REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menginstruksikan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Mayjen Ariyo Windutomo dapat segera beradaptasi dan berinovasi dalam tugas yang diemban. Prasetyo melantik Mayjen Ariyo menjadi Kasetpres menggantikan Heru Budi Hartono, yang kini bertugas sebagai Staf Khusus Mensesneg untuk sejumlah bidang.

"Kami berharap dengan terjadinya kebijakan ini (pelantikan), masing-masing segera bisa beradaptasi, berinovasi," ujar Prasetyo di Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Prasetyo mengatakan, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) merupakan benteng terakhir dari segala keputusan Presiden RI Prabowo Subianto. Sehingga tidak boleh ada kesalahan sedikit pun dalam menjalankan tugas.

Prasetyo juga menyampaikan pentingnya melakukan efisiensi dan komitmen pemberantasan korupsi sebagaimana arahan dan komitmen yang telah berulang kali ditekankan Presiden Prabowo. "Kementerian Sekretariat Negara harus menjadi contoh," ujar Prasetyo.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melantik Mayjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Jumat (29/11/2024) pagi. Ariyo dilantik menjadi Kasetpres menggantikan Heru Budi Hartono.

"Pertama-tama ini hari ini pelantikan oleh karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara, sehingga konsekuensinya terjadi ya rotasilah, rotasi dan penugasan," kata Prasetyo usai pelantikan di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Dan bagi organisasi, apalagi kita di abdi negara ini, ASN, itu sesuatu yang biasa. Itu bagian dari pengembangan karier, bagian dari refreshment, tentu juga bagian dari kita ingin terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita," sambungnya.

Presiden Prabowo, kata Prasetyo, meyakini bahwa Ariyo dapat menjalankan tugasnya sebagai Kasetpres. Ariyo, kata Prasetyo, memiliki rekam jejak yang bagus.

"Ya saya kira apa pun itu, beliau pasti memilih yang terbaik, yang beliau rasa mampu memberikan dukungan. Kami paham betul track record beliau, Mayjen Ariyo itu memang sudah sepantasnya di situ. Kami yakin beliau akan bisa menjalankan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan bahwa Heru Budi nantinya akan menjadi staf khusus di Mensesneg. Prasetyo menyebut pengalaman Heru sebagai Kasetpres dan Pj Gubernur Jakarta masih sangat dibutuhkan.

"Secara spesifik namanya staf khusus, kami nanti akan terus berdiskusi, tapi tentu dengan pengalaman beliau, tentu kekhususannya tidak hanya satu bidang. Dengan pengalaman beliau di kasetpres, pengalaman beliau mendampingi Bapak Presiden Jokowi, dengan pengalaman beliau sebagai Pj Gubernur, ilmunya sangat banyak. Kita masih membutuhkan beliau untuk terus mengabdi di Kementerian Sekitaran Negara," ungkapnya.

Diketahui, Mayjen TNI Ariyo Windutomo ditunjuk menjadi Kasetpres. Penujukan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1332/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Sebelumnya, Mayjen TNI Ariyo Windutomo tercatat sebagai alumni Akmil 1996 yang ketiga sandang pangkat bintang dua. Mayjen TNI Deddy Suryadi menjadi orang pertama sandang bintang satu dan bintang dua.

Mayjen Ariyo merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1996. Selama ini, dia banyak mengemban jabatan di Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI.

Seperti menjadi Kabag Kepegawaian Kemhan, Kepala Biro Umum Setjen Kemhan. Dan yang terakhir, dia menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas (Kasatwas) Universitas Pertahanan (Unhan).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berharap Kepala Sekretariat Presiden Mayjen TNI Ariyo Windutomo dapat segera beradaptasi dan berinovasi dalam tugas yang diemban.

Hal itu disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi di Jakarta, Jumat, usai melantik Mayjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Kepala Sekretariat Presiden menggantikan Kasetpres sebelumnya, Heru Budi Hartono, yang kini bertugas sebagai Staf Khusus Mensesneg untuk sejumlah bidang.

"Kami berharap dengan terjadinya kebijakan ini (pelantikan), masing-masing segera bisa beradaptasi, berinovasi," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi di Jakarta, Jumat.

Prasetyo mengatakan bahwa Kementerian Sekretariat Negara merupakan benteng terakhir dari segala keputusan Presiden RI sehingga tidak boleh ada kesalahan sedikit pun dalam tugas yang dijalankan.

Prasetyo juga menyampaikan pentingnya melakukan efisiensi dan komitmen pemberantasan korupsi sebagaimana arahan dan komitmen yang telah berulang kali ditekankan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kementerian Sekretariat Negara harus menjadi contoh," ujar Prasetyo Hadi.

Lebih jauh Mensesneg mengatakan bahwa penunjukan Mayjen Ariyo sebagai Kasetpres oleh Presiden Prabowo karena Presiden meyakini kemampuan Ariyo.

"Ya saya kira apa pun itu beliau pasti memilih yang terbaik yang beliau rasa mampu memberikan dukungan," ujarnya.

Mensesneg melanjutkan, "Kami paham betul track record beliau, Mayjen Ariyo itu memang sudah sepantasnya di situ, dan kami yakin beliau bisa menjalankan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya."

Untuk tugas baru bagi Heru Budi Hartono yang kini menjadi Staf Khusus Mensesneg, kata dia, akan disesuaikan dengan pengalaman Heru selama ini.

Prasetyo menyatakan bahwa Heru adalah orang yang memiliki begitu banyak pengalaman, mulai dari pengalaman sebagai Kasetpres, pengalaman mendampingi presiden ketujuh RI Joko Widodo, hingga pengalaman menjadi Pj. Gubernur DKI Jakarta.

"Tentu dengan pengalaman beliau, kekhususannya tidak hanya satu bidang. Ilmunya sangat banyak, yang itu kita masih membutuhkan beliau untuk terus mengabdi di Kementerian Sekretariat Negara," ujar Prasetyo.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berharap Kepala Sekretariat Presiden Mayjen TNI Ariyo Windutomo dapat segera beradaptasi dan berinovasi dalam tugas yang diemban.

Hal itu disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi di Jakarta, Jumat, usai melantik Mayjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Kepala Sekretariat Presiden menggantikan Kasetpres sebelumnya, Heru Budi Hartono, yang kini bertugas sebagai Staf Khusus Mensesneg untuk sejumlah bidang.

"Kami berharap dengan terjadinya kebijakan ini (pelantikan), masing-masing segera bisa beradaptasi, berinovasi," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi di Jakarta, Jumat.

Prasetyo mengatakan bahwa Kementerian Sekretariat Negara merupakan benteng terakhir dari segala keputusan Presiden RI sehingga tidak boleh ada kesalahan sedikit pun dalam tugas yang dijalankan.

Prasetyo juga menyampaikan pentingnya melakukan efisiensi dan komitmen pemberantasan korupsi sebagaimana arahan dan komitmen yang telah berulang kali ditekankan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kementerian Sekretariat Negara harus menjadi contoh," ujar Prasetyo Hadi.

Lebih jauh Mensesneg mengatakan bahwa penunjukan Mayjen Ariyo sebagai Kasetpres oleh Presiden Prabowo karena Presiden meyakini kemampuan Ariyo.

"Ya saya kira apa pun itu beliau pasti memilih yang terbaik yang beliau rasa mampu memberikan dukungan," ujarnya.

Mensesneg melanjutkan, "Kami paham betul track record beliau, Mayjen Ariyo itu memang sudah sepantasnya di situ, dan kami yakin beliau bisa menjalankan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya."

Untuk tugas baru bagi Heru Budi Hartono yang kini menjadi Staf Khusus Mensesneg, kata dia, akan disesuaikan dengan pengalaman Heru selama ini.

Prasetyo menyatakan bahwa Heru adalah orang yang memiliki begitu banyak pengalaman, mulai dari pengalaman sebagai Kasetpres, pengalaman mendampingi presiden ketujuh RI Joko Widodo, hingga pengalaman menjadi Pj. Gubernur DKI Jakarta.

"Tentu dengan pengalaman beliau, kekhususannya tidak hanya satu bidang. Ilmunya sangat banyak, yang itu kita masih membutuhkan beliau untuk terus mengabdi di Kementerian Sekretariat Negara," ujar Prasetyo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Hadad bersama Wakil Kepala Danantara Kaharuddin Djenod akan menyerahkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Gedung Sekretariat Negara hari ini.

"Pagi ini Kepala dan Wakil Kepala Danantara, Bapak Muliaman Hadad dan Bapak Kaharuddin Djenod akan menyerahkan PP dan Perpres BPI Danantara kepada Mensesneg," ujar Anton Pripambudi, Head of Communication Danantara, dalam keterangan tertulisnya pada Jumat.

Anton menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan analisis cermat terkait kecukupan peraturan perundangan agar Danantara dapat segera beroperasi.

Sementara itu, para pimpinan Danantara sedang melakukan finalisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPI Danantara.

"Agar setelah PP dan Perpres diterbitkan, pimpinan Danantara bisa mendorong SOTK dimaksud untuk mendapatkan pengesahan dari KemenPAN-RB," jelasnya.

Sebagai informasi, Danantara diproyeksikan menjadi salah satu badan pengelola investasi terbesar di dunia.

Berdasarkan dokumen profil Danantara yang diperoleh Kompas.com, badan ini akan berfungsi sebagai superholding bagi tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, MIND ID, dan Indonesia Investment Authority (INA).

Dengan demikian, pada tahap awal, aset yang akan dikelola oleh Danantara diperkirakan mencapai 600 miliar dollar AS atau sekitar Rp 9.480 triliun (dengan kurs Rp 15.800 per dollar AS).

Muliaman Hadad mengungkapkan bahwa aset yang dikelola Danantara akan lebih besar dibandingkan dengan Sovereign Wealth Fund Indonesia, yaitu Indonesia Investment Authority (INA).

Oleh karena itu, INA akan dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

"(Nasib INA) Iya, ke depan semua dikonsolidasikan. Dikonsolidasikan nanti ke dalam Danantara. Sementara pakai PP," kata Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dijadwalkan melantik Mayjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI di pada Jumat pagi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pelantikan tersebut dilaksanakan pukul 08.00 WIB di Gedung Krida Bhakti, Sekretariat Negara, Jakarta.

"Rencananya pagi ini dilantik. Dilantik oleh Mensesneg," kata Hasan dalam pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ariyo secara resmi menjabat Kepala Sekretariat Presiden RI, menggantikan Heru Budi Hartono yang sebelumnya menjabat di era kepemimpinan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

Penunjukan Mayjen Ariyo sebagai Kasetpres itu tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/1332/X/2024 yang diteken oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, tertanggal Kamis, 31 Oktober 2024.

Sebelum ditunjuk sebagai Kasetpres, Mayjen Ariyo menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas (Kasatwas) Universitas Pertahanan.

Sementara itu, Hasan juga menjelaskan bahwa Heru Budi Hartono akan menjadi Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

"Pak Heru akan jadi Staf Khusus Mensesneg," kata Hasan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dijadwalkan melantik Mayjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI di pada Jumat pagi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pelantikan tersebut dilaksanakan pukul 08.00 WIB di Gedung Krida Bhakti, Sekretariat Negara, Jakarta.

"Rencananya pagi ini dilantik. Dilantik oleh Mensesneg," kata Hasan dalam pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ariyo secara resmi menjabat Kepala Sekretariat Presiden RI, menggantikan Heru Budi Hartono yang sebelumnya menjabat di era kepemimpinan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

Penunjukan Mayjen Ariyo sebagai Kasetpres itu tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/1332/X/2024 yang diteken oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, tertanggal Kamis, 31 Oktober 2024.

Sebelum ditunjuk sebagai Kasetpres, Mayjen Ariyo menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas (Kasatwas) Universitas Pertahanan.

Sementara itu, Hasan juga menjelaskan bahwa Heru Budi Hartono akan menjadi Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

"Pak Heru akan jadi Staf Khusus Mensesneg," kata Hasan.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dijadwalkan melantik Mayjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI di pada Jumat pagi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pelantikan tersebut dilaksanakan pukul 08.00 WIB di Gedung Krida Bhakti, Sekretariat Negara, Jakarta.

"Rencananya pagi ini dilantik. Dilantik oleh Mensesneg," kata Hasan dalam pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ariyo secara resmi menjabat Kepala Sekretariat Presiden RI, menggantikan Heru Budi Hartono yang sebelumnya menjabat di era kepemimpinan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

Penunjukan Mayjen Ariyo sebagai Kasetpres itu tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/1332/X/2024 yang diteken oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, tertanggal Kamis, 31 Oktober 2024.

Sebelum ditunjuk sebagai Kasetpres, Mayjen Ariyo menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas (Kasatwas) Universitas Pertahanan.

Sementara itu, Hasan juga menjelaskan bahwa Heru Budi Hartono akan menjadi Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

"Pak Heru akan jadi Staf Khusus Mensesneg," kata Hasan.

Jakarta -

Payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi landasan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara.

Menurut Head of Communication Danantara, Anton Pripambudi, penyerahan dilakukan oleh Kepala Danantara Muliaman Hadad dan Kaharuddin Djenod kepada Mensesneg Prasetyo Hadi pagi ini.

"Pagi ini Kepala dan Wakil Kepala Danantara, Bapak Muliaman Hadad dan Bapak Kaharuddin Djenod akan menyerahkan PP dan Perpres BPI Danantara kepada Mensesneg," ujar Anton dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).

Anton menyebut pihak Danantara sudah melakukan analisa cermat terhadap payung hukum tersebut. Dengan adanya aturan hukum maka diharapkan lembaga yang bakal mengelola sejumlah aset BUMN ini dapat segera beroperasi.

"Dari Danantara sudah final dan sudah dilakukan analisa secara cermat kecukupan peraturan perundangan dimaksud agar Danantara bisa segera beroperasi," imbuhnya.

Pada saat yang sama para pimpinan Danantara sedang melakukan finalisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPI Danantara. Setelah PP dan Perpres diterbitkan, pimpinan Danantara bisa mendorong SOTK dimaksud untuk mendapatkan pengesahan dari KemenPAN RB.

Sebelumnya, Muliaman Hadad mendapatkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto terkait peluncuran Danantara. Pesan itu disampaikan agar peluncuran Danantara dilakukan secepat mungkin, namun dengan kehati-hatian tinggi.

"Beliau (Prabowo) cuma berpesan dilakukan secepat mungkin dengan kehati-hatian tinggi. Saya kira cuma itu," kata Muliaman kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Kali ini Muliaman tidak bisa memastikan kapan Danantara akan diluncurkan. Dalam pelaksanaannya disebut menunggu waktu Prabowo.

(ily/rrd)

Jakarta -

Payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi landasan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara.

Menurut Head of Communication Danantara, Anton Pripambudi, penyerahan dilakukan oleh Kepala Danantara Muliaman Hadad dan Kaharuddin Djenod kepada Mensesneg Prasetyo Hadi pagi ini.

"Pagi ini Kepala dan Wakil Kepala Danantara, Bapak Muliaman Hadad dan Bapak Kaharuddin Djenod akan menyerahkan PP dan Perpres BPI Danantara kepada Mensesneg," ujar Anton dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).

Anton menyebut pihak Danantara sudah melakukan analisa cermat terhadap payung hukum tersebut. Dengan adanya aturan hukum maka diharapkan lembaga yang bakal mengelola sejumlah aset BUMN ini dapat segera beroperasi.

"Dari Danantara sudah final dan sudah dilakukan analisa secara cermat kecukupan peraturan perundangan dimaksud agar Danantara bisa segera beroperasi," imbuhnya.

Pada saat yang sama para pimpinan Danantara sedang melakukan finalisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPI Danantara. Setelah PP dan Perpres diterbitkan, pimpinan Danantara bisa mendorong SOTK dimaksud untuk mendapatkan pengesahan dari KemenPAN RB.

Sebelumnya, Muliaman Hadad mendapatkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto terkait peluncuran Danantara. Pesan itu disampaikan agar peluncuran Danantara dilakukan secepat mungkin, namun dengan kehati-hatian tinggi.

"Beliau (Prabowo) cuma berpesan dilakukan secepat mungkin dengan kehati-hatian tinggi. Saya kira cuma itu," kata Muliaman kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Kali ini Muliaman tidak bisa memastikan kapan Danantara akan diluncurkan. Dalam pelaksanaannya disebut menunggu waktu Prabowo.

Lihat juga Video 'Bertemu Mensesneg, Menkomdigi Bahas Penanganan Judol-Kejahatan Digital':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

(ily/rrd)

Jakarta -

Payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi landasan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara.

Menurut Head of Communication Danantara, Anton Pripambudi, penyerahan dilakukan oleh Kepala Danantara Muliaman Hadad dan Kaharuddin Djenod kepada Mensesneg Prasetyo Hadi pagi ini.

"Pagi ini Kepala dan Wakil Kepala Danantara, Bapak Muliaman Hadad dan Bapak Kaharuddin Djenod akan menyerahkan PP dan Perpres BPI Danantara kepada Mensesneg," ujar Anton dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).

Anton menyebut pihak Danantara sudah melakukan analisa cermat terhadap payung hukum tersebut. Dengan adanya aturan hukum maka diharapkan lembaga yang bakal mengelola sejumlah aset BUMN ini dapat segera beroperasi.

"Dari Danantara sudah final dan sudah dilakukan analisa secara cermat kecukupan peraturan perundangan dimaksud agar Danantara bisa segera beroperasi," imbuhnya.

Pada saat yang sama para pimpinan Danantara sedang melakukan finalisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPI Danantara. Setelah PP dan Perpres diterbitkan, pimpinan Danantara bisa mendorong SOTK dimaksud untuk mendapatkan pengesahan dari KemenPAN RB.

Sebelumnya, Muliaman Hadad mendapatkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto terkait peluncuran Danantara. Pesan itu disampaikan agar peluncuran Danantara dilakukan secepat mungkin, namun dengan kehati-hatian tinggi.

"Beliau (Prabowo) cuma berpesan dilakukan secepat mungkin dengan kehati-hatian tinggi. Saya kira cuma itu," kata Muliaman kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Kali ini Muliaman tidak bisa memastikan kapan Danantara akan diluncurkan. Dalam pelaksanaannya disebut menunggu waktu Prabowo.

Lihat juga Video 'Bertemu Mensesneg, Menkomdigi Bahas Penanganan Judol-Kejahatan Digital':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

(ily/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana audit yang dilakukan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terhadap Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) dan PPK Kemayoran mendapatkan dukungan dari Indonesia Audit Watch (IAW).

Adapun, langkah audit dilakukan terhadap kedua BLU tersebut lantaran dinilai belum memberikan hasil maksimal kepada negara hingga dampak perekonomian secara luas.

Sekretaris IAW, Iskandar Sitorus mengatakan tidak maksimalnya manfaat atau setoran kepada kas negara juga perlu ditelusuri lebih dalam. Tidak maksimalnya setoran disebabkan dari sisi harga sewa lahan, atau ada hal lainnya.

“Jangan sampai ada aset negara yang tidak maksimal. Bukan hanya setoran ke kas negara, tapi juga harus memberikan dampak signifikan bagi perekonomian,” kata Iskandar dalam keterangannya, Kamis (28/11/2024).

Dia menambahkan jika dilihat dari sisi sewa lahan di dua BLU tersebut para mitra atau perusahaan swasta yang menempati atau mendapat izin di lahan PPK GBK maupun PPK Kemayoran tentu akan mengikuti harga pasar yang menjadi acuan.

Sebab berdasarkan informasi di lapangan, lanjutnya, di wilayah BLU tersebut banyak berdiri koperasi-koperasi yang ikut menikmati hasil dari penyewaan lahan di BLU tersebut.

“Jadi sekecil apapun jenis pendapatan dari pemanfaatan lahan milik negara, harusnya masuk atau disetorkan kepada negara, tidak terkecuali,” ujarnya.

Iskandar menyarankan agar dibuat tim khusus ketika melakukan audit BLU tersebut agar semakin banyak pihak yang ikut mengawasi dan menjadi lebih transparan. Diharapkan tujuan akhir dalam mengelola aset negara menjadi lebih maksimal.

Selain itu, lanjut Iskandar, penentuan perusahaan swasta yang akan mengelola aset negara tersebut juga menjadi lebih jelas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan peruntukannya.

“Jangan sampai badan atau perusahaan yang tidak memiliki kompetensi ikut mengelola. Dia harus punya expertise di situ,” katanya.

Dia khawatir jika ada badan atau perusahaan yang menjadi pengelola yang tidak memiliki keahlian di bidangnya, justru hanya akan menjadi calo atau divendorkan lagi pengelolaannya kepada perusahaan lain. Hal itu pun justru akan mempanjang alur birokrasinya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (14/11/2024), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya akan melakukan audit kepada PPK GBK dan PPK Kemayoran lantaran kedua BLU tersebut belum memberikan hasil maksimal dari penyewaan lahan di kawasan yang berada di dua BLU tersebut.

"Perlu ada perbaikan dari sisi bagian atau kontrak-kontrak kerja yang kami merasa belum banyak atau terlalu sedikit manfaat dari sisi ekonomi yang kemudian dihasilkan dan diserahkan kepada negara,” kata Prasetyo dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (13/11/2024).

Sejalan dengan hal itu, Mensesneg mengaku bakal mengkaji ulang seluruh kontrak yang telah diteken oleh kedua BLU itu