JAKARTA, investor.id - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas terpaksa menemui para mahasiswa Universitas Trisaksi yang mengadang laju mobilnya. Para mahasiswa tersebut melakukan unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Awalnya, Supratman yang mengendarai mobil Alphard hitam, hendak memasuki kompleks gedung DPR melalui gerbang Pancasila, pintu belakang Gedung DPR. Ternyata, massa demo sudah ada di pintu belakang DPR dan langsung mengadang mobil yang ditumpangi Supratman.

Massa meminta Supratman keluar dari mobil. Namun, terlihat dua ajudan Supratman turun duluan untuk memenangkan massa aksi. Pendemo tetap tidak menghiraukan dua ajudan Supratman dan tetap memaksa Supratman turun dari mobil.

"Turun dulu, turun dulu," teriak massa aksi dari Trisakti.

Mereka bahkan mencopot plat mobil yang ditumpangi Supratman dan mobil patwal polisi yang mengawal Supratman juga digebrak-gebrak.

Supratman pun turun dari mobilnya dan berjalan menuju gerbang Pancasila bersama massa aksi. Di depan gerbang Pancasila, mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka, menolak revisi UU TNI karena mengkhianati semangat reformasi dan berupaya menghidupkan dwifungsi militer. 

"Hari ini ada Pak Supratman, beliau sudah menyampaikan bahwa beliau menerima kritikan kita, dan sikap kami perlu saya sampaikan bahwa mahasiswa Trisakti akan terus menolak. Kami tidak akan beraudiensi, kami tidak akan mau duduk bersama anggota DPR di dalam tapi kami akan terus menolak," ujar koordinator aksi.

Pada kesempatan itu, Supratman mengatakan pihaknya menerima apa yang menjadi tuntutan mahasiswa terutama Mahasiswa Trisakti. Dia berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada pemerintah dan DPR.

"Saya akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman presiden mahasiswa dan seluruh anggota mahasiswa Universitas Trisakti. Semua tuntutan terkait dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia saya sudah dengar," ungkap Supratman.

"Karena itu, beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dengan anggota Komisi I dan pada akhirnya nanti saya akan balik untuk menjelaskan apa yang menjadi tuntutan kawan-kawan semua," pungkas Supratman menambahkan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa revisi UU (RUU) TNI bukanlah permintaan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Supratman menyatakan RUU TNI ini berawal dari usul inisiatif DPR, bukan pemerintah.

"Ini bukan soal Pak Prabowo atau Presiden yang minta, ini usul inisiatif DPR dari periode yang lalu ya, bukan inisiatif pemerintah," ujar Supratman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Ketika ditanya terkait potensi kembali hidupnya dwifungsi ABRI lewat revisi UU TNI, Supratman meminta publik tidak khawatir.

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan bahwa dwifungsi ABRI yang terjadi pada Orde Baru tidak akan muncul kembali.

"Kan enggak ada. Sekarang kan sudah terjawab, ndak perlu dikhawatirkan. Semua yang menyangkut soal jabatan aktif dinas militer itu masih berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok dalam bidang pertahanan dan keamanan," kata dia.

Supratman mengatakan, jika ada prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil, maka dia harus mundur dari TNI.

"Kecuali untuk jabatan sipil yang lain, maka yang bersangkutan ataupun anggota TNI aktif harus pensiun selesai," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, 8 fraksi di DPR sepakat membawa revisi UU TNI ke rapat paripurna DPR untuk disahkan sebagai undang-undang.

Ada 4 pasal yang diubah dalam proses revisi yang berlangsung kilat ini.

Pertama adalah Pasal 3 mengenai kedudukan TNI.

Berdasarkan pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan juga potongan draf RUU TNI yang diberikannya kepada awak media, terdapat penambahan frasa “yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis” untuk Pasal 3 Ayat (2).

Dengan demikian, Pasal 3 Ayat (2) dalam RUU TNI berbunyi “kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI itu berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan”.

Kedua adalah revisi Pasal 7 Ayat (2) mengenai tugas operasi militer di luar perang. Dalam revisi yang dilakukan, TNI dapat membantu menanggulangi ancaman siber, membantu dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri.

Revisi juga dilakukan pada Pasal 47 mengenai kementerian/lembaga yang bisa diisi prajurit aktif.

Dalam RUU TNI, jumlah instansi yang bisa diduduki prajurit aktif berjumlah 15, bertambah 5 dari aturan yang berlaku saat ini.

Lima kementerian/lembaga tambahan itu adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Kemudian, revisi juga dilakukan pada Pasal 53 UU TNI mengenai usia pensiun bagi prajurit aktif.

Dalam RUU TNI, terdapat kenaikan usia pensiun bagi prajurit aktif berdasarkan umur dan pangkatnya. Untuk pangkat bintara dan tamtama, pensiun pada usia 55 tahun.

Sedangkan perwira hingga pangkat kolonel pensiun paling tinggi 58 tahun.

Sementara itu, perwira tinggi (pati) bintang 1 pensiun usia 60 tahun, pati bintang 2 pensiun usia 61 tahun, dan pati bintang 3 pensiun usia 62 tahun.

Untuk pati bintang 4 bisa pensiun usia 63 tahun, tetapi masa kedinasannya bisa diperpanjang sebanyak 2 kali oleh Presiden RI sesuai kebutuhannya.

Jakarta -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas sempat mencari-cari mahasiswa yang berdemo setelah selesai rapat revisi Undang-Undang TNI di gedung DPR/MPR. Supratman mencari mahasiswa yang berdemo lantaran berjanji untuk menemui mereka setelah menyampaikan aspirasi mereka terkait RUU TNI.

Supratman mulanya sempat menjanjikan untuk bertemu para pendemo mahasiswa setelah rapat terkait RUU TNI. Untuk diketahui, Supratman sempat menemui para pendemo pada Rabu (19/3) sore.

Saat itu Supratman memastikan akan menyampaikan semua tuntutan mahasiswa yang berdemo di depan DPR/MPR saat membahas RUU TNI. Dia berjanji akan menemui mahasiswa kembali setelah menyampaikan aspirasi tersebut.

"Pokoknya prinsipnya semua saya sudah dengar tuntutan kawan-kawan, tugas saya sekarang adalah untuk menyampaikan. Nanti akan saya temui kembali untuk sampaikan hasilnya," kata Supratman ketika menemui para pendemo di sore hari.

Mahasiswa meminta jaminan dari Supratman. Supratman mengatakan akan melanjutkan lebih dahulu rapat terkait RUU TNI.

"Kapan?" tanya salah satu mahasiswa.

"Jaminannya, Pak?" timpal mahasiswa lainnya.

"Tunggu saya ketemu dulu," jawab Supratman.

Para mahasiswa pun mempersilakan Supratman untuk rapat dahulu di dalam Gedung DPR. Mahasiswa berjanji akan menunggu Supratman.

"Bapak nih ketemu, sore nanti kami masih di sini nih, kami tungguin," tutur salah satu mahasiswa.

"Setelah saya ketemu," jawab Supratman.

Perdebatan sempat terjadi lantaran Supratman sebelum dia kembali masuk ke gedung DPR. Namun, Supratman memastikan dirinya berkomitmen untuk menemui massa mahasiswa setelah rapat.

"Kan kita sudah capek dikasih omong kosong, kita butuh jaminan, kalau misalkan 'iya kita akan sampaikan'," timpal mahasiswa lagi.

"Kan kalau itu beda-beda orang," jawab Supratman.

"Pokoknya sekarang tuntutannya saya sudah mengerti kan. Pokoknya semua saya sampaikan," lanjut Supratman.

Massa mahasiswa pun berjanji akan menunggu Supratman sampai malam hari. Bahkan mereka menegaskan Supratman tidak akan bisa pulang sebelum menemui mereka setelah rapat.

"Kami akan tunggu di sini sampai malam. Bapak nggak akan bisa pulang, saya pastikan Bapak nggak akan bisa pulang, Bapak akan nginep di Gedung Parlemen ini," ucap salah satu mahasiswa yang disambut mahasiswa lainnya.

"Oke ya. Apapun hasilnya saya akan sampaikan apa adanya. Kalau mereka ada di dalam semua, saya akan datang sampaikan secepatnya apa yang jadi tuntutan kawan-kawan ini. Saya belum aja ketemu massa minta waktu berapa lama, pokoknya secepatnya," jawab Supratman.

Supratman telah selesai rapat dengan DPR RI terkait RUU TNI pada malam hari ini. Sesuai dengan janjinya, Supratman ternyata betul-betul menghampiri lokasi yang sama di sore hari.

Namun, tampak para pendemo mahasiswa sudah membubarkan diri. Supratman pun menyayangkan hal itu lantaran sudah berjanji bertemu perwakilan mahasiswa.

"Sudah bubar ya? Waduh saya kan janji mau ketemu lagi. Iya sudah, yang penting kita sudah penuhi tuntutan mereka, untuk datang menemui kembali ya," tutur Supratman.

Simak juga Video 'Temuan Komnas HAM Seusai Kaji Revisi UU TNI: Risiko Dwifungsi TNI':

(maa/jbr)

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas beraudiensi dengan massa aksi tolak RUU TNI di depan gerbang gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Supratman mengatakan akan berkomunikasi dengan pemerintah mengenai aspirasi massa aksi tersebut.

Mulanya, perwakilan massa aksi Universitas Trisakti mengatakan pemerintah mencoba mengembalikan dwifungsi ABRI. Padahal, kata dia, reformasi bertujuan untuk membatasi dwifungsi ABRI.

"Hari ini DPR dan Kementerian Pertahanan mencoba untuk mengembalikan dwifungsi tersebut," ujar dia.

"Amanat reformasi adalah bagaimana memberikan supremasi sipil yang seluas-luasnya dan menghentikan militeristik dalam ranah pemerintahan," sambungnya.

Dia mengatakan pihaknya akan terus menolak RUU TNI. Ia mengaku enggan duduk bersama anggota DPR.

"Sikap kami perlu saya sampaikan bahwa mahasiswa Trisakti akan terus menolak. Kami tidak akan beraudiensi, kami tidak akan mau duduk bersama anggota DPR di dalam, tapi kami akan terus menolak," ujarnya.

Supratman mengatakan akan menampung aspirasi massa aksi. Supratman mengaku akan berkomunikasi dengan pemerintah dan DPR mengenai aspirasi tersebut.

"Semua tuntutan terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia saya sudah dengar. Karena itu beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dengan anggota Komisi I," jelasnya.

Diketahui, DPR dan pemerintah telah sepakat membawa RUU TNI ke rapat paripurna DPR. Rencananya, rapat paripurna itu akan digelar besok.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi XIII DPR RI Vita Ervina turut dihadang oleh massa aksi. Vita mengatakan dirinya juga akan membantu berkomunikasi dengan DPR.

"Nama saya Vita Ervina, Komisi XIII. Komisi XIII itu hal yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa akan kami komunikasikan juga kepada pimpinan kami dan yang berwenang," ujarnya.

Para massa aksi kemudian meminta Supratman membacakan pres release penolakan RUU TNI. Supratman pun lalu membacakannya. Berikut press release yang dibacakan:

"Ini press release masyarakat mahasiswa Universitas Trisakti. Revisi Undang-Undang TNI membawa berbagai dampak, dapat melemahkan supremasi sipil, meningkatkan resiko kembalinya dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, serta membuka celah bagi penyalahgunaan, pengawasan yang ketat.

Demokrasi Indonesia dapat mengalami kemunduran. Sebagai bagian dari reformasi, mahasiswa dengan ini tegas menyatakan tuntutan supaya menolak seluruh rancangan Revisi Undang-Undang TNI, copot dan hentikan prajurit TNI dalam jabatan sipil, wujudkan supremasi sipil, dan menolak segala bentuk militerisme dalam pemerintahan sipil, dan menuntut komitmen pemerintah dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

"Dan mungkin kami akan kembali hadir di depan gedung DPR dengan jumlah masa yang lebih banyak apabila revisi Undang-Undang TNI ini terus dijalankan," ucapnya.

Sebelumnya, Sejumlah mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi penolakan RUU TNI di pintu gerbang gedung DPR RI, Jalan Gelora, Jakarta Pusat. Mereka menghadang mobil Menkum Supratman Andi Agtas yang melintas di sekitar lokasi.

Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (19/3/2025), mulanya massa berdemo di depan gerbang masuk DPR. Saat massa sedang berdemo, tampak mobil Alphard berwarna hitam akan memasuki gerbang DPR.

Massa lalu mendekati mobil tersebut. Mereka terlihat mencopot pelat nomor mobil itu.

Tampak dua ajudan Menkum keluar dari mobil. Dua ajudan itu meminta massa aksi membukakan jalan.

Namun, massa aksi tetap menghadang mobil. Mereka meminta sosok dalam mobil itu untuk keluar.

"Turun dulu, turun dulu," minta massa aksi.

Dua ajudan itu terlihat masih berusaha bernegosiasi dengan massa aksi. Namun massa tetap meminta pejabat di dalam mobil turun.

Supratman kemudian tampak keluar dari mobil. Massa aksi tampak bersorak saat Supratman turun.

Supratman terlihat berjalan bersama massa aksi ke depan gerbang DPR. Dia tampak berdiskusi dengan para massa aksi tersebut.

Simak Video 'Temuan Komnas HAM Seusai Kaji Revisi UU TNI: Risiko Dwifungsi TNI':

(amw/taa)

Jakarta -

Komisi I DPR RI menggelar pertemuan dengan sejumlah kementerian yang berkaitan langsung dengan pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Pertemuan ini digelar selama kurang lebih hampir dua jam secara tertutup.

Pantauan detikcom, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025) sejumlah anggota Komisi I DPR tampak memasuki ruang rapat. Terlihat Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono berjalan dengan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto.

Tak berselang lama sekitar pukul 16.36 WIB tampak Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono di lokasi. Terlihat juga di sana Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto hingga Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.

Pertemuan berlangsung hampir dua jam secara tertutup. Adapun agenda rapat ini tak tertuang di agenda DPR RI, Rabu (19/3).

Foto: Wamenkeu Thomas Djiwandono (Baju Batik) (Dwi/detikcom)

Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan pertemuan ini untuk memperbaiki hal teknis dari RUU TNI. Supratman memastikan kekhawatiran terkait dwifungsi TNI tak tertuang di revisi UU TNI.

"Nggak ada, cuma perbaikan soal apa ya untuk memastikan apa yang menjadi tuntutan adek-adek mahasiswa terkait dengan kekhawatiran akan terjadinya dwifungsi ABRI atau dwifungsi TNI itu sama sekali sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Karena semua yang dibahas di dalam itu adalah terkait dengan tugas tugas pertahanan TNI," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

Supratman mengatakan tak ada pasal subtansial yang diubah pada rapat pemerintah dan Komisi I DPR RI. Ia mengatakan pembahasan di rapat kali ini mencakup frasa-frasa.

"Nggak ada itu, hanya menyesuaikan dengan dari sisi gramatikal aja ada yang keamanan yang seharusnya pertahanan. Frasa-frasa jadi kalau keamanan nanti tafsirannya nanti TNI bisa urusan dengan tugas Polri padahal itu tugas pokok adalah menyangkut soal pertahanan negara," katanya.

Simak Video 'Temuan Komnas HAM Seusai Kaji Revisi UU TNI: Risiko Dwifungsi TNI':

(dwr/maa)

"Kapan jadwalnya tergantung DPR, ya. Saya belum tahu, saya belum dapat informasi apakah besok atau tidak,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengaku belum mengetahui apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) akan diambil persetujuan Tingkat II dalam Rapat Paripurna di DPR RI pada Kamis (20/3) esok hari.

Dia pun menyerahkan kepada DPR RI terkait waktu pelaksanaan Rapat Paripurna guna memproses lebih lanjut RUU TNI yang telah diambil persetujuan Tingkat I pada Selasa (18/3).

"Kapan jadwalnya tergantung DPR, ya. Saya belum tahu, saya belum dapat informasi apakah besok atau tidak," kata Supratman usai menghadiri rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Pemerintah terkait penyempurnaan draf RUU TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu petang.

Dia lantas melanjutkan, "Saya belum tahu sampai hari ini ya, saya tadi hanya rapat soal penyempurnaan frasa-frasa."

Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu mengaku juga kurang mengetahui apakah masa reses DPR RI akan diundur hingga pekan depan sehingga berdampak pula pada penyelenggaraan Rapat Paripurna yang diundur.

"Waduh mana aku tahu kalau saya selama di DPR saya pasti tahu, sekarang di pemerintahan," ucapnya.

Menkum pun enggan merespons lebih jauh ihwal informasi jadwal agenda rapat DPR dan publisitasnya. Dia hanya menekankan bahwa dirinya mewakili pemerintah siap untuk menghadiri Rapat Paripurna guna mengambil persetujuan Tingkat II RUU TNI kapan pun DPR RI menjadwalkan.

"Jangan tanya ke saya. Kalau agenda DPR masa tanya ke pemerintah, tanya ke DPR dong. Pokoknya kami diundang, kami datang," katanya.

Dia pun menyebut tidak ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan ketika melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menjelang pengesahan Rancangan Undang-Undang TNI melalui Rapat Paripurna.

Namun, Supratman menyebut bahwa yang menjadi penekanan Presiden Prabowo terkait RUU TNI ialah RUU tersebut merupakan usul inisiatif DPR periode sebelumnya yang kemudian dioper kepada DPR RI periode 2024-2029 sehingga bukan inisiatif pemerintah ataupun Presiden Prabowo.

"Enggak ada. Pokoknya arahan terkait dengan ini (RUU TNI) ini adalah usul inisiatif DPR. Saya dulu waktu menjadi Ketua Badan Legislasi kan menyusun draf RUU tentang TNI, ya kan? Dan itu yang dilanjutkan sekarang menjadi carry over. Jadi, itu usulannya teman-teman di DPR," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menjelang pengesahan Rancangan Undang-Undang TNI melalui rapat paripurna.

Utut menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang

"Iya (bahas RUU TNI), tetapi bukan hanya itu. Beliau bercerita konsep dari...," kata Utut saat ditanya oleh sejumlah awak media usai bertemu Presiden Prabowo.

Adapun berdasarkan undangan Rapat Paripurna yang diterima ANTARA, diberitahukan bahwa DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/3) pagi sekitar pukul 9.30 WIB.

Namun, sejauh ini tidak terdapat keterangan informasi terkait agenda yang dihelat dalam Rapat Paripurna esok hari.

Adapun, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan bahwa RUU TNI yang sudah disetujui di tingkat pertama akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (20/3).

"Jadwal yang per kini itu adalah paripurna akan dilaksanakan besok untuk putusan tahap kedua," kata Dave di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wamenhan Donny, dan Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto mengadakan rapat bersama jajaran Komisi I DPR terkait Revisi UU (RUU) TNI yang akan disahkan pada Kamis (20/3/2025) besok.

Agtas menyebutkan bahwa ada perbaikan yang mereka lakukan.

Perbaikan itu dilakukan demi memenuhi tuntutan mahasiswa yang khawatir dwifungsi ABRI bisa hidup kembali.

Adapun pemberitahuan rapat ini tidak dipublikasi ke media.

Rapat digelar secara tertutup pada sore hari hingga maghrib.

Namun, tampak pula sejumlah pimpinan dan anggota Komisi I DPR, mulai dari Utut Adianto, Dave Laksono, Nurul Arifin, Rizki Natakusumah, hingga Budi Djiwandono.

"Enggak ada, cuma perbaikan soal apa ya...Untuk memastikan apa yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa terkait dengan kekhawatiran akan terjadinya dwifungsi ABRI atau dwifungsi TNI itu sama sekali sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Karena semua yang dibahas di dalam itu adalah terkait dengan tugas-tugas pertahanan TNI," ujar Agtas, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025) malam.

"Yang kedua, menyangkut soal pensiun ya kan. Karena sekarang bukan hanya PNS saja yang sipil, sekarang pensiunnya sudah 60 tahun. Nah, karena itu tidak adil kalau kemudian bagi perwira, terutama perwira tinggi yang kita cetak dengan begitu luar biasa, kemudian mereka harus pensiun di umur 58 tahun. Karena itu harus ada keseragaman soal itu," sambung dia.

Agtas menjelaskan, terkait tugas pertahanan, tidak ada yang berubah dari RUU TNI.

Sebab, kata dia, pertahanan juga mencakup ancaman siber.

"Karena itu juga harus disesuaikan ya, dan yang lebih penting adalah kekhawatiran menyangkut soal dwifungsi ABRI ataupun dwifungsi TNI kan tidak terjadi," ucap Agtas.

Saat ditanya apakah RUU TNI akan disahkan pada rapat paripurna DPR Kamis (20/3/2025) besok, Agtas mengaku tidak tahu.

Dia berdalih DPR yang tahu kapan jadwal pengesahan RUU TNI.

"Saya belum tahu, saya belum dapat informasi apakah besok atau tidak," kata dia.

"Yang lebih penting adalah kekhawatiran menyangkut soal dwifungsi ABRI ataupun dwifungsi TNI kan tidak terjadi,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan kekhawatiran akan dihidupkannya kembali dwifungsi ABRI atau TNI dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) tidak terjadi.

"Yang lebih penting adalah kekhawatiran menyangkut soal dwifungsi ABRI ataupun dwifungsi TNI kan tidak terjadi," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu petang.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Pemerintah guna melakukan sejumlah penyempurnaan terhadap draf RUU TNI.

Menkum mengatakan kekhawatiran dihidupkannya kembali dwifungsi TNI melalui RUU TNI sebagaimana yang ia dapati ketika melakukan audiensi dengan para mahasiswa yang tengah menyampaikan aspirasi terkait revisi UU TNI di Gerbang Pancasila, sisi belakang Kompleks Parlemen, Jakarta, sesaat sebelum dirinya menghadiri rapat.

"Apa yang menjadi tuntutan teman-teman, adik-adik mahasiswa itu sudah didengar oleh pemerintah, oleh DPR, bahwa kekhawatiran tadi menyangkut soal kembalinya peran dwifungsi TNI ataupun ABRI di dalam revisi UU TNI sama sekali enggak terlihat," ucapnya.

Untuk itu, dia berharap dapat melakukan dialog lebih jauh lagi dengan publik guna menepis kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi TNI melalui RUU TNI.

"Saya berharap nanti kita akan dialog lebih jauh lagi karena itu saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan, saya akan sampaikan secara langsung bahwa kekhawatiran itu tidak terjadi," tuturnya.

Sebaliknya, dia menyebut RUU TNI mengedepankan prinsip supremasi sipil dengan membatasi hanya 14 kementerian/lembaga yang boleh diduduki oleh prajurit TNI aktif.

"Kalau mau di luar yang 14 (K/L) yang ditentukan tadi, ya harus pensiun. Artinya, harus jadi orang sipil. Itu kan artinya supremasi sipil," katanya.

Dia menegaskan prajurit TNI aktif yang hendak mengisi jabatan sipil di luar 14 kementerian/lembaga tersebut maka harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas keprajuritan.

"Itu di tempat-tempat yang lain tugasnya (TNI) juga hanya bantu. Nah, bagi prajurit aktif yang akan menduduki jabatan sipil ya dari awal harus pensiun, sudah itu, tidak ada tawar menawar lagi, harus pensiun," paparnya.

Sebelumnya, Selasa (18/3), Menkum mengungkapkan hanya ada 14 kementerian/lembaga yang disetujui bisa diisi oleh prajurit TNI aktif dalam RUU TNI.

Dia mengatakan bahwa dalam penyusunannya, semula ada sebanyak 16 kementerian/lembaga yang bisa diisi prajurit aktif dalam RUU tersebut. Namun ada instansi yang dikurangi atau yang disatukan maknanya.

"14 jadinya, tadinya 16. Karena pertahanan dan dewan pertahanan nasional itu satu kemudian seperti Mensesneg juga nanti ada sekretaris militer presiden itu dirangkap juga bisa," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta

Pada Selasa (18/3), Komisi I DPR RI menyetujui pembahasan RUU TNI pada tingkat I untuk dibawa ke tingkat selanjutnya dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dalam RUU tersebut, terjadi perubahan ketentuan yakni soal kedudukan TNI, perpanjangan masa dinas keprajuritan, hingga perluasan ketentuan jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa bukan keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia menegaskan bahwa RUU itu merupakan inisiatif DPR periode lalu.

"Ini bukan soal Pak Prabowo atau presiden yang minta, ini usul inisiatif DPR dari periode yang lalu ya, bukan inisiatif pemerintah,? tegas Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Lebih lanjut, Supratman pun menegaskan, RUU TNI tak melahirkan kembali dwifungsi militer. Untuk itu, ia meminta publik tak perlu khawatir ihwal adanya prajurit aktif menduduki jabatan sipil.



"Kan enggak ada (dwifungsi militer) sekarang, kan sudah terjawab, ndak perlu dikhawatirkan semua yang menyangkut soal jabatan aktif dinas militer itu masih berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok dalam bidang pertahanan dan keamanan," terang Supratman

"Kecuali untuk jabatan sipil yang lain, maka yang bersangkutan ataupun anggota TNI aktif harus pensiun selesai," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi I DPR sepakat untuk membawa RUU TNI untuk disahkan menjadi UU di dalam forum Rapat Paripurna DPR. Kesepakatan diambil Komisi I DPR dalam rapat kerja bersama pemerintah dengan agenda pembicaraan tingkat I untuk pengambilan keputusan terhadap RUU TNI di Ruang Rapat Banggar DPR, Selasa (18/3/2025).

RUU TNI mengubah sejumlah hal seperti tugas pokok TNI. Dalam pembahasan RUU itu, tugas TNI ditambah dua yakni membantu dan menanggulangi ancaman siber dan membantu dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri.

Sedianya, pemerintah sempat mengusulkan agar TNI bisa berwenang untuk membantu menangani penyalahgunaan narkotika. Namun, usulan itu ditolak dalam rapat Panja, Senin (17/3/2025).

Selain itu, RUU TNI juga mengatur pos kementerian dan lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Ada 15 Kementerian/Lembaga yang bisa dijabat prajurit aktif TNI tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan sebagai berikut:

1. Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara
2. Pertahanan Negara
3. Sekretaris Militer Presiden
4. Inteligen Negara
5. Sandi Negara
6. Lemhannas
7. DPN
8. SAR Nasional
9. Narkotika Nasional
10. BNPP
11. BNPB
12. BNPT
13. Keamanan Laut
14. Kejaksaan Agung
15. Mahkamah Agung.

KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, hanya 14 kementerian/lembaga (K/L) yang disetujui dapat diisi oleh prajurit TNI aktif.

Dia mengatakan, dalam penyusunan RUU tersebut, awalnya terdapat 16 kementerian/lembaga yang diperbolehkan diisi oleh prajurit TNI aktif.

Namun, ada instansi yang dikurangi atau yang disatukan maknanya.

"14 jadinya, tadinya 16. Karena pertahanan dan dewan pertahanan nasional itu satu kemudian seperti Mensesneg juga nanti ada sekretaris militer presiden itu dirangkap juga bisa," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Selasa (18/3/2025).

Menurut dia, belasan kementerian/lembaga yang bisa diisi oleh prajurit aktif itu pada intinya masih berkaitan dengan tugas di bidang pertahanan.

Ia mengatakan, pembicaraan RUU tersebut pada tingkat kesatu atau di tingkat komisi sudah selesai dan akan dibawa ke tingkat rapat paripurna DPR RI.

Secara sederhana, menurut dia, ada tiga poin perubahan yang disetujui dalam RUU tersebut.

Dia menegaskan bahwa TNI aktif yang hendak mengisi jabatan sipil di luar 14 kementerian/lembaga tersebut harus mengundurkan diri dari dinas TNI atau pensiun.

Untuk itu, sejumlah TNI aktif yang saat ini tengah menjabat di jabatan sipil yang di luar ketentuan itu akan segera pensiun.

"Soal kekhawatiran menyangkut soal dwifungsi ABRI itu terjawab, bahwa itu sama sekali tidak benar," kata dia.

Komisi I DPR RI sebelumnya menyetujui pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), pada tingkat kesatu untuk dibawa ke tingkat selanjutnya pada tingkat rapat paripurna DPR RI.

RUU itu disetujui untuk dibahas ke rapat paripurna setelah seluruh fraksi partai politik di DPR RI menyampaikan pendapat akhir mini fraksi.

Seluruh fraksi pun menyetujui RUU tersebut untuk dibahas ke tingkat lanjut.

Pengambilan keputusan itu yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, disaksikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, hingga Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan hanya ada 14 kementerian/lembaga (K/L) yang disetujui bisa diisi oleh prajurit TNI aktif dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Dia mengatakan bahwa dalam penyusunannya, semula ada sebanyak 16 kementerian/lembaga yang bisa diisi prajurit aktif dalam RUU tersebut. Namun ada instansi yang dikurangi atau yang disatukan maknanya.

"14 jadinya, tadinya 16. Karena pertahanan dan dewan pertahanan nasional itu satu kemudian seperti Mensesneg juga nanti ada sekretaris militer presiden itu dirangkap juga bisa," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia mengungkapkan bahwa belasan kementerian/lembaga yang bisa diisi oleh prajurit aktif itu pada intinya masih berkaitan dengan tugas di bidang pertahanan.

Menurut dia, pembicaraan RUU tersebut pada tingkat kesatu atau di tingkat komisi sudah selesai dan akan dibawa ke tingkat rapat paripurna DPR RI.

Secara sederhana, menurut dia, ada tiga poin perubahan yang disetujui dalam RUU tersebut.

Dia pun menegaskan bahwa TNI aktif yang hendak mengisi jabatan sipil di luar 14 kementerian/lembaga tersebut harus mengundurkan diri dari dinas TNI atau pensiun.

Untuk itu, sejumlah TNI aktif yang saat ini tengah menjabat di jabatan sipil yang di luar ketentuan itu akan segera pensiun.

"Soal kekhawatiran menyangkut soal dwifungsi ABRI itu terjawab, bahwa itu sama sekali tidak benar," kata dia.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyetujui pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), pada tingkat kesatu untuk dibawa ke tingkat selanjutnya pada tingkat rapat paripurna DPR RI.

Adapun RUU itu disetujui untuk dibahas ke rapat paripurna setelah seluruh fraksi partai politik di DPR RI menyampaikan pendapat akhir mini fraksi. Seluruh fraksi pun menyetujui RUU tersebut untuk dibahas ke tingkat lanjut.

Pengambilan keputusan itu yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, disaksikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, hingga Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono,

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meyakini kasus penembakan terhadap tiga polisi di Kabupaten Way Kanan, Lampung, akan diusut tuntas. Supratman mengatakan pemerintah akan melakukan koordinasi agar kasus itu ditangani dengan baik.

"Prinsipnya pasti akan ditangani ya, nanti akan dikoordinasikan dengan semua pihak terkait di pemerintah ya, dengan TNI dengan Kapolri," kata Supratman di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Dia juga menjamin kasus tersebut akan ditangani dengan bijak. Dia menegaskan kasus hukum harus ditangani sesuai prinsip negara hukum.

"Semuanya akan ditangani secara baik dan bijak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum," ujarnya.

Oknum TNI Ditahan

Sebelumnya, oknum TNI yang menembak tiga polisi di Lampung saat menggerebek judi sabung ayam telah ditangkap. Kini, pelaku ditahan di Denpom Lampung.

"Saat ini oknum pelaku ditahan di Denpom Lampung," kata Kapendam II/Sriwijaya Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar kepada wartawan, Selasa (18/3).

Eko belum mengungkap jumlah dan identitas oknum TNI yang terlibat dalam kasus penembakan tersebut. Dia meminta semua pihak menunggu hasil investigasi secara lengkap.

Simak Video TNI Pastikan Kasus Penembakan 3 Polisi di Lampung Diusut Transparan

(amw/haf)