Jakarta -

Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyoroti adanya isu dugaan anggota Paskibraka Nasional 2024 dilarang menggunakan jilbab. PPI meminta BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) selaku pengelola dan penanggung jawab program Paskibraka untuk menjelaskan maksud dari hal itu.

Ketua Umum PPI, Gousta Feriza menyebut pihaknya telah mencoba untuk meminta penjelasan dari BPIP, namun hingga kini belum ada jawaban atas pertanyaan yang kini menjadi sorotan publik itu.

"Kami pengurus pusat meminta klarifikasi dari BPIP selaku penanggungjawab program, kenapa hal ini bisa terjadi," kata Gousta dalam jumpa pers di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2024).

"Sampai dengan saat ini kita belum bisa mendapatkan informasi itu. Karena kita kontak juga di BPIP belum ada yang memberikan statement. Teman-teman pamong atau pembina juga sampai sekarang belum berikan klarifikasinya," sambungnya.

Mantan anggota paskibraka itu menyayangkan adanya dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi pasukan pengibar bendera pusaka itu. Padahal menurutnya, penggunaan jilbab turut mengimplementasikan nilai-nilai pancasila.

"Ini berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Bukankah hal ini mencederai kebhinekaan itu sendiri. Lalu dimana letak pengamalan nilai nilai luhur Pancasila, sila khususnya Ketuhanan
Yang Maha Esa," ungkap Gousta.

Selain itu dia berharap tidak ada larangan dalam penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri yang akan bertugas pada upacara hari kemerdekaan 17 Agustus 2024 mendatang.

"Kami harapkan ini adalah hal yang terakhir kali dan tidak ada lagi hal-hal seperti ini untuk upacara yang akan datang," ucap Gousta.

"Termasuk tuntutan kita 17 Agustus nanti pada saat pengibaran, adik-adik yang biasa mengenakan hijab harus mengenakan hijab, tidak boleh lagi dihalang-halangi," tambah Wasekjen PPI, Irwan Indra.

Diketahui, tahun ini terdapat 76 anggota Paskibraka yang terbagi dari 38 provinsi. Pengukuhan Paskibraka itu telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara IKN, Selasa (13/3).

Seluruh anggota Paskibraka itu akan menjalankan tugas mengibarkan bendera di Istana Negara IKN pada 17 Agustus mendatang.

Lihat video 'Momen Jokowi Kukuhkan Paskibraka 2024 di Istana Negara IKN':

[Gambas:Video 20detik]

(ond/yld)

JAKARTA - Kepala Badan Ideologi Pancasila ( BPIP ) Yudian Wahyudi menegaskan atribut Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ( Paskibraka ) melambangkan makna Bhinneka Tunggal Ika. Ini merupakan tradisi kenegaraan dalam pelaksanaan setiap Upacara Peringatan Kemerdekaan RI sejak Indonesia Merdeka yang dirancang oleh Presiden Soekarno.

"Sejak awal berdirinya Paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya begini, ketika kita proklamasi itu kan merupakan hasil kumpulan berbagai macam ya Kebhinekaan itu. Nah dalam rangka menjaga kembali, maka dibuatlah Paskibraka ini dalam bentuk uniform untuk menjaga Kebhinekaan itu dalam rangka kesatuan yang dimaksud oleh Bung Karno ya," kata Yudian dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (14/8/2024).

Yudian mengatakan untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang mengatur mengenai tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka.



"Aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka," kata Yudian.

Bahkan, kata Yudian, pada saat pendaftaran setiap calon Paskibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela, untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- mengenai kesediaan untuk mematuhi peraturan pembentukan Paskibraka dan pelaksanaan tugas Paskibraka 2024, dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 tahun 2024.

Yudian menegaskan, BPIP tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab pada anggota Paskibraka. Dia menjelaskan penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan.

"Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi," katanya.

IKN (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menegaskan tidak memaksa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri untuk melepas jilbab saat bertugas sebagai Paskibraka dalam acara pengukuhan dan pengibaran bendera 17 Agustus 2024.

"Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," tegas Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam keterangan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu.

Yudian menegaskan pakaian, atribut, dan sikap, tampang Paskibraka sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan para Paskibraka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

Dia menyampaikan saat proklamasi, Indonesia terdiri dari berbagai kebhinekaan. Dalam rangka menjaga kembali persatuan maka dibuatlah Paskibraka dalam bentuk seragam, untuk menjaga kebhinekaan itu dalam rangka kesatuan.

"Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka," ujar Yudian.

Dia mengatakan aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dalam Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap, tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

"Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka Tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp10.000," ujar Yudian.

Surat pernyataan itu mengenai kesediaan untuk mematuhi peraturan pengukuhan Paskibraka dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka Tahun 2024.

"Dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap, tampang Paskibraka. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024," jelas dia.

Yudian belum menjawab saat ditegaskan apakah Paskibraka akan mendapatkan sanksi jika tidak mengikuti peraturan yang ada, termasuk soal keseragaman.
​​​​​​

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar meninjau ulang SK standar pakaian Paskibraka dengan menyertakan contoh pakaian berhijab sehingga dapat menjadi pilihan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024.

"BPIP dalam menyusun dan menetapkan standar pakaian Paskibraka harus mengakomodasi prinsip dasar perlindungan anak, nondiskriminasi, serta nilai keberagaman yang merupakan pengamalan nilai Pancasila," kata Anggota KPAI Aris Adi Leksono saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Hal ini dikatakannya menanggapi informasi bahwa perempuan Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, diwajibkan melepas jilbab.

Pihaknya menduga terdapat 18 perwakilan paskibra perempuan yang mengenakan jilbab yang berpotensi mengalami kekerasan dipaksa melepas jilbab, padahal mereka sejak kecil memakai jilbab sebagai bentuk pengamalan atas ajaran agama yang diyakini.

"Jika benar mereka dipaksa mencopot jilbab, maka ini merupakan tindakan intoleransi, dan diskriminasi, berpeluang melanggar hak anak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak," kata Aris Adi Leksono.

Baca juga: PPI tolak dugaan larangan penggunaan hijab pada Paskibraka Putri 2024

KPAI pun melakukan telaah terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila No. 35 tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Selain itu, dalam lampiran standar pakaian paskibraka tidak menyertakan contoh pakaian berhijab menjadi pilihan model.

"Hasil telaah menunjukkan bahwa standar pakaian tersebut kurang mengakomodasi asas dan prinsip dasar perlindungan anak, serta terlalu umum, tidak mengakomodasi nilai-nilai keberagaman," kata dia.

KPAI pun meminta BPIP agar menyusun dan menetapkan standar pakaian paskibraka yang mengakomodasi prinsip dasar perlindungan anak, yakni nondiskriminasi, serta nilai keberagaman, yang merupakan pengamalan nilai Pancasila, serta memastikan tidak terjadi praktik pemaksaan pencopotan jilbab bagi anggota paskibraka perempuan, yang merupakan upaya menjaga dan mengamalkan nilai ajaran agama yang diyakini.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten meluncurkan program penyelarasan produk hukum daerah (Larasakumda) di Pendapa Ageng Kabupaten Klaten, Minggu (11/8/2024).

Program tersebut diselenggarakan guna penyelarasan indikator nilai-nilai Pancasila pada pembentukan produk hukum di Kabupaten Klaten.

Peluncuran Laraskumda ditandai dengan pemukulan gong serta penandatanganan nota kesepahaman antara BPIP dan Pemkab Klaten yang diwakili oleh Sekda Klaten, Jajang Prihono.

Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan melalui peluncuran Laraskumda diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

"Semoga dengan adanya penandatanganan kerja sama dan juga peluncuran Laraskumda ini Pemerintah Kabupaten Klaten dapat terus bersinergi membina ideologi Pancasila dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta terwujudnya Pemerintah Kabupaten Klaten dengan nilai-nilai Pancasila," paparnya.

Sementara itu Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP, Adhianti, mengatakan langkah tersebut merupakan upaya dalam proses pengarusutamaan Pancasila, sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga negara.

Ia berharap pihaknya dapat terus bersinergi dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila.

"Semoga dengan adanya program ini semua pihak dapat terus bersinergi dengan mengutamakan nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan peraturan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya," ucap dia.

Dengan adanya program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat di wilayah Klaten dalam penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila," imbuhnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan ini turut digelar pelepasan mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah Kabupaten Klaten.

Ratusan mahasiswa yang andil dalam program KKN ini diharapkan menjadi duta yang menyebarkan nilai-nilai ideologi Pancasila.

Klaten -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) meluncurkan program penyelarasan produk hukum daerah (Laras Kumda). Sekretaris Daerah (Sekda) Jajang Prihono berharap program ini dapat menguatkan nilai-nilai pancasila di Klaten.

Peluncuran Laras Kumda dilaksanakan di Pendapa Setda Klaten, ditandai dengan pemukulan gong serta nota penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh BPIP dan Sekda Klaten, Jajang Prihono.

Ia berharap, lewat peluncuran Laras Kumda kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyusunan produk hukum daerah di Kabupaten Klaten dapat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

"Semoga dengan adanya penandatanganan kerjasama dan juga peluncuran Laras Kumda ini, Pemkab Klaten dapat terus bersinergi membina ideologi Pancasila dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya," kata Jajang di Pendapa Setda Klaten, Minggu (11/8/2024).

Adapun, Laras Kumda diluncurkan guna menyelaraskan indikator nilai-nilai Pancasila pada pembentukan produk hukum. Lewat program tersebut, Jajang turut berharap nantinya dapat terwujud Pemkab Klaten selalu seiring dengan nilai-nilai Pancasila.

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIB Adhianti mengatakan, peluncuran Laras Kumda menjadi salah satu upaya pengarusutamaan Pancasila, sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga negara.

Dalam peluncuran program itu ia turut berharap, pihaknya dapat terus bersinergi dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila.

"Semoga dengan adanya program ini semua pihak dapat terus bersinergi dengan mengutamakan nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan peraturan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya," harapnya.

"Dengan adanya program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat di wilayah Klaten dalam penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila," sambungnya.

(anl/ega)

Jakarta (ANTARA) - Tahukah Anda, pada tahun 2022 lalu, Paskibraka tidak lagi berada di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), melainkan sudah berada di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 5 April 2022 ini terdiri dari 13 halaman.

Salah satu poin dalam Perpres tersebut menyebutkan bahwa BPIP akan mengkoordinasikan Program Paskibraka. "Program Paskibraka secara nasional berada di bawah koordinasi Badan," demikian bunyi Pasal 3. Pasal 1 menjelaskan bahwa Badan merupakan lembaga yang menangani urusan pemerintahan dalam pembinaan ideologi Pancasila.

Dengan diundangkannya Perpres tersebut, Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), yang sebelumnya dikoordinasikan oleh Kemenpora, kini berada di bawah koordinasi BPIP sejak tahun 2022.

Hal ini bertujuan, untuk mengkader calon pemimpin bangsa yang memiliki karakter Pancasila. Oleh karena itu, pembekalan untuk Paskibraka tidak hanya mencakup pelatihan baris-berbaris.

Akan tetapi juga melibatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, pemantapan nilai-nilai kebangsaan, serta pendampingan oleh pengasuh atau pamong melalui pendekatan Sistem Desa Bahagia selama pendidikan dan pelatihan.

Selain melaksanakan tugas menaikkan dan menurunkan Sang Merah Putih pada upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI dan Hari Lahir Pancasila, Paskibraka juga dipersiapkan untuk menjadi Duta Pancasila.

Lebih lanjut, pelaksanaan Program Paskibraka di tingkat pusat dilakukan oleh BPIP bekerja sama dengan Komando Garnisun Tetap (Kogartap) I Jakarta dan Lemhannas RI, dengan panitia pelaksana yang melibatkan BPIP, Kemensetneg, Kemendagri, TNI/POLRI, Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI), dan tenaga medis.

Sementara itu, pelaksanaan Program Paskibraka di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota berada di bawah koordinasi BPIP melalui kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri.

Kendati demikian, panitia Pelaksana dipimpin oleh Sekda dan anggotanya meliputi TNI/POLRI, Kesbangpol/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola Program Paskibraka, akademisi/praktisi, DPPI, tenaga medis, serta OPD lainnya.

Dasar hukum pelaksanaan Program Paskibraka meliputi Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Peraturan BPIP No. 3 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Perpres No. 51 Tahun 2022 mengenai Program Paskibraka.

Sebagai bagian dari tugasnya, BPIP memastikan pelatihan intensif dan standar untuk anggota Paskibraka. Pelatihan ini mencakup kedisiplinan, keterampilan baris-berbaris, serta pemahaman tentang sejarah dan makna bendera Merah Putih.

BPIP juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan sekolah-sekolah dalam proses seleksi dan persiapan Paskibraka di seluruh Indonesia.

Dengan itu Paskibraka tidak hanya tampil dalam perayaan kemerdekaan, tetapi juga pada berbagai acara kenegaraan lainnya. Mereka berperan secara simbolis dalam memperkuat rasa nasionalisme dan persatuan bangsa.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rima Agristina mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam Kirab Sang Merah Putih di Monumen Nasional (Monas) Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Adapun kirab yang dilakukan Sabtu (10/8) itu merupakan bagian dari rangkaian persiapan Upacara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar untuk pertama kalinya di IKN.

“Mari bersama-sama kita menunjukkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air dengan mengikuti acara ini. Setiap langkah kita dalam kirab ini adalah bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa,” kata Rima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Selain itu, pasukan kirab membawa duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi berangkat dari bagian Cawan Monas, tempat Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara, menuju Bandara Halim Perdanakusuma melewati rute Jalan Merdeka Barat, Jalan Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Gatot Subroto.

Dia mengatakan pada Kirab Sang Merah Putih yang bertugas adalah Purnapaskibraka Duta Pancasila yang telah bertugas sebagai Paskibraka pembawa baki bendera pada 2023.

Mereka mengantarkan Sang Merah Putih ke lokasi upacara untuk dikibarkan oleh Paskibraka 2024.

“Artinya bahwa tugas mengibarkan Sang Merah Putih harus terus dilanjutkan oleh putra-putri dari generasi ke generasi, yang merupakan bagian dari pengaderan calon pemimpin Indonesia masa depan,” ujarnya.

Menurutnya, Kirab Sang Merah Putih tidak sekadar acara simbolis, tetapi juga merupakan wujud penghormatan dan pengingat akan makna penting dari Bendera Negara, Sang Merah Putih, yang telah menjadi lambang perjuangan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Selain itu, Kirab Sang Merah Putih mengingatkan segenap komponen bangsa, akan sejarah bangsa, bahwa kemerdekaan Indonesia diraih dan diperjuangkan dengan segenap jiwa raga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Bendera Negara adalah Sang Merah Putih yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Lebih lanjut, Rima menjelaskan Kirab Sang Merah Putih adalah momentum bersejarah yang tidak hanya akan menjadi kenangan indah, tetapi juga akan menguatkan rasa persatuan dan kesatuan di antara kita semua.

"Mari kita sambut HUT ke-79 Kemerdekaan RI dengan semangat yang berkobar dan cinta yang tulus terhadap bangsa dan negara," tambah Rima.

Diketahui, kirab ini akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pelajar, organisasi kepemudaan, dan komunitas lokal, yang semuanya bersatu dalam satu tujuan merayakan kemerdekaan dan mengingat sejarah perjuangan bangsa.

Acara ini juga akan dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya yang menggambarkan kekayaan dan keberagaman Indonesia.

Kemudian, akan ada sesi orasi yang diisi oleh tokoh-tokoh nasional dan masyarakat yang akan menyampaikan pesan-pesan kebangsaan dan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Hubungan antara Ibu Megawati Soekarnoputri, beliau saat itu dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dengan Presiden RI, ya, harus baik-baik.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut hubungan presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memang harus baik.

Hal itu disampaikan Hasto merespons pertanyaan awak media terkait dengan hubungan putri Proklamator RI Soekarno dan Jokowi.

"Jadi, hubungan antara Ibu Megawati Soekarnoputri, beliau saat itu dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dengan Presiden RI, ya, harus baik-baik," kata Hasto di kawasan Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Kamis.

Hasto melanjutkan, "Ya, konteksnya hubungan antarlembaga negara memang harus mengedepankan hubungan baik."

Hasto kemudian menerima pertanyaan awak media soal konteks hubungan Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dengan eks kader partai berkelir merah Jokowi.

Pria kelahiran Yogyakarta itu menjawab pertanyaan demikian dengan menyinggung hasil Rakernas V PDI Perjuangan soal kerja sama politik dibangun kepada pihak yang memperjuangkan konstitusi.

Sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, kata dia, Megawati menjalankan seluruh keputusan kongres, termasuk rekomendasi dari Rakernas V PDI Perjuangan.

Dalam rekomendasi Rakernas V, menurut Hasto, sangat jelas bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan hanya melakukan kerja sama politik dengan mereka yang memperjuangkan konstitusi, demokrasi, dan Trisakti Bung Karno. Hal ini setelah Megawati mendengar masukan dari DPD dan arus bawah.

Sebelumnya, Megawati mengungkap hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja saat menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada semua kepala daerah se-Indonesia di Balai Samudera, Jakarta, Senin (5/8).

"Tadi sebelum ke sini, ada siapa itu, ndak tahu ngomong, yang namanya apa, mengatakan katanya saya tidak ini sama Presiden. Loh enaknya, loh dia ngomong kayak gitu. Saya sama Presiden baik-baik saja. Emangnya kenapa?" kata Megawati.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyerahkan duplikat Bendera Pusaka kepada Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia. Penyerahan dilakukan oleh Sekretaris Dewan Pengarah BPIP, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya.

Dalam penyerahan ini, Wisnu meminta agar para Bupati dan Wali Kota dapat mensosialisasikan ideologi Pancasila hingga ke desa-desa. Dia menekankan Pancasila bukan sekedar untuk dihafal.

"Hari ini dengan duplikat Bendera Merah Putih, teks proklamasi, pidato 1 Juni dan buku teks utama Pancasila, hendaknya kita sosialisasikan dari pusat hingga ke daerah," kata Wisnu dalam sambutan di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (7/8/2024).

"Maka, para Gubernur, Bupati, Walikota, Kesbangpol sampai kepala desa untuk terus mensosialisasikan ini, mengimplementasikan Pancasila bukan hanya hafalan tapi praktik di lapangan," sambungnya.

Dia mengungkap penekanan ini juga selalu disampaikan oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri. Sebabnya, menurutnya dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang, banyak ditemukan pemudaran etika ketatanegaraan dalam generasi muda.

"Inilah yang jadi PR kita bersama hari ini. Ini yang harus hendaknya ditumbuh kembangkan oleh generasi kita sekarang. Kita ingin adik-adik kita nanti ke depan, calon-calon pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia leader sekaligus manager yang akan mampu untuk me-manage bangsa ini," ungkap Wisnu.

Sementara Ketua BPIP, Yudian Wahyudi meminta para Bupati dan Wali Kota menjaga dengan baik Bendera Pusaka yang telah diberikan. Dia menyebut banyak pemaknaan yang terdapat dalam bendera pusaka ini.

"Kami berharap agar duplikat Bendera Pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya. Duplikat Bendera Pusaka yang nanti dibagikan bukanlah sekedar benda mati. Tapi merupakan benda pusaka yang di dalamnya terdapat makna dan guratan sejarah panjang perjuangan para pahlawan dan pendiri bangsa," ungkap Yudian.

(lir/lir)

JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada 205 bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Termasuk salinan Teks Proklamasi, naskah pidato Bung Karno 1 Juni 1945, dan buku teks utama pendidikan Pancasila.

Penyerahan tersebut dilakukan di Balai Samudra, Jakarta. Hadir dalam acara tersebut Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, dan Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Tiga Stanza, kemudian menyaksikan tayangan cerita Megawati Soekarnoputri bertajuk ?Bu Mega Bercerita Tentang Sang Saka Merah Putih?.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan penyerahan duplikat bendera pusaka merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Pasal 8 ayat (1) sampai (3).

?Peraturan Presiden tersebut menyatakan dengan jelas bahwa Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, dalam hal ini BPIP, mendistribusikan duplikat Bendera Pusaka kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta lembaga lainnya,? ucapnya, Selasa (6/8/2024).

Yudian mengatakan, kepada para bupati dan wali kota untuk senantiasa mensyukuri nikmat kemerdekaan, yang penuh perjuangan dan negara yang sangat di kasihani Tuhan dari segi sumber daya alamnya dan sumber daya konstitusionalnya.

?Yang paling utama ketika dikibarkan pada tanggal 17 Agustus itulah yang menjadi bukti bahwa kita menjadi bangsa yang paling dikasihani Tuhan dari segi sumber daya alam, dan sumber daya konstitusionalnya, ini yang wajib kita syukuri,? tuturnya.

Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto melaporkan dalam acara tersebut Pelaksanaan Prosesi Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka telah dan akan dilakukan selama tiga hari dimulai pada Senin, 5 Agustus 2024 sampai dengan Rabu, 7 Agustus 2024.

?Pada hari ini, terdapat 205 kabupaten/kota yang hadir pada acara Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka kepada Bupati/Wali Kota Se-Indonesia,? ujarnya.

Tonny mengatakan, Duplikat Bendera Pusaka sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, digunakan selama 10 (sepuluh) tahun.

?Jika sebelum jangka waktu 10 tahun Bendera Pusaka rusak atau tidak layak dikibarkan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan lembaga lainnya dapat mengajukan permohonan penggantian Duplikat Bendera Pusaka secara tertulis kepada BPIP. Kami berharap agar Duplikat Bendera Pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya,? terangnya.

Tonny menambahkan, makna dari acara pembagian duplikat bendera pusaka kepada seluruh kepala daerah adalah sebagai satu simbol negara yang diperjuangkan oleh para pahlawan dan perlu dijaga marwahnya.

?Makna terkait penyerahan duplikat bendera pusaka, luar biasa, karena bendera melambangkan satu simbol negara, melambangkan suatu jati diri bangsa, dan identitas bangsa Indonesia, sehingga kalau tanpa bendera merah putih tentunya Indonesia tidak akan merdeka,? tegasnya.

Tonny mengucapkan terima kasih kepada para bupati/Wali kota yang hadir mengambil secara langsung Duplikat Bendera Pusaka di Jakarta. ?Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak/ibu bupati/wali kota sekalian, juga apresiasi setinggi-tingginya kepada kepada semua pihak yang telah turut andil dalam menyukseskan kegiatan ini,? ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rima Agristina meminta pendidikan Pancasila untuk diterapkan pada setiap sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia.

Ia menyampaikan pernyataan tersebut setelah BPIP memberikan duplikat Bendera Pusaka, salinan naskah Proklamasi, dan buku teks utama pendidikan Pancasila kepada para kepala daerah maupun perwakilannya pada 5-6 Agustus

"Jadi, enggak ada alasan lagi tidak melaksanakan pendidikan Pancasila gitu ya. Ini sudah Nusantara Baru Indonesia Maju, yuk terapkan pendidikan Pancasila di seluruh sekolah dasar-menengah di seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia. Itu pesannya," kata Rima saat memberikan keterangan pers di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, ia mengingatkan agar buku teks tersebut dapat digunakan segera maupun dicetak.

"Jadi, yang penting adalah kalau semuanya memang punya komitmen tinggi terhadap Pancasila, yuk kita lanjutkan, ya, menjaga dan merawat Pancasila dengan penerapan pendidikan Pancasila dan penggunaan buku teks utama pendidikan Pancasila, dan memperingati HUT Kemerdekaan Ke-79 Republik Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, ia menjelaskan bahwa penyerahan duplikat bendera, salinan naskah, dan buku teks utama pendidikan Pancasila merupakan satu kesatuan yang menjadi bekal semangat untuk memperingati HUT Kemerdekaan Ke-79 Republik Indonesia.

"Duplikat bendera pusaka supaya semangatnya sama di seluruh Indonesia, baik provinsi, kabupaten/kota. Kemudian juga salinan naskah Proklamasi bahwa kita juga tidak bisa Proklamasi kalau tidak ada simbolnya, yaitu bendera untuk diakui sebagai negara yang berdaulat dan merdeka," katanya.

Ia menambahkan bahwa duplikat bendera dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Sementara itu, naskah salinan Proklamasi sudah dicek dan diautentikasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (Anri).