KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini bersama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membahas percepatan pelayanan publik di bidang HAM di Jakarta, Senin (18/11/2024).

Menteri Rini mengatakan, percepatan penataan organisasi dan tata kerja di Kementerian HAM diharapkan bisa mengakselerasi pelayanan dan penanganan isu-isu di bidang HAM secara terpadu.

“Alhamdulillah, untuk Perpres tentang Kementerian HAM sudah selesai, demikian juga untuk struktur organisasi di bawahnya,” ujarnya dalam siaran pers.

Rini mengatakan, pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Menteri HAM agar layanan-layanan di pusat maupun daerah yang menjadi bidang tugas dari Kementerian HAM bisa optimal.

Dia menjelaskan, penataan unit organisasi di lingkungan Kementerian HAM dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian HAM.

Secara materil, konsep struktur organisasi dan tata kerja Kementerian HAM telah selesai dibahas dan diharmonisasi guna percepatan penataan organisasi dan tata kerja.

Selain penataan organisasi dan tata kerja, kata Rini, Kementerian HAM didorong untuk mengakselerasi pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup ASN.

Prosedur dan tata cara pengisian jabatan ASN dilakukan berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan ASN pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga.

“Pengisian jabatan ini tentu harus berpegang pada sistem merit dan mempertimbangkan kompetensi pegawai ASN yang sesuai dengan bidang tugas jabatan dengan memperhatikan tugas fungsi jabatan sebelumnya,” jelas Rini.

Kementerian HAM merupakan manifestasi dari strategi Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengimplementasikan Asta Cita Nomor 1 dan 8 sekaligus implementasi salah program prioritas presiden, yaitu “memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah”.

Pembentukan Kementerian HAM bertujuan meningkatkan fokus dan spesialisasi dalam pelaksanaan pada tugas-tugas HAM dalam menyusun dan mensinergikan penyusunan kebijakan serta efisiensi dalam menangani isu-isu di bidang HAM secara terpadu.

Pembentukan Kementerian HAM juga merupakan upaya dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah nantinya selalu mempertimbangkan aspek HAM sehingga perlindungan HAM di berbagai sektor dapat menjadi lebih terjamin.

Pada kesempatan itu, Natalius Pigai menyampaikan, pihaknya berkomitmen menjaga akuntabilitas dalam penataan organisasi dan tata kerja serta pengisian jabatan ASN berdasarkan prinsip sistem merit di Kementerian HAM.

“Kami berterima kasih kepada Kemenpan-RB karena selama sangat dibantu dalam pembenahan organisasi Kementerian HAM,” ungkapnya.

Natalius menegaskan, pihaknya taat asas dan apa pun yang diperintahkan berdasarkan aturan dan amanat-amanat di bawah komando Kemenpan-RB.

“Kami akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

TANGERANG, KOMPAS.com - Kuasa hukum Said Didu, Gufroni, menyatakan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE yang digunakan untuk melaporkan kliennya tidak relevan.

"Penerapan pasal ini bertentangan dengan SKB Menkominfo, Kapolri, dan Jaksa Agung, yang mengatur pentingnya pembuktian motif untuk Pasal 28 Ayat 2 UU ITE," ujar Gufroni, Senin (18/11/2024).

Sebab, pasal dan ayat tersebut berbunyi, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)."

Pasal ini sering digunakan dalam kasus hukum yang melibatkan ujaran kebencian berbasis SARA.

Sedangkan Gufroni menegaskan bahwa kritik Said Didu terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2) bukanlah tindakan yang mengandung SARA, kebohongan, atau ajakan kerusuhan.

Sebaliknya, Gufroni menilai laporan ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena kritik yang disampaikan Said Didu merupakan bentuk ekspresi yang dijamin Undang-Undang.

"Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Gangguan atau intervensi terhadap pendapat individu, termasuk melalui proses hukum, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM," tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa Said Didu sering mengkritisi proyek pembangunan nasional yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat, termasuk proyek Rempang Eco City, Bandara Kertajati, dan Tol Becakayu.

Kritik tersebut, menurut Gufroni, merupakan bentuk partisipasi dalam negara demokratis.

"Proses hukum terhadap Said Didu tidak bertujuan untuk menegakkan hukum, melainkan untuk membungkam kritik yang disampaikan terhadap proyek pembangunan," jelas Gufroni.

Ia mempertanyakan relevansi pihak pelapor, yaitu Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang, Maskota. Gufroni mengatakan, pernyataan Said Didu tentang PSN PIK-2 tidak pernah menyebut nama Maskota.

Said Didu dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang pada Selasa (19/11/2024) pukul 10.00 WIB atas dugaan penyebaran fitnah terkait kritiknya terhadap PSN PIK-2.

"Benar, besok akan dilakukan proses pemeriksaan," ujar Kapolresta Tangerang Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono, Senin (18/11/2024).

Said Didu dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 28 Ayat 2 dan Ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Pasal 310 dan 311 KUHP terkait pencemaran nama baik dan fitnah.

TANGERANG, KOMPAS.com - Kuasa hukum Said Didu, Gufroni, menyatakan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE yang digunakan untuk melaporkan kliennya tidak relevan.

"Penerapan pasal ini bertentangan dengan SKB Menkominfo, Kapolri, dan Jaksa Agung, yang mengatur pentingnya pembuktian motif untuk Pasal 28 Ayat 2 UU ITE," ujar Gufroni, Senin (18/11/2024).

Sebab, pasal dan ayat tersebut berbunyi, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)."

Pasal ini sering digunakan dalam kasus hukum yang melibatkan ujaran kebencian berbasis SARA.

Sedangkan Gufroni menegaskan bahwa kritik Said Didu terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2) bukanlah tindakan yang mengandung SARA, kebohongan, atau ajakan kerusuhan.

Sebaliknya, Gufroni menilai laporan ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena kritik yang disampaikan Said Didu merupakan bentuk ekspresi yang dijamin Undang-Undang.

"Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Gangguan atau intervensi terhadap pendapat individu, termasuk melalui proses hukum, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM," tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa Said Didu sering mengkritisi proyek pembangunan nasional yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat, termasuk proyek Rempang Eco City, Bandara Kertajati, dan Tol Becakayu.

Kritik tersebut, menurut Gufroni, merupakan bentuk partisipasi dalam negara demokratis.

"Proses hukum terhadap Said Didu tidak bertujuan untuk menegakkan hukum, melainkan untuk membungkam kritik yang disampaikan terhadap proyek pembangunan," jelas Gufroni.

Ia mempertanyakan relevansi pihak pelapor, yaitu Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang, Maskota. Gufroni mengatakan, pernyataan Said Didu tentang PSN PIK-2 tidak pernah menyebut nama Maskota.

Said Didu dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang pada Selasa (19/11/2024) pukul 10.00 WIB atas dugaan penyebaran fitnah terkait kritiknya terhadap PSN PIK-2.

"Benar, besok akan dilakukan proses pemeriksaan," ujar Kapolresta Tangerang Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono, Senin (18/11/2024).

Said Didu dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 28 Ayat 2 dan Ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Pasal 310 dan 311 KUHP terkait pencemaran nama baik dan fitnah.

TANGERANG, KOMPAS.com - Kuasa hukum Said Didu, Gufroni menilai, pelaporan terhadap kliennya karena mengkritik Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebab, kritik yang dilontarkan Said Didu dianggap bentuk ekspresi dari warga yang dijamin oleh undang-undang.

"Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Gangguan atau intervensi terhadap pendapat individu, termasuk melalui proses hukum, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM," ujar Gufroni saat dikonfirmasi, Senin (18/11/2024).

Gufroni menjelaskan, Said Didu dikenal sebagai sosok yang kerap mengkritisi proyek pembangunan nasional yang dianggap tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Selain PSN PIK-2, Said Didu juga pernah menyoroti proyek Rempang Eco City, Bandara Kertajati, dan Tol Becakayu. Kritik itu, adalah bentuk partisipasi warga dalam negara demokratis.

"Proses hukum terhadap Said Didu tidak bertujuan untuk menegakkan hukum, melainkan untuk membungkam kritik yang disampaikan terhadap proyek pembangunan," jelas dia.

Maka dari itu, dia mempertanyakan relevansi pihak pelapor, dalam hal ini adalah Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang, Maskota.

Menurutnya, pernyataan Said Didu tentang PSN PIK-2 sama sekali tidak pernah menyebut nama Maskota.

Diketahui, Said Didu, dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang, Selasa (19/11/2024) pukul 10.00 WIB.

Pemanggilan tersebut atas laporan dugaan penyebaran fitnah terkait kritiknya soal Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 (PSN PIK-2).

"Benar, besok akan dilakukan proses pemeriksaan," ujar Kapolresta Tangerang Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono kepada Kompas.com, Senin (18/11/2024).

Said Didu dilaporkan melanggar Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Pasal 310 dan 311 KUHP terkait pencemaran nama baik dan fitnah.

Kota Gorontalo (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Gorontalo menggelar lokakarya monitoring, evaluasi dan penguatan strategi nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Kota Gorontalo, Senin.

Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Gorontalo Veiby S, Koloay mengatakan pengesahan strategi nasional Bisnis dan HAM ke dalam kerangka regulasi nasional merupakan tonggak penting dalam perlindungan dan penghormatan HAM pada sektor bisnis di Indonesia.

"Stranas Bisnis dan HAM ini bertujuan untuk mendorong terciptanya praktik bisnis yang ramah HAM dan mengedepankan prinsip prinsip nondiskriminasi, kesetaraan, partisipasi, akuntabilitas, dan keterbukaan," ucap dia.

Ia menjelaskan jika stranas Bisnis dan HAM memiliki tiga strategi utama, yaitu peningkatan pemahaman dan kapasitas, pengembangan regulasi dan kebijakan, serta penguatan mekanisme pemulihan bagi korban.

"Hal ini merupakan dokumen yang bersifat holistik dan komprehensif, tidak hanya fokus pada aspek perlindungan HAM tetapi juga mencakup aspek pembangunan ekonomi, lingkungan, dan tata kelola yang baik," ujar Veiby.

Melalui kegiatan itu, Kemenkumham Gorontalo ingin mengembangkan sektor bisnis yang berkelanjutan dan berkeadilan.

"kegiatan ini merupakan komitmen kita bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjadikan hak asasi manusia sebagai prioritas utama," kata dia.

Veiby mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sipil dalam mendukung kebijakan pengembangan bisnis yang berwawasan hak asasi manusia.

"Melalui sinergi ini, iklim investasi yang kondusif dapat tercapai, di mana keberlanjutan bisnis dan perlindungan hak asasi manusia dapat berjalan beriringan," ungkap dia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini dan Menteri HAM Natalius Pigai membahas percepatan pelayanan publik di bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Kolaborasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penataan organisasi, tata kerja, dan pengisian jabatan ASN di Kementerian HAM guna menangani isu-isu HAM secara lebih efektif.

"Alhamdullilah untuk Perpres tentang Kementerian HAM sudah selesai, demikian juga untuk struktur organisasi di bawahnya. Kita akan terus berkolaborasi dengan Pak Menteri HAM agar bagaimana layanan-layanan di pusat maupun daerah yang menjadi bidang tugas dari Kementerian HAM bisa optimal," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Senin (18/11/2024).

Rini menjelaskan penataan unit organisasi Kementerian HAM sesuai dengan Peraturan Presiden No. 156/2024. Struktur organisasi dan tata kerja telah dibahas dan diharmonisasi untuk mempercepat penataan.

Selain penataan organisasi dan tata kerja, lanjut Rini, Kementerian HAM harus mempercepat pengisian jabatan ASN sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 15/2024 tentang percepatan pengisian jabatan ASN pada masa transisi di lingkungan kementerian dan lembaga.

"Pengisian jabatan ini tentu harus berpegang pada sistem merit dan mempertimbangkan kompetensi Pegawai ASN yang sesuai dengan bidang tugas jabatan dengan memperhatikan tugas fungsi jabatan sebelumnya," jelas Rini.

Kementerian HAM merupakan bagian dari strategi Presiden Prabowo Subianto untuk mengimplementasikan Asta Cita Nomor 1 dan 8 serta implementasi salah program prioritas Presiden yaitu 'Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah'.

Pembentukan Kementerian HAM bertujuan untuk meningkatkan fokus dan spesialisasi dalam pelaksanaan tugas HAM, menyusun dan menyinergikan kebijakan, serta efisiensi menangani isu HAM secara terpadu.

Selain itu, langkah ini memastikan kebijakan pemerintah mempertimbangkan aspek HAM, sehingga perlindungan HAM di berbagai sektor lebih terjamin.

Pada kesempatan yang sama, Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan komitmennya untuk menjaga akuntabilitas dalam penataan organisasi dan tata kerja serta pengisian jabatan ASN berdasarkan prinsip sistem merit di Kementerian HAM.

"Kami berterima kasih kepada Kementerian PANRB karena selama sangat dibantu dalam pembenahan organisasi Kementerian HAM. Kami taat asas dan apa pun yang diperintahkan berdasarkan aturan dan juga amanat-amanat di bawah komando Kementerian PANRB kami akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya," pungkas Natalius.

Bisnis.com, RIO DE JANEIRO — Isu hak asasi manusia atau HAM, transisi energi, hingga krisis iklim menjadi topik perbincangan Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres.

Keduanya bertemu sehari sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Hotel Hilton Rio de Janeiro Copacabana, Brasil pada Minggu (17/11/2024).

Presiden duduk berhadapan langsung dengan Sekjen PBB, para delegasi Indonesia dan PBB juga duduk berhadapan di ruangan pertemuan tersebut.

Delegasi Indonesia yang hadir dalam pertemuan itu adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Menteri Keuangan Thomas A. Djiwandono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Duta Besar RI untuk Brasil Edi Yusup.

Sementara itu, Sekjen PBB Guterres turut didampingi oleh Principal Political Affairs Officer Aguinaldo Baptista, Under Secretary-General Li Junhua, UN Resident Coordinator Silvia Rucks, Director of Sustainable Development Unit Michelle Gyles-McDonnough serta Senior Political Affairs Officer Jean-Philippe Bernardini.

Prabowo menyatakan bahwa Indonesia menghargai dan menghormati sikap Antonio dalam menegakkan perdamaian, keadilan, dan hukum internasional. Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Sekjen PBB juga berdiskusi soal Palestina hingga HAM.

"Bagi kami, pendirian Anda terhadap banyak isu yang menjadi perhatian dalam situasi saat ini, khususnya isu ketahanan pangan, kemiskinan, isu pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hukum internasional, khususnya di Palestina. Kami menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mendukung seluruh upaya PBB," ujar Prabowo kepada Antonio, Minggu (17/11/2024).

Tidak hanya itu, Prabowo turut menyoroti sikap Antonio yang konsisten soal perubahan iklim global. Dia menyebut Indonesia sangat berkomiten dan ambisius.

Presiden ke-8 RI itu bahkan menyebut akan menargetkan sepenuhnya penggunaan energi terbarukan dan ramah lingkungan di masa pemerintahannya.

"Dan kami berharap dapat mencapainya dalam waktu 10 tahun. Namun dalam beberapa masalah, kita bisa melakukannya lebih cepat," ucapnya.

Prabowo menyebut Indonesia bisa lebih cepat dalam mendorong transisi ke energi non-fosil, utamanya dengan biofuel. Misalnya, penggunaan minyak sawit. Namun, dia mengaku bahwa itu belum banyak dilirik karena biaya ekonominya yang masih belum menarik.

"Tapi kami berharap mungkin dalam dua, tiga tahun kita bisa mendapatkan daya tarik ekonomi untuk mendapatkan bensin dari tanaman. Dan energi terbarukan, kita punya banyak panas bumi. Saya rasa Indonesia sangat diberkati," paparnya.

Antonio menyatakan bahwa Indonesia berperan menjadi mitra internasional dalam mewujudkan lebih banyak keadilan, lebih banyak kesetaraan, dan lebih banyak kapasitas dalam sistem internasional untuk mendukung negara-negara berkembang yang masih mengalami krisis.

"Para korban dari sistem yang tidak adil, tidak adil, dan ketinggalan jaman yang menyebabkan banyak dari mereka terjerumus dalam utang, banyak dari mereka tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, banyak dari mereka tidak memiliki sumber daya untuk melindungi diri mereka sendiri masyarakat terhadap dampak perubahan iklim," ujarnya kepada Prabowo.

Dalam konteks Asean, Indonesia disebut sependapat dengan PBB terkait dengan permasalahan di Myanmar.

Tidak hanya itu, PBB menilai Indonesia memiliki kerja sama yang kuat sehubungan dengan situasi di Timur Tengah. Salah satunya yakni komitmen untuk pembentukan negara Palestina dan penentuan nasib sendiri.

"Dan Indonesia telah menjadi mitra yang sangat berharga bagi PBB juga dalam pemeliharaan perdamaian dan memiliki peran pelopor dalam bidang iklim," tutur Antonio.

Berikut pernyataan lengkap Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan Sekjen PBB:

Terima kasih banyak telah bertemu dengan kami hari ini di tengah jadwal Anda yang sangat sibuk. Saya memahami Anda terbang 20 jam dari Baku [Azerbaijan], jadi saya sangat menghargai pertemuan ini. Kami sangat menghargai, menghormati dan mendukung pendirian Anda yang konsisten untuk menegakkan perdamaian internasional, keadilan internasional, dan hukum internasional.

Ini sungguh menggembirakan bagi kami karena Anda konsisten dalam hal ini. Dan bagi kami, pendirian Anda terhadap banyak isu yang menjadi perhatian dalam situasi saat ini, khususnya isu ketahanan pangan, kemiskinan, isu pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hukum internasional, khususnya di Palestina. Dan kami menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mendukung seluruh upaya PBB.

Dan kami bersedia untuk mendukung, misalnya, kami tercatat mengatakan bahwa kami akan mendukung pasukan penjaga perdamaian jika ada kemungkinan gencatan senjata dan kebutuhan akan pasukan penjaga perdamaian yang diamanatkan secara internasional. Kami siap memberikan kekuatan. Jadi saya juga berterima kasih atas surat Anda tentang masalah yang ingin Anda diskusikan.

Seperti yang Anda ketahui, dalam isu perubahan iklim global, kami sangat berkomitmen. Kami sangat ambisius. Saya berencana dalam pemerintahan baru saya untuk sepenuhnya menggunakan energi terbarukan dan ramah lingkungan.

Dan kami berharap dapat mencapainya dalam waktu 10 tahun. Namun dalam beberapa masalah, kita bisa melakukannya lebih cepat. Misalnya kita sudah mengembangkan teknologi pembuatan minyak solar dari tanaman, dari minyak sawit, minyak solar.

Dan kini kami juga sedang mengembangkan produksi benzene, bensin dari minyak sawit. Namun biaya ekonominya masih belum menarik. Jadi kita harus menemukan prosedur baru yang lebih baik.

Tapi kami berharap mungkin dalam dua, tiga tahun kita bisa mendapatkan daya tarik ekonomi untuk mendapatkan bensin dari pabrik. Dan energi terbarukan, kita punya banyak panas bumi. Saya rasa Indonesia sangat diberkati.

Kita mempunyai cadangan energi panas bumi terbesar di dunia. Menurut saya sekitar 60% energi panas bumi ada di Indonesia. Tentu saja, kita juga mempunyai energi matahari yang berlimpah.

Menurut saya panel fotovoltaik dan listrik dari energi matahari sangat menarik. Karena kami sangat tersebar. Kita punya banyak pulau, 17.000 pulau.

Namun kami berkomitmen dan sangat optimis. Kami sangat optimis terhadap transisi menuju energi ramah lingkungan. Jadi sekali lagi Sekjen, kami mendukung Anda.

Kami terinspirasi oleh Anda, oleh komitmen Anda terhadap perdamaian internasional dan hukum internasional. Dan kami berharap jika kami dapat mendukung Anda dengan lebih banyak cara, kami sangat bersedia melakukannya. Terima kasih banyak, Sekretaris Jenderal.

Berikut pernyataan lengkap Sekjen PBB Antonio Guterres dalam pertemuan dengan Prabowo:

Yang Mulia Bapak Presiden, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa bagi kita Indonesia adalah mitra yang sangat strategis dan berharga. Kami sepakat dengan Indonesia dalam kaitannya dengan aspek-aspek penting yang kita hadapi di dunia saat ini. Indonesia sangat aktif dalam KTT mendatang.

Dan pengakuan bahwa kita hidup dengan lembaga-lembaga multilateral yang setara dengan dunia tahun 1945, (ketika Indonesia belum merdeka, dan ketika banyak negara lain belum merdeka. Demikian pula di tingkat Dewan Keamanan dan di tingkat Dewan Keamanan). lembaga-lembaga keuangan internasional, mereka masih sejalan dengan dunia yang sudah tidak ada lagi. Dan kita perlu menyesuaikannya atas nama keadilan, atas nama ekuitas, agar sesuai dengan perekonomian saat ini dan dengan situasi geopolitik saat ini.

Hal ini berarti bahwa peran negara-negara seperti Indonesia, yang kini menjadi mitra internasional yang sangat penting, sangat penting bagi kami dalam upaya mewujudkan lebih banyak keadilan, lebih banyak kesetaraan, dan lebih banyak kapasitas dalam sistem internasional untuk mendukung negara-negara berkembang yang masih mengalami krisis. para korban dari sistem yang tidak adil, yang menyebabkan banyak dari mereka terjerumus dalam utang, banyak dari mereka tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, banyak dari mereka tidak memiliki sumber daya untuk melindungi diri mereka sendiri masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

Jadi, ada reformasi Dewan Keamanan dan reformasi lembaga-lembaga keuangan internasional yang mana kita saling berhadapan dengan Indonesia, dan Indonesia telah memainkan peran yang sangat penting dalam KTT di masa depan, dan kami ingin terus melanjutkannya. bekerja sama dengan Indonesia dalam persiapan reformasi di masa depan.

Di sisi lain, kita mempunyai kerja sama yang sangat baik dengan Indonesia dalam kaitannya dengan kerja sama ASEAN-PBB, dan kita saling berhadapan dengan Indonesia dalam kaitannya dengan Myanmar.

Dan kami juga mempunyai kerja sama yang sangat kuat sehubungan dengan situasi di Timur Tengah, di mana saya yakin negara-negara tersebut berkomitmen penuh terhadap kebutuhan mutlak pembentukan negara Palestina dan penentuan nasib sendiri rakyat Palestina. Dan Indonesia telah menjadi mitra yang sangat berharga bagi PBB juga dalam pemeliharaan perdamaian dan memiliki peran pelopor dalam bidang iklim. Terima kasih banyak.

Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 akan memasuki tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dijadwalkan pada 9-20 Desember 2024.

Berikut kisi-kisi SKB CPNS Penjaga Tahanan di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkunham) yang dapat dipersiapkan peserta sebelum seleksi dimulai.

SKB merupakan tahapan seleksi kedua dalam proses penerimaan CPNS yang akan menguji para peserta sesuai dengan kemampuan di bidangnya. Materi yang diujikan pada SKB CPNS 2024 bisa berbeda-beda tiap formasinya.

Dua instansi pemerintah yang membuka lowongan CPNS Penjaga Tahanan adalah Kejaksaan Agung RI dan Kemenkumham. Tugas Penjaga Tahanan adalah melakukan pengawasan, pembinaan, keamanan, dan keselamatan narapidana dan tahanan.

Dikutip dari Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan CPNS tahun Anggaran 2024 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, berikut kisi-kisi SKB CPNS Penjaga Tahanan.

Kelulusan akhir seleksi CPNS 2024 telah diatur oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024.

Dalam peraturan tersebut, kelulusan akhir seleksi CPNS 2024 ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dengan bobot 40 persen dan SKB dengan bobot 60 persen. Berikut rinciannya:

1. Pelaksanaan SKB pada instansi pusat menggunakan CAT BKN.2. Selain melaksanakan SKB dengan CAT BKN, instansi pusat dapat melaksanakan SKB tambahan paling banyak tiga jenis/bentuk tes lain pada tiap jabatan, setelah mendapat persetujuan menteri.3. Dalam hal instansi pusat melaksanakan SKB tambahan selain dengan CAT BKN, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan SKB pada instansi daerah menggunakan CAT BKN.2. Dalam hal pelaksanaan SKB terdapat jabatan yang bersifat sangat teknis/keahlian khusus, instansi daerah dapat melaksanakan SKB tambahan paling banyak satu jenis/bentuk tes lain.3. SKB tambahan tidak merupakan tes wawancara.4. Dalam hal instansi daerah melaksanakan SKB tambahan selain dengan CAT BKN, berlaku ketentuan sebagai berikut:

Merujuk pengumuman resmi BKN Nomor 5419/B.KS.04.01/SD/K/2024, berikut jadwal lengkap SKB CPNS 2024 yang perlu diketahui oleh para peserta.

Demikian kisi-kisi SKB CPNS Penjaga Tahanan dilengkapi bobot nilai kelulusan tes dan Jadwal SKB CPNS 2024 yang dapat dijadikan panduan untuk mempersiapkan diri menghadapi tes. Semoga berhasil.

Banda Aceh (ANTARA) - Korban pelanggaran HAM Aceh berharap pemerintah tidak membubarkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh karena dikhawatirkan menjauhkan upaya menghadirkan kebenaran dan keadilan bagi korban.

"KKR adalah jantung dari upaya penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh," kata Nyak Murtala, korban sekaligus pegiat HAM di Banda Aceh, Jumat.

Menurut dia, pembubaran KKR Aceh tidak hanya akan memupus harapan para korban, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat pada proses
penegakan HAM serta perdamaian yang telah dibangun selama ini.

"KKR adalah roh perjuangan korban untuk mendapatkan keadilan. Jika ini dicabut, maka akan menimbulkan masalah besar ke depannya," ujar Nyak Murtala.

LSM Katahati Institute Aceh, menilai mempertahankan KKR Aceh menjadi upaya menjaga masa depan perdamaian Aceh.

"Karena KKR Aceh bukan hanya sekadar institusi, melainkan inti dari proses rekonsiliasi dan perdamaian yang lahir dari perjanjian damai MoU Helsinki dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentag Pemerintahan Aceh (UUPA)," kata Manager Program Katahati Institute Muhammad Fahry.

Sebelumnya, Kemendagri meminta Pemerintah Aceh mencabut Qanun (peraturan daerah) Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR lewat surat Ditjen Otda Nomor 100.2.1.6/9049/OTDA yang ditandatangani Plh Sekretaris Ditjen Otda Suryawan Hidayat.

Surat Ditjen Otda Kemendagri tersebut telah menimbulkan berbagai pendapat di kalangan masyarakat Aceh, dan menyatakan penolakan terhadap permintaan pencabutan lembaga KKR Aceh.

Fahry mengatakan, konstruksi hukum pembentukan KKR Aceh merupakan amanah UUPA, jadi tidak tepat jika Kemendagri meminta KKR Aceh dibubarkan hanya karena ketentuan hukum soal KKR nasional telah dicabut Mahkamah Konstitusi.

“Karena itu, peninjauan Kemendagri yang mengacu pada dasar hukum nasional yang sudah dicabut terkait KKR nasional itu tidak tepat sasaran," ujarnya.

Selain itu, Fahry juga meminta kepada pemerintah daerah dan parlemen Aceh ikut mendukung keberlanjutan KKR Aceh ini, dan tidak terpengaruh oleh wacana pembubaran tersebut.

Dirinya menuturkan, KKR Aceh memiliki tugas yang tidak hanya mengungkap kebenaran, tetapi juga memastikan kesejahteraan korban, terutama mereka yang lanjut usia dan anak-anak korban.

Kemudian, KKR juga bertugas untuk memastikan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Apalagi, banyak korban yang masih membutuhkan dukungan, terutama mereka masih rentan kesejahteraan.

Sejauh ini, tambah dia, upaya pemulihan bagi korban konflik di Aceh juga belum menyeluruh. Dalam beberapa kasus, seperti Simpang KKA, hanya sebagian kecil dari korban yang menerima pemulihan

"Karena itu, kita menyerukan untuk mendukung keberlangsungan KKR Aceh dan memperkuat perannya dalam menjaga perdamaian, keadilan, dan pemulihan bagi seluruh korban
pelanggaran HAM di Aceh," kata Fahry.

Sebagai informasi, berdasarkan surat Ditjen Otda Nomor 100.2.1.6/9049/OTDA yang ditandatangani Plh Sekretaris Ditjen Otda Suryawan Hidayat, menyarankan Pemerintah Aceh untuk mencabut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR, untuk kemudian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal itu disampaikan Suryawan merespons surat Plh Sekretaris Daerah Aceh Nomor:100.3/11557 tanggal 23 September 2024 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR.

Kemendagri juga meminta agar fasilitasi rancangan Qanun tidak dilanjutkan pembahasannya.

Karena, berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menyatakan KKR Aceh merupakan bagian tidak terpisahkan dengan KKR nasional yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, Kemendagri juga menyatakan terkait dengan pelaksanaan rekonsiliasi di Aceh dapat melalui Badan Rekonsiliasi Aceh (BRA) dan melakukan koordinasi kepada Kementerian Hak Asasi Manusia.

Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, guna menjajaki kerja sama bidang hukum.

Dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Jumat, kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang hukum, terutama dalam hal pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan perlindungan kekayaan intelektual serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum.

“Beberapa prioritas Kementerian Hukum antara lain rencana pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, perlindungan kekayaan intelektual, dan reformasi birokrasi di bidang hukum,” jelas Supratman di ruang kerjanya, Jakarta, Rabu (14/11/2024).

Sementara itu, Duta Besar Inggris menyambut baik inisiatif Indonesia dalam mereformasi sistem hukum, dan menawarkan kerja sama dalam berbagai bidang, seperti sistem hukum pidana, demokrasi, dan perlindungan anak.

“Kami terbuka untuk bertukar pikiran terkait perspektif sistem hukum pidana dan demokrasi,” tawar Dominic.

Selanjutnya, Dubes Inggris menggarisbawahi kebijakan hukuman mati yang diterapkan di Indonesia, khususnya bagi warga negara asing yang terlibat dalam tindak pidana berat. Menurutnya, penting bagi kedua negara untuk menjaga komunikasi dalam menangani kasus-kasus tersebut demi memastikan proses yang adil dan sesuai dengan standar hak asasi manusia.

"Kami harap ada ruang dialog lebih lanjut mengenai penerapan hukuman mati, terutama terkait warga negara Inggris yang menghadapi ancaman hukuman ini," ucap Dominic.

Menanggapi hal tersebut, Supratman menjelaskan, bahwa kebijakan hukuman mati di Indonesia akan diterapkan secara ketat berdasarkan undang-undang yang berlaku, termasuk ketentuan dalam KUHP yang baru.

Lebih lanjut Supratman menegaskan, bahwa pemerintah Indonesia tetap berkomitmen pada penegakan hukum nasional yang konsisten dan berharap agar setiap negara, termasuk Inggris, menghormati kebijakan hukum Indonesia.

“Pelaksanaan hukuman mati akan didasarkan pada parameter khusus yang akan diatur dalam undang-undang pelaksana KUHP yang tengah disusun,” tambah Supratman.

Di akhir pertemuan, Dubes Inggris menyampaikan dukungan Inggris terhadap upaya Indonesia untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD atau Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, merupakan organisasi internasional yang bermarkas di Paris, Prancis dan didirikan pada tahun 1961 untuk mendorong kemajuan ekonomi dan perdagangan dunia.

Pelaksanaan hukuman mati akan didasarkan pada parameter khusus yang akan diatur dalam undang-undang pelaksana KUHP yang tengah disusun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menjajaki penguatan kerja sama di bidang hukum dengan Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, saat menerima kunjungan di Jakarta, Kamis (14/11).

Kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang hukum, terutama dalam hal pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan perlindungan kekayaan intelektual serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum.

"Beberapa prioritas Kementerian Hukum (Kemenkum) antara lain rencana pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, perlindungan kekayaan intelektual, dan reformasi birokrasi di bidang hukum," kata Supratman dalam acara tersebut, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menyambut baik inisiatif Indonesia dalam mereformasi sistem hukum dan menawarkan kerja sama dalam berbagai bidang, seperti sistem hukum pidana, demokrasi, dan perlindungan anak.

"Kami terbuka untuk bertukar pikiran terkait perspektif sistem hukum pidana dan demokrasi," ucap Dominic dalam kesempatan yang sama.

Selanjutnya, Dubes Inggris menggarisbawahi kebijakan hukuman mati yang diterapkan di Indonesia, khususnya bagi warga negara asing yang terlibat dalam tindak pidana berat.

Menurutnya, penting bagi kedua negara untuk menjaga komunikasi dalam menangani berbagai kasus tersebut demi memastikan proses yang adil dan sesuai dengan standar hak asasi manusia (HAM).

Dengan begitu, Dominic berharap ada ruang dialog lebih lanjut mengenai penerapan hukuman mati, terutama terkait warga negara Inggris yang menghadapi ancaman hukuman tersebut.

Di akhir pertemuan, ia menyampaikan dukungan Inggris terhadap upaya Indonesia untuk menjadi anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD atau Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, merupakan organisasi internasional bermarkas di Paris, Prancis, yang didirikan pada tahun 1961 untuk mendorong kemajuan ekonomi dan perdagangan dunia.

Menanggapi permintaan Dubes Inggris, Supratman menjelaskan, bahwa kebijakan hukuman mati di Indonesia akan diterapkan secara ketat berdasarkan undang-undang (UU) yang berlaku, termasuk ketentuan dalam KUHP yang baru.

Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen pada penegakan hukum nasional yang konsisten dan berharap agar setiap negara, termasuk Inggris, menghormati kebijakan hukum Indonesia.

"Pelaksanaan hukuman mati akan didasarkan pada parameter khusus yang akan diatur dalam undang-undang pelaksana KUHP yang tengah disusun," ucap Supratman.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

INDONESIA kembali digemparkan dengan persoalan di wilayah penegakan hukum. Kali ini, tujuh orang tahanan dan narapidana Rutan Kelas I, Salemba, Jakarta Pusat, dikabarkan kabur pada Selasa (12/11) dini hari.

Mereka menjebol teralis besi lubang angin di dalam sel dan kabur melalui gorong-gorong saluran air.

Hingga kini, ketujuh tahanan dan narapidana yang melarikan diri itu masih dalam pengejaran polisi.

Merespons hal tersebut, anggota DPR RI sampai melakukan sidak ke Rutan Salemba pada Kamis (14/11), guna melihat bagaimana kondisi TKP dan problematika di dalamnya.

Hasilnya diketahui salah satu penyebab adanya celah bagi tahanan untuk kabur adalah karena kelebihan kapasitas.

Rutan tersebut mengalami kelebihan kapasitas sekitar 100 persen, di mana kapasitas hanya 1.500-an tahanan, tapi dihuni 3.000 tahanan. Hal ini berimplikasi pada kuantitas pengawas dan kualitas pengawasan.

Kelebihan kapasitas Rutan dan Lapas

Berdasarkan data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per Maret 2023, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia mencapai 265.897 orang. Padahal kapasitas Lapas yang ada hanya maksimal 140.424 orang.

Kondisi per Maret 2023, kelebihan kapasitas Lapas di Indonesia telah mencapai 89,35 persen. Bahkan pada 2022, pernah mencapai 103 persen.

Kelebihan kapasitas Lapas merupakan masalah kompleks. Ada banyak faktor memengaruhi yang masih dalam suatu kesatuan sistem peradilan pidana, baik pada tataran formil maupun materiil.

Pertama, pada tataran materiil, salah satu yang menjadi faktor utama adalah di mana setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP masih berorientasi pada ancaman pidana dalam bentuk hukuman perampasan kemerdekaan/penjara.

Hal ini dinilai wajar mengingat KUHP yang berlaku hingga saat ini merupakan KUHP peninggalan masa penjajahan Belanda yang masih menjadikan pidana sebagai media balas dendam.

Pada tataran formil, yaitu dalam penegakan hukumnya, aparat dan masyarakat umumnya masih berorientasi pada penerapan hukuman pidana.

Padahal hukum pidana sejatinya menganut asas ultimum remedium yang berarti norma atau kaidah dalam bidang hukum lain seperti hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus diselesaikan dengan penggunaan sanksi administrasi.

Begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata harus diutamakan diselesaikan dengan sanksi perdata.

Namun, jika sanksi administrasi dan sanksi perdata dinilai belum cukup untuk mencapai tujuan guna menciptakan ketertiban dan menyelesaikan permasalahan di masyarakat, maka baru digunakan sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (terakhir).