JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa belum ada dasar hukum dari kebijakan pemindahan narapidana atau transfer of prisioner dan exchange of prisioner.

Diketahui, rencana pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina, merupakan bagian dari kebijakan transfer of prisioner.

Dalam kasus Mary Jane, Yusril menyebut bahwa yang menjadi dasar hukum adalah perjanjian kerja sama dua negara atau Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Namun, Yusril mengatakan, pemerintah bakal mendorong agar payung hukum transfer of prisioner dan exchange of prisioner bisa dibicarakan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Memang ke depannya tentu kita harapkan pemerintah maupun Badan Legislasi DPR nanti ketika rapat menyusun prioritas Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk dibahas dengan DPR,” kata Yusril dalam keterangan video yang diterima pada Kamis (21/11/2024).

“Maka sangat mungkin sekali nantinya akan dilakukan pembicaraan dengan DPR untuk menyusun undang-undang tentang transfer of prisioner atau exchange of prisoner ini yang memang sebenarnya itu diamanatkan oleh undang-undang pemasyarakatan kita sekarang tetapi belum ada undang-undangnya,” ujarnya lagi.

Oleh karena itu, menurut Yusril, selama belum ada undang-undang yang spesifik mengatur maka Presiden berhak membuat kebijakan khusus.

“Maka Presiden berwenang untuk merumuskan satu kebijakan atas dasar kemanfaatan, pertimbangan kemanusiaan, hubungan baik kedua negara, pertimbangan-pertimbangan hak asasi manusia dan lain-lain. Itu dapat saja dilakukan oleh negara kita,” kata Yusril.

Sebelumnya, Yusril menjelaskan perihal kebijakan transfer of prisioner yang disebutnya memiliki beberapa syarat.

Pertama, negara yang bersangkutan meminta atau memohon kepada pemerintah Indonesia supaya warga negaranya di transfer ke negaranya.

Kedua, Yusril mengatakan, negera itu mengakui keputusan pengadilan Indonesia dan tidak mempersoalkannya. Lalu, menghormati putusan pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia.

Ketiga, narapidana itu dikembalikan ke negaranya untuk menjalani sisa hukumannya. Meskipun, jika sudah diserahkan maka pembinaan terhadap narapidana itu menjadi kewenangan sepenuhnya kepada negara yang bersangkutan.

Yusril juga menegaskan bahwa kebijakan transfer of prisioner tersebut bersifat resiprokal.

“Artinya, jika sekarang ini permintaan negara yang bersangkutan kita penuhi maka suatu saat apabila nanti ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipidana di negara yang bersangkutan, mereka juga wajib mempertimbangkan permohonan dari negara kita untuk mengembalikan narapidana warga negara kita itu,” katanya.

Yusril pun menyinggung soal banyaknya WNI yang dipidana di negara lain seperti Malaysia dan Arab Saudi.

“Itu mungkin suatu saat setelah kita menelaah nanti, mungkin kita yang megajukan permohonan kepada pemerintah Malaysia atau kepada pemerintah Saudi Arabia supaya narapidana itu ditransfer atau dikembalikan ke Indonesia untuk menjalani sisa pidananya di Tanah Air,” ujarnya.

IDXChannel—Berapa gaji pegawai lapas semua golongan? Pegawai lapas atau penjaga tahanan bekerja kepada negara sebagai pegawai negeri sipil, dimulai dari jenjang CPNS. Lowongan penjaga lapas dibuka oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jumlah formasi CPNS yang dibuka oleh Kemenkumham bisa mencapai ribuan lowongan. Lulusan SMA bisa mengikuti tes. Secara formal, profesi ini disebut dengan Polisi Khusus Pemasyaratan atau Tenaga Pengamanan Tahanan.

Secara umum, jobdesc atau tugas para pegawai lapas adalah melakukan pengamanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap warga binaan atau narapidana di lembaga pemasyaratan atau rumah tahanan.

Untuk melamar posisi penjaga tahanan ini, peserta harus memiliki keahlian bela diri. Namun tidak dibatasi apa jenis bela dirinya. Penjaga lapas juga bekerja dengan sistem shift tanpa mengenal hari libur, termasuk libur nasional.

Lantas berapa gaji pegawai lapas semua golongan?

Daftar Gaji Pegawai Lapas Semua Golongan dan Tunjangannya

Saat pertama kali bekerja, penjaga lapas akan memulai sebagai CPNS. Penjaga tahanan lulusan SMA akan memiliki golongan II yang terdiri dari empat level (2A–2D). Golongan akan meningkat seiring lama kerja sebagai penjaga tahanan.

Sesuai PP No. 5/2024, berikut ini adalah rincian gaji pegawai lapas semua golongan:

1. Golongan I (Lulusan SD-SMP)

• Ia: Rp1.685.700 - Rp2.522.600
• Ib: Rp1.840.800 – Rp2.670.700
• Ic: Rp1.918.700 - Rp2.783.700
• Id: Rp1.999.900 - Rp2.901.400

2. Golongan II (Lulusan SMA)

• IIa: Rp2.184.000 – Rp3.643.400
• IIb: Rp2.385.000 - Rp3.958.200
• IIc: Rp2.485.900 - Rp3.958.200
• IId: Rp2.591.100 - Rp4.125.600

3. Golongan III (Lulusan S1-S2)

• IIIa: Rp2.785.700 - Rp4.575.200
• IIIb: Rp2.903.600 - Rp4.768.800
• IIIc: Rp3.026.400 - Rp4.970.500
• IIId: Rp3.154.400 - Rp5.180.700

4. Golongan IV

• IVa: Rp3.287.800 - Rp5.399.900
• IVb: Rp3.426.900 - Rp5.628.300
• IVc: Rp3.571.900 - Rp5.866.400
• IVd: Rp3.880.400 - Rp6.373.200

Selain gaji, penjaga tahanan juga menerima beragam tunjangan dari pemerintah. Berikut ini adalah beberapa jenis tunjangan yang berpeluang untuk diterima penjaga lapas:

• Tunjangan keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan risiko untuk jabatan tertentu
• Tunjangan jabatan umum
• Tunjangan penghasilan pegawai (di pemerintah daerah)
• Tunjangan jabatan struktural

Adapun tunjangan risiko penjaga tahanan berdasarkan Perpres 88/2006 adalah sebagai berikut:

• Risiko Bahaya I: Rp600.000/bulan
• Risiko Bahaya II: Rp450.000/bulan
• Risiko Bahaya III: Rp350.000/bulan
• Risiko Bahaya IV: Rp200.000/bulan

Adapun tunjangan umum yang diterima untuk golongan II senilai Rp180.000 per bulan, dan tunjangan keluarga bagi yang sudah menikah sebesar 2 persen gaji pokok untuk tiap anak per bulan, dan tunjangan suami atau istri senilai 10 persen dari gaji pokok.

Tunjangan pangan atau uang makan per hari kerja adalah Rp35.000 untuk golongan I-II, sementara tunjangan pangan dalam bentuk beras diberikan 10 kg per bulan dan bisa lebih dari 10 kg bila sudah berkeluarga.

Itulah daftar gaji pegawai lapas semua golongan.

(Nadya Kurnia)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan langkah pemerintah yang memulangkan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina merupakan wujud penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip hubungan internasional.

"Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, Presiden telah dengan bijak mempertimbangkan keputusan pemulangan Mary Jane," ujar Willy di Jakarta, Kamis.

Mary Jane Veloso ditangkap di Yogyakarta pada April 2010 karena membawa 2,6 kilogram heroin dan dijatuhi hukuman mati atas kasus penyelundupan narkoba.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memulangkan Mary Jane ke Filipina melalui mekanisme transfer prisoner (pemindahan tahanan).

Menurut Willy, langkah tersebut menjadi contoh baik dalam penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip hubungan internasional.

"Keputusan ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo mengutamakan pertimbangan kemanusiaan dan persahabatan antarbangsa," ujar Willy.

Willy menambahkan bahwa pemulangan Mary Jane memberikan modal penting bagi Presiden Prabowo dalam membangun lobi-lobi internasional. Pasalnya, kasus ini telah lama menjadi sorotan aktivis HAM di berbagai negara.

"Keputusan ini menunjukkan kematangan Presiden dalam mempertimbangkan mekanisme UNODC serta menghormati kedaulatan hukum Filipina," kata Willy.

Ia juga mengatakan bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah akan menjadi preseden baik dalam memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dan Filipina, serta negara-negara lain.

"Ini adalah bukti bahwa Indonesia dapat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam hubungan internasional. Keputusan ini juga menjadi peluang memperkuat hubungan bilateral dengan Filipina," kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso bukan dibebaskan, melainkan dipindahkan ke negara asalnya, Filipina, melalui kebijakan pemindahan narapidana (transfer of prisoner).

Menko Yusril pun menegaskan bahwa pernyataan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. melalui akun Instagram resminya @bongbongmarcos tidak memuat kata "bebas". Menurut Yusril, pernyataan Marcos yang diunggah pada hari Rabu (20/11) tersebut hanya menyebut soal kembalinya Mary Jane Veloso ke Filipina.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi XIII nilai pemulangan Mary Jane bentuk penghormatan HAM

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan langkah pemerintah yang memulangkan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina merupakan wujud penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip hubungan internasional.

"Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, Presiden telah dengan bijak mempertimbangkan keputusan pemulangan Mary Jane," ujar Willy di Jakarta, Kamis.

Mary Jane Veloso ditangkap di Yogyakarta pada April 2010 karena membawa 2,6 kilogram heroin dan dijatuhi hukuman mati atas kasus penyelundupan narkoba.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memulangkan Mary Jane ke Filipina melalui mekanisme transfer prisoner (pemindahan tahanan).

Menurut Willy, langkah tersebut menjadi contoh baik dalam penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip hubungan internasional.

"Keputusan ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo mengutamakan pertimbangan kemanusiaan dan persahabatan antarbangsa," ujar Willy.

Willy menambahkan bahwa pemulangan Mary Jane memberikan modal penting bagi Presiden Prabowo dalam membangun lobi-lobi internasional. Pasalnya, kasus ini telah lama menjadi sorotan aktivis HAM di berbagai negara.

"Keputusan ini menunjukkan kematangan Presiden dalam mempertimbangkan mekanisme UNODC serta menghormati kedaulatan hukum Filipina," kata Willy.

Ia juga mengatakan bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah akan menjadi preseden baik dalam memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dan Filipina, serta negara-negara lain.

"Ini adalah bukti bahwa Indonesia dapat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam hubungan internasional. Keputusan ini juga menjadi peluang memperkuat hubungan bilateral dengan Filipina," kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso bukan dibebaskan, melainkan dipindahkan ke negara asalnya, Filipina, melalui kebijakan pemindahan narapidana (transfer of prisoner).

Menko Yusril pun menegaskan bahwa pernyataan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. melalui akun Instagram resminya @bongbongmarcos tidak memuat kata "bebas". Menurut Yusril, pernyataan Marcos yang diunggah pada hari Rabu (20/11) tersebut hanya menyebut soal kembalinya Mary Jane Veloso ke Filipina.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan langkah pemerintah yang memulangkan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina merupakan wujud penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip hubungan internasional.

"Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, Presiden telah dengan bijak mempertimbangkan keputusan pemulangan Mary Jane," ujar Willy di Jakarta, Kamis.

Mary Jane Veloso ditangkap di Yogyakarta pada April 2010 karena membawa 2,6 kilogram heroin dan dijatuhi hukuman mati atas kasus penyelundupan narkoba.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memulangkan Mary Jane ke Filipina melalui mekanisme transfer prisoner (pemindahan tahanan).

Menurut Willy, langkah tersebut menjadi contoh baik dalam penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip hubungan internasional.

"Keputusan ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo mengutamakan pertimbangan kemanusiaan dan persahabatan antarbangsa," ujar Willy.

Willy menambahkan bahwa pemulangan Mary Jane memberikan modal penting bagi Presiden Prabowo dalam membangun lobi-lobi internasional. Pasalnya, kasus ini telah lama menjadi sorotan aktivis HAM di berbagai negara.

"Keputusan ini menunjukkan kematangan Presiden dalam mempertimbangkan mekanisme UNODC serta menghormati kedaulatan hukum Filipina," kata Willy.

Ia juga mengatakan bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah akan menjadi preseden baik dalam memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dan Filipina, serta negara-negara lain.

"Ini adalah bukti bahwa Indonesia dapat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam hubungan internasional. Keputusan ini juga menjadi peluang memperkuat hubungan bilateral dengan Filipina," kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso bukan dibebaskan, melainkan dipindahkan ke negara asalnya, Filipina, melalui kebijakan pemindahan narapidana (transfer of prisoner).

Menko Yusril pun menegaskan bahwa pernyataan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. melalui akun Instagram resminya @bongbongmarcos tidak memuat kata "bebas". Menurut Yusril, pernyataan Marcos yang diunggah pada hari Rabu (20/11) tersebut hanya menyebut soal kembalinya Mary Jane Veloso ke Filipina.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Transfer of prisoner, atau pemindahaan-pemulangan narapidana merupakan kebijakan baru pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap para terpidana warga negara asing yang menjalani pidana di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, sampai saat ini ada tiga negara yang meminta kepada Indonesia untuk pemulangan narapidana, yakni Filipina, Australia, dan Prancis.

Kebijakan transfer narapidana tersebut, kata Yusril, sebagai respons atas permohonan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Junior, yang meminta Indonesia, agar melakukan pemindahan dan pemulangan terhadap terpidana narkotika Mary Jane Veloso, yang dihukum mati oleh pengadilan di Indonesia.

“Tidak hanya Filipina, tetapi juga sudah ada tiga negara lain yang mengajukan permohonan sama, pemindahan narapidana atau transfer of prisoner, yaitu Australia, dan kemudian Prancis,” kata Yusril dalam siaran pers video yang diterima wartawan di Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Menurut Yusril, kebijakan transfer narapidana, merupakan alternatif yang diambil oleh pemerintah Indonesia, selain pertukaran narapidana atau exchange of prisoner dengan negara lain. “Kita tidak melakukan tukar-menukar narapidana atau exchange of prisoner, tetapi akan melakukan apa yang disebut pemindahan narapidana, atau transfer of prisoner,” sambung Yusril.

Transfer atau pemindahan narapidana ke negara asal tersebut dilakukan melihat banyaknya narapidana warga negara asing, yang melakukan terbukti tindak pidana, dan dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan di Indonesia.

Yusril tak menyebutkan berapa banyaknya narapidana warga negara asing yang dipenjara di Indonesia tersebut.

Akan tetapi, kebanyakan para narapidana warga negara asing tersebut menjalani pidana beragam. Mulai dari penjara masa terbatas, hukuman penjara seumur hidup, hingga hukuman mati.

“Di negara kita ini, cukup banyak narapidana warga negara asing yang dijatuhi berbagai jenis hukuman,” kata Yusril.

Dan Indonesia, kata Yusril terbuka terhadap negara-negara asal para terpidana tersebut, untuk meminta permohonan transfer narapidana itu ke negara asalnya. Namun, kata Yusril, permohonan transfer narapidana warga negara asing tersebut dilakukan proporsional.

Beberapa syarat tersebut, seperti yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengabulkan permohonan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr untuk memulangkan terpidana mati Mary Jane. Menurut Yusril, setelah Mary Jane dipindahkan pemidanaannya ke Filipina, menjadi kewajiban otoritas di Manila dalam melanjutkan pemidanaan tersebut.

Masalahnya, kata Yusril, Mary Jane yang berstatus terpidana mati di Indonesia, namun sistem hukum pidana di Filipina, tak memberlakukan hukuman mati. Sebab itu, kata Yusril menjadi kewenangan pemerintahan di Filipina untuk mengatasi keberlanjutan pemidanaan tersebut dengan pemberian pengampunan, ataupun lainnya terhadap Mary Jane.

“Jadi mungkin saja kalau dia (Mary Jane) sudah dikembalikan ke Filipina, adalah kewenangan dari Presiden Marcos untuk memberikan grasi. Misalnya menjadikan pidana seumur hidup. Maka dia akan menjalani pidana seumur hidup di Filipina berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia. Dan itu kita menghormati dan menjadi kewenangan sepenuhnya dari pemerintah Filipina,” ujar Yusril.

JAKARTA - Pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Chairul Huda menilai, penetapan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015-2016 sangat prematur.

Menurut Chairul, dasar hukum penetapan tersangka masih belum kuat, mengingat belum ada bukti kerugian negara yang jelas dan terverifikasi. Apalagi klaim kerugian negara baru disampaikan pada 9 November 2024, sedangkan penetapan tersangka sejak 29 Oktober di tahun yang sama.

Chairul menyoroti pernyataan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengklaim kerugian negara mencapai Rp400 miliar. Angka tersebut dipandang terlalu spekulatif dan belum menunjukkan kerugian yang pasti.

?Ketika menetapkan orang sebagai tersangka itu, bukti, termasuk alat bukti kan dengan kerugian keuangan negara,? ujar Doktor Ilmu Hukum Pidana ini, Kamis (21/11/2024)

?Nah, jadi kalau ekspos kerugian keuangan negara itu lebih kemudian daripada menetapkan tersangka, berarti penetapan tersangkanya kemarin prematur, kan gitu,? paparnya.

Chairul juga menyayangkan, adanya penahanan Tom Lembong. Berdasarkan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus didahului dengan bukti permulaan yang cukup.

?Menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka, sementara belum ada alat buktinya. Bahkan melakukan penahanan, padahal penahanan menurut Pasal 21 KUHP harus cukup (bukti). Jadi sekali lagi, tergambar lah kalau memang eksposnya baru-baru kemarin ini tentang ada kerugian keuangan negara, penetapan tersangkanya prematur adalah seperti itu,? sambungnya.

Sikap Kejagung yang menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula periode 2015-2016 dinilai sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini mengacu pada sejumlah ketentuan yang menyatakan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan bukti.

?Nah ini tentu melanggar HAM. Undang-undang menentukan, KUHP menentukan, putusan MK 21 2014 menentukan cari dulu buktinya baru tetapkan tersangka. Ini, ya, tetapkan tersangka dulu baru cari bukti, sewenang-wenang gitu loh,? jelas dia.

Chairul juga tak menafikan langkah penyidikan secara tidak langsung sudah melecehkan hukum di Indonesia. Lantaran, dugaan bila penahanan Tom Lembong bukan untuk tujuan hukum itu sendiri, melainkan tendensi politik.

?Menurut saya inilah kalau penyidikan, penetapan tersangka dan penahanan tidak dilakukan untuk tujuan yang tentukan oleh hukum. Tapi untuk tujuan-tujuan lain di luar hukum, termasuk tujuan politik,? ungkap dia.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan, diantaranya Sekretaris Kementerian BUMN 2005-2010 Said Didu menolak musyawarah dengan Apdesi Tangerang hingga Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso dipindahkan ke negara asalnya, Filipina.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Said Didu tolak jalur musyawarah dengan Apdesi

Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005—2010 Muhammad Said Didu enggan menyelesaikan kasus yang menjeratnya melalui mekanisme kekeluargaan atau musyawarah bersama pihak Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang sebagai pelapor dalam perkaranya tersebut.

"Karena tidak merasa bermusuhan dengan Apdesi, saya hanya memperjuangkan rakyat, jadi apa yang harus mediasi," kata Said Didu di Tangerang, Rabu.

Dalam perkara yang saat ini dijalaninya, tidak mengejar persoalan mediasi ataupun musyawarah, tetapi hanya untuk membuktikan pernyataannya bukan sebagai penyebaran berita hoaks atau penyebaran informasi yang sifatnya menghasut dan menimbulkan kebencian seperti apa yang sudah dituduhkan mereka.

Baca selengkapnya di sini.

2. KPK telusuri pembelian pabrik AMDK oleh tersangka korupsi APD

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menelusuri dugaan pembelian pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) oleh salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri di Kementerian Kesehatan.

Kasus korupsi di Kementerian Kesehatan menggunakan sumber dana siap pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2020. Kasus tersebut kemudian didalami penyidik KPK dalam pemeriksaan seorang pengusaha bernama Agus Subarkah pada Jumat (15/11).

"Saksi hadir dan didalami terkait dengan dugaan pembelian aset pabrik AMDK yang terletak di wilayah Bogor oleh tersangka SW," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya di sini.

3. Calon Dewas KPK Benny ingin OTT punya payung hukum khusus

Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK Benny Jozua Mamoto menginginkan agar kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK memiliki payung hukum yang khusus.

Dia mengatakan OTT yang dilakukan KPK mirip dengan yang dilakukan dalam penindakan kasus narkotika. Namun, penindakan narkotika dengan metode khusus itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"OTT KPK mirip-mirip dengan teknik penyidikan penyerahan di bawah pengawasan, karena ketika penyadapan dilakukan kemudian terjadi rencana transaksi," kata Benny saat uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya di sini.

4. Kejagung periksa 4 eks pejabat Kemenhub terkait kasus jalur KA

Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (19/11) memeriksa empat mantan pejabat di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api (KA) Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.

“Saksi pertama adalah ZUL selaku Direktur Prasarana pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2017,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya di sini.

5. Menko Yusril: Mary Jane Veloso dipindahkan ke Filipina

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso bukan dibebaskan, melainkan dipindahkan ke negara asalnya, Filipina, melalui kebijakan pemindahan narapidana (transfer of prisoner).

Menko Yusril pun menegaskan bahwa pernyataan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. melalui akun Instagram resminya @bongbongmarcos tidak memuat kata "bebas". Menurut Yusril, pernyataan Marcos yang diunggah pada hari Rabu tersebut hanya menyebut soal kembalinya Mary Jane Veloso ke Filipina.

"Tidak ada kata bebas dalam statemen Presiden Marcos itu. Bring her back to the Philippines, artinya membawa dia kembali ke Filipina," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Kalaupun ada yang mempersoalkan SK yang baru, ya, itu artinya harus mengajukan gugatan yang baru lagi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut gugatan soal surat keputusan (SK) tentang pengesahan AD/ART Partai Golkar hasil Munas XI yang tengah bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah kehilangan objek.

Supratman menjelaskan bahwa Perkara Nomor 389/G/2024/PTUN.JKT tersebut menggugat SK yang lama sebelum SK kepengurusan yang baru diserahkan kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada hari Rabu ini.

"Secara prinsip, kami berpandangan bahwa dengan keluarnya SK yang baru, apa yang dipersoalkan sekarang di PTUN objeknya enggak ada, hilang," kata Supratman saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu.

Menurut Supratman, apabila ada persoalan terkait SK tersebut, seharusnya diajukan gugatan lain dengan objek gugatan SK kepengurusan Partai Golkar yang terbaru.

"Sekali lagi, kalaupun ada yang mempersoalkan SK yang baru, ya, itu artinya harus mengajukan gugatan yang baru lagi," katanya menjelaskan.

Meski objek gugatan yang tengah berlangsung dinilai telah hilang, Supratman mengatakan bahwa pihaknya tetap akan mengikuti proses hukum. Hal ini mengingat, gugatan tersebut menempatkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak tergugat.

"Kami akan tetap ikut prosesnya di pengadilan sampai kemudian keputusan itu yang keluar," ujar dia.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku tidak ambil pusing dengan gugatan tersebut.

Menurut dia, semua orang sama di hadapan hukum.

"Saya pikir itu biasa saja, tidak ada sesuatu yang luar biasa. Semua orang 'kan sama di mata hukum dan prosesnya normal saja," kata Bahlil saat ditemui pada kesempatan yang sama.

Sebelumnya, Ilhamsyah Ainul Mattimu menggugat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-3.AH.11.03 Tahun 2024 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2024.

Gugatan itu didaftarkan Ilhamsyah Ainul Mattimu pada hari Senin (21/10). Sebagaimana dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta, Ilhamsyah dalam petitumnya meminta Menteri Hukum dan HAM RI selaku tergugat untuk mencabut SK dimaksud.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jogja -

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra menjelaskan status hukum terpidana mati Mary Jane Veloso. Dia menyebut terpidana mati kasus penyelundupan narkotika asal Filipina itu bukan dibebaskan tapi akan dipindahkan melalui kebijakan pemindahan narapidana (transfer of prisoner).

Menko Yusril menyebut pernyataan Presiden Filipina, Ferdinand R. Marcos Jr lewat akun Instagram resminya @bongbongmarcos, tidak memuat kata 'bebas'. Yusril mengatakan dalam pernyataan Presiden Filipina hanya menyebut kembalinya Mary Jane ke Filipina.

"Tidak ada kata bebas dalam statemen Presiden Marcos itu. 'Bring her back to the Philippines', artinya membawa dia kembali ke Filipina," kata Yusril, dalam keterangan tertulisnya, dilansir Antara, Rabu (20/11/2024), seperti dikutip detikNews.

Yusril menjelaskan Indonesia telah menerima permohonan resmi dari pemerintah Filipina terkait pemindahan Mary Jane Veloso. Dia menyebut pemindahan bisa dilakukan asal syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah Indonesia terpenuhi.

Adapun sejumlah syaratnya antara lain, mengakui dan menghormati putusan final pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang terbukti melakukan tindak pidana di wilayah negara Indonesia.

Yusril menerangkan Mary Jane dikembalikan ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman di Filipina sesuai dengan putusan pengadilan Indonesia. Selain itu, biaya pemindahan dan pengamanan selama perjalanan menjadi tanggungan Filipina.

"Bahwa setelah kembali ke negaranya dan menjalani hukuman di sana, kewenangan pembinaan terhadap napi tersebut beralih menjadi kewenangan negaranya," ujar Yusril.

Yusril menyebut kewenangan pemberian keringanan hukuman berupa remisi, grasi, dan sejenisnya, menjadi kewenangan kepala negara yang bersangkutan.

"Dalam kasus Mary Jane, yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia, mungkin saja Presiden Marcos akan memberikan grasi dan mengubah hukumannya menjadi hukuman seumur hidup, mengingat pidana mati telah dihapuskan dalam hukum pidana Filipina. Maka, langkah itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden Filipina," kata Yusril.

Menko Yusril menambahkan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo beberapa tahun yang lalu telah menolak permohonan grasi Mary Jane, baik yang diajukan oleh pribadi maupun oleh pemerintah Filipina.

"Presiden kita sejak lama konsisten untuk tidak memberikan grasi kepada napi kasus narkotika," katanya.

Permohonan pemindahan Mary Jane itu diajukan Menteri Kehakiman Filipina, Jesus Crispin Remulla, kepada pemerintah Indonesia. Pembahasan soal pemindahan Mary Jane ini juga dilakukan kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas bersama Duta Besar Filipina di Jakarta Gina A Jamoralin.

Presiden Prabowo pun disebut telah menyetujui transfer of prisoner ini. Pemindahan Mary Jane pun diperkirakan bakal dilakukan pada Desember 2024.

"Dalam pertemuan APEC di Peru, Perdana Menteri Australia juga menyampaikan permintaan itu kepada Presiden Prabowo dan beliau menjawab sedang mempertimbangkan dan memproses permohonan itu," kata Yusril.

(ams/rih)

Jakarta -

Terpidana mati kasus penyelundupan narkotika, Mary Jane Veloso bukan dibebaskan, melainkan dipindahkan ke negara asalnya, Filipina. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra menyebut kemungkinan pemberian grasi untuk Mary Jane nantinya menjadi kewenangan Filipina.

Yusril mengatakan pemindahan Mary Jane ke Filipina melalui kebijakan pemindahan narapidana (transfer of prisoner). Selain itu, Yusril menyebut, Mary Jane akan menjalani sisa hukuman di Filipina, sesuai dengan putusan pengadilan Indonesia.

Selain itu, biaya pemindahan dan pengamanan selama perjalanan terpidana Mary Jane akan menjadi tanggungan Filipina.

"Bahwa setelah kembali ke negaranya dan menjalani hukuman di sana, kewenangan pembinaan terhadap napi tersebut beralih menjadi kewenangan negaranya," kata Yusril, dilansir Antara, Rabu (20/11/2024).

Yusril menyebut, Indonesia telah menerima permohonan resmi dari pemerintah Filipina terkait dengan pemindahan Mary Jane Veloso. Pemindahan terpidana narkoba itu dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah Indonesia dipenuhi.

Adapun sejumlah syaratnya antara lain, mengakui dan menghormati putusan final pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang terbukti melakukan tindak pidana di wilayah negara Indonesia.

Akan tetapi, Yusril menjelaskan, terkait dengan pemberian keringanan hukuman berupa remisi, grasi, dan sejenisnya, hal tersebut akan menjadi kewenangan kepala negara yang bersangkutan.

"Dalam kasus Mary Jane, yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia, mungkin saja Presiden Marcos akan memberikan grasi dan mengubah hukumannya menjadi hukuman seumur hidup, mengingat pidana mati telah dihapuskan dalam hukum pidana Filipina. Maka, langkah itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden Filipina," kata Yusril.

Menko Yusril menyebut, Presiden ketujuh RI Joko Widodo pada beberapa tahun lalu telah menolak permohonan grasi Mary Jane, baik yang diajukan oleh pribadi maupun oleh pemerintah Filipina. Namun pemerintah Indonesia telah bersikap tegas terhadap napi narkoba.

"Presiden kita sejak lama konsisten untuk tidak memberikan grasi kepada napi kasus narkotika," kata Yusril.

Yusril menambahkan, pemerintah Indonesia pada beberapa hari yang lalu telah menerima permohonan pemindahan narapidana Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina Jesus Crispin Remulla. Kedua pihak juga telah melakukan pembahasan bersama Duta Besar Filipina di Jakarta Gina A. Jamoralin.

"Semua telah kami bahas internal di kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo yang telah menyetujui kebijakan transfer of prisoner ini," ucapnya.

Ia memperkirakan pemindahan Mary Jane akan dilakukan pada bulan Desember 2024. Selain Filipina, negara yang telah mengajukan pemindahan napi adalah Australia dan Prancis.

"Dalam pertemuan APEC di Peru, Perdana Menteri Australia juga menyampaikan permintaan itu kepada Presiden Prabowo dan beliau menjawab sedang mempertimbangkan dan memproses permohonan itu," kata Menko Yusril.

Dalam pernyataannya, Menko Yusril menegaskan sebelumnya pernyataan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. melalui akun Instagram resminya @bongbongmarcos tidak memuat kata 'bebas'. Menurut Yusril, pernyataan Marcos tersebut hanya menyebut soal kembalinya Mary Jane Veloso ke Filipina.

"Tidak ada kata bebas dalam statemen Presiden Marcos itu. Bring her back to the Philippines, artinya membawa dia kembali ke Filipina," kata Yusril.

Sebelumnya, Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr., melalui akun Instagram resminya @bongbongmarcos, mengatakan bahwa Mary Jane Veloso akan kembali ke Filipina menyusul negosiasi pihaknya dengan Indonesia selama bertahun-tahun.

"Menyusul upaya diplomasi dan konsultasi dengan pemerintah Indonesia selama lebih dari satu dasawarsa, kami berhasil menunda pelaksanaan eksekusi matinya hingga tercapainya kesepakatan untuk membawanya pulang ke Filipina," ucap Presiden Marcos.

Presiden Marcos pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan pemerintah Indonesia atas iktikad baiknya terhadap Mary Jane Veloso, yang menunjukkan tingkatnya rasa saling percaya dan eratnya hubungan bilateral.

"Hasil yang baik ini," kata Marcos, "mencerminkan eratnya kemitraan negara kami dengan Indonesia yang sama-sama berkomitmen terhadap keadilan dan rasa kasih sayang."

Presiden Filipina menutup pernyataannya, "Terima kasih Indonesia. Kami menantikan waktunya dapat menyambut kembali Mary Jane Veloso pulang."

Simak juga video: Mahfud MD Respons Yusril soal Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

[Gambas:Video 20detik]

(yld/imk)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan terpidana mati kasus penyelundupan narkotika asal Filipina, Mary Jane Veloso bukan dibebaskan, melainkan dipindahkan ke negara asalnya, Filipina. Mary Jane akan dipindahkan melalui kebijakan pemindahan narapidana (transfer of prisoner).

Menko Yusril menyampaikan, pernyataan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. melalui akun Instagram resminya @bongbongmarcos tidak memuat kata 'bebas'. Menurut Yusril, pernyataan Marcos yang diunggah di akun Instagram tersebut hanya menyebut soal kembalinya Mary Jane Veloso ke Filipina.

"Tidak ada kata bebas dalam statemen Presiden Marcos itu. 'Bring her back to the Philippines', artinya membawa dia kembali ke Filipina," kata Yusril, dalam keterangan tertulisnya, dilansir Antara, Rabu (20/11/2024).

Lebih lanjut, Yusril menyebut Indonesia telah menerima permohonan resmi dari pemerintah Filipina terkait dengan pemindahan Mary Jane Veloso. Pemindahan dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah Indonesia dipenuhi.

Adapun sejumlah syaratnya antara lain, mengakui dan menghormati putusan final pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang terbukti melakukan tindak pidana di wilayah negara Indonesia.

Yusril menegaskan Mary Jane dikembalikan ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman di Filipina sesuai dengan putusan pengadilan Indonesia. Selain itu, biaya pemindahan dan pengamanan selama perjalanan menjadi tanggungan negara yang bersangkutan.

"Bahwa setelah kembali ke negaranya dan menjalani hukuman di sana, kewenangan pembinaan terhadap napi tersebut beralih menjadi kewenangan negaranya," ujar Yusril.

Selanjutnya, mengenai pemberian keringanan hukuman berupa remisi, grasi, dan sejenisnya, Yusril menyebut hal itu menjadi kewenangan kepala negara yang bersangkutan.

"Dalam kasus Mary Jane, yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia, mungkin saja Presiden Marcos akan memberikan grasi dan mengubah hukumannya menjadi hukuman seumur hidup, mengingat pidana mati telah dihapuskan dalam hukum pidana Filipina. Maka, langkah itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden Filipina," kata Yusril.

Menko Yusril menambahkan bahwa presiden ketujuh RI Joko Widodo beberapa tahun yang lalu telah menolak permohonan grasi Mary Jane, baik yang diajukan oleh pribadi maupun oleh pemerintah Filipina.

"Presiden kita sejak lama konsisten untuk tidak memberikan grasi kepada napi kasus narkotika," katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia pada beberapa hari yang lalu telah menerima permohonan pemindahan narapidana Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina Jesus Crispin Remulla. Pembahasan juga telah dilakukan bersama Duta Besar Filipina di Jakarta Gina A. Jamoralin.

"Semua telah kami bahas internal di kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo yang telah menyetujui kebijakan transfer of prisoner ini," ucapnya.

Ia memperkirakan pemindahan Mary Jane akan dilakukan pada bulan Desember 2024. Selain Filipina, negara yang telah mengajukan pemindahan napi adalah Australia dan Prancis.

"Dalam pertemuan APEC di Peru, Perdana Menteri Australia juga menyampaikan permintaan itu kepada Presiden Prabowo dan beliau menjawab sedang mempertimbangkan dan memproses permohonan itu," kata Menko Yusril.

Sebelumnya, Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr., melalui akun Instagram resminya @bongbongmarcos, Rabu, mengatakan bahwa Mary Jane Veloso akan kembali ke Filipina menyusul negosiasi pihaknya dengan Indonesia selama bertahun-tahun.

"Menyusul upaya diplomasi dan konsultasi dengan pemerintah Indonesia selama lebih dari satu dasawarsa, kami berhasil menunda pelaksanaan eksekusi matinya hingga tercapainya kesepakatan untuk membawanya pulang ke Filipina," ucap Presiden Marcos.

Presiden Marcos pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan pemerintah Indonesia atas iktikad baiknya terhadap Mary Jane Veloso, yang menunjukkan tingkatnya rasa saling percaya dan eratnya hubungan bilateral.

"Hasil yang baik ini," kata Marcos, "mencerminkan eratnya kemitraan negara kami dengan Indonesia yang sama-sama berkomitmen terhadap keadilan dan rasa kasih sayang."

Presiden Filipina menutup pernyataannya, "Terima kasih Indonesia. Kami menantikan waktunya dapat menyambut kembali Mary Jane Veloso pulang."

Lihat juga video: Penjelasan Yusril soal Sebut Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

[Gambas:Video 20detik]

(yld/imk)