengharapkan dengan adanya peta jalan lapas, sistem permasyarakatan di Indonesia dapat diperbaiki secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kesejahteraan petugas hingga pencegahan kasus kejahatan di dalam lapas.

Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan Lapas yang lebih aman, tertib, dan manusiawi.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menegaskan pentingnya pemerintah segera membuat peta jalan untuk mengatasi berbagai permasalahan di lembaga permasyarakatan (lapas).

Hal itu disampaikan Mafirion saat rapat kerja dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/2).

Mafirion dikutip dari keterangan tertulisnya pada Kamis, menyoroti masih maraknya kasus penyelundupan barang-barang terlarang ke dalam lapas, seperti telepon genggam dan narkoba.

Selain itu, ia juga mengungkapkan kasus tahanan di Semarang yang tertangkap sedang menghabiskan waktu di sebuah restoran serta masalah kepadatan lapas yang hampir melanda seluruh lapas di Indonesia.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera membuat peta jalan lapas agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi," kata Mafirion.

Menurutnya, peta jalan tersebut akan menjadi solusi untuk mengurai berbagai pelanggaran yang terjadi di lapas.

"Sejak zaman kolonial hingga sekarang, kita hanya bicara soal orang yang ditahan. Jika ada yang menyelundupkan handphone maka dipasang detektor. Namun, meski teknologi terus diperbarui, hal ini tidak pernah menjadi solusi tuntas untuk mengurangi kejahatan di lapas," ujarnya.

Mafirion juga menyoroti rendahnya kesejahteraan petugas lapas, terutama yang bertugas pada malam hari.

"Petugas yang berjaga malam hanya mendapat tambahan Rp 15 ribu per malam. Uang segitu hanya cukup untuk membeli mie instan dan telur. Kondisi ini berpotensi memicu kasus di lapas," ungkapnya.

Ia menegaskan tanpa adanya peta jalan yang jelas, kasus-kasus serupa akan terus berulang tanpa solusi.

"Mau sampai kapan kita hanya memberhentikan petugas lapas jika terjadi kasus? Sudah saatnya peta jalan ini dibuat," ucap Mafirion.

Ia juga menjelaskan bahwa peta jalan lapas harus membahas secara komprehensif berbagai permasalahan yang ada, mulai dari memetakan kasus-kasus yang rentan terjadi hingga mencari solusi penyelesaiannya.

"Peta jalan lapas terakhir dibuat pada tahun 1975. Sejak itu, tidak pernah ada pembaruan. Padahal ini sangat penting untuk memastikan sistem permasyarakatan yang lebih baik," ujarnya.

Untuk memulai proses itu, Mafirion mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) lapas.

"Panja lapas ini bukan untuk mencari siapa yang salah atau benar dalam penanganan kasus di lapas, tetapi, panja ini harus menjadi langkah awal untuk menyusun peta jalan yang mencari solusi terbaik," ujar dia.

Mafirion pun mengharapkan dengan adanya peta jalan lapas, sistem permasyarakatan di Indonesia dapat diperbaiki secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kesejahteraan petugas hingga pencegahan kasus kejahatan di dalam lapas.

Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan Lapas yang lebih aman, tertib, dan manusiawi.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menggodok rencana pemberian amnesti atau pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menjelaskan, kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi overkapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Overkapasitas lapas merupakan kondisi dimana jumlah penghuni lapas atau narapidana melebihi kapasitas hunian yang tersedia.

"Rencana pemberian amnesti ini merupakan upaya mengatasi overcapacity dan overcrowded," kata Agus Andrianto dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Agus mengatakan, kebijakan ini tidak hanya merupakan solusi untuk mengatasi persoalan di dalam lapas, tetapi juga memberikan kesempatan kepada narapidana supaya bisa berkontribusi positif di masyarakat secara lebih cepat.

Adapun kebijakan pemberian amnesti dilakukan berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal tersebut berbunyi, “Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Kriteria narapidana yang dapat amnesti

Agus mengungkapkan bahwa tidak semua narapidana memperoleh kebijakan pemberian amnesti. Hanya ada beberapa jenis pidana yang bisa mendapatkan pengampunan dari Presiden.

Menurut dia, amnesti ini dapat berlaku bagi pengguna narkoba sebagaimana yang disebut dalam Pasal 127 Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2010.

Selain itu, pengampunan ini juga bisa diberikan kepada narapidana yang terjerat UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 45A Ayat (2) jo 28 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU ITE perihal Pasal Penghinaan terhadap pribadi atau pemerintah dan perbedaan pandangan politik.

Kemudian, amnesti juga bisa diberikan kepada seseorang yang berkebutuhan khusus dengan kriteria sakit yang berkepanjangan sesuai dengan Pasal 29 Ayat 5 dan Pasal 6 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 16 Tahun 2023.

Tidak sampai di situ, penderita penyakit HIV/AIDS juga bisa mendapatkan amnesti dengan menunjukan surat dari dokter Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan) atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Narapidana dalam kondisi gangguan jiwa yang dibuktikan dengan surat dari dokter spesialis jiwa, berusia di atas 70 tahun, penyandang disabilitas intelektual dan keterbelakangan mental bisa mendapatkan pengampunan.

Namun, semuanya harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pengampunan ini juga bisa berlaku bagi perempuan hamil yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis kandungan dan perempuan yang mempunyai anak kandung berusia di bawah tiga tahun dengan bukti akte kelahiran atau surat kenal lahir.

Tak berlaku bagi koruptor-pemerkosa

Di sisi lain, mantan Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri) itu menegaskan bahwa pemberian amnesti tidak bisa diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi (Tipikor), pelaku pemerkosaan, teroris, dan narkotika kategori bandar.

“Ketentuan ini tidak diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi, perlindungan anak, pemerkosaan, teroris, narkotika kategori bandar Pasal 111, 112, 114 UU Nomor 35 Tahun 2019,” ujar Agus menekankan.

Dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI ini, Agus juga mengungkapkan bahwa ada narapidana anak dalam kasus tertentu yang tidak dapat pengampunan.

Kemudian, narapidana yang dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup juga tidak bisa masuk daftar calon penerima amnesti tersebut.

“Anak binaan yang melakukan tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan. Kemudian, pemberian amnesti dikecualikan bagi narapidana yang dihukum seumur hidup dan narapidana mati,” kata Agus.

19.337 narapidana lolos verifikasi

Dalam kesempatan yang sama, Agus mengungkapkan, sebanyak 19.337 narapidana dinyatakan lolos verifikasi dan asesmen awal untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Agus, jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari total 44.495 warga binaan yang dilakukan bersama Kementerian Hukum RI.

Dari jumlah tersebut, narapidana yang termasuk dalam kategori pengguna narkotika berjumlah 18.038 orang. Rinciannya, sebanyak 2.591 orang terjerat Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu, 15.447 orang merupakan kategori pengguna narkotika sesuai SEMA Nomor 04 Tahun 2010.

“Namun, jumlah ini akan kami telaah kembali, mengingat SEMA Nomor 04 Tahun 2010 hanya meninjau dari jumlah atau kuantitas barang bukti. Sedangkan yang menjadi sasaran pemberian amnesti adalah pengguna atau pemakai,” ujar Agus.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bahwa terdapat 382 narapidana kasus UU ITE yang lolos verifikasi dan asesmen penerima amnesti. Dari jumlah itu, lima orang merupakan narapidana yang tersangkut pasal penghinaan terhadap pribadi, pemerintah, atau perbedaan pandangan politik. Sementara 377 orang lainnya terjerat pasal lain dalam UU ITE.

Kategori lain yang lolos verifikasi dan asesmen adalah 270 narapidana dan anak binaan berkebutuhan khusus serta yang mengalami sakit berkepanjangan.

“Kemudian orang dengan gejala kejiwaan 73 orang, lansia di atas 70 tahun sebanyak 110 orang, disabilitas dua orang, perempuan hamil enam orang, dan perempuan yang merawat anak di lapas 37 orang,” ungkap Agus.

Kementerian Imipas juga mencatat ada 409 anak binaan, serta 10 narapidana kasus makar yang masuk dalam daftar penerima amnesti setelah proses verifikasi dan validasi bersama Kementerian Hukum.

Bakal diikutsertakan dalam Komcad

Nantinya, narapidana yang mendapatkan amnesti dari Presiden bakal diikutsertakan dalam program rehabilitasi dan pelatihan komponen cadangan (Komcad) di bawah naungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Agus mengatakan, langkah ini bertujuan untuk membekali para mantan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang lebih baik.

“Nantinya, warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan amnesti rencananya akan diikutkan dalam program rehabilitasi bekerja sama dengan BNN dan diikutkan dalam program latihan komponen cadangan,” kata Agus.