DESENTRALISASI yang pertama kali diterapkan dalam tubuh al-Qaeda untuk memungkinkan cabang-cabang lokal beroperasi dengan otonomi terbatas, kembali menemui relevansinya pada 2024, ketika Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), yang dipimpin oleh Abu Muhammad al-Julani, berusaha mengambil alih kekuasaan di Suriah.

Upaya tersebut menunjukkan betapa gagasan desentralisasi masih tetap menjadi elemen kunci dalam strategi HTS.

Pada 2011, al-Julani mendirikan Jabhat al-Nusra sebagai cabang al-Qaeda di Suriah untuk memperkuat gerakan jihad di wilayah tersebut. Kelompok ini tumbuh pesat dengan dukungan pejuang lokal dan internasional.

Pada 2016, al-Julani memutuskan memisahkan diri dari al-Qaeda dan mengganti nama organisasi menjadi Jabhat Fath al-Sham, yang kemudian menjadi HTS.

Struktur desentralisasi ala al-Qaeda tetap dipertahankan, tetapi diterapkan dengan lebih fleksibel.

Pada 2024, HTS menggunakan strategi desentralisasi untuk merebut wilayah strategis di Suriah.

Kelompok lokal diberi otonomi penuh untuk memilih taktik sesuai kondisi wilayah masing-masing. Pendekatan ini memungkinkan HTS memperluas pengaruh dan menghadapi lawan, termasuk rezim Assad yang lebih tampak terorganisir.

Darimana gagasan desentralisasi lahir? Desentralisasi dalam konteks terorisme merupakan rumusan Abu Mus’ab al-Suri yang ditawarkannya ke dalam dunia jihad modern.

Dengan pendekatan yang menanggalkan struktur hierarkis organisasi teror tradisional, al-Suri menawarkan solusi untuk menjaga keberlanjutan jihad dalam menghadapi gempuran musuh.

Strategi ini, yang ia sebut sebagai non-sentralisasi (al-lâ markaziyyah), menjadi salah satu tonggak penting dalam transformasi taktik kelompok-kelompok teror di abad ke-21.

Sistem, bukan organisasi

Dalam teori al-Suri, jihad tidak membutuhkan organisasi formal yang terpusat, melainkan sistem yang mampu bertahan dari gempuran musuh. Konsep ini ia rumuskan dengan sebutan “sistem, bukan organisasi” (nizhâm lâ tanzhîm).

Sistem ini dirancang agar setiap individu atau kelompok kecil dapat beroperasi secara mandiri tanpa arahan langsung dari pusat komando.

Strategi ini memungkinkan jihad tetap hidup meskipun jaringan utama hancur atau dibubarkan oleh negara.

Artinya, konsep "sistem, bukan organisasi" memiliki cakupan yang lebih luas, karena tidak hanya mencakup prinsip desentralisasi, tetapi juga melampauinya dengan sepenuhnya bisa menolak keberadaan struktur organisasi formal.

Para pelaku pun dalam sistem ini hanya membutuhkan inspirasi ideologis sebagai panduan untuk bertindak. Inspirasi ideologis pun tidak berkutat di tataran keagamaan.

Mereka pun tidak memerlukan logistik besar, hierarki atau koordinasi rumit. Model ini memberikan fleksibilitas dan daya tahan yang lebih besar bagi gerakan jihad, sekaligus membuatnya lebih sulit dilacak oleh intelijen musuh.

Pendekatan ini melahirkan strategi lanjutan berupa operasi mandiri (‘amaliyyah mustaqillah) atau serigala tunggal (lone wolf; adh-dhi’b al-munfarid).

Kasus terkait telah banyak contohnya di Indonesia hingga tahun 2022. Dalam model ini, individu-individu bisa bergerak tanpa dukungan langsung dari organisasi besar, tetapi tetap terhubung melalui inspirasi ideologis yang disebarluaskan lewat buku, video atau propaganda daring.

Dalam dunia yang semakin digital, strategi ini terbukti sangat efektif. Al-Suri memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan ideologinya secara global, salah satunya melalui buku monumental “Da’wat al-Muqawamah” (Seruan untuk Perlawanan).

Buku ini memuat teori lengkap tentang jihad desentralisasi, menjadikannya pedoman utama bagi para jihadis pasca-serangan 9/11.

Desentralisasi pun tidak saja berkutat dalam persoalan taktik di lapangan atau dunia nyata, melainkan juga di dunia maya, seperti yang dilakukan oleh Islamic State, di mana Al-Julani pernah menjadi bagian dari kelompok tersebut.

Pendekatan ini mencerminkan respons mereka terhadap tekanan yang semakin meningkat dari platform media sosial arus utama, seperti Facebook dan Twitter, yang secara aktif menghapus konten terkait ekstremisme.

Dengan memanfaatkan platform web terdesentralisasi seperti RocketChat dan ZeroNet, Islamic State berupaya menghindari pengawasan ketat.

Teknologi ini memungkinkan konten mereka tersimpan secara tersebar di server yang dikelola pengguna atau komunitas, sehingga sulit dihapus.

Relevansi di Indonesia

Di Indonesia, konsep desentralisasi terorisme ini menemukan resonansi dalam perkembangan kelompok-kelompok radikal pascamelemahnya Jamaah Islamiyah (JI).

Ketika tekanan besar dari operasi kontra-terorisme membuat JI kehilangan daya operasionalnya, ideologi mereka tidak mati begitu saja.

Sebaliknya, ia bertransformasi ke dalam bentuk yang lebih cair dan terdesentralisasi, melahirkan kelompok-kelompok baru seperti Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

JAT, yang didirikan oleh Abu Bakar Ba’asyir pada 2008, awalnya berusaha merevitalisasi semangat jihad melalui organisasi tradisional. Namun, tekanan aparat keamanan membuat model ini tidak efektif.

Kemudian JAD, yang dipimpin oleh Aman Abdurrahman, justru mengadopsi strategi desentralisasi penuh, beroperasi melalui sel-sel kecil yang mandiri.

Pasca-Jamaah Islamiyah “membubarkan diri” melalui dua deklarasi di Bogor dan Solo, ancaman baru mulai muncul.

Meskipun organisasi formal tampak runtuh, lebih-lebih statusnya masih masuk ke dalam DTTOT, ideologinya tetap tidak akan hilang.

Jangan sampai lahir wadah baru, apalagi jika diberikan ruang oleh pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebab, organisasi formal yang tampak jinak di permukaan, memungkinkan dapat menjadi tempat persemaian regenerasi ideologi yang lebih tersembunyi dan sulit dilacak.

Sebab, desentralisasi telah menyusup ke jaringan teror sejak 2001, menjadikan mereka lebih fleksibel dalam beradaptasi dengan perubahan zaman.

Pola ini membuat strategi kontra-terorisme semakin kompleks, terutama dengan masifnya penggunaan teknologi digital untuk menyebarkan ideologi teror.

Indonesia harus bersiap menghadapi tantangan yang besar. Pemerintah harus merancang strategi pencegahan yang lebih canggih, melibatkan masyarakat sipil, akademisi dan sektor teknologi dalam upaya menangkal radikalisasi.

Desentralisasi bukan hanya strategi organisasi, tetapi juga pola pikir yang terus mencari celah untuk bertahan dan berkembang. Menutup ruang tersebut adalah langkah fundamental untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

Di tengah perubahan pola ancaman ini, peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi sangat vital.

BNPT harus segera merumuskan Satgas Deradikalisasi (sistem hibrida) yang terpadu dan lintas sektoral.

Satgas ini harus mampu menghadapi tantangan baru berupa lahirnya sel-sel kecil yang mandiri serta residivis-residivis teror yang kembali aktif di masyarakat.

Koordinasi lintas lembaga, keterlibatan sektor teknologi, serta integrasi data intelijen yang akurat menjadi kunci untuk membendung regenerasi dan penguatan jaringan terorisme di Indonesia.

Tanpa langkah strategis yang cepat dan komprehensif, desentralisasi terorisme akan bisa menjadi ancaman laten yang mampu menciptakan instabilitas di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai elemen bangsa mutlak diperlukan untuk mengatasi ancaman ini secara menyeluruh.

“Semoga apa yang kita perbuat ini dapat menjadi kontribusi positif dalam mewujudkan Indonesia damai, Indonesia harmoni, dan Indonesia tanpa kekerasan,”

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berharap bahwa hasil dari Kompetisi Jurnalis Kebangsaan Mahasiswa (JKM) BNPT 2024 dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam hal persatuan bangsa melalui peran media.

Dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, kompetisi yang telah berjalan selama kurang lebih 8 bulan itu telah menentukan enam orang mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi untuk menjadi pemenang kompetisi.

Pada kategori artikel, juara pertama berhasil diraih Rohmat Aji Pamungkas, mahasiswa dari Universitas Sebelas Maret. Lalu, juara dua diraih oleh Jalaludin Al Farobi, mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Sedangkan posisi juara tiga ditempati Brenden Chua, mahasiswa dari Universitas Prasetiya Mulya.

Sedangkan pada kategori foto, juara satu berhasil dimenangkan Desi Sunyahni Permatasari, mahasiswi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Kemudian, disusul juara dua yang dimenangkan oleh I Komang Bintang Kurnianta, mahasiswa dari Universitas Warmadewa Bali. Lalu, gelar juara tiga berhasil diraih Diah Nur Afifah, mahasiswi dari Universitas Bengkulu.

Kepada para pemenang, Sekretaris Utama BNPT Bangbang Surono yang mewakili Kepala BNPT RI Komjen Pol Eddy Hartono, menyampaikan ucapan selamat kepada para pemenang serta berharap hasil kompetisi dapat memberikan kontribusi positif bagi Indonesia.

“Semoga apa yang kita perbuat ini dapat menjadi kontribusi positif dalam mewujudkan Indonesia damai, Indonesia harmoni, dan Indonesia tanpa kekerasan,” ucapnya.

Selain itu, ia berharap bahwa melalui ajang tersebut, dapat dihasilkan konten-konten informatif, inspiratif, dan berbobot yang dapat menginspirasi masyarakat serta memperkuat kesadaran akan persatuan dan kebangsaan.

“Kompetisi ini juga diharapkan dapat menjadi sarana pencegahan terhadap narasi-narasi bernuansa intoleran dan berpaham radikal yang akan menimbulkan tindakan yang menjurus ke arah tindak pidana terorisme,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana JKM BNPT 2024 Dedi Yudianto mengatakan bahwa ke depannya, akan kembali digelar kompetisi jurnalis serupa guna menyerukan nilai-nilai kebangsaan.

“Setelah kegiatan ini sukses, kami juga sedang merancang program yang lebih luas lagi terkait jurnalis kebangsaan untuk masuk ke seluruh kementerian agar narasi dan konten kebangsaan bisa kita gaungkan ke semua sektor untuk mendukung pemerintahan saat ini,” ucapnya.

Adapun Kompetisi JKM BNPT 2024 diprakarsai oleh BNPT yang bekerja sama dengan Komite Penyelarasan Teknologi Informasi dan Komunikasi (KPTIK) dan Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), yang didukung oleh Kemenko Polkam RI dan Kemdiktisaintek RI.

Kompetisi tersebut resmi ditutup dengan puncak acara pengumuman dan penyerahan penghargaan kepada para pemenang oleh BNPT pada Kamis (23/1).

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan program kerja BNPT dalam pencegahan terorisme pada 2025 lebih dekat dengan masyarakat dan berdampak langsung.

Saat memimpin rapat kerja di Jakarta, Rabu (22/1), Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol. Ibnu Suhaendra menekankan pentingnya keselarasan program kerja BNPT, khususnya di kedeputiannya, dengan Misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

"Diharapkan program kerja tahun ini semakin mendekatkan BNPT dengan masyarakat melalui berbagai program yang berdampak langsung serta menghindari kegiatan seremonial yang berlebihan," ujar Ibnu seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ibnu pun menegaskan bahwa kegiatan direktorat di bawah kedeputiannya yang tidak bersifat rahasia perlu dipublikasikan kepada media.

Langkah tersebut, kata dia, bertujuan untuk menunjukkan eksistensi BNPT sekaligus sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Adapun Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT menggelar Raker 2025 guna membahas berbagai agenda strategis dalam upaya penanggulangan terorisme yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2025.

Sejumlah agenda utama yang dibahas dalam raker mencakup program kerja dan target capaian di setiap direktorat, termasuk Direktorat Pembinaan Kemampuan, Direktorat Penegakan Hukum, serta Direktorat Penindakan.

"Semoga seluruh unit kerja di Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta mencapai target yang telah ditetapkan," ungkapnya.

Dengan berbagai langkah strategis yang dibahas dalam raker tersebut, Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tugas dan fungsi BNPT serta menjalin kedekatan dengan masyarakat dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

Adapun dalam penanggulangan terorisme, BNPT menekankan dua poin misi Astacita, yakni poin pertama, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Selain itu, poin kedelapan, yaitu memperkuat kehidupan toleransi antarumat beragama untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

DALAM dua tahun terakhir, Indonesia berhasil menekan laju tindak pidana terorisme hingga tidak terjadi serangan teroris sama sekali (zero terrorist attack). Hal ini tercermin dalam Global Terrorism Index Indonesia 2024 yang mencatat peningkatan signifikan.

Posisi Indonesia naik dari peringkat ke-24 pada 2022 dan 2023 (kategori dampak sedang terhadap terorisme) menjadi peringkat ke-31 pada 2024 (kategori dampak rendah terhadap terorisme).

Namun, data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun yang sama mengungkap dinamika lain di bawah permukaan.

Peningkatan konsolidasi sel-sel teror dan proses radikalisasi pada kelompok generasi muda—termasuk perempuan, anak, dan remaja—menjadi perhatian serius.

Tren ini juga disertai perubahan pola serangan dari pendekatan keras (hard approach) menuju pendekatan lunak (soft approach) dalam aksi terorisme.

Perkembangan sel-sel teror bukan hanya menjadi tantangan domestik, tetapi juga fenomena global yang telah dirancang jauh sebelum era kepemimpinan Osama bin Laden di Al-Qaidah.

Dalam buku penulis yang berjudul "Api Pemikiran Abdullah Azzam" (2024), ditegaskan bahwa Abdullah Azzam, salah satu ideolog utama kelompok tersebut, memperkenalkan konsep "jihad fardiyah" (jihad individu).

Konsep ini berevolusi melalui pemikiran Abu Mus'ab al-Suri menjadi tiga pilar utama: desentralisasi (al-lâ markaziyyah), jihad tanpa pimpinan (al-jihâd bilâ qiyâdah), dan operasi sel kecil (‘amaliyât al-khalâyâ al-saghîrah).

Ketiga konsep ini kini menjadi strategi utama berbagai kelompok teror, baik di tingkat nasional maupun global.

Fenomena terkini menunjukkan bahwa konsep desentralisasi telah dipraktikkan secara nyata oleh kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) di Suriah.

Di Indonesia, selain tiga konsep utama yang berkembang, juga diadopsi strategi operasi mandiri (‘amaliyyah mustaqillah), yang merupakan warisan taktik Al-Qaidah dan semakin relevan, terutama setelah dipraktikkan dalam lingkup internal ISIS atau JAD.

Penerapan konsep-konsep ini oleh berbagai faksi teror mempertegas kebutuhan mendesak akan sistem penanggulangan terorisme yang lebih matang, terintegrasi, dan adaptif, guna menghadapi ancaman yang terus berkembang dan semakin sulit diprediksi.

Residivisme Teroris

Meski Indonesia berhasil menekan angka serangan teroris hingga mencapai "zero terrorist attack", ancaman nyata pertama yang masih membayangi adalah residivisme teroris (al-‘awdu ilâ al-ijrâm).

Salah satu tantangan utama adalah keberadaan eks-narapidana teroris (napiter) bebas murni, yaitu individu yang telah menyelesaikan masa hukumannya tanpa kewajiban menandatangani ikrar kesetiaan kepada NKRI. Pada 2023, tercatat sekitar 180 eks-napiter dalam kategori ini.

Fenomena ini tak lepas dari doktrin dalam dunia terorisme yang mengajarkan “perjuangan terus menerus” (al-jihâd al-mustamir), yang menanamkan keyakinan bahwa perlawanan harus berlangsung tanpa henti, bahkan setelah mereka bebas.

Keberadaan mereka tentu menjadi kekhawatiran serius, mengingat sebagian besar masih memegang teguh ideologi ekstrem yang sebelumnya mendorong mereka terlibat dalam tindak pidana terorisme.

Meskipun strategi desentralisasi dan operasi mandiri terus berkembang secara global, ancaman lokal seperti residivisme tetap menjadi titik rawan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

Kasus kelompok Abu Omar menggambarkan dengan jelas potensi bahaya dari eks-napiter bebas murni.

Sejak Oktober 2023, pihak keamanan menangkap 51 anggota kelompok ini, dengan 15 orang di antaranya adalah residivis terorisme, dan 13 orang di antaranya merupakan eks-napiter bebas murni yang tidak terikat oleh ikrar kesetiaan kepada NKRI.

Abu Omar, pemimpin kelompok ini, adalah residivis yang dibebaskan pada 2019 setelah menjalani hukuman 10 tahun penjara.

Pascabebas, ia aktif mengadakan kajian keagamaan sebagai medium untuk menyebarkan kembali ideologi ekstrem.

Aktivitas ini mencerminkan bagaimana celah dalam sistem rehabilitasi dan reintegrasi eks-napiter dapat dimanfaatkan untuk memperbaharui konsolidasi kelompok teror.

Kombatan dan repatriasi

Ancaman nyata kedua yang perlu diwaspadai adalah kembalinya para kombatan terorisme ke Indonesia dari Suriah.

Seperti halnya residivisme, kedatangan para kombatan ini menjadi tantangan besar bagi negara. Mereka tidak hanya membawa pengalaman tempur di medan jihad, tetapi juga ideologi ekstrem yang telah dipertajam melalui pelatihan dan pertempuran.

Kehadiran mereka berpotensi memperburuk ancaman terorisme domestik.

Para kombatan ini juga berisiko menghidupkan kembali sel-sel teror yang telah ada, atau bahkan membentuk kelompok baru yang lebih sulit terdeteksi.

Ditambah lagi dengan ideologi ekstrem yang sudah tertanam kuat dalam diri mereka, yang sejalan dengan doktrin “perjuangan terus menerus” (al-jihâd al-mustamir), sama seperti yang diterapkan oleh para residivis.

Penting untuk dipahami bahwa urgensitas Indonesia dalam memulangkan kombatan dari Suriah belum berada di tahap yang mendesak.

Mengapa demikian? Pertama, gejolak yang terjadi di Suriah, khususnya sejak wilayah tersebut dikuasai oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS), menyisakan beragam persoalan geopolitik.

Termasuk belum adanya sikap politik Indonesia untuk bergabung dalam dinamika tersebut, sebagaimana Indonesia juga absen memberikan dukungan terhadap Afghanistan pascapengambilalihan oleh Taliban.

Individu-individu yang direncanakan untuk dipulangkan memiliki keterkaitan erat dengan kelompok Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), yang hingga kini masih terdaftar dalam United Nations Sanctions List.

Sebelumnya, mereka merupakan bagian dari program Sasana Jamaah Islamiyah (JI), dan setelah berpindah ke Idlib, mereka bergabung dengan HTS. Hingga saat ini, mereka tidak tinggal di kamp pengungsian di Suriah.

Kedua, kerangka hukum terkait pemulangan ini harus diperjelas lebih lanjut. Perlu dicatat bahwa pada 2021, UN Human Rights Office of The High Commissioner mengirimkan surat kepada 57 negara, menekankan bahwa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan adalah repatriasi terhadap perempuan dan anak-anak, khususnya mereka yang berada di kamp-kamp pengungsian.

Ini juga diperkuat dengan adanya Risalah Arahan Presiden yang dikeluarkan pada 8 Juli 2024, yang menekankan kebijakan repatriasi terhadap perempuan dan anak-anak.

Pemulangan ini harus dilengkapi dengan penjaminan di dalam negeri dan menjaga prioritas pada keamanan domestik.

Melihat tingkat urgensinya, WNI yang tergolong kombatan belum sepenuhnya berada dalam kerangka hukum yang diatur oleh Risalah Arahan 2024, yang hingga kini belum memiliki pengganti resmi.

Selain itu, petunjuk hukum yang digunakan masih mengacu pada risalah tersebut. Meskipun nantinya, ada keinginan untuk menjadikan mereka sebagai proyek percontohan terkait Foreign Terrorist Fighters (FTF), mekanisme pemulangan ini sebaiknya disusun dengan lebih matang agar tidak terkesan tergesa-gesa.

Saat ini, prioritas yang diperlukan mencakup WNI yang tidak terasosiasi dengan FTF, seperti pekerja migran, pelajar, dan mahasiswa, serta WNI yang terasosiasi dengan FTF, namun dinilai memungkinkan untuk dipulangkan sesuai Risalah Arahan 2024.

Jika pun pemulangan kombatan hendak dilakukan, mereka yang dipilih harus melalui proses asesmen yang cermat untuk memastikan langkah tersebut tepat dan aman.

Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan strategi reintegrasi sosial yang komprehensif, termasuk rehabilitasi psikologis dan pengawasan ketat pasca-pemulangan, guna meminimalkan risiko terjadinya penyebaran ideologi ekstrem yang dapat mengancam stabilitas nasional.

Indonesia harus mengacu pada Asta Cita yang mengedepankan keamanan negara sebagai prioritas utama, daripada tergesa-gesa dalam menyelesaikan pekerjaan rumah yang ada, tapi berisiko kehilangan kontrol jangka panjang.

Keamanan domestik harus tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, terutama berkaitan dengan kombatan, agar langkah-langkah yang diambil tidak justru membuka celah bagi ancaman yang lebih besar di masa depan.

Pendekatan yang hati-hati dan terukur akan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil tidak hanya menyelesaikan masalah sementara, tetapi juga menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi stabilitas nasional.

DALAM dua tahun terakhir, Indonesia berhasil menekan laju tindak pidana terorisme hingga tidak terjadi serangan teroris sama sekali (zero terrorist attack). Hal ini tercermin dalam Global Terrorism Index Indonesia 2024 yang mencatat peningkatan signifikan.

Posisi Indonesia naik dari peringkat ke-24 pada 2022 dan 2023 (kategori dampak sedang terhadap terorisme) menjadi peringkat ke-31 pada 2024 (kategori dampak rendah terhadap terorisme).

Namun, data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun yang sama mengungkap dinamika lain di bawah permukaan.

Peningkatan konsolidasi sel-sel teror dan proses radikalisasi pada kelompok generasi muda—termasuk perempuan, anak, dan remaja—menjadi perhatian serius.

Tren ini juga disertai perubahan pola serangan dari pendekatan keras (hard approach) menuju pendekatan lunak (soft approach) dalam aksi terorisme.

Perkembangan sel-sel teror bukan hanya menjadi tantangan domestik, tetapi juga fenomena global yang telah dirancang jauh sebelum era kepemimpinan Osama bin Laden di Al-Qaidah.

Dalam buku penulis yang berjudul "Api Pemikiran Abdullah Azzam" (2024), ditegaskan bahwa Abdullah Azzam, salah satu ideolog utama kelompok tersebut, memperkenalkan konsep "jihad fardiyah" (jihad individu).

Konsep ini berevolusi melalui pemikiran Abu Mus'ab al-Suri menjadi tiga pilar utama: desentralisasi (al-lâ markaziyyah), jihad tanpa pimpinan (al-jihâd bilâ qiyâdah), dan operasi sel kecil (‘amaliyât al-khalâyâ al-saghîrah).

Ketiga konsep ini kini menjadi strategi utama berbagai kelompok teror, baik di tingkat nasional maupun global.

Fenomena terkini menunjukkan bahwa konsep desentralisasi telah dipraktikkan secara nyata oleh kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) di Suriah.

Di Indonesia, selain tiga konsep utama yang berkembang, juga diadopsi strategi operasi mandiri (‘amaliyyah mustaqillah), yang merupakan warisan taktik Al-Qaidah dan semakin relevan, terutama setelah dipraktikkan dalam lingkup internal ISIS atau JAD.

Penerapan konsep-konsep ini oleh berbagai faksi teror mempertegas kebutuhan mendesak akan sistem penanggulangan terorisme yang lebih matang, terintegrasi, dan adaptif, guna menghadapi ancaman yang terus berkembang dan semakin sulit diprediksi.

Residivisme Teroris

Meski Indonesia berhasil menekan angka serangan teroris hingga mencapai "zero terrorist attack", ancaman nyata pertama yang masih membayangi adalah residivisme teroris (al-‘awdu ilâ al-ijrâm).

Salah satu tantangan utama adalah keberadaan eks-narapidana teroris (napiter) bebas murni, yaitu individu yang telah menyelesaikan masa hukumannya tanpa kewajiban menandatangani ikrar kesetiaan kepada NKRI. Pada 2023, tercatat sekitar 180 eks-napiter dalam kategori ini.

Fenomena ini tak lepas dari doktrin dalam dunia terorisme yang mengajarkan “perjuangan terus menerus” (al-jihâd al-mustamir), yang menanamkan keyakinan bahwa perlawanan harus berlangsung tanpa henti, bahkan setelah mereka bebas.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah terjadi pada Kamis (23/1), dan berikut berita pilihan untuk Anda baca pada pagi ini, yakni mulai dari Kepala BNPT soal kriteria pembebasan bersyarat narapidana terorisme hingga KPK bawa tiga koper usai para penyidiknya ke rumah mantan Wantimpres Djan Faridz pada dini hari terkait kasus Harun Masiku.

1. BNPT: Napiter JI yang minta pembebasan bersyarat harus penuhi kriteria

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono menyebutkan seluruh narapidana terorisme (napiter), termasuk dari jaringan Jamaah Islamiyah (JI), yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat harus memenuhi beberapa kriteria.

Kriteria tersebut, kata dia, telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Selengkapnya baca di sini.

2. KPK bawa tiga koper dari rumah Djan Faridz terkait kasus Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa tiga koper dari rumah Mantan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Djan Faridz, yang berlokasi di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, terkait kasus buronan Harun Masiku.

Dari pantauan ANTARA, Kamis (23/1), para penyidik KPK keluar dari rumah Djan Faridz pada pukul 01.05 WIB dini hari dengan membawa dua koper berukuran sedang dan satu koper berukuran kecil.

Selengkapnya baca di sini.

3. Pelapor kasus pelecehan dengan terdakwa Agus hadir sebagai saksi

Pelapor yang berstatus korban dalam kasus pelecehan seksual dengan terdakwa penyandang tunadaksa I Wayan Agus Suartama (IWAS) alias Agus hadir sebagai saksi perdana dalam sidang kedua yang berjalan secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/1).

"Saksi korban pelapor yang hadir berinisial MA," kata Ainuddin mewakili tim penasihat hukum Agus yang ditemui seusai majelis hakim melakukan skorsing persidangan.

Selengkapnya baca di sini.

4. Mahasiswi WNA asal Prancis ditemukan meninggal di Sragen Jateng

Seorang mahasiswi warga negara asing (WNA) asal Prancis ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah kos di Desa Kauman, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Kamis (23/1) pukul 03.30 WIB.

Kapolres Sragen AKBP Petrus Parningotan Silalahi di Sragen, Jawa Tengah, Kamis (23/1), mengatakan perempuan bernama Clara Danielle Jeanne Carmagnolle (24) tersebut ditemukan meninggal dunia di kamar mandi.

Selengkapnya baca di sini.

5. Hakim vonis 6 tahun penjara pegawai BRI "rampok" uang nasabah

Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, menjatuhkan vonis 6 tahun penjara terhadap terdakwa Reza Ananda (40), pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) karena "merampok" uang nasabah sekitar Rp5 miliar.

"Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Reza Ananda dengan pidana penjara selama 6 tahun," kata Hakim Ketua Frans Effendi Manurung, di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (23/1).

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengumumkan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Kontra Radikalisasi dalam upaya memperkuat langkah pencegahan terorisme.

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono menjelaskan pembentukan tim tersebut merupakan implementasi dari mandat pencegahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019, serta Peraturan BNPT Nomor 2 Tahun 2023, yang salah satu aspeknya mencakup pelaksanaan kontra radikalisasi secara komprehensif.

"Pelaksanaan kontra-radikalisasi harus dilakukan dengan pendekatan yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan," ujar Eddy dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Kontra Radikalisasi di Jakarta, Kamis, seperti dikonfirmasi.

Menurutnya, pembentukan satgas tersebut merupakan langkah awal yang strategis untuk memastikan upaya kontra-radikalisasi berjalan optimal.

Dia menuturkan Pasal 43C UU Nomor 5 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa proses kontra-radikalisasi harus terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.

Pola pikir tersebut, kata dia, harus sama di antara para pihak yang nantinya tergabung dalam Satgas Kontra Radikalisasi, yang akan dikoordinasikan oleh BNPT.

Eddy mengungkapkan satgas tersebut akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait sebagai wadah kolaborasi untuk menyelaraskan program, kegiatan, dan sasaran dalam pelaksanaan kontra-radikalisasi.

Dia berharap sinergi antar-instansi mampu menghadirkan berbagai langkah efektif dalam menangani potensi ancaman radikalisasi di Indonesia.

Ia juga menyampaikan harapan agar Satgas Kontra Radikalisasi dapat bekerja secara optimal mengatasi berbagai kendala yang ada.

"Kami berharap satgas ini bisa optimal dengan memecahkan kendala dan hambatan yang ada," tuturnya.

Kontra-radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme, yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme.

Tujuan kontra-radikalisasi untuk membangun individu agar mampu menolak paham radikalisme serta menanamkan berbagai nilai nasionalisme dan non-kekerasan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengumumkan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Kontra Radikalisasi dalam upaya memperkuat langkah pencegahan terorisme.

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono menjelaskan pembentukan tim tersebut merupakan implementasi dari mandat pencegahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019, serta Peraturan BNPT Nomor 2 Tahun 2023, yang salah satu aspeknya mencakup pelaksanaan kontra radikalisasi secara komprehensif.

"Pelaksanaan kontra-radikalisasi harus dilakukan dengan pendekatan yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan," ujar Eddy dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Kontra Radikalisasi di Jakarta, Kamis, seperti dikonfirmasi.

Menurutnya, pembentukan satgas tersebut merupakan langkah awal yang strategis untuk memastikan upaya kontra-radikalisasi berjalan optimal.

Dia menuturkan Pasal 43C UU Nomor 5 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa proses kontra-radikalisasi harus terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.

Pola pikir tersebut, kata dia, harus sama di antara para pihak yang nantinya tergabung dalam Satgas Kontra Radikalisasi, yang akan dikoordinasikan oleh BNPT.

Eddy mengungkapkan satgas tersebut akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait sebagai wadah kolaborasi untuk menyelaraskan program, kegiatan, dan sasaran dalam pelaksanaan kontra-radikalisasi.

Dia berharap sinergi antar-instansi mampu menghadirkan berbagai langkah efektif dalam menangani potensi ancaman radikalisasi di Indonesia.

Ia juga menyampaikan harapan agar Satgas Kontra Radikalisasi dapat bekerja secara optimal mengatasi berbagai kendala yang ada.

"Kami berharap satgas ini bisa optimal dengan memecahkan kendala dan hambatan yang ada," tuturnya.

Kontra-radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme, yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme.

Tujuan kontra-radikalisasi untuk membangun individu agar mampu menolak paham radikalisme serta menanamkan berbagai nilai nasionalisme dan non-kekerasan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono menyebutkan seluruh narapidana terorisme (napiter), termasuk dari jaringan Jamaah Islamiyah (JI), yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat harus memenuhi beberapa kriteria.

Kriteria tersebut, kata dia, telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

"Kriteria ini harus dipenuhi dan yang menilai nanti ada banyak, seperti aparat penegak hukum, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, BNPT, maupun petugas pemasyarakatan," kata Komjen Pol. Eddy saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Komjen Pol. Eddy menyebutkan sejumlah kriteria itu, antara lain, minimal telah menjalani masa hukuman selama dua per tiga masa pidana dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan, berkelakuan baik, serta menyatakan ikrar kembali kepada NKRI.

Apabila napiter yang mengajukan pembebasan bersyarat tidak memenuhi kriteria, dia mengatakan bahwa pembebasan bersyarat tidak akan diberikan.

Saat ini, BNPT terus berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) serta Densus 88 Antiteror Polri terkait dengan rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap napiter, termasuk para anggota JI.

Selain napiter, Komjen Pol. Eddy mengungkapkan bahwa pemberian pembebasan bersyarat juga kepada narapidana korupsi dan narapidana narkoba dengan kriteria yang kurang lebih sama dan telah diatur.

Ia menjelaskan bahwa pemberian pembebasan bersyarat kepada napiter bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) napiter, dan merupakan salah satu tahapan program deradikalisasi BNPT, yakni reintegrasi sosial.

Program deradikalisasi, sambung dia, diberikan dalam beberapa tahapan yang wajib dijalankan oleh napiter, yakni identifikasi penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial.

Namun, apabila napiter telah diberikan pembebasan bersyarat, pihaknya akan tetap memberikan pembinaan dan pendampingan seperti pemberian wawasan kebangsaan dan wawasan kewirausahaan.

"Ini juga sejalan dengan Astacita Presiden yang ketiga, yaitu memperkuat lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah mengaku masih mengkaji rencana pembebasan bersyarat mantan anggota JI yang kini sedang menjalani masa hukuman, termasuk dua bekas pimpinan JI, Abu Rusydan dan Para Wijayanto.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Prof. Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pihaknya sedang mendata seluruh anggota JI, baik yang masih berada dalam proses hukum maupun yang sudah dipidana.

"Pemerintah belum memutuskan nasib mereka, termasuk Abu Rusydan dan Para Wijayanto," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (24-12-2024).

Adapun Abu Rusydan alias Mohammad Syamsuddin sempat menjabat sebagai pemimpin sementara JI setelah penangkapan Abu Bakar Ba'asyir di awal tahun 2000-an. Saat ini Abu Rusyidan dipidana 6 tahun penjara dan telah menjalani separuh masa pidananya.

Sementara itu, Para Wijayanto, yang menjabat sebagai Amir Jamaah Islamiyah hingga ditangkap pada tahun 2019, dipidana 7 tahun pada tahun 2020 dan telah menjalani lebih separuh pidananya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPT: Napiter JI yang minta pembebasan bersyarat harus penuhi kriteria

Pemberian pembebasan bersyarat kepada napiter bertujuan untuk melindungi HAM napiter.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono menyebutkan seluruh narapidana terorisme (napiter), termasuk dari jaringan Jamaah Islamiyah (JI), yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat harus memenuhi beberapa kriteria.

Kriteria tersebut, kata dia, telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

"Kriteria ini harus dipenuhi dan yang menilai nanti ada banyak, seperti aparat penegak hukum, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, BNPT, maupun petugas pemasyarakatan," kata Komjen Pol. Eddy saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Komjen Pol. Eddy menyebutkan sejumlah kriteria itu, antara lain, minimal telah menjalani masa hukuman selama dua per tiga masa pidana dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan, berkelakuan baik, serta menyatakan ikrar kembali kepada NKRI.

Apabila napiter yang mengajukan pembebasan bersyarat tidak memenuhi kriteria, dia mengatakan bahwa pembebasan bersyarat tidak akan diberikan.

Saat ini, BNPT terus berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) serta Densus 88 Antiteror Polri terkait dengan rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap napiter, termasuk para anggota JI.

Selain napiter, Komjen Pol. Eddy mengungkapkan bahwa pemberian pembebasan bersyarat juga kepada narapidana korupsi dan narapidana narkoba dengan kriteria yang kurang lebih sama dan telah diatur.

Ia menjelaskan bahwa pemberian pembebasan bersyarat kepada napiter bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) napiter, dan merupakan salah satu tahapan program deradikalisasi BNPT, yakni reintegrasi sosial.

Program deradikalisasi, sambung dia, diberikan dalam beberapa tahapan yang wajib dijalankan oleh napiter, yakni identifikasi penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial.

Namun, apabila napiter telah diberikan pembebasan bersyarat, pihaknya akan tetap memberikan pembinaan dan pendampingan seperti pemberian wawasan kebangsaan dan wawasan kewirausahaan.

"Ini juga sejalan dengan Astacita Presiden yang ketiga, yaitu memperkuat lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah mengaku masih mengkaji rencana pembebasan bersyarat mantan anggota JI yang kini sedang menjalani masa hukuman, termasuk dua bekas pimpinan JI, Abu Rusydan dan Para Wijayanto.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Prof. Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pihaknya sedang mendata seluruh anggota JI, baik yang masih berada dalam proses hukum maupun yang sudah dipidana.

"Pemerintah belum memutuskan nasib mereka, termasuk Abu Rusydan dan Para Wijayanto," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (24-12-2024).

Adapun Abu Rusydan alias Mohammad Syamsuddin sempat menjabat sebagai pemimpin sementara JI setelah penangkapan Abu Bakar Ba'asyir di awal tahun 2000-an. Saat ini Abu Rusyidan dipidana 6 tahun penjara dan telah menjalani separuh masa pidananya.

Sementara itu, Para Wijayanto, yang menjabat sebagai Amir Jamaah Islamiyah hingga ditangkap pada tahun 2019, dipidana 7 tahun pada tahun 2020 dan telah menjalani lebih separuh pidananya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Sepanjang tahun 2016 sampai sekarang sudah ada banyak sekali eks napiter maupun korban-korban aksi terorisme itu bisa kita lakukan rehabilitasi...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mempererat kerja sama untuk rehabilitasi dan integrasi mantan napi kasus terorisme atau napiter serta korban kasus terorisme, menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

"Sepanjang tahun 2016 sampai sekarang sudah ada banyak sekali eks napiter maupun korban-korban aksi terorisme itu bisa kita lakukan rehabilitasi, kemudian kembali kepada keluarga, kepada lingkungan untuk bisa hidup berdampingan dan mencintai negara kita ini dengan sungguh-sungguh," kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf usai pertemuan dengan BNPT di Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan itu Mensos mengapresiasi Kepala BNPT Eddy Hartono atas kerja sama yang sangat baik selama ini dan mendorong peningkatan kerja sama dalam program-program yang sesuai dengan kondisi serta tantangan hari ini dalam melakukan rehabilitasi dan upaya integrasi.

Dalam pertemuan itu kedua pihak juga membahas penguatan layanan dan program yang sebelumnya belum dapat diakselerasi karena beberapa keterbatasan.

Pada kesempatan yang sama Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan terus dilakukan upaya koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi, dalam program radikalisasi kedua pihak, dengan konteks pertemuan hari diperkuat tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi.

"Baik dalam lapas maupun di luar lapas konteksnya yang diperkuat adalah tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial," kara Eddy.

Sasarannya adalah korban-korban terorisme dan mantan narapidana terorisme, tambahnya. Selain Kemensos, pihaknya juga bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain, termasuk TNI/Polri serta Kementerian Agama. Dalam hal untuk memperkuat pemahaman ideologi Pancasila, demokrasi, serta toleransi.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono menyambangi kantor Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Komjen Eddy dan Gus Ipul membahas upaya reintegrasi dan rehabilitasi eks-narapidana terorisme (napiter).

"Ada hal-hal yang kita kerjakan bersama selama ini terutama kaitannya dengan merehabilitasi dan mereintegrasi ex-napiter dan korban-korban aksi terorisme. Sepanjang tahun 2016 sampai sekarang sudah ada banyak sekali eks-napiter maupun korban-korban aksi terorisme itu bisa kita lakukan rehabilitasi kemudian kembali kepada keluarga, kepada lingkungan untuk bisa hidup berdampingan," ujar Gus Ipul saat ditemui wartawan di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Gus Ipul mengatakan sejak tahun 2016 sudah ada 400 eks-napiter yang telah direhabilitasi dan reintegrasi. Tujuannya agar eks-napiter bisa kembali hidup berdampingan bahkan turut membantu pencegahan terorisme di tengah-tengah masyarakat.

"Sampai hari ini lebih dari 400 sudah yang dilakukan pemberdayaan dan kemudian mereka berusaha dan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Nah mudah-mudahan itu nanti juga bisa menjadi semacam keluarga atau manusia yang benar-benar ikut melakukan pencegahan di tengah-tengah masyarakat," tutur Gus Ipul.

Gus Ipul mengungkapkan para eks-napiter tersebut terlebih dahulu melakukan proses hukum berbarengan dengan proses rehabilitasi. Rehabilitasi tersebut terdiri dari rehabilitasi fisik, medis, dan sosial baru akhirnya dilakukan pemberdayaan untuk kembali ke masyarakat.

"Sekarang yang sudah terpapar atau sudah melakukan proses hukum itu dilakukan rehabilitasi. Ada rehabilitasi fisik, ada medis, ada sosial. Nah setelah itu selesai baru kemudian tahapnya pemberdayaan," imbuh Gus Ipul.

Upaya rehabilitasi dan reintegrasi eks-napiter tersebut tidak hanya dilakukan oleh Kemensos dan BNPT tetapi juga melibatkan Polri, TNI, dan Kementerian Agama (Kemenag). Semua lembaga atau kementerian itu akan memperkuat tim koordinasi untuk rehabilitasi eks-napiter terorisme baik napiter yang masih berada dalam lapas (lembaga pemasyarakatan) atau sudah keluar dari lapas.

"Kami memperkuat namanya tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi, baik dalam lapas maupun luar lapas. Konteksnya yang diperkuat adalah tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial," ujar Komjen Eddy.

"Nah dalam dua sasaran yang dilakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial adalah terhadap korban-korban terorisme, dan mantan-mantan narapidana terorisme, atau yang kita sebut adalah mitra derad (deradikalisasi -red)," tambahnya.