KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono untuk membahas penguatan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BNPT di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Senin (25/11/2024).

“BNPT harus melakukan beberapa perubahan yang dikaitkan dengan Asta Cita yang sudah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kita juga membicarakan transformasi sumber daya manusia di lingkup BNPT yang akan menjadi motor penggerak bagi terlaksananya tata kelola di lingkup BNPT,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2024).

Rini menjelaskan bahwa usulan perubahan OTK BNPT melalui perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2010 tentang OTK BNPT telah dilakukan sejak 2018 sesuai surat Kepala BNPT Nomor HK.01.02/12/2018 pada 13 September 2018.

“Secara proses pengajuan ijin prakarsa penyusunan perubahan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT dan pembahasan dengan instansi terkait telah dilaksanakan sejak 2018. Namun, sampai dengan saat ini masih berproses,” jelasnya.

Dok.Kementerian PANRB Menteri PANRB Rini Widyantini dan Kepala BNPT Eddy Hartono saat berdiskusi bersama.

Rini juga menyampaikan proses lanjutan pemrosesan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) BNPT yang telah berjalan hingga dilaksanakannya Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kemenpan-RB, dan BNPT di Kementerian Koordinator (Kemenko) Polhukam pada 18 April 2023.

Rapat tindak lanjut penyusunan Rperpres BNPT, kata dia, menyampaikan Surat Menkopolhukam Nomor B- 66/AP.00.00/4/2023 tanggal 28 April 2023 hal Rekomendasi Peninjauan Kembai Rancangan SOTK BNPT kepada Menpan-RB.

“Dalam surat tersebut, Menko Polhukam menyampaikan agar Menpan-RB meninjau kembali rancangan SOTK BNPT yang selanjutnya diajukan ulang kepada Presiden,” ujarnya.

Rini berharap, pertemuan Kemenpan-RB dan BNPT dapat menciptakan kolaborasi yang baik ke depannya.

“Kita berharap dengan pertemuan hari ini, Kemenpan-RB dan BNPT kedepan akan terus berkolaborasi. Kami akan terus mendukung agar tujuan dan strategi BNPT untuk mencapai outcome dapat tercapai dengan baik,” tambahnya.

Dok.Kementerian PANRB Menteri PANRB Rini dan Kepala BNPT Eddy Hartono bersama jajaran staf Kementerian PANRB dan BNPT

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan bahwa penguatan OTK BNPT perlu dilakukan dalam rangka mendukung Asta Cita yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo.

Eddy mengaku bahwa BNPT akan terus berkolaborasi dengan Kemenpan-RB dan jajarannya dalam rangka mewujudkan penguatan OTK tersebut.

“Kami sangat bersyukur dan berbahagia, hari ini dapat bertemu dengan Menpan-RB untuk membahas penguatan OTK di lingkup BNPT. Ini merupakan amanat Asta Cita Bapak Presiden sehingga nantinya tata kelola BNPT menjadi lebih baik,” ujarnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (25/11). Pertemuan tersebut membahas penguatan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BNPT.

"Hari ini kami membahas mengenai beberapa hal, diantaranya adalah mengenai penguatan organisasi BNPT. BNPT harus melakukan beberapa perubahan yang dikaitkan dengan Asta Cita yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selain itu kita juga membicarakan transformasi sumber daya manusia di lingkup BNPT yang tentunya akan menjadi motor penggerak bagi terlaksananya tata kelola di lingkup BNPT," jelas Rini dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2024).

Rini menjelaskan usulan perubahan OTK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang OTK BNPT telah dilakukan sejak tahun 2018 sesuai surat Kepala BNPT Nomor HK.01.02/12/2018 tanggal 13 September 2018.

"Secara proses pengajuan ijin prakarsa penyusunan perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT dan pembahasan dengan instansi terkait telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Namun sampai dengan saat ini masih berproses," jelasnya.

Lebih lanjut, pada pertemuan tersebut Rini juga menyampaikan progres lanjutan pemrosesan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) BNPT. Adapun progres yang telah berjalan yaitu pada tanggal 18 April 2023 dilaksanakan Rapat Koordinasi di Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Menko Polhukam dan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB, dan BNPT.

Menurutnya, pada rapat pembahasan tindak lanjut penyusunan Rperpres BNPT tersebut disampaikan surat Menkopolhukam Nomor B- 66/AP.00.00/4/2023 tanggal 28 April 2023 hal Rekomendasi Peninjauan Kembali Rancangan SOTK BNPT kepada Menteri PANRB. "Dalam surat tersebut, Menko Polhukam menyampaikan agar Menteri PANRB meninjau kembali rancangan SOTK BNPT yang selanjutnya diajukan ulang kepada Presiden." kata Rini.

"Kita berharap dengan pertemuan hari ini, Kementerian PANRB dan BNPT kedepan akan terus berkolaborasi. Utamanya kami akan terus mensupport agar tujuan dan strategi BNPT untuk mencapai outcome dapat tercapai dengan baik," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan penguatan OTK BNPT perlu dilakukan dalam rangka mendukung Asta Cita yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo. Pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Kementerian PANRB dan jajaran terkait dalam rangka mewujudkan penguatan OTK tersebut.

"Kami sangat bersyukur dan berbahagia, hari ini dapat bertemu dengan Menteri PANRB untuk membahas penguatan OTK di lingkup BNPT. Ini merupakan amanat Asta Cita Bapak Presiden sehingga nantinya tata kelola BNPT menjadi lebih baik," ujar Eddy.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono untuk membahas penguatan OTK BNPT.

Pertemuan membahas penguatan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BNPT itu dilaksanakan di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta (25/11).

“Hari ini kami membahas mengenai beberapa hal, diantaranya adalah mengenai penguatan organisasi BNPT. BNPT harus melakukan beberapa perubahan yang dikaitkan dengan Asta Cita yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selain itu kita juga membicarakan transformasi sumber daya manusia di lingkup BNPT yang tentunya akan menjadi motor penggerak bagi terlaksananya tata kelola di lingkup BNPT,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa usulan perubahan OTK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang OTK BNPT telah dilakukan sejak tahun 2018 sesuai surat Kepala BNPT Nomor HK.01.02/12/2018 tanggal 13 September 2018.

“Secara proses pengajuan ijin prakarsa penyusunan perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT dan pembahasan dengan instansi terkait telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Namun sampai dengan saat ini masih berproses,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, Rini juga menyampaikan progres lanjutan pemrosesan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) BNPT.

Adapun progres yang telah berjalan yaitu pada tanggal 18 April 2023 dilaksanakan Rapat Koordinasi di Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Menko Polhukam dan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB, dan BNPT.

Menurutnya, pada rapat pembahasan tindak lanjut penyusunan Rperpres BNPT tersebut disampaikan surat Menkopolhukam Nomor B- 66/AP.00.00/4/2023 tanggal 28 April 2023 hal Rekomendasi Peninjauan Kembali Rancangan SOTK BNPT kepada Menteri PANRB.

"Dalam surat tersebut, Menko Polhukam menyampaikan agar Menteri PANRB meninjau kembali rancangan SOTK BNPT yang selanjutnya diajukan ulang kepada Presiden.” jelas Rini.

“Kita berharap dengan pertemuan hari ini, Kementerian PANRB dan BNPT ke depan akan terus berkolaborasi. Utamanya kami akan terus mendukung agar tujuan dan strategi BNPT untuk mencapai outcome dapat tercapai dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan penguatan OTK BNPT perlu dilakukan dalam rangka mendukung Asta Cita yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo.

Pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Kementerian PANRB dan jajaran terkait dalam rangka mewujudkan penguatan OTK tersebut.

“Kami sangat bersyukur dan berbahagia, hari ini dapat bertemu dengan Menteri PANRB untuk membahas penguatan OTK di lingkup BNPT. Ini merupakan amanat Asta Cita Bapak Presiden sehingga nantinya tata kelola BNPT menjadi lebih baik,” pungkas Eddy.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono untuk membahas penguatan OTK BNPT.

Pertemuan membahas penguatan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BNPT itu dilaksanakan di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta (25/11).

“Hari ini kami membahas mengenai beberapa hal, diantaranya adalah mengenai penguatan organisasi BNPT. BNPT harus melakukan beberapa perubahan yang dikaitkan dengan Asta Cita yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selain itu kita juga membicarakan transformasi sumber daya manusia di lingkup BNPT yang tentunya akan menjadi motor penggerak bagi terlaksananya tata kelola di lingkup BNPT,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa usulan perubahan OTK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang OTK BNPT telah dilakukan sejak tahun 2018 sesuai surat Kepala BNPT Nomor HK.01.02/12/2018 tanggal 13 September 2018.

“Secara proses pengajuan ijin prakarsa penyusunan perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT dan pembahasan dengan instansi terkait telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Namun sampai dengan saat ini masih berproses,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, Rini juga menyampaikan progres lanjutan pemrosesan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) BNPT.

Adapun progres yang telah berjalan yaitu pada tanggal 18 April 2023 dilaksanakan Rapat Koordinasi di Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Menko Polhukam dan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB, dan BNPT.

Menurutnya, pada rapat pembahasan tindak lanjut penyusunan Rperpres BNPT tersebut disampaikan surat Menkopolhukam Nomor B- 66/AP.00.00/4/2023 tanggal 28 April 2023 hal Rekomendasi Peninjauan Kembali Rancangan SOTK BNPT kepada Menteri PANRB.

"Dalam surat tersebut, Menko Polhukam menyampaikan agar Menteri PANRB meninjau kembali rancangan SOTK BNPT yang selanjutnya diajukan ulang kepada Presiden.” jelas Rini.

“Kita berharap dengan pertemuan hari ini, Kementerian PANRB dan BNPT ke depan akan terus berkolaborasi. Utamanya kami akan terus mendukung agar tujuan dan strategi BNPT untuk mencapai outcome dapat tercapai dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan penguatan OTK BNPT perlu dilakukan dalam rangka mendukung Asta Cita yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo.

Pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Kementerian PANRB dan jajaran terkait dalam rangka mewujudkan penguatan OTK tersebut.

“Kami sangat bersyukur dan berbahagia, hari ini dapat bertemu dengan Menteri PANRB untuk membahas penguatan OTK di lingkup BNPT. Ini merupakan amanat Asta Cita Bapak Presiden sehingga nantinya tata kelola BNPT menjadi lebih baik,” pungkas Eddy.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Di media sosial beredar unggahan berupa poster yang menginformasikan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) membuka lowongan kerja.

Unggahan itu beredar pada November 2024, terutama di media sosial Instagram.

Namun, setelah ditelusuri unggahan tersebut tidak benar atau hoaks.

Narasi yang beredar

Poster yang mengeklaim Kemensetneg membuka lowongan kerja pada bulan November 2024 dibagikan oleh akun Instagram ini.

Akun tersebut membagikan poster lowongan kerja yang menawarkan beberapa posisi dengan gaji pokok Rp 5 juta sampai Rp 20 juta per bulan.

Akun Instagram Tangakapan layar Instagram, lowongan kerja yang diklaim berasal dari Kemensetneg

Penelusuran Kompas.com

Diberitakan Kompas.com, Biro SDM Kemensetneg, Dede Mulyadi menegaskan, lowongan pekerjaan yang beredar di media sosial itu hoaks.

Kemensetneg RI tidak pernah membuka lowongan kerja di Instagram seperti dalam unggahan yang beredar.

“Tidak benar. Kami tidak pernah ada bukaan lowongan pekerjaan,” ujar Dede Selasa (19/11/2024).

Ia mengatakan, lowongan kerja Kemensetneg hanya hanya melalui seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Pendafataran dilakukan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id.

Dede menjelaskan, saat ini proses penyeleksian CPNS dan PPPK sedang berlangsung. Sehingga, poster dalam unggahan bisa dipastikan berisi informasi keliru.

"CPNS sudah selesai tahapan SKD. PPPK baru mulai 1 November," ucap Dede.

Ia menambahkan, lowongan untuk PPPK hanya dikhususkan untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) di internal Kemensetneg.

Hal itu sesuai ketentuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Kesimpulan

Poster lowongan kerja Kemensetneg yang beredar pada November 2024 merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.

Biro SDM Kemensetneg, Dede Mulyadi menegaskan, lowongan pekerjaan yang beredar di media sosial merupakan kabar bohong.

Lowongan kerja Kemensetneg hanya hanya melalui seleksi CPNS dan PPPK, pendafataran dilakukan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id, tidak melalui Instagram.

Waspada, jangan sampai terjerat modus penipuan. Pastikan kita selalu mengecek informasi dari sumber yang valid dan benar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara tidak ingin Rumah Susun (Rusun) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, dibiarkan kosong selama dua tahun.

Ara mengatakan hal ini usai bertemu dengan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

"Seperti rumah rusun tadi, jangan sampai 2 tahun kosong dong. Padahal banyak yang butuhkan. Kalau kami diminta me-manage (manajemen), kami siap," terang Ara.

Soal pemanfaatan Wisma Atlet pun, Ara mengaku telah berbicara dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, bahkan menyampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Karena, itu kan yang bangun kita, tapi nanti kewenangannya kan di Mensesneg. Tentu, pikirannya Presidenlah, bagaimana aset-aset negara itu bisa dimanfaatkan," tegas dia.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Basuki Hadimuljono Wisma Atlet Kemayoran yang awalnya diperuntukkan menjadi rusun Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi komersial.

Hal ini sebagaimana disampaikan Basuki saat ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (28/8/2024).

"Untuk mengoptimalkan pemanfaatan Wisma Atlet yang 10 tower itu, yang 7 di dalam yang 3 di luar, itu rencananya kira-kira 50 persen untuk komersial yang 50 persen untuk ASN," kata Basuki.

Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur tersebut.

Sedangkan pengelolaannya akan dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah akun Instagram @lowongankerja.kemenang mempromosikan lowongan pekerjaan di Kementerian Sekretariat Negara RI.

Calon pelamar yang terbuka untuk umum itu dijanjikan akan mendapatkan gaji Rp 5 juta hingga Rp 20 juta per bulan.

“Penempatan di berbagai daerah, tersedia berbagai macam posisi, (mendapatkan) asuransi, hak cuti, dan bonus, serta (mendapatkan) benefit lainnya,” demikian bunyi unggahan @lowongankerja.kemenang, dikutip Kompas.com, Selasa (19/11/2024).

Dalam bio Instagram itu, pemilik akun menuliskan, proses tahapan seleksi tidak dipungut biaya. Pemilik akun juga menyertakan sebuah website untuk pendaftaran.

Menanggapi hal ini, Biro SDM Kementerian Sekretariat Negara RI Dede Mulyadi menegaskan, lowongan pekerjaan yang beredar di media sosial itu hoaks.

“Tidak benar. Kami tidak pernah ada bukaan lowongan pekerjaan,” ujar Dede saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/11/2024).

Pembukaan lowongan pekerjaan pada Kementerian Sekretariat Negara RI hanya melalui proses penyeleksian calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“(Proses pendaftarannya hanya) diakses semua melalui akun SSCASN Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Tidak, kami tidak pernah membuat pengumuman (lowongan pekerjaan) itu (di Instagram @lowonganpekerjaan.kemenang),” ucap Dede.

Meski begitu, Dede menjelaskan, proses penyeleksian CPNS dan PPPK sedang berlangsung.

“CPNS sudah selesai tahapan SKD. PPPK baru mulai 1 November,” tegas Dede.

PPPK hanya dikhususkan untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) internal Kementerian Sekretariat Negara RI sesuai ketentuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah akun Instagram @lowongankerja.kemenang mempromosikan lowongan pekerjaan di Kementerian Sekretariat Negara RI.

Calon pelamar yang terbuka untuk umum itu dijanjikan akan mendapatkan gaji Rp 5 juta hingga Rp 20 juta per bulan.

“Penempatan di berbagai daerah, tersedia berbagai macam posisi, (mendapatkan) asuransi, hak cuti, dan bonus, serta (mendapatkan) benefit lainnya,” demikian bunyi unggahan @lowongankerja.kemenang, dikutip Kompas.com, Selasa (19/11/2024).

Dalam bio Instagram itu, pemilik akun menuliskan, proses tahapan seleksi tidak dipungut biaya. Pemilik akun juga menyertakan sebuah website untuk pendaftaran.

Menanggapi hal ini, Biro SDM Kementerian Sekretariat Negara RI Dede Mulyadi menegaskan, lowongan pekerjaan yang beredar di media sosial itu hoaks.

“Tidak benar. Kami tidak pernah ada bukaan lowongan pekerjaan,” ujar Dede saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/11/2024).

Pembukaan lowongan pekerjaan pada Kementerian Sekretariat Negara RI hanya melalui proses penyeleksian calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“(Proses pendaftarannya hanya) diakses semua melalui akun SSCASN Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Tidak, kami tidak pernah membuat pengumuman (lowongan pekerjaan) itu (di Instagram @lowonganpekerjaan.kemenang),” ucap Dede.

Meski begitu, Dede menjelaskan, proses penyeleksian CPNS dan PPPK sedang berlangsung.

“CPNS sudah selesai tahapan SKD. PPPK baru mulai 1 November,” tegas Dede.

PPPK hanya dikhususkan untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) internal Kementerian Sekretariat Negara RI sesuai ketentuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi telah melantik pejabat dan jajaran lembaganya di Gedung Krida Bhakti Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (18/11).

Pada kesempatan itu, enam juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan turut dilantik, yakni Philips Jusario Vermonte, Adita Irawati, Ujang Komarudin, Prita Laura, Dedek Prayudi, dan Hariqo Wibawa Satria.

Berikut profil mereka:

1. Philips Jusario Vermonte

Philips merupakan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Berdasarkan laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Philips tercatat sebagai dosen tetap pada program studi ilmu politik UIII.

Beberapa mata kuliah yang diajarkan oleh Philips pada semester ganjil tahun ajaran 2024/2025 adalah policy communication and climate diplomacy, PhD qualifying exam, independent study, electoral and political competitions in the muslim world, dan electoral and political competitions in muslim societies.

Selain itu, Philips pernah menjadi panelis debat Pemilu 2024, dan sempat menjabat sebagai Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Adapun saat ini Philips diamanahi sebagai Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

2. Adita Irawati

Adita selama Februari 2020 sampai dengan Oktober 2024 merupakan mantan Juru Bicara Kementerian Perhubungan.

Sebelumnya, Adita pernah menjabat sebagai Staf Khusus Presiden masa Pemerintahan Presiden Ke-7 Joko Widodo. Ia juga sempat bekerja sebagai Vice President Corporate Communication di PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel).

Selain itu, dia saat ini menjabat sebagai komisaris PT Citilink Indonesia.

3. Ujang Komarudin

Berdasarkan laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Ujang Komarudin merupakan dosen tetap Universitas Al-Azhar Indonesia pada program studi ilmu hubungan internasional.

Pada semester genap tahun ajaran 2023-2024, Ujang mengajar mata kuliah kewarganegaraan, militer dan politik, Pancasila, magang, dan skripsi.

Walaupun demikian, dia kerap kali muncul di berbagai media, baik daring maupun televisi, sebagai pengamat politik. Saat ini Ujang juga merupakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review.

4. Prita Laura

Prita merupakan mantan jurnalis pada salah satu stasiun televisi swasta nasional sejak 2003-2018.

Setelah 15 tahun menjalani dunia jurnalistik, Prita kemudian mengundurkan diri. Kemudian, Prita menjadi Tenaga Ahli Komunikasi di Kantor Staf Presiden sejak 2020.

Sebelum dilantik sebagai Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan, dia sempat memberikan keterangan pers terkait program “Lapor Mas Wapres” pada Kamis (14/11), di Gedung Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta.

5. Dedek Prayudi

Dedek Prayudi atau akrab disapa Uki merupakan Ketua DPP dan Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pada Pemilu 2019, Uki sempat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI di daerah pemilihan Jawa Barat IX. Kemudian pada Pemilu 2024, dia mencalonkan kembali sebagai calon anggota DPR RI di daerah pemilihan DKI Jakarta I.

Sebelum diangkat menjadi jubir, dia merupakan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan.

6. Hariqo Wibawa Satria

Hariqo sempat menjadi calon anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan DKI Jakarta 10 pada Pemilu 2024.

Selain itu, dia sempat menjabat sebagai Direktur Eksekutif Komunikonten sejak 2015-2023.

Sebelum diangkat menjadi jubir, dia merupakan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) membuka program magang Kemensetneg 2025 untuk siswa SMK dan mahasiswa D3, D4, serta S1. Pendaftaran dibuka sampai 6 Desember 2024 mendatang.

Magang Kemensetneg terbagi dalam 2 periode per tahun. Periode pertama akan berlangsung sepanjang Januari-Juni 2025, dengan ketentuan peserta melakukan magang minimal 2 bulan pada periodenya.

Jadwal Magang Kemensetneg 2025

• Pendaftaran magang: 15 November - 6 Desember 2024
• Seleksi unit kerja: 9-15 Desember 2024
• Pengumuman hasil seleksi: 16-20 Desember 2024

Syarat dan Ketentuan

• Siswa SMK atau mahasiswa D3/D4/S1 aktif.
• Masa magang minimal 2 bulan dalam periode Januari-Juni 2025.
• Kemensetneg tidak menyediakan akomodasi bagi pemagang.
• Proses seleksi hingga pelaksanaan magang tidak dipungut biaya.

Cara Daftar Magang Kemensetneg 2024

• Pelamar membuat akun pada sistem 'Olimpus Kemensetneg'.
• Isi biodata dan unggah dokumen pendukung pada Olimpus.
• Mendaftar pada lowongan yang dibuka.
• Unit kerja dan Pusat Pengembangan Kompetensi ASN (PPKASN) Kemensetneg menggelar seleksi unit kerja.
• Pelamar yang lolos maupun tidak lolos seleksi akan diberitahukan via email.

Lowongan Magang Kemensetneg 2025

Ada 77 jabatan pada berbagai unit kerja yang dibuka pada rekrutmen magang Kemensetneg 2025. Berikut jenis-jenis jabatannya:

• Multimedia
• Teknologi informasi dan jaringan
• Tenaga bantuan kesehatan
• Desain interior
• Teknisi listrik
• Administrasi perkantoran
• Analis hukum
• Penerjemah konten publikasi
• Asisten kontributor website dan YouTube
• Asisten konten kreator
• Analis politik/hukum
• Web dan android programmer
• Arsiparis
• Akuntansi
• Pariwisata
• Manajemen bisnis/ekonomi
• Teknisi bangunan gedung
• Pustakawan
• Pengelola benda seni
• Pemandu kunjungan istana
• Network engineer
• Editor (konten kreator media sosial)
• Pengawas gedung dan bangunan
• Videografer (konten kreator media sosial)
• Analis gedung dan bangunan
• Teknisi kendaraan
• Desain grafis
• Kehumasan
• Editor audiovisual
• Tata hidang
• Sekretaris
• Penata pergudangan
• Landscape administrasi
• Kurator
• Pustakawan
• Administrasi umum
• Humas
• Kesekretariatan
• Fotografer dan videografer
• Konten kreator
• Pranata keprotokolan
• Analis sistem informasi/IT
• Analis perencanaan anggaran
• Analis kebijakan
• Pengolah data
• Pranata komputer
• Analis SDM aparatur
• Data mining expertise

Perlu diketahui, satu jenis jabatan di atas dapat tersedia di beberapa unit kerja. Lokasi unit kerja dapat meliputi Jakarta, Bogor, hingga Yogyakarta.

Informasi lowongan magang Kemensetneg 2025 lebih lanjut dapat diakses di laman https://olimpus.setneg.go.id dan akun Instagram @ppkasn.kemensetneg. Semoga bermanfaat, detikers!

5 Orang Jadi Tersangka TPPO Ferienjob, 3 di Antaranya Kerja di Universitas

5 Orang Jadi Tersangka TPPO Ferienjob, 3 di Antaranya Kerja di Universitas

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan bahwa pihaknya mendukung penambahan anggaran untuk Kementerian Sekretariat Negara apabila diperlukan.

"Kalaupun ada kekurangan, pasti kami sebagai anggota DPR akan mendukung terkait dengan fungsi kami sebagai budgeting (penganggaran, red)," kata Sugiat para rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Sugiat menyampaikan pernyataan tersebut usai mendengarkan pemaparan Mensesneg mengenai data Kemensetneg untuk tahun anggaran 2024 dan 2025.

"Yang agak mencengangkan adalah terkait pagu anggaran 2025 yang sangat berbeda jauh dengan pagu anggaran 2024. Bahkan, realisasi anggaran 2024 saja sudah Rp3 triliun, sedangkan pada 2025, pagu anggarannya masih Rp2,9 triliun," ujarnya.

Oleh sebab itu, Sugiat mengingatkan apabila penurunan anggaran tersebut jangan sampai membuat kinerja Kemensetneg yang bertugas mendukung kerja-kerja kepresidenan menjadi tidak maksimal.

Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa penurunan anggaran tersebut patut diapresiasi dengan mempertimbangkan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan kebocoran anggaran serta mengefektifkan maupun mengefisienkan anggaran untuk kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan data Kemensetneg hingga 11 November 2024, Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa realisasi anggaran lembaganya sekitar 67,19 persen atau Rp3,12 triliun, sedangkan realisasi anggaran Sekretariat Kabinet sekitar 73,38 persen atau Rp379,44 miliar.

Pada tahun anggaran 2024, anggaran Kemensetneg masih terpisah dengan Setkab. Pagu alokasi anggaran untuk Kemensetneg pada tahun 2025 sebesar Rp2,9 triliun.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memikirkan penambahan dana atau anggaran operasional untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden.

“Beliau (Presiden Prabowo) menyampaikan kepada kami bahwa tolong dibicarakan dan dipikirkan, karena menurut beliau memang kurang layak,” kata Mensesneg dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti menyampaikan perlunya penambahan anggaran operasional untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden.

Ia mengatakan bahwa pernyataan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan fungsi dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), yakni memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden.

“Saya melihat dari Presiden Ke-1 sampai dengan Presiden Ke-7, beliau adalah orang-orang yang berjasa kepada negara ini. Saya berharap agar ada penambahan anggaran operasional untuk mantan-mantan Presiden yang sudah sangat berjasa untuk bangsa dan negara ini,” kata Rinto.

Sementara itu, berdasarkan data Kemensetneg hingga 11 November 2024, Mensesneg menjelaskan realisasi anggaran Kemensetneg mencapai 67,19 persen atau Rp3,12 triliun, sedangkan realisasi anggaran Sekretariat Kabinet sebanyak 73,38 persen atau Rp379,44 miliar.

Pada tahun anggaran 2024, anggaran Kemensetneg masih terpisah dengan Setkab.

Adapun pagu alokasi untuk Kemensetneg pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp2,9 triliun.