Keberadaan gembong narkoba Murtala beserta enam napi-tahanan lainnya yang kabur dari Rutan Salemba masih terus dicari. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan pihaknya bekerja sama dengan kepolisian untuk memburu ketujuh DPO tersebut.

"Ya kalau petugasnya (Kalapas) sudah dihukum, untuk (menangkap) orangnya ya kita minta tolong kepolisian lah, kita kan terbatas," kata Agus di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (25/2/2025).

Agus menuturkan jumlah petugas dengan tahanan serta warga binaan di rutan Salemba jomplang. Dia mengatakan pihaknya tidak berwenang untuk mengejar tujuh DPO tersebut sehingga meminta bantuan polisi.

"Bayangkan aja, ini tahanan dan warga binaan ada 3.000 lebih, yang jaga cuma 35 aja, nggak mungkin lagi kita melakukan pengejaran secara langsung karena kita memang tidak punya kewenangan untuk itu," ujarnya.

"Jadi kita tetap bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan bantuan penangkapan kepada mereka-mereka yang lari," lanjutnya.

Agus berharap ketujuh DPO tidak melarikan diri ke luar negeri. Dia mengatakan apabila ketujuhnya dapat ditangkap akan terungkap ada tidaknya peran dari internal Lapas.

"Mudah-mudahan mereka tidak keluar dari Indonesia dan nanti bisa kita ungkap apakah ada peranan dari anggota lapas atau tidak," ucapnya.

Murtala bersama enam tahanan dan napi lainnya diketahui kabur pada Selasa, 12 November 2024, pukul 07.50 WIB. Kaburnya Murtala cs ini diketahui saat Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dan yang akan bertugas di pagi hari.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Cipinang mempertanyakan kebijakan amnesti yang baru-baru ini diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu warga binaan, Farhan, menyampaikan pertanyaannya itu pada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) Agus Andrianto.

"Saya mendengar beberapa waktu lalu, dari Bapak Presiden melakukan suatu yang namanya amnesti. Apakah memang amnesti itu hanya untuk dikategorikan beberapa tindak pidana saja?" kata Farhan pada Selasa (25/2/2025).

Farhan juga menanyakan apakah warga binaan yang terlibat dalam tindak pidana lain dapat memperoleh amnesti dari Presiden.

"Dan bagaimana dengan tindak pidana lainnya? Yang memang akan bisa menimbulkan tindak kecemburuan di antara satu sama lain, seperti itu saja mungkin, Pak Menteri," tambahnya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Agus Andrianto menegaskan, tidak semua narapidana berhak mendapatkan amnesti.

"Enggak mungkin tidak pidana korupsi diberikan amnesti, nanti marah masyarakat. Tindak pidana bandar narkoba diberikan amnesti, marah nanti masyarakat," ujar Agus.

Agus juga menjelaskan, untuk penyalahgunaan narkoba, narapidana diwajibkan menjalani rehabilitasi agar bisa memperoleh amnesti.

"Pencandu dan penyalahguna narkoba itu wajib direhab, itu yang mendapatkan amnesti. Kemudian, yang ibu hamil," ungkap Agus.

Ia melanjutkan penjelasannya mengenai kriteria lain yang berhak mendapatkan amnesti.

"Menjalani hukuman karena sebelumnya tidak ditahan, kemudian masuk ke Rutan atau Lapas, dan ternyata dia hamil, itu yang hamil itu yang diberikan amnesti," kata Agus.

Selain itu, Agus menjelaskan, narapidana yang sedang merawat anak di bawah usia tiga tahun juga akan diberikan amnesti.

"Kemudian ada lansia di atas 70 tahun dan sakit juga yang akan mendapatkan amnesti," ujarnya.

Agus menutup penjelasannya dengan mengingatkan bahwa amnesti tidak bisa diberikan secara sembarangan.

"Artinya mohon maaf memang, tidak bisa semua diberikan atau diajukan amnesti dari Bapak Presiden. Sampai sekarang pun belum tuntas, karena masih harus dilakukan assessment," ucap Agus.

Seperti diketahui, pemerintah bakal memberi pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Hal ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo saat menerima Menteri Hukum (Menkum) usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Menteri HAM Natalius Pigai pada 13 Desember 2024.

Selain atas pertimbangan kemanusiaan, amnesti diberikan untuk mengurangi overload atau kelebihan kapasitas lapas.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) bersama Polri masih mencari tujuh tahanan dan narapidana yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba bulan November 2024.

Menteri Imipas Agus Andrianto saat ditemui di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta, Selasa, mengatakan penangkapan tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian. Sebab, Kementerian Imipas bertanggung jawab hanya untuk tempat pembinaan.

"Ya kalau petugasnya (petugas Rutan Salemba) sudah dihukum. Untuk orangnya (tahanan dan narapidana kabur) kita minta tolong ke kepolisian. Kita ‘kan (urusan) tempat saja," ucap Agus.

Dia mengatakan bahwa Kementerian Imipas tidak memiliki kewenangan untuk mengejar maupun menangkap buron. Oleh karena itu, dilakukan kerja sama dengan pihak kepolisian.

"Kita tetap bekerja sama dengan kepolisian, untuk melakukan bantuan penangkapan kepada mereka-mereka yang lari. Mudah-mudahan mereka tidak keluar dari Indonesia dan nanti kita bisa ungkap apakah ada peranan anggota dari dalam atau tidak," ujar Agus.

Sebanyak tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2024. Mereka diketahui kabur dari rutan sekitar pukul 07.50 WIB.

Usai kejadian tersebut, kepala Rutan Salemba langsung dinonaktifkan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) juga membentuk panitia kerja bersama Komisi XIII DPR RI untuk mengusut peristiwa dimaksud.

Pada kesempatan sebelumnya, Direktur Teknologi Informasi dan Kerja sama Ditjen PAS Marselina Budiningsih mengatakan bahwa selain menjalin kerja sama dengan kepolisian, Ditjen PAS juga berkomunikasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) memburu para tahanan dan narapidana narkoba yang kabur.

Untuk mencegah peristiwa berulang, Ditjen PAS melakukan pemetaan terhadap tahanan maupun narapidana berdasarkan kasus. Terlebih, sejumlah tahanan yang kabur, seperti Murtala bin Ilyas, Meri Janwar bin Zainal Abidin, dan Maulana bin Sulaiman berasal dari perkara yang sama, yakni pengedaran narkoba.

"Kami juga memetakan sarana-prasarana yang tidak terlalu mendukung akan segera ditindaklanjuti," kata Marselina di Kantor BNN RI, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Ya kalau petugasnya (petugas Rutan Salemba) sudah dihukum. Untuk orangnya (tahanan dan narapidana kabur) kita minta tolong ke kepolisian. Kita ‘kan (urusan) tempat saja

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) bersama Polri masih mencari tujuh tahanan dan narapidana yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba bulan November 2024.

Menteri Imipas Agus Andrianto saat ditemui di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta, Selasa, mengatakan penangkapan tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian. Sebab, Kementerian Imipas bertanggung jawab hanya untuk tempat pembinaan.

"Ya kalau petugasnya (petugas Rutan Salemba) sudah dihukum. Untuk orangnya (tahanan dan narapidana kabur) kita minta tolong ke kepolisian. Kita ‘kan (urusan) tempat saja," ucap Agus.

Dia mengatakan bahwa Kementerian Imipas tidak memiliki kewenangan untuk mengejar maupun menangkap buron. Oleh karena itu, dilakukan kerja sama dengan pihak kepolisian.

"Kita tetap bekerja sama dengan kepolisian, untuk melakukan bantuan penangkapan kepada mereka-mereka yang lari. Mudah-mudahan mereka tidak keluar dari Indonesia dan nanti kita bisa ungkap apakah ada peranan anggota dari dalam atau tidak," ujar Agus.

Sebanyak tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2024. Mereka diketahui kabur dari rutan sekitar pukul 07.50 WIB.

Usai kejadian tersebut, kepala Rutan Salemba langsung dinonaktifkan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) juga membentuk panitia kerja bersama Komisi XIII DPR RI untuk mengusut peristiwa dimaksud.

Pada kesempatan sebelumnya, Direktur Teknologi Informasi dan Kerja sama Ditjen PAS Marselina Budiningsih mengatakan bahwa selain menjalin kerja sama dengan kepolisian, Ditjen PAS juga berkomunikasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) memburu para tahanan dan narapidana narkoba yang kabur.

Untuk mencegah peristiwa berulang, Ditjen PAS melakukan pemetaan terhadap tahanan maupun narapidana berdasarkan kasus. Terlebih, sejumlah tahanan yang kabur, seperti Murtala bin Ilyas, Meri Janwar bin Zainal Abidin, dan Maulana bin Sulaiman berasal dari perkara yang sama, yakni pengedaran narkoba.

"Kami juga memetakan sarana-prasarana yang tidak terlalu mendukung akan segera ditindaklanjuti," kata Marselina di Kantor BNN RI, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan pemberian amnesti oleh Presiden RI Prabowo Subianto kepada narapidana atau warga binaan yang memenuhi klasifikasi.

"Masih naik turun jumlahnya karena nanti ini mau Lebaran, pasti ada remisi dan lain sebagainya. Namun, yang kami pastikan bahwa itu diberikan kepada yang betul-betul penuhi klasifikasi yang ditetapkan,” ucap Agus di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta, Selasa.

Ditekankan pula bahwa remisi tidak mungkin diberikan kepada koruptor dan bandar narkoba karena skala kejahatannya berdampak luas kepada masyarakat.

Menurut dia, remisi akan diberikan kepada pencandu dan penyalahguna narkotika yang wajib direhabilitasi.

Selain itu, resmi juga akan diberikan kepada narapidana hamil dan merawat anak di bawah usia 3 tahun. Meski demikian, jenis kejahatan yang dilakukan narapidana tetap dipertimbangkan.

"Lansia di atas 70 tahun dan sakit menahun, ini juga yang akan mendapatkan amnesti," sambung dia.

Hingga saat ini, Kementerian Imipas masih melakukan asesmen bersama Kementerian Hukum dan Kementerian HAM di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Asesmen tersebut, kata Agus, akan dilakukan sampai data penerima amnesti betul-betul valid dan tidak menyalahi kriteria yang sudah ditetapkan. Hal itu diperlukan agar Presiden Prabowo tidak salah mengambil keputusan.

"Masih butuh waktu untuk melakukan asesmen dan penelitian. Jangan sampai nanti petugas salah di dalam menyampaikan daftar orang yang mendapatkan amnesti yang dampaknya kepada salah pimpinan mengambil keputusan," katanya.

Sebelumnya, saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (19/2), Agus mengatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen awal terdapat 19.337 narapidana yang lolos verifikasi pemberian amnesti.

Di sisi lain, terdapat 20.589 warga binaan tidak lolos verifikasi. Sebelum tahap verifikasi dan asesmen ini, awalnya pemberian amnesti direncanakan untuk 44.495 narapidana.

"Dari hasil verifikasi awal ini, selanjutnya dikirimkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum untuk dilakukan verifikasi secara saksama," kata Agus.

Menteri Imipas mengatakan bahwa jumlah narapidana yang lolos verifikasi masih dapat berubah. Hal ini mengingat akan ada remisi khusus hari besar keagamaan dan program integrasi dalam waktu dekat.

Untuk itu, Kementerian Imipas akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait.

Lansia di atas 70 tahun dan sakit menahun, ini juga yang akan mendapatkan amnesti.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan pemberian amnesti oleh Presiden RI Prabowo Subianto kepada narapidana atau warga binaan yang memenuhi klasifikasi.

"Masih naik turun jumlahnya karena nanti ini mau Lebaran, pasti ada remisi dan lain sebagainya. Namun, yang kami pastikan bahwa itu diberikan kepada yang betul-betul penuhi klasifikasi yang ditetapkan,” ucap Agus di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta, Selasa.

Ditekankan pula bahwa remisi tidak mungkin diberikan kepada koruptor dan bandar narkoba karena skala kejahatannya berdampak luas kepada masyarakat.

Menurut dia, remisi akan diberikan kepada pencandu dan penyalahguna narkotika yang wajib direhabilitasi.

Selain itu, resmi juga akan diberikan kepada narapidana hamil dan merawat anak di bawah usia 3 tahun. Meski demikian, jenis kejahatan yang dilakukan narapidana tetap dipertimbangkan.

"Lansia di atas 70 tahun dan sakit menahun, ini juga yang akan mendapatkan amnesti," sambung dia.

Hingga saat ini, Kementerian Imipas masih melakukan asesmen bersama Kementerian Hukum dan Kementerian HAM di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Asesmen tersebut, kata Agus, akan dilakukan sampai data penerima amnesti betul-betul valid dan tidak menyalahi kriteria yang sudah ditetapkan. Hal itu diperlukan agar Presiden Prabowo tidak salah mengambil keputusan.

"Masih butuh waktu untuk melakukan asesmen dan penelitian. Jangan sampai nanti petugas salah di dalam menyampaikan daftar orang yang mendapatkan amnesti yang dampaknya kepada salah pimpinan mengambil keputusan," katanya.

Sebelumnya, saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (19/2), Agus mengatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen awal terdapat 19.337 narapidana yang lolos verifikasi pemberian amnesti.

Di sisi lain, terdapat 20.589 warga binaan tidak lolos verifikasi. Sebelum tahap verifikasi dan asesmen ini, awalnya pemberian amnesti direncanakan untuk 44.495 narapidana.

"Dari hasil verifikasi awal ini, selanjutnya dikirimkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum untuk dilakukan verifikasi secara saksama," kata Agus.

Menteri Imipas mengatakan bahwa jumlah narapidana yang lolos verifikasi masih dapat berubah. Hal ini mengingat akan ada remisi khusus hari besar keagamaan dan program integrasi dalam waktu dekat.

Untuk itu, Kementerian Imipas akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapasitas Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Cipinang di Jatinegara, Jakarta Timur semakin sesak. Jumlah kapasitas rutan tersebut idealnya 1.100 tapi diisi 3.465 warga binaan.

"Kapasitasnya 1.100 penghuni, isinya 3.465 penghuni. Makanya kalau tanya yang ideal, saya agak susah menjawabnya," ungkap Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Rutan Kelas 1 Cipinang, Selasa (25/2/2025).

Menurut Agus, ada sekitar 1.900 warga binaan yang massa hukuman dibawah satu tahun bisa mengajukan bebas bersyarat. Sehingga sebelum bebas bisa mendapatkan cuti bersyarat.

"Sudah hampir 1.900 orang, sudah tinggal dibawah satu tahun apabila memang sudah melampaui masa dua per tiga hukuman, kemudian menjelang bebas bersyarat atau sudah waktunya mendapat cuti bersyarat," tutur Agus.

Selain itu, Agus juga akan mengadakan pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusa Kambangan untuk warga binaan yang sudah memenuhi syarat.

Mereka akan dilatih peternakan ayam, ayam petelur, ayam kampung, itik, perikanan, pertanian. Pelatihan tersebut direncanakan mulai pada bulan Juli.

"Kemudian balai latihan kerja menjahit," tutur Agus.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, makan bersama Warga Binaan di Rutan Kelas I Cipinang, Selasa siang.

Agus juga menyapa langsung Warga Binaaan dan mengajak berdiskusi, membuka ruang kepada mereka untuk menanyakan isu apa saja.

“Pembinaan bukan hanya soal menjalani hukuman, tetapi juga bagaimana menjalani masa pidana dengan baik, terus memperbaiki diri, dan kembali menjadi individu yang lebih baik di masyarakat," katanya, Selasa.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menilai lebih bermanfaat jika pemerintah memulangkan narapidana warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang memiliki catatan baik.

“Saya rasa, lebih bermanfaat kita pulangkan yang baik saja, ya,” kata Agus di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta, Selasa, saat ditanya mengenai pemulangan terpidana kasus kekerasan seksual di Inggris, Reynhard Sinaga.

Menurut Agus, pemulangan WNI yang bermasalah hukum di luar negeri menjadi perhatian pemerintah. Terlebih, Indonesia sudah memiliki kesepakatan dengan beberapa negara setelah memulangkan narapidana asing ke negara asalnya, seperti Australia, Prancis, dan Filipina.

“Kemarin sudah ada kesepakatan bahwa harus resiprokal, apa yang mereka terima, ya, kita juga akan minta supaya mereka memperlakukan yang sama (terhadap) warga kita yang menjalani hukuman di sana,” kata Agus.

Di samping itu, Agus mengatakan bahwa belum ada perkembangan signifikan mengenai wacana pemulangan Reynhard Sinaga dari Inggris.

Menurut dia, Kementerian Imipas belum dilibatkan dalam pembahasan mengenai hal itu.

“Sampai sekarang belum ada pembahasan sedikitpun tentang itu. Jadi itu silakan ditanya kepada siapa yang menyampaikan, ya. Tapi sampai saat ini, kami dari Kementerian Imipas belum pernah diajak bicara, ya, terkait dengan pemulangan Sinaga itu,” katanya.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) sebelumnya mewacanakan Reynhard Sinaga dikembalikan ke Indonesia dari Inggris. Upaya pengembalian terhadap Reynhard dilakukan melalui negosiasi bilateral.

"Kami akan sekuat tenaga untuk mengembalikan yang bersangkutan, pihak Kedutaan Besar Inggris dalam waktu dekat akan bernegosiasi dengan kami, mudah-mudahan kita bisa mengembalikan," kata Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas Ahmad Usmarwi Kaffah di Tangerang, Selasa (4/2).

Namun, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra memastikan pemulangan Reynhard Sinaga tidak menjadi prioritas pemerintah.

Menurut dia, pemerintah memfokuskan upaya diplomasi hukum untuk menyelamatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman mati.

“Reynhard Sinaga itu tidak menjadi prioritas bagi kami karena isu yang beliau itu sangat sensitif,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Salah seorang napi di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, membuat lukisan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto bersama keluarga. Lukisan itu dibeli Agus seharga Rp 20 juta.

Saat itu Agus tengah berkunjung ke Lapas Kelas I Cipinang untuk makan siang bersama para napi dan warga binaan. Ketika hendak meninggalkan Lapas, Agus diberi bingkisan besar dibalut bungkusan cokelat.

Ketika dibuka, ternyata bingkisan itu merupakan lukisan dirinya beserta keluarga yang diberikan oleh napi narkoba. Namun Agus tidak mau menerima sebagai hadiah, lukisan itu dia beli.

Agus juga sempat berbincang dengan napi narkoba tersebut. Menurut Agus seharusnya napi tersebut mendapatkan rehabilitasi karena merupakan korban penyalahgunaan narkoba.

"Ini harusnya direhab, korban (penyalahgunaan narkoba)," kata Agus di lokasi, Selasa (25/2/2025).

Agus kemudian memberikan uang Rp 20 juta. Uang itu untuk membayar karya lukisan dari napi tersebut.

"Ini saya beli aja, terima kasih ya," ujar Agus.

Tonton juga Video: Momen Siswa SMA di Jakut Beri Gibran Lukisan Wajah Prabowo

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengunjungi Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Agus pun duduk lesehan saat berdialog dengan para tahanan.

Pantauan detikcom di lokasi, Selasa (25/2/2025), Agus datang ke Rutan Cipinang untuk menghadiri makan siang bersama para tahanan. Saat akan menyampaikan sambutan, Agus turun dari pendopo dan duduk di lantai.

Sejumlah pejabat yang mendampingi Agus pun ikut turun dari pendopo dan duduk di lantai. Agus mengatakan merasa lebih nyaman ngobrol sambil duduk lesehan.

"Saya boleh ya duduk di sini. Jadi saya (seperti) ngajak orang duduk di bawah," kata Agus mengawali sambutan.

Dialog Agus bersama penghuni Rutan Cipinang (Kadek/detikcom)

Mantan Wakapolri itu mengaku duduk lesehan bersama penghuni rutan karena merasa dirinya dan pejabat lain belum tentu lebih mulia dari penghuni rutan. Dia mengatakan bisa saja para penghuni rutan lebih mulia di mata Tuhan dibanding dirinya dan pejabat lain.

"Nggak, saya karena takut, saya nggak tahu siapa orang yang dimuliakan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya nggak ngerti. Karena belum tentu, belum tentu bapak-bapak yang di depan saya ini, lebih mulia daripada kami. Jadi saya takut. Takutlah, karena orang disuruh prihatin dulu kan untuk mendapat berkah," ujarnya.

Agus kemudian mengungkit komika Rony Imanuel atau Mongol yang pernah berada di Rutan Kelas I Cipinang karena kasus judi. Dia mengatakan Mongol kini sejahtera setelah melewati masa prihatin.

"Contohnya Pak Mongol kan, Pak Mongol itu pernah masuk di sini, di bawah satu tahun. Tapi setelah keluar, sekarang sejahtera. Artinya, kalau Bapak-bapak sekalian bisa mengambil hikmah pada perjalanan yang Bapak lalui, Bapak-bapak lalui pada kesempatan ini, tentunya tidak menutup kemungkinan kalau Allah mengangkat derajat orang itu nggak ada sulitnya," ucapnya.

"Jadi semua bisa terjadi. Cuma lewat jalannya mana dulu, kadang-kadang harus lewat prihatin dulu," imbuhnya.

Agus kemudian berdialog dengan para tahanan. Beberapa tahanan pun berdiri untuk menyampaikan keluh kesah kepada Agus.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto berbicara soal kemuliaan di depan para tahanan Rutan Kelas I Cipinang, saat memberi sambutan, Senin (25/2/2025).

Awalnya, Agus duduk di kursi bersama jajaran pejabat pemerintahan. Saat gilirannya mulai untuk memberi sambutan, dia lantas beranjak dari kursi dan duduk lesehan seperti para tahanan yang hadir.

"Saya duduk di bawah karena saya takut, saya enggak tahu siapa yang dimuliakan Allah SWT. Belum tentu (saya lebih mulia, bisa jadi), bapak-bapak di depan saya ini lebih mulia daripada saya, daripada kami," kata Agus menjelaskan alasannya memilih duduk di lantai, Senin.

Agus kemudian menceritakan kisah komedian Mongol Stres yang pernah menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang selama empat bulan karena kasus judi.

"Pak Mongol itu pernah masuk di sini di bawah satu tahun. Tapi setelah keluar sekarang sejahtera. Artinya, kalau bapak-bapak sekalian bisa mengambil hikmah pada perjalanan yang bapak lalui," ujarnya.

Menurut Agus, tidak menutup kemungkinan para tahanan lainnya dapat mengikuti jejak Mongol yang telah bebas.

"Tentunya, tidak menutup kemungkinan kalau Allah SWT mau mengangkat rakyat, orang itu enggak ada sulitnya. Jadi semua bisa terjadi," kata Agus.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali para tahanan atau warga binaan juga harus dibahagiakan.

"Cita-cita Bapak Presiden enggak boleh ada rakyat yang susah, kalau bisa rakyat itu tersenyum. Lha bapak-bapak kan juga rakyatnya," ujarnya.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menginginkan agar bahan makanan untuk para tahanan di setiap rutan dikelola oleh pengusaha lokal. Agus tidak ingin bahan makanan rutan dikelola pengusaha di luar wilayah.

Hal itu disampaikan Agus setelah makan bersama para tahanan di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (25/2/2025). Agus menargetkan tahun depan bahan makanan di rutan sudah dikelola pengusaha lokal.

"Syukur Alhamdulillah tadi sudah, mereka makan cukup. Dan tadi saya lihat antara yang saya makan dengan yang dimakan oleh mereka sama. Jadi saya tukar acak tadi ternyata menunya sama. Mudah-mudahan bukan cuma hari ini," kata Agus.

"Saya yakin, untuk bahan makanan, saya wanti-wanti betul, paling lambat tahun depan ini harus dikelola oleh para pengusaha lokal," lanjutnya.

Agus tidak ingin bahan makanan di Rutan Jakarta dikelola dan dikuasai pengusaha luar. Dia yakin pengusaha lokal mampu menyediakan makanan untuk tahanan dan warga binaan.

"Jangan sampai orang di luar, misalnya Jakarta menguasai bahan makanan yang ada di Sumatera atau di Jambi atau di Kalimantan, sementara di tempat sudah ada pengusaha-pengusaha lokal yang mampu menyediakan bahan makanan untuk warga binaan dan tahanan yang ada di Pemasyarakatan," ujarnya.

Selain bahan makanan, Agus juga menyoroti harga barang-barang yang dijual di kantin. Setelah menerima keluh kesah para tahanan, ternyata harga barang yang dijual di kantin masih mahal.

"Sementara masalah kantin tadi saya cek ternyata masih terdapat perbedaan. Mudah-mudahan ini sebagai kontrol buat kita. Karena tujuan kita kantin dikelola oleh koperasi adalah tujuannya untuk menyejahterakan pegawai Pemasyarakatan. Kami harapkan harga yang ditetapkan kantin tersebut turun tidak boleh mahal seperti tahun lalu. Kenyataannya masih," ucapnya.

Lebih lanjut Agus menyampaikan makan bersama para tahanan dan warga binaan ini sekaligus memberi motivasi kepada mereka. Sehingga mereka bisa mengambil hikmah dari apa yang pernah dialami.

"Oleh karena itu kegiatan pengecekan ini kami lakukan apakah itu sudah dilaksanakan. Kemudian karena ini menjelang puasa Ramadhan sehingga kami kemas dengan makan siang bersama dengan warga binaan, sekaligus juga untuk memberikan motivasi kepada mereka, mudah-mudahan mereka bisa mengambil hikmah, perjalanan mereka selama menjadi warga binaan permasyarakatan maupun mendapat hikmah," imbuhnya.

Agus terlihat duduk ngemper di bawah tenda bersama pejabat Imipas lainnya. Agus juga memakan makanan di kotak hijau yang sama seperti para tahanan lain.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini